Inggrit Ifanirepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30380... · 2016-02-09 · L E G A L S T A N D I N G . P E N G U J I A N U N D A N G -U N D A N G . O L E H M A H K

L E G A L S T A N D I N G P E N G U J I A N U N D A N G - U N D A N G

O L E H M A H K A M A H K O N S T I T U S I R I

( Tinjauan Yuridis dan Praktis Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Inggrit Ifani

NIM: 1111048000061

KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

J A K A R T A

1436 H / 2015 M

iv

ABSTRAK

INGGRIT IFANI. NIM 1111048000061. LEGAL STANDING PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI RI (Tinjauan Yuridis

dan Praktis Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi

Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436/2015 M.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penemuan sebuah permohonan

Pengujian Undang-Undang tidak bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak

memiliki legal standing. Undang-undang atau lebih tepatnya pasal yang menjadi

objek permohonan a quo sangat krusial untuk diuji materiil. Namun berdasarkan

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi hanya permohonan yang memiliki legal standing yang dapat

diujikan Mahkamah. Penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana implikasi Pasal

51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris normatif dengan

menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus

(case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Menggunakan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi dan putusan niet ontvankelijk verklaard pada kasus PUU untuk

membuktikan seberapa penting pasal a quo menentukan kedudukan hukum Pemohon

dalam PUU di Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat yang ditentukan peraturan

perundang-undangan untuk memiliki legal standing beracara dalam PUU sangat

krusial. Lebih dari 50% putusan niet ontvankelijk verklaard yang tidak dapat

dipertimbangkan Mahkamah disebabkan oleh Pemohon tidak memiliki legal standing

seperti yang ditentukan ius constitutum. Akan menjadi suatu permasalahan ketika

undang-undang a quo membutuhkan pengujian konstitusionalitas.

Kata kunci: constitutional review, constitutional court, legal standing¸ doktrin

konstitusional.

Pembimbing : Dr. H. Yayan Sopyan, S.H., M.Ag.

Nur Habibi, SH.I., M.H.

Daftar Pustaka: dari tahun 1998 s.d tahun 2013

vi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .............................................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iii

ABSTRAK .......................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ……………………………………………………..... .... v

DAFTAR ISI …………………………………………………………....... ..... ... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ………………………………………………… ......... 1

B. Identifikasi Masalah ……………………………… ............................. 6

C. Batasan dan Rumusan Masalah ............................................................ 6

D. Kerangka Teori ..................................................................................... 7

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………......... .. 8

F. Metode Penelitian …………………………………………………... . 9

G. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu ………… .... ………………….. 13

H. Sistematika Penulisan ……………………………………….... ....... 14

BAB II HAK K O N S T I T U S I O N A L W A R G A N E G A RA DALAM

KONSTITUSIONALISME

vii

A. Hak Konstitusional Warga Negara ……………………………... …. 16

B. Konstitusionalisme ……………………………………… .......... ….. 18

C. Proses Legislasi ………………………………………… ...... …....... 22

1. Proses Legislasi Formal ……………………………………........ 22

2. Proses Legislasi Politis ………………………………… .......... .. 23

D. Pengujian Undang-Undang ……………………………… .......... …. 26

1. Alasan Hukum Pengujian Konstitusionalitas ………… ...... …… 26

2. Judicial Review …………………………………… ..... ……….. 27

3. Legal Standing …………………………………… . …………... 29

BAB III PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ……… ... ……………… 32

B. Bentuk-Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi ... …………………. 33

C. Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard …… ....... ……………………. 34

1. Sebab Hukum Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard ……… ... ... 34

2. Rekapitulasi putusan Niet Ontvankelijk Verklaard …… ..... …… 35

3. Eksplanasi Putusan ………………………………… ...... ……… 37

D. Contoh Putusan Tidak Memiliki Legal Standing .............. ………… 38

1. Putusan Nomor 58/PUU-XI/2013 MK ……........... ……………. 38

2. Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009 MK ............. ………............ 41

viii

BAB IV LEGAL STANDING SEBAGAI IMPLIKASI BERLAKUNYA PASAL

51 UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI JUNCTO

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003

A. Permohonan Tidak Memiliki Legal Standing Namun Krusial Untuk Diuji

…………………………………………………… .......... ………….. 45

B. Tinjauan Yuridis Limitasi Permohonan Pengujian Undang-Undang Oleh

Mahkamah Konstitusi RI Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi ……………………………… ..... ………….. 60

C. Mahkamah Konstitusi Dituntut Mengembangkan Doktrin Konstitusional

Menyikapi Permohonan Yang Tidak Memiliki Legal Standing … ... 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …….……………………………………………………. 68

B. Saran …………….………………………………………………....... 70

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………....... 72

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Thomas Hobbes dalam bukunya “Leviathan” mengatakan bahwa homo

homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya).1 Pernyataan ini

dibenarkan oleh bukti-bukti pergesekan, konflik, ataupun perpecahan antar sesama

manusia. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam tataran lebih

kompleks yaitu kehidupan bernegara dibutuhkan aturan untuk menciptakan

keteraturan sosial. Di sinilah titik tolak yang membuktikan pentingnya eksistensi

hukum atau aturan.

Dewasa ini, tidak terbantahkan lagi melalui hukum kehidupan bernegara

diatur dengan dimanifestasikannya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum pada

setiap produk hukum yang ada. Dalam konteks Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat

(lebih lanjut disebut DPR) bersama Presiden adalah lembaga yang memegang

peranan pembentukan undang-undang. Sesuai dengan teori Roscoue Pound bahwa

law is a tool of social engineering.2

Bersamaan dengan pemikiran Roscoue Pound, David M O’Brein dalam

bukunya Constitutional Law And Politics mengatakan “Most of the world’s 185

countries have written constitutions. Yet several do not, including Bosnia-

1 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, (Jogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta,

2007, Cet. Pertama), h. 4.

2 Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta, Rajagrafindo, 2012), h. 41.

2

Hergovenia, Libya, New Zealand, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and Britain.”3

Menunjukkan mayoritas negara dunia bertendensi menuliskan konstitusinya,

membuktikan betapa penting konstitusi bagi suatu negara ataupun masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai konstitusi tertulis

yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (lebih

lanjut disebut UUD NRI 1945). Dalam tulisan ini jika berbicara tentang UUD NRI

1945 mempunyai substansi berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

1945). UUD NRI 1945 adalah undang-undang dasar hasil amandemen sedangkan

UUD 1945 adalah undang-undang dasar 1945 sebelum diadakan perubahan.

Melalui sebuah konstitusi atau undang-undang dasar atau basic law sebagai

hukum tertinggi (valeur constitutionel), kita dapat melihat suatu negara mulai dari

bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan ataupun hak asasi

manusia. Hak Asasi Manusia (lebih lanjut disebut HAM) menjadi hak dasar yang

tidak pernah terlupakan eksistensinya, terlebih lagi setelah masa Orde Baru berakhir.

Ini dibuktikan dengan diaturnya HAM dalam suatu bab khusus UUD NRI 1945.

Pada perkembangan selanjutnya, tidak hanya HAM, namun hak yang diatur

dalam konstitusi ataupun undang-undang dasar atau basic law harus turut

direalisasikan. Hak ini dinamakan hak konstitusional. Yang diatur lebih lanjut dalam

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang tidak boleh bertentangan

3 David M O’Brein, Constitutional Law And Politics Volume One “Struggles for Power and

Govermental Accountability, (New York: W.W Norton, 2003, Cet. Ketiga), h. 69.

3

dengan Undang-Undang Dasar. Untuk itu diadakan sebuah lembaga negara untuk

melakukan pengujian undang-undang yaitu Mahkamah Konstitusi.4

Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution mempunyai

wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (konflik peraturan

Pasal 24C ayat (1)) UUD NRI 1945 atau constitutional review / judicial review. Sejak

berdiri tahun 2003 sampai akhir 2014 Mahkamah Konstitusi sudah melahirkan

sebanyak 665 Putusan Pengujian Undang-Undang terdiri dari 163 Putusan Kabul, 243

Putusan Tolak, 191 Putusan Tidak Dapat Diterima, dan 68 Putusan Tarik Kembali.5

Mengingat konstitusi adalah resultan dari keadaan politik, ekonomi, sosial dan

budaya ketika konstitusi itu dibuat. Konstitusi menggambarkan kebutuhan dan

jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Melihat perkembangan masyarakat

selalu berubah dan mengikuti tantangan yang senantiasa berubah pula, maka

konstitusi sebagai resultan politik, ekonomi, sosial, dan budaya tertentu harus

membuka kemungkinan untuk diubah.6 Atau dengan kata lain konstitusi selalu

menjadi produk pada zamannya.7

4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (ebook), h. 197.

5 Rekapitulasi Mahkamah Konstitusi diakses dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id dan

dikonfirmasi dengan melakukan kunjungan pada Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Mahkamah Konstitusi RI pada 6 Mei 2015.

6 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara “Pasca Amandemen Konstitusi”,

(Jakarta, Raja Grafindo, 2011, Cet. Kedua), h. 20.

7 Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction (Second Edition) “Hukum

Amerika” Sebuah Pengantar, (Jakarta, Tata Nusa, 2001, Cet. Pertama), h. 250.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

4

Undang-undang juga merupakan resultan dari suatu keadaan politik, ekonomi,

sosial dan budaya pada saat itu, maka pengujian terhadap konstitusionalitas atau

kadar konstitusional sebuah undang-undang adalah hal yang harus dilakukan.

Pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD merupakan

cerminan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum yang terkandung pada Pasal 1

ayat (3) UUD NRI 1945.

Pakar hukum Eropa Friedrich Julius Stahl berpendapat bahwa negara hukum

dalam arti formal mengandung unsur-unsur yang berupa:8

1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Pemisahan kekuasaan negara.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

4. Dan peradilan administrasi.

Melalui undang-undang dasar Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara

hukum, yang memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap HAM,

memisahkan cabang-cabang kekuasaan negara, menjalankan peradilan administrasi,

dan juga menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun apa jadinya jika sebuah negara hukum masih mempunyai produk legislasi

yang buruk dan cenderung bermuatan politis serta tidak memberi kemanfaatan pada

warga negara.

8 A Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), h.

17.

5

Berdasarkan fakta perkembangan hukum di banyak negara dunia, hanya

beberapa negara saja yang tidak mempunyai peradilan konstitusi ataupun mekanisme

constitutional review. Fakta ini membuktikan bahwa produk legislasi membutuhkan

pengawalan dalam rangka melindungi HAM ataupun hak konstitusional warga

negara. Lebih lanjut constitutional review diatur dalam Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011.9

Menimbang dalam promulgation ataupun pemberlakuan suatu undang-undang

berlaku asas fiktif, dimana setiap masyarakat dianggap mengetahui setiap undang-

undang yang disahkan. Padahal berdasarkan penelitian hanya 65 juta penduduk

Indonesia yang hidup diatas garis kemiskinan,10

tentu hal ini akan berpengaruh pada

pendidikan dan kesadaran kritis masyarakat dalam mengkritisi hukum. Maka menjadi

tugas mereka yang mengerti hukumlah untuk mengawasi produk legislasi, misalnya

undang-undang yang cacat yuridis, politis, ekonomis, kultural dan majerial.11

9 Dalam penelitian “Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard” Pengujian Undang-Undang Oleh

Mahkamah Konstitusi RI” ini pasal yang terkait langsung PUU adalah Pasal 51 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi dengan menyisipkan Pasal 51 A untuk menambah persyaratan permohonan

PUU. Perubahan ini tidak merubah bunyi pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi.

10

Diakses 6 April 2015 pada http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/reducing-

extreme-poverty-in-indonesia.

11

Satjipto Rahardjo, Sisi Lain Dari Hukum Indonesia, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,

2009, Cet. Ketiga), h. 145.

http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-indonesia


6

B. Identifikasi Masalah

Beberapa pertanyaan yang kompatibel dengan judul ini adalah:

1. Apa fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi?

2. Apa yang dimaksud dengan pengujian undang-undang?

3. Bagaimana pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah

Konstitusi?

4. Bagaimana persyaratan dalam melakukan permohonan pengujian undang-

undang ke Mahkamah Konstitusi RI?

5. Apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional?

6. Seberapa penting legal standing diterapkan dalam pengujian undang-undang.

7. Apa implikasi hukum diterapkannya legal standing dalam proses pengujian

undang-undang di Indonesia.

8. Apakah Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan amanat undang-undang

dasar dalam melakukan pengujian undang-undang.

9. Bagaimana dengan permohonan yang tidak memiliki legal standing.

10. Jika kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian

konstitusionalitas, mengapa muncul kasus yang tidak dapat diuji (niet

ontvankelijk verklaard) oleh Mahkamah.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

7

Membahas tentang pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang adalah

hal yang luas. Namun dalam penelitian ini hanya membahas putusan niet

ontvankelijk verklaard PUU oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian memaparkan

putusan layak uji yang tidak memiliki legal standing sebagai akibat implementasi

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkmah Konstitusi

juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003. Untuk dianalisa sebagai hasil penelitian.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah yang

diuraikan, pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

a. Apakah Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan wewenang Pengujian

Undang-Undang sesuai dengan amanat UUD NRI 1945?

b. Bagaimana kasus-kasus layak uji yang tidak memiliki legal standing sebagai

akibat implementasi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi?

D. Kerangka Teori

Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya “Constitutional Government and

Democracy”, konstitusionalisme ialah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu

kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang

dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan

8

yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang

mendapat tugas untuk memerintah.12

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan

wewenang Pengujian Undang-Undang sesuai dengna amanat UUD NRI 1945.

b. Untuk mengetahui sejauh mana legal standing menjadi sebab hukum

permohonan PUU tidak dapat diterima.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan di bidang

hukum, khususnya dalam hal legal standing PUU.

b. Secara akademis, penelitian ini tergolong sebuah penelitian baru sebagai

referensi penunjang. Karena, belum ada karya ilmiah yang meneliti putusan

niet ontvankelijk verklaard Mahkamah Konstitusi.

c. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai bahan

evaluasi dan masukan untuk menentukan legal standing PUU. Serta untuk

meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

12 Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali Press,

2008), h. 39.

9

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang tidak menggunakan data primer yang diterapkan pada penelitian

kuantitatif namun hanya menggunakan data sekunder. Karena dalam penelitian

hukum, analisis yang lazim digunakan adalah analisis kualitatif bukan analisis

kuantitatif.13

Metode penelitian ini disistematisasikan dengan format sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif. Penelitian

normatif adalah penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum,

penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi

hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.14

Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan

penelitian terhadap efektifitas hukum.15

Penelitian normatif yaitu dilakukan melalui sinkronisasi peraturan perundang-

undangan terkait dengan PUU dan legal standing. Mulai dari UUD NRI 1945,

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

13

Bahan ajar perkuliahan “Metode Penelitian Hukum I” dengan Atho Mudzhar dan Asrori

Karni, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

14

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 41.

15

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 153.

10

terkait aturan PUU dan legal standing. Sedangkan penelitian empiris yaitu dengan

mentabulasi 191 putusan niet ontvankelijk verklaard Mahkamah Konstitusi.

2. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan,16

maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

(statute approach). Bertolak dari hukum dasar yaitu UUD NRI 1945, kemudian

menggunakan peraturan organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ditambah dengan Undang-Undang

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011.

Dan juga menggunakan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur.

Penelitian hukum ini dalam rangka mempelajari penerapan norma-norma atau

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek,17

maka menggunakan pendekatan

kasus (case approach). Populasinya yaitu 191 putusan niet ontvankelijk verklaard

PUU oleh Mahkamah Konstitusi RI. Dikerucutkan dengan mengambil sampel

dari putusan niet ontvankelijk verklaard PUU yang disebabkan karena tidak

memiliki legal standing.

Selanjutnya dengan teknik acak mengambil tiga buah putusan untuk dianalisa

bahwa benar mempunyai kebutuhan hukum untuk dilakukan pengujian

konstitusionalitas. Dengan mewakili tiga ranting ilmu hukum yaitu hukum tata

16 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia

Publishing, 2008, Cet. Keempat), h. 302.

17

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 321.

11

negara diwakili oleh putusan nomor 151/PUU-VII/2009, hukum perdata yaitu

putusan nomor 58/PUU-XI/2013, dan hukum keuangan negara di bidang

perpajakan pada putusan nomor 3/PUU-VI/2008.

Sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, yang paling penting dari

belajar hukum atau menulis karya tulis hukum itu adalah perbandingan hukum /

Rechtsvergelijking / comparative legal study.18

Maka penelitian ini juga

menggunakan pendekatan komparasi untuk membuktikan penyebab putusan niet

ontvankelijk verklaard dinominasi oleh legal standing.

3. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan

berasal dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan.19

Diperoleh

dari Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, UUD, UU, Keputusan

Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, dokumen-

dokumen resmi yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

18 Peter Mahmud marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Kedua), h. 1.

19

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009,

Cet. Kelima), h. 142.

12

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus dan

ensiklopedia.20

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, relevan dengan jenis

penelitian yang bersifat empiris normatif, maka teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library

research) yakni upaya memperoleh data dari literatur kepustakaan, peraturan

perundang-undangan, majalah, koran, artikel, putusan Mahkamah dan sumber lain

yang kompatibel.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan,

aturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain-

lainnya akan penulis sajikan, uraikan dan hubungkan sedemikian rupa. Bahwa

cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan umum terhadap permasalahan konkret yang

dihadapi.21

6. Metode Penulisan

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1981, Cet. Pertama),

h. 52.

21

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 393.

13

Dalam penyusunan tulisan ini penulis menggunakan metode penulisan sesuai

dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi,

Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2012.

G. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu

Skripsi

(Judul)

Afidatussolihat, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji

Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Asean Charter (Analisa

Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011)”, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Jakarta, Tahun 2013.

Arie Setio Nugroho, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam

Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah (Studi Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah KotaWaringin Barat), Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Tahun 2011.

Penelitian saya, Legal Standing Pengujian Undang-Undang Oleh

Mahkamah Konstitusi RI (Tinjauan Yuridis dan Praktis Pasal 51

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Tema

Afidatussolihat: Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji

undang-undang ratifikasi.

Arie Setio Nugroho: Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam

Menyelesaikan Sengketa Pemilu Kada.

Penelitian saya: Legal Standing Pengujian Undang-Undang Oleh


Objek

Afidatussolihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

IX/2011.

Arie Setio Nugroho: Sengketa Pemilu Kada Kotawaringin Barat.

Penelitian saya: Putusan niet ontvantkelijk verklaard Mahkamah

Konstitusi RI.

Distingsi

Afidatussolihat: Skripsi ini meneliti kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam pengujian undang-undang

ratifikasi. Penulis mengambil objek penelitian

14

sebagai undang-undang ratifikasi yaitu Perjanjian

Asean Charter, yang telah dilakukan judicial review

oleh Mahkamah Konstitusi.

Arie Setio Nugroho: Skripsi ini meneliti kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu

kada. Dan mengambil kasus penyelesaian sengketa

Pemilu Kada Kotawaringin Barat oleh Mahkamah

Konstitusi sebagai bahan uji.

Penelitian saya: Skripsi ini meneliti putusan niet ontvankelijk

verklaard Mahkamah Konstitusi dalam rangka

menjaga konstitusionalisme. Munculnya putusan

yang tidak memiliki legal standing namun krusial

untuk diuji menjadi objek vital dari penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, penulis akan mensistematisasi persoalan yang akan dibahas

dengan membagi ke dalam beberapa bab. Pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab

akan membuat tulisan lebih terarah, saling mendukung dan menjadi satu kesatuan

yang utuh, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan

dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Hak konstitusional warga negara dalam konstitusionalisme, membahas

hak konstitusional warga negara, konstitusionalisme, proses legislasi,

dan pengujian undang-undang.

BAB III Putusan niet ontvankelijk verklaard pengujian undang-undang oleh

mahkamah konstitusi, yaitu memuat Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia, bentuk-bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan niet

15

ontvankelijk verklaard dan contoh putusan tidak memiliki legal

standing.

BAB IV Legal standing sebagai implikasi berlakunya Pasal 51 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 membahas permohonan tidak

memiliki legal standing namun krusial untuk diuji, tinjauan yuridis

limitasi permohonan pengujian undang-undang oleh Mahkamah

Konstitusi RI berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dituntut

mengembangkan doktrin konstitusional menyikapi permohonan yang

tidak memiliki legal standing.

BAB V Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.

16

BAB II

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

DALAM KONSTITUSIONALISME

A. Hak Konstitusional Warga Negara

Semenjak merdeka, Indonesia telah memasukkan Hak Asasi Manusia1 (HAM)

dalam konstitusi. Namun kemudian mengalami perkembangan ketika amandemen

UUD 1945 yang kedua mengatur HAM dalam suatu bab khusus. Perkembangan

selanjutnya, tidak hanya HAM namun setiap macam hak yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar harus terjamin dan terpenuhi. Hak hak yang diatur didalam undang

undang dasar inilah yang dinamakan dengan hak konstitusional.2

Adanya jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945 diikuti dengan

ketentuan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan menjadi tanggung

jawab negara, terutama pemerintah. Hal itu harus dilaksanakan, baik dalam bentuk

peraturan perundang-undangan dan kebijakan, maupun tindakan penyelenggara

1 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia. (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

tentang Hak Asasi Manusia).

2 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Contitutional Complaint) “Upaya

Hukum terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 111.

17

negara. Dalam rangka melindungi, memajukan, menegakkan, serta memenuhi hak

konstitusional warga negara.3

Oleh sebab itu diadakanlah suatu hak uji yang dimiliki oleh subjek hukum

yaitu individu, masyarakat hukum adat, badan hukum privat atau publik, dan lembaga

negara.4 Setiap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai dan

bertentangan dengan UUD NRI 1945 mempunyai kesempatan yang sama untuk diuji

konstitusionalitasnya. Pengujian kadar konstitusionalitas ini merupakan salah satu

bentuk dari hak konstitusional warga negara.

Selaras dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah

satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad

ke-20. Dengan mengembangkan asas-asas demokrasi di mana hak politik rakyat dan

hak asasi adalah tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar

tersebut dijamin secara konstitusional dan diwujudkan secara institusional yaitu oleh

sebuah Makmakah Konstitusi.5

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi

hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional

3 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional “Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah

Perubahan UUD 1945”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 197.

4 Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 51 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4316).

5 Soimin, Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,

(Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 50.

18

rights) dan pelindung HAM (the protector of the human rights).6 Hal ini terbukti

dalam laporan Mahkamah Konstitusi menyampaikan telah menyeimbangkan

kepentingan negara yang berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara dan

menjaga agar tidak dikurangi, dibatasi, atau dilanggar.7

Didukung oleh pernyataan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Ahmad Sodiki

dalam sebuah simposium di Hotel Rixos, Ankara mengatakan bahwa Mahkamah

Konstitusi berperan memulihkan kembali hak konstitusional warga negara yang

dilanggar oleh berlakunya undang-undang melalui kewenangan menguji undang-

undang terhadap UUD.8 Maka kewenangan menguji konstitusionalitas undang-

undang mempunyai peranan penting terpenuhinya hak konstitusional warga negara.

B. Konstitusionalisme

Selama abad ke-16 dan ke-17 negara-negara bangsa (nation state) mendapat

bentuk yang sangat kuat, sentralistik dan sangat berkuasa. Berbagai teori politik

berkembang untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan sistem

kekuasaan yang kuat itu. Di Inggris pada abad ke-18, perkembangan sentralisme ini

6 Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Dinamika Penegakan Hak

Konstitusional Warga Negara, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,



Konstitusional Warga Negara, h. 8.



19

mengambil bentuknya dalam doktrin „king-in-parliament’ yang pada dasarnya

mencerminkan kekuasaan tidak terbatas.9

Berawal dari kekuasaan yang liar dan tidak terkendali, maka harus ada

konstitusi baik itu dalam sebuah negara Republik, Federal, ataupun Serikat. Untuk

membatasi kekuasaan,10

paham ini kemudian berkembang menjadi

konstitusionalisme.11

Dengan tujuan utama pembatasan kekuasaan yang pada masa

sebelumnya tampak sangat luas dan seolah tanpa batas.12

Sehingga tidak ada lagi

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Konstitusionalisme pertama kali muncul di Eropa Barat, dengan

mengembangkan dua konsep pokok yaitu:13

1. Konsep negara hukum atau di negara-negara yang terpengaruh oleh sistem hukum

Anglo Saxon disebut (The Rule of Law) menyatakan bahwa kewibawaan hukum

secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum

akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya).

2. Konsep hak-hak sipil warga negara yang menyatakan, bahwa kebebasan warga

negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara pun akan dibatasi oleh

9 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (ebook), h. 19.

10 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, (Jogyakarta: Kreasi Total Media

Yogyakarta, 2007, Cet. Pertama), h. 10.

11 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional “Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah

Perubahan UUD 1945”, h. 190.

12 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, h. 15.


20

konstitusi, dan kekuasaan itu pun mungkin memperoleh legitimasinya dari

konstitusi saja.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusionalisme diartikan sebagai

suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui

konstitusi,14 yang mengandung tiga esensi sebagai berikut:

15

1. A state, or any system of government, must be founded upon law, while the power

exercised within the state should conform to definite legal rules and procedures

(the idea of constitution or fundamental law). (Sebuah negara atau sistem

pemerintahan apapun harus didirikan di atas undang-undang, sedangkan

kekuasaan yang dijalankan di dalam negara harus sejalan dengan peraturan-

peraturan dan prosedur hukum yang tegas (mengacu pada konstitusi atau undang-

undang dasar)).

2. The institutional structure of the government should ensure that power resides

with, or is divided among, different branches which mutually control their

exercise of power and which are obliged to co-operate (the ideas of mixed

government, separation of powers, check and balances). (Bangunan institusional

pemerintah harus memastikan bahwa kekuasaan berada ditangan, atau dibagi-bagi

diantara, cabang-cabang yang berbeda yang saling mengontrol pelaksanaan

kekuasaan mereka dan yang berkewajiban untuk bekerja sama (gagasan mengenai

pemerintahan campuran, pemisahan kekuasaan, sistem check and balances) saling

periksa dan menjaga keseimbangan).

3. The relationship between the government and the individual member of society

should be regulated in such manner that it leaves the latter’s basic rights and

freedom unimpaired. (Hubungan antara pemerintah dengan anggota perseorangan

masyarakat sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga hubungan tersebut

menjamin hak-hak dan kebebasan dasar yang disebut belakangan, anggota

perseorangan masyarakat, tidak dilanggar).

Dengan alasan penyalahgunaan kekuasaan paham konstitusionalisme dipakai

di berbagai negara dunia sampai pada saat ini. Bahkan semakin mengukuhkan

kedudukannya sebagai paham ideal dalam sebuah negara hukum (rechtstaat). Namun



21

belakangan muncul persoalan dari konstitusionalisme bahwa hukum dibuat dan

dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini muncul pertanyaan tentang bagaimana

pemerintah sebagai penguasa dapat beritikad baik untuk menaati hukum. Jawabnya16

“The fundamental problem with “constitutionalisme” is that laws are made and

enforced by governments so how can government under law be anything more than

a hope that our rulers will be benevolent? There are broadly four ways in which

constitutions have grappled with this. Ultimately though, all depend on political

good will.”

(1) By creating basic prinsiples of justice, and individual rights policed by courts

who are independent of the government.

(2) By splotting up power between different government bodies to ensure that no

one person has too much power (the separation of powers). This can be

achieved in various different ways, for example, division of function, division

between central and local powers.

(3) By adopting representative institutions of government that are chosen by the

people and can be removed by the people.

(4) And by providing for direct participation by the people in the process of

government decision making, for example, by holding referendum on important

issues and public enquiries into important proposal.

Bahwasanya masalah dasar dari konstitusionalisme adalah peraturan-

peraturan dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah sekaligus. Maka harus ada empat

cara untuk menjaga konstitusionalisme, namun kesemuanya bergantung pada

kehendak politik yang baik. Empat cara itu adalah dengan menciptakan prinsip-

prinsip dasar keadilan dan penjaminan hak-hak individu, pemisahan kekuasaan agar

tidak terjadi pemusatan kekuasaan, pemerintahan yang dipilih dan diberhentikan oleh

rakyat, dan menyediakan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan

pemerintahan misalnya melalui referendum.


22

C. Proses Legislasi

Dalam rangka mewujudkan konstitusionalisme dan terpenuhi hak

konstitusional warga negara maka prinsip-prinsip yang tertuang di dalam UUD

diturunkan kedalam peraturan organik yaitu undang-undang. Dalam pembentukannya

terdiri dari dua proses yaitu proses legislative yang bersifat formal dan proses

legislative yang bersifat politis. Di Indonesia proses legislatifnya adalah sebagai

berikut:

1. Proses Legislatif Formal

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa DPR adalah lembaga

yang memegang kekuasaan membentuk UU. Selain DPR kewenangan

membentuk undang-undang juga dimiliki Presiden. Oleh karena itu, Pasal 5 ayat

(1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Presiden berhak mengajukan rancangan

undang-undang kepada DPR”.17

Selain itu, pasal 21 UUD 1945 menyatakan:

“Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.18

Setelah diajukan maka diadakan pembahasan rancangan undang-undang, yang

terdiri dari dua tingkat pembicaraan, tingkat pertama dalam Rapat Komisi, Rapat

Baleg ataupun Pansus. Sedangkan pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna

17 Dalam pengajuan rancangan undang-undang harus meliputi latar belakang dan tujuan

penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan jangkauan dan arah pengaturan yang tertuang dalam

suatu Naskah Akademik (diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

18 Sekretariat Nasional ADEKSI, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD “Buku

Panduan Seri 2”, (Jakarta: Saint Communication, 2004), h. 8.

23

DPR.19

Pembicaraan tingkat I dilakukan untuk mendengarkan penjelasan dan

tanggapan pemerintah. Pembicaraan tingkat II adalah dilakukan oleh DPR yang

diakhiri dengan pengambilan keputusan.20

Kemudian RUU yang telah disetujui

bersama disahkan oleh Presiden.

2. Proses Legislatif Politis

Undang-undang dasar tatkala dirancang dan ditetapkan cenderung untuk

menggambarkan kepentingan-kepentingan dan keyakinan-keyakinan yang

dominan saat itu dan merupakan ciri atau karakter masyarakat saat itu.21

Hal

seperti ini juga berlaku dalam proses pembentukan undang-undang. Dimana

terjadi ritualisme adu kepentingan di antara para anggota dewan ketimbang

mewakili konstituen.22

Terjadi politisasi hukum di semua lini aktivitas hukum, baik proses

pembuatan hukum (law making process), proses penegakan hukum (law

enforcement process) dan proses penciptaan kesadaran hukum (law awareness

19 YLBHI, Panduuan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan

Menyelesaikan Masalah Hukum, (Jakarta: YLBHI, 2007, Cet. Kedua), h. 32.

20 Sekretariat Nasional ADEKSI, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD, h. 9.

21 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), h. 97.

22 Yuddy Chrisnandi, Beyond Parlemen “Dari Politik Kampus Hingga Suksesi

Kepemimpinan Nasional, (Jakarta: IND HILL CO, 2008, Cet. Kedua), h. 358.

24

process).23

Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan menteri Koordinator

Perekonomian dalam sebuah acara “United in Diversity Forum” bahwa:

…Intervensi politik yang demikian kuat membuat segala sesuatu bisa dilakukan

sekalipun bertentangan dengan peraturan dan hukum yang ada… Hal ini juga

yang membuat semua upaya perbaikan yang ada boleh dikatakan sangat rentan

guncangan.24

Hakim Konstitusi Mahfud MD dalam sebuah pertemuan dengan Duta Besar

Singapura menjawab pertanyaan Anil Kumar Nayar di Gedung Mahkamah

Konstitusi mengenai tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia, yaitu mengenai

tingkah laku politik (political behavior). Menurut Mahfud, tingkah laku politik di

Indonesia memiliki masa euphoria yang terlalu panjang. Sekarang Indonesia lebih

fokus pada perilaku politik ke depan, yakni bagaimana mengatur hukum-hukum

politik secara luas, tapi tidak boleh ada transaksi politik.25

Atas dasar ini berprasangka terlalu baik pada hukum (teks-teks) adalah hal

naif. Hukum positif (in abstracto) maupun penerapannya (in concreto) tetaplah

sebagai sebuah proses. Oleh karena itu, sangat sulit membayangkan dalam proses

itu segalanya lantas dikatakan final sebagai netral dan bebas dari “permainan”

23 Ni‟matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Yudisial Review, (Yogyakarta, UII Press,


24 Ni‟matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Yudisial Review, h. 27.



25

politik.26

Dikarenakan senantiasa ada kepentingan tersembunyi yang difasilitasi

oleh hukum.27

Oleh karena itu mempertanyakan hubungan kausalitas hukum dan politik, ada

tiga macam jawaban yang dapat menjelaskan. Pertama, hukum determinan atas

politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk

pada aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum

merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling

berinteraksi dan bahkan saling bersaingan.28

Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada

posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain,

karena meskipun hukum adalah keputusan politik namun begitu hukum ada maka

semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Jadi, aturan

hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang saling

bersaingan.29

Seperti itulah proses legislatif secara politis terjadi. Seperti kata H.M.

Koesnoe mentesiskan bahwa kadangkala substansi peraturan perundang-


27 Ni‟matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Yudisial Review, h. 32.

28 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta, LP3ES, 1998), h. 8.

29 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, h. 8.

26

undangan membuat kejahatan hukum30

(misdalig recht),31

disinilah letak

pentingnya constitutional review. Sehingga produk legislatif yang buruk dapat

diuji kadar konstitusionalitasnya apakah telah bertentangan atau tidak sesuai

dengan konstitusi sebagai rechtsgulle (sumber hukum).

D. Pengujian Undang-Undang

1. Alasan Hukum Pengujian Konstitusionalitas

Konstitusi atau UUD sebagai produk politik sekaligus produk hukum

oleh suatu generasi, manakala substansinya sudah tidak sesuai dengan

perkembangan zaman dan tuntutan reformasi generasi berikutnya, jawabannya

tiada lain harus dilakukan perubahan. Tujuan perubahan UUD adalah:32

a. Mengubah, menambah, mengurangi, atau memperbaharui redaksi dan

substansi konstitusi (sebagian atau seluruhnya) supaya sesuai dengan

kondisi idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta kondisi

pertahanan dan keamanan bangsa pada zamannya.

30 Contohnya adalah UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

substansi pasal tertentu membangun kekuatan sentralistik dan cenderung menumbuhkan figure

pejabat-pejabat yang tiranis sentralistik serta korup, (dalam buku Pikiran-Pikiran Lepas H.M. Laica

Marzuki).

31 Laica Marzuki, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum “Pikiran-Pikiran Lepas H.M. Laica

Marzuki”, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005, Cet. Pertama), h. 117.

32 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia, h. 97.

27

b. Menjadikan UUD sebagai norma dasar perjuangan demokratisasi bangsa

yang terus bergulir untuk mengembalikan paham konstitusionalisme

sehingga jaminan dan perlindungan HAM dapat ditegakkan, anatomi

kekuasaan tunduk pada hukum atau tampilnya supremasi hukum, dan

terciptanya peradilan yang bebas.

c. Untuk menghindari terjadinya pembaruan hukum atau reformasi hukum

yang tambal sulam sehingga proses dan mekanisme perubahan atau

penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan

hukum dasarnya, yaitu konstitusi.

Alasan dan tujuan revision / amandemen / perubahan pada undang-

undang dasar ini juga berlaku pada undang-undang. Saat substansi,

perkembangan zaman, dan semangat suatu undang-undang sudah tidak sesuai

dengan tuntutan masyarakat, bertentangan dengan pelaksanaan HAM,

bertentangan dengan asas hukum dan teori hukum yang ada cukup untuk

menjadi alasan pengajuan judicial review suatu undang-undang.33

2. Judicial Review

Pengujian undang-undang acapkali dikaitkan dengan nomenklatur:

judicial review. Judicial review mempunyai cakupan makna lebih luas

daripada penamaan toetsingrecht atau hak menguji. Judicial review dalam

sistem hukum common law tidak hanya bermakna “the power of the court to

33 Draft RUU Mahkamah Konstitusi 2 Mei 2002 dan 11 Juni 2002, Pasal 84 ayat (2), 22;

bandingkan dengan draft RUU Mahkamah Konstitusi 15 Juli 2002, Pasal 78 ayat (2), 23; dan draft

Mahkamah Konstitusi 16 September 2002, Pasal 76 ayat (2), dalam (Mahkamah Konstitusi Lembaga).

28

declare laws unconstitutional” tetapi juga berpaut dengan kegiatan

examination of administration decisions by the court.34

Yudicial review adalah pengujian peraturan perundang-undangan yang

dilakukan oleh lembaga yudikatif.35

Yaitu dilakukan oleh Mahkamah

Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi melakukan

pengujian konstitusionalitas sedangkan Mahkamah Agung melakukan

pengujian legalitas.36

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Mahkamah

Konstitusi menangani penyelesaian konflik atau pelanggaran norma yang

terdapat dalam UUD.37

Pada dasarnya hak menguji (judicial review) adalah hak bagi hakim

(atau lembaga peradilan) guna menguji peraturan perundang-undangan. Hak

menguji formal (atau formele toetsingsrecht) berpaut dengan pengujian

terhadap cara pembentukan (pembuatan) serta prosedural peraturan

perundang-undangan, sedangkan hak menguji material (atau materieele

toetsingsrecht) berpaut dengan pengujian terhadap substansi (materi)

peraturan perundang-undangan.38

34 Laica Marzuki, (Berjalan-Jalan di Ranah Hukum), h. 67.

35 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2010), h. 3.

36 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005, Cet. Pertama), h. 6.

37 Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas UUD NRI 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet.

Pertama), h. 95.

38 Laica Marzuki, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, h. 67.

29

3. Legal Standing

Untuk melakukan permohonan PUU di Mahkamah Konstitusi maka

pemohon harus memiliki legal standing (kedudukan hukum). Persyaratan

untuk memiliki legal standing atau kedudukan hukum mencakup syarat

formal sebagaimana ditentukan undang-undang dan persyaratan materil

berupa kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang

sedang dipersoalkan.39

Jika didefinisikan kedudukan hukum atau legal standing adalah

keadaan di mana seseorang atau suatu pihak di tentukan memenuhi syarat dan

oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian

perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Dengan ditentukannya legal standing, berarti tidak semua orang atau pihak

mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja

yang boleh menjadi pemohon, sesuai dengan adagium “ada kepentingan

hukum, boleh mengajukan gugatan (point d’interet point d’action)”. Legal

standing pemohon sangat penting, karena permohonan yang diajukan oleh

pemohon yang tidak mempunyai legal standing akan berakhir dengan putusan

39 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, h. 69.

30

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat

diterima (niet ontvankelijk verklaard).40

Dengan menunjuk pada Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya

telah merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal

standing. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang atau suatu pihak

mempunyai legal standing:41

a. Pemohon harus salah satu dari subjek hukum:42

(1) Perorangan warga negara (termasuk kelompok orang yang mempunyai

kepentingan yang sama);

(2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam

undang-undang;

(3) Badan hukum publik atau privat;

(4) Lembaga Negara.

b. Anggapan Pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan oleh berlakunya suatu ketentuan undang-undang:

40 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 41.

41 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, h. 42.

42 Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi Pasal 51 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4316).

31

(1) Adanya hak / kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan

oleh UUD 1945;

(2) Hak atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh

Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji.

(3) Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau

setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang

wajar dapat dipastikan terjadi;

(4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan

berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

(5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan

maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut tidak akan atau

tidak akan terjadi lagi.

Selanjutnya dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:43

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang

hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib

menguraikan dengan jelas bahwa:

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

dan/atau

b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang

dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

43 Pada perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak ada perubahan redaksi pada pasal

namun ditambahkan Pasal 51 A mengatur ketentuan teknis PUU.

32

BAB III

PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Mahkamah Konstitusi

dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan

sebagaimana mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai the

guardian of the constitution seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada

Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena disana tidak ada

Mahkamah Konstitusi.1

Dalam menjalankan fungsinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

dilengkapi dengan lima kewenangan. Atau lebih sering disebut empat kewenangan

dan satu kewajiban, yaitu:2

1. Menguji konstitusionalitas undang-undang.

2. Memutus sengketa kewenangan konstitutional antar lembaga negara.

3. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.

4. Memutus pembubaran partai politik.

1 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,

(Jakarta: Konstitusi Press, 2006, Cet. Kedua), h. 154.

2 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, h.

155.

33

5. Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum

atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden

sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Dalam menjalankan empat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi

melakukan penafsiran terhadap UUD, satu-satunya lembaga yang mempunyai

kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Karena itu, disamping berfungsi

sebagai pengawal UUD, Mahkamah Konstitusi juga biasa disebut sebagai The Sole

Interpreter of the Constitution.3

B. Bentuk-Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

dijelaskan bunyi amar putusan Mahkamah:4

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau

permohonannya tidak mematuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 505,

dan) pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan,

amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, yang

bertentangan dengan UUD Tahun 1945;

3 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.

4 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal

dan Kepaniteraan MKRI, 2005, Cet. Pertama), h. 314.

5 Pasal ini telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah

Konstitusi berdasarkan putusannya atas perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang diucapkan pada tanggal

12 April 2005. Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan mengenai hal ini karena Pasal 50

turut dimohonkan untuk diuji.

34

(4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan

pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, amar putusan

menyatakan permohonan dikabulkan;

(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD Tahun

1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau

keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Sesuai dengan jenis penelitiannya (penelitian hukum empiris normatif), maka

dalam merealisasikan jenis penelitian hukum empiris penelitian ini mengambil 191

putusan niet ontvankelijk verklaard / tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi

dalam kasus PUU. Sebanyak 191 putusan tersebut adalah putusan PUU mulai dari

tahun pertama berdirinya Mahkamah yaitu 2003 sampai dengan tahun 2014.

Putusan niet ontvankelijk verklaard PUU tersebut, kemudian direkapitulasi

berdasarkan alasan apa perkara PUU tidak dapat diterima. Sesuai dengan judul

penelitian yaitu Legal Standing Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah

Konstitusi, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh legal standing

dalam PUU. Guna membuktikan bahwa legal standing sangat berpengaruh sebagai

syarat dalam PUU dan terkadang dapat membuat perkara layak uji tidak dapat

dipertimbangkan oleh Mahkamah.

C. Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard

1. Sebab Hukum Putusan Niet Onvantkelijk Verklaard

Dengan adanya kerugian konstitusional maka Pemohon memiliki legal

standing atau kedudukan hukum. Dan berdasarkan review terhadap 191 putusan

35

niet ontvankelijk verklaard Mahkamah Konstitusi pada PUU, alasan suatu

permohonan dinyatakan tidak dapat diterima yaitu:6

a. Tidak memiliki legal standing.

b. Permohonan kehilangan objek (objectum litis).

c. Permohonan kabur (obscuur libel).

d. Pengujian formil sudah melewati batas waktu yang ditentukan.

e. Nebis in idem.

f. Permohonan tidak memenuhi syarat.

g. Tidak ada lagi norma yang diujikan / dihapus.

h. Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo.

2. Rekapitulasi Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard

Berdasarkan rekapitulasi Mahkamah Konstitusi terdapat 191 Putusan niet

ontvankelijk verklaard dari tahun 2003-2014.7 Setelah didata ternyata hanya

terdapat 164 putusan yang benar-benar dinyatakan tidak dapat diterima / niet

ontvankelijk verklaard. Selebihnya terdiri dari putusan yang dinyatakan ditolak

ataupun dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan niet ontvankelijk verklaard

untuk selebihnya.

Sesuai dengan judul penelitian, maka yang akan menjadi objek hanya putusan

niet ontvankelijk verklaard bukan putusan niet ontvankelijk verklaard yang juga

dinyatakan kabul atau tolak untuk selebihnya. Berikut adalah tabulasi putusan niet

ontvankelijk verklaard disusun berdasarkan alasan yang dicantumkan pada setiap

putusan Mahkamah pada bagian KONKLUSI:

6 Populasi dalam penelitian ini adalah putusan niet ontvankelijk verklaard PUU oleh

Mahkamah Konstitusi pada tahun yang sudah tidak berjalan yaitu 2003-2014. Alasan-alasan ini adalah

hasil penelitian langsung peneliti terhadap 191 putusan Mahkamah tersebut.

7 Rekapitulasi Mahkamah Konstitusi diakses dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id dan

dikonfirmasi dengan melakukan kunjungan pada Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Mahkamah Konstitusi RI pada 6 Mei 2015.


36

a. Pemohon tidak memiliki legal standing = 84 Putusan

b. Permohonan kabur = 25 Putusan

c. Nebis In Idem = 22 Putusan

d. Permohonan kehilangan objek / objectum litis = 15 Putusan

e. Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara = 12 Putusan

f. Pemohon salah dalam menentukan objek = 1 Putusan

g. Permohonan tidak memenuhi syarat = 1 Putusan

h. Norma yang menjadi objek dihapus = 2 Putusan

i. Pengujian formil telah melewati batas waktu = 1 Putusan

Total = 163 Putusan

Satu putusan lagi yaitu Putusan Nomor 001/PUU-IV/2006 yang tidak

memiliki legal standing dan Mahkamah juga tidak berwenang untuk mengadili.

Sengaja tidak dimasukkan kedalam kalkulasi putusan supaya lebih mudah untuk

dilakukan persentase. Dengan tidak dimasukkannya satu putusan ini, tidak

mempengaruhi hasil penelitian secara signifikan.

Jika dihitung dalam persentase hasil penelitian terhadap putusan niet

ontvankelijk verklaard PUU oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Tidak memiliki legal standing =

× 100% = 51,53%

b. Permohonan kabur =

× 100% = 15,34%

c. Ne bis in idem =

× 100% = 13,50%

37

d. Permohonan kehilangan objek / objectum litis =

× 100% = 9,2%

e. Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili =

× 100% = 7,36%

f. Pemohon salah dalam menentukan objek =

× 100% = 0,61%

g. Permohonan tidak memenuhi syarat =

× 100% = 0,61%

h. Norma yang menjadi objek dihapus =

× 100% = 1,23%

i. Pengujian formil telah melewati batas waktu =

× 100% = 0,61%

Total = 100%

3. Eksplanasi Penelitian

Putusan niet ontvankelijk verklaard yang disebabkan oleh pemohon tidak

memiliki legal standing adalah sebanyak 84 putusan atau 51,53% dari 163

putusan. Sedangkan 48,47% lainnya disebabkan pengujian formil telah melewati

batas waktu, obscuur libel, ne bis in idem, mahkamah tidak berwenang untuk

mengadili, norma yang menjadi objek dihapus / tidak ada lagi, permohonan tidak

memenuhi syarat, dan salah menentukan objek.8

Terbukti bahwa legal standing paling banyak berkontribusi menjadi penyebab

munculnya putusan niet ontvankelijk verklaard. Adalah sebuah ketidakadilan

ketika substansi perkara layak uji tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah karena

tidak memenuhi persyaratan prosedural. Fakta ini menunjukkan terjadinya

8 Tabulasi mengenai penelitian ini dilampirkan pada bagian lampiran dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari penelitian ini.

38

diskriminasi dalam prosedur PUU oleh Mahkamah Konstitusi RI disebabkan

persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini dikarenakan landasan filosofi yang menjadi alasan terhadap setiap

PUU adalah kepentingan pemohon. Seperti pernyataan Mahkamah Konstitusi

bahwa pengajuan permohonan terhadap PUU harus didasarkan pada adanya

faktor kepentingan, oleh karena itu tanpa adanya kerugian hak konstitusional,

maka tidak ada dasar untuk mengajukan permohonan (zonder belang, het is geen

rechtsingang).9

D. Contoh Putusan Tidak Memiliki Legal Standing

Ditilik dari paham kedaulatan hukum sebagai suatu simbol “supremacy of

law” maka segala produk perundang-undangan seharusnya dapat diuji melalui proses

peradilan.10

Namun putusan berikut tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah karena

tidak memiliki legal standing:

1. Putusan Nomor 58/PUU-XI/2013

a. Pemohon

Pemohon dalam Permohonan Uji Materil PUU ini adalah:11

1) Okta Heriawan

9 Perkara Nomor 24/PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

10

Abdul Latief, dkk, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (Yogyakarta: Total

Media, 2009), h. 16.

11

Perkara Nomor 58/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

39

Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum Esa Unggul dan Sekutu

Komplementer CV. Pemuda Mandiri Sejati (sebagai Pemohon I).

2) Achmad Saifudin Firdaus


Komplementer CV. Pemuda Mandiri Sejati (sebagai Pemohon II).

3) Kurniawan


Komplementer CV. Pemuda Mandiri Sejati (sebagai Pemohon III).

4) Sodikin


Komplementer CV. Pemuda Mandiri Sejati (sebagai Pemohon IV).

b. Objek Yang Diujikan

Yang menjadi objek pengujian materiil adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang. Yang berbunyi sebagai berikut:12

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan

pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun

atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

c. Petitum

12


40

Dalam permohonannya Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim

Konstitusi yang Terhormat untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai

berikut:13

1) Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang

diajukan oleh Pemohon;

2) Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan

hukum yang mengikat.

3) Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan

permohonan pengujian undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD

1945 untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

d. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah

berkesimpulan:14

13 Perkara Nomor 58/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

14


41

1) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

2) Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo.

3) Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

e. Pemohon Yang Memiliki Legal Standing

Para Pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak dirugikan

dengan berlakunya pasal a quo. Dalam hal ini Pemohon tidak bertindak

sebagai debitur ataupun kreditur dan tidak mengalami kerugian secara

langsung oleh kesewenang-wenangan pasal a quo. Yang seharusnya menjadi

Pemohon untuk pasal a quo adalah debitor ataupun kreditor yang dirugikan

secara langsung dengan berlakunya pasal a quo. Seperti misalnya PT

Telkomsel yang dipailitkan PT. Prima Jaya yang juga mempunyai utang lain

kepada PT Extent Media Indonesia.15

2. Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009

a. Pemohon

Permohonan ini dimohonkan oleh Hj. Lily Chadidjah Wahid yang

bekerja atau menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat /

Fungsionaris Dewan Pengurus Pusar Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-

PKB).16

15

Diakses pada 2 Juni 2015 pada : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012 /10/11/09

303856/Telkomsel.Pailit.Dahlan.Iskan.Sindir.Telkom .

16

Perkara Nomor 151/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012%20/10/11/09%20303856/Telkomsel.Pailit.Dahlan.Iskan.Sindir.Telkom

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012%20/10/11/09%20303856/Telkomsel.Pailit.Dahlan.Iskan.Sindir.Telkom

42

b. Objek Yang Diuji

Objek permohonan adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara adalah sebagai berikut:17

Pasal 23

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;

atau

c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Penjelasan Undang-Undang a quo berbunyi:18

“Undang-Undang ini disusun dalam rangka membangun sistem

pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan

pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri

dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan

direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan

tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik.

Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan

urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya

yang lebih bertanggung jawab.

c. Petitum

Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

untuk berkenan memeriksa serta memberikan putusan atas permohonan a quo,

sebagai berikut:19

17 Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Negara

Republik Indonesia Nomor 4916).

18

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara



43

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2) Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008,

serta Penjelasan Umum, paragraph 8, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 sepanjang mengenai frasa “diharapkan” dan frasa “dapat” adalah

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya

harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3) Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya,

konstitusional sepanjang dimaknai bahwa yang dimaksud dengan

“Pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD” adalah

termasuk ketua umum atau sebutan lain pada partai politik.

4) Menyatakan bahwa bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008, sepanjang mengenai frasa “diharapkan” dan frasa “dapat”, tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Penjelasan Umum,

paragraf 8, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi berbunyi,

“Bahkan seorang menteri melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya

termasuk jabatan dalam partai politik”.

5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

19


44

d. Konklusi

Berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan

Mahkamah berkesimpulan:20

1) Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

permohonan a quo.

2) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo.

3) Pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan.

e. Pemohon Yang Memiliki Legal Standing

Berdasar Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang

memiliki legal standing untuk pengujian pasal dan Penjelasan Umum undang-

undang a quo adalah subjek hukum yang dirugikan secara langsung oleh

ketentuan a quo bukan subjek hukum yang tidak dirugikan secara langsung

dengan adanya ketentuan a quo.

20


45

BAB IV

LEGAL STANDING SEBAGAI IMPLIKASI BERLAKUNYA PASAL 51 UU

NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI JUNCTO

UU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UU NOMOR 24 TAHUN 2003

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 191 putusan niet ontvankelijk

verklaard PUU oleh Mahkamah Konstitusi ditemukan beberapa hal pokok berikut:

A. Permohonan Tidak Memiliki Legal Standing Namun Krusial Untuk Diuji

Penelitian ini memberi ruang pada bentuk pertanyaan seperti, bagaimana

dengan produk legislasi yang harus diuji konstitusionalitasnya tapi tidak bisa

dimohonkan oleh subjek hukum yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi misalnya mengenai

undang-undang yang mengatur perihal ketatanegaraan yang tidak berdampak

langsung pada warga negara namun menodai asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan1 ataupun konstitusionalitas. Contohnya seperti:

1. Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi

1 I.C. van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik

(beginselen van behoorlijke regelgeving) menjadi dua bagian yaitu asas yang formal dan asas yang

bersifat material. Asas formal meliputi: a. asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling)

b. asas organ / lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan) c. asas perlunya pengaturan (het

noodzakelijkheids beginsel) d. asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid) e. asas

konsensus (het beginsel van consensus). Sedangkan asas material meliputi: a. asas tentang terminology

dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek) b. asas

tentang dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid) c. asas perlakuan yang sama dalam hukum

(het rechtsgelijkheidsbeginsel) d. asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel) e. asas

pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaaan individual (het beginsel van de individuele

rechtsbedeling), dalam Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi

Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007, Cet. Kelima), h. 253.

46

Seperti yang terpapar pada bab sebelumnya pasal yang diujikan yaitu

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

berbunyi sebagai berikut:2

Pasal 23

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;

atau

c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sedangkan Penjelasan Umum Undang-Undang a quo berbunyi:3

“Undang-Undang ini disusun dalam rangka membangun sistem

pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan

pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri

dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan

direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan

tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik.

Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan

urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya

yang lebih bertanggung jawab.

Jika dicermati terdapat inkonsistensi bunyi pasal dengan Penjelasan

Bagian Umum undang-undang a quo. Inilah yang menjadi objek permohonan

Pemohon dalam perkara a quo. Pada Bagian Konklusi Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa “Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal







47

standing) untuk mengajukan permohonan a quo”. Sehingga dalam amar

putusan dinyatakan tidak dapat diterima / niet ontvankelijke verklaard.4

Didasarkan pada pasal 17 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan mengangkat

dan memberhentikan menteri-menteri, sebelum perubahan UUD 1945 tidak

diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan

kekuasaan tersebut dalam praktik kenegaraan diserahkan secara mutlak

kepada presiden. Pengangkatan menteri-menteri dilakukan oleh presiden sejak

ia mendapat mandat dari MPR.5

Dan para menteri dapat diberhentikan oleh presiden di tengah-tengah

masa jabatannya. Pengangkatan ataupun pemberhentian para menteri dapat

dilakukan secara tertutup tanpa perlu meminta nasihat, mendapat usulan dan

pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga negara yang lain, karena ini

merupakan adalah hak prerogatif presiden.6

Begitu pula setelah amandemen UUD 1945, presiden dapat

mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri kapan saja tanpa harus

meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga negara yang ada.

Namun yang membedakan ketika sudah diadakan amandeman adalah presiden

tidak bebas melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran

4 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PUU-VII/2009.

5 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD

1945 Dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009, Cet. Pertama), h. 119.


1945 Dengan Delapan Negara Maju, h. 119.

48

kementrian negara, karena semua itu diatur dengan undang-undang dan harus

mendapat persetujuan DPR.7

Karena pasca amandemen UUD 1945 Indonesia menganut sistem

pemerintahan presidential, lebih menekankan kabinetnya sebagai zaken-

kabinet daripada kabinet dalam sistem parlementer lebih menonjol sifat

politisnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan seseorang diangkat menjadi

menteri sudah seharusnya Presiden dan Wakil Presiden lebih mengutamakan

persyaratan teknis kepemimpinan daripada persyaratan dukungan politis.8

Dalam hal ini jika presiden mengangkat seorang menteri dari lingkup

elit partai politik itu dilakukan untuk mendapatkan suara di parlemen. Agar

tidak terjadi kebuntuan dalam penetapan program kerja pemerintah dalam

bentuk pengesahan APBN, penerimaan atau penempatan duta negara lain,

ataupun pembuatan undang-undang. Namun apa yang diamatkan oleh Pasal

23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tetap harus dilaksanakan.

Jika diperbandingkan kekuasaan presiden dalam mengangkat dan

memberhentikan para menteri ini berbeda dengan negara lain misalnya


1945 Dengan Delapan Negara Maju.

8 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006,

Cet. Pertama), h. 62.

49

Amerika Serikat, RRC, dan Jerman. Amerika Serikat dalam hal pengangkatan

menteri oleh presiden harus mendapat persetujuan senat.9

Sedangkan RRC (Republik Rakyat Cina) kewenangan mengangkat

atau memberhentikan menteri ada di tangan presiden menurut keputusan

kongres rakyat nasional atau komisi tetap. Dan Jerman negara dengan sistem

pemerintahan parlementer presiden mengangkat atau memberhentikan menteri

atas usul kanselir namun diambil sumpah di hadapan Bundestag.10

Untuk menganalisa tentang pengangkatan dan pemberhentian para

menteri yang dilakukan oleh presiden, Pemohon dalam Perkara a quo tidak

mempermasalahkan kewenangan pengangkatan yang ada pada kekuasaan

eksekutif saja yaitu presiden. Namun ketika para menteri yang diangkat oleh

presiden itu mempunyai jabatan ganda misalnya pimpinan partai politik, ini

dianggap bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam rangka mendapatkan kepastian hukum atas Pasal 23 undang-

undang a quo, Pemohon membawa 3 orang saksi ahli yaitu:

9 Pasal 2 bagian 2 angka 2 konstitusi Amerika Serikat: “…and he shall nominate, and by and

with the advice and consent of the senate, shall appoint ambassadors, other public ministers and

consul, judges of the supreme court, and all other officers of the united states,.. (dan dia harus

menetapkan melalui dan dengan saran serta persetujuan senat, mengangkat duta besar, duta dan

konsul, hakim mahkamah agung dan semua pejabat amerika serikat lainnya).

10

Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD

1945 Dengan Delapan Negara Maju, 226.

50

a. Guru Besar Universitas Andalas Saldi Isra (Rangkap Jabatan Partai Politik

Merusak Sistem Politik)11

Rangkap jabatan pimpinan partai politik telah menyebabkan rusaknya

sistem presidensiil. Sistem presidensiil dibedakan dengan sistem

parlementer terkait penerapan teori pemisahan kekuasaan. Berbeda dengan

parlementer, sistem presidensil memisahkan secara jelas kekuasaan

eksekutif dan legislatif. Sehingga tidak ada seorang anggota parlemen

yang dapat merangkap jabatan menjadi menteri.

Apalagi untuk ketua partai politik, dimana ada mekanisme recall yang

memberi keuntungan pada pimpinan partai politik untuk mengintervensi

legislatif. Sehingga ketua partai politik yang merangkap jabatan sebagai

menteri dapat mempengaruhi keputusan parlemen yang secara

konstitusional diberikan kewenangan untuk mengawasi eksekutif.

Menteri dalam mempengaruhi lembaga perwakilan rakyat dilakukan

melalui anggotanya yang ada di parlemen. Hal ini akan membuat ancaman

bagi kemandirian lembaga perwakilan rakyat. Karena anggota partai

politik yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan partai politik dapat

dikenai recall.

Pelarangan rangkap jabatan sesuai dengan teori pembatasan dominasi

elit agar tercipta tatanan yang demokratis. Menurut Philip Nonet dan

Philip Selznick dalam buku, Law and Society in Transition, Toward

Responsive Law, dominasi elit yang menguasai banyak kebijakan tersebut.

Ahli memandang kalau elit partai atau pimpinan partai ada di posisi

menteri lalu dia juga ada diposisi ketua partai, menurut ahli itu akan

terjadi dominasi elit. Dominasi elit yang menguasai banyak kebijakan

tersebut akan menghasilkan dominasi represif.

Salah satu upaya mencegah dominasi tersebut adalah pembatasan oleh

konstitusi dan atau oleh undang-undang. Dominasi represif semakin

potensial terjadi jika sistem atau praktik ketatanegaraan membenarkan

adanya rangkap jabatan antar pimpinan partai dengan menteri negara.

Langkah rangkap jabatan ini tidak lain adalah hasil dari koalisi, agar

presiden dominan dalam proses-proses politik.

Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa undang-undang ini disusun

dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensiil yang efektif

dan efisien yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik

yang prima. Oleh karena itu, ditegaskan menteri dilarang merangkap

jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Komisaris dan direksi pada

perusahaan dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD.

11

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PUU-VII/2009.

51

Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepas tugas dan jabatan

lainnya termasuk jabatan dalam partai politik.

Tujuan mulia yang ada di dalam konsideran huruf b dan penjelasan

umum tersebut, menjadi kehilangan makna karena larangan rangkap

jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf c Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 tidak tegas dan mengambang yang menyatakan,

“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang

dibiayai dari APBN dan APBD”.

Ketidakpastian yang terjadi akibat perbedaan norma yang terdapat

pada pasal a quo dan penjelasan umum, tidak terlepas dari kalkulasi

politik para penyusun Undang-Undang a quo yang lebih memelihara

kepentingan elit partai politik. Ketentuan Pasal 23 huruf c Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyimpang dari prinsip perumusan

norma berupa larangan yang bersifat imperative. Kalau larangan harus

dirumuskan secara imperative. Sedangkan pasal a quo bersifat fakultatif.

Maka rumusan pasal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf i Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004.

b. M. Fajrul Falaakh12

Penjelasan Pasal 23 mengandung penafsiran norma yang bertentangan

dengan norma pada batang tubuh Pasal 23 a quo. Di satu sisi Pasal 23

telah secara tegas menyatakan menteri dilarang merangkap jabatan pada

organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Tetapi penjelasan

mengandung pernyataan bahwa “diharapkan” seorang menteri dapat

melepaskan tugas dan jabatan lainnya termasuk jabatan partai politik.

Dengan demikian frasa “diharapkan” dan frasa “dapat” pada bagian

penjelasan dari pasal a quo justeru mengurangi kepastian norma hukum

pada pasalnya sendiri, sehingga dengan demikian bertentangan dengan

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

Pelemahan watak kepastian hukum pada suatu norma dalam undang-

undang oleh penjelasan norma itu jelas bertentangan dengan Pasal 22A

UUD NRI 1945, bahwa pembentukan undang-undang harus sesuai dengan

tata cara pembentukan yang diatur dengan undang-undang.

Angka 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan

“Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat

peraturan lebih lanjut, oleh karena itu hindari membuat rumusan norma

di dalam bagian penjelasan”. Angka 167 menyatakan dalam penjelasan

dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan.

12 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PUU-VII/2009.

52

Berdasarkan analisis ini diharapkan menteri dapat melepaskan tugas-

tugas dan jabatan-jabatan lainya termasuk jabatan dalam partai politik

yang terdapat di dalam penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22A UUD

NRI 1945 yang mengharuskan tata cara pembentukan undang-undang

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

c. Thomas A. Legowo (Melepas Rangkap Jabatan Bagian Dari Etika

Politik)13

Kepentingan untuk menjalankan tugas sebagai menteri adalah

menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan

presiden untuk melayani seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Kepentingan

ini menuntut seorang menteri untuk bekerja di atas semua golongan dan

atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kepentingan memimpin partai

politik adalah melayani demi mengembangkan kejayaan partai politik.

Lingkup pelayanan pemimpin partai politik terbatas pada anggota-anggota

dan lebih jauh sedikit kepada konstituen. Anggota dan konstituen satu

partai jelas berbeda dengan anggota dan konstituen yang lain.

Kepelayanan pimpinan satu partai politik terbatas kepada kelompok

masyarakat tertentu. Seorang menteri yang sekaligus menjalankan peran

kepemimpinan partai politik akan mudah terganggu dalam memberi

prioritas pelayanan dan lebih jauh dapat menumbuhkan kecurigaan terkait

pemanfaatan jabatan publik demi kepentingan partai politik.

Potensi konflik kepentingan seperti itu, menjelaskan secara gamblang

bahwa seorang menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai

politik harus melayani dua tuan pada saat bersamaan. Menteri adalah

pembantu presiden. Maka ketika seseorang diminta presiden dan bersedia

menjadi menteri, pada saat itu juga ia terikat komitmen. Bahkan jikapun

tanpa kontrak politik secara etis juga mengabdi dan melayani presiden

hingga habis masa jabatannya.

Di Indonesia, kebiasaan politik tidak mengharuskan menteri

meninggalkan jabatan dalam partai politik. Jika seperti ini akan muncul

kompleksitas etika dari kesejajaran etik antara melaksanakan tugas

sebagai menteri dan pimpinan partai politik secara penuh waktu.

Pelepasan rangkap jabatan, sebenarnya membantu menteri terhindar

dari jebakan konflik kepentingan dan beban politik yang berlebihan.

Selain itu ada keuntungan pada partai politik, jika menteri menanggalkan

jabatan pimpinan partainya. Yaitu terciptanya regenerasi kepemimpinan.

13


53

Ketiga pendapat hukum diatas memberikan memberi ulasan dari 3

aspek yang berbeda. Dr. Thomas A. Legowo meninjau dari aspek politis

bahwa rangkap jabatan tidak memberikan dampak yang menguntungkan

untuk menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan ataupun menteri

sebagai pimpinan partai politik. M. Fajrul Falaakh memberikan tinjauan dari

aspek hukum, dimana Pasal 23 dan Penjelasan Umum a quo dipandang telah

bertentangan dengan UUD NRI 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat

(1) dan ayat (3).

Sedangkan Saldi Isra lebih meninjau pada aspek sistem pemerintahan.

Dengan segala argumentasinya ia menilai bahwa dengan rangkap jabatan

menteri sebagai anggota kabinet dan/atau pimpinan partai politik mengarah

pada sistem pemerintahan parlementer. Yang tidak sesuai dengan semangat

amandemen UUD 1945 yaitu mempertahankan dan purifikasi sistem

presidensil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut hemat penulis, permohonan ini layak untuk di uji materiilkan

oleh Mahkamah Konstitusi RI. Karena selain bertentangan dengan asas

pembentukan peraturan perundang-undangan, uji materiil ini akan

memberikan kepastian hukum atas norma hukum yang diujikan. Karena jika

permohonan ini memiliki kedudukan hukum dapat dipastikan amar putusan

berbunyi permohonan dikabulkan.

Karena berdasarkan berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 telah menyatakan ketentuannya dengan jelas, bahwa

54

setiap undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-

undang berdasarkan UUD 1945, amar putusan menyatakan permohonan

dikabulkan. Namun sayang, permohonan ini tidak diujikan oleh Pemohon

yang memiliki legal standing.

Selain perihal ketatanegaraan juga ada norma hukum dalam ruang lingkup

hukum perdata. Yang tidak merugikan atau memberi ketidakpastian hukum

ataupun ketidakadilan untuk masyarakat, namun pada segelintir individu atau

badan hukum tertentu. Yaitu:

2. Putusan Nomor 58/PUU-XI/2013 MK

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya perkara ini juga

tidak memiliki legal standing¸ namun menurut hemat penulis sangat penting

untuk di uji materiilkan. Objek permohonannya yaitu Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Pada pasal ini syarat untuk dinyatakan pailit adalah:

a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.

b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal a quo, maka syarat

yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah minimal satu

55

utang jatuh tempo dan minimal satu utang dapat ditagih, dan permohonan

pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang. Syarat yuridis lainnya

adalah apabila syarat pailit sudah terpenuhi hakim harus “menyatakan pailit”,

bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga hakim tidak diberi ruang untuk

melakukan judgement yang luas.14

Pasal yang menjadi batu uji pasal a quo adalah Pasal 28 D ayat (1) dan

Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi:15

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dari

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Guru Besar Universitas

Indonesia, Yusril Ihya Mahendra, semangat lahirnya Undang-Undang a quo

untuk memulihkan bank dari krisis 1998 dan melindungi bank dari debitor

nakal. Akan tetapi, setelah bank pulih dan kuat keadaan justeru terbalik. Bank

langsung dan dengan mudah memailitkan debitor tanpa alasan yang kuat.

Dengan bantuan mafia hukum seperti oknum pengacara, bank, pengadilan

14

Putusan Nomor 58/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

15

Republik Indonesia: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

56

niaga, kurator, lembaga lelang, dan pemenang lelang, debitor dapat

dipailitkan.16

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Nudirman Munir Anggota

Komisi III DPR RI, dalam seminar yang diselenggarakan pada 23 Mei 2013

di Universitas Esa Unggul dengan Tema “ Mengungkap Konspirasi Mafia

Hukum Dalam Kepailitan (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang) bahwa:17

Sejak disahkan dan berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana menjadi panggung sejarah

mengenai perkara kepailitan di Indonesia. Sejalannya waktu dimana

perekonomian semakin kompleks dan perubahan paradigma hukum yang

cepat dimasyarakat mulai tampak kelemahan-kelemahan yang mungkin

dahulu tidak terpikirkan ataupun dikesampingkan namun memiliki dampak

yang sangat fatal, dimana terdapat kekosongan hukum dan celah-celah

yang dapat dimanfaatkan oknum-oknum, mafia hukum di peradilan niaga.

Ada beberapa masalah yang harus diperhatikan antara lain:

a. Syarat pailit yang terlalu sederhana serta tidak relevan lagi yang

terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU;

b. Insolvensi adanya di akhir pada saat proses pemberesan harta pailit

yang menyebabkan pihak-pihak yang tersangkut sering tidak

mengetahui secara pasti berapa harta debitor dan banyak perusahaan

yang solven dipailitkan.

Menurut hemat penulis syarat pailit yang diatur dalam Undang-

Undang a quo memberikan ketidakadilan bagi debitor yang mempunyai nilai

aset yang jauh melampaui nilai utang (sanggup bayar). Namun hakim

pengadilan niaga diharuskan menjatuhkan putusan pailit pada debitor yang

mempunyai 2 kreditor atau lebih. Syarat pailit yang tidak komprehensif dan

16


17


57

tidak memberikan keadilan bagi justitia bellen ini patut untuk diuji

materiilkan.

3. Putusan Nomor 3/PUU-VI/2008

Permohonan ini diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan

dinyatakan tidak memiliki legal standing oleh Mahkamah Konstitusi. Objek

permohonannya adalah Pasal 34 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) adalah:

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

dalam sidang pengadilan; atau

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi

Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang

keuangan negara.

Norma hukum ini menyatakan bahwa BPK tidak akan mendapatkan

informasi mengenai wajib pajak bila tidak mendapat persetujuan dari Menteri

Keuangan. Dinilai kontradiktif dengan UUD NRI 1945 P asal 23E ayat (1)

“untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” oleh

Pemohon yaitu BPK.

Menurut hemat penulis Pasal 34 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak hanya

bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) tapi juga bertentangan dengan Pasal

58

23G ayat 2 bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa

Keuangan diatur dengan undang-undang”.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, seperti tersebut dalam

Pasal 6 dan Pasal 9 yang menyatakan:

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga

Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan

Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang

mengelola keuangan negara”.

Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2006 “Dalam

melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau

dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan

Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,

dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seperti tersebut dalam

Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

“Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang

dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara”.

Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2004 huruf menyatakan “Dalam

pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: a. meminta dokumen yang

wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan

pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara; b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset,

lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau

kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang

dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2004 juncto Pasal

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

59

selanjutnya disingkat UU Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang melakukan

pemeriksaan atas seluruh keuangan negara, yang meliputi penerimaan negara

berupa pajak dan non pajak, memeriksa seluruh aset dan piutang negara

maupun utangnya, memeriksa penempatan kekayaan negara serta penggunaan

pengeluaran negara.

Menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) UU Nomor 6 Tahun 1983

juncto UU Nomor 28 Tahun 2007, tidak semua data dan/atau keterangan

dapat diberikan kepada BPK selaku “lembaga negara” dimaksud, melainkan

hanya keterangan tentang identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat

umum tentang perpajakan. Meliputi: nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib

Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat kegiatan usaha, merk usaha dan kegiatan

usaha wajib pajak.

Selain itu informasi yang bersifat umum tentang perpajakan yang

dapat diakses BPK adalah:

a. penerimaan pajak secara nasional;

b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau

Kantor Pelayanan Pajak;

c. penerimaan pajak per jenis pajak;

d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;

e. jumlah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;

f. register permohonan Wajib Pajak;

g. Tunggakan pajak secara nasional dan Tunggakan pajak per Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kantor Pelayanan Pajak.

Menurut Pemohon Pasal dan penjelasan a quo yang tersebut secara

nyata dan tegas mengingkari dan bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1)

60

UUD 1945 dan undang-undang lainnya sehingga sangat merugikan

kewenangan konstitusional Pemohon.”

Namun menurut penulis pertentangan antara pasal Pasal 34 ayat (2a)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan dengan undang-undang lainnya yang terkait dengan

kewenangan BPK yang diberikan oleh UUD telah bertentangan dengan Pasal

23G ayat (2) UUD NRI 1945.

Amanat peraturan organik Pasal 23G ayat (2) UUD NRI 1945 terdapat

pada Pasal 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 2

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6

dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Ketika

tidak sesuai dengan pasal a quo maka secara tidak langsung telah

bertentangan dengan UUD.

Pendapat ahli mengenai permohonan ini yaitu Guru Besar Philipus M.

Hadjon yaitu:18

Fungsi pemeriksaan keuangan negara oleh BPK adalah dengan tujuan

untuk mencegah kerugian negara. Ruang lingkup pemeriksaan adalah

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu (vide Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2004).

Dengan demikian pembatasan sebagaimana yang dilakukan melalui

Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) UU Nomor 6 Tahun 1983 juncto UU Nomor

18 Putusan Nomor 3/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi RI.

61

28 Tahun 2007 khusus berkaitan tugas pemeriksaan BPK adalah tidak tepat

dan mengakibatkan tujuan pemeriksaan tidak tercapai. Rahasia Wajib Pajak,

ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 menegaskan:

Dokumen ... yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

Oleh karena itu ratio legis Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) UU

Nomor 6 Tahun 1983 juncto UU Nomor 28 Tahun 2007 tidaklah dapat

dijadikan alasan untuk menghambat tugas dan wewenang pemeriksaan

keuangan negara oleh BPK.

Apakah Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) UU Nomor 6 Tahun 1983 juncto

UU Nomor 28 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 23E

ayat (1) UUD 1945? Cermin dari BPK yang bebas dan mandiri adalah tugas

dan wewenang yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 dan UU

Nomor 15 Tahun 2004. Dengan demikian, jelaslah bahwa Penjelasan Pasal

34 ayat (2a) UU Nomor 6 Tahun 1983 juncto UU Nomor 28 Tahun 2007

bertentangan dengan hakikat BPK yang bebas dan mandiri berdasarkan

ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

Pendapat ini sesuai dengan BPK di negara lain. Dimana pemeriksa

atau auditor dapat melakukan review atas penerimaan pajak individual, dan

bahkan mereka diberi kewenangan khusus untuk menambah beberapa hal

yang menurut mereka mencurigakan, untuk dapat diperiksa/diaudit.19

Hal ini

berbeda dengan Indonesia dalam pemeriksaan pajak.

Berdasarkan Section 20 “The Lima Declaration of Guidelines on

Auditing Precepts” pada Kongres International Organization of Supreme

Audit Institutions (organisasi BPK se-dunia) ke-IX pada bulan Oktober tahun

1977 di Lima, Peru menyatakan bahwa BPK harus memeriksa penerimaan

pajak se-ekstensif mungkin sampai ke berkas individual wajib pajak.20



62

Disini, yang diperlukan adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi

untuk menilai apakah pasal yang mewajibkan kerahasiaan semua informasi

wajib pajak, termasuk dalam hal ini pada BPK sebagai lembaga pemeriksa

pengelolaan keuangan negara itu konstitusional atau tidak. Namun

permohonan ini tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi karena

tidak memiliki legal standing.

B. Tinjauan Yuridis Limitasi Permohonan Pengujian Undang-Undang Oleh

Mahkamah Konstitusi RI Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Dapat dibuktikan bahwa pada setiap putusan PUU di Mahkamah Konstitusi

RI selalu mepaparkan kedudukan hukum Pemohon sebagai dasar permohonan.

Hal ini juga dikuatkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

ditambah Pasal 51A ayat (2) poin b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Mahkmah Konstitusi. Bahwa dasar

Permohonan PUU meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan

hukum Pemohon (hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap

dirugikan), dan alasan pengujian.

Tanpa berspekulasi terhadap politik hukum para legislator, berlakunya

undang-undang a quo, sebenarnya yang terjadi adalah Mahkamah hanya menguji

permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan

administrasi dan legal standing. Namun ketika suatu undang-undang itu perlu

63

diuji dan tidak dapat diujikan maka menurut hemat penulis disini telah terjadi

misdalig recht terhadap rakyat ataupun negara. Mahkamah Konstitusi seharusnya

melakukan upaya tertentu, yang tidak bertentangan dengan Pasal a quo dan

sejalan dengan UUD.

Ini adalah suatu kenaifan dan ironi ketika fungsi utama mendirikan

Mahkamah Konstitusi yang digagas oleh Hans Kelsen adalah menegakkan

konstitusi dengan kewenangannya untuk membatalkan suatu undang-undang jika

bertentangan dengan konstitusi.21

Namun ketika bangunan konstitusional itu

sudah jelas kemudian terkendala oleh pasal lain yang masih merupakan bagian

dari bangunan konstitusional itu sendiri.

Maksudnya adalah berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang

berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” tidak

memberikan limitasi pada PUU.

Tidak ada redaksi yang menentukan pembatasan terhadap permohonan PUU

mana yang dapat diuji dan tidak dapat diuji. Namun sebagaimana tertera pada

Pasal 24 C ayat (6) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan pada lembaga

legislatif untuk menentukan hukum acara PUU. Maka disini politik hukum dari

para pembuat undang-undanglah yang akan menentukan bagaimana persyaratan

21 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitusional Complaint) Upaya

Hukum Terhdap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, h. 191.

64

PUU. Apakah setiap undang-undang yang bermasalah atau hanya undang-undang

yang diajukan oleh subjek hukum yang tepat saja.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Ahmad Syahrizal dalam menganalisa Pasal

50 Undang-Undang a quo.

Ketentuan Pasal 50 ini sebenarnya masuk ke dalam kategori “tidak

sesuai”22

(unvereinbar) terhadap Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945. Ketidaksesuaian muncul, disamping ketentuan Pasal 24 C ayat

(1) itu, juga ada dictum Pasal 24 C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945

yang antara lain mengatakan; “…hukum acara serta ketentuan lainnya

tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan ini maka secara interpretatif organ undang-undang

dapat membatasi periode undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah

Konstitusi. Namun perlu disadari bahwa Mahkamah Konstitusi juga

memperoleh mandat konstitusional untuk menguji seluruh undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tanpa harus melihat kapan undang-

undang itu diundangkan. Dengan demikian, mahkamah dalam menerima

permohonan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak

mempersoalkan apakah undang-undang itu diundangkan setelah atau

sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari terdapatnya

dua ketentuan yang sama-sama konstitusional, maka Pasal 50 UU Nomor

24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu dapat dikatakan tidak

sepenuhnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.23

C. Mahkamah Konstitusi Dituntut Mengembangkan Doktrin Konstitusional

Menyikapi Permohonan Yang Tidak Memiliki Legal Standing

22 Dikatakan tidak sesuai karena disamping Pasal 24C ayat (1), ayat (6) UUD 1945

menyatakan; “pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya

tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang”. Oleh karena Undang-Undang Dasar

menentukan bahwa hukum acara dapat diatur melalui undang-undang, dan ternyata pengaturan oleh

undang-undang itu menyebabkan kekuasaan menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi

terbatas hanya terhadap undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar

(Pasal 50 UU MK), maka keberadaan Pasal 50, secara teoritis tidak dapat dikatakan sepenuhnya

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

23

Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi “Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional

Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, Cet.

Pertama), h. 267.

65

Pengujian norma secara abstrak adalah mekanisme preventif bagi masa depan

produk legislasi yang diprediksi tidak konstitusional. Objek pengujian terfokus

persoalan-persolan bersifat umum dengan memusatkan pengujian pada seluruh

pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam suatu undang-undang.24

Berbeda

dengan Austria, Prancis ataupun Jerman yang menerapkan pengujian norma

abstrak.25

Indonesia tidak menerapkan pengendalian norma abstrak dalam proses

uji konstitusionalitas.

Cara pengujian yang seperti ini juga merupakan pembatasan yang dilakukan

oleh pembuat undang-undang. Yang membatasi atau mengambil bentuk

pengujian yang sifatnya represif saja. Memiliki perbedaan dengan sistem

pengujian konstitusionalitas yang pertama kali digagas oleh Hans Kelsen. Yaitu

dengan melakukan pengujian konstitusional terhadap norma yang bersifat abstrak

ataupun konkret (bersifat a posteriori (a posteriori review) ataupun a priori (a

priori review)).26

Dalam hal ini, tokoh hukum Indonesia Satjipto Rahardjo berpendapat, “jika

tidak dapat diujikan bahwa undang-undang yang dirasakan tidak adil oleh

masyarakat akan ditidurkan (statutory dormancy) atau dikesampingkan

24

Nomensen Sinamo, Perbandingan Hukum Tata Negara, (Jakarta: Jala Aksara Permata,

2010, Cet. Pertama), h. 152.

25

Nomensen Sinamo, Perbandingan Hukum Tata Negara, h. 152.

26

Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2010, Cet. Pertama), h. 49.

66

(desuetudo).27

Dan jika hakim hanya menjadi corong undang-undang maka

muncullah pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat.28

Meminjam istilah Satjipto Rahardjo bahwa karena tidak dapat diujikan maka

undang-undang-undang tersebut akan ditidurkan. Namun tidak hanya itu, hal ini

juga menyalahi prinsip supremasi konstitusi. Dimana prinsip kedaulatan rakyat

yang tercermin dalam supremasi parlemen bertentangan dengan prinsip supremasi

konstitusi, maka sesuai dengan cita-cita negara hukum, diutamakanlah prinsip

supremasi konstitusi.29

Disini Mahkamah Konstitusi dituntut untuk melakukan pengembangan

doktrin konstitusional tanpa harus melakukan perubahan pada UUD. Berangkat

dengan dasar hukum yang ada, mampu menampung kebutuhan dari

perkembangan hukum masyarakat. Misalnya melalui pengiriman sebuah note

kepada lembaga pembuat undang-undang agar melakukan mekanisme legislative

review atau amandemen terhadap undang-undang a quo yang tidak memiliki legal

standing namun bersifat krusial.

Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of The Constitution harus mengambil

sikap, oleh sebab undang-undang yang tidak dapat diujikan bertentangan dengan

UUD akan merugikan rakyat. Karena “rakyat itu harus tunduk dan mematuhi

27

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007,

Cet. Kedua), h. 96.

28

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, h. 38.

29

Nomensen Sinamo, Perbandingan Hukum Tata Negara, h. 152.

67

setiap undang-undang” yang merupakan kehendak umum dari masyarakat yang

telah dilimpahkan kepada wakil-wakil rakyat.30

Fakta ini, dari sudut pandang sosiologis dapat terjadi karena tidak semua

masyarakat Indonesia mengerti hukum. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab I

bahwa Bank Dunia merilis data bahwa hanya 65 juta penduduk Indonesia yang

berada di atas garis kemiskinan. Dapat disimpulkan, bahwa mayoritas penduduk

Indonesia tidak mengerti hukum. Dikarenakan, tingkat kemiskinan tentu

berpengaruh langsung pada tingkat pendidikan masyarakat.

Dibutuhkan mereka yang mengerti hukum untuk mengambil alih peran dalam

melindungi masyarakat dari produk legislasi yang dinilai tidak konstitusional,

melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun

misdalig recht. Namun langkah ini, tentu tidak dapat serta merta diterapkan.

Karena dibutuhkan kerugian konstitusional sebagai syarat pengajuan permohonan

pengujian konstitusionalitas.

Mekanisme pengujian konstitusionalitas yang dilakukan oleh mereka yang

cakap hukum dalam mewakili masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan

hukum, dapat terlaksana jika dilakukan revisi pada Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi.

30

Maria Faria Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan “Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”, h.

121.

68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengujian undang-undang (PUU) merupakan bagian dari pengujian

konstitusionalitas. Berbeda dengan pengujian legalitas, PUU menjadikan

undang-undang dasar sebagai batu uji dan dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi. PUU diatur dalam Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi dengan mensyaratkan adanya kedudukan hukum pada individu,

kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan

lembaga negara sebagai subjek hukum.

Untuk memiliki kedudukan hukum keempat subjek hukum tersebut

harus mempunyai hak / kewenangan konstitusional yang diberikan oleh

UUD dan dianggap telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji,

kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik), aktual atau bersifat potensial

yang menurut penalaran pasti akan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat

(causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang

dimohonkan, dan adanya kemungkinan jika dikabulkannya permohonan

maka tidak akan terjadi kerugian konstitusional.

Diluar empat subjek hukum diatas dan kerugian konstitusional

Pemohon permohonan PUU tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah. Dan

ketika persyaratan prosedural terpenuhi maka Mahkamah dapat

69

mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengeluarkan putusan

berupa dikabulkan atau ditolak. Namun ketika tidak memenuhi

persyaratan prosedural maka amar putusan berbunyi tidak dapat diterima.

Dan jika Pemohon menarik kembali berkas permohonan sebelum putusan

Mahkamah maka amar putusan ditarik kembali.

Menurut hemat penulis berdasarkan penelitian ini Mahkamah

Konstitusi telah melakukan amanat konstitusi untuk melakukan PUU.

Dengan melahirkan 665 putusan PUU terhitung sampai akhir 2014,

Mahkamah Konstitusi sudah melaksanakan perintah UUD. 163 Putusan

Kabul, 243 Putusan Tolak, 191 Putusan Tidak Dapat Diterima, dan 68

Putusan Tarik Kembali1 merupakan wujud dari kedaulatan hukum yang

dimiliki oleh Mahkamah untuk menentukan konstitusionalitas suatu

undang-undang.

Dan untuk perkara-perkara yang tidak memiliki legal standing sesuai

dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi tanpa perubahan pada Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dapat memutuskan

tidak dapat diterima jika permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud Pasal 51 Undang-Undang a quo.

1 Rekapitulasi Mahkamah Konstitusi diakses dari website resmi Mahkamah Konstitusi.

70

Hal ini terjadi atas konsekuensi berlakunya Pasal 24 C ayat (6) UUD

NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk

menentukan hukum acara Mahkamah Konstitusi, tanpa memberikan

arahan teknis seperti apa prosedur pengajuan PUU di Mahkamah

Konstitusi. Sehingga PUU yang diamanatkan oleh Pasal 24 C ayat (1)

UUD NRI dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi.

B. Saran

1. Tidak semua permohonan PUU dapat diuji formil atau materiilkan oleh

Mahkamah. Ketentuan ini mempunyai kelemahan dan kelebihan

tersendiri. Seperti yang tertuang dalam Bab IV tentang Constitutional

Review Di Mahkamah Konstitusi penulis menilai Mahkamah harus

menemukan dan memperluas doktrin konstitusional, serta

menghubungkannya dengan konstitusi. Sehingga dalam melaksanakan

UUD Mahkamah Konstitusi tidak bersifat kaku untuk menerima atau

memutus suatu perkara.

2. Untuk permohonan PUU yang dimohonkan oleh Pemohon yang tidak

memiliki legal standing, namun undang-undang yang menjadi objek

permohonan sangat krusial untuk diuji Mahkamah dapat memberikan

semacam note kepada lembaga legislatif.

71

3. Mahkamah Konstitusi juga dapat memberi pendapat hukum terhadap

undang-undang / permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. Pendapat

hukum ini, seyogianya dapat menjadi acuan bahwa benar undang-undang /

pasal / ayat a quo bersifat inkonstitusional.

4. Cara pengujian norma abstrak yang diterapkan di Jerman, Austria, dan

Prancis dapat dijadikan referensi dalam sistem constitutional review di

negara kita. Langkah Jerman untuk menegakkan supremasi konstitusi

dapat kita terapkan. Penerapan ini tidak mengharuskan perubahan pada

UUD karena hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur secara tersendiri

dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

5. Sistem penerapan constitutional review bertahap di Negara Federasi

Jerman dapat kita tiru untuk meminimalisir adanya putusan niet

ontvankelijk verklaard yang tidak memiliki legal standing. Karena dalam

pengujian abstrak dan konkret tidak mensyaratkan kerugian konstitusional

Pemohon. Dan ketika Pemohon sudah mengalami kerugian konstitusional

yaitu dengan dilanggarnya HAM Pemohon oleh suatu produk hukum

maka dapat menempuh upaya pengaduan konstitusional.

6. Melakukan amandemen undang-undang untuk mengubah mekanisme

pengujian konstitusionalitas.

72

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arto, A Mukti., Konsepsi Ideal Mahkamah Agung cet. 1. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2001.

Asshiddiqie, Jimly., Hukum Acara Pengujian Undang-Undang cet 1. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

. Komentar Atas UUD NRI 1945 cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

. Konstitusi dan Konstitusionalisme, (ebook)

. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara.

Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

cet. 2. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Chaidir, Ellydar., Hukum dan Teori Konstitusi cet. 1, Jogyakarta: Kreasi Total Media

Yogyakarta, 2007.

Chrisnandi, Yuddy., Beyond Parlemen “Dari Politik Kampus Hingga Suksesi

Kepemimpinan Nasional cet. 2. Jakarta: IND HILL CO, 2008.

73

Fajar, Mukti. dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Friedman, Lawrence M., American Law An Introduction (Second Edition) “Hukum

Amerika” Sebuah Pengantar cet. 1. Jakarta: Tata Nusa, 2001.

Gaffar, Janedjri M., Demokrasi Konstitusional “Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Setelah Perubahan UUD 1945” cet. 1. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Ghoffar, Abdul., Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan

UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju cet. 1. Jakarta: Kencana, 2009.

Huda, Ni’matul., Negara Hukum, Demokrasi dan Yudisial Review cet. 1. Yogyakarta:

UII Press, 2005.

. UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali

Press, 2008.

Ibrahim, Johnny., Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif cet. 4. Malang:

Bayumedia Publishing, 2008.

Indrati S, Maria Faria., Ilmu Perundang-Undangan “Jenis, Fungsi, dan Materi

Muatan” cet. 5. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Dinamika Penegakan

Hak Konstitusional Warga Negara cet. 1. Jakarta: Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013.

74

Latief, Abdul. dkk, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta:

Total Media, 2009.

Marzuki, Laica., Berjalan-Jalan di Ranah Hukum “Pikiran-Pikiran Lepas H.M.

Laica Marzuki” cet. 1. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian hukum cet. 2. Jakarta: Kencana Pranada Media

Grup, 2006.

. Penelitian hukum cet. 5. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup,

2006.

Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara “Pasca Amandemen Konstitusi”

cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1998.

O’Brein, David M., Constitutional Law And Politics Volume One “Struggles for

Power and Govermental Accountability cet. 3. New York: W.W Norton,

2003.

Palguna, I Dewa Gede., Pengaduan Konstitusional (Contitutional Complaint)

“Upaya Hukum terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara” cet. 1.

Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Rahardjo, Satjipto., Membedah Hukum Progresif cet. 2. Jakarta: Kompas Media

Nusantara, 2007.

75

. Sisi Lain Dari Hukum Indonesia cet. 3, Jakarta: Kompas Media

Nusantara, 2009.

Roestandi, Achmad., Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum cet. 2. Jakarta: Rajagrafindo, 2012.

Sekretariat Nasional ADEKSI, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD “Buku

Panduan Seri 2”. Jakarta: Saint Communication, 2004.

Sinamo, Nomensen., Perbandingan Hukum Tata Negara cet. 1. Jakarta: Jala Aksara

Permata, 2010.

Soekanto, Soejono., Pengantar Penelitian Hukum cet. 1. Jakarta: UI-Press, 2010

Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia cet. 3. Yogyakarta: UII Press, 2013

Sunggono, Bambang., Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Syahrizal, Ahmad., Peradilan Konstitusi “Suatu Studi tentang Adjudikasi

Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif” cet. 1.

Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

76

Thalib, Abdul Rasyid., Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia cet. 1. Bandung: Citra Aditya

Bhakti, 2006.

YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan

Menyelesaikan Masalah Hukum cet. 2, Jakarta: YLBHI, 2007.

REGELS:

Republik Indonesia: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi.

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara.

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.

VONNIS:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-I/2003.

77


Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-XI/2013.

BAHAN PERKULIAHAN:

Bahan ajar perkuliahan “Metode Penelitian Hukum I” dengan Prof Atho Mudzhar dan

Asrori Karni, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

WEBSITE:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-

indonesia.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/11/09303856/Telkomsel.Pailit.Dahl

an.Iskan.Sindir.Telkom




http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/11/09303856/Telkomsel.Pailit.Dahlan.Iskan.Sindir.Telkom

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/11/09303856/Telkomsel.Pailit.Dahlan.Iskan.Sindir.Telkom

LAMPIRAN

Lampiran ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hasil penelitian

penulis. Terangkum dalam BAB III sub-bab Putusan Tidak Dapat Diterima (niet

ontvankelijk verklaard) pada bagian Rekapitulasi Putusan niet ontvankelijk verklaard.

Hasil penelitian ini didasarkan pada putusan niet ontvankelijk verklaard yang di akses

melalui website resmi Mahkamah Konstitusi. Penulis juga melakukan verifikasi ke

Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi MK, dan membenarkan kevalidan

putusan ataupun rekapitulasi yang dibuat oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

sebagaimana tertera pada website Mahkamah Konstitusi.

Tabel-1

Putusan Tidak Memiliki Legal Standing

No. Nomor Perkara Jenis Peraturan

1. 009/PUU-I/2003 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah.

2. 014/PUU-I/2003 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sususan dan

Kedudukan MPR, DPR, dan DPD.

3. 024/PUU-I/2003 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang.

4. 001/PUU-II/2004 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden.

5. 003/PUU-II/2004 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

6. 005/PUU-II/2004 UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.





9. 057/PUU-II/2004 UU Nomor 23 Tahun 2003

10. 061/PUU-II/2004 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

11. 017/PUU-III/2005 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

12. 018/PUU-III/2005 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak.

13. 007/PUU-IV/2006 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas


Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

14. 009/PUU-IV/2006 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

15. 010/PUU-IV/2006 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

16. 011/PUU-IV/2006 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

17. 015/PUU-IV/2006 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

18. 021/PUU-IV/2006 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

19. 024/PUU-IV/2006 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia.

20. 031/PUU-IV/2006 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

21. 1/PUU-V/2007 UU Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah dengan


Peradilan Tata Usaha Negara.

22. 8/PUU-V/2007 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia.

23. 20/PUU-V/2007 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi.

24. 28/PUU-V/2007 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

25. 31 /PUU-V/2007 UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kota Tual di Provinsi Maluku.

26. 2/PUU-VI/2008 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

27. 3/PUU-VI/2008 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Atas Tata Cara Perpajakan.

28. 4/PUU-VI/2008 UU Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai

di Sumatera Utara.


Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepulauan.


Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan

Kalimantan Selatan.

31. 47/PUU-VI/2008 UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja.

32. 58/PUU-VI/2008 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara.

33. 12/PUU-VII/2009 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas


Kepabeanan.

34. 16/PUU-VII/2009 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

35. 18/PUU-VII/2009 UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Kabupaten Maybrat.

36. 100/PUU-VII/2009 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah






Daerah.


Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

40. 122/PUU-VII/2009 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan


Peradilan Tata Usaha Negara.




Daerah.


Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan


43. 135/PUU-VII/2009 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

44. 138/PUU-VII/2009 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas


Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

45. 142-146/PUU-

VII/2009

UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

46. 145/PUU-VII/2009 UU Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas


Indonesia menjadi Undang-Undang junto Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas


Indonesia dan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring

Pengaman Sistem Keuangan.

47. 151/PUU-VII/2009 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian

Negara.

48. 10/PUU-IX/2010 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

49. 14/PUU-VIII/2010 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

50. 15/PUU-VIII/2010 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum



Daerah.

51. 17/PUU-IX/2010 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.

52. 18/PUU-VIII/2010 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

53. 4/PUU-IX/2011 KUH Perdata junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

54. 14/PUU-IX/2011 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

55. 18/PUU-IX/2011 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik.

56. 23/PUU-IX/2011 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materi.

57. 66/PUU-IX/2011 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

58. 67/PUU-IX/2011 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

59. 74/PUU-IX/2011 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.


Daerah dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

61. 6/PUU-X/2012 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang


62. 11/PUU-X/2012 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

63. 18/PUU-X/2012 UU Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah TK II Bengkayang dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Singkawang.

64. 20/PUU-X/2012 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.

65. 41/PUU-X-2012 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.


Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Provinsi Kepulauan Riau.

68. 97/PUU-X/2012 UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

69. 5/PUU-XI/2013 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

70. 21/PUU-XI/2013 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

71. 58/PUU-XI/2013 UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

72. 63/PUU-XI/2013 UU Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah.

73. 73/PUU-XI/2013 UU Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah.

74. 106/PUU-XI/2013 UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang

Ketenagalistrikan.

75. 26/PUU-XII/2014 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial.

76. 61/PUU-XII/2014 UU Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan

Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara.

77. 65/PUU-XII/2014 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

78. 70/PUU-XII/2014 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

79. 71/PUU-XII/2014 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah.

80. 85/PUU-XII/2014 UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

81. 121/PUU-XII/2014 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

82. 123/PUU-XII/2014 UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis



Rakyat Daerah.

83. 132/PUU-XII/2014 UU Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

84. 137/PUU-XII/2014 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi.

Tabel-2

Permohonan Kehilangan Objek (Objectum Litis)


1. 020/PUU-IV/2006 UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran

dan Rekonsiliasi.

2. 60/PUU-XI/2013 UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

3. 65/PUU-XI/2013 UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

4. 91/PUU-XI/2013 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang




5. 92/PUU-XI/2013













8. 107/PUU-XI/2013 UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan.

9. 38/PUU-XII/2014 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah.

10. 97/PUU-XII/2014 UU Tanpa Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota.

11. 98/PUU-XII/2014 UU Tanpa Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Kepala Daerah.

12. 101/PUU-

XII/2014

UU Tanpa Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Kepala Daerah.

13. 105/PUU-

XII/2014

UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota.

14. 111/PUU-

XII/2014

UU Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota.

15. 118-119-125-126-

127-129-130-

135/PUU-


Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota dan Peraturan Pemerintah

XII/2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Per ubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel-3

Permohonan Kabur


1. 9/PUU-X/2012 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional.

2. 44/PUU-X/2012 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana,Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung.

3. 68/PUU-X/2012 Herziene Indonesia Reglement.

4. 71/PUU-X/2012 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. 109/PUU-X/2012 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan


7. 36/PUU-XI/2013 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua


Mahkamah Agung.

8. 40/PUU-XI/2013 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis



Rakyat Daerah.

9. 42/PUU-XI/2013 UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua


Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian.

10. 43/PUU-XI/2013 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

11. 79/PUU-XI/2013 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus.

12. 81/PUU-XI/2013 UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi

Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

13. 86/PUU-XI/2013 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.

14. 101/PUU-

XI/2013

UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial

Nasional.

15. 102/PUU-

XI/2013

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

16. 104 /PUU-

XI/2013

UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan

Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie

28 Februari Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad

1941:3).

17. 6/PUU-XII/2014 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

18. 23/PUU-XII/2014 UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

19. 34/PUU-XII/2014 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

20 43/PUU-XII/2014 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

21. 49/PUU-XII/2014 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum


22. 59/PUU-XII/2014 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana.

23. 67/PUU-XII/2014 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana.

24. 86/PUU-XII/2014 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara.

25. 120/PUU-

XII/2014

UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana.

Tabel-4

Ne Bis In Idem


1. 28/PUU-IX/2010

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.


Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang




3. 55/PUU-IX/2011 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

4. 83/PUU-IX/2011 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua



5. 2/PUU-X/2012 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.

6. 12/PUU-X/2012 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

7. 23/PUU-X/2012 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

8. 24/PUU-X/2012 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



10. 42/PUU-X/2012 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.




Daerah.




Daerah.

13. 80/PUU-X/2012 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Daerah.

15. 104/PUU-X/2012 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis


dan Dewan Perwakilan Daerah serta Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

16. 115/PUU-X/2012 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

17. 22/PUU-XI/2013 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

18. 44/PUU-XI/2013 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan


Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

19. 53/PUU-XI/2013 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

20. 59/PUU-XI/2013 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum



Daerah.





Tabel-5

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Perkara


1. 42/PUU-VI/2008 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. 129/PUU-VII/2009

UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang


3. 24/PUU-VIII/2010

Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor

SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967.

4. 25/PUU-IX/2011 UU Nomor 11 Tahun 1999 tentang Dana Pensiun.

5. 36/PUU-IX/2011

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi.

6. 39/PUU-IX/2011

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

7. 54/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Agung Atas Tanah Bekas Hak

Barat Verponding Nomor 273 terletak di Jalan

Mangonsidi Nomor 5 Kediri terhadap Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Dasar

NRI 1945.

8. 56/PUU-IX/2011 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

9. 63/PUU-IX/2011

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi.

10. 69/PUU-IX/2011 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah

Konstitusi.

11. 24/PUU-XI/2013 TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan

Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan

Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara dan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai

dengan Tahun 2002.

12. 75/PUU-XII/2014 TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Peninjauan

Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPR 1960-

2002 dan TAP MPR Sementara Nomor

XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan

Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

Tabel-6

Tidak Ada Lagi Norma Yang Menjadi Objek / Dihapus


1. 004/PUU-I/2003 UU Nomor 14 Tahun 1985.

2. 13/PUU-X/2012

UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012.

Tabel-7

Pengujian Formil Sudah Melewati Tenggat Waktu Yang Ditentukan


1. 140/PUU-XII/2014 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Tabel-8

Salah Menentukan Objek


1. 29/PUU-XI/2013 UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahuun 2000 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Tabel-9

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat



Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2012 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perkara Nomor 001/PUU-IV/2006

Jenis peraturan yang diuji: Putusan Mahkamah Agung Nomor

01/PK/PILKADA/2005.

Berdasarkan keterangan pada bagian Konklusi Mahkamah Konstitusi

berpendapat bahwa Perkara ini tidak memiliki legal standing dan objek perkara

bukan kewenangan Mahkamah. Karena ada dua alasan yang menyebabkan perkara ini

tidak dapat diterima, maka penulis tidak memasukkan kedalam list putusan yang

tidak memiliki legal standing ataupun Mahkamah tidak berwenang. Hal ini dilakukan

untuk mempermudah penelitian.

Inggrit Ifanirepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30380... · 2016-02-09 · L E G A L S T A N D I N G . P E N G U J I A N U N D A N G -U N D A N G . O L E H M A H K

Documents