INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN … · Informasi Tentang Kedudukan/ Domisili/Alamat Lengkap, 2. Ruang Lingkup Kegiatan 3. Maksud dan Tujuan 4. Tugas dan Fungsi ... 4

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RIPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

© 2017

KOMINFO


NO JUDULRINGKASAN ISI INFORMASI

PENANGGUNGJAWAB

PEMBUATAN /PENERBIT

INFORMASI

WAKTUPEMBUATAN INFORMASI(Informasi Yang Tersedia)

BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA RETENSI ARSIP KLASIFIKASI

CETAK REKAM ONLINE

1 Profil Badan Publik

1. Informasi Tentang Kedudukan/ Domisili/Alamat Lengkap,2. Ruang Lingkup Kegiatan3. Maksud dan Tujuan4. Tugas dan Fungsi5. Kantor Unit Dibawahnya6. Struktur Organisasi7. Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja8. Profil Singkat Pejabat Struktural9. Visi dan Misi10. Jumlah PNS Berdasarkan : Struktural; Fungsional; Pendidikan; Gender

Biro Kepegawaian 2016 - √ √ Selama Berlaku KP.01.01

2 Program dan/atau kegiatan Ringkasan Tentang Program dan/atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Biro Perencanaan 2017 - √ √ 5 Tahun PR.01

3 Kinerja Badan Publik Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik Biro Perencanaan 2010 - 2016 - √ √ 5 Tahun PR.02

4 Laporan Keuangan Audited

Ringkasan Laporan Keuangan : Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi

Biro Keuangan 2010 - 2015 - √ √ 5 Tahun PR.02

5 Laporan Akses Informasi Publik

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik : Jml.Permintaan yg diterma Waktu Jml. Pemberian dan Penolakan Alasan Penolakan

PPID 2010 - 2017 - √ √ 5 Tahun PR.02

6Peraturan, Keputusan, dan/atauKebijakan Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Biro Hukum 2010 - 2017 - √ √ Selama Berlaku HK.02.01

7Hak Dan Tata Cara MemperolehInformasi Publik

Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi PublikPPID 2017 - √ √ Selama Berlaku OT.02

8Tata Cara PengaduanPenyalahgunaan Wewenang

Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan WewenangInspektorat Jenderal 2017 - √ √ Selama Berlaku HM.01

9 Pengadaan Barang dan JasaInformasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Umum 2017 - √ √ 1 Tahun PL.02.01

10Prosedur Peringatan Dini danEvakuasi Keadaan Darurat

Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi KeadaanDarurat Biro Umum 2017 - √ √ Selama Berlaku OT.02

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

--- TAHUN 2017 ---



PENANGGUNGJAWAB

PEMBUATAN /PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1Data Statistik Tahun 2016

Semester I

1. Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika

2. Sumber Daya Manusia3. Peraturan Perundang-Undangan4. Bidang Penataan Sumber Daya5. Bidang Operasi Sumber Daya6. Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat7. Bidang Standardisasi Perangkat8. Bidang Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi9. Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat JenderalSDPPI Tahun 2016 - √ √


Semester II



Direktorat JenderalSDPPI Maret 2016 - √ √


Semester I



Direktorat JenderalSDPPI Tahun 2015 - √ √

4

Data Statistik Tahun 2014

Semester II



Direktorat JenderalSDPPI

Tahun 2014 - √ √



PENANGGUNGJAWAB

PEMBUATAN /PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Semester I


2. Sumber Daya Manusia3. Peraturan Perundang-Undangan4. Bidang Penataan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio5. Bidang Operasi Sumber Daya6. Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat7. Bidang Standardisasi Perangkat8. Bidang Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi9. Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika


Tahun 2014 - √ √


Semester II




Tahun 2013 - √ √


Semester I


2. Sumber Daya Manusia3. Bidang Peraturan Perundang-Undangan4. Bidang Penataan Sumber Daya Frekuensi5. Bidang Operasi Frekuensi6. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat7. Bidang Standardisasi Perangkat8. Pengujian Perangkat Telekomunikasi9. Analisa Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika


Oktober Tahun 2013 - √ √

DIREKTORAT JENDERAL SDPPI


PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN

/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1 Profil

1. Sejarah2. Tugas dan Fungsi3. Struktur Organisasi4. Daftar Pejabat5. Sertifikasi Mutu dan Penghargaan6. Hasil Survei Pelayanan Publik

Ditjen SDPPI 2017 - - √

2 Pelayanan

1. Izin Spektrum Frekuensi Radio2. Sertifikasi Operator Radio

3. Sertifikatsi Alat dan Perangkat Telekomunikasi

4. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

5. Hak Labuh6. Monitoring Spektrum Frekuensi Radio


3 Regulasi

1. Undang-Undang2. Peraturan Pemerintah3. Peraturan Menteri4. Peraturan Direktur Jenderal


4 Informasi dan Publikasi

Informasi Terkinia. Seputar SDPPIb. Siaran Persc. Pengumumand. Artikele. Sorotan Mediaf. Galeri Acara


DIREKTORAT JENDERAL PENYELEGARA POS DAN INFORMATIKA



/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1 Permohonan Izin

Telekomunikasi o Jaringan Telekomunikasio Jasa Telekomunikasio Telekomunikasi Khususo Penomoran Telekomunikasi Poso Penyelenggaraano Penambahan Jenis Layanano Perluasan Wilayah

Ditjen PPI 2017 - - √

2 Layanan Informasi

1. Cek Status Permohonan2. Daftar Permohonan Yang Masuk3. Tata Cara & Persyaratan4. Data Penomoran Telekomunikasi5. Data Penyelenggara


3 Layanan Kontak

1. Pengaduan2. Usu;am3. Tanya Jawab4. Kuesioner & Survey


DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA



/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1 Profil

1. Ditjen Aplikasi Informatika

2. Setjen Aplikasi Informatika

3. Direktorat E-Business

4. Direktorat E-Government

5. Dirktorat Pemberdayaan Industri Informatika

6. Direktorat Kemanan Informasi

7. Daftar Pejabat Ditjen Aplikasi Informatika

Ditjen Aptika 2017 - - √

2 Publikasi

1. Laporan Tahunan

2. Laporan Kinerja

3. Laporan Keuangan

4. Buletin Gempita

5. Aneka

6. Buku Dinamika Data Aptika

Ditjen Aptika 2017 - - √

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1 ProfilTugas dan FungsiStruktur Organisasi

Balitbang SDM 2017 - - √

2 Publikasi

1. LAKIP2. LAPTAH3. Indikator TIK4. RUP BLSDM5. ICT White Paper6. Publikasi Ilmiah dan Dokumentasi


3 SKKNI Bidang Kominfo

1. Berita SKKNI2. Pendaftaran Pelatihan dan Sertifikasi SKNNI3. Fasilitasi Pembentukan LSP4. Agenda Pelatihan dan Sertifikasi


4 Informasi

1. Berita2. Video3. Pengumuman4. Galeri


INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKANLAPORAN KEUANGAN TAHUN 2010 s/d 2015



/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1

Laporan Keuangan Untuk Periode

Yang Berakhir Per 31 Desember

2015

1. Laporan Realisasi Anggaran2. Neraca3. Laporan Operasional4. Laporan Perubahan Akuitas5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Biro KeuanganApril 2016 - - √

2



2014

1. Laporan Realisasi Anggaran2. Neraca3. Catatan atas Laporan Keuangan

Biro Keuangan April 2015 - - √

3



2013


Biro Keuangan Mei 2014 - - √

4



2012


A. PENJELASAN UMUMA.1. DASAR HUKUMA.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


5



2011



6



2010

LAPORAN REALISASI ANGGARANSATKER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPERIODE : S/D 31 DESEMBER 2010

Biro KeuanganTahun 2010

- - √

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKANLAPORAN KINERJA TAHUN 2010 s/d 2015



/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2015

Kementerian Komunikasi dan

Informatika

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Kementerian Komunikasi dan InformatikaBiro Keuangan

April 2016 - - √

2


Tahun 2014


Informatika

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Biro Keuangan April 2015 - - √

3


Tahun 2013


Informatika



4


Tahun 2012


Informatika



5


Tahun 2011


Informatika



6


Tahun 2010


Informatika


Biro Keuangan Tahun 2011 - - √

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKANLAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK



/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1Laporan Akses IP Tahun 2017 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2017 Biro Humas

Tahun 2017 - - √

2 Laporan Akses IP Tahun 2016 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2016 Biro Humas Tahun 2016 - - √

3 Laporan Akses IP Tahun 2015 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2015 Biro Humas Tahun 2015 - - √

4 Laporan Akses IP Tahun 2014Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2014Atas Dasar Permintaan dan Grafik

Biro Humas Tahun 2014 - - √



6 Laporan Akses IP Tahun 2012Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2012Atas Dasar Permintaan


7 Laporan Akses IP Tahun 2011Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2011Atas Dasar Permintaan




9JUMLAH PEMOHON INFORMASI

Grafik Pemohon Informasi Publik Tahun 2010 s/d 2014 Biro Humas - - - √

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKANLAPORAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1 JUMLAH PEMOHON INFORMASI Grafik Sengketa Informasi Publik Tahun 2010 s/d Oktober 2014 Biro Humas - - - √

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKANLAPORAN TAHUNAN PPID TAHUN 2015



/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1 Laporan dan Evaluasi PPID Tahun 2015

a. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2015b. Jumlah Pengakses Melalui Website ppid.kominfo.go.idc. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2010 - 2015

Biro Humas Tahun 2015 √ √ √

2Laporan dan Evaluasi PPID Tahun 2014

a. Ringkasan Laporan Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar PermintaanTahun 2014

b. Grafik Permintaan Informasi Publik Tahun 2014c. Ringkasan Laporan Bulanan Akses Layanan Informasi Publik Melalui

Website PPID Kemkominfo Tahun 2014d. Ringkasan Laporan Harian Akses Layanan Informasi Publik Melalui Website

PPID Kemkominfo Tahun 2014



a. Ringkasan Laporan Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar PermintaanTahun 2013 dan Grafik

b. Ringkasan Laporan Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar PermintaanTahun 2010 s/d 2013 dan Grafik

c. Grafik Pengguna Informasi Publik Tahun 2010 s/d 2013d. Grafik Permintaan Informasi Publik Tahun 2010 s/d 2013e. Jumlah Pengakses Informasi Yang Wajib Diumumkan Melalui Website

ppid.kominfo.go.id



Ringkasan Laporan Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar PermintaanTahun 2012


5

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2011

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik , Sarana dan Prasarana PelayananInformasi Publik, Operasional Pelayanan Informasi Publik ,Sengketa InformasiPublik, Anggaran Pelayanan Informasi, Kendala Pelaksanaan Layanan InformasiPublik, Kesaksian Untuk Memenuhi Proses Hukum di Aparat Penegak Hukum,Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan KualitasPelayanan Informasi


INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKANPERATURAN MENTERI TAHUN 2013



/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1Permenkominfo No. 1 Tahun2013

Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan

Biro Hukum - - √ √ HK.02.01


Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (Wireless) Pada Program Kewajiban Pelayanan Universal



Tentang Penyediaan Jasa Perluasan Jangkauan Layanan Telekomunikasi Dan Informatika Pada Program Kewajiban Pelayanan Universal



Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Video Conference Biro Hukum - - √ √ HK.02.01


Tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi Biro Hukum - - √ √ HK.02.01


Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing



Tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran BagiPenyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor23/PER/KOMINFO/11/2011 Tentang Rencana Induk (Master Plan) FrekuensiRadio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita FrekuensiRadio 478 – 694 MHZ



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat



Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola PembiayaanTelekomunikasi dan Informatika



Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan KementerianKomunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2013



Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Call Session ControlFunction



Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Media ResourceFunction



Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Session BorderController



Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan TetapLokal



Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada JaringanBergerak Seluler





/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High FrequencyPada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV Untuk Keperluan Transisi TelevisiSiaran Digital Terestrial

Biro Hukum 7 Mei 2013 - √ √ HK.02.01


Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan KementerianKomunikasi Dan Informatika

Biro Hukum 7 Mei 2013 - √ √ HK.02.01


Tentang Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi RadioPada Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz

Biro Hukum Mei 2013 - √ √ HK.02.01


Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian KomunikasiDan Informatika

Biro Hukum 28 Juni 2013 - √ √ HK.02.01


Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan BergerakSeluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas

Biro Hukum 6 Agustus 2013 - √ √ HK.02.01


Tentang Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Biro Hukum 6 Agustus 2013 - √ √ HK.02.01


Tentang Pengelolaan Nama Domain Biro Hukum 18 Oktober 2013 - √ √ HK.02.01


Tentang Layanan Jelajah (Roaming) Internasional Biro Hukum 27 November 2013 - √ √ HK.02.01


Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Komunikasi danInformatika

Biro Hukum 4 Desember 2013 - √ √ HK.02.01


Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Internet Protocol Set Top Box Biro Hukum 4 Desember 2013 - √ √ HK.02.01


Tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasidan Informatika



Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran JasaPenyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial



Tentang Tarif Layanan Pos Universal Biro Hukum 24 Desember 2013 - √ √ HK.02.01


Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai diLingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika



Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radar Maritim dan RadarSurveillance



Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan PenyiaranMultipleksing Melalui Sistem Terestrial



Tentang Pedoman Penyusunan Strategi Komunikasi Pendidikan Dan BudayaAnti Korupsi

Biro Hukum 13 Januari 2014 - √ √ HK.02.01




/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial Biro Hukum 15 Januari 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara Di Lingkungan KementerianKomunikasi Dan Informatika



Tentang Persyaratan teknis Perangkat Ethernet First Mile Biro Hukum 31 Januari 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap TidakBerbayar (Free-To-Air)

Biro Hukum 20 Februari 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Internet Protocol Multiplexer Biro Hukum 20 Februari 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card) Biro Hukum 20 Maret 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Tata Cara Pelaksanaan Post Market Surveillance Biro Hukum 20 Maret 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan KementerianKomunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012

Biro Hukum 28 Maret 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan InformatikaNomor 03 /Per/M.Kominfo/03/ 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UnitPelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Biro Hukum 22 Mei 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Coarse WavelengthDigital Multiplexer

Biro Hukum 3 Mei 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian KomunikasiDan Informatika

Biro Hukum 14 Mei 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Komunikasi Dan Informatika Biro Hukum 14 Mei 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Dense WavelengthDigital Multiplexer

Biro Hukum 14 Mei 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri Biro Hukum 7 Juni 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing Biro Hukum 7 Juni 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Biro Hukum 12 Juli 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran PadaPenyelenggaraan Penyiaran Multipleksing

Biro Hukum 12 Juli 2012 - √ √ HK.02.01




/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak DariPungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi



Tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Biro Hukum 12 Juli 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Prangko Biro Hukum 12 Juli 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High FrequencyPada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII danZona Layanan XV Untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial



Tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi Dan KomunikasiLayanan Pita Lebar

Biro Hukum 1 Oktober 2012 - √ √ HK.02.01





Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan TetapSambungan Langsung Jarak Jauh



Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan TetapSambungan Internasional



Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan TetapDengan Mobilitas Terbatas



Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada JaringanBergerak Selular



Tentang Prosedur Koordinasi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz UntukKeperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis NetralTeknologi

Biro Hukum Tahun 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Prosedur Koordinasi Antara Penyelenggara Telekomunikasi YangMenerapkan Personal Communication System 1900 Dengan PenyelenggaraTelekomunikasi Yang Menerapkan Universal Mobile TelecommunicationSystem



Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi DanInformatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/1/2006 Tentang Penataan PitaFrekuensi Radio 2.1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak SelulerIMT-2000



Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi DanInformatika Nomor 07/Per/M.Kominfo/2/2006 Tentang KetentuanPenggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz Untuk Penyelenggaraan JaringanBergerak Selule



Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Multi-layer Switch Biro Hukum 22 November 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat(Short Range Device)

Biro Hukum 22 November 2012 - √ √ HK.02.01




/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima (Set Top Box)Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terestrial –Second Generation



Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi SiaranDigital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terestrial – SecondGeneration



Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Studio Transmitter Link UntukKeperluan Radio Siaran



Tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran Biro Hukum 17 Oktober 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Tata Cara Pendirian Dan Penyelenggaraan Penyiaran LembagaPenyiaran Komunitas



Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan SanksiAdministratif Penyelenggaraan Penyiaran



Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran BerlanggananMelalui Satelit, Kabel, Dan Terestrial



Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara DiLingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika



Tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada PitaFrekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak SelulerIMT-2000



Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Modem BroadbandOver Power Line Untuk Keperluan Pelanggan



Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak DariKontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation





/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi DanInformatika Nomor 36/PER/M.Kominfo/10/2008 Tentang Penetapan BadanRegulasi Telekomunikasi Indonesia

Biro Umum 18 Februari 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Sertifikasi Radio Dan Elektronika Dan Operator Radio Biro Umum 18 Februari 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang MonitorSpektrum Frekuensi Radio

Biro Umum Tahun 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kerja Pengujian PerangkatTelekomunikasi



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Penerangan Biro Umum Tahun 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional Biro Umum Tahun 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajiandan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Biro Umum 18 Februari 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pendidikan Dan Latihan Ahli Multi Media DiYogyakarta



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Dan PengembanganTeknologi Informasi Dan Komunikasi



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran IndonesiaPusat



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Biro Umum Tahun 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers Biro Umum Tahun 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Internet Teleponi Untuk KeperluanPublik

Biro Umum 2 Mei 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan Dan/AtauPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Yang Mengatur Materi MuatanKhusus Di Bidang Pos dan Telekomunikasi Serta Keputusan Dan/AtauPeraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi

Biro Umum 20 Juni 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa KabelDengan Mobilitas Terbatas

Biro Umum 30 Juni 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan PejabatNegara, Keuangan, dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian diLingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika





/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan SumberDaya Spektrum Frekuensi Radio

Biro Umum Tahujn 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan LayananPita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi

Biro Umum November 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Penyedia Dan Pengelola PembiayaanTelekomunikasi Dan Informatika



Tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (ICTFund)



Tentang Penyelenggaraan penyiaran Televisi Digital Terestrial PenerimaanTetap Tidak Berbayar (Free to Air)

Biro Umum 23 November 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Untuk KeperluanTelevisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 Mhz

Biro Umum 7 Desember 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi danInformatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang PengamananPemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet



Tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Biro Umum Tahun 2011 - √ √ HK.02.01


Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah DiLingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Biro Umum 11 Januari 2012 - √ √ HK.02.01


Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi DanInformatika Di Kabupaten/Kota





/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Biro Umum Januari 2010 - √ √ HK.02.01


Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun2010-201



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan InformatikaNomor : 32/Per/M.Kominfo/10/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan UniversalTelekomunikasi



Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan KementerianKomunikasi Dan Informatika



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Biro Umum Tahun 2010 - √ √ HK.02.01


Tentang Layanan Pos Universal Biro Umum Tahun 2010 - √ √ HK.02.01


Tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media Biro Umum Tahun 2010 - √ √ HK.02.01


Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga KomunikasiSosial



Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :KM 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000(Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan TelekomunikasiNasional



Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di LingkunganKementerian Komunikasi Dan Informatika



Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (InternetProtocol Television/ IPTV)



Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di LingkunganKementerian Komunikasi Dan Informatika



Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi RadioPenyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM(Frequency Modulation



Tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam NegeriBelanja Operasional (Operational Expenditure/OPEX) Pada PenyelenggaraanTelekomunikasi



Tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil KementerianKomunikasi Dan Informatika





/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan InformatikaNomor : 26/Per/M.Kominfo/5/2007 Tentang Pengamanan PemanfaatanJaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika Biro Umum Tahun 2010 - √ √ HK.02.01


Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penyedia Dan Pengelola PembiayaanTelekomunikasi Dan Informatika



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan InformatikaNomor: 48/Per/M.Kominfo/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses InternetPada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan



Tentang Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Layanan InternetKecamatan



Tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange Untuk Layanan InternetPada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan



Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika DiKabupaten/Kota

Biro Umum Desember 2010 - √ √ HK.02.01


Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor : 17/PER/M. Kominfo/10/2005 Tentang Tata Cara Perizinan danKetentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio



Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi danInformatika Nomor : 19/PER/M. Kominfo/10/2005 Tentang PetunjukPelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya HakPenggunaan Spektrum Frekuensi Radio



Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi DanInformatika Nomor: 29/Per/M.Kominfo/07/2009 Tentang Tabel AlokasiSpektrum Frekuensi Radio Indonesia



Tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio (Band Plan) Pada PitaFrekuensi Radio 300 MHz Untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional danStudio – Transmitter Link



Tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin, Dan Sertifikasi Di BidangKomunikasi Dan Informatika

Biro Umum 31 Desember 2010 - √ √ HK.02.01


Tentang Pengalihan Urusan Penagihan Dan/Atau Pemungutan PenerimaanNegara Bukan Pajak Di Bidang Komunikasi Dan Informatika

Biro Umum Desember 2010 - √ √ HK.02.01


Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Nomor :26/Per/M.Kominfo/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan JaringanTelekomunikasi Berbasis Protokol Internet




PENANGGUNGJAWAB

PEMBUATAN /PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium Dan Pengiriman Jasa PesanSingkat (Short Messaging Service/Sms) Ke Banyak Tujuan (Broadcast)



Tentang Tata Kearsipan Dinamis Departemen Komunikasi dan Informatika Biro Umum Tahun 2009 - √ √ HK.02.01


Tentang Klasifikasi Arsip Departemen Komunikasi dan Informatika Biro Umum Tahun 2009 - √ √ HK.02.01


Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita LebarNirkabel (Wireless Broadband)



Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita LebarNirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz



Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita LebarNirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz Dan MigrasiPengguna Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita LebarNirkabel (Wireless Broadband) Dari Pita Frekuensi Radio 3.4 - 3.6 Ghz Ke PitaFrekuensi Radio 3.3 Ghz



Tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi Biro Umum Tahun 2009 - √ √ HK.02.01


Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.76Tahun 2003 Tentang Rencana Induk ( Master Plan) Frekuensi RadioPenyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi SiaranAnalog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF)



Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara diLingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika



Tentang Kliring Trafik Telekomunikasi Biro Umum Tahun 2009 - √ √ HK.02.01


Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Monitor SpektrumFrekuensi Radio



Tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Monitor SpektrumFrekuensi Radio



Tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Tentang Tata Cara Dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran OlehPemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama MenaraTelekomunikasi



Tentang Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional PranataHumas





/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Standar Penyiaran Digital Untuk Penyiaran Radio Pada Pita Very HighFrequency (Vhf) Di Indonesia



Tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal BerbasisPacket Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz UntukKeperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)



Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos DanTelekomunikasi



Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang BerasalDari Penyelenggaraan Penyiaran



Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi danInformatika Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang PetunjukPelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya HakPenggunaan Spektrum Frekuensi Radio



Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita LebarNirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 2 GHz



Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita LebarNirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz



Tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Telekomunikasi dan InformatikaPerdesaan



Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia Biro Umum Tahun 2009 - √ √ HK.02.01


Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (InternetProtocol Television/IPTV) di Indonesia



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor : 36/PER/M. KOMINFO/10/2008 Tentang Penetapan Badan RegulasiTelekomunikasi Indonesia



Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.67 Tahun2003 Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan denganBadan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)



Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio Biro Umum Tahun 2009 - √ √ HK.02.01


Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk Biro Umum Tahun 2009 - √ √ HK.02.01


Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor : 09/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita FrekuensiRadio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)Pada Pita Frekuensi Radio 3,3 GHz dan Migrasi Pengguna Radio eksisting UntukKeperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel ((Wireless Broadband) Dari PitaFrekuensi Radio 3,4 – 3,6 GHz ke Pita Frekuensi Radio 3,3 GHz




PENANGGUNGJAWAB

PEMBUATAN /PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan PengembanganTeknologi Informasi dan Komunikasi



Tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital TerestrialPenerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air)



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor : 29/PER/M. KOMINFO/07/2009 Tentang Tabel Alokasi SpektrumFrekuensi Radio Indonesia



Tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri PadaPenyelenggaraan Telekomunikasi



Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing YangMelakukan Kegiatan Peliputan Di Indonesia



Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan OlehLembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi



Tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia NationalSingle Window Di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan InformatikaNomor: 35/Per/M .Kominfo/11/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BalaiTelekomunikasi Dan Informatika Perdesaan



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor : 27/P/M. KOMINFO/8/2008 Tentang Uji Coba LapanganPenyelenggaraan Siaran Televisi Digital



Tentang Indeks Peluang Usaha Penyiaran Biro Umum Tahun 2009 - √ √ HK.02.01


Tentang Penyediaan jasa Akses Internet Wilayah Pelayanan UniversalTelekomunikasi Internet Kecamatan



Tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran Biro Umum Tahun 2009 - √ √ HK.02.01


Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Di BidangKomunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal



Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran Biro Umum Tahun 2009 - √ √ HK.02.01




/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Perekaman Informasi Untuk Kepentingan Pertahanan Dan KeamananNegara



Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara BersamaTelekomunikasi



Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas Biro Umum Tahun 2008 - √ √ HK.02.01

4Permenkominfo No. 3A Tahun2008

Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM-4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000(Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan TelekomunikasiNasional



Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM-4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000(Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan TelekomunikasiNasional



Tentang Tata Kerja Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan FungsionalPranata Humas



Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan NomorKm.20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi



Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi



Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang DisalurkanMelalui Jaringan Bergerak Selular



Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Telefoni Dasar pada Jaringan TetapSambungan Langsung Jarak Jauh






Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada JaringanBergerak Selular



Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan TetapMobilitas Terbatas



Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan TetapSambungan Internasional



Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang DisalurkanMelalui Jaringan Tetap



Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Jabatan FungsionalPranata Humas




PENANGGUNGJAWAB

PEMBUATAN /PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk ProduksiFilm Iklan Yang Disiarkan Dan Dipertunjukan Di Indonesia



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang PengkajianDan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika



Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik DenganSistem E-Pengadaan Pemerintah Di Lingkungan Departemen Komunikasi DanInformatika



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Komunikasi Dan Informatika Biro Umum Tahun 2008 - √ √ HK.02.01


Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dariKontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/ Universal ServiceObligation


22Permenkominfo No. 26A Tahun 2008

Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional PengendaliFrekuensi Radio


23Permenkominfo No. 26B Tahun 2008

Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat,Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali Dan Pemberhentian DalamDan Dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio


24Permenkominfo No. 26C Tahun 2008

Tentang Tata Kerja Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan FungsionalPengendali Frekuensi Radio


35 Permenkominfo No. 27 Tahun Tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital Biro Umum Tahun 2008 - √ √ HK.02.01

26 Permenkominfo No. 28 Tahun Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Biro Umum Tahun 2008 - √ √ HK.02.01

27 Permenkominfo No. 29 Tahun Tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Biro Umum Tahun 2008 - √ √ HK.02.01


Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Biro Umum Tahun 2008 - √ √ HK.02.01


Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Biro Umum Tahun 2008 - √ √ HK.02.01

30 Permenkominfo No. 32 Tahun Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi Biro Umum Tahun 2008 - √ √ HK.02.01

31 Permenkominfo No. 33 TahunTentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km.31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia


32 Permenkominfo No. 34 TahunTentang Tata Cara Penilaian Dalam Evaluasi Pada Seleksi DokumenPermohonan Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital



Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II DiLingkungan Departemen Komunikasi Dan Informatika



Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Biro Umum Tahun 2008 - √ √ HK.02.01



PENANGGUNGJAWAB

PEMBUATAN /PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

35 Permenkominfo No. 37 TahunTentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan JarakJauh


36 Permenkominfo No. 38 TahunTentang Rencana Kegiatan Strategis Departemen Komunikasi Dan InformatikaTahun 2009 Sebagai Penyempuranaan Rencana Strategis DepartemenKomunikasi Dan Informatika Tahun 2004-2009


37 Permenkominfo No. 39 TahunTentang Daerah Ekonomi Maju Dan Daerah Ekonomi Kurang Maju DalamPenyelenggaraan Penyiaran




PENANGGUNGJAWAB

PEMBUATAN /PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Sewa Jaringan Biro Umum Tahun 2007 - √ √ HK.02.01


Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi /Universal Service Obligation



Tentang Standar Penyiaran Digital Terestrlal Untuk Televlsl Tidak Bergerak DlIndonesia



Tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Penyiaran LembagaPenyiaran Swasta



Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi RadioDan Angka Kreditnya



Tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa TelekomunikasiBiro Umum Tahun 2007 - √ √ HK.02.01


Tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal TelekomunikasI Biro Umum Tahun 2007 - √ √ HK.02.01


Tentang Tata Cara Dan Kriteria Seleksi Pengguna Spektrum Frekuensi RadioUntuk Penyelenggaraan Penyiaran



Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :08/P/M.Kominfo/3/2007 Tentang Tata Cara Perizinan Dan PenyelenggaraanPenyiaran Lembaga Penyiaran Swasta



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pendidikan Dan Latihan Ahli Multi Media DiYogyakarta



Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor86/Kep/M.Kominfo/10/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Penerangan Biro Umum Tahun 2007 - √ √ HK.02.01


Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian PerangkatTelekomunikasi



Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional Biro Umum Tahun 2007 - √ √ HK.02.01


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 08/P/M.Kominfo/3/2007 Tentang Tata Cara Perizinan Dan PenyelenggaraanPenyiaran Lembaga Penyiaran Swasta



Tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri UntukProduk Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran





/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis ProtokolInternet



Tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap SambunganInternasional



Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :27/P/M.Kominfo/6/2007 Tentang Dokumen Seleksi Penyelenggara JaringanTetap Sambungan Internasional



Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran JasaPenyiaran Televisi



Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor11/Per/M.Komlnfo/04/2007 Tentang Penyediaan Kewajiban PelayananUniversal Telekomunikasi



Tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Monitor SpektrumFrekuensi Radio Dan Orbit Satelit



Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional Biro Umum Tahun 2007 - √ √ HK.02.01


Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :Km.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000(Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan TelekomunikasiNasional



Tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :25/Per/M.Kominfo/5/2007 Tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam NegeriUntuk Produk Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran





/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE

1Permenkominfo No. 1Tahun 2006

Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler IMT - 2000



Tentang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 PadaPita Frekuensi Radio 2,1 GHz



Tentang Tata Cara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz UntukPenyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT IMT-2000



Tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Biro Umum Tahun 2006 - √ √ HK.02.01


Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,2 GHz UntukPenyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler



Tentang Interkoneksi Biro Umum Tahun 2006 - √ √ HK.02.01


Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal Dan Tarif Perubahan Jasa TeleponiDasar Melalui Jaringan Tetap



Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi Biro Umum Tahun 2006 - √ √ HK.02.01


Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar JaringanBergerak Selular



Tentang Tata Cara Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Bagi LembagaPenyiaran Swasta Yang Telah Memiliki Izin Stasiun Radio Dari DirektoratJenderal Pos Dan Telekomunikasi Dan/Atau Izin Siaran Nasional Untuk TelevisiDari Departemen Penerangan Dan Bagi Lembaga Penyiaran BerlanggananYang Telah Memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Televisi Berbayar DariDirektorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Dan/Atau Izin PenyelenggaraanSiaran Televisi Berlangganan Dari Departemen Penerangan



Tentang Peringatan Dini Tsunami Atau Bencana Lainnya Melalui LembagaPenyiaran Di Seluruh Indonesia



Tentang Format Penyeuaian Izin Penyelenggaraan Swasta Dan LembagaPenyiaran Berlangganan



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan InformatikaNomor: 19/PER.KOMINF0/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif AtasPenerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Bangunan Spektrum FrekuensiRadio



Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis ProtokolInternet



Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web ResmiPemerintahan Pusat dan Daerah





/PENERBIT

INFORMASI



CETAK REKAM ONLINE


Tentang Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority (CA) Di Indonesia Biro Umum Tahun 2006 - √ √ HK.02.01


Tentang Badan Pengawas Certification Authority Biro Umum Tahun 2006 - √ √ HK.02.01


Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja SementaraTelekomunikasi Dan Informatika Pedesaan



Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Satuan Kerja SementaraTelekomunikasi Dan Informatika Pedesaan



Tentang Organisasi Tata Kerja Balai Telekomunikasi Dan InformatikaPerdesaan



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan InformatikaNomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 Tentang Penyelenggaraan TelekomunikasiMenggunakan Satelit



Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :Km.20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi



Tentang Penetapan Jabatan Wajib Lapor Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan InformatikaNomor : 01/Per/M.Kominfo/1/2006 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Imt-2000


INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN … · Informasi Tentang Kedudukan/ Domisili/Alamat Lengkap, 2. Ruang Lingkup Kegiatan 3. Maksud dan Tujuan 4. Tugas dan Fungsi ... 4

Documents