Home >Documents >Inggrit Ifanirepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30380... · 2016-02-09 · L E G A...

Inggrit Ifanirepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30380... · 2016-02-09 · L E G A...

Date post:09-Mar-2019
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

L E G A L S T A N D I N G P E N G U J I A N U N D A N G - U N D A N G

O L E H M A H K A M A H K O N S T I T U S I R I

( Tinjauan Yuridis dan Praktis Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Inggrit Ifani

NIM: 1111048000061

KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

J A K A R T A

1436 H / 2015 M

iv

ABSTRAK

INGGRIT IFANI. NIM 1111048000061. LEGAL STANDING PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI RI (Tinjauan Yuridis

dan Praktis Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi

Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436/2015 M.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penemuan sebuah permohonan

Pengujian Undang-Undang tidak bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak

memiliki legal standing. Undang-undang atau lebih tepatnya pasal yang menjadi

objek permohonan a quo sangat krusial untuk diuji materiil. Namun berdasarkan

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi hanya permohonan yang memiliki legal standing yang dapat

diujikan Mahkamah. Penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana implikasi Pasal

51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris normatif dengan

menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus

(case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Menggunakan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi dan putusan niet ontvankelijk verklaard pada kasus PUU untuk

membuktikan seberapa penting pasal a quo menentukan kedudukan hukum Pemohon

dalam PUU di Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat yang ditentukan peraturan

perundang-undangan untuk memiliki legal standing beracara dalam PUU sangat

krusial. Lebih dari 50% putusan niet ontvankelijk verklaard yang tidak dapat

dipertimbangkan Mahkamah disebabkan oleh Pemohon tidak memiliki legal standing

seperti yang ditentukan ius constitutum. Akan menjadi suatu permasalahan ketika

undang-undang a quo membutuhkan pengujian konstitusionalitas.

Kata kunci: constitutional review, constitutional court, legal standing doktrin

konstitusional.

Pembimbing : Dr. H. Yayan Sopyan, S.H., M.Ag.

Nur Habibi, SH.I., M.H.

Daftar Pustaka: dari tahun 1998 s.d tahun 2013

vi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .............................................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iii

ABSTRAK .......................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ..... .... v

DAFTAR ISI ....... ..... ... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ......... 1

B. Identifikasi Masalah ............................. 6

C. Batasan dan Rumusan Masalah ............................................................ 6

D. Kerangka Teori ..................................................................................... 7

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......... .. 8

F. Metode Penelitian ... . 9

G. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu .... .. 13

H. Sistematika Penulisan .... ....... 14

BAB II HAK K O N S T I T U S I O N A L W A R G A N E G A RA DALAM

KONSTITUSIONALISME

vii

A. Hak Konstitusional Warga Negara ... . 16

B. Konstitusionalisme .......... .. 18

C. Proses Legislasi ...... ....... 22

1. Proses Legislasi Formal ........ 22

2. Proses Legislasi Politis .......... .. 23

D. Pengujian Undang-Undang .......... . 26

1. Alasan Hukum Pengujian Konstitusionalitas ...... 26

2. Judicial Review ..... .. 27

3. Legal Standing . ... 29

BAB III PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ... 32

B. Bentuk-Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi ... . 33

C. Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard ....... . 34

1. Sebab Hukum Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard ... ... 34

2. Rekapitulasi putusan Niet Ontvankelijk Verklaard ..... 35

3. Eksplanasi Putusan ...... 37

D. Contoh Putusan Tidak Memiliki Legal Standing .............. 38

1. Putusan Nomor 58/PUU-XI/2013 MK ........... . 38

2. Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009 MK ............. ............ 41

viii

BAB IV LEGAL STANDING SEBAGAI IMPLIKASI BERLAKUNYA PASAL

51 UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI JUNCTO

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003

A. Permohonan Tidak Memiliki Legal Standing Namun Krusial Untuk Diuji

.......... .. 45

B. Tinjauan Yuridis Limitasi Permohonan Pengujian Undang-Undang Oleh

Mahkamah Konstitusi RI Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi ..... .. 60

C. Mahkamah Konstitusi Dituntut Mengembangkan Doktrin Konstitusional

Menyikapi Permohonan Yang Tidak Memiliki Legal Standing ... 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .. 68

B. Saran ........ 70

DAFTAR PUSTAKA ....... 72

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan mengatakan bahwa homo

homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya).1 Pernyataan ini

dibenarkan oleh bukti-bukti pergesekan, konflik, ataupun perpecahan antar sesama

manusia. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam tataran lebih

kompleks yaitu kehidupan bernegara dibutuhkan aturan untuk menciptakan

keteraturan sosial. Di sinilah titik tolak yang membuktikan pentingnya eksistensi

hukum atau aturan.

Dewasa ini, tidak terbantahkan lagi melalui hukum kehidupan bernegara

diatur dengan dimanifestasikannya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum pada

setiap produk hukum yang ada. Dalam konteks Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat

(lebih lanjut disebut DPR) bersama Presiden adalah lembaga yang memegang

peranan pembentukan undang-undang. Sesuai dengan teori Roscoue Pound bahwa

law is a tool of social engineering.2

Bersamaan dengan pemikiran Roscoue Pound, David M OBrein dalam

bukunya Constitutional Law And Politics mengatakan Most of the worlds 185

countries have written constitutions. Yet several do not, including Bosnia-

1 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, (Jogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta,

2007, Cet. Pertama), h. 4.

2 Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta, Rajagrafindo, 2012), h. 41.

2

Hergovenia, Libya, New Zealand, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and Britain.3

Menunjukkan mayoritas negara dunia bertendensi menuliskan konstitusinya,

membuktikan betapa penting konstitusi bagi suatu negara ataupun masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai konstitusi tertulis

yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (lebih

lanjut disebut UUD NRI 1945). Dalam tulisan ini jika berbicara tentang UUD NRI

1945 mempunyai substansi berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

1945). UUD NRI 1945 adalah undang-undang dasar hasil amandemen sedangkan

UUD 1945 adalah undang-undang dasar 1945 sebelum diadakan perubahan.

Melalui sebuah konstitusi atau undang-undang dasar atau basic law sebagai

hukum tertinggi (valeur constitutionel), kita dapat melihat suatu negara mulai dari

bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan ataupun hak asasi

manusia. Hak Asasi Manusia (lebih lanjut disebut HAM) menjadi hak dasar yang

tidak pernah terlupakan eksistensinya, terlebih lagi setelah masa Orde Baru berakhir.

Ini dibuktikan dengan diaturnya HAM dalam suatu bab khusus UUD NRI 1945.

Pada perkembangan selanjutnya, tidak hanya HAM, namun hak yang diatur

dalam konstitusi ataupun undang-undang dasar atau basic law harus turut

direalisasikan. Hak ini dinamakan hak konstitusional. Yang diatur lebih lanjut dalam

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang tidak boleh bertentangan

3 David M OBrein, Constitutional Law And Politics Volume One Struggles for Power and

Govermental Accountability, (New York: W.W Norton, 2003, Cet. Ketiga), h. 69.

3

dengan Undang-Undang Dasar. Untuk itu diadakan sebuah lembaga negara untuk

melakukan pengujian undang-undang yaitu Mahkamah Konstitusi.4

Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution mempunyai

wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (konflik peraturan

Pasal 24C ayat (1)) UUD NRI 1945 atau constitutional review / judicial review. Sejak

berdiri tahun 2003 sampai akhir 2014 Mahkamah Konstitusi sudah melahirkan

sebanyak 665 Putusan Pengujian Undang-Undang terdiri dari 163 Putusan Kabul, 243

Putusan Tolak, 191 Putusan Tidak Dapat Diterima, dan 68 Putusan Tarik Kembali.5

Mengingat konstitusi adalah resultan dari keadaan politik, ekonomi, sosial dan

budaya ketika konstitusi itu dibuat. Konstitusi menggambarkan kebutuhan dan

jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Melihat perkembangan masyarakat

selalu berubah dan mengikuti tantangan yang senantiasa berubah pula, maka

konstitusi sebagai resultan politik, ekonomi, sosial, dan budaya tertentu harus

membuka kemungkinan untuk diubah.6 Atau dengan kata lain konstitusi selalu

menjadi produk pada zamannya.7

4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (ebook), h. 197.

5 Rekapitulasi Mahkamah Konstitusi diakses dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id dan

dikonfirmasi dengan melakukan kunjungan pada Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Mahkamah Konstitusi RI pada 6 Mei 2015.

6 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,

(Jakarta, Raja Grafindo, 2011, Cet. Kedua), h. 20.

7 Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction (Second Edition) Hukum

Amerika Sebuah Pengantar, (Jakarta, Tata Nusa, 2001, Cet. Pertama), h. 250.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

4

Undang-undang juga merupakan resultan dari suatu keadaan politik, ekonomi,

sosial dan budaya pada saat itu, maka pengujian terhadap konstitusionalitas atau

kadar konstitusional sebuah undang-undang adalah hal yang harus dilakukan.

Pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD merupakan

cerminan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum yang terkandung pada Pasal 1

ayat (3) UUD NRI 1945.

Pakar hukum Eropa Friedrich Julius Stahl berpendapat bahwa negara hukum

dalam arti formal mengandung unsur-unsur yang berupa:8

1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Pemisahan kekuasaan negara.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

4. Dan peradilan administrasi.

Melalui undang-undang dasar Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara

hukum, yang memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap HAM,

memisahkan cabang-cabang kekuasaan negara, menjalankan peradilan administrasi,

dan juga menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun apa jadinya jika sebuah negara hukum masih mempunyai produk legislasi

yang buruk dan cenderung bermuatan politis serta tidak memberi kemanfaatan pada

warga negara.

8 A Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), h.

17.

5

Berdasarkan fakta perkembangan hukum di banyak negara dunia, hanya

beberapa negara saja yang tidak mempunyai peradilan konstitusi ataupun mekanisme

constitutional review. Fakta ini membuktikan bahwa produk legislasi membutuhkan

pengawalan dalam rangka melindungi HAM ataupun hak konstitusional warga

negara. Lebih lanjut constitutional review diatur dalam Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011.9

Menimbang dalam promulgation ataupun pemberlakuan suatu undang-undang

berlaku asas fiktif, dimana setiap masyarakat dianggap mengetahui setiap undang-

undang yang disahkan. Padahal berdasarkan penelitian hanya 65 juta penduduk

Indonesia yang hidup diatas garis kemiskinan,10

tentu hal ini akan berpengaruh pada

pendidikan dan kesadaran kritis masyarakat dalam mengkritisi hukum. Maka menjadi

tugas mereka yang mengerti hukumlah untuk mengawasi produk legislasi, misalnya

undang-undang yang cacat yuridis, politis, ekonomis, kultural dan majerial.11

9 Dalam penelitian Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Pengujian Undang-Undang Oleh

Mahkamah Konstitusi RI ini pasal yang terkait langsung PUU adalah Pasal 51 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi dengan menyisipkan Pasal 51 A untuk menambah persyaratan permohonan

PUU. Perubahan ini tidak merubah bunyi pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi.

10

Diakses 6 April 2015 pada http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/reducing-

extreme-poverty-in-indonesia.

11

Satjipto Rahardjo, Sisi Lain Dari Hukum Indonesia, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,

2009, Cet. Ketiga), h. 145.

http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-indonesiahttp://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-indonesia

6

B. Identifikasi Masalah

Beberapa pertanyaan yang kompatibel dengan judul ini adalah:

1. Apa fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi?

2. Apa yang dimaksud dengan pengujian undang-undang?

3. Bagaimana pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah

Konstitusi?

4. Bagaimana persyaratan dalam melakukan permohonan pengujian undang-

undang ke Mahkamah Konstitusi RI?

5. Apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional?

6. Seberapa penting legal standing diterapkan dalam pengujian undang-undang.

7. Apa implikasi hukum diterapkannya legal standing dalam proses pengujian

undang-undang di Indonesia.

8. Apakah Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan amanat undang-undang

dasar dalam melakukan pengujian undang-undang.

9. Bagaimana dengan permohonan yang tidak memiliki legal standing.

10. Jika kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian

konstitusionalitas, mengapa muncul kasus yang tidak dapat diuji (niet

ontvankelijk verklaard) oleh Mahkamah.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

7

Membahas tentang pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang adalah

hal yang luas. Namun dalam penelitian ini hanya membahas putusan niet

ontvankelijk verklaard PUU oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian memaparkan

putusan layak uji yang tidak memiliki legal standing sebagai akibat implementasi

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkmah Konstitusi

juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003. Untuk dianalisa sebagai hasil penelitian.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah yang

diuraikan, pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

a. Apakah Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan wewenang Pengujian

Undang-Undang sesuai dengan amanat UUD NRI 1945?

b. Bagaimana kasus-kasus layak uji yang tidak memiliki legal standing sebagai

akibat implementasi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi?

D. Kerangka Teori

Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya Constitutional Government and

Democracy, konstitusionalisme ialah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu

kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang

dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan

8

yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang

mendapat tugas untuk memerintah.12

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan

wewenang Pengujian Undang-Undang sesuai dengna amanat UUD NRI 1945.

b. Untuk mengetahui sejauh mana legal standing menjadi sebab hukum

permohonan PUU tidak dapat diterima.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan di bidang

hukum, khususnya dalam hal legal standing PUU.

b. Secara akademis, penelitian ini tergolong sebuah penelitian baru sebagai

referensi penunjang. Karena, belum ada karya ilmiah yang meneliti putusan

niet ontvankelijk verklaard Mahkamah Konstitusi.

c. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai bahan

evaluasi dan masukan untuk menentukan legal standing PUU. Serta untuk

meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

12 Nimatul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali Press,

2008), h. 39.

9

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang tidak menggunakan data primer yang diterapkan pada penelitian

kuantitatif namun hanya menggunakan data sekunder. Karena dalam penelitian

hukum, analisis yang lazim digunakan adalah analisis kualitatif bukan analisis

kuantitatif.13

Metode penelitian ini disistematisasikan dengan format sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif. Penelitian

normatif adalah penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum,

penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi

hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.14

Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan

penelitian terhadap efektifitas hukum.15

Penelitian normatif yaitu dilakukan melalui sinkronisasi peraturan perundang-

undangan terkait dengan PUU dan legal standing. Mulai dari UUD NRI 1945,

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

13

Bahan ajar perkuliahan Metode Penelitian Hukum I dengan Atho Mudzhar dan Asrori

Karni, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

14

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 41.

15

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 153.

10

terkait aturan PUU dan legal standing. Sedangkan penelitian empiris yaitu dengan

mentabulasi 191 putusan niet ontvankelijk verklaard Mahkamah Konstitusi.

2. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan,16

maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

(statute approach). Bertolak dari hukum dasar yaitu UUD NRI 1945, kemudian

menggunakan peraturan organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ditambah dengan Undang-Undang

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011.

Dan juga menggunakan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur.

Penelitian hukum ini dalam rangka mempelajari penerapan norma-norma atau

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek,17

maka menggunakan pendekatan

kasus (case approach). Populasinya yaitu 191 putusan niet ontvankelijk verklaard

PUU oleh Mahkamah Konstitusi RI. Dikerucutkan dengan mengambil sampel

dari putusan niet ontvankelijk verklaard PUU yang disebabkan karena tidak

memiliki legal standing.

Selanjutnya dengan teknik acak mengambil tiga buah putusan untuk dianalisa

bahwa benar mempunyai kebutuhan hukum untuk dilakukan pengujian

konstitusionalitas. Dengan mewakili tiga ranting ilmu hukum yaitu hukum tata

16 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia

Publishing, 2008, Cet. Keempat), h. 302.

17

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 321.

11

negara diwakili oleh putusan nomor 151/PUU-VII/2009, hukum perdata yaitu

putusan nomor 58/PUU-XI/2013, dan hukum keuangan negara di bidang

perpajakan pada putusan nomor 3/PUU-VI/2008.

Sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, yang paling penting dari

belajar hukum atau menulis karya tulis hukum itu adalah perbandingan hukum /

Rechtsvergelijking / comparative legal study.18

Maka penelitian ini juga

menggunakan pendekatan komparasi untuk membuktikan penyebab putusan niet

ontvankelijk verklaard dinominasi oleh legal standing.

3. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan

berasal dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan.19

Diperoleh

dari Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, UUD, UU, Keputusan

Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, dokumen-

dokumen resmi yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

18 Peter Mahmud marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Kedua), h. 1.

19

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009,

Cet. Kelima), h. 142.

12

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus dan

ensiklopedia.20

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, relevan dengan jenis

penelitian yang bersifat empiris normatif, maka teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library

research) yakni upaya memperoleh data dari literatur kepustakaan, peraturan

perundang-undangan, majalah, koran, artikel, putusan Mahkamah dan sumber lain

yang kompatibel.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan,

aturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain-

lainnya akan penulis sajikan, uraikan dan hubungkan sedemikian rupa. Bahwa

cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan umum terhadap permasalahan konkret yang

dihadapi.21

6. Metode Penulisan

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1981, Cet. Pertama),

h. 52.

21

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 393.

13

Dalam penyusunan tulisan ini penulis menggunakan metode penulisan sesuai

dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi,

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2012.

G. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu

Skripsi

(Judul)

Afidatussolihat, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji

Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Asean Charter (Analisa

Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011), Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Jakarta, Tahun 2013.

Arie Setio Nugroho, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam

Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah (Studi Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah KotaWaringin Barat), Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Tahun 2011.

Penelitian saya, Legal Standing Pengujian Undang-Undang Oleh

Mahkamah Konstitusi RI (Tinjauan Yuridis dan Praktis Pasal 51

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Tema

Afidatussolihat: Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji

undang-undang ratifikasi.

Arie Setio Nugroho: Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam

Menyelesaikan Sengketa Pemilu Kada.

Penelitian saya: Legal Standing Pengujian Undang-Undang Oleh

Mahkamah Konstitusi.

Objek

Afidatussolihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

IX/2011.

Arie Setio Nugroho: Sengketa Pemilu Kada Kotawaringin Barat.

Penelitian saya: Putusan niet ontvantkelijk verklaard Mahkamah

Konstitusi RI.

Distingsi

Afidatussolihat: Skripsi ini meneliti kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam pengujian undang-undang

ratifikasi. Penulis mengambil objek penelitian

14

sebagai undang-undang ratifikasi yaitu Perjanjian

Asean Charter, yang telah dilakukan judicial review

oleh Mahkamah Konstitusi.

Arie Setio Nugroho: Skripsi ini meneliti kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu

kada. Dan mengambil kasus penyelesaian sengketa

Pemilu Kada Kotawaringin Barat oleh Mahkamah

Konstitusi sebagai bahan uji.

Penelitian saya: Skripsi ini meneliti putusan niet ontvankelijk

verklaard Mahkamah Konstitusi dalam rangka

menjaga konstitusionalisme. Munculnya putusan

yang tidak memiliki legal standing namun krusial

untuk diuji menjadi objek vital dari penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, penulis akan mensistematisasi persoalan yang akan dibahas

dengan membagi ke dalam beberapa bab. Pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab

akan membuat tulisan lebih terarah, saling mendukung dan menjadi satu kesatuan

yang utuh, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan

dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Hak konstitusional warga negara dalam konstitusionalisme, membahas

hak konstitusional warga negara, konstitusionalisme, proses legislasi,

dan pengujian undang-undang.

BAB III Putusan niet ontvankelijk verklaard pengujian undang-undang oleh

mahkamah konstitusi, yaitu memuat Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia, bentuk-bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan niet

15

ontvankelijk verklaard dan contoh putusan tidak memiliki legal

standing.

BAB IV Legal standing sebagai implikasi berlakunya Pasal 51 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 membahas permohonan tidak

memiliki legal standing namun krusial untuk diuji, tinjauan yuridis

limitasi permohonan pengujian undang-undang oleh Mahkamah

Konstitusi RI berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dituntut

mengembangkan doktrin konstitusional menyikapi permohonan yang

tidak memiliki legal standing.

BAB V Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.

16

BAB II

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

DALAM KONSTITUSIONALISME

A. Hak Konstitusional Warga Negara

Semenjak merdeka, Indonesia telah memasukkan Hak Asasi Manusia1 (HAM)

dalam konstitusi. Namun kemudian mengalami perkembangan ketika amandemen

UUD 1945 yang kedua mengatur HAM dalam suatu bab khusus. Perkembangan

selanjutnya, tidak hanya HAM namun setiap macam hak yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar harus terjamin dan terpenuhi. Hak hak yang diatur didalam undang

undang dasar inilah yang dinamakan dengan hak konstitusional.2

Adanya jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945 diikuti dengan

ketentuan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan menjadi tanggung

jawab negara, terutama pemerintah. Hal itu harus dilaksanakan, baik dalam bentuk

peraturan perundang-undangan dan kebijakan, maupun tindakan penyelenggara

1 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia. (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

tentang Hak Asasi Manusia).

2 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Contitutional Complaint) Upaya

Hukum terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 111.

17

negara. Dalam rangka melindungi, memajukan, menegakkan, serta memenuhi hak

konstitusional warga negara.3

Oleh sebab itu diadakanlah suatu hak uji yang dimiliki oleh subjek hukum

yaitu individu, masyarakat hukum adat, badan hukum privat atau publik, dan lembaga

negara.4 Setiap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai dan

bertentangan dengan UUD NRI 1945 mempunyai kesempatan yang sama untuk diuji

konstitusionalitasnya. Pengujian kadar konstitusionalitas ini merupakan salah satu

bentuk dari hak konstitusional warga negara.

Selaras dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah

satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad

ke-20. Dengan mengembangkan asas-asas demokrasi di mana hak politik rakyat dan

hak asasi adalah tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar

tersebut dijamin secara konstitusional dan diwujudkan secara institusional yaitu oleh

sebuah Makmakah Konstitusi.5

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi

hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens constitutional

3 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah

Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 197.

4 Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 51 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4316).

5 Soimin, Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,

(Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 50.

18

rights) dan pelindung HAM (the protector of the human rights).6 Hal ini terbukti

dalam laporan Mahkamah Konstitusi menyampaikan telah menyeimbangkan

kepentingan negara yang berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara dan

menjaga agar tidak dikurangi, dibatasi, atau dilanggar.7

Didukung oleh pernyataan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Ahmad Sodiki

dalam sebuah simposium di Hotel Rixos, Ankara mengatakan bahwa Mahkamah

Konstitusi berperan memulihkan kembali hak konstitusional warga negara yang

dilanggar oleh berlakunya undang-undang melalui kewenangan menguji undang-

undang terhadap UUD.8 Maka kewenangan menguji konstitusionalitas undang-

undang mempunyai peranan penting terpenuhinya hak konstitusional warga negara.

B. Konstitusionalisme

Selama abad ke-16 dan ke-17 negara-negara bangsa (nation state) mendapat

bentuk yang sangat kuat, sentralistik dan sangat berkuasa. Berbagai teori politik

berkembang untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan sistem

kekuasaan yang kuat itu. Di Inggris pada abad ke-18, perkembangan sentralisme ini

6 Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Dinamika Penegakan Hak

Konstitusional Warga Negara, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,

2013, Cet. Pertama), h. 7.

7 Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Dinamika Penegakan Hak

Konstitusional Warga Negara, h. 8.

8 Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Dinamika Penegakan Hak

Konstitusional Warga Negara, h. 134.

19

mengambil bentuknya dalam doktrin king-in-parliament yang pada dasarnya

mencerminkan kekuasaan tidak terbatas.9

Berawal dari kekuasaan yang liar dan tidak terkendali, maka harus ada

konstitusi baik itu dalam sebuah negara Republik, Federal, ataupun Serikat. Untuk

membatasi kekuasaan,10

paham ini kemudian berkembang menjadi

konstitusionalisme.11

Dengan tujuan utama pembatasan kekuasaan yang pada masa

sebelumnya tampak sangat luas dan seolah tanpa batas.12

Sehingga tidak ada lagi

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Konstitusionalisme pertama kali muncul di Eropa Barat, dengan

mengembangkan dua konsep pokok yaitu:13

1. Konsep negara hukum atau di negara-negara yang terpengaruh oleh sistem hukum

Anglo Saxon disebut (The Rule of Law) menyatakan bahwa kewibawaan hukum

secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum

akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya).

2. Konsep hak-hak sipil warga negara yang menyatakan, bahwa kebebasan warga

negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara pun akan dibatasi oleh

9 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (ebook), h. 19.

10 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, (Jogyakarta: Kreasi Total Media

Yogyakarta, 2007, Cet. Pertama), h. 10.

11 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah

Perubahan UUD 1945, h. 190.

12 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, h. 15.

13 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, h. 17.

20

konstitusi, dan kekuasaan itu pun mungkin memperoleh legitimasinya dari

konstitusi saja.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusionalisme diartikan sebagai

suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui

konstitusi,14 yang mengandung tiga esensi sebagai berikut:

15

1. A state, or any system of government, must be founded upon law, while the power exercised within the state should conform to definite legal rules and procedures

(the idea of constitution or fundamental law). (Sebuah negara atau sistem

pemerintahan apapun harus didirikan di atas undang-undang, sedangkan

kekuasaan yang dijalankan di dalam negara harus sejalan dengan peraturan-

peraturan dan prosedur hukum yang tegas (mengacu pada konstitusi atau undang-

undang dasar)).

2. The institutional structure of the government should ensure that power resides with, or is divided among, different branches which mutually control their

exercise of power and which are obliged to co-operate (the ideas of mixed

government, separation of powers, check and balances). (Bangunan institusional

pemerintah harus memastikan bahwa kekuasaan berada ditangan, atau dibagi-bagi

diantara, cabang-cabang yang berbeda yang saling mengontrol pelaksanaan

kekuasaan mereka dan yang berkewajiban untuk bekerja sama (gagasan mengenai

pemerintahan campuran, pemisahan kekuasaan, sistem check and balances) saling

periksa dan menjaga keseimbangan).

3. The relationship between the government and the individual member of society should be regulated in such manner that it leaves the latters basic rights and

freedom unimpaired. (Hubungan antara pemerintah dengan anggota perseorangan

masyarakat sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga hubungan tersebut

menjamin hak-hak dan kebebasan dasar yang disebut belakangan, anggota

perseorangan masyarakat, tidak dilanggar).

Dengan alasan penyalahgunaan kekuasaan paham konstitusionalisme dipakai

di berbagai negara dunia sampai pada saat ini. Bahkan semakin mengukuhkan

kedudukannya sebagai paham ideal dalam sebuah negara hukum (rechtstaat). Namun

14 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, h. 16.

15 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, h. 16.

21

belakangan muncul persoalan dari konstitusionalisme bahwa hukum dibuat dan

dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini muncul pertanyaan tentang bagaimana

pemerintah sebagai penguasa dapat beritikad baik untuk menaati hukum. Jawabnya16

The fundamental problem with constitutionalisme is that laws are made and

enforced by governments so how can government under law be anything more than

a hope that our rulers will be benevolent? There are broadly four ways in which

constitutions have grappled with this. Ultimately though, all depend on political

good will.

(1) By creating basic prinsiples of justice, and individual rights policed by courts who are independent of the government.

(2) By splotting up power between different government bodies to ensure that no one person has too much power (the separation of powers). This can be

achieved in various different ways, for example, division of function, division

between central and local powers.

(3) By adopting representative institutions of government that are chosen by the people and can be removed by the people.

(4) And by providing for direct participation by the people in the process of government decision making, for example, by holding referendum on important

issues and public enquiries into important proposal.

Bahwasanya masalah dasar dari konstitusionalisme adalah peraturan-

peraturan dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah sekaligus. Maka harus ada empat

cara untuk menjaga konstitusionalisme, namun kesemuanya bergantung pada

kehendak politik yang baik. Empat cara itu adalah dengan menciptakan prinsip-

prinsip dasar keadilan dan penjaminan hak-hak individu, pemisahan kekuasaan agar

tidak terjadi pemusatan kekuasaan, pemerintahan yang dipilih dan diberhentikan oleh

rakyat, dan menyediakan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan

pemerintahan misalnya melalui referendum.

16 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, h. 18.

22

C. Proses Legislasi

Dalam rangka mewujudkan konstitusionalisme dan terpenuhi hak

konstitusional warga negara maka prinsip-prinsip yang tertuang di dalam UUD

diturunkan kedalam peraturan organik yaitu undang-undang. Dalam pembentukannya

terdiri dari dua proses yaitu proses legislative yang bersifat formal dan proses

legislative yang bersifat politis. Di Indonesia proses legislatifnya adalah sebagai

berikut:

1. Proses Legislatif Formal

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa DPR adalah lembaga

yang memegang kekuasaan membentuk UU. Selain DPR kewenangan

membentuk undang-undang juga dimiliki Presiden. Oleh karena itu, Pasal 5 ayat

(1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: Presiden berhak mengajukan rancangan

undang-undang kepada DPR.17

Selain itu, pasal 21 UUD 1945 menyatakan:

Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.18

Setelah diajukan maka diadakan pembahasan rancangan undang-undang, yang

terdiri dari dua tingkat pembicaraan, tingkat pertama dalam Rapat Komisi, Rapat

Baleg ataupun Pansus. Sedangkan pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna

17 Dalam pengajuan rancangan undang-undang harus meliputi latar belakang dan tujuan

penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan jangkauan dan arah pengaturan yang tertuang dalam

suatu Naskah Akademik (diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

18 Sekretariat Nasional ADEKSI, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD Buku

Panduan Seri 2, (Jakarta: Saint Communication, 2004), h. 8.

23

DPR.19

Pembicaraan tingkat I dilakukan untuk mendengarkan penjelasan dan

tanggapan pemerintah. Pembicaraan tingkat II adalah dilakukan oleh DPR yang

diakhiri dengan pengambilan keputusan.20

Kemudian RUU yang telah disetujui

bersama disahkan oleh Presiden.

2. Proses Legislatif Politis

Undang-undang dasar tatkala dirancang dan ditetapkan cenderung untuk

menggambarkan kepentingan-kepentingan dan keyakinan-keyakinan yang

dominan saat itu dan merupakan ciri atau karakter masyarakat saat itu.21

Hal

seperti ini juga berlaku dalam proses pembentukan undang-undang. Dimana

terjadi ritualisme adu kepentingan di antara para anggota dewan ketimbang

mewakili konstituen.22

Terjadi politisasi hukum di semua lini aktivitas hukum, baik proses

pembuatan hukum (law making process), proses penegakan hukum (law

enforcement process) dan proses penciptaan kesadaran hukum (law awareness

19 YLBHI, Panduuan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan

Menyelesaikan Masalah Hukum, (Jakarta: YLBHI, 2007, Cet. Kedua), h. 32.

20 Sekretariat Nasional ADEKSI, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD, h. 9.

21 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), h. 97.

22 Yuddy Chrisnandi, Beyond Parlemen Dari Politik Kampus Hingga Suksesi

Kepemimpinan Nasional, (Jakarta: IND HILL CO, 2008, Cet. Kedua), h. 358.

24

process).23

Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan menteri Koordinator

Perekonomian dalam sebuah acara United in Diversity Forum bahwa:

Intervensi politik yang demikian kuat membuat segala sesuatu bisa dilakukan

sekalipun bertentangan dengan peraturan dan hukum yang ada Hal ini juga

yang membuat semua upaya perbaikan yang ada boleh dikatakan sangat rentan

guncangan.24

Hakim Konstitusi Mahfud MD dalam sebuah pertemuan dengan Duta Besar

Singapura menjawab pertanyaan Anil Kumar Nayar di Gedung Mahkamah

Konstitusi mengenai tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia, yaitu mengenai

tingkah laku politik (political behavior). Menurut Mahfud, tingkah laku politik di

Indonesia memiliki masa euphoria yang terlalu panjang. Sekarang Indonesia lebih

fokus pada perilaku politik ke depan, yakni bagaimana mengatur hukum-hukum

politik secara luas, tapi tidak boleh ada transaksi politik.25

Atas dasar ini berprasangka terlalu baik pada hukum (teks-teks) adalah hal

naif. Hukum positif (in abstracto) maupun penerapannya (in concreto) tetaplah

sebagai sebuah proses. Oleh karena itu, sangat sulit membayangkan dalam proses

itu segalanya lantas dikatakan final sebagai netral dan bebas dari permainan

23 Nimatul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Yudisial Review, (Yogyakarta, UII Press,

2005, Cet. Pertama), h. 34.

24 Nimatul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Yudisial Review, h. 27.

25 Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Dinamika Penegakan Hak

Konstitusional Warga Negara, h. 144.

25

politik.26

Dikarenakan senantiasa ada kepentingan tersembunyi yang difasilitasi

oleh hukum.27

Oleh karena itu mempertanyakan hubungan kausalitas hukum dan politik, ada

tiga macam jawaban yang dapat menjelaskan. Pertama, hukum determinan atas

politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk

pada aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum

merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling

berinteraksi dan bahkan saling bersaingan.28

Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada

posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain,

karena meskipun hukum adalah keputusan politik namun begitu hukum ada maka

semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Jadi, aturan

hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang saling

bersaingan.29

Seperti itulah proses legislatif secara politis terjadi. Seperti kata H.M.

Koesnoe mentesiskan bahwa kadangkala substansi peraturan perundang-

26 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, h. 11.

27 Nimatul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Yudisial Review, h. 32.

28 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta, LP3ES, 1998), h. 8.

29 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, h. 8.

26

undangan membuat kejahatan hukum30

(misdalig recht),31

disinilah letak

pentingnya constitutional review. Sehingga produk legislatif yang buruk dapat

diuji kadar konstitusionalitasnya apakah telah bertentangan atau tidak sesuai

dengan konstitusi sebagai rechtsgulle (sumber hukum).

D. Pengujian Undang-Undang

1. Alasan Hukum Pengujian Konstitusionalitas

Konstitusi atau UUD sebagai produk politik sekaligus produk hukum

oleh suatu generasi, manakala substansinya sudah tidak sesuai dengan

perkembangan zaman dan tuntutan reformasi generasi berikutnya, jawabannya

tiada lain harus dilakukan perubahan. Tujuan perubahan UUD adalah:32

a. Mengubah, menambah, mengurangi, atau memperbaharui redaksi dan

substansi konstitusi (sebagian atau seluruhnya) supaya sesuai dengan

kondisi idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta kondisi

pertahanan dan keamanan bangsa pada zamannya.

30 Contohnya adalah UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

substansi pasal tertentu membangun kekuatan sentralistik dan cenderung menumbuhkan figure

pejabat-pejabat yang tiranis sentralistik serta korup, (dalam buku Pikiran-Pikiran Lepas H.M. Laica

Marzuki).

31 Laica Marzuki, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum Pikiran-Pikiran Lepas H.M. Laica

Marzuki, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005, Cet. Pertama), h. 117.

32 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia, h. 97.

27

b. Menjadikan UUD sebagai norma dasar perjuangan demokratisasi bangsa

yang terus bergulir untuk mengembalikan paham konstitusionalisme

sehingga jaminan dan perlindungan HAM dapat ditegakkan, anatomi

kekuasaan tunduk pada hukum atau tampilnya supremasi hukum, dan

terciptanya peradilan yang bebas.

c. Untuk menghindari terjadinya pembaruan hukum atau reformasi hukum

yang tambal sulam sehingga proses dan mekanisme perubahan atau

penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan

hukum dasarnya, yaitu konstitusi.

Alasan dan tujuan revision / amandemen / perubahan pada undang-

undang dasar ini juga berlaku pada undang-undang. Saat substansi,

perkembangan zaman, dan semangat suatu undang-undang sudah tidak sesuai

dengan tuntutan masyarakat, bertentangan dengan pelaksanaan HAM,

bertentangan dengan asas hukum dan teori hukum yang ada cukup untuk

menjadi alasan pengajuan judicial review suatu undang-undang.33

2. Judicial Review

Pengujian undang-undang acapkali dikaitkan dengan nomenklatur:

judicial review. Judicial review mempunyai cakupan makna lebih luas

daripada penamaan toetsingrecht atau hak menguji. Judicial review dalam

sistem hukum common law tidak hanya bermakna the power of the court to

33 Draft RUU Mahkamah Konstitusi 2 Mei 2002 dan 11 Juni 2002, Pasal 84 ayat (2), 22;

bandingkan dengan draft RUU Mahkamah Konstitusi 15 Juli 2002, Pasal 78 ayat (2), 23; dan draft

Mahkamah Konstitusi 16 September 2002, Pasal 76 ayat (2), dalam (Mahkamah Konstitusi Lembaga).

28

declare laws unconstitutional tetapi juga berpaut dengan kegiatan

examination of administration decisions by the court.34

Yudicial review adalah pengujian peraturan perundang-undangan yang

dilakukan oleh lembaga yudikatif.35

Yaitu dilakukan oleh Mahkamah

Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi melakukan

pengujian konstitusionalitas sedangkan Mahkamah Agung melakukan

pengujian legalitas.36

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Mahkamah

Konstitusi menangani penyelesaian konflik atau pelanggaran norma yang

terdapat dalam UUD.37

Pada dasarnya hak menguji (judicial review) adalah hak bagi hakim

(atau lembaga peradilan) guna menguji peraturan perundang-undangan. Hak

menguji formal (atau formele toetsingsrecht) berpaut dengan pengujian

terhadap cara pembentukan (pembuatan) serta prosedural peraturan

perundang-undangan, sedangkan hak menguji material (atau materieele

toetsingsrecht) berpaut dengan pengujian terhadap substansi (materi)

peraturan perundang-undangan.38

34 Laica Marzuki, (Berjalan-Jalan di Ranah Hukum), h. 67.

35 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2010), h. 3.

36 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005, Cet. Pertama), h. 6.

37 Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas UUD NRI 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet.

Pertama), h. 95.

38 Laica Marzuki, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, h. 67.

29

3. Legal Standing

Untuk melakukan permohonan PUU di Mahkamah Konstitusi maka

pemohon harus memiliki legal standing (kedudukan hukum). Persyaratan

untuk memiliki legal standing atau kedudukan hukum mencakup syarat

formal sebagaimana ditentukan undang-undang dan persyaratan materil

berupa kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang

sedang dipersoalkan.39

Jika didefinisikan kedudukan hukum atau legal standing adalah

keadaan di mana seseorang atau suatu pihak di tentukan memenuhi syarat dan

oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian

perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Dengan ditentukannya legal standing, berarti tidak semua orang atau pihak

mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja

yang boleh menjadi pemohon, sesuai dengan adagium ada kepentingan

hukum, boleh mengajukan gugatan (point dinteret point daction). Legal

standing pemohon sangat penting, karena permohonan yang diajukan oleh

pemohon yang tidak mempunyai legal standing akan berakhir dengan putusan

39 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, h. 69.

30

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat

diterima (niet ontvankelijk verklaard).40

Dengan menunjuk pada Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya

telah merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal

standing. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang atau suatu pihak

mempunyai legal standing:41

a. Pemohon harus salah satu dari subjek hukum:42

(1) Perorangan warga negara (termasuk kelompok orang yang mempunyai

kepentingan yang sama);

(2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam

undang-undang;

(3) Badan hukum publik atau privat;

(4) Lembaga Negara.

b. Anggapan Pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan oleh berlakunya suatu ketentuan undang-undang:

40 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 41.

41 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, h. 42.

42 Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi Pasal 51 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4316).

31

(1) Adanya hak / kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

(2) Hak atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji.

(3) Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang

wajar dapat dipastikan terjadi;

(4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

(5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut tidak akan atau

tidak akan terjadi lagi.

Selanjutnya dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:43

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang

hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib

menguraikan dengan jelas bahwa:

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

dan/atau

b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang

dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

43 Pada perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak ada perubahan redaksi pada pasal

namun ditambahkan Pasal 51 A mengatur ketentuan teknis PUU.

32

BAB III

PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Mahkamah Konstitusi

dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan

sebagaimana mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai the

guardian of the constitution seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada

Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena disana tidak ada

Mahkamah Konstitusi.1

Dalam menjalankan fungsinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

dilengkapi dengan lima kewenangan. Atau lebih sering disebut empat kewenangan

dan satu kewajiban, yaitu:2

1. Menguji konstitusionalitas undang-undang.

2. Memutus sengketa kewenangan konstitutional antar lembaga negara.

3. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.

4. Memutus pembubaran partai politik.

1 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,

(Jakarta: Konstitusi Press, 2006, Cet. Kedua), h. 154.

2 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, h.

155.

33

5. Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum

atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden

sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Dalam menjalankan empat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi

melakukan penafsiran terhadap UUD, satu-satunya lembaga yang mempunyai

kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Karena itu, disamping berfungsi

sebagai pengawal UUD, Mahkamah Konstitusi juga biasa disebut sebagai The Sole

Interpreter of the Constitution.3

B. Bentuk-Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

dijelaskan bunyi amar putusan Mahkamah:4

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak mematuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 50

5,

dan) pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, yang

bertentangan dengan UUD Tahun 1945;

3 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.

4 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal

dan Kepaniteraan MKRI, 2005, Cet. Pertama), h. 314.

5 Pasal ini telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah

Konstitusi berdasarkan putusannya atas perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang diucapkan pada tanggal

12 April 2005. Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan mengenai hal ini karena Pasal 50

turut dimohonkan untuk diuji.

34

(4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, amar putusan

menyatakan permohonan dikabulkan;

(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau

keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Sesuai dengan jenis penelitiannya (penelitian hukum empiris normatif), maka

dalam merealisasikan jenis penelitian hukum empiris penelitian ini mengambil 191

putusan niet ontvankelijk verklaard / tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi

dalam kasus PUU. Sebanyak 191 putusan tersebut adalah putusan PUU mulai dari

tahun pertama berdirinya Mahkamah yaitu 2003 sampai dengan tahun 2014.

Putusan niet ontvankelijk verklaard PUU tersebut, kemudian direkapitulasi

berdasarkan alasan apa perkara PUU tidak dapat diterima. Sesuai dengan judul

penelitian yaitu Legal Standing Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah

Konstitusi, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh legal standing

dalam PUU. Guna membuktikan bahwa legal standing sangat berpengaruh sebagai

syarat dalam PUU dan terkadang dapat membuat perkara layak uji tidak dapat

dipertimbangkan oleh Mahkamah.

C. Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard

1. Sebab Hukum Putusan Niet Onvantkelijk Verklaard

Dengan adanya kerugian konstitusional maka Pemohon memiliki legal

standing atau kedudukan hukum. Dan berdasarkan review terhadap 191 putusan

35

niet ontvankelijk verklaard Mahkamah Konstitusi pada PUU, alasan suatu

permohonan dinyatakan tidak dapat diterima yaitu:6

a. Tidak memiliki legal standing. b. Permohonan kehilangan objek (objectum litis). c. Permohonan kabur (obscuur libel). d. Pengujian formil sudah melewati batas waktu yang ditentukan. e. Nebis in idem. f. Permohonan tidak memenuhi syarat. g. Tidak ada lagi norma yang diujikan / dihapus. h. Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo.

2. Rekapitulasi Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard

Berdasarkan rekapitulasi Mahkamah Konstitusi terdapat 191 Putusan niet

ontvankelijk verklaard dari tahun 2003-2014.7 Setelah didata ternyata hanya

terdapat 164 putusan yang benar-benar dinyatakan tidak dapat diterima / niet

ontvankelijk verklaard. Selebihnya terdiri dari putusan yang dinyatakan ditolak

ataupun dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan niet ontvankelijk verklaard

untuk selebihnya.

Sesuai dengan judul penelitian, maka yang akan menjadi objek hanya putusan

niet ontvankelijk verklaard bukan putusan niet ontvankelijk verklaard yang juga

dinyatakan kabul atau tolak untuk selebihnya. Berikut adalah tabulasi putusan niet

ontvankelijk verklaard disusun berdasarkan alasan yang dicantumkan pada setiap

putusan Mahkamah pada bagian KONKLUSI:

6 Populasi dalam penelitian ini adalah putusan niet ontvankelijk verklaard PUU oleh

Mahkamah Konstitusi pada tahun yang sudah tidak berjalan yaitu 2003-2014. Alasan-alasan ini adalah

hasil penelitian langsung peneliti terhadap 191 putusan Mahkamah tersebut.

7 Rekapitulasi Mahkamah Konstitusi diakses dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id dan

dikonfirmasi dengan melakukan kunjungan pada Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Mahkamah Konstitusi RI pada 6 Mei 2015.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

36

a. Pemohon tidak memiliki legal standing = 84 Putusan

b. Permohonan kabur = 25 Putusan

c. Nebis In Idem = 22 Putusan

d. Permohonan kehilangan objek / objectum litis = 15 Putusan

e. Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara = 12 Putusan

f. Pemohon salah dalam menentukan objek = 1 Putusan

g. Permohonan tidak memenuhi syarat = 1 Putusan

h. Norma yang menjadi objek dihapus = 2 Putusan

i. Pengujian formil telah melewati batas waktu = 1 Putusan

Total = 163 Putusan

Satu putusan lagi yaitu Putusan Nomor 001/PUU-IV/2006 yang tidak

memiliki legal standing dan Mahkamah juga tidak berwenang untuk mengadili.

Sengaja tidak dimasukkan kedalam kalkulasi putusan supaya lebih mudah untuk

dilakukan persentase. Dengan tidak dimasukkannya satu putusan ini, tidak

mempengaruhi hasil penelitian secara signifikan.

Jika dihitung dalam persentase hasil penelitian terhadap putusan niet

ontvankelijk verklaard PUU oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Tidak memiliki legal standing =

100% = 51,53%

b. Permohonan kabur =

100% = 15,34%

c. Ne bis in idem =

100% = 13,50%

37

d. Permohonan kehilangan objek / objectum litis =

100% = 9,2%

e. Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili =

100% = 7,36%

f. Pemohon salah dalam menentukan objek =

100% = 0,61%

g. Permohonan tidak memenuhi syarat =

100% = 0,61%

h. Norma yang menjadi objek dihapus =

100% = 1,23%

i. Pengujian formil telah melewati batas waktu =

100% = 0,61%

Total = 100%

3. Eksplanasi Penelitian

Putusan niet ontvankelijk verklaard yang disebabkan oleh pemohon tidak

memiliki legal standing adalah sebanyak 84 putusan atau 51,53% dari 163

putusan. Sedangkan 48,47% lainnya disebabkan pengujian formil telah melewati

batas waktu, obscuur libel, ne bis in idem, mahkamah tidak berwenang untuk

mengadili, norma yang menjadi objek dihapus / tidak ada lagi, permohonan tidak

memenuhi syarat, dan salah menentukan objek.8

Terbukti bahwa legal standing paling banyak berkontribusi menjadi penyebab

munculnya putusan niet ontvankelijk verklaard. Adalah sebuah ketidakadilan

ketika substansi perkara layak uji tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah karena

tidak memenuhi persyaratan prosedural. Fakta ini menunjukkan terjadinya

8 Tabulasi mengenai penelitian ini dilampirkan pada bagian lampiran dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari penelitian ini.

38

diskriminasi dalam prosedur PUU oleh Mahkamah Konstitusi RI disebabkan

persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini dikarenakan landasan filosofi yang menjadi alasan terhadap setiap

PUU adalah kepentingan pemohon. Seperti pernyataan Mahkamah Konstitusi

bahwa pengajuan permohonan terhadap PUU harus didasarkan pada adanya

faktor kepentingan, oleh karena itu tanpa adanya kerugian hak konstitusional,

maka tidak ada dasar untuk mengajukan permohonan (zonder belang, het is geen

rechtsingang).9

D. Contoh Putusan Tidak Memiliki Legal Standing

Ditilik dari paham kedaulatan hukum sebagai suatu simbol supremacy of

law maka segala produk perundang-undangan seharusnya dapat diuji melalui proses

peradilan.10

Namun putusan berikut tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah karena

tidak memiliki legal standing:

1. Putusan Nomor 58/PUU-XI/2013

a. Pemohon

Pemohon dalam Permohonan Uji Materil PUU ini adalah:11

1) Okta Heriawan

9 Perkara Nomor 24/PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

10

Abdul Latief, dkk, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (Yogyakarta: Total

Media, 2009), h. 16.

11

Perkara Nomor 58/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

39

Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum Esa Unggul dan Sekutu

Komplementer CV. Pemuda Mandiri Sejati (sebagai Pemohon I).

2) Achmad Saifudin Firdaus

Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum Esa Unggul dan Sekutu

Komplementer CV. Pemuda Mandiri Sejati (sebagai Pemohon II).

3) Kurniawan

Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum Esa Unggul dan Sekutu

Komplementer CV. Pemuda Mandiri Sejati (sebagai Pemohon III).

4) Sodikin

Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum Esa Unggul dan Sekutu

Komplementer CV. Pemuda Mandiri Sejati (sebagai Pemohon IV).

b. Objek Yang Diujikan

Yang menjadi objek pengujian materiil adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang. Yang berbunyi sebagai berikut:12

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan

pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun

atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

c. Petitum

12

Perkara Nomor 58/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

40

Dalam permohonannya Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim

Konstitusi yang Terhormat untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai

berikut:13

1) Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang

diajukan oleh Pemohon;

2) Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan

hukum yang mengikat.

3) Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan

permohonan pengujian undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD

1945 untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

d. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah

berkesimpulan:14

13 Perkara Nomor 58/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

14

Perkara Nomor 58/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

41

1) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

2) Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo.

3) Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

e. Pemohon Yang Memiliki Legal Standing

Para Pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak dirugikan

dengan berlakunya pasal a quo. Dalam hal ini Pemohon tidak bertindak

sebagai debitur ataupun kreditur dan tidak mengalami kerugian secara

langsung oleh kesewenang-wenangan pasal a quo. Yang seharusnya menjadi

Pemohon untuk pasal a quo adalah debitor ataupun kreditor yang dirugikan

secara langsung dengan berlakunya pasal a quo. Seperti misalnya PT

Telkomsel yang dipailitkan PT. Prima Jaya yang juga mempunyai utang lain

kepada PT Extent Media Indonesia.15

2. Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009

a. Pemohon

Permohonan ini dimohonkan oleh Hj. Lily Chadidjah Wahid yang

bekerja atau menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat /

Fungsionaris Dewan Pengurus Pusar Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-

PKB).16

15

Diakses pada 2 Juni 2015 pada : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012 /10/11/09

303856/Telkomsel.Pailit.Dahlan.Iskan.Sindir.Telkom .

16

Perkara Nomor 151/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012%20/10/11/09%20303856/Telkomsel.Pailit.Dahlan.Iskan.Sindir.Telkomhttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012%20/10/11/09%20303856/Telkomsel.Pailit.Dahlan.Iskan.Sindir.Telkom

42

b. Objek Yang Diuji

Objek permohonan adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara adalah sebagai berikut:17

Pasal 23

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;

atau

c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Penjelasan Undang-Undang a quo berbunyi:18

Undang-Undang ini disusun dalam rangka membangun sistem

pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan

pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri

dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan

direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan

tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik.

Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan

urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya

yang lebih bertanggung jawab.

c. Petitum

Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

untuk berkenan memeriksa serta memberikan putusan atas permohonan a quo,

sebagai berikut:19

17 Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Negara

Republik Indonesia Nomor 4916).

18

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Negara

Republik Indonesia Nomor 4916).

43

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2) Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008,

serta Penjelasan Umum, paragraph 8, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 sepanjang mengenai frasa diharapkan dan frasa dapat adalah

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya

harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3) Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya,

konstitusional sepanjang dimaknai bahwa yang dimaksud dengan

Pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD adalah

termasuk ketua umum atau sebutan lain pada partai politik.

4) Menyatakan bahwa bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008, sepanjang mengenai frasa diharapkan dan frasa dapat, tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Penjelasan Umum,

paragraf 8, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi berbunyi,

Bahkan seorang menteri melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya

termasuk jabatan dalam partai politik.

5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

19

Perkara Nomor 151/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

44

d. Konklusi

Berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan

Mahkamah berkesimpulan:20

1) Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

permohonan a quo.

2) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo.

3) Pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan.

e. Pemohon Yang Memiliki Legal Standing

Berdasar Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang

memiliki legal standing untuk pengujian pasal dan Penjelasan Umum undang-

undang a quo adalah subjek hukum yang dirugikan secara langsung oleh

ketentuan a quo bukan subjek hukum yang tidak dirugikan secara langsung

dengan adanya ketentuan a quo.

20

Perkara Nomor 151/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

45

BAB IV

LEGAL STANDING SEBAGAI IMPLIKASI BERLAKUNYA PASAL 51 UU

NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI JUNCTO

UU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UU NOMOR 24 TAHUN 2003

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 191 putusan niet ontvankelijk

verklaard PUU oleh Mahkamah Konstitusi ditemukan beberapa hal pokok berikut:

A. Permohonan Tidak Memiliki Legal Standing Namun Krusial Untuk Diuji

Penelitian ini memberi ruang pada bentuk pertanyaan seperti, bagaimana

dengan produk legislasi yang harus diuji konstitusionalitasnya tapi tidak bisa

dimohonkan oleh subjek hukum yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi misalnya mengenai

undang-undang yang mengatur perihal ketatanegaraan yang tidak berdampak

langsung pada warga negara namun menodai asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan1 ataupun konstitusionalitas. Contohnya seperti:

1. Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi

1 I.C. van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik

(beginselen van behoorlijke regelgeving) menjadi dua bagian yaitu asas yang formal dan asas yang

bersifat material. Asas formal meliputi: a. asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling)

b. asas organ / lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan) c. asas perlunya pengaturan (het

noodzakelijkheids beginsel) d. asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid) e. asas

konsensus (het beginsel van consensus). Sedangkan asas material meliputi: a. asas tentang terminology

dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek) b. asas

tentang dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid) c. asas perlakuan yang sama dalam hukum

(het rechtsgelijkheidsbeginsel) d. asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel) e. asas

pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaaan individual (het beginsel van de individuele

rechtsbedeling), dalam Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi

Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007, Cet. Kelima), h. 253.

46

Seperti yang terpapar pada bab sebelumnya pasal yang diujikan yaitu

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

berbunyi sebagai berikut:2

Pasal 23

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;

atau

c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sedangkan Penjelasan Umum Undang-Undang a quo berbunyi:3

Undang-Undang ini disusun dalam rangka membangun sistem

pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan

pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri

dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan

direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan

tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik.

Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan

urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya

yang lebih bertanggung jawab.

Jika dicermati terdapat inkonsistensi bunyi pasal dengan Penjelasan

Bagian Umum undang-undang a quo. Inilah yang menjadi objek permohonan

Pemohon dalam perkara a quo. Pada Bagian Konklusi Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal

2 Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Negara

Republik Indonesia Nomor 4916).

3 Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Negara

Republik Indonesia Nomor 4916).

47

standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Sehingga dalam amar

putusan dinyatakan tidak dapat diterima / niet ontvankelijke verklaard.4

Didasarkan pada pasal 17 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan mengangkat

dan memberhentikan menteri-menteri, sebelum perubahan UUD 1945 tidak

diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan

kekuasaan tersebut dalam praktik kenegaraan diserahkan secara mutlak

kepada presiden. Pengangkatan menteri-menteri dilakukan oleh presiden sejak

ia mendapat mandat dari MPR.5

Dan para menteri dapat diberhentikan oleh presiden di tengah-tengah

masa jabatannya. Pengangkatan ataupun pemberhentian para menteri dapat

dilakukan secara tertutup tanpa perlu meminta nasihat, mendapat usulan dan

pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga negara yang lain, karena ini

merupakan adalah hak prerogatif presiden.6

Begitu pula setelah amandemen UUD 1945, presiden dapat

mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri kapan saja tanpa harus

meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga negara yang ada.

Namun yang membedakan ketika sudah diadakan amandeman adalah presiden

tidak bebas melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran

4 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PUU-VII/2009.

5 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD

1945 Dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009, Cet. Pertama), h. 119.

6 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD

1945 Dengan Delapan Negara Maju, h. 119.

48

kementrian negara, karena semua itu diatur dengan undang-undang dan harus

mendapat persetujuan DPR.7

Karena pasca amandemen UUD 1945 Indonesia menganut sistem

pemerintahan presidential, lebih menekankan kabinetnya sebagai zaken-

kabinet daripada kabinet dalam sistem parlementer lebih menonjol sifat

politisnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan seseorang diangkat menjadi

menteri sudah seharusnya Presiden dan Wakil Presiden lebih mengutamakan

persyaratan teknis kepemimpinan daripada persyaratan dukungan politis.8

Dalam hal ini jika presiden mengangkat seorang menteri dari lingkup

elit partai politik itu dilakukan untuk mendapatkan suara di parlemen. Agar

tidak terjadi kebuntuan dalam penetapan program kerja pemerintah dalam

bentuk pengesahan APBN, penerimaan atau penempatan duta negara lain,

ataupun pembuatan undang-undang. Namun apa yang diamatkan oleh Pasal

23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tetap harus dilaksanakan.

Jika diperbandingkan kekuasaan presiden dalam mengangkat dan

memberhentikan para menteri ini berbeda dengan negara lain misalnya

7 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD

1945 Dengan Delapan Negara Maju.

8 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006,

Cet. Pertama), h. 62.

49

Amerika Serikat, RRC, dan Jerman. Amerika Serikat dalam hal pengangkatan

menteri oleh presiden harus mendapat persetujuan senat.9

Sedangkan RRC (Republik Rakyat Cina) kewenangan mengangkat

atau memberhentikan menteri ada di tangan presiden menurut keputusan

kongres rakyat nasional atau komisi tetap. Dan Jerman negara dengan sistem

pemerintahan parlementer presiden mengangkat atau memberhentikan menteri

atas usul kanselir namun diambil sumpah di hadapan Bundestag.10

Untuk menganalisa tentang pengangkatan dan pemberhentian para

menteri yang dilakukan oleh presiden, Pemohon dalam Perkara a quo tidak

mempermasalahkan kewenangan pengangkatan yang ada pada kekuasaan

eksekutif saja yaitu presiden. Namun ketika para menteri yang diangkat oleh

presiden itu mempunyai jabatan ganda misalnya pimpinan partai politik, ini

dianggap bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam rangka mendapatkan kepastian hukum atas Pasal 23 undang-

undang a quo, Pemohon membawa 3 orang saksi ahli yaitu:

9 Pasal 2 bagian 2 angka 2 konstitusi Amerika Serikat: and he shall nominate, and by and

with the advice and consent of the senate, shall appoint ambassadors, other public ministers and

consul, judges of the supreme court, and all other officers of the united states,.. (dan dia harus

menetapkan melalui dan dengan saran serta persetujuan senat, mengangkat duta besar, duta dan

konsul, hakim mahkamah agung dan semua pejabat amerika serikat lainnya).

10

Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD

1945 Dengan Delapan Negara Maju, 226.

50

a. Guru Besar Universitas Andalas Saldi Isra (Rangkap Jabatan Partai Politik

Merusak Sistem Politik)11

Rangkap jabatan pimpinan partai politik telah menyebabkan rusaknya

sistem presidensiil. Sistem presidensiil dibedakan dengan sistem

parlementer terkait penerapan teori pemisahan kekuasaan. Berbeda dengan

parlementer, sistem presidensil memisahkan secara jelas kekuasaan

eksekutif dan legislatif. Sehingga tidak ada seorang anggota parlemen

yang dapat merangkap jabatan menjadi menteri.

Apalagi untuk ketua partai politik, dimana ada mekanisme recall yang

memberi keuntungan pada pimpinan partai politik untuk mengintervensi

legislatif. Sehingga ketua partai politik yang merangkap jabatan sebagai

menteri dapat mempengaruhi keputusan parlemen yang secara

konstitusional diberikan kewenangan untuk mengawasi eksekutif.

Menteri dalam mempengaruhi lembaga perwakilan rakyat dilakukan

melalui anggotanya yang ada di parlemen. Hal ini akan membuat ancaman

bagi kemandirian lembaga perwakilan rakyat. Karena anggota partai

politik yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan partai politik dapat

dikenai recall.

Pelarangan rangkap jabatan sesuai dengan teori pembatasan dominasi

elit agar tercipta tatanan yang demokratis. Menurut Philip Nonet dan

Philip Selznick dalam buku, Law and Society in Transition, Toward

Responsive Law, dominasi elit yang menguasai banyak kebijakan tersebut.

Ahli memandang kalau elit partai atau pimpinan partai ada di posisi

menteri lalu dia juga ada diposisi ketua partai, menurut ahli itu akan

terjadi dominasi elit. Dominasi elit yang menguasai banyak kebijakan

tersebut akan menghasilkan dominasi represif.

Salah satu upaya mencegah dominasi tersebut adalah pembatasan oleh

konstitusi dan atau oleh undang-undang. Dominasi represif semakin

potensial terjadi jika sistem atau praktik ketatanegaraan membenarkan

adanya rangkap jabatan antar pimpinan partai dengan menteri negara.

Langkah rangkap jabatan ini tidak lain adalah hasil dari koalisi, agar

presiden dominan dalam proses-proses politik.

Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa undang-undang ini disusun

dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensiil yang efektif

dan efisien yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik

yang prima. Oleh karena itu,

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended