INFOBPJS - bpjs-kesehatan.go.id · Regulasi ini menjadi acuan dalam pelaksanaan koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan antar Penyelenggara Jaminan, yaitu BPJS Kesehatan,

K E S E H A T A N

I N F O B P J S

MEDIA INTERNAL BPJS KESEHATAN EDISI 71

KOORDINASI PEMBERIAN MANFAAT

PERKUAT

Peran strategis Program JKN-KIS disadari betul

oleh pemerintah sehingga berbagai upaya

dan dukungan telah diberikan untuk menjaga

keberlangsungan program ini. Sumbangsih

dari berbagai instansi juga dilakukan melalui

sinergi, koordinasi dan terbitnya regulasi,

bahkan secara khusus, pada tahun 2018

telah terbit Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden ini turut

menstimulasi munculnya turunan regulasi lainnya dalam

rangka melegitimasikan berbagai kebijakan agar program

ini dapat terus berjalan.

Salah satu turunan Perpres tersebut tertuang dalam

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.141/

PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara

Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan

Kesehatan. Regulasi ini menjadi acuan dalam pelaksanaan

koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan antar

Penyelenggara Jaminan, yaitu BPJS Kesehatan, BPJS

Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero),

PT Jasa Raharja (Persero) dan penyelenggara jaminan lain

yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan.

Koordinasi manfaat ini diharapkan dapat memberikan

layanan manfaat secara tepat kepada masyarakat serta

mampu ‘menambal lubang-lubang’ yang berpotensi

menimbulkan defisit dana jaminan sosial. Salah satu sumber defisit yang dapat ditutup dengan adanya regulasi ini adalah BPJS Kesehatan tidak lagi menjamin Penyakit

Akibat Kerja (PAK) yang dalam kurun waktu 4 (empat)

tahun ini telah menimbulkan inefisiensi sebesar Rp 1,2 Triliun. Regulasi terkait PAK ini juga termaktub dalam

Permenkeu No.141/PMK.02/2018.

Sumber inefisiensi lainnya yaitu terkait penjaminan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Acap kali terjadi

tumpang tindih atau klaim ganda terhadap pasien

kecelakaan, yaitu menggunakan BPJS Kesehatan ketika

Koordinasi Manfaat, Berikan Penjaminan Secara Tepat

dirawat dan mengajukan klaim biaya perawatan kepada

Jasa Raharja. Terkait dengan kondisi tersebut serta atas

dasar Permenkeu No.141/PMK.02/2018, BPJS Kesehatan

dan Jasa Raharja melakukan penandatanganan perjanjian

Koordinasi Manfaat Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan

Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan Serta

Jaminan Kesehatan. Dalam hal ini, telah disepakati bahwa

Jasa Raharja adalah penjamin pertama sampai dengan

batas plafon sesuai ketentuan dan setelah melewati plafon

tersebut, penjaminan dialihkan kepada BPJS Kesehatan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Optimalisasi

koordinasi manfaat ini juga merupakan salah satu tindak

lanjut atas bauran kebijakan untuk mempertahankan

sustainabilitas program JKN-KIS.

Melalui koordinasi dan sinergi yang telah disepakati

bersama Pemerintah dan para pemangku kepentingan,

terlihat bahwa BPJS Kesehatan tidak sendiri dalam

ikhtiar untuk terus mewujudkan pelaksanaan Program

JKN-KIS yang berkesinambungan. Komitmen dan

dukungan pemangku kepentingan memberikan energi

bagi BPJS Kesehatan untuk terus berjuang mengupayakan

sustainabilitas program ini.

Ucapan terima kasih tentu disampaikan kepada pemerintah

dan stakeholder atas dukungan penuh dalam mewujudkan

masyarakat yang sehat dan terjamin pembiayaan

kesehatannya. Semoga koordinasi dan sinergi yang

dilakukan dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi

kita bersama serta meningkatkan semangat untuk terus

mengabdi kepada Bangsa dan Negara yang kita cintai.

Fachmi Idirs

Ceo Note

KILAS & PERISTIWA

5

FOKUS

6

PELANGGAN

12

pemerintah tata lebih baik

program jkn-kis

14

BENEFIT

18INSPIRASI

19

SEHAT & GAYA HIDUP

SALAM REDAKSI

PERSEPSI

DAFTAR ISI

BINCANG

10 20

BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN :

Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940

TESTIMONI

16

Pembaca Setia Media Info BPJS Kesehatan,

Terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 menyebut BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan penyelenggara

lainnya yang memberikan manfaat pelayanan jaminan kesehatan. Penyelenggara jaminan lainnya ini meliputi BPJS

Ketenagakerjaan, PT Taspen, dan PT Asabri untuk program jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. PT

Jasa Raharja untuk program jaminan kecelakaan lalu lintas, atau penyelenggara jaminan lain yang memberikan

manfaat pelayanan kesehatan.

Kementerian Keuangan juga telah menindaklanjuti amanat pasal 53 Perpres No.82 Tahun 2018 itu dengan menerbitkan

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan

Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan antar Penyelenggara Jaminan. Seperti apa upaya memperkuat

koordinasi antar penyelenggara jaminan sosial ini, diharapkan akan membantu memperkuat keberlangsungan

Program JKN-KIS, kesemuanya akan dibahas dalam edisi 71 ini.

Kami menyadari, untuk meningkatkan kualitas informasi yang ada dalam media ini kami masih membutuhkan

masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada pembaca yang budiman, atas atensi

dan masukan membangun sehingga diharapkan media ini terus menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi BPJS

Kesehatan dan masyarakat serta pembaca sekalian. Selamat beraktivitas.

Redaksi

Koordinasi Lintas Penyelanggara Jaminan Sosial di Perkuat

BPJS KESEHATAN DAN PT JASA RAHARJA PASTIKAN KOORDINASI MANFAAT

PENJAMINAN KLL MAKIN OPTIMAL

PENYELENGGARA JAMINAN BERKOMITMEN Perkuat Koordinasi Pemberian

Manfaat Pelayanan Kesehatan

BADAN PENYELENGGARA SALING BERSINERGI Untuk Tingkatkan

Layanan Bagi Peserta

TIDAK PERLU BOLAK-BALIK untuk Daftar Peserta JKN-KIS

SINERGI BPJS Kesehatan dan Lembaga Penjamin Optimalkan

Pelayanan Korban Kecelakaan

Tak Sekedar Touring, Komunitas CBR TAC Aktif Kampanyekan

Safety Riding

Apa Pentingnya Surat Laporan Kepolisian Bagi Peserta JKN-KIS

yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas?

Kamu Termasuk Yang Sering Pakai Softlens ? Wajib Tahu Ini

PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Mira Anggraini PEMIMPIN UMUM Irfan Humaidi PENASIHAT

Nasihin Masha PEMIMPIN REDAKSI M.Iqbal Anas Ma’ruf SEKRETARIAT Rini Rahmitasari, Paramita Suciani REDAKTUR

Elsa Novelia, Widianti Utami, Sri Wahyuningsih, Dede Chandra S, Upik Handayani, Angela Dian, Tati Haryati Denawati, Juliana Ramdhani, Diah

Ismawardani, Ranggi Larissa Izzati, Darusman Tohir, Alhafiz DISTRIBUSI & PERCETAKAN Gusti Ngurah Catur Wiguna, Erry Endri, Asto

Bawono, Muhammad Arsyad, Imam Rahmat Muhtadin, Eko Yulianto

INFO BPJS KESEHATANEDISI 71 5

KILAS & PERISTIWA

Jakarta, - BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja

memastikan penyelenggaraan koordinasi manfaat untuk

kasus kecelakaan lalu lintas lebih optimal di tahun 2019.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian

kerjasama antara kedua belah pihak tentang Koordinasi

Manfaat Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan

Penumpang Angkutan Umum Dan Lalu Lintas Jalan

Serta Jaminan Kesehatan, Jakarta (30/01).

Ketentuan penyelenggaraan koordinasi manfaat jaminan

kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan di dukung oleh Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar

Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat

Pelayanan Kesehatan.

“Atas hal tersebut kami tindaklanjuti melalui perjanjian

kerjasama dan diharapkan akan makin optimal di tahun

ini. Optimalisasi koordinasi manfaat ini juga merupakan

salah satu strategi dari bauran kebijakan untuk

mengatasi tantangan sustainibilitas Program JKN-KIS.

Diharapkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan

akan semakin tepat sasaran tidak tumpang tindih antar

lembaga penjamin satu dengan yang lain,” jelas Direktur

Hukum, Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS

Kesehatan, Bayu Wahyudi.

Direktur Operasional PT Jasa Raharja Amos Sampetoding

mengungkapkan, proses penjaminan kecelakaan kerja

tidak akan memakan waktu yang lama. Integrasi sistem

informasi sudah mendukung dan lebih dari 1.000 fasilitas

kesehatan. Jumlah ini tentunya akan meningkat untuk

meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

"Dengan mekanisme yang serba digital ke depan, kami

menjamin surat garansi bisa terbit dalam hitungan

menit bila seluruh mekanisme sebelumnya sudah

selesai. Korban kecelakaan cukup menjalankan proses

pengobatan tanpa perlu mengkhawatirkan pembiayaan

serta mekanisme klaim," jelas Amos.

BPJS KESEHATAN DAN PT JASA RAHARJA PASTIKAN KOORDINASI MANFAAT PENJAMINAN KLL MAKIN OPTIMAL

Jakarta - Sebagai penyelenggara jaminan kesehatan

dengan jumlah peserta paling banyak di dunia, BPJS

Kesehatan menjadi salah satu sumber data terbesar di

Indonesia yang dilirik banyak pihak, termasuk peneliti dan

akademisi. Namun, besarnya data kepesertaan dan data

jaminan pelayanan kesehatan memerlukan perhatian

dan perlakuan yang khusus untuk dapat dipergunakan

sebagai dasar penyusunan kebijakan Program JKN-KIS.

Untuk itu, BPJS Kesehatan berupaya memudahkan

pengelolaan data dengan menyediakan data sampel

yang bisa mewakili seluruh data kepesertaan maupun

pelayanan kesehatan yang ada di BPJS Kesehatan.

“Kami melihat data yang kami miliki adalah aset yang

dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan

pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti

(evidence based policy) dalam penyelenggaraan

Program JKN-KIS. Hal ini juga sebagai salah satu wujud

transparansi BPJS Kesehatan dalam memberikan

informasi pada publik,” terang Direktur Utama BPJS

Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Peluncuran Data

Sampel BPJS Kesehatan: Penggunaan Big Data dalam

Pengembangan Evidence Based Policy JKN, yang juga

dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Senin

(25/02).

Data sampel BPJS Kesehatan merupakan perwakilan

dari basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan

kesehatan sepanjang tahun 2015 dan 2016 yang diambil

dengan menggunakan metodologi pengambilan sampel

yang melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi.

Pembentukan data sampel ini dimaksudkan untuk

mempermudah akses dan analisis data oleh publik

dan dapat dipergunakan dalam proses analisis untuk

menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani

mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang telah

meluncurkan data sampel kepada publik. Menurutnya,

sebagai pengelola Program JKN-KIS yang telah berjalan

lebih dari lima tahun, BPJS Kesehatan harus kian

terbuka mengenai data agar seluruh stakeholder terkait

memahami kondisi yang sesungguhnya terjadi.

“Karena itu, inisiatif ini saya hargai. Kita ingin accountable

kepada publik. Saya berharap para akademisi, pengamat,

dan policy maker melihat hal ini sebagai suatu inisiatif

untuk saling transparan dan akuntabel, karena Program

JKN-KIS adalah program yang menyangkut hajat hidup

orang banyak. Pemikiran dari kelompok akademik, para

peneliti, para pengamat kebijakan akan menjadi penting.

Saya berharap mereka juga memiliki kompetensi, etika,

dan kemampuan untuk bisa bersama menggunakan

data sebagai suatu evidence sehingga kita bisa terus

memperbaiki sistem JKN-KIS,” ujar Sri.

DATA SAMPEL BPJS KESEHATAN, WUJUD KEMUDAHAN AKSES DATA BAGI MASYARAKAT

INFO BPJS KESEHATAN EDISI 71 6

F O K U S

Regulasi itu mengatur banyak hal seperti

penjaminan bagi bayi baru lahir selama 28

hari sejak bayi dilahirkan. Untuk memberikan

pelayanan yang efektif kepada peserta, Perpres

ini juga mengatur tentang koordinasi antar penyelenggara

Jaminan.

Pasal 53 ayat (1) Perpres No.82 Tahun 2018 menyebut

BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan

penyelenggara lainnya yang memberikan manfaat

pelayanan jaminan kesehatan. Penyelenggara jaminan

lainnya ini meliputi BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen,

dan PT Asabri untuk program jaminan kecelakaan kerja

dan penyakit akibat kerja. PT Jasa Raharja untuk program

jaminan kecelakaan lalu lintas, atau penyelenggara

jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan

kesehatan.

Perkuat Koordinasi Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu

Indonesia Sehat (JKN-KIS) menjadi salah satu

program unggulan pemerintah dalam rangka

membangun Sumber Daya Manusia (SDM)

Indonesia. Oleh karenanya pemerintah terus

memperbaiki penyelenggaraan program JKN-KIS.

Dalam rangka menyempurnakan program JKN-KIS,

beberapa waktu lalu pemerintah telah menerbitkan

Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan.

PENYELENGGARA JAMINAN BERKOMITMEN BERKOMITMEN


FOKUS

Wakil Menteri Keuangan RI

Mardiasmo

Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo, mengatakan

pihaknya telah menindaklanjuti amanat pasal 53 Perpres

No.82 Tahun 2018 itu dengan menerbitkan Peraturan

Menteri Keuangan (Permenkeu) No.141/PMK.02/2018

tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam

Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan. Peraturan

ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan

antar Penyelenggara Jaminan.

Pada intinya Permenkeu No.141/PMK.02/2018 ini

mengatur koordinasi dengan penyelenggara lain yang

memberikan manfaat pelayanan kesehatan seperti

kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit akibat

kerja, dan kasus lain yang membutuhkan pelayanan

kesehatan. Koordinasi ini menurut Mardiasmo mencakup

pemberian manfaat pelayanan manfaat pelayanan

kesehatan, sistem koordinasi dan pertukaran data

kepesertaan, sosialisasi dan monitoring evaluasi serta

penyelesaian perbedaan pendapat.

“Misalnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, PT

Jasa Raharja yang menanggung pelayanan kesehatan

peserta, sehingga dapat menghemat pengeluaran JKN-

KIS karena selama ini BPJS Kesehatan ikut membayar,”

kata Mardiasmo beberapa waktu lalu dalam rapat di DPR.

Dalam rangka menjalankan amanat Permenkeu No.141

Tahun 2018 itu BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja

menandatangani perjanjian bersama tentang Koordinasi

Manfaat Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan

Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan Serta

Jaminan Kesehatan. Kerjasama itu untuk memastikan

penyelenggaraan koordinasi manfaat untuk kasus

kecelakaan lalu lintas lebih optimal.

Ketentuan penyelenggaraan koordinasi manfaat jaminan

kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan di dukung oleh Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar

Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat

Pelayanan Kesehatan.

“Atas hal tersebut kami tindaklanjuti melalui perjanjian

kerjasama dan diharapkan akan makin optimal di tahun

ini. Optimalisasi koordinasi manfaat ini juga merupakan

salah satu strategi dari bauran kebijakan untuk

mengatasi tantangan sustainibilitas Program JKN-KIS.

Diharapkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan

akan semakin tepat sasaran tidak tumpang tindih antar

lembaga penjamin satu dengan yang lain,” papar Direktur

Hukum, Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS

Kesehatan, Bayu Wahyudi.

Bayu menjelaskan, PT Jasa Raharja adalah penjamin

pertama sampai dengan batas plafon sesuai ketentuan

untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ganda serta

kecelakaan penumpang alat angkutan umum. Setelah

melewati plafon tersebut, maka korban akan dialihkan

penjaminannya pada BPJS kesehatan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Saat ini BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja juga

menggandeng pihak Kepolisian dalam hal integrasi

sistem informasi kasus kecelakaan lalu lintas. Harapannya

proses administrasi dalam penentuan siapa lembaga

penjamin dapat diidentifikasi dengan cepat.

“Kami mengimbau masyarakat, apabila mengalami kasus

kecelakaan lalu lintas untuk segera mengurus surat

Laporan Polisi (LP). LP adalah syarat penjaminan oleh

PT Jasa Raharja. Untuk itu masyarakat juga diharapkan

proaktif melaporkan kejadian tersebut ke PT Jasa Raharja

karena PT Jasa Raharja sebagai penjamin pertama akan

membiayai pelayanan kesehatan sampai dengan plafon

Rp20juta, apabila melebihi akan dijamin oleh BPJS

Kesehatan sesuai dengan ketentuan,” kata Bayu.

Bayu juga menekankan untuk penjaminan kecelakaan

lalu lintas yang berhubungan dengan kecelakaan yang

terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan

yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju

tempat kerja atau sebaliknya bukan merupakan manfaat

program Jaminan Kesehatan yang ditanggung BPJS

Kesehatan. Hal tersebut merupakan manfaat program

Jaminan Kecelakaan Kerja yang ditanggung oleh BPJS

Ketenagakerjaan, PT Taspen (untuk ASN) dan PT Asabri

(untuk Prajurit).

Tindak Lanjut Kantor Cabang

Sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan

kerjasama tersebut, cabang BPJS Kesehatan dan Jasa

Raharja di daerah saling bersinergi. Antara lain dilakukan

Jasa Raharja cabang Maluku dan BPJS Kesehatan

cabang Ambon. Dalam rilis yang dilansir dari laman PT

Jasa Raharja, Kepala Jasa Raharja cabang Maluku, M

Iqbal Hasanuddin, mengunjungi kantor BPJS Kesehatan

cabang Ambon. Kunjungan itu diterima langsung Kepala

BPJS Kesehatan cabang Ambon, Afliana Latumakulita di

ruang kerjanya.


Salah satu tujuan kunjungan itu untuk saling

berkoordinasi dalam mengoptimalkan kerja sama yang

telah dibuat di tingkat pusat tentang Koordinasi Manfaat

Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Penumpang

Angkutan Umum Dan Lalu Lintas Jalan Serta Jaminan

Kesehatan.

“Kunjungan kami yang pertama adalah untuk

bersilaturahim, kemudian juga kami berkoordinasi untuk

mengatur strategi tentang, perjanjian kerja sama yang

telah dibuat ditingkat pusat, agar implementasi di daerah

kepulauan khususnya Maluku ini, dapat berjalan optimal

sehingga, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan

penjaminan dari pihak yang tepat, ketika mengalami

kecelakaan,” ujar Iqbal.

Selaras itu Afliana mengatakan kedua lembaga perlu

memperkuat sinergi dan mengatur strategi yang tepat

dalam mengatasi kesimpang siuran informasi terkait

penjaminan kecelakaan baik tunggal atau ganda. “Saya

sangat antusias terhadap sinergi dengan Jasa Raharja

ini. Kami akan selalu berkoordinasi, mengatur strategi

dan mengambil langkah agar implementasi di Maluku

ini, berjalan baik dan diharapkan ke depanya, tidak ada

lagi kesimpang siuran informasi terkait penjaminan

kecelakaan,” ujarnya.

Afliana menjelaskan, apabila sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan, baik saat

bekerja maupun kecelakaan lalu lintas saat berangkat,

pulang atau perjalanan dinas, penjaminnya adalah BPJS

Ketenagakerjaan. Namun, apabila peserta mengalami

Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) non kecelakaan kerja, dalam

hal ini kecelakaan ganda, maka penjamin utamanya

adalah Jasa Raharja sampai dengan plafon yang telah

diatur. Apabila biaya perawatan melebihi plafon, maka

sisanya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, apabila peserta mengalami KLL tunggal

non kecelakaan kerja, maka dapat langsung dijamin

oleh BPJS Kesehatan. “Namun perlu di perhatikan juga,

semua harus sesuai prosedur. Dimana, persyaratan

penjaminan kasus laka tunggal maupun ganda, wajib

melengkapi kelengkapan administrasi penjaminan, salah

satunya adalah Laporan Polisi (LP). Apabila tidak ada

LP maka, pelayanan tidak dapat dijamin baik oleh Jasa

Raharja maupun BPJS Kesehatan,” jelas Afliana.

Koordinasi manfaat jaminan kecelakaan lalu lintas,

telah diatur dalam Perpres No.82 Tahun 2018 tentang

dan Permenkeu No.141 Tahun 2018 tentang Koordinasi

Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberi Manfaat

Pelayanan Kesehatan. “Melalui dasar tersebut, ditambah

dengan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan

dengan Jasa Raharja di tingkat pusat, Saya harap di

Maluku ini dapat berjalan dengan baik sehingga, beban

pembiayaan pelayanan kesehatan,tepat sasaran dan

tidak tumpang tindih,” urainya.

Tak ketinggalan Afliana menambahkan perlu juga

dukungan dari kepolisian untuk penerbitan LP. Dokumen

ini penting sebagai syarat wajib dalam penjaminan

kecelakaan lalu lintas. Alfiana menyebut beberapa waktu

lalu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dirlantas

Polda Maluku, Kombes Pol Heru Trisasono terkait LP.

Pihak kepolisian mendukung penuh dalam kemudahan

penerbitan LP demi kepentingan masyarakat banyak.

“Selain itu, beliau juga mengimbau kepada masyarakat

untuk segera melaporkan kepada kepolisian terkait

kecelakaan, lebih cepat lebih baik agar proses terbitnya

LP pun, lebih cepat sebagai kelengkapan administrasi

penjaminan,” ujarnya.

F O K U S


Komitmen Badan Penyelenggara

Selain PT Jasa Raharja, badan penyelenggara lain yang

berkomitmen untuk memperkuat koordinasi ini yakni

BPJS Ketenagakerjaan. Deputi Direktur Bidang Hubungan

Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan,

Irvansyah Utoh Banja, mengatakan pihaknya secara

intensif berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk

menyusun perjanjian kerjasama dalam menindaklanjuti

setiap kasus yang terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).

Secara bertahap BPJS Ketenagakerjaan juga berkoordinasi

dengan pihak rumah sakit (RS), perusahaan, dan seluruh

kantor cabang terkait prosedur baru penanganan sinergi

layanan dengan BPJS Kesehatan. “Berbagai hal tersebut

mencakup mekanisme pelaporan, penjaminan, dan

pelayanan RS apabila ditemui kasus JKK dan PAK di RS,”

katanya.

Sebagaimana amanat Permenkeu No.141 Tahun 2018,

Irvansyah menjelaskan BPJS Kesehatan diminta

untuk mengkoordinasikan sinergi pelayanan bersama

penyelenggara jaminan lain, salah satunya BPJS

Ketenagakerjaan untuk kasus JKK dan PAK. BPJS

Kesehatan juga akan menyiapkan sistem informasi

yang menangkap setiap irisan kasus JKK dan PAK

dan menyalurkan informasi dan pelaporan kepada

penyelenggara jaminan lainnya.

“Saat ini masih dibahas prosedur bersama,

termasuk penjaminan serta sistem pelaporan. BPJS

Ketenagakerjaan masih menunggu semua kesepakatan

dengan BPJS Kesehatan,” papar Irvansyah.

Perihal koordinasi ini Irvansyah mencontohkan ketika

ada peserta JKK sekaligus JKN yang diduga mengalami

kecelakaan kerja. Kemudian dilakukan verifikasi dan

hasilnya membuktikan peserta itu dilaporkan sebagai JKK

dan peserta aktif, BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis

memberikan penjaminan penanganan kecelakaan kerja

dengan seluruh paket penjaminannya.

Selain itu Irvansyah mengatakan penanganan JKK dan

PAK diatur dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Jaminan Kematian. Aturan teknisnya diatur

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.26 Tahun

2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan

Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.

Namun BPJS Ketenagakerjaan menjembatani penahapan

implementasinya dengan perjanjian kerjasama dengan

BPJS Kesehatan. Peraturan teknis yang harus diterbitkan

penyelenggara jaminan sebagaimana mandat Permenkeu

No.141 Tahun 2018 sudah mendapat perhatian. Dalam hal

ini akan ada penyesuaian melalui revisi PP No.44 Tahun

2015 yang diperkirakan akan terbit dalam waktu dekat.

“Peraturan inilah yang dapat menjadi dasar hukum pasti

implementasi pelaksanaan sinergi layanan kesehatan

untuk kasus JKK dan PAK,” jelasnya.

Terakhir, Irvansyah berharap Permenkeu No.141 Tahun

2018 ini mampu mendorong intensitas sinergi pelayanan

yang lebih baik antar penyelenggara jaminan khususnya

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk

sosialisasi dan pelayanan kepada peserta. Regulasi

ini diharapkan mampu memberi kepastian peserta

untuk mendapat pelayanan yang lebih baik. “Sekaligus

membantu BPJS Kesehatan dalam mengurangi beban

biaya pelayanan yang selama ini diklaim masih banyak

menanggung pelayanan kasus JKK dan PAK,” katanya.

FOKUS


B I N C A N G

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani

Pemerintahan tetap berkomitmen menjamin

keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan

Nasional-Kartu Indonesia (JKN-KIS) terutama

dari sisi pembiayaan. Meningkatkan koordinasi

atau sinergi antar badan penyelenggara jaminan sosial

dalam pemberian pelayanan kesehatan adalah salah satu

program bauran kebijakan yang dibuat pemerintah saat

ini untuk mengatasi persoalan defisit. Melalui koordinasi

ini diharapkan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan,

sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan lebih efisien.

Koordinasi badan penyelenggara hanyalah satu dari

sekian upaya pemerintah. Lalu, seperti apakah komitmen

pemerintah untuk menjaga sustainabilitas Program

JKN-KIS ? Berikut adalah arahan Menteri Keuangan RI,

Ibu Sri Mulyani, pada acara peluncuran Data Sampel

BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan,

Jakarta, Senin (25/02/2019) yang disajikan dalam format

“bincang”.

Bagaimana komitmen pemerintah mengatasi defisit

yang terjadi setiap tahun ?

Kemarin waktu terjadi defisit, karena eskalasinya

sudah sangat tinggi dan mengancam keberlangsungan

pelayanan di fasilitas kesehatan, maka kami berikan

injeksi tambahan. Tahun 2015-2016 kami juga menginjeksi

BPJS dengan modal tambahan. Tetapi, Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) mengatakan, itu tidak betul dari sisi

akuntansi, jadi kami patuh. Maka, pada tahun 2017-2018,

kami tidak lagi menginjeksi BPJS dengan penyertaan

modal, tetapi dengan membayar kekurangan atau

tambahan anggaran belanja.

Tata Lebih Baik Program JKN-KISPEMERINTAH


BINCANGKami juga melakukan beberapa policy

mix atau bauran kebijakan karena

semua pihak harus ikut bertanggung

jawab, termasuk pemerintah daerah

(pemda). Kami juga terus berdiskusi

dengan Menkes, BPJS Kesehatan,

serta mengundang Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

karena kami ingin adanya akuntabel

ke publik.

JKN-KIS adalah bentuk kehadiran

negara untuk melindungi

kesehatan rakyat. Lalu, apa

strategi pemerintah agar program

ini tetap berlanjut, bahkan harus

menjadi lebih baik ?

Ini program tujuannya baik. Presiden

Jokowi berkali kali mengatakan

bahwa kita ingin investasi SDM

melalui pendidikan, kesehatan dan

jaring pengaman sosial. Negara

hadir untuk meyakinkan bahwa

semua rakyat Indonesia tidak

akan tertinggal hanya karena dia

dari kelompok miskin. Karna itulah

Program JKN-KIS merupakan mata

rantai penting di dalam investasi

SDM. Kita menganggap ini adalah

investasi manusia yang sehat,

manusia yang pandai, dan manusia

yang mampu untuk berpikir dengan

menggunakan nalar yang baik.

JKN-KIS juga adalah program yang

menyangkut hajat hidup orang

banyak. Program yang merupakan

fondasi untuk Indonesia maju

ke depan. Kalau fondasi ini tidak

kita perbaiki dan perkuat, maka

Indonesia ke depan akan terus

goyang. Oleh karena itu JKN-KIS

harus terus diperbaiki.

Dalam lima tahun JKN-KIS

dilaksanakan kita sudah melihat

beberapa hal. Misalnya Universal

Health Coverage (UHC) atau jaminan

kesehatan semesta. UHC harus

memiliki 4 pilar apabila kita ingin

JKN-KIS sukses. Pertama, seluruh

rakyat harus terlindungi. Kedua, dari

sisi supply side fasilitas kesehatan

harusnya memiliki pelayanan baik,

tepat kualitas dan tepat waktu.

Ketiga, dari sisi demand side,

masyarakat merasa terjangkau untuk

ikut dalam program ini. Jadi jangan

pernah membayangkan kalau UHC

itu artinya semua di-cover dan free.

Tidak. UHC meng-cover semua

tapi semua harus ikut berpartisipasi

sesuai dengan kemampuannya.

Keempat, JKN yang baik adalah yang

sustainabel. Artinya, antara supply

side dan demand side terjangkau,

dan kemampuan sistem untuk

menyuplainya berlangsung terus

menerus.

Jadi, empat pilar ini saya mohon terus

menerus diteliti kita semua. Karena

kalau meng-cover semua rakyat

Indonesia, maka dari sisi supply

side yaitu providernya harus mampu

melayani dengan baik, tepat kualitas

dan tepat waktu. Jadi masyarakat

terjangkau, tetapi dari sistem

juga sustainabel. Sustainabel dari

semuanya, yaitu masyarakat merasa

bisa membayar, RS bisa melayani

dengan baik, dan pemerintah

mampu menanggung bagian yang

menjadi tanggungjawabnya.

Menurut Ibu, apa persoalan

mendasar defisit ?

Sistem ini tiba tiba meledak, tetapi

dari kesiapan belum memadai.

Karena itulah sejak 2014 kita selalu

dihadapkan dengan mismatch.

Begitu diluncurkan masyarakat

merasa bahwa seluruh hal bisa di-

cover. Indonesia termasuk negara

dengan sistem jaminan kesehatan

nasional yang paling murah hati.

Semua hal termasuk penyakit

katastropik atau berbiaya mahal

dijamin, unlimited. Mungkin kalau

dari sisi kesehatan sejak 2014

terjadi overconsume. Semua orang

masuk RS, kemudian muncul

fenomena sakit sedikit masuk RS.

Waktu itu hubungan antara fasilitas

kesehatan tingkat pertama (FKTP)

dengan fasilitas kesehatan rujukan

tingkat lanjut (FKRTL) juga belum

berjalan baik. Rujukan berjenjangan

belum jalan, sehingga semua orang

langsung ke RS besar sambil bawa

kartu BPJS Kesehatan.

Program ini terlalu bebas, sehingga

orang langsung daftar, bayar iuran

dan dapat pelayanan. Tidak pernah

diskrining dulu status kesehatannya.

Price-nya berdasarkan kategori

pendapatan bukan masalah risiko.

Padahal asuransi yang market based,

besaran premi itu berdasarkan

tingkat risiko. Kalau penduduk risiko

tinggi maka dia membayar lebih

tinggi preminya.

Namun Indonesia saat ini tarifnya

berdasarkan tingkat pendapatan.

Semua penyakit pun di-cover,

dan akhirnya klaim RS ke BPJS

Kesehatan membengkak. Belum

lagi masyarakat rajin bayar premi,

lalu pasang ring jantung, operasi

katarak, dan lain lain. Tetapi setelah

sembuh tidak mengiur lagi. Ini butuh

edukasi luar biasa luas. Makanya

kami ajak semua stakeholders untuk

ikut berkerja sama.

Rekomendasi untuk perbaikan ke

depan ?

Sekarang kita mulai menata

lebih baik. Pemerintah mencoba

menanganinya secara bertahap.

Dan kita berharap bahwa FKTP

mampu menangani kesehatan mulai

dari preventif sampai dengan kuratif

yang memang level-nya mereka.

Proses untuk FKTP yang sekarang

ini menggunakan kapitasi tidak

seharusnya one size for all. Yang

terjadi sekarang ada puskesmas

yang memiliki surplus, dan ada

yang malah kelebihan pasien. Ini

yang perlu kita tata lagi. Bagaimana

kita melakukannya ? Hanya dengan

evidenced based melalui Data

Sampel BPJS Kesehatan. Karena

kalau dengan evidenced based

orang tidak emosi, tidak saling

menyalahkan.

Evidenced based policy ini menjadi

sangat kritis pada situasi di mana

semuanya mudah tersulut emosi.

Mulai dari dokter yang merasa tidak

dibayar, RS yang tertunda klaimnya

sampai masyarakat yang merasa tak

terlayani. Dalam kondisi semuanya

emosional sangat tidak mungkin

kita mendesain kebijakan yang

sesuai dengan empat pilar sukses

dari JKN-KIS. Kalau kita betul-betul

ingin memperbaiki sistem, maka kita

juga harus memahami kelemahan

sistem.


B E N E F I T

12

Dalam rangka meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pelayanan program Jaminan

Kesehatan Nasional-kartu Indonesia Sehat

(JKN-KIS) sekaligus meningkatkan layanan

terhadap peserta, pemerintah telah menerbitkan

Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan. Regulasi ini mengatur lebih

tegas tentang koordinasi BPJS Kesehatan dengan

penyelenggara jaminan lainnya yang memberikan

Manfaat pelayanan kesehatan.

Badan penyelenggara yang dimaksud antara lain BPJS

Ketenagakerjaan, PT Dana Tabungan dan Pegawai

Negeri (Taspen), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (ASABRI) untuk program jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).

PT Jasa Raharja untuk program jaminan kecelakaan

lalulintas.

Perpres No.82 Tahun 2018 lebih jelas mengatur batasan

kewenangan penjaminan biaya pelayanan kesehatan

berdasarkan penyebab perlunya mendapatkan pelayanan

kesehatan seperti akibat kecelakaan lalu lintas, akibat

kecelakaan kerja dan akibat penyakit akibat kerja . Dalam

hal BPJS Kesehatan membayar terlebih dulu biaya

pelayanan kesehatan yang seharusnya dijamin oleh

penyelenggara jaminan lainnya itu, maka penyelenggara

jaminan yang dimaksud membayar biaya pelayanan

kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Ketentuan lebih

lanjut mengenai koordinasi ini diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan (Permenkeu) No.141 Tahun 2018

tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam

Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

Permenkeu No.141 Tahun 2018 ini diterbitkan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan koordinasi pemberian

manfaat pelayanan kesehatan antar penyelenggara

Jaminan. Koordinasi pemberian manfaat pelayanan

kesehatan antar penyelenggara jaminan ini dilakukan

pada kasus kecelakaan lalu lintas (KLL), kecelakaan

kerja, penyakit akibat kerja, dan/atau kasus lain yang

membutuhkan pelayanan kesehatan.

Pelaporan dugaan kasus dilakukan oleh fasilitas kesehatan

(faskes) yang telah bekerja sama dengan penyelenggara

jaminan melalui penerbitan laporan dugaan kasus.

Laporan dugaan kasus ini disusun berdasarkan sejumlah

hal antara lain laporan kejadian kecelakaan lalu lintas,

kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan/ atau kasus

lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan dugaan kasus ini juga perlu

memperhatikan ketentuan mengenai penjaminan

Untuk Tingkatkan Layanan Bagi Peserta

BADAN PENYELENGGARA SALING BERSINERGI


BENEFIT

13

sebagaimana tercantum dalam lampiran Permenkeu

No.141 Tahun 2018 yakni untuk dugaan kasus kecelakaan

lalu lintas, kecelakaan kerja, dan/atau penyakit akibat

kerja. Laporan dugaan kasus oleh faskes ini disampaikan

kepada BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri,

dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan kerja dan/

atau penyakit akibat kerja.

Laporan dugaan kasus oleh faskes disampaikan kepada

PT Jasa Raharja dalam hal dugaan kasus kecelakaan lalu

lintas. Faskes juga menyampaikan laporan kasus diduga

kecelakaan lalu lintas yang bukan kecelakaan kerja dan/

atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Kesehatan,

penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat

pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Atau pemberi kerja, pasien/

korban, keluarga atau wali keluarga dari pasien/korban

dalam hal pasien/korban bukan peserta penyelenggara

jaminan.

Laporan dugaan kasus yang disampaikan faskes ini paling

sedikit memuat sejumlah informasi meilputi identitas

pasien/korban; status kepesertaan pasien/korban pada

penyelenggara jaminan; perkiraan kronologis dan tempat

kejadian; perkiraan kronologis dan tempat kejadian;

perkiraan penyebab kejadian; pernyataan dugaan kasus;

diagnosis klinis dan; tindakan pelayanan kesehatan yang

dilakukan.

Untuk kasus kecelakaan lalu lintas, penetapan status

kasus dan koordinasi berdasarkan laporan dugaan kasus

dari faskes, dibuktikan dengan laporan polisi. Dalam kasus

kecelakaan lalu lintas yang bertindak sebagai penjamin

pertama yaitu PT Jasa Raharja. Jika dugaan kasusnya

bukan kecelakaan lalu lintas tapi kecelakaan kerja maka

penjamin pertama yakni BPJS Ketenagakerjaan, PT

Taspen, atau PT Asabri.

Jika diduga kecelakaan kerja tapi pasien/korban belum

terdaftar dalam program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

maka penjamin pertama BPJS Kesehatan. Untuk pasien/

korban kategori pekerja penerima upah (PPU) tapi belum

ikut program JKK maka pemberi kerja bertindak sebagai

penjamin pertama.

Untuk kasus kecelakaan kerja, penetapan status

kecelakaan kerja dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan. Jika terdapat perbedaan dalam antara

penetapan status dengan laporan dugaan kasus, maka

penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja didasarkan

pada hasil investigasi bersama penyelenggara jaminan

atau keputusan menteri teknis terkait sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pihak yang menjadi penjamin dalam dugaan kasus

kecelakaan kerja antara lain BPJS Ketenagakerjaan/

PT Taspen/PT Asabri dalam hal pasien/korban sebagai

PPU sekaligus terdaftar dalam program JKK dan JKN.

BPJS Kesehatan menjadi penjamin jika pasien/korban

bukan kategori PPU, tidak ikut program JKK tapi sebagai

peserta JKN. Untuk pasien/korban kategori PPU tapi

tidak didaftarkan dalam program JKK, dan hanya sebagai

peserta JKN maka pemberi kerja bertindak sebagai

penjamin.

Untuk kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK), penegakan

diagnosis kasus dilakukan oleh dokter atau dokter

spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Biaya

yang timbul untuk penegakan diagnosis kasus PAK ini

dibebankan kepada penjamin yang melakukan upaya

penegakan diagnosis kasus.

Permenkeu No.141 Tahun 2018 ini mengatur perjanjian

kerja sama, petunjuk teknis, dan/atau peraturan teknis

lainnya antar penyelenggara jaminan dan faskes mengenai

koordinasi pemberian manfaat layanan kesehatan oleh

penyelenggara jaminan disesuaikan dengan Permenkeu

ini paling lambat 3 bulan sejak peraturan ini diundangkan

(29 Oktober 2018).


P E L A N G G A N

14

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan

publik yang kinerjanya diukur dari kemampuan

melayani masyarakat dengan baik, BPJS

Kesehatan selalu menempatkan elemen

kepuasan peserta sebagai prioritas. Fokus ini diwujudkan

antara lain melalui peningkatan pelayanan administrasi,

salah satunya dengan memberi kemudahan dalam

proses pendaftaran peserta Program Jaminan Kesehatan

Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau

peserta Mandiri, pendaftaran peserta salah satu bisa

dilakukan melalui kantor cabang BPJS Kesehatan. Selain

mengisi Daftar Isian Peserta (DIP) yang disediakan di

kantor cabang, beberapa syarat dokumen yang harus

dilengkapi antara lain Fotokopi Kartu Keluarga (KK),

Fotokopi Buku Rekening Tabungan BNI/BRI/Mandiri/

BCA, serta Formulir autodebet pembayaran iuran BPJS

Kesehatan bermaterai Rp 6.000.

Agar proses pendaftaran di kantor cabang berjalan lancar,

BPJS Kesehatan juga sudah menyediakan formulir ceklis

persyaratan, sehingga calon peserta bisa memeriksa

sendiri kelengkapan dokumen yang sudah dibawanya.

Sebelumnya, banyak calon peserta yang harus bolak-

balik ke kantor cabang lantaran syarat dokumen yang

dibawanya tidak lengkap, padahal mereka sudah

mengantre dan bertemu petugas frontliner di loket

layanan.

Dengan adanya proses self-checking atau mengisi ceklis

persyaratan yang dilakukan secara mandiri, proses

pendaftaran peserta di kantor cabang menjadi lebih

lancar. Petugas frontliner di loket layanan juga bisa

untuk Daftar Peserta JKN-KISTIDAK PERLU BOLAK-BALIK


PELANGGAN

15

langsung memproses kebutuhan calon peserta karena

dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sudah

dilengkapi.

Pelayanan Fast Track

Di seluruh kantor cabang, BPJS Kesehatan juga

menghadirkan loket Pelayanan Cepat atau Fast Track.

Loket ini berfungsi untuk melakukan pendaftaran PBPU

atau peserta Mandiri, Penambahan Anggota Keluarga

PBPU dan BP, Pendaftaran PPU PN Kolektif, Pendaftaran

PPU PN Individu, dan Pendaftaran pekerja sebagai PBPU

yang belum didaftarkan oleh Badan Usaha.

Untuk bisa mendapatkan pelayanan cepat tersebut,

calon peserta tinggal datang saja ke Kantor Cabang BPJS

Kesehatan dengan membawa dokumen yang dibutuhkan.

Setibanya di Kantor Cabang BPJS Kesehatan, calon

peserta akan diberikan formulir ceklis persyaratan, lalu

mengambil nomor antrean. Sambil menunggu antrean,

calon peserta bisa mengisi formulir Daftar Isian Peserta.

Melalui Pelayanan Fast Track, peserta bisa mendapatkan

pelayanan dalam waktu singkat sekitar 4 menit, dan

waktu menunggu paling lama 30 menit. Selama waktu

tersebut, petugas BPJS Kesehatan akan melalukan

verifikasi dan validasi terkait data-data calon peserta.

Bila sudah selesai, calon peserta nantinya akan diberikan

tanda terima berkas.

Petugas Frontliner juga akan memberikan edukasi kepada

calon peserta tentang Hak dan Kewajiban Peserta, serta

menginformasikan mekanisme pembayaran melalui

autodebet, yaitu tentang tanggal pendebetan, cetak

kartu dan pengiriman kartu kepada peserta

Sediakan Banyak Kanal Pendaftaran

Selain di kantor cabang, BPJS Kesehatan sebetulnya telah

mengembangkan banyak inovasi untuk memudahkan

masyarakat mendaftarkan dirinya sebagai peserta

Mandiri Program JKN-KIS. Salah satunya menghadirkan

Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500

400, dan Mobile Customer Services (MCS),

Dengan adanya Aplikasi Mobile JKN, masyarakat

tidak perlu repot-repot datang ke Kantor Cabang BPJS

Kesehatan untuk mendaftar sebagai peserta JKN-

KIS. Cukup dengan mendownload aplikasi Mobile

JKN di smartphone berbasis Android dan iOS, peserta

bisa melakukan pendaftaran dan menikmati berbagai

kemudahan dalam satu genggaman, seperti : Mengubah

nomor handphone, mengubah alamat email, mengubah

alamat, dan pindah FKTP serta pindah kelas.

Kanal pendaftaran yang saat ini juga telah hadir di tengah

masyarakat adalah layanan Mobile Customer Service

(MCS), salah satu kanal layanan berupa kendaraan roda

empat yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung

operasional layanan peserta.

Pelayanan yang diberikan melalui MCS meliputi

administrasi kepesertaan (pendaftaran, perubahan data

dan cetak kartu), pembayaran iuran, serta pemberian

informasi dan penanganan pengaduan. Jadi masyarakat

tak perlu lagi repot datang ke kantor cabang.


T E S T I M O N I

Seperti halnya penyakit, kecelakaan juga bisa

menimpa siapa saja, baik itu kecelakaan lalu

lintas maupun kecelakaan kerja. Untuk kasus-

kasus tersebut dalam Program JKN sesuai

amanat Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018, telah

ditegaskan bahwa yang tidak menjadi jaminan Program

JKN diantaranya Pelayanan kesehatan terhadap penyakit

atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan kerja

yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan

Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja dan

Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan

kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai

yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu

lintas sesuai hak kelas rawat Peserta.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pembiayaannya

tidak hanya bersumber dari BPJS Kesehatan. Tapi

bukan berarti Anda sebagai peserta JKN akan terabaikan

jika mengalami kasus-kasus tersebut. Saat ini telah

terdapat koordinasi pembiayaan pelayanan antara BPJS

Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen

(Persero) untuk pelayanan kesehatan terhadap penyakit

atau cedera akibat Kecelakaan Kerja/hubungan kerja dan

PT Jasa Raharja (Persero) untuk pelayanan kesehatan

jaminan kecelakaan lalu lintas ;

Salah satu peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional

- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang telah merasakan

manfaat dari koordinasi pembiayaan pelayanan

kesehatan ini adalah Nadry Sham. Perempuan berusia

68 tahun tersebut beberapa waktu lalu mengalami

kecelakaan di stasiun Manggarai saat hendak naik KRL

Commuter Line.

Diceritakan oleh Shanti Nandayani, putri dari Nadry

Sham, ibunya saat itu terjatuh di peron stasiun Manggarai

lantaran terbentur pintu otomatis kereta yang tiba-tiba

tertutup. Tulang tangan kirinya patah akibat tertindih oleh

badannya sendiri saat terjatuh.

Agar bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan

dari Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan, keluarga Nadry

Sham segera mengurus surat Laporan Polisi sebagai

syarat wajib, lalu melapor ke PT Jasa Raharja. Petugas

KRL Commuter Line di Stasiun Manggarai juga ikut

membantu menjadi saksi dari kejadian tersebut untuk

melengkapi syarat mendapatkan surat Laporan Polisi.

Perlu diketahui, Jasa Raharja merupakan penjamin

pertama sampai dengan batas plafon sesuai ketentuan

untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ganda serta

kecelakaan penumpang alat angkutan umum. Setelah

melewati plafon tersebut, maka korban akan dialihkan

penjaminannya pada BPJS kesehatan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Jasa Raharja sebagai

penjamin pertama akan membiayai pelayanan kesehatan

sampai dengan plafon Rp 20 juta.

BPJS Kesehatan dan Lembaga Penjamin Optimalkan Pelayanan Korban Kecelakaan

SINERGI


TESTIMONI

Peserta JKN-KIS

Jonathan

"Karena tulang tangan kirinya ada yang patah, ibu harus

dirawat selama empat hari di rumah sakit dan menjalani

operasi pemasangan pen," cerita Shanti Nandayani

perihal pelayanan kesehatan yang diterima ibunya pasca

mengalami kecelakaan.

Shanti menyampaikan, pelayanan kesehatan yang

didapatkan ibunya di rumah sakit menghabiskan biaya

sekitar Rp 24 juta. Karena telah melebihi batas maksimal

Rp 20 juta, maka selisih dari biaya tersebut dijamin oleh

BPJS Kesehatan.

Beda halnya dengan kasus kecelakaan tunggal atau

yang tidak menjadi tanggungan Jasa Raharja maupun

BPJS Ketenagakerjaan, Peserta JKN-KIS bisa langsung

mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari BPJS

Kesehatan yang bertindak sebagai penjamin pertama.

Seperti yang dialami Jonathan saat mengelamai

kecelakaan tunggal sepeda motor. Jonathan bercerita,

musibah tersebut menimpanya akhir tahun 2018 lalu,

hingga menyebabkan tulang jari tangan kanannya patah.

Jonathan kemudian menjalani operasi pemasangan pen

di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara setelah sebelumnya

mengurus surat Laporan Polisi perihal kecelakaan tunggal

yang dialaminya.

"Untuk biaya perawatan dan operasi pemasangan pen,

semuanya ditanggung BPJS Kesehatan. Asalkan ada

surat Laporan Polisi dan mengikuti prosedur yang berlaku,

proses mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari

BPJS Kesehatan tidak sulit kok," ungkap Jonathan.

Kecelakaan Kerja

Untuk kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja,

jaminan pelayanan kesehatan tidak diberikan oleh BPJS

Kesehatan maupun Jasa Raharja, melainkan oleh BPJS

Ketenagakerjaan, Taspen, atau Asabri.

Maksud dari kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang

terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan

yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat

kerja atau sebaliknya. Sedangkan penyakit akibat kerja

adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari

pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kerja, yang diderita

peserta dalam hubungan kerja, meliputi faktor risiko

karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, hingga

material yang dipakai.

Penjaminan kecelakaan kerja diberikan sampai sembuh

tanpa batas biaya. Hal ini diungkapkan Pramono yang

sempat mengalami kecelakaan sepeda motor saat

pulang kerja. Kejadian tersebut menyebabkan tulang

di betis kirinya patah, sehingga harus dioperasi untuk

pemasangan pen.

"Setelah kecelakaan itu, saya langsung menghubungi

orang kantor dan dibawa ke Rumah Sakit Jakarta.

Malam itu juga orang kantor langsung mengurus

surat Laporan Polisi. Staf HRD kantor juga membuat

kronologis kejadian kecelakaan mulai dari jam berapa

saya pulang kerja dan rute jalan raya yang biasa dilalui.

Ini penting agar kecelakaan yang saya alami bisa masuk

kategori kecelakaan kerja, sehingga dijamin oleh BPJS

Ketenagakerjaan," papar Pramono.

Akibat kecelakaan tersebut, karyawan di perusahaan

kontraktor ini harus dirawat selama sepekan di Rumah

Sakit Jakarta, menjalani operasi pemasangan pen,

hingga terapi pasca operasi selama tiga bulan. Jaminan

pelayanan kesehatan dari BPJS Ketenagakerjaan masih

didapatkan selama masa kontrol, hingga operasi cabut

pen.

Pramono sebetulnya juga memiliki kartu JKN-KIS.

Namun kartu tersebut tidak digunakan saat mengalami

kecelakaan kerja karena ia memahami kasus yang

dialaminya tersebut menjadi tanggung jawab BPJS

Ketenagakerjaan.

"Saya ambil manfaatnya sesuai koridor. Kalau memang

kecelakaan kerja, ya minta jaminan pelayanan

kesehatannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi kalau

sedang sakit, saya pakainya kartu JKN-KIS untuk

berobat," pungkas Pramono.

Peserta JKN-KIS

Pramono


I N S P I R A S I

Komunitas sepeda motor tidak selalu identik

dengan hal-hal negatif seperti tawuran atau

balapan liar. Banyak juga yang mengisi kegiatan

kumpul-kumpul mereka dengan hal positif.

Misalnya yang dilakukan komunitas CBR Tangerang Club

(CBR TAC), mereka aktif mengkampanyekan keselamatan

berkendara atau safety riding kepada masyarakat umum

melalui berbagai kegiatan.

Ketua komunitas CBR TAC, Hendi memaparkan, ide awal

berdirinya komunitas ini adalah sebagai wadah untuk

berkumpul bagi para memilik motor Honda CBR yang

ada di wilayah Tangerang. Berdiri sejak Januari 2015,

komunitas tersebut saat ini sudah memiliki 117 anggota.

"Komunitas CBR TAC awalnya berdiri untuk sekedar

menyalurkan hobi saja seperti touring dan sharing

mengenai modifiksi motor. Setelah anggotanya semakin

banyak, kita mulai membentuk kepengurusan dengan

agenda yang lebih beragam dan terjadwal," terang Hendi.

Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan komunitas ini

adalah mengkampanyekan pentingnya penggunaan helm

saat mengendarai sepeda motor. Sasarannya para siswa

SMA dan SMK di wilayah Kota Tangerang yang sudah

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Inovasi program

yang dijalankan Komunitas CBR TAC ini bahkan diganjar

penghargaan Safety Campaign Awards (SCA) 2018 dari

salah satu perusahaan pembiayaan dan asuransi sepeda

motor.

Mengusung tagline "Use Your Brain to Protect Your

Brain, Wear Your Helmet", kampanye ini digelar

komunitas CBR TAC di pusat perbelanjaan agar

menjangkau masyarakat yang lebih luas, tidak hanya

siswa SMA dan SMK saja yang menjadi target utama

kampanye ini.

"Penggunaan helm merupakan hal paling dasar saat kita

mengendarai sepeda motor. Tetapi dalam prakteknya,

masih banyak yang tidak menyadari pentingnya

menggunakan helm sebagian langkah antisipasi apabila

terjadi kecelakaan," papar Hendi.

Tak Sekedar Touring, Komunitas CBR TAC

Aktif Kampanyekan Safety Riding

Sikap abai ini menurutnya banyak dijumpai di kalangan

anak muda. Saat ditanyakan kepada mereka, alasannya

karena sekedar berkendara untuk jarak dekat. Padahal

ditegaskan Hendi, baik itu jarak dekat maupun jarak

jauh, helm wajib digunakan untuk melindungi kepala dari

bahaya yang bisa saja menimpa. Apalagi sekitar 70%

kecelakaan lalu lintas di jalan raya dialami pengendara

sepeda motor.

Dalam kegiatan kampanye safety riding yang dijalankan,

selain mengingatkan pentingnya penggunaan helm saat

berkendara, Hendi mengatakan komunitas CBR TAC juga

turut mensosialisasikan cara memilih helm yang aman

dan bagaimana menggunakannya secara benar. Pada

prinsipnya helm bukan sekedar aksesori berkendara

untuk gaya-gayaan saja, tetapi merupakan alat pelindung

diri yang tentunya harus memenuhi standar SNI.

Tidak hanya di pusat perbelanjaan, kegiatan safety

riding yang melibatkan anak-anak muda juga dilakukan

Komunitas CBR TAC di Wahana Safety Riding Center

yang ada di Tangerang. Di pusat pelatihan safety riding

ini, para siswa diajarkan cara mengendarai motor yang

aman di jalan raya.

"Tidak hanya untuk masyarakat umum, kami juga sering

mengadakan kegiatan safety riding untuk para member

kami, supaya mereka punya pemahaman yang baik

terkait safety riding dan bisa menjadi contoh untuk

masyarakat. Tentu saja harapannya kegiatan kami ini

dapat ikut berkontribusi menurunkan angka kecelakaan

di jalan raya yang melibatkan sepeda motor, dan juga

meminimalisir dampak buruk dari kecelakaan," pungkas

Hendi.

Safety Campaign Award (SCA)

Komunitas CBR TAC


P E R S E P S I

Data Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

menyebutkan jumlah kecelakaan lalu lintas

di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia

Tenggara. Korban kecelakaan lalu lintas di

Indonesia setiap tahun mencapai puluhan ribu jiwa.

Oleh karena itu peserta program Jaminan Kesehatan

Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) perlu mengerti

bagaimana penjaminan bagi peserta yang mengalami

kecelakaan lalu lintas.

Hal paling penting yang harus dipahami peserta

yakni prosedur penjaminan. Dalam hal terjadi kasus

kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan tunggal atau ganda

(melibatkan dua atau lebih kendaraan), peserta wajib

mengantongi kelengkapan administrasi penjaminan,

salah satunya laporan polisi. Tanpa surat laporan polisi,

pelayanan tidak dapat dijamin baik oleh Jasa Raharja

maupun BPJS Kesehatan.

Peserta JKN-KIS yang mengalami kecelakaan lalu lintas

wajib menunjukan kartu JKN-KIS kepada petugas RS

saat mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS

terdekat. Setelah kartu diserahkan, petugas RS akan

memasukkan data peserta pada aplikasi V-Claim untuk

mengecek status kepesertaan. Jika kartu aktif, petugas

RS akan membuat Surat Eligibilitas Peserta Kecelakaan

Lalu Lintas (SEP Lakalantas). Untuk itu, sangat penting

bagi peserta JKN-KIS untuk selalu memastikan keaktifan

kartu peserta dengan membayar iuran secara rutin.

Perlu diketahui SEP Lakalantas adalah surat keabsahan

peserta atau bukti bahwa kartu peserta tersebut aktif,

bukan surat jaminan. Penjaminan akhir tetap sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan

kelengkapan adminstrasi penjaminan seperti laporan

polisi. SEP Lakalantas wajib diterbitkan secepat

mungkin pada awal pasien masuk RS untuk seluruh jenis

lakalantas non kecelakaan kerja. Baik untuk kecelakaan

tunggal maupun kecelakaan ganda.

Untuk kecelakaan lalu lintas yang termasuk kecelakaan

kerja, misalnya kecelakaan lalu lintas pada saat

seseorang dalam perjalanan menuju atau pulang dari

tempat kerja, menjadi jaminan pemberi kerja dan badan

penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja (JKK).

Jenis kecelakaan ini tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Data informasi lakalantas dapat terkirim secara otomatis

ke aplikasi mobile service (mobvis) yaitu aplikasi

pada smartphone petugas lapangan PT Jasa Raharja.

Selanjutnya petugas lapangan PT Jasa Raharja akan

melakukan kunjungan dan memberikan informasi

kepada peserta JKN-KIS untuk melengkapi administrasi

penjaminan, salah satunya laporan polisi.

PT Jasa Raharja akan memberikan kesimpulan jaminan

dalam waktu paling lambat 2x24 jam sejak laporan

diterima. Untuk pembuatan laporan polisi, keluarga

peserta melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas di

Polres sesuai wilayah tempat kejadian atau tempat

keluarga peserta diduga mengalami kecelakaan lalu

lintas.

Ke depannya, BPJS Kesehatan akan melakukan integrasi

sistem informasi dengan aplikasi Integrated Road Safety

Management System (IRSMS) milik Polri sehingga

salinan laporan polisi dapat diperoleh secara online.

Untuk saat ini salinan laporan polisi diberikan kepada

keluarga korban lakalantas secara manual. Setelah

mendapatkan laporan polisi, pihak keluarga peserta

menyerahkannya ke RS untuk dilampirkan pada dokumen

klaim.

Selaras itu PT Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan akan

melanjutkan verifikasi klaim sesuai ketentuan yang

berlaku setelah terbitnya laporan polisi dari Polri. Proses

ini bisa dilakukan secara paralel dengan proses pelayanan

kesehatan yang diberikan RS kepada peserta JKN.

PT Jasa Raharja merupakan penjamin pertama sedangkan

BPJS Kesehatan merupakan penjamin kedua terhadap

kasus lakalantas sesuai ketentuan perundangan.

Sebagai penjamin pertama, PT Jasa Raharja akan

menjamin kecelakaan lalu lintas ganda sampai dengan

nilai yang ditanggung sesuai Peraturan Menteri Keuangan

yang berlaku. Saat ini, besarnya nilai penjaminan/santunan

dari PT Jasa Raharja mengacu kepada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar

Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib

Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang

Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan,

Laut, Dan Udara yaitu penggantian biaya perawatan dan

pengobatan dokter paling banyak Rp20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah), biaya ambulans dan kendaraan yang

membawa penumpang ke fasilitas kesehatan paling

banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan/

atau biaya pertolongan pertama pada kecelakaan paling

banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Untuk kecelakaan lalu lintas tunggal, PT Jasa Raharja

akan mengeluarkan pernyataan tidak menjamin dan

memberikan respon dalam aplikasi mobile service

sehingga biaya pelayanan kesehatan dapat dijamin

sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Namun untuk

mendapatkan penjaminan dari BPJS Kesehatan ini,

peserta tetap perlu melengkapi laporan polisi sebagai

administrasi wajib.

Apa Pentingnya Surat Laporan Kepolisian Bagi Peserta JKN-KIS yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas?


S E H A T & G A Y A H I D U P

Penggunaan lensa kontak atau lebih dikenal

dengan softlens menjadi favorit di kalangan anak

muda. Soflens berguna untuk yang punya mata

minus. Menggunakan softlens dapat membantu

penglihatan sekaligus menunjang penampilan. Tetapi ada

pula yang sekadar bergaya agar bisa tampil on point.

Memilih pakai softlens ketimbang kaca mata sah-sah

saja. Asalkan kamu harus tahu cara memperlakukan

dan memilih softlens yang aman sehingga tidak

membahayakan kesehatan. Karena seringkali keinginan

untuk mempertajam penglihatan atau sekadar bergaya

tak seiring dengan pengetahuan yang cukup. Akibatnya

bisa fatal. Banyak kasus yang memperlihatkan bagaimana

pemakaian softlens memicu kerusakan mata hingga

kebutaan permanen.

Hal ini pun diakui dokter spesialis mata, Maya

Soewandono. Dokter Maya yang berpraktik di Klinik Mata

Nusantara EyeCare di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan

ini, mengatakan, tidak sedikit pasien yang datang ke

dokter dengan keluhan peradangan kornea atau keratitis

akibat penggunaan softlens yang tidak tepat.

Di temui di sela-sela konferensi pers mengenai tindakan

lasik terhadap artis Yuki Kato, baru-baru ini, dokter Maya

menjelaskan, kornea mata membutuhkan oksigen dari

luar untuk hidup. Penggunaan softlens dalam waktu

lama akan membuat kornea mata tidak memperoleh

asupan oksigen tersebut. Selain itu, karena penggunaan

atau perawatan softlens yang tidak sesuai menyebabkan

terjadi infeksi dan luka pada kornea. Luka atau borok

pada kornea inilah yang pada akhirnya menyebabkan

kebutaan permanen.

“Akibat yang paling kita takutkan adalah terjadi infeksi di

bola mata yang kemudian mengalami luka. Bekas luka di

bagian tengah bola mata ini permanen, yang menutupi

masuknya cahaya dan oksigen ke bola mata, dan bisa

sebabkan buta permanen,” tutur Maya.

Wajib Tahu IniKamu Termasuk Yang Sering Pakai Softlens ?


SEHAT & GAYA HIDUP

Keratitis atau peradangan pada kornea bersifat fatal

apabila penanganannya terlambat atau tidak sempurna.

Komplikasi lain dari keratitis adalah timbulnya luka pada

kornea atau dikenal dengan istilah ulkus kornea, yaitu

luka terbuka pada bagian tipis yang menutupi iris (bagian

yang berwarna pada mata). Kondisi ini juga berisiko

terjadi kebutaan.

Softlens bisa menjadi sumber penularan utama infeksi.

Jarak yang sangat dekat antara lensa dengan mata

memungkinkan perpindahan bakteri, jamur, parasit, atau

virus dari permukaan lensa ke sekitar permukaan cairan

mata. Awalnya infeksi tidak menunjukkan gejala serius,

namun lama kelamaan dapat menyebabkan kerusakan

mata menetap.

Semua kondisi ini bermula dari penggunaan softlens

yang tidak benar. Kebiasaan buruk seperti membersihkan

lensa tidak benar, membiarkan lensa kontak terkena

air, mencucinya di air kran, merendamnya semalaman,

penggunaan cairan pembersih yang tidak sesuai, dan

tidak mengganti lensa kontak secara berkala. Parahnya

lagi, ada yang memakai lensa kontak hingga tidur, saat

mandi, bahkan berenang. Belum lagi, saat memasang

atau melepas lensa kontak tangan si pengguna tidak

bersih atau tanpa sadar mata terkena goresan kuku.

“Yang kerap memicu terjadinya infeksi karena

penggunaannya yang terlalu lama dan pada situasi tidak

tepat, misalnya dipakai sampai tidur atau berenang. Ini

seringkali dilakukan pengguna tanpa sadar,” tutur Maya.

Lalu, bagaimana caranya mengurangi risiko infeksi saat

memakai lensa kontak ? Mengacu berbagai sumber,

yang paling penting adalah tangan harus dipastikan steril

ketika memegang dan memasang lensa di mata. Cuci

tangan dengan sabun dan air secara menyeluruh dan

keringkan sebelum menyentuh lensa kontak. Lepaskan

lensa kontak sebelum tidur, mandi atau berenang. Gosok

atau cuci lensa kontak dengan larutan desinfektan setiap

kali dilepas. Bersihkan wadah dengan larutan dan simpan

terbalik setiap habis pakai. Untuk lama pemakaian

sebaiknya maksimal 6-8 jam. Selama penggunaannya

bantu dengan cairan tetas mata agar mata tidak kering.

Cek selalu tanggal kadaluarnya.

Tak kalah penting adalah memilih jenis softlens yang aman

dan nyaman. Pilih softlens berbahan lunak sesuai bentuk/

diameter atau kondisi mata, sehingga nyaman dipakai.

Softlens dengan kadar air tinggi dapat meneruskan lebih

banyak oksigen pada mata, sehingga kualitas kornea

tetap terjaga. Harga biasanya mencerminkan kualitas.

Jangan sampai merusak mata hanya gara gara tergiur

harga murah.

Sebaiknya beli softlens di optik yang terpercaya atau

sudah terdaftar di pemerintah. Sebuah riset menunjukkan

pengguna softlens lima kali lebih berisiko terkena

infeksi jika mereka membeli lensa kontak di internet. Ini

karena lebih sedikit informasi atau peringatan mengenai

kebersihan lensa, perawatan dan penggunaannya. Ada

baiknya sebelum memilih produk, konsultasikan dengan

dokter khususnya yang mata minus.

ens ?


KO N S U LTA S I

J A W A B :

J A W A B :

01

02

Selain di kantor cabang,

dimana lagi kita bisa daftar

BPJS Kesehatan?

[email protected] -

Denpasar

BPJS Kesehatan mengembangkan banyak kanal atau point of service pendaftaran seperti pendaftaran online melalui website www.bpjs-

kesehatan.go.id, melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500400, aplikasi Mobile JKN, kantor kelurahan/kecamatan dengan sistem drop

box, melalui jaringan yang bekerja sama dan melalui Kader JKN. Adapun syarat-syarat yang harus disiapkan calon peserta antara lain

menyertakan fotokopi KTP (diutamakan e-KTP) dan Kartu Keluarga, fotokopi rekening bank (BRI, BNI, Mandiri atau BTN), nomor telepon,

dan alamat email.

Apakah di BPJS ada limit

berapa hari harus rawat

inap di rumah sakit?

[email protected] -

Banjar

BPJS Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS hingga peserta yang bersangkutan dinyatakan sembuh secara medis.

Tidak ada batasan berapa hari pasien harus dirawat inap, karena tarif INA CBG's yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit

adalah untuk satu paket, hingga pasien sembuh. Adapun yang berhak memutuskan pasien dapat pulang adalah dokter yang memeriksa

kondisi pasien tersebut.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak pasien, jangan ragu untuk segera melaporkannya kepada kami melalui:

- BPJS Kesehatan Care Center 1500400;

- Mobile JKN;

- Saluran Informasi dan Penangan Pengaduan (SIPP);

- Aplikasi LAPOR! yang terintegrasi di website BPJS Kesehatan;

- Kantor Cabang atau Kantor Kabupaten/Kota terdekat;

- Petugas BPJS Kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan

Jangan lupa untuk menyampaikan kronologis selengkapnya untuk membantu kami mempercepat proses tindak lanjut yang dilakukan.

INFOBPJS - bpjs-kesehatan.go.id · Regulasi ini menjadi acuan dalam pelaksanaan koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan antar Penyelenggara Jaminan, yaitu BPJS Kesehatan,

Documents