INFOBPJS · infobpjs media eksternal bpjs kesehatan edisi 46 tahun 2017 kesehatan bpjs kesehatan tinggkatkan kualitas layanan 3 tahun pelaksanaan

INFOBPJSMEDIA EKSTERNAL BPJS KESEHATANEDISI 46 TAHUN 2017 Kesehatan

BPJS KESEHATAN TINGGKATKAN KUALITAS LAYANAN

3 TAHUN PELAKSANAAN

CEOMessage

Ada kisah menarik yang terkait dengan sikap meremehkan. Dalam sekuel Film Spiderman Pertama, ada potongan cerita ketika sang tokoh (Peter Parker) merasa diremehkan setelah memenangkan pertandingan tinju gaya bebas, yaitu ia ternyata dibayar tidak sesuai dengan perjanjian. Film itu kemudian berlanjut dengan adegan perampokan uang hasil pertunjukan di depan mata Parker. Karena merasa dilecehkan oleh penyelenggara lomba maka Parker tidak bereaksi apapun ketika melihat kejahatan di depan matanya sekalipun dia punya kekuatan super untuk menjatuhkan sang perampok.

Parker pun merasa puas ketika melihat kemalangan yang dialami orang yang memperlakukan dirinya tidak adil tadi. Dengan tanpa merasa bersalah dia berlalu darinya dengan tersenyum puas. Diluar dugaannya, sang perampok yang dibiarkan lari keluar itu, ternyata menembak seorang kakek yang tak lain adalah kakek Parker sendiri. Maka datanglah penyesalan yang selalu datang terlambat. Andai saja Parker tidak bereaksi negatif atas pelecehan dan ketidakadilan yang dilakukan kepadanya, dan andai saja dia tetap berlaku benar dengan tidak membiarkan kejahatan di depan mata, kemungkinan kakeknya tidak akan terbunuh oleh si perampok tadi. Tapi lagi-lagi nasi sudah menjadi bubur, tiada arti penyesalan. Hanya kenyataan pahit yang harus diterima dengan rasa yang teramat sakit.

Dari kisah Parker tadi, kira-kira demikianlah dampaknya jika kita meremehkan orang lain. Ia akan membiarkan saja sesuatu yang seharusnya bisa dicegah sebagai motif pembalasan. Setiap aksi pasti akan memicu reaksi. Oleh karenanya dalam teori appreciative inquiry diajarkan untuk menerapkan pola-pola treatment positif sehingga kita mendapatkan reaksi positif. Hal ini sejalan dengan pendapat Abineno J.I, manusia adalah "tubuh yang berjiwa" dan bukan "jiwa abadi yang berada atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana".

Ini artinya manusia sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan nilai-nilai dalam dirinya untuk kemudian diwujudkan dalam tindakan-tindakan. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan berkaitan dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Jika lingkungannya baik, ia akan berlaku baik dan jika sebaliknya, manusia dapat berlaku tercela.

Namun dalam kenyataannya, fenomena saat ini menunjukan bahwa sepertinya sudah sangat lumrah untuk meninggikan derajat diri sendiri sering kali seseorang merendahkan orang lain. Tak pandang lagi apakah orang yang direndahkan itu setara, seumur, sepangkat atau sederajat. Dan bahkan justru yang lebih ironis para tokoh agama, petinggi negara dan pemangku adat dan budaya pun dengan semena-mena bisa dilecehkan atas nama kepentingan sesaat yang fana.

Membicarakan fenomena saja sudah pasti bukan solusi. Saatnya kembali kepada diri sendiri. Meski ucapan baik tak selalu ditanggapi dengan baik, percaya saja bahwa tindakan itu akan menjadi stimulus yang positif untuk diri kita dalam menjemput kehidupan yang lebih lunak dan bersahabat. Menghadapi dunia yang semakin kejam ini, sudah pasti kita tidak bisa mengatur seseorang untuk mengatur sikapnya. Itu adalah hak mereka. Tetapi semakin sedikit kita menanggapi seseorang yang bereaksi negatif, maka akan semakin damai hidup ini. So,untuk menangkal sikap negatif cukup katakan, “You can do anything to me, but I will only do the right thing… for me.”

Dalam peribahasa jawa ada satu istilah yang sedikit bernada

satire yaitu “timun wungkuk jaga imbuh”. Artinya timun yang

kecil dan bentuknya bengkok (bungkik) biasanya hanya dipakai jika ada kekurangan atau sebagai

cadangan. Jika timun yang disebut seperti itu, tentu timunnya tidak

bereaksi. Namun jika manusia yang disapa demikian tentu

ceritanya jadi berbeda. Siapa yang suka dikatakan sebagai wungkuk

atau bengkok/bungkik atau apa pun istilahnya? Manusia mana

yang sukarela diremehkan. Tentu tidak ada.

I WILL ONLY DO THE RIGHT THING FOR ME

Direktur Utama Fachmi Idris

INFO BPJS KESEHATAN EDISI 46 TAHUN 2017


BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN :Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp.

(021) 4246063, Fax. (021) 4212940

PENGARAH

Fachmi Idris

PENANGGUNG JAWABBayu Wahyudi

PIMPINAN UMUM

Budi Mohamad Arief

PIMPINAN REDAKSI

Irfan Humaidi

SEKRETARIS

Rini Rahmitasari

SEKRETARIAT Ni Kadek M.Devi Eko Yulianto

Paramita Suciani

REDAKTURElsa NoveliaAri Dwi AryaniUpik HandayaniBudi SetiawanDwi SuriniTati Haryati DenawatiAngga FirdauzieJuliana RamdhaniDiah Ismawardani PuspitaRanggi Larrisa Izzati

Darusman Tohir

DISTRIBUSI & PERCETAKAN Erry Endri Anton Tri WibowoAkhmad TasyrifanArsyadDidik DarmadiRamadhona A. Lakoni

Salam Redaksi

Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan,

Mengawali penerbitan di tahun 2017, berbagai masukan serta kritikan yang membangun kami terima dan beberapa hal kami ejawantahkan di tahun ke-4 Program JKN-KIS diimplementasikan. Kami sadar, media ini harus terus berkembang serta menampilkan peforma yang sebaik-baiknya, menghadirkan berbagai informasi yang berkualitas, sehingga dapat terus mengiring Program JKN-KIS yang telah diamanatkan ke BPJS Kesehatan. Dengan format baru, konsistensi ini kami harapkan dapat memuaskan para pembaca, semakin mudah dalam penyimpanan, sehingga informasi yang ada dalam media ini dapat membantu memberikan pemahaman serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan.

Memasuki tahun ke-4, BPJS Kesehatan menjadi semakin besar, mengapa, karena di usia yang bisa dibilang masih muda jumlah peserta bisa dikatakan terbesar di dunia, dengan pemanfaatanpun samakin besar dari tahun ke tahun. Tak tertutup berbagai tantangan pun akan semakin kompleks dan terus berdinamika seiring menuju kesempurnaan program. Seperti apa jajaran manajemen akan mengelaborasi tantangan dan strategi di tahun 2017 menuju Cakupan Semesta, kesemuanya akan kami hadirkan di edisi ini.

Seiring dengan penerbitan Media Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Rubrik-rubrik baru yang kami hadirkan diharapkan dapat menambah tujuan dari penerbitan Media ini, melalui informasi yang berkualitas,baik, akurat dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder. Selamat beraktivitas. Redaksi

Mengawal Program JKN-KIS yang Berkualitas

Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2017 Harus Lebih Optimal Guna mencapai target yang ditentukan dalam penyelenggaraan program JKN-KIS.

BINCANG

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan hampir 3 tahun ini secara umum telah berjalan dengan baik.

10Kilas & Peristiwa - Integrasi Jamkesda ke Dalam JKN-KIS: Gotong Royong dalam Bingkai NKRI

5

14Pelanggan - Sudah Coba Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile? Banyak Kegunaannya Loh..

Testimoni - Bebas Biaya Pasang Ring dengan Kartu JKN-KIS 16Inspirasi - “ Ayah ASI” Komunitas Para Ayah Peduli ASI Eksklusif 17Sehat & Gaya Hidup -Sebagian Besar Penyakit Tak Butuh Antibiotik 18

19Recharge - Ini Loh.. Manfaat Naik Transportasi Umum

20Persepsi - Naik Kelas Tak Lagi Buat Dompet Jebol

DAFTAR ISI

Benefit - Mau Naik Kelas Rawat Inap VIP? Cukup Bayar Tambahan 75 Persen 12

Fokus - 3 Tahun Pelaksanaan, BPJS Kesehatan Berupaya Tingkatkan Kualitas 6



JAKARTA09 Januari 2017

KILAS & PERISTIWA 5KILAS & PERISTIWA

Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) sangatlah strategis. Bentuk dukungan tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS.

“Sebanyak 433 Pemda telah menunjukkan komitmennya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Dukungan pemda ini meliputi penganggaran APBD, kepesertaan, Peraturan Daerah (Perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. UU 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter,” terangnya Direktur Hukum, Komunikasi dan HAL BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi dalam Konferensi Pers (09/01).

Selain itu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan program strategis nasional. Bahwa dalam hal dipandang dana dalam APBD tidak mencukupi untuk mendaftarkan penduduk daerah tersebut sebagai Peserta dalam program jaminan kesehatan, maka pemerintah daerah dapat (1) Menyesuaikan jumlah kepesertaan yang didaftarkan dalam program jaminan kesehatan; (2) Melakukan penyesuaian anggaran: (3) Melakukan validasi dan penyesuaian jumlah kepesertaan yang diusulkan untuk didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN).

Integrasi Jamkesda ke Dalam JKN-KIS: Gotong Royong dalam Bingkai NKRI

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola risiko penyakit-penyakit kronis tersebut sejak dini, BPJS Kesehatan pun meluncurkan layanan mobile skrining. “Skrining Riwayat Kesehatan merupakan penambahan fitur di aplikasi BPJS Kesehatan Mobile. Jika sebelumnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hanya dapat melakukan skrining riwayat kesehatan secara manual di Kantor Cabang BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, maka sekarang mereka bisa melihat potensi risiko kesehatannya cukup dengan melakukan skrining riwayat kesehatan melalui fitur skrining riwayat kesehatan pada aplikasi BPJS Kesehatan Mobile yang bisa diakses di handphone,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Peserta dapat mengunduh aplikasi BPJS Kesehatan Mobile di Google Play Store, kemudian melakukan registrasi dengan mengisi data diri yang dibutuhkan. Setelah terdaftar dan meng-klik tombol log in, peserta dapat memilih menu Skrining Riwayat Kesehatan.

Kini Hadir Fitur Mobile Screening pada Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile

JAKARTA01 Februari 2017


FOKUSUtama6

Sebagai badan hukum publik yang mendapatkan amanat melaksanakan program JKN-KIS, kinerja BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2016 juga dinilai

semakin positif. Di usianya yang masih muda, program ini telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari setengah penduduk Indonesia, dari yang di kota hingga yang ada di pelosok negeri.

Program ini juga telah membuat Indonesia menjadi fokus perhatian dunia. Karena dari sisi besaran penduduk yang dilindungi oleh program JKN-KIS merupakan salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Sampai dengan 10 Februari 2017 tercatat jumlah penduduk yang telah mengikuti program JKN-KIS hampir mencapai 70% atau sekitar 174.324.644 jiwa. Sejak diberlakukan 1 Januari 2014, manfaat program ini juga dirasakan banyak orang.

3 Tahun Pelaksanaan, BPJS Kesehatan Berupaya Tingkatkan Kualitas

Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memberikan apresiasi tinggi kepada BPJS Kesehatan atas hasil kinerjanya selama tiga tahun ini. Apresiasi yang tinggi juga datang dari Kementerian PPN/Bappenas dan DPR RI.

Sebagai salah satu program prioritas Pemerintahan Jokowi-JK yang tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu meningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, program JKN-KIS diharapkan mampu meretas jalan perubahan demi Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Puan Maharani mengatakan, program JKN-KIS merupakan program prioritas dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Peran dan kinerja BPJS Kesehatan dalam mengelola kepesertaan, iuran, dan manfaat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, khususnya dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan dan jaminan kesehatan.

“Salah satu tujuan dari kita merdeka seperti yang diamanatkan oleh konstitusi adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Di sinilah peran penting dari BPJS Kesehatan yang mengelola Program JKN-KIS

Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah terlaksana selama 3 tahun. Ada begitu banyak harapan, pujian, dan juga kritikan yang mengiringi perjalanan program yang memiliki tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini.



Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani

FOKUS 7

3 Tahun Pelaksanaan, BPJS Kesehatan Berupaya Tingkatkan Kualitas

guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui suatu jaminan kesehatan. Dan perlu kita akui bersama, kehadiran BPJS Kesehatan yang telah memulai aktivitas operasional sejak 3 tahun yang lalu, nyatanya telah memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu terhadap status kesehatan masyarakat, proteksi finansial, dan pertumbuhan ekonomi sektor kesehatan pun meningkat,” kata Menko PMK Puan Maharani saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional BPJS Kesehatan di Palembang pada 25 Januari 2017 lalu.

Mengingat keberadaan program JKN-KIS begitu dibutuhkan banyak orang, Puan Maharani berharap kesinambungan program ini harus dapat tetap terjaga. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sistematis dan menyeluruh untuk mempertahankannya.

Selain melalui penguatan regulasi, kesinambungan program JKN-KIS juga membutuhkan partisipasi dan peran serta seluruh para pemangku kepentingan termasuk peran pemerintah daerah. Pemda wajib mendukung program strategis pemerintah ini melalui komitmen anggaran maupun pengintegrasian program Jamkesda ke dalam program JKN-KIS dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Upaya-upaya terhadap peningkatan kendali mutu dan kendali biaya juga harus dilakukan untuk menjaga kualitas layanan kesehatan bagi peserta dengan langkah-langkah, seperti mendorong gerakan masyarakat hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif. Optimalisasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama harus dilakukan untuk menekan tingginya angka rujukan ke rumah sakit yang menyebabkan biaya pengobatan sangat mahal. Penerapan sistem rujukan berjenjang memberi dampak positif dimana kasus di Rumah Sakit (RS) tipe A bergeser ke RS tipe di bawahnya. Kasus yang bisa ditangani di RS tipe B,C dan D tidak harus dilayani di RS Tipe A.

Puan Maharani juga mengingatkan BPJS Kesehatan masih mengalami defisit karena terjadi mismatch antara pendapatan dan pengeluaran untuk klaim layanan. Karenanya ia berharap BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan, dan pihak terkait lainnya dapat menghasilkan terobosan dan solusi.

Untuk membangun kapabilitas keuangan BPJS Kesehatan agar memiliki kemampuan yang berkesinambungan dalam membiayai manfaat dan operasional JKN, perlu dilakukan perhitungan yang cermat terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi mismatch penerimaan dan pengeluaran BPJS Kesehatan.

Perhitungan yang cermat tersebut, menurut Puan, mencakup beberapa hal, seperti cakupan kepesertaan yang optimal, efektivitas manfaat yang memberi kepuasan peserta, pencegahan error, fraud and corruption (EFC), tingkat kolektivitas iuran, tingkat morbiditas (angka kesakitan), optimalisasi koordinasi manfaat atau Coordination of Benefit(CoB), tarif pelayanan kesehatan, iuran, dan lain-lain.

Puan juga minta BPJS Kesehatan untuk meningkatkan upaya kendali mutu dan kendali biaya yang difokuskan pada beberapa hal, yaitu meningkatkan kepesertaan potensial dari BPJS Kesehatan, dan perbaikan tingkat kolektibilitas premi dari peserta.

Di sisi lain Bappenas menilai BPJS Kesehatan telah melakukan kemajuan besar dengan bekerja keras meningkatkan cakupan kepesertaan secara signifikan setiap tahunnya. Dari 121,7 juta jiwa atau hanya sekitar 49% dari total penduduk pada awal program ini dilaksanakan, kini mencapai hampir 70%.

Catatan Penting

Adapun beberapa evaluasi dari Bappenas yang kiranya menjadi catatan penting bagi BPJS Kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas program ini di tahun 2017 maupun tahun-tahun mendatang. Beberapa catatan tersebut, antara lain menggenjot kepesertaan non-PBI di 2017 hingga akhir 2018 agar target Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) tercapai.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, mengatakan, sasaran RPJM 2015-2019 menargetkan jumlah peserta JKN-KIS terus meningkat secara bertahap. Hingga awal 2019 ditargetkan 95% penduduk Indonesia sudah terkaver di program JKN-KIS.



8 FOKUS

Di 2016 sendiri, jumlah peserta ditargetkan mencapai 66,8% dari total penduduk. Tetapi hingga akhir tahun capaiannya hanya selisih sedikit, 66,7%. Proporsi peserta yang terdaftar pun mayoritas atau sekitar 50% masih dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu penduduk kurang mampu yang preminya dibayarkan oleh negara. Sedangkan peserta non PBI, seperti Pekerja Penerima Upah (PPU) atau karyawan dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri jumlahnya masih terbatas.

Dikarenakan jumlah peserta PBI dipastikan tidak akan bertambah signifikan, maka kepesertaan non-PBI di 2017 hingga akhir 2018 harus digenjot agar target UHC di 2019 bisa tercapai. Peran BPJS Kesehatan sangat menentukan untuk memenuhi 30% lebih penduduk yang belum terkaver selama sisa waktu tiga tahun ke depan.

“Tantangan kita tahun ini dan ke depan adalah bagaimana memperbanyak non-PBI. BPJS Kesehatan perlu kerja keras. Sedangkan untuk PBI tergantung bagaimana komitmen anggaran pemerintah,” kata Pungkas.

Cakupan kepesertaan ini memang sulit karena banyak faktor. Masih ada adverse selection, di mana kebanyakan orang mendaftar setelah sakit karena mereka belum sepenuhnya memahami pentingnya asuransi kesehatan kendati program ini sudah berjalan empat tahun. Banyak masyarakat belum percaya dengan asuransi kesehatan modern. Ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi BPJS Kesehatan untuk tidak berhenti melakukan sosialisasi tentang manfaat JKN kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bappenas juga mencatat masih ada permasalahan pada kepesertaan PBI. Perluasan jumlah peserta PBI belum mencapai target 2016. Sejak awal ditargetkan jumlah PBI terus meningkat dari 88 juta orang (2014) naik menjadi 99 juta (2015) dan 103 juta jiwa di 2016. Kenyataannya yang terkaver baru sekitar 91,4 juta jiwa.

Menurut Pungkas, pemerintah punya komitmen untuk menambah jumlah penduduk miskin dan hampir miskin

yang ditanggung oleh negara, tetapi koordinasi antara kementerian/lembaga belum maksimal. Akibatnya, data dan pembiayaannya belum terintegrasi dengan baik.

“Bappenas targetkan sejak awal peserta PBI 94,4 juta dan naik menjadi 103,3 juta, tapi yang benar-benar punya kartu baru 91,4 juta. Masalah utamanya di data yang terlalu rumit. Ini tanggung jawab bersama,” kata Pungkas.

Kabar baiknya, posisi out of pocket di Indonesia menurun. Proporsi orang yang tadinya membayar dari kantong

sendiri untuk mendapatkan layanan kesehatan otomatis berkurang dengan adanya JKN-KIS. Ini karena peluang akses dan jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan saat dibutuhkan terbuka lebar.

Namun, standar pelayanan di setiap fasilitas kesehatan masih perlu perhatian serius. Menurut Pungkas, banyak rumah sakit dan puskesmas yang mencapai akreditasi, tetapi kualitasnya masih bermasalah. Paket benefit yang ditawarkan program JKN-KIS cukup banyak, tetapi fasilitas kesehatan belum mendukung optimal. Misalnya untuk tes glukosa, banyak pasien membutuhkannya tetapi hanya sedikit FKTP yang menyediakannya.

Akses masyarakat terhadap faskes khususnya FKTP, seperti puskesmas, memang makin meningkat namun kualitasnya masih bermasalah. Penelitian menunjukkan kualitas layanan dari faskes tingkat pertama masih rendah bila dibandingkan di rumah sakit baik dari jumlah dokter, kualitas diagnosa, maupun kualitas pengobatan.

“Memang dari sisi kualitas layanan kita masih hadapi masalah cukup besar. Perlu ada pemerataan,” kata Pungkas.

Demikian pula jumlah faskes yang belum sebanding dengan pertumbuhan peserta. Misalnya jumlah tempat tidur, rasio WHO adalah 25 untuk 1000 pasien tetapi di Indonesia rata-rata 12 per 1000.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja BPJS Kesehatan. Menurut Dede, di saat negara kekurangan dana untuk membiayai program-program pemerintah, BPJS Kesehatan justru sanggup bertahan dengan jumlah peserta semakin membesar.

Menurut dia, BPJS Kesehatan juga bisa dikatakan sebagai penyelamat fiskal, karena mampu memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional mencapai Rp152,2 triliun pada tahun 2016 serta menciptakan lapangan kerja untuk 1,45 juta orang.




FOKUS 9

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf

“Capaian kepesertaannya merupakan prestasi yang luar biasa. Program JKN-KIS merupakan program terbaik yang saat ini dimiliki oleh negara Indonesia. Komisi IX akan mendukung dan melindungi BPJS Kesehatan untuk dapat melaksanakan amanat Undang-Undang,” kata Dede.

Dengan 13 Kepala Divisi Regional (Kadivre) dan 127 kantor cabang di seluruh Indonesia, BPJS semakin berpeluang untuk mengkaver seluruh warga Indonesia meskipun harus bersaing dengan asuransi-asuransi swasta. Sekitar 80 persen pendapatan rumah sakit berasal dari peserta BPJS, maka mestinya rumah sakit lebih memperjuangkan hak pasien peserta BPJS, bukan menganaktirikannya seperti kasus-kasus selama ini.

Fokus Utama

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan pelaksanaan program JKN-KIS telah dilewati dengan pencapaian kinerja yang terus membaik. Ini tentunya menjadi modal yang sangat penting dalam menuju Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Fachmi berharap program JKN-KIS terus menghasilkan kinerja yang semakin positif dan diharapkan makin baik ke depannya.

Di tahun 2016, berbagai pencapaian telah didapatkan di antaranya rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk dua target akhir yang tercapai, yaitu terdistribusi kartu JKN-KIS sebanyak 100%, tercapainya jumlah faskes yang bekerjasama sebanyak 88% dari taget yang diberikan pemerintah 70%. BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan kurang lebih 26.337 faskes primer dan lebih dari 2.000 faskes tingkat lanjutan yang tersebar diseluruh Indonesia.

Masuk tahun ke-4 tahun, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjadikan program JKN-KIS lebih berkualitas. Untuk meningkatkan kinerja ke depan, ada 3 fokus utama yang akan digenjot BPJS Kesehatan di 2017 ini.

Pertama, keberlangsungan finansial untuk menjamin kelanjutan program JKN-KIS menuju cakupan semesta. Caranya, dengan meningkatkan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, dan meningkatkan kolektibilitas iuran peserta dari seluruh segmen.

“Kami juga akan meningkatkan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, penegakan hukum bagi faskes, peserta JKN-KIS dan badan usaha yang melanggar,” kata Fachmi.

BPJS Kesehatan juta melakukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.

Kedua, BPJS Kesehatan fokus pada kepuasan peserta. Ini dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, dan implementasi Coordination of Benefit (COB) bagi peserta pekerja penerima upah atau karyawan. Perluasan dan peningkatan kualitas faskes serta kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta juga menjadi perhatian BPJS Kesehatan.

Fokus ketiga, untuk menuju UHC, BPJS Kesehatan melakukan percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan.

Juga meningkatkan peran aktif Kader JKN-KIS melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang memiliki struktur nasional daerah berbasis masyarakat dengan pola kerjasama dan pertanggungjawaban yang jelas.

Memang tidak mudah untuk menjalankan target-target ini. Namun BPJS Kesehatan optimistis, dengan dukungan dari para stakeholder terkait dan kerja keras dari seluruh Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, pencapaian target kelembagaan ini akan berhasil diraih.



Bincangtokoh10

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan hampir 4 tahun ini secara umum telah berjalan dengan baik. Walau begitu masih banyak hal

yang perlu disempurnakan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap peserta dan menjaga agar program ini bisa berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan JKN-KIS, BPJS Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan dari semua pihak agar program yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS itu bisa terus berjalan. Salah satu lembaga yang penting untuk mengawal pelaksanaan JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan yakni Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Lembaga yang beranggotakan 15 orang, terdiri dari berbagai perwakilan pemangku kepentingan seperti pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat buruh, tokoh dan ahli itu berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

DJSN juga bertugas antara lain mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah. Kemudian, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

Sejak 2014 sampai saat ini, DJSN memantau pelaksanaan JKN-KIS. Salah satu isu utama yang paling disorot mengenai jumlah kepesertaan. Menjelang cakupan kesehatan semesta atau universal health

coverage (UHC) 2019, kepesertaan BPJS Kesehatan meliputi seluruh penduduk Indonesia. Ketua DJSN, Sigit Priohutomo, mengatakan pada 2019 nanti sistem yang ada harus mendukung UHC sehingga bayi yang baru lahir pun otomatis jadi peserta JKN-KIS.

Mengingat pentingnya peran DJSN terhadap pelaksanaan JKN-KIS, Redaksi Media Info BPJS Kesehatan berkesempatan melakukan wawancara dengan Ketua DJSN, Sigit Priohutomo. Berikut ini kutipannya.

Bagaimana DJSN melihat pelaksanaan JKN-KIS periode 2014-2016?

Pada awal BPJS Kesehatan menyelenggarakan JKN-KIS, target kepesertaan sebanyak 133 juta orang (2014), meningkat 156,7 juta (2015) dan 171 juta (2016). Semua target itu tercapai. Pemerintah juga telah meningkatkan jumlah peserta PBI dari 86 juta orang (2014), menjadi 87 juta orang (2015) dan 91 juta orang (2016). Namun peningkatan di segmen kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) selama ini dirasa belum signifikan.

Ada tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan jumlah kepesertaan di segmen PPU, misalnya pemberi kerja hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, begitu juga upah yang dilaporkan, masih ada yang tidak sesuai. Kondisi ini menghambat terlaksananya prinsip gotong royong dalam program JKN-KIS karena mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan usaha (BU) wajib mendaftarkan seluruh pekerja beserta keluarganya menjadi peserta JKN-KIS.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Sigit Priohutomo:

Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2017 Harus Lebih Optimal




BINCANG 11

Semakin banyak jumlah peserta JKN-KIS, prinsip gotong royong akan berjalan lancar. Dengan begitu peserta yang sehat bisa membantu peserta yang sakit melalui iuran yang dibayar rutin setiap bulan. Ke depan, BPJS Kesehatan harus tegas dalam menegakkan aturan, sehingga semua badan usaha mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS. Kami mengusulkan agar dilakukan sinkronisasi data. Sehingga dapat diketahui apakah data yang disampaikan badan usaha itu sesuai dengan data ditjen pajak. Lewat cara itu BPJS Kesehatan bisa meneliti apakah upah dan jumlah pekerja yang dilaporkan sesuai atau tidak dengan kondisi sebenarnya.

Kami juga menyayangkan masih ada pemerintah daerah yang belum mengalihkan Jamkesda ke JKN-KIS. Padahal, sejak bergulirnya JKN-KIS, pemerintah daerah tidak lagi menyelenggarakan sendiri jaminan kesehatan di daerahnya dan mengintegrasikan PBI yang dikelolanya kepada BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah juga berperan penting mendorong warganya menjadi peserta JKN-KIS kategori PBPU.

BPJS Kesehatan menargetkan tahun 2017 jumlah kepesertaan meningkat menjadi 201 juta orang, apa pandangan DJSN terhadap target tersebut?

Itu merupakan jembatan untuk mencapai target di akhir tahun 2018 menjelang UHC yakni 257 juta peserta. BPJS Kesehatan jangan menjadikan target itu sebagai beban tapi situasi yang diharapkan terjadi. Jika target itu tercapai, kinerja BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan JKN-KIS semakin optimal. Bertambahnya jumlah peserta akan mendorong meningkatnya pemasukan BPJS Kesehatan dari iuran peserta. Tapi, itu juga harus dibarengi upaya menjaga rasio klaim yang saat ini masih besar, sekitar 101 persen.

Meningkatnya jumlah peserta JKN-KIS bisa dilihat dari banyaknya kunjungan RS yang sebagian besar merupakan peserta JKN-KIS. Itu berarti sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat JKN-KIS. Masyarakat yang merasakan manfaat itu bukan saja dari kalangan ekonomi rendah tapi juga tinggi. Intinya, BPJS Kesehatan harus mengoptimalkan kinerjanya untuk mendongkrak jumlah kepesertaan agar naik signifikan.

BPJS Kesehatan sering disebut mengalami mismatch atau defisit, tapi menurut kami yang terjadi adalah belum tercukupinya pembiayaan atau unfunded. Persoalan itu bisa diatasi jika BPJS Kesehatan bisa mengelola JKN-KIS secara optimal, misalnya mencapai kepesertaan sesuai target yang ditetapkan. Tercatat pendapatan BPJS Kesehatan yang berasal dari iuran pada tahun 2014 jumlahnya sekitar Rp40 triliun, naik menjadi Rp52 triliun (2015) dan Rp67 triliun (2016). Bahkan khusus untuk PBI, tahun 2017 pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp25,5 triliun.

Bagaimana DJSN melihat tingkat kolektabilitas iuran? Target BPJS Kesehatan 2017 meningkatkan kolektabiltas iuran menjadi 96,78 persen.

Target itu merupakan tingkat kolektabilitas untuk semua segmen peserta yakni PBI, PPU, PBPU dan bukan pekerja (BP). Khusus untuk segemen PBI, tingkat kolektabilitas iuran sudah mencapai 100 persen. Sedangkan segmen PBPU tingkat kolektabilitasnya paling rendah.

Ke depan BPJS Kesehatan harus fokus meningkatkan tingkat kolektabilitas terutama segmen PBPU dan BP. Selain itu terus melakukan upaya menagih pemerintah daerah yang masih menunggak iuran untuk PBI (Jamkesda).

Apa dukungan yang akan diberikan DJSN untuk pelaksanaan JKN-KIS tahun ini?

Sebagaimana UU SJSN, kami bertugas merumuskan kebijakan dan melakukan pengawasan (sebagai pengawas eksternal). Kami sudah menerbitkan Buku Putih yang isinya arah kebijakan yang bisa dijadikan pedoman BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan JKN-KIS.

Selain itu kami juga mendukung perbaikan regulasi yang menyangkut JKN-KIS mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. Tak ketinggalan DJSN juga memberi rekomendasi kepada Presiden RI mengenai penyelenggaraan JKN-KIS.

Apa harapan DJSN terhadap BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan JKN-KIS?

BPJS Kesehatan diharapkan fokus dan bekerja optimal untuk mencapai target seperti yang tertuang dalam RPJMN dan roadmap yang telah disepakati bersama. Kemudian, terus melakukan koordinasi yang harmonis dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Sigit Priohutomo



Benefit12

Pemerintah berupaya serius memperbaiki pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Perbaikan itu tentunya dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap peserta. Keseriusan itu dapat dilihat dari berbagai peraturan yang diterbitkan pemerintah di antaranya menyangkut standar tarif pelayanan kesehatan dalam program JKN-KIS. Sejak bergulirnya JKN-KIS di tahun 2014, regulasi yang digunakan sebagai acuan untuk standar tarif yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Kemudian, peraturan itu direvisi melalui Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

Perbaikan regulasi terus dilakukan pemerintah. Pada 26 Oktober 2016 pemerintah memberlakukan Permenkes No.52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Peraturan itu merupakan revisi Permenkes No.59 Tahun 2014.

Ada sejumlah ketentuan baru yang diatur lewat Permenkes No.52 Tahun 2016, beberapa di antaranya menyangkut pembayaran selisih oleh peserta akibat peningkatan kelas perawatan. Bagi peserta yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif, membayar tambahan biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp250.000 untuk setiap episode rawat jalan kepada Rumah Sakit. Misalnya, Ibu A mendapatkan pelayanan poli eksekutif, maka ia membayar biaya tambahan sebesar paling banyak Rp. 250.000. Besaran biaya tambahan ditetapkan oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit tetapi tidak melebihi dari Rp. 250.000.Begitu juga dengan peserta yang ingin mendapat kelas pelayanan rawat inap lebih tinggi daripada haknya, harus membayar selisih.

Pemerintah memperbaiki kebijakan itu dengan menerbitkan Permenkes No.64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkes No.52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Peraturan itu mengatur lebih rinci kebijakan terkait pembayaran selisih oleh peserta akibat peningkatan kelas perawatan.

Permenkes No.64 Tahun 2016 mengatur bagi peserta yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi harus membayar tambahan biaya berdasarkan selisih tarif kamar rawat inap.

Pemerintah merevisi Permenkes No.64 Tahun 2016, pada 17 Januari 2017 Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek, menetapkan Permenkes No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes No.52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Permenkes No.4 Tahun 2017 menjelaskan peserta yang ingin kelas rawat inap lebih tinggi dari haknya harus membayar selisih untuk setiap episode rawat inap. Ketentuannya, untuk kenaikan dari kelas 3 ke kelas 2, kelas 3 ke kelas 1 dan kelas 2 ke kelas 1 harus membayar selisih biaya antara tarif INA-CBGs pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilihnya dengan tarif INA-CBGs pada kelas rawat inap sesuai hak peserta.

Bagi peserta yang menginginkan naik kelas rawat inap VIP dengan fasilitas satu tingkat di atas kelas 1, biaya tambahan yang dikenakan mengacu beberapa ketentuan. Pertama, untuk naik dari kelas 1 ke VIP, pembayaran

BEGINI ATURANNYA JIKA PESERTA JKN-KISINGIN NAIK KELAS



BENEFIT 13

biaya tambahan paling banyak 75 persen dari tarif INA-CBGs kelas 1. Kedua, untuk naik dari kelas 2 ke VIP, biaya tambahan yang dibayar peserta yakni selisih tarif INA-CBGs kelas 1 dengan tarif INA-CBGs kelas 2 ditambah biaya dari kelas 1 ke kelas VIP paling banyak sebesar 75 persen dari tarif INA-CBGs kelas 1.

Misalnya Ibu B menderita penyakit X. Ibu B adalah peserta dengan hak kelas Rawat 2 yang menginginkan dirawat di Ruang VIP. Tarif INA-CBGs kelas rawat 2 penyakit X adalah Rp3 Juta, tarif INA-CBGs kelas rawat 2 penyakit X adalah Rp4 Juta. Biaya tambahan yang harus dibayar oleh Ibu B adalah Rp1 juta yang merupakan selisih tarif INA-CBGs kelas 1 dengan kelas 2 dan maksimal Rp3 Juta. Total biaya yang harus dibayar oleh Ibu B karena kenaikan kelas rawat adalah sebesar maksimal Rp4 Juta.

Ketiga, untuk naik dari kelas 3 ke VIP peserta dikenakan biaya tambahan yang besarannya merupakan selisih tarif INA-CBGs kelas 1 dengan tarif INA-CBGs kelas 3 ditambah biaya dari kelas 1 ke VIP paling banyak sebesar 75 persen dari tarif INA-CBGs kelas 1.

Jika peserta ingin naik kelas di atas VIP, harus membayar selisih biaya antara tarif rumah sakit pada kelas yang dipilih dengan tarif INA-CBGs pada kelas yang menjadi haknya. Pembayaran selisih atau biaya tambahan itu dapat dilakukan oleh peserta, pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan.

Permenkes No.4 Tahun 2017 itu mengamanatkan kepada Direktur atau Kepala rumah sakit, Kepala Daerah atau pemilik rumah sakit untuk membuat ketentuan mengenai biaya tambahan tersebut. Rumah sakit wajib menginformasikan ketentuan selisih atau biaya tambahan itu kepada peserta sebelum peserta menerima pelayanan di atas kelas yang menjadi haknya.

Ketentuan mengenai selisih biaya sebagaimana diatur dalam Permenkes No.4 Tahun 2017 ini berlaku bagi peserta yang dirawat inap mulai 1 Februari 2017.

Namun, diingatkan bagi peserta JKN-KIS dianjurkan mengambil kelas perawatan sesuai haknya untuk menghindari biaya tambahan.

Perlu dicatat, mengacu Peraturan Presiden No.28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, kenaikan kelas perawatan itu tidak berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) baik yang didaftarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.


PELANGGAN14

Ada bermacam fitur yang bisa dimanfaatkan peserta JKN-KIS seperti cek status kepesertaan, melihat tagihan iuran, lokasi faskes dan skrining riwayat kesehatan.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi semakin pesat, diantaranya penggunaan perangkat telepon pintar yang saat ini sudah dimiliki sebagian masyarakat. Jumlah pengguna telepon pintar di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta orang. Melihat semakin banyak masyarakat yang menggunakan perangkat tersebut, BPJS Kesehatan pun tak ketinggalan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap peserta, lembaga yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 2014 itu telah meluncurkan aplikasi BPJS Kesehatan mobile yang dapat diunduh melalui Google Play Store.

Aplikasi yang dapat dioperasikan melalui telepon pintar itu berisi banyak fitur yang berguna bagi peserta JKN-KIS. Setelah anda mengunduh aplikasi BPJS Kesehatan Mobile dan terpasang di telepon pintar, hal pertama yang perlu dilakukan yakni melakukan registrasi atau pendaftaran. Pilih menu registrasi, kemudian isi setiap kolom yang tersedia sesuai dengan data anda. Pastikan anda punya satu surat elektronik (email) aktif karena setelah semua kolom diisi, sistem secara otomatis akan mengirim nomor verifikasi ke email tersebut.

Setelah anda menerima nomor verifikasi melalui surat elektronik , aplikasi akan meminta anda menulis nomor verifikasi tersebut. Kemudian, akan muncul keterangan apakah anda berhasil atau tidak dalam melakukan verifikasi. Jika tidak berhasil, anda bisa meminta aplikasi untuk mengirim kembali nomor verifikasi. Kalau berhasil, anda hanya perlu mengisi alamat surel surat elektronik atau nomor kartu BPJS Kesehatan dan kata sandi setiap kali masuk ke aplikasi.

Setelah berhasil masuk (log in), pada halaman pertama anda akan ditunjukan bermacam fitur aplikasi seperti info BPJS Kesehatan, peserta (pengecekan status kepesertaan), tagihan (data tagihan peserta), lokasi (lokasi faskes), catatan pembayaran (data catatan pembayaran), cek VA (cek nomor Virtual Account), skrining riwayat kesehatan dan pengaturan.

Fitur Info BPJS Kesehatan yang terdapat dalam aplikasi menjelaskan tentang bagaimana cara pendaftaran dan apa saja hak dan kewajiban peserta baik penerima bantuan iuran (PBI) dan non-PBI. Kemudian menjelaskan tentang fasilitas dan manfaat yang dapat diterima peserta, sanksi dan alamat kantor serta nomor telepon kantor BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, fitur Peserta, menjelaskan tentang data kepesertaan seperti nama, nomor kartu BPJS Kesehatan, kelas perawatan, tanggal lahir, faskes tingkat pertama dan status keaktifan peserta yang ditandai dengan tanda centang (√) atau silang (X). Jika tanda centang (√) status aktif dan tanda (X) status tidak aktif). Data orang yang tertanggung oleh peserta seperti anak juga akan ditampilkan dalam fitur tersebut.

Berikutnya fitur Lokasi faskes. Sebelum masuk ke fitur ini, sebaiknya perangkat GPS yang ada di telepon pintar diaktifkan. Jika anda masuk dalam fitur itu sebelum GPS aktif, secara otomatis aplikasi akan meminta anda untuk mengaktifkan GPS. Setelah GPS aktif, anda bisa mencari faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Fitur itu juga bisa digunakan untuk mencari faskes terdekat.

Sudah Coba Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile?

Banyak Kegunaannya Lho



PELANGGAN 15

Fitur Tagihan hanya bisa digunakan untuk peserta kategori mandiri yakni Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Fitur ini akan memaparkan tagihan iuran JKN yang harus dibayar. Hal serupa juga berlaku untuk fitur Catatan Pembayaran. Dalam fitur Catatan Pembayaran, peserta bisa melihat berapa jumlah pembayaran premi dan denda. Begitu juga dengan fitur Cek VA, hanya untuk PBPU dan BP yang ingin mengecek nomor virtual account.

Fitur Skrining Riwayat Kesehatan tak kalah penting dengan fitur lainnya yang terdapat dalam aplikasi BPJS Kesehatan Mobile. Fitur ini bertujuan untuk mendeteksi gejala penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, ginjal kronik dan jantung koroner. Untuk mengetahui potensi resiko kesehatan, peserta terlebih dulu harus menjawab 47 pertanyaan yang ada di terdapat dalam fitur tersebut.

Puluhan pertanyaan yang diajukan itu mengenai kebiasaan dan aktivitas setiap hari, penyakit yang pernah dialami, riwayat penyakit dalam keluarga peserta dan pola

makan. Setelah menjawab semua pertanyaan, peserta bisa langsung mengetahui hasil skrining riwayat kesehatan. Jika hasilnya menunjukan resiko rendah, peserta disarankan menjaga pola hidup sehat dan melakukan latihan fisik rutin minimal 30 menit setiap hari.

Untuk resiko sedang atau tinggi diabetes melitus, peserta akan memperoleh nomor legislasi atau skrining sekunder serta diarahkan mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) guna melakukan cek gula darah. Hasil skrining dengan potensi resiko sedang atau tinggi untuk penyakit hipertensi, ginjal kronik dan jantung koroner, peserta disarankan melakukan konsultasi ke FKTP.

Terakhir, fitur Pengaturan. Fungsinya menghapus notifikasi, mengubah kata sandi dan keluar dari aplikasi. Begitu banyak informasi dan manfaat dari aplikasi ini, jadi bagi peserta JKN-KIS, jangan ragu untuk mengunduhnya.

Pilihan Fitur Aplikasi


16TESTIMONI

Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian di seluruh dunia. Serangan jantung juga bisa datang kapan saja ketika adanya penyempitan atau tersumbatnya

arteri koroner yang memasok darah ke otot jantung.

Agar tidak sampai membahayakan nyawa, tindakan yang sering dilakukan yaitu memasang ring (stent) untuk kembali melancarkan aliran darah kebagian jantung. Namun biaya pemasangan ring tidaklah murah. Apalagi kalau harus memakai lebih dari satu ring, biayanya bisa mencapai ratusan juta.

Di era Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), mahalnya biaya pemasangan ring tidak lagi menjadi hambatan. Dengan prinsip gotong royong yang dijalankan program ini, pasien penyakit jantung kini bisa mendapatkan pengobatan yang lebih komprehensif untuk kesembuhan penyakitnya.

Seperti yang dialami Sumadi, kakek berusia 60 tahun yang sudah terindikasi mengalami penyakit jantung sejak tahun 2014. Awal tahun ini, ia baru saja menjalani operasi pemasangan ring yang pertama. Pertengahan tahun nanti, rencananya akan dilakukan pemasangan ring kedua lantaran ada beberapa bagian arteri yang mengalami penyempitan.

“Alhamdulillah, saya bisa operasi pemasangan ring tanpa dikenakan biaya. Andai tidak ikut program JKN-KIS, entah bagaimana hidup saja. Apalagi sekarang saya sudah pensiun, tidak ada penghasilan,” ujar Sumadi mengawali cerita.

Ketika dilakukan pemeriksaan jantung di RSUD Pasar Rebo, Jakarta, rupanya sudah terjadi penyempitan pembuluh darah koroner pada bagian jantungnya akibat adanya plak. Kondisi ini membuat aliran darah ke jantung jadi terhambat. Bila tidak segera dilakukan tindakan, nyawa Sumadi bisa tak tertolong.

“Saat diperiksa, ternyata kondisi penyempitannya sudah parah. Dokter menyarankan untuk segera pasang ring, biayanya sekitarRp 75 juta. Awalnya saya tidak mau karena memang tidak ada uang. Tapi dokter bilang kalau biaya pemasangan ring yang mahal itu juga ditanggung BPJS Kesehatan. Saya lega sekali mendengarnya,” beber Sumadi.

Operasi pemasang ring yang pertama ini dilakukan Sumadi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dibandingkan sebelum operasi, Sumadi merasa kondisinya kini sudah lebih membaik. Namun belum banyak yang bisa dilakukan.

“Sehabis operasi, dada rasanya panas sekali. Setiap makan juga selalu mual, keluar lagi. Dokter bilang itu reaksi yang wajar karena ada benda asing di dalam

tubuh. Tapi dua minggu setelah operasi, kondisinya mulai normal. Pelan-pelan mulai dibiasakan lagi untuk jalan keluar rumah. Mudah-mudahan saja kedepannya semakin membaik,” tuturnya.

Komplikasi Diabetes Mellitus

Sebelum era JKN-KIS, Sumadi mengaku uangnya banyak terkuras untuk biaya pengobatan. Apalagi sudah lebih dari 10 tahun ia menderita diabetes mellitus. Keluar masuk rumah sakit dan mencoba berbagai pengobatan alternatif sudah sering dilakoninya. Makanya ketika program JKN-KIS mulai bergulir, ia langsung mendaftarkan diri sebagai peserta.

“Waktu belum ada BPJS Kesehatan, beberapa kali saya masuk rumah sakit karena diabetes mellitus. Mungkin penyakit jantung yang saya alami ini salah satu komplikasi dari diabetes. Untungnya sekarang sudah ada program ini, jadi tidak pusing lagi dengan biaya pengobatan. Apalagi sekarang saya sudah tidak bekerja, hanya mengandalkan dari anak-anak saja yang juga sudah punya keluarga,” ujarnya.

Sumadi merupakan peserta mandiri program JKN-KIS yang mengambil kelas 2. Karena sudah merasakan manfaat yang besar dari program ini, seluruh anggota keluarganya mulai dari istri, anak, menantu, hingga cucu juga sudah terdaftar sebagai peserta.

“Mintanya sih tidak sakit ya. Tapi kalau tiba-tiba sakit, kan sudah ada kartunya yang bisa dipakai untuk berobat. Kalau tidak dipakai, hitung-hitung menolong peserta lain yang sakit seperti saya ini,” tuturnya.

Bebas Biaya Pasang Ring dengan

Kartu JKN-KIS


Peserta JKN-KIS Sumadi



Inspirasi 17

Keberhasilan pemberian ASI eksklusif tidak hanya bergantung pada peran ibu semata. Dukungan suami juga sangat penting agar bayi tetap mendapat asupan ASI. Sejumlah

penelitian bahkan menunjukkan, angka keberhasilan pemberian ASI eksklusif bisa mencapai hampir 100 persen, bila ada dukungan penuh dari suami. Sebaliknya, bila suami tidak peduli, angka keberhasilannya hanya 30 persen saja.

Menyadari pentingnya peran suami tersebut, delapan orang ayah kemudian membentuk sebuah komunitas yang diberi nama "Ayah ASI". Mereka adalah Sogi Indra Dhuaja, Ernest Prakasa, Rahmat Hidayat, Pandu Gunawan, Shafiq Pontoh, Aditia Sudarto, Syarie Hidayatullah dan Dipa Andika. Kegiatan yang dilakukan komunitas ini berupa sosialisasi dan edukasi lewat media sosial mengenai pentingnya ASI dan menyusui, serta dukungan apa saja yang bisa diberikan oleh suami dalam proses pemberian ASI eksklusif.

Salah satu pendiri Ayah ASI, Rahmat Hidayat bercerita, komunitas ini awalnya berdiri karena ada kesamaan pengalaman dari para pendirinya tentang minimnya dukungan dari masyarakat dan juga tenaga kesehatan dalam mensukseskan pemberian ASI eksklusif.

“Dukungan pemberian ASI eksklusif masih sangat minim, bahkan dari tenaga kesehatan. Contohnya bayi Mas Shafiq yang waktu itu dipisahin dari ibunya dan diberi susu formula tanpa persetujuan orangtua. Kalau saya sendiri sempat berhadapan dengan suster yang jutek waktu bayi pertama lahir dan ASI istri hanya sedikit. Ini membuat istri down dan produksi ASI-nya semakin dikit,” cerita Rahmat.

Untungnya Rahmat segera mencari informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui bagaimana cara merangsang produksi ASI. Hingga akhirnya buah hatinya itu terselamatkan dari pemberian susu formula.“Dari situ kita sadar bahwa peran suami itu sangat penting. Kalau suaminya juga tidak punya pengetahuan yang cukup, bisa-bisa bablas dikasih susu formula,” ujarnya.

Saat ini akun @ID_AyahASI di Twitter sudah memiliki lebih dari 385.000 followers. Tidak hanya di Twitter, kegiatan edukasi dari komunitas Ayah ASI juga disampaikan lewat platform Facebook dan Instagram untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

"ASI itu sangat penting, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab para ibu. Perlu ada dukungan dari orang-orang terdekat, terutama dari suami. Kesadaran inilah yang coba kita bangun melalui sharing pengalaman di media sosial, supaya para ayah ikut tergerak untuk bersama-sama mendukung program menyusui ASI eksklusif," ujar Rahmat.

Hanya Sharing, Bukan Menggurui

Rahmat mengatakan, informasi yang disampaikan komunitas Ayah ASI di media sosial lebih sering menggunakan bahasa sehari-hari, mirip obrolan kaum ayah di tempat nongkrong. Ini membuat informasi yang disampaikan lebih mudah diterima pengguna media sosial.

"Yang kita utamakan di sini memang sharing, bukan menggurui. Seperti obrolan laki-laki di tempat nongkrong yang kita pindahin ke Twitter saja, makanya tidak kaku. Ini juga membuat proses diskusi atau tanya jawab menjadi lebih aktif," tuturnya.

Selain dijawab oleh para pendiri komunitas Ayah ASI yang juga telah mengikuti kelas edukasi dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), akun @ID_AyahASI juga memiliki beberapa konselor Laktasi untuk membantu menjawab postingan pertanyaan dari masyarakat.

Rahmat mengatakan dukungan ayah dalam proses menyusui ASI harus dimulai sejak masa kehamilan. Bersama istri, suami juga harus ikut mempelajari tentang ASI dan menyusui, belajar Inisiasi Menyusui Dini (IMD), hingga mendampingi istri melahirkan dan memastikan bayinya ditangani oleh tenaga kesehatan yang pro ASI.

Suami juga perlu tahu bahwa kelancaran produksi ASI sangat dipengaruhi oleh kondisi psikis ibu. Kalau istri lelah, cemas, atau depresi, ASI-nya tidak akan lancar. Tetapi kalau istri bahagia dan merasa dicintai, hormon oksitosinnya akan bekerja maksimal, sehingga produksi ASI jadi lebih lancar. Di sinilah peran suami untuk menjaga istrinya agar tetap bahagia.

Setelah bayi lahir dan kembali ke rumah, suami juga harus ikut membantu melakukan hal-hal kecil, seperti membantu menggendong bayi, menggantikan popok, menemani istrinya begadang ketika menyusui, atau membuatkan teh hangat untuk istri. Bentuk-bentuk perhatian ini bisa membantu melancarkan hormon oksitosin yang sangat penting dalam melancarkan produksi ASI.

“AYAH ASI” Komunitas Para Ayah Peduli ASI Eksklusif



18

SEHATGaya Hdup

Antibiotik sejatinya digunakan untuk melawan infeksi bakteri yang menyerang tubuh. Namun bila penggunaannya tidak bijak, salah-salah malah menyebabkan masalah

kesehatan yang lebih serius. Seseorang bisa mengalami resistensi antibiotik, di mana obat tersebut tidak lagi mempan membunuh bakteri ketika tubuh benar-benar membutuhkan.

Ketika tubuh terserang demam atau batuk, antibiotik seringkali dijadikan pilihan utama untuk menyembuhkan penyakit. Sebagian dokter juga meresepkan obat tersebut kepada pasiennya dengan pertimbangan agar cepat sembuh. Padahal, langkah yang diambil merupakan sebuah kekeliruan yang bisa membahayakan kesehatan.

Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan, Hari Paraton menjelaskan, sebagian besar penyakit yang diderita masyarakat sebetulnya tidak membutuhkan antibiotik. Apalagi sekitar 70-80 persen penyakit muncul akibat infeksi virus. Sementara antibiotik berfungsi untuk mengatasi infeksi bakteri, bukan untuk membunuh virus. Penggunaan antibiotik sembarangan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya resistensi antibiotik.

“Antibiotik bukanlah obat untuk segala penyakit. Kalau terkena infeksi virus seperti flu, demam, batuk, atau radang tenggorokan, jangan minum antibiotik karena tubuh tidak membutuhkan obat tersebut. Tapi kalau penyakitnya itu disebabkan oleh infeksi bakteri yang telah dibuktikan dari hasil laboratorium, pemberian antibiotik memang dibutuhkan,” ujar Hari Paraton.

Kalaupun terserang infeksi bakteri, Hari mengingatkan penggunaan antibiotik haruslah tuntas. Tidak boleh ada yang tersisa, meski pun kondisi penyakitnya sudah membaik. Bila tidak diminum secara tuntas, maka risiko mengalami resistensi antibiotik di kemudian hari akan semakin besar. Akibatnya, reaksi bakteri terhadap antibiotik tidak sebagaimana harusnya, sehingga antibiotik tidak ampuh lagi.

"Kalau sampai mengalami resistensi antibiotik, penyakit akan semakin sulit disembuhkan. Ketika tubuh terinfeksi

bakteri dan benar-benar membutuhkan antibiotik, pemberian obat tersebut sudah tidak akan mempan," katanya mengingatkan.

Masalah Kesehatan di Dunia

Melihat dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari penggunaan antibiotik yang tidak bijak, resistensi antibiotik diprediksi akan menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia. Penyakit-penyakit sederhana yang seharusnya bisa disembuhkan dengan antibiotik, pada akhirnya menjadi sangat berbahaya dan sulit disembuhkan. Para pakar juga memperkirakan bahwa pada tahun 2050, lebih kurang 10 juta orang di dunia meninggal karena resistensi antibiotik.

Hari Paraton menambahkan, masalah resistensi antibiotik pada akhirnya juga membuat biaya kesehatan membengkak. Penanganan infeksi bakteri yang seharusnya mudah akan menjadi lebih sulit, sehingga waktu perawatan menjadi lebih lama. “Pada orang-orang yang mengalami resistensi antibiotik, penyakit sederhana bisa membawa risiko kematian yang lebih besar. Padahal seharusnya bisa cepat tuntas dengan minum antibiotik,” ujar Hari.

Karenanya, dibutuhkan perubahan mindset masyarakat dan tenaga kesehatan agar lebih bijak menggunakan antibiotik. Harus diingat bahwa tidak semua penyakit membutuhkan antibiotik seperti yang dikira banyak orang. Yang juga penting, jadilah pasien yang cerdas ketika berobat ke dokter.

“Saat menjadi pasien, bukan berarti kita hanya pasrah saja dengan apapun obat yang diberikan dokter, apalagi ketika diberikan antibiotik. Jangan ragu menanyakan kepada dokter tentang semua obat yang diresepkan karena itu hak pasien,” tegasnya.

Hari juga meminta kepada para tenaga apoteker untuk lebih bijak dalam melayani pembelian obat tanpa resep dokter, khususnya untuk obat-obatan antibiotik. Begitu juga kepada tenaga kesehatan, Hari berharap agar mereka lebih rasional dalam memberikan resep antibiotik, harus benar-benar sesuai dengan indikasi medis.

Sebagian Besar Penyakit Tak Butuh Antibiotik




19Recharge

Jalanan macet! Itu yang umum dirasakan masyarakat yang menjalankan rutinitas di wilayah perkotaan. Banyak orang mengeluh soal kemacetan di jalan raya, ada juga yang kesal sampai curhat ke media

sosial. Coba bayangkan, melansir data BPS, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tahun 2013 mencapai 104.118.969 unit terdiri dari mobil penumpang, bis, truk dan sepeda motor.

Saat ini hampir di seluruh daerah di Indonesia menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi. Sepeda motor dianggap sebagai kendaraan yang relatif murah dan menjangkau lokasi tujuan dengan cepat karena bisa bermanuver di jalan raya yang macet. Tapi itu juga bukan solusi karena tidak ada jaminan bagi pengguna sepeda motor bebas dari macet. Lihat saja ketika pagi hari di saat jalan raya dipenuhi oleh orang yang berangkat kerja dan sekolah, pengendara sepeda motor pun tak bisa menghindari macet. Begitu pula yang terjadi ketika sore, saat jam pulang kantor.

Lalu, apa solusinya? Untuk menghindari kemacetan, ada sebagian orang yang memilih untuk tinggal di lokasi yang dekat dengan tempat kerja. Bagi orang yang tidak memilih opsi itu, yang bisa dilakukan yakni menggunakan transportasi umum seperti kereta listrik (commuter) atau bus yang memiliki jalur khusus semisal trans Jakarta. Pengguna transportasi umum di Jakarta juga akan dimanjakan dengan angkutan berbasis kereta rel yang disebut light rapid transit (LRT) dan Mass rapid transit (MRT).

Diyakini transportasi umum, terutama yang dapat mengangkut penumpang secara massal sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di perkotaan. Oleh karenanya, bisa dibilang salah satu manfaat menggunakan transportasi umum yakni menguraingi kemacetan. Selain itu pengguna transportasi umum bisa berhemat untuk biaya transportasi. Apalagi jika antar moda transportasi itu sudah terintegrasi, biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah.

Bukan itu saja, menggunakan transportasi umum juga berdampak positif terhadap kesehatan. Misalnya, kita bisa berjalan kaki untuk mencapai halte atau terminal. Kadang ketika terburu-buru, kita harus berjalan cepat, bahkan berlari. Jika aktivitas itu rutin dilakukan, bisa jadi tubuh akan menerima manfaat.

Jalan kaki rutin ternyata sangat baik bagi kesehatan jantung dan mengatur tingkat kolesterol. Dengan berjalan kaki, denyut jantung meningkat, itu berarti mendorong sirkulasi darah dalam tubuh. Selain mengatur tingkat kolesterol, jalan kaki bisa menekan kadar gula darah dalam tubuh.

Selain itu, rutin berjalan kaki bisa menurunkan berat badan. Semakin cepat kaki melangkah, kalori yang terbakar makin banyak. Khusus untuk hal ini, anda juga perlu menjaga pola makan yang sehat. Jalan kaki ternyata bisa mendongkrak kekebalan tubuh dan mencegah penipisan tulang (osteoporosis).

Manfaat Naik Transportasi

Ini Loh..

UmumBermanfaat bagi kesehatan, mengurangi kemacetan dan polusi udara serta murah.



PERSEPSI20

Sebelum memutuskan naik kelas VIP, seyogianya pasien memang harus benar-benar memahami potensi selisih biaya pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit. Bila tidak, salah-salah kantong

bisa jebol untuk membayar berbagai selisih biaya yang cukup menguras isi dompet itu. Untuk itu diingatkan bagi peserta JKN-KIS dianjurkan mengambil kelas perawatan sesuai haknya untuk menghindari biaya tambahan.

Sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hampir semua pelayanan rawat jalan dan rawat inap ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Semua layanan kesehatan itu dijamin, asalkan peserta BPJS Kesehatan yang bersangkutan menempuh jalan sesuai prosedur yang telah digariskan. Untuk pelayanan rawat inap, BPJS Kesehatan dapat menanggung pelayanan kesehatan peserta hingga maksimal di kelas I (satu). Namun, program JKN-KIS juga tidak mengharamkan peserta yang ingin naik kelas untuk mendapatkan pelayanan rawat inap kelas VIP.

Dengan meng-up grade kelas menjadi VIP tentu saja pasien akan mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman dari provider (rumah sakit-RS). Namun, tentu saja ‘kemewahan’ layanan yang diberikan di ruang VIP itu ada harganya. Tambahan biaya pelayanan akibat kenaikan kelas rawat inap ke kelas VIP saat pasien meng-up grade kelasnya harus ditanggung oleh pasien bersangkutan atau bisa diwakilkan pada pemberi kerja atau asuransi tambahan yang dimiliki oleh peserta.

Namun, sayangnya banyak sekali peserta yang merasa dirugikan ketika memutuskan untuk naik ke kelas, khususnya VIP. Musababnya, banyak pasien tidak menyangka saat menerima tagihan dari RS, selisih biaya yang wajib dibayar pasien menjadi membengkak, bahkan besarannya di luar perkiraan. Berkaca dari realitas tersebut, banyak pihak mendesak agar skema pembiayaan naik kelas ke VIP diberi pembatasan atau minimal diatur oleh sebuah peraturan yang lebih rinci. Pasalnya, mayoritas pasien tentu tidak paham dengan penjelasan rincian berbagai potensi biaya yang diberikan oleh RS saat sebelum memutuskan untuk naik ke VIP.

Penyempurnaan

Berangkat dari hal itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun tidak berpangku tangan. Kemenkes pun mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan dalam JKN. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Permenkes No 4 Tahun 2017.

Menurut Sekjen Kemenkes Untung Suseno Sutarjo, seluruh poin yang diberikan dalam peraturan tersebut telah disepakati oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). Menurut Untung, dengan hadirnya Permenkes tersebut, ada selisih biaya maksimal yang diatur bagi pasien yang menaikkan kelas ke VIP. Dalam

Pasal 25 ayat 2 b disebutkan bahwa untuk pasien kelas I yang naik kelas ke VIP, diputuskan tambahan biaya yang harus dibayar paling banyak sebesar 75% dari tarif INA-CBG kelas I.

Peserta dengan hak rawat kelas III dan II pun oleh Permenkes tersebut diperbolehkan naik ke kelas VIP dengan syarat tertentu. Yaitu, untuk kelas II misalnya, adalah selisih tarif INA-CBG kelas I dengan tarif INA-CBG kelas II ditambah pembayaran biaya dari kelas I ke kelas VIP paling banyak 75% dari tarif INA-CBG kelas I.

Permenkes juga memberi peluang bagi pasien untuk meng-up grade layanan rawat jalan ke kelas eksekutif. Pada Pasal 25 ayat I Permenkes No 4 Tahun 2017 disebutkan, pasien yang ingin menerima pelayanan rawat jalan eksekutif harus membayar tambahan paket biaya layanan rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar Rp250 ribu untuk setiap episode rawat jalan.

“Dengan adanya batasan atau aturan maksimal biaya tambahan ini, informasi selisih biaya akan lebih jelas dan pasti,” sebut Untung, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, ketentuan mengenai biaya tambahan itu, akan ditetapkan oleh direktur/kepala RS, kepala daerah atau pemilik RS. Selain itu RS wajib menginformasikan kepada pasien perihal ketentuan adanya batasan maksimal selisih biaya naik kelas tersebut. Lebih jauh, Untung mengakui ada sejumlah poin yang perlu diselaraskan kembali. Misalnya, soal definisi dan kriteria layanan VIP. Pasalnya, fasilitas dan definisi VIP di masing-masing RS berbeda-beda.

“Tiap RS memiliki jenis dan kriteria VIP yang berbeda-beda. Ada yang VIP biasa hingga super,” imbuh Untung.

Sebagai solusi awal, tambah Untung, Kemenkes bersama Persi sepakat bahwa yang dirujuk dalam Permenkes ini adalah VIP tingkat pertama, yang fasilitasnya satu tingkat di atas kelas I. Ke depan, Kemenkes, Persi dan BPJS Kesehatan, sambung dia, perlu menentukan standardisasi pada kelas VIP untuk menghindari kesalahpahaman antarpihak terkait.


Naik Kelas Tak Lagi Buat Dompet Jebol



KONSULTASI

JAWAB

JAWAB

PROSEDUR PELAYANAN

KORBAN KECELAKAAN

JAWAB

21

Saya sedang hamil 7 bulan. Dari pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis mata saya disarankan untuk bersalin secara caesar karena saya memiliki tingkat miopi atau minus yg tinggi. R -5 L-7. Nah apa lalu nanti ketika hendak persalinan bisa langsung dirujuk ke rumah sakit atau ada syarat-syarat lain yg harus dipenuhi dan apakah semua biaya ditanggung BPJS Kesehatan? (Pengirim: [email protected] – Tangerang)

Pertama, Ibu dapat mengunjungi faskes tingkat pertama tempat Ibu terdaftar. Ibu dapat menunjukkan riwayat pemeriksaan dari dokter yang telah Ibu kunjungi sebelumnya, sebagai pertimbangan dokter di faskes tingkat pertama dalam memberikan rujukan ke RS. Untuk persalinan di RS, dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan selama peserta mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan operasi caesar tersebut dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas (bukan atas permintaan peserta sendiri).

Ada tetangga yang bertanya kepada saya. Tetangga namanya A bekerja di Jakarta tetapi keluarganya di daerah (Boyolali Jateng). A mempunyai BPJS Kesehatan yang di bayarkan oleh tempat bekerjanya (sekeluarga) dan BPJS yang gratis dibayarkan oleh PEMDA Boyolali (program BPJS kelurahan). Ketika ada keluarga sakit, rumah sakit di daerah menolaknya dengan alasan BPJS Ganda, apakah demikian. Kalau salah satunya di matikan sebaiknya yang mana (dua duanya otomatis di bayarkan). A di beri waktu 3 bulan oleh BPJS daerah untuk menutup salah satunya atau klaim pengobatan tidak bisa di bayarkan. Kasus kedua, Keluarga A terdaftar di faskes I di Jakarta, sedangkan keluarga ada di Jawa bagaimana cara mendapatkan faskes tahap pertama di Jawa Tengah. tidak mungkin kalau sakit ke Jakarta dahulu. Terima kasih. (Pengirim: [email protected] – Boyolali)

Pertama, betul, agar tidak terjadi data ganda, maka A sebaiknya menon-aktifkan salah satu kartu JKN-KIS yang ia miliki. Caranya, dengan membawa kedua kartu tersebut ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat. Kedua, jika A terdaftar di faskes di Jakarta dan sekarang sedang berkunjung ke Jawa Tengah, maka jika A sakit ringan, ia dapat melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat di lokasinya di Jawa Tengah untuk diarahkan ke faskes tingkat pertama setempat. Jika A berada dalam kondisi darurat yang dapat mengakibatkan keparahan, kecacatan, dan/atau kematian jika tidak segera ditangani, maka A dapat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat tanpa harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan telebih dulu.

DATA GANDA

Saya bermaksud untuk menanyakan, mengapa BPJS Kesehatan tidak dapat digunakan untuk kondisi pasien kecelakaan? padahal kecelakaan termasuk kriteria kondisi darurat. Mohon penjelasan jawabannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. (Pengirim: [email protected] – Jakarta)

Penanggung pertama korban kecelakaan lalu lintas adalah PT. Jasa Raharja (Persero), sementara BPJS Kesehatan berperan sebagai penanggung kedua. Ilustrasinya, jika peserta JKN-KIS mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat dengan biaya Rp 30 juta, maka PT.Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung pertama dapat menanggung Rp 10 juta dan selebihnya sebesar Rp 20 juta dapat ditanggung BPJS Kesehatan selaku penanggung kedua


INFOBPJS · infobpjs media eksternal bpjs kesehatan edisi 46 tahun 2017 kesehatan bpjs kesehatan tinggkatkan kualitas layanan 3 tahun pelaksanaan

Documents