Info ICCC ed. 3

1Edisi 3 - April 2013

MENUJU INVESTASI ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

Kebutuhan akan pembangkit listrik di daerah terpencil dan berpopulasi rendah terlihat jelas di gambar 1. Namun demikian untuk memenuhi kebutuhan listrik karena pertumbuhan ekonomi, sangat penting bagi Indonesia untuk memilih teknologi dengan harga kompetitif dan di saat yang sama dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.1

Indonesia memiliki sumberdaya energi terbarukan yang besar, namun hanya sebagian kecil saja yang telah digunakan untuk tenaga listrik dan bahan bakar biologi. Biomassa merupakan sumber penting energi terbarukan di Indonesia, khususnya pemanfaatan tanaman untuk energi dan solusi co-firing Tenaga biomassa memiliki potensi yang besar namun belum dipromosikan dengan

Sektor Pembangkit Energi Indonesia (“Energi”) diperkirakan menghasilkan 110 juta ton CO2e

di tahun 2005. Dalam proses BAU (Business as Usual), emisi di sektor energi diperkirakan naik sampai dengan 370 juta ton CO2e di tahun 2020 dan 810 juta di tahun 2030. Dalam hal ini, Indonesia secara sukarela berkomitmen untuk mengurangi 26% emisi dari BAU pada tahun 2020 dan sudah memulai penerapan Strategi Pembangunan Rendah Emisi.

Pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik dua puluh tahun kedepan sebagian besar akan ditentukan oleh kebutuhan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7 % dan meningkatnya cakupan jaringan listrik di dalam negeri.

INFO ICCCL I N K I N G S C I E N C E T O P O L I C Y

Edisi 3 - April 2013 Media Informasi Indonesia Climate Change Center

Oleh Artissa Panjaitan

Gambar 1 : Rasio Kelistrikan Rumah Tangga Tiap Provinsi

Sumber : PLN

Dibentuk sejak Oktober 2011 dibawah kerjasama US - Indonesia

Comprehensive Partnership, Indonesia Climate Change Center (ICCC) merupakan wadah untuk

melakukan kajian kebijakan perubahan iklim berbasis ilmu

pengetahuan, yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses

penentuan kebijakan (science-based policy) perubahan iklim di Indonesia.

Info ICCC merupakan buletin triwulan yang disajikan sebagai

media informasi mengenai isu dan hasil kajian yang telah dihasilkan

ICCC. ICCC mendukung penyebaran informasi pada bulletin ini secara bebas untuk penggunaan non-komersial selama ICCC INFO

dituliskan sebagai sumber informasi.

Saran dan masukan mengenai ICCC

dan pelaksanaan kegiatan ICCC dapat dikirimkan melalui email ke

Editorial

.

[email protected]

atau di alamatkan ke

Gedung Kementrian BUMN, lantai 18, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13,

Jakarta 10110.

Informasi mengenai ICCC tersedia di portal www.ICCC-network.net.

Tim Info ICCC:

Pengarah:

Rachmat Witoelar, Agus Purnomo, Amanda Katili Niode, Murni Titi Resdiana, Farhan Helmy, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)

Pemimpin Redaksi:

Farrah Mardiati, Indonesia Climate Change Center (ICCC)

Kontributor:

Eli Nur Nirmala Sari, Dadang Hilman, Harityas Wiyoga, Artissa Panjaitan,

Indonesia Climate Change Center (ICCC)

2 Edisi 3 - April 2013

Media Informasi Indonesia Climate Change Center Rubrik ICCC

Supply Conditioning Energy conversion

engine-generator set

microturbinepower plant

fuel cell

conventionalsteam power plant

biomasspretreatment

biomass residiuesforestry, energy plants

organic wastes, sewageanimal manure, energy crops

oily fruits, grains, shoots

direct combustion

gasificationproducer gas

biogas

oil

anaerobicdigestion

vegetable oilproduction

Gambar 2: Alur transformasi untuk menghasilkan listrik dari biomassa.Sumber : wisions.net

baik.Biomassa terdiri bahan-bahan biologis yang berasal dari makhluk hidup, atau organisme yang baru saja mati, dalam bentuk padat, cair dan gas. Biomassa dapat diperoleh dari organisme tertentu yang secara sengaja dikembangkan dan dipanen untuk dimanfaatkan energi fotosintesisnya (tanaman energi). Limbah biomassa dapat berasal dari tanaman (contoh: residu biomassa, limbah kehutanan dan limbah organik) maupun dari hewan (contoh: kotoran hewan).

Secara umum, biomassa diubah menjadi energi melalui pembakaran langsung. Beberapa jenis biomassa padat kering dapat secara langsung diubah menjadi panas. Jenis energi biomassa yang lain perlu terlebih dahulu diubah menjadi cairan dan gas melalui reaksi biokimia dan termokimia.

Sebuah skema baru Feed In Tariff (FIT) untuk energi Biomassa telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral di bulan Januari 2012. Skema tersebut memiliki perbedaan koefisien geografikal dalam harga jual dibandingkan dengan tenaga hidro. Namun demikian belum ada daya tarik yang cukup di sektor sumberdaya biomassa. Dengan demikian, entah bagaimana, profil resiko investasi sumber energi terbarukan di Indonesia belum dianggap menarik oleh para Investor di bidang energi.

Merupakan hal penting untuk memiliki sebuah prespektif baru dalam kebijakan nasional dan menarik investasi baru bidang energi terbarukan di Indonesia. Dirasakan juga perlunya melakukan penelitian mengenai pentingnya profil resiko (“Risk Profile”) investasi Energi Terbarukan di Indonesia. Mendalami energi biomassa bisa menjadi sebuah alternatif terobosan untuk menarik investasi untuk energi terbarukan jenis lain, yang akan mendorong pengarusutamaan strategi pembangunan emisi rendah untuk Indonesia.

Kondisi multi elemen profil resiko investasi sektor energi/ listrik di sebuah negara berkembang nampak jelas. Dari prespektif bisnis, nilai investasi atau daya tarik diukur dengan dua hal, yaitu biaya modal (termasuk ketersediaan modal) dan profitabilitas. Profil resiko sebuah negara dapat mempengaruhi kedua hal tersebut dan diukur dalam hal biaya sebelum operasi, aspek hukum, kompetisi harga pasar, biaya input, syarat dan ketentuan pembayaran, perlindungan asuransi dan potensi pertumbuhan pasar.

Terdapat lima kebijakan yang sangat penting untuk dipelajari agar dapat mebuat rekomendasi industri yang ilmiah dan seimbang untuk menarik investasi energi terbarukan di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah memastikan ketersediaan bahan baku biomassa, menghilangkan penghambat investasi, menyediakan insentif investasi, hukuman terhadap kecurangan, dan memberikan cukup banyak peluang investasi.

Ketersediaan bahan baku biomassa, produktivitas dan kandungan energi biomassa adalah faktor kunci dalam menentukan suplai biomassa terbaik untuk menghasilkan listrik di daerah tertentu. Kerangka kerja legal yang jelas untuk memastikan tersedianya bahan baku dan juga FIT yang menarik serta insentif fiskal untuk energi terbarukan diperkirakan akan meningkatkan pemanfaatan biomassa untuk pembangkit listrik. Gambar 2 menunjukkan salah satu contoh budidaya berbagai tanaman penghasil energi dan potensi listrik yang secara teori dapat dihasilkan2 per hektarnya melalui digestion anaerobik dan biogas yang dihasilkan dari bahan-bahan tertentu.

Oleh karena itu, mengidentifikasi parameter yang penting untuk menarik investasi perlu dilakukan. Ketersediaan bahan baku biomassa, yaitu kesesuaian, produktivitas, logistik untuk umumnya wilayah di Indonesia seperti ketersediaan lahan budidaya, dan kesempatan berkembang, infrastruktur, ser ta


Rubrik ICCC Media Informasi Indonesia Climate Change Center

sumber daya manusia untuk budidaya bahan baku perlu diidentifikasi. Selain itu, aspek ekonomi dari budidaya bahan baku biomassa dan juga dinamika mekanisme penentuan harga untuk bahan baku dan harga jual listrik juga perlu dikalkulasi.

Rekomendasi-rekomendasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan in-vestasi perlu dibuat, yaitu dengan cara menganalisis kebijakan-kebijakan yang ada dan membentuk pendekatan ilmiah dan legal untuk menentukan daerah (khususnya lahan yang terdegradasi) yang dapat dimasukkan dan juga yang tidak dapat dimasukkan ke dalam po-tensi investasi energi terbarukan. Be-berapa strategi untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan untuk proses yang sederhana dan adil dalam pemberian ijin pengelolaan energi terbarukan perlu diusulkan. Strategi tersebut meliputi pem-buatan struktur perijinan yang diperlukan untuk memberikan lokasi tertentu kepa-da calon investor, penyusunan struktur proses pengajuan permohonan ijin, men-ganalisis proyek energi terbarukan yang diminta dan lokasi energi terbarukan yang tidak diminta, dan memilih kantor pemer-intah yang akan bertanggungjawab untuk memonitor dan membantu proses pener-bitan ijin investasi energi terbarukan, dan yang terakhir adalah menyusun sebuah metode untuk menentukan besar biaya

untuk ijin investasi energi terbarukan.

Penyediaan insentif yang akan diiden-tifikasi dengan cara memahami kriteria dalam skema pemberian insentif yang su-dah ada di PLN dan Pemerintah Indone-sia, seperti zona biaya, skema fiskal, dan pembangunan infrastruktur untuk akses juga perlu dipertimbangkan. Juga, den-gan menghitung dampak ekonomi mak-ro dari insentif semacam itu, menangkap perspektif investor untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi terba-rukan (misalnya mekanisme harga yang dapat disesuaikan dan perlindungan terhadap RoI atau Return of Investment minimum) akan membantu membentuk sebuah skema insentif yang kuat.

Memberikan sanksi diyakini sebagai salah satu faktor kunci untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi terbarukan. Dengan lebih dahulu menangkap perspektif investor dan perspektif publik terhadap kecurangan dan konsekuensinya, lalu menetapkan kecurangan mana yang pantas mendapat sanksi, maka skema yang kokoh dan adil untuk sanksi terhadap kecurangan dapat dibentuk. Langkah kunci yang terakhir adalah memahami bagaimana cara mempresentasikan kapasitas pengembangan dan target dari PLN, dan juga memahami mekanisme

Gambar 3: Profil Resiko Investasi Sektor Energi Terbarukan di Indonesia.

1 Perkiraan tingkat emisi gas, diesel dan batubara masing-masing 452, 583 dan 920 Kg CO2e per MWh. Batubara saat ini merupakan sumber energi termurah dan hanya sesuai untuk suplai beban dasar. Gas memiliki tingkat emisi terendah dan paling sesuai untuk suplai beban puncak. Terlepas dari kurangnya infrastruktur rantai suplai, Biogas menghasilkan tingkat emisi terendah dan sesuai untuk suplai beban

puncak maupun dasar.

2 Sumber: “Bioenergy in Germany: Facts & Figures, January 2012”, Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection.

untuk mengubah rencana PLN dari energi tidak terbarukan menjadi energi terbarukan serta sebaliknya dengan tujuan memberikan cukup banyak peluang untuk energi terbarukan yang menarik. Sebuah cara yang transparan dan legal dalam menyebarluaskan dan mempromosikan peluang untuk energi terbarukan yang dapat juga dicapai dengan cara menangkap perspektif investor dan perspektif publik mengenai cara yang tepat dalam penyajian peluang di sektor energi terbarukan yang menarik.


Rubrik ICCCMedia Informasi Indonesia Climate Change Center

Mengintegrasikan Pengetahuan Lahan gambutdan Kebijakan: Peluang dan Tantangan untuk implementasi di IndonesiaOleh Farrah Mardiati

Politik, Ilmu Pengetahuan dan Kebijakana

Mewujudkan manajemen lahan gambut harus mengintegrasikan pengetahuan dan kebijakan.Pengelolaan lahan gambut

membutuhkan kebijakan yang kuat yang berdasar pada temuan ilmiah yang akurat mengenai lahan gambut.Namun, mengintegrasikannya memiliki tantangan-tantangan tersendiri, yaitu kualitas data, transparansi, dukungan politik dan tindakan nyata.Selama ini, terdapat jarak antara peneliti ilmiah dengan pengguna, salah satunya dikarenakan pengambil keputusan dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat sementara para ahli membutuhkan pengujian, analisa dan mengintepretasikan data.Maka, bahasa yang sama untuk menghubungkan komunikasi antara peneliti dan pengambil keputusan dan pemangku kepentingan yang lain sangat diperlukan. Keberadaan konsultan sebagai “penengah ilmu pengetahuan” semakin banyak dan dibeberapa kasus telah membantu menjembatani kesenjangan komunikasi tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan kebijakan adalah adanya perbedaan yang mendalam antara konseptual dan filosofi seperti halnya ketentuan-ketentuan sosial dan politis yang bergolak dan didorong oleh agenda tersembunyi dan dibawah tekanan jangka pendek.Ketika politik, kebijakan dan ilmu pengetahuan bertemu, fleksibilitas, kesabaran dan kegigihan dari semua pihak dibutuhkan untuk menunggu peluang yang baik. Inisiatif yang menjanjikan dapat

terhenti atau tertunda karena kondisi yang tidak terprediksi seperti pemilu, perubahan birokrasi atau kegiatan sosial lainnya.

Pengetahuan ilmiah merupakan hal fundamental yang mendukung kebijakan dan pengelolaan lahan gambut. Pengambil keputusan perlu memiliki pemahaman akan hal ini. Informasi ilmiah dapat diperoleh secara acak, sebagai contoh penelitian blue sky berkembang di negara maju atau yang ditargetkan untuk merespon kebutuhan tertentu dari industri atau pemerintah. Oleh sebab itu, para pembuat keputusan perlu mengetahui kebutuhan mereka sehingga mereka mempunyai pertanyaan dan pengetahuan yang benar.

Berdasarkan sebuah studi lingkungan, Canada Conservation Authority Officers pada tahun 2010, komunikasi personal adalah hal yang paling sering digunakan, mudah diakses, dapat dipercaya, relevan serta dipilih untuk memperoleh informasi ilmiah. Literatur yang dipublikasikan, kebanyakan berupa laporan menjadi pilihan selanjutnya. Namun kurangnya waktu dan sumber daya, ketersediaaan informasi ilmiah yang relevan, serta keterbatasan pelatihan, keinginian untuk berubah dan prioritas yang bersaing tetap menjadi penghambat.

Pengelolaan lahan gambut melibatkan banyak pemain dan pemangku kepentingan yang terkait satu sama lain. Mereka adalah peneliti, pembuat kebijakan, pengambil keputusan, sektor swasta, LSM dan intervensi internasional seperti konvensi dan perjanjian.

Orangutan di Rawa Tripa, Aceh. Orangutan merupakan salah satu satwa yang rentan terhadap kepunahan karena terdampak oleh alih fungsi lahan.

Setiap bentuk alih fungsi lahan melibatkan deforestasi, pengeringan, pembakaran yang menyebabkan hilangnya flora dan fauna, penurunan permukaan

air dan emisi CO2 yang besar. (Foto oleh Fendra/ICCC)



Hal ini tentu memiliki imbas terhadap kualitas dan transparansi data seperti halnya ketersediaan data, kualitas, pentingnya kesenjangan data (jika ada) karena keterbatasan metode standar, persyaratan pengambilan target data yang penting, serta bagaimana peneliti dan perusahaan dalam menjaga kerahasian data.

Pembelajaran dari Proyek Mega Rice di Kalimantan Tengah

Memperbaiki manajemen lahan gambut di Indonesia harus mengambil contoh dari

kasus Proyek Mega Rice yang memberikan pembelajaran dalam pengintegrasian pengetahuan mengenai lahan gambut kedalam kebijakan. Pencanangan Proyek Mega Rice di Kalimantan Tengah pada tahun 1997-1998 ditujukan untuk menggantikan tanah yang hilang di pulau Jawa sebagai dampak pembangunan pada periode tersebut. Proyek tersebut dimulai dengan dibangunnya saluran drainase utama/irigasi sepanjang lebih dari 4500 km. Tanah disediakan untuk menampung 22.500 kepala keluarga.

Asesmen dampak lingkungan yang pertama dipublikasikan pada tahun 1996 oleh Wetlands International lima bulan setelah dimulainya proyek tersebut. Asesmen kedua, diselesaikan oleh IPB, menunjukkan bahwa hanya 30 % lahan yang cocok untuk pertanian. Namun demikian, Kementerian Lingkungan Hidup tetap melanjutkan dukungannya terhadap proyek ini. Di tahun 1998, kepala BAPPENAS telah memerintahkan adanya evaluasi terhadap proyek ini, dan hasilnya hanya 10% lahan saja yang bisa digunakan untuk produksi padi baru. Sebuah seminar menyatakan bahwa proyek ini sudah salah dari awal dan melanggar pengelolaan lahan gambut dimana seluas satu juta hektar hutan (sebagian besar lahan gambut) ditebang. Akibatnya, proyek ini dianggap meningkatkan resiko kekeringan dan banjir, memicu pelepasan karbon (oksidasi dan kebakaran), menghasilkan lahan dengan hasil pertanian yang sedikit, dan menyebabkan hilangnya mata pencaharian tradisional masyarakat.

Pada bulan September 1998 proyek ini dihentikan oleh presiden Habibie, namun keputusan ini tidak diintegrasikan kedalam rencana pembangunan karena Proyek Mega RIce masih dimasukkan kedalam rencana pembangunan yang baru yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Kapuas dan Barito (Kakab) yang mencakup 2.77 juta hektar di Kalimantan Tengah.

Kejadian ini menarik perhatian banyak aktivis lingkungan, seperti WALHI, yang

mengajukan gugatan hukum perdata terhadap presiden dan 9 kementerian pada tahun 1999. Paling tidak ada lima gugatan yang diajukan, terdiri dari pelanggaran undang-undang no 24 tahun 1992 tentang pengelolaan lahan, penggunaan dana penghijauan secara illegal, pencanangan proyek sebelum dilakukannya asesmen dampak lingkungan yang disetujui oleh komisi BAPPENAL EIA, tidak menghiraukan kebijakan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

Gugatan hukum ini menghasilkan terbentuknya “zona konservasi” pada gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter melalui Keputusan Presiden no 80 tahun 1990 dan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan dan otoritas pemerintah lokal Kalimantan Selatan yang mengkoordinasikan pengelolaan lahan diluar zona konservasi. Gugatan hukum ini terbukti efektif dimana pada tahun 2000 Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah ahkirnya membatalkan keputusan presiden yang tertunda tentang KAPET. Langkah yang lebih signifikan adalah dibentuknya tim Ad Hoc oleh Menteri Negara Percepatan Pembangunan untuk menyusun petunjuk rehabilitasi area bekas Proyek Mega Rice pada tahun 2002. Di tahun 2004, tim Ad Hoc yang terdiri dari peneliti profesional internasional mengeluarkan kesimpulan yang selanjutnya diwujudkan dalam rencana aksi.

Menuju Pengelolaan Lahan gambut yang Efektif

Tanah gambut memainkan peran besar dalam mitigasi perubahan iklim. Oleh

karena itu, pengelolaan lahan gambut harus seluruhnya berdasar pada pengetahuan ilmiah yang akurat yang menjelaskan keunikan karakter gambut dimana gambut berawal dan terakumulasi hanya dalam kondisi permanen terendam air, dengan kondisi asam serta memiliki sedikit nutrisi dan oksigen.

Lahan gambut paling banyak terbentuk di lokasi pesisir, terutama selama 6000 tahun terahkir ini. Namun demikian lahan gambut di Kalimantan Tengah tercatat sudah terbentuk sejak 25.000 tahun yang lalu. Lahan gambut di dataran rendah ditumbuhi pohon hutan hujan tropis setinggi 45 meter yang menjadi bahan dari gambut. Daerah tersebut adalah tempat bagi keanekaragaman hayati dan hewan langka yang terancam punah. Lebih lagi terdapat cadangan karbon yang sangat besar pada gambut, sekitar 2000 ton CO2e per hektar untuk setiap meter kedalaman gambut.

Setiap bentuk alih fungsi lahan melibatkan deforestasi, pengeringan, pembakaran yang menyebabkan hilangnya flora dan fauna, penurunan permukaan air dan emisi CO2 yang besar, yang meningkat seiring makin dalamnya saluran drainase. Pengelolaan air pada lahan gambut sebisa mungkin mengatur agar permukaan air tetap tinggi yang mengakibatkan tanaman tidak bisa tumbuh dalam kondisi genangan air permanen dan banjir. Dalam semua kegiatan pemanfaatan lahan, gambut akan terurai dalam kondisi beracun, menghasilkan CO2 secara konstan, yang menyebabkan kerusakan dan pada ahkirnya hilangnya lahan gambut.

Kondisi lahan gambut yang menurun, dikeringkan dan perkebunan pada gambut akan menghasilkan CO2 secara konstan sampai gambut tersebut habis. Kebakaran harus bisa dikontrol dan lebih penting lagi dicegah. Kerusakan lahan gambut akan terus terjadi sampai gambut tersebut habis dan atau dasar saluran drainase telah terlihat ketika diairi sehingga tidak memungkinkan untuk penanaman lebih lanjut.Mengkonversi lahan gambut yang rusak menjadi lahan pertanian tidak akan mengurangi emisi. Konversi keanekaragaman hayati lahan gambut menjadi pemanfaatan lahan lain harus dihentikan. Idealnya lahan gambut yang rusak direhabilitasi menjadi hutan rawa. Namun, hal tersebut harus melibatkan penduduk setempat dan mata pencaharian bagi mereka harus disediakan, serta penghasilan alternatif untuk menggantikan penghasilan dari pertanian harus dicari (seperti mekanisme REDD+).

Oleh karenanya, sebuah kebijakan yang terintegrasi diperlukan dalam pengelolaan lahan gambut dengan tujuan menghentikan konversi lahan gambut menjadi pemanfaatan lahan lainnya, mempercepat rehabilitasi lahan gambut yang rusak, menghilangkan tanaman dari bagian lahan gambut dalam (deep peat), dan membatalkan ijin konsesi yang sudah diberikan. Hal ini akan lebih realistis dengan dibentuknya badan koordinasi antar kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk memiliki otoritas dalam mengawasi semua aspek pemanfaatan lahan gambut di Indonesia. Orang yang bertanggung jawab sebaiknya dapatsejajar setingkat menteri dan direktorat jenderal agar mampu mengambil keputusan. Badan ini idealnya terdiri dari para ahli lahan gambut,manajer dan regulator serta teknokrat dan penasihat internasional yang diperlengkapi dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas.



Perkembangan Penelitian

Lahan Gambut di IndonesiaOleh Farrah Mardiati

Bukan hanya kaya akan keanekaragaman hayati dimana

banyak terdapat spesies langka yang terancam punah,

lahan gambut juga merupakan tempat penyimpanan

karbon, yaitu dimana dalam satu hektarnya, setiap

meter kedalaman gambut mengandung 2000 t CO2e.

Saat ini emisi yang dihasilkan lahan gambut mencapai

41.4% dari total emisi dunia, sehingga lahan gambut

merupakan penghasil emisi terbesar dibandingkan

dengan sektor-sektor lain. Apabila tidak ada aksi yang

signifikan untuk mengatasi hal ini, emisi lahan gambut

akan tetap dominan,yaitu sekitar 32% di tahun 2030

(sumber, DNPI, 2011). Perlu diakui bahwa gambut

merupakan suatu ekosistem yang unik, yang sangat sulit

untuk direhabilitasi apabila sudah terlanjur rusak. Untuk

mencegah degradasi tanah gambut dan mengurangi

dampak negatifnya manajemen lahan gambut berbasis

ilmu pengetahuan sangat penting untuk dilaksanakan,

utamanya dengan memperhatikan tujuan-tujuan

pengurangan emisi. (Foto oleh Fendra/ICCC)



Penelitian pada lahan gambut sudah dilaksanakan sejak akhir masa

pendudukan Belanda, dimana ada beberapa peneliti yang mengawali menjelaskan tentang gambut tropis, yaitu pada tahun 1890, gambut tropis Sumatra diteliti oleh Koorders. Selanjutnya keberadaan gambut tropis di hulu aliran sungai Kapuas, Kalimantan Barat, pernah disebutkan oleh penjelajah Belanda seperti Mollengraff, dan pada periode awal tersebut, tercatat kebakaran hutan dan gambut terjadi di hulu Kapuas, Mahakam dan Kalimantan Selatan. Sampai periode selanjutnya, Dr. B. Polak adalah salah satu peneliti Belanda yang terkenal untuk penelitian gambutnya yang luar biasa khususnya di periode tahun 1940-1950

Namun dibawah manajemen pemerintah Indonesia, fokus penelitian tanah gambut telah banyak berubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial, utamanya untuk lahan pertanian dan transmigrasi. Pada masa orde baru yang dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto, hamper semua penelitian tanah gambut berfokus pada pemanfaatan gambut untuk pertanian, khususnya padi, dan juga untu kenergi. Salah satu penelitian terkenal dengan focus ini sekaligus publikasi pertama tentang tanah gambut tropis ditulis oleh J.P Andriesse pada tahun 1988 (“ Nature and Management of Tropical Peat Soils”, Buletin FAO 59). Publikasi bulletin ini sangat mempengaruhi penelitian yang dilakukan oleh Driessen di Institut Penelitian Padi Internasional di Filipina dan Institut Penelitian Tanah di Bogor Indonesia. Pada periode ini, Komplek gambut Rasau Jaya di Kalimantan Barat dikeringkan dan dikonversi menjadi sebuah lahan pemukiman transmigrasi padatahun 1972, dimana departemen Pekerjaan Umum berperan sebagai actor utama dalam proses konversi ini dengan membuat drainase.

Sejalan dengan makin banyaknya kegiatan manusia di tanah gambut yang memicu kebakaran gambut dan kabut asap, makin banyak pula peneliti asing yang melakukan berbagai penelitian dan proyek pengembangan di Kalimantan Tengah. Pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mencanangkan Proyek Mega Rice dimana jutaan hektar tanah gambut dibakar untuk produksi padi di Kalimantan Tengah. Hal ini menarik perhatian peneliti-peneliti internasional dari Inggris, Jepang dan juga dari Universitas Gajah Mada.

Pembakaran gambut besar-besaran tahun 1997/1998 dalam Proyek Sejuta Hektar (Mega Rice Project/MRP) mendorong focus baru penelitian dan pengembangan lahan gambut. Penelitian lahan gambut sebagian besar berubah dari pemanfaatan gambut untuk pertanian menjadi isu dan masalah lingkungan. Sebagai tambahan, berbagai publikasi internasional seperti Brundt land Report, the Forest Principles, the Rio Declaration on Evironment and Development (Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan), dan Agenda 21, juga berperan besar terhadap perubahan ini. Tingkat deforestasi yang tinggi di hutan rawa gambut Sumatra dan Kalimantan diteliti dan dicatat lebih lanjut pada periode ini.

Berahkirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 dan perubahan politik di Indonesia selanjutnya memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan pemanfaatan lahan yang mengakibatkan berkurangnya hutan gambut. Makin banyaknya penelitian lahan gambut berfokus pada isu deforestasi, drainase dan emisi karbon sebagai hal yang penting dan menjadi langkah utama untuk upaya konservasi lahan gambut. Beberapa penelitian tersebut antara lain, Tanah Gambut Tropis (dipublikasikan oleh Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah), Pemetaan gambut oleh the Wetlands International dan juga intiatif REDD (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) pada COP 13, UNFCCC tahun 2007 di Bali.

Dalam perjalanannya, fokus penelitian lahan gambut telah berubah secara teratur. Seiring semakin meluasnya isu perubahan iklim dalam diskusi dan negosiasi internasional, perdagangan karbon menjadi sebuah jargon baru dalam konservasi gambut dan karbon gambut menjadi sebuah aspek “perdagangan baru”. Di lapangan, perkembangan perkebunan sawit dan karet di lahan gambut semakin cepat dan sebagian besar dianggap sebagai ancaman. Awal tahun 2000, sebagian besar lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan tidak dikelola dengan baik yang mengakibatkan masalah pada akses terbuka. Dengan perubahan focus penelitian dari pemanfaatan pertanian menjadi isu dan masalah lingkungan dansekarang menjadi fokus yang lebih spesifik mengenai pengurangan emisi karbon untuk mitigasi perubahan iklim, jumlah penenliti lahan gambut pun semakin banyak, tidak hanya

Sumber : “Status of peatland research and

capacity in Indonesia”, Gusti Z Anshari,

Center for Wetlands People and biodiversity

of Tanjungpura University, Kalimantan Barat,

Indonesia (2013)

di Kalimantan tapi juga di Sumatra dan sebagaian Papua.

Keberadaan lahan gambut di Indonesia membuka peluang baru untuk pencapaianilmiah sejak periode Belanda. Penelitian lahan gambut di Indonesia telah menegaskan pengertian bahwa lahan gambut secara global sangat penting, dan perkembangan yang signifikan telah berubah dari pemanfaatan gambut saja menjadi pemanfaatan gambut yang berkelanjutan dan konservasi. Perkembangan ini tidak hanya mendorong bertambahnya peneliti gambut di Indonesia, namun juga bertambahnya pemangku kepentingan di penelitian dan proyek lahan gambut.

Pada penelitian-penelitian lahan gambut dengan focus terkini, yaitu tentang mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi lahan gambut, karbon dalam gambut dipandang sebagai aspek yang menguntungkan untuk mendukung pengurangan dampak perubahan iklim (tujuan perubahan iklim). Namun demikian, hal-hal penting untuk mendukung penelitian lahan gambut masih terbatas. Peralatan laboratorium, tenaga tehnik, serta jumlah tulisan publikasi yang sudah teruji masih sangat sedikit, dimana kebanyakan data tentang lahan gambut tidak dipublikasikan dan tersebarhanya diantara para cendekiawan. Selanjutnya, metode standar dalam penelitian lahan gambut juga belum ada. Hal tersebut merupakan hambatan untuk mencapai sebuah penelitian lahan gambut yang komprehensif dan terintegrasi mengenai pemanfaatan gambut yang berfokus pada keberlanjutan dan konservasi. Lebih lagi, pusat riset dan kolaborasi “Blue Ocean” diantara pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting yang perlu diwujudkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan penelitianlahan gambut guna mendukung manajemen tanah gambut berkelanjutan adalah dengan membentuk kolaborasi professional untuk mengurangi intervensi birokrasi, memberdayakan komunitas sipil serta mengkomunikasikan dan mewujudkan penemuan ilmiah kedalam praktik.



Penyerapan Karbon Pertanian, Kemandirian Energi dan Perlindungan Area REDD+: Apakah Tanaman untuk Energi pada Lahan Terdegradasi Solusinya?

terdegradasi dibiarkan menjadi hutan belukar. Mereka tinggal di kawasan-kawasan terpencil tanpa akses yang memadai ke pasar untuk produk yang mereka budidayakan dan dengan pasokan listrik yang terbatas. Ada kecenderungan bahwa kelompok-kelompok menerapkan pembukaan lahan dengan sistem tebang dan bakar untuk membuat lahan mereka siap tanam, dan tergoda untuk memasuki kawasan hutan untuk memperoleh kayu sebagai sumber pendapatan tambahan.

Dengan situasi pengaturan kondisi lahan terdegradasi saat ini, ada tantangan dan peluang yang terjadi secara bersamaan. Hanya ada sedikit orang yang hidup di lahan terdegradasi dengan kebutuhan dasar berupa mata pencaharian, listrik, dan pendidikan. Produk bercocok tanam hanya memiliki potensi penciptaan nilai yang kecil karena kesulitan untuk mencapai pasar. Orang-orang yang tinggal di lahan terdegradasi tergoda untuk memasuki kawasan hutan untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Ada kawasan-kawasan yang luas yang dibiarkan tidak produktif dan terus merosot kondisinya sementara jelas ada kebutuhan untuk perluasan untuk pembangunan ekonomi / kawasan pertumbuhan.

Oleh karena itu, para pembuat kebijakan Indonesia dapat mempergu-nakan kesempatan ini untuk menggunakan lahan terdegradasi untuk mengembangkan tanaman energi biomassa yang memungkinkan solusi simultan untuk perlindungan hutan yang tersisa dan menetapkan ka-wasan tersebut sebagai daerah REDD +, sekuestrasi karbon, mengubah praktek-praktek pertanian tebang dan bakar, produksi bio-etanol untuk menggantikan bensin, pembangkit listrik hijau untuk wilayah-wilayah yang jarang penduduknya, mendukung ekonomi dengan nilai tambah serta pendidikan dan penciptaan lapangan kerja lokal yang baru.

Kebutuhan pembangunan di Indonesia menyebabkan tekanan untuk ekspansi ke daerah baru. Akibatnya, hampir semua degradasi lahan disebabkan oleh aktivitas sosio-ekonomi manusia1. Namun, definisi degradasi lahan merupakan sesuatu yang sangat luas dan sebagian disebabkan oleh jenis dan lokasi tanah tertentu2 serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan3 yang dirancang untuk menciptakan dampak pada perkembangan sosio-ekonomi yang dijadikan sasaran.

Indonesia jelas memiliki wilayah Tanah Terdegradasi yang cukup besar. Ukuran sebenarnya dari daerah-daerah tersebut tentu tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan degradasi lahan dan waktu atau metode inspeksi (data capture). Namun, tanpa harus terhambat oleh diskusi panjang lebar mengenai definisi yang rinci istilah lahan terdegradasi4 Indonesia harus mulai membangun kebijakan dalam menciptakan nilai dari lahan yang terdegradasi. Mengambil tindakan yang definitif untuk mengelola dampak dari degradasi lahan tentu sama pentingnya dengan mengendalikan sumber degradasi.

Arah dalam definisi degradasi lahan pada wilayah geografis tertentu dapat diringkas menjadi dua macam pertimbangan, degradasi ekosistem, dan nilai ekonomi. Pada kenyataannya, kedua pemikiran ini saling terkait tetapi struktur di bawah ini (gambar 1) memungkinkan kita untuk berpikir dengan jelas tentang bidang keilmuan dan kebijakan apa yang diperlukan untuk mengambil tindakan definitif.

Sampai saat ini, beberapa daerah yang rusak telah menjadi lokasi-lokasi pemukiman yang tersebar dari masyarakat adat dan mantan pekerja pemegang hak konsesi hutan. Mereka mulai membangun usaha budidaya pertanian kecil-kecil tetapi sebagian besar daerah

Oleh Artissa Panjaitan

Gambar 1: Struktur dan masalah dalam hal degradasi lahan



Gambar 2 : Membuat Peta Jalan untuk Pengembangan Produk dari Tanaman untuk Energi Indonesia.

Jelas Indonesia mengalami peningkatan impor bahan bakar transportasi5 dan peningkatan kebutuhan tenaga listrik. Yang lebih penting lagi, ada tekanan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil dan yang kebutuhannya saat ini dipenuhi dengan tenaga diesel. Daerah-daerah tersebut telah lama menghadapi isu-isu sensitif subsidi bahan bakar/energi dan distribusi yang tidak stabil.

Dengan menggunakan lahan yang terdegradasi dan teknologi saat ini, solusi untuk membuat Indonesia lebih mandiri dalam hal pasokan energi dapat dimungkinkan. Yaitu, dengan memiliki kebijakan nasional Tanaman untuk Energi di lahan kritis. Ini adalah konsep yang secara signifikan berbeda dari apa yang pada saat biasa diusulkan sebagai tenaga biomassa Limbah untuk Energi. Besarnya dampak ekonomi yang dapat dipicu dengan menggunakan kebijakan ini akan memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan daerah-daerah terpencil dengan lebih cepat dan mengurangi emisi gas rumah kaca6.

Para pembuat kebijakan di Indonesia harus mengambil langkah strategis untuk dengan sebaik-baiknya menggunakan tanah ekuatornya untuk bio-energi untuk menggantikan sebagian dari impor bahan bakar, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi global. Dengan menciptakan peluang bernilai tambah pada lahan terdegradasi juga akan ada perubahan pada jalur degradasi hutan. Sebagai bagian dari kebijakan, Pemerintah Indonesia juga harus mampu mengkonfigurasi resolusi yang tidak memihak untuk menyelesaikan konflik klaim atas lahan terdegradasi. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang kredibel dan keterpaduan dalam proses pelaksanaannya akan membantu menarik investasi untuk budidaya tanaman energi pada Lahan Terdegradasi Indonesia.

Untuk mengumpulkan bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa Indonesia dapat mengembangkan bio-energi dengan memanfaatkan lahan kritis

juga perlu ditargetkan untuk bio-energi pada daerah tanah mineral7 di mana tanaman yang sangat toleran dan produktif telah diidentifikasi, yaitu: Singkong dan Rumput Raja (Pennisetum Purpureophoides). Penggunaan kedua tanaman ini juga akan memberikan kesempatan kompetitif terhadap tanaman yang umum yaitu kelapa sawit dan pohon karet.

Mengingat Indonesia sedang menuju pengadopsian kebijakan “Tanaman untuk Energi”, ada dua hipotesis dari proses implementasi 2-langkah untuk bio-energi. Langkah pertama akan menggunakan Singkong sebagai tanaman yang sudah terbukti dapat dimanfaatkan. Petani Indonesia telah akrab dengan tanaman ini dan penerapan pengolahan bio-energinya membutuhkan teknologi pengolahan yang sudah matang. Tanaman ini relatif tahan terhadap hama dan penyakit di Indonesia. Target produksi Bio-etanol adalah untuk menggantikan 25-26% bensin dalam Bahan Bakar Transportasi8. Biomasa limbah setelah pengolahan/produksi etanol akan dihancurkan secara anaerobik untuk menghasilkan biogas untuk listrik.

Dalam 5 - 10 tahun setelah itu, jenis tanaman non-pangan kedua akan diluncurkan menggunakan teknologi pengolahan Etanol Selulosa. Jenis tanaman kedua ini akan berupa King Grass (Rumput Raja) atau tanaman dengan genetik yang sama. Teknologi Etanol Selulosa dari rumput akan menggantikan singkong sebagai sumber produksi etanol. Dengan menggunakan proses komposisi-syngas, rumput ini juga dapat digunakan untuk memproduksi bahan bakar pesawat dan bio-diesel. Pati singkong nantinya akan digunakan untuk produksi pangan, plastik biodegradable untuk bungkus makanan dan produk berbahan dasar pati lainnya. Dewasa ini, Rumput Raja telah digunakan melalui digestion anaerobik untuk menghasilkan biogas dan kemudian diumpankan ke mesin pembakaran internal untuk memproduksi listrik. Tanaman ini memberikan keuntungan lebih dibandingkan tanaman kayu karena kehadiran lignin yang hanya sedikit.



Gambar 3 : Draft Strategi Nasional untuk menggunakan Tanah Terdegradasi untuk produksi Tanaman untuk Energi.

Kedua spesies ini dapat tumbuh dalam kondisi tanah yang kurang subur dan tingkat curah hujan yang lebih rendah dibandingkan Kelapa Sawit. Rumput Raja bahkan dapat tumbuh secara produktif di tingkat curah hujan 800 mm/tahun kalau tanah memiliki nutrisi yang cukup. Oleh karena itu, rumput ini lebih mudah untuk ditanam di lahan terdegradasi dibandingkan tanaman lain yang dikenal di Indonesia.

Residu digester dan limbah peternakan yang telah busuk akan digunakan untuk memupuk pertanian bio-energi, untuk menggantikan praktek tebang bakar. Setelah beberapa tahun proses ini dapat diharapkan untuk meningkatkan Karbon organik di lapisan atas tanah sebanyak 5-10 g/kg (0,5-1%). Ini berarti sekitar 55-110.000.000 ton penyerapan CO2e dalam 30 cm lapisan atas tanah per 1 juta ha. Dengan demikian, Indonesia dapat berpartisipasi dalam inisiatif REDD + dan pada saat yang sama memperoleh manfaat dari lahan terdegradasi.

Gambar 3 menunjukkan hipotesa mengenai komponen-komponen strategi semacam itu dan bagaimana mereka terhubung secara logis dalam prosesnya kemungkinan akan membuahkan hasil untuk menciptakan sebuah Strategi yang kokoh.

Dalam menyusun Strategi Nasional penggunaan Tanah Terdegradasi untuk Tanaman untuk Energi, ada 7 poin utama dalam perspektif jangka panjang yang perlu dipertimbangkan. Ketujuh poin tersebut adalah Penelitian & Pengembangan biomassa, Deliniasi & Sertifikasi9 Tanah Terdegradasi untuk Ladang/Kebun, pasokan Bahan Baku, Pengembangan Teknologi Pengolahan10,

Standar Praktek Pertanian, Produk Akhir & Distribusi, Insentif Fiskal dan Kebijakan Investasi11.

Untuk memulai inisiatif ini, Indonesia perlu menyiapkan lahan terdegradasi untuk kebun Tanaman untuk Energi12. Ini akan merupakan langkah penting karena ukuran lahan yang harus disiapkan harus sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang dan Rencana Nasional Indonesia untuk bio-energi. Namun, tantangan utama dalam menyiapkan lahan kritis mungkin adalah membebaskan daerah yang ditetapkan dari spekulasi harga tanah dan untuk menyelesaikan klaim dengan penundaan dan biaya tambahan minimal.

Penggunaan lahan secara simultan dengan masyarakat lokal akan tidak akan terlalu menjadi masalah apabila digunakan harga biomassa berbasis pasar. Selain itu, agar diterima penduduk setempat, Pemerintah Indonesia perlu mengutamakan mereka dalam kesempatan kerja dan menawarkan program-program perbaikan untuk infrastruktur lokasi/lokal. Pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang lain dapat diambil dan dijalankan sesuai dengan kebiasaan setempat. Elemen-elemen kunci dalam rancangan kebijakan seperti itu akan mencakup pilihan -pilihan teknologi untuk memproses untuk bio-energi; dalam hal bio-ethanol, kandungan lignin di antara tanaman-tanaman akan menentukan standar untuk penggunaan rumput dan pepohonan. Standar-standar ini akan membantu industri untuk berkembang mendukung kebijakan, dan dalam kasus produksi biogas, standarisasi penghancuran anaerobic dan pirolisis. Elemen kunci lainnya adalah Insentif fiskal, termasuk penghapusan subsidi bahan bakar fosil, indikasi laba & ruginya sebuah perusahaan bio-ethanol pada umumnya.



Gambar 4 : IIustrasi operasi pertanian Tanaman-untuk-Energi.

1 Hanya sebagian kecil dari degradasi lahan disebabkan oleh bencana alam (letusan gunung berapi, tsunami) namun tidak satupun yang menyebabkan kerusakan permanen dan tidak terpulihkan.

2 Tindakan Degradasi berbeda di lahan bergunung-gunung (curam) dan datar serta oleh klasifikasi jenis tanah (tanah bermineral dan kaya karbon).

3 Kegiatan saat ini dan di masa mendatang, seperti: proyeksi penurunan atau amblesan lahan gambut.

4 Diskusi mengenai definisi yang rinci harus dilakukan secara bersamaan. Perkiraan lahan terdegradasi di Indonesia bervariasi antara 6 dan 55 juta ha.

5 Impor RON 88 pada tahun 2011 adalah 15.25 milyar liter. Sumber: Ditjen MIGAS, PT.Pertamina (Persero), dianalisis oleh Pusdatin KESDM.

6 Potensi pengembangan daerah terpencil dapat disimulasikan/dilakukan pendekatan dengan menggunakan selisih pendapatan rata-rata nasional dan rata-rata regional saat ini.

7 Peta-peta Geospasial & geologi yang dilengkapi dengan kajian literatur dapat digunakan untuk memeriksa daerah-daerah ini.

8 Konsumsi RON 88 akan tumbuh dari 27,6 menjadi 32,3 milyar liter dengan asumsi: a) senyawa laju pertumbuhan tahunan (CAGR) bahan bakar 2012-2020 sebesar 2%, b) 8-10% pertumbuhan mobil baru yang lebih efisien. Pada tahun 2020, akan digunakan 8,1 miliar liter bio-ethanol.

9 Perlu perbaikan dalam kondisi kerangka hukum Indonesia.

10 Tergantung pada jenis tanaman dan kandungan padat kering.

11 FIT bertahap untuk biomassa, dijamin selama periode penyusutan peralatan.

12 Dibutuhkan 1.55 juta hektar lahan untuk produksi 7.2 milyar liter bio-ethanol dari singkong (dengan angka produksi panen 30 ribu kg/ha dan rata-rata konversi singkong menjadi alkohol adalah 6.5 kg/liter).

Ilustrasi operasi ladang pertanian dalam umumnya penggunaan lahan yang terdegradasi dijelaskan dalam Gambar 4. Lahan pertanian Tanaman untuk Energi terletak di luar daerah penyangga dan menggunakan operasi standar. Produk utama kegiatan ini adalah bahan bakar transportasi, tenaga listrik dan daerah REDD+ yang dapat dipertahankan.


Kegiatan ICCCMedia Informasi Indonesia Climate Change Center

Dialog Internasional Lahan Gambut Indonesia untuk kebijakan berbasis sains dalam manajemen lahan gambut

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Indonesia Climate Change Center (ICCC) telahmemfasilitasi dialog internasional mengenai manajemen lahan gambut di Indonesia. Dilaksanakandi Bandung tanggal 25 sampai 28 Februari 2013, acara Dialog Internasional Lahan Gambut Indonesia (Internasional Indonesia Peatland Conversation/IIPC) ini merupakan forum diskusi untuk meningkatkan penyadartahuan dan pemahaman akan hal-hal yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui lahan gambut.

Melibatkan 50 peserta yang mewakili lebih dari 35 institusi terdiri dari para pakar lahan gambut dan pakar kebijakan nasional serta internasional, perwakilan organisasi non pemerintah, serta staf teknis yang menangani permasalahan lahan gambut dari kementerian-kementerian terkait di Indonesia, “dialog ini mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang dapat membantu pengurangan emisi GRK melalui manajemen lahan gambut yang efektif,” ujar Bapak Rachmat Witoelar, Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim. ”Acara IIPC ini juga menghasilkanprioritas kebutuhan dalam mengembangkan kebijakan manajemen lahan gambut yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sebagai forum dialog produktif antara para pakar ilmiah dalam manajemen lahan gambut dan pembuat kebijakan dari pemerintah Indonesia, dialog ini membahas hal-hal penting terkait manajemen lahan gambut, diantaranya adalah elemen-elemen yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan lahan gambut Indonesia yang efektif, serta pembelajaran dari contoh pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan serupa yang telah memberikan dampak positif. Dialog ini juga mengidentifikasi permasalahan dan peluang yang dapat digali lebih dalam lagi mengenai mitigasi dampak perubahan iklim dalam lingkup lahan gambut, serta langkah tindaklanjut dalam mengembangkan agenda kebijakan yang dapat diambil dalam waktu dekat.

“Hal ini tentunya memerlukan komitmen yang signifikan dari seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, para pakar gambut, organisasi lingkungan serta masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat-guna dalam manajemen lahan gambut yang disusun berdasarkan ilmu pengetahuan perlu digalakkan agar kita dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK secara khusunya, dan berkontribusi terhadap masa depan bumi yang lebih baik secara umumnya,”ujarnya.

Manajemen lahan gambut berkelanjutan mencakup lima area, yaitu perlindungan hutan gambut alami yang masih tersisa; restorasi lahan gambut yang kering dan terdegradasi; pencegahan kebakaran hutan gambut; pelarangan pembukaan lahan perkebunan di lahan gambut; dan pengurangan emisi dari perkebunan-perkebunan yang terlanjur ada.

“Melalui dialog ini, para peserta telah mengusulkan area keenam yang juga merupakan komponen penting untuk menuju manajemen lahan gambut berkelenjutan, yaitu meningkatkan kesadar tahuan fungsi lahan gambut dan peningkatan kapasitas. Hal ini merupakan kemajuan dalam menyusun kerangka kerja manajemen lahan gambut berkelanjutan di Indonesia, “ Ujar Eli Nur Nirmala Sari, Koordinator Klaster lahan gambut dan pemetaan Lahan Gambut dari ICCC .

“Melalui dialog internasional lahan gambut, kami mengidentifikasi isu-isu yang perlu ditangani segera untuk mendukung manajemen lahan gambut berkelanjutan di Indonesia, seperti perlunya mekanisme secara institusi untuk penerapan koordinasi dan kepemipinan yang lebih baik,” ujar Eli. “Lebih lanjut lagi, kebijakan untuk praktik-praktik standar pada lahan gambut yang terdegradasi juga perlu dikembangkan,” lanjutnya

Untuk prioritas-prioritas kebutuhan yang perlu ditangani dalam manajemen lahan gambut, ICCI saat ini sedang menyusun sintesis susulan tindak lanjut. Menjalankan fungsinya untuk menjembatani dialog antara pakar ilmiah dan pembuat kebijakan di Indonesi, selanjutnya ICCC akan memfasilitasi diskusi terarah untuk membaha strategi kunci yang disepakati dalam dialog internasional lahan gambut agar menjadi rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Indonesia.

“Selama berlangsungnya dialog internasional lahan gambut Indonesia, kami semua menyepakati perlunya penerapan kebijakan yang tepat guna. Untuk mencapai hal itu, peserta juga menyepakati dasar-dasar analisa kesenjangan dalam manajemen lahan gambut dan kebijakan-kebijakan lahan gambut, serta perlunya harmonisasi yang lebih baik dan perbaikan koordinasi antar kementerian untuk manajemen lahan gambut,” tambah Eli”. Ini merupakan jalan terang terhadap solusi mitigasi perubahan iklim melalui lahan gambut karena para pakar ilmiah tersebut berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan perbaikan-perbaikan manajemen lahan gambut melalui hasil - hasil kajian mereka, yaitu diantaranya melalui input ilmiah yang mendasari perlun penetapan zona baru lahan gambut,sertahal-hal yang dibutuhkan untuk perbaikan sistem manajemen air pada lahan gambut.”

Mengenai peranan organisasi masyarakat dan sector swasta yang lebih kuat, Eli mengatakan bahwa, “organisasi masyarakat atau komunitas serta sector swasta memiliki peranan yang kuat dalam manajemen lahan gambut.Mereka merupakan salah satu stakeholder yang akan kita rangkul dalam diskusi terarah yang akan kita lakukan dalam waktu dekat.”

Serangkaian pertemuan akan difasilitasi oleh ICCC sebagai tindak lanjut dialog internasional lahan gambut Indonesia, yaitu untuk membahas rencana strategis manajemen lahan gambut di Indonesia. “Dalam pertemuan tindak lanjut ini, kami akan berfokus dahulu kepada pemetaan lahan gambut Indonesia yang akurat, insentif lahan gambut, serta inventori GRK di Indonesia dan perencanaan spasial,” ujar Eli.

ICCC merupakan wadah yang membangun jaringan kerja antara para pakar ilmiah, organisasi internasional, pemerintah Indonesia serta para akademisi untuk mendorong pengembangan kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Dibentuk pada tahun 2011 dibawah Kemitraan Komprehensif Amerika Serikat dan Indonesia, ICCC mendukung pemerintah Indonesia melalui rekomendasi kebijakan terkait perubahan iklim berdasarkan temuan-temuan ilmiah dengan focus ketahanan iklim, strategi pembangunan rendah emisi, lahan gambut dan pemetaan lahan gambut, serta pengukuran, pelaporan dan verifikasi program iklim di Indonesia.

Melalui program lahan gambut dan pemetaan lahan gambut, tujuan ICCC adalah mendukung upaya pemetaan lahan gambut dan memperlambat hilangnya luasan lahan gambut, yang menjadi salah satu penyebab emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Para pakar berdiskusi dan memberikan pemaparan tentang integrasi ilmu pengetahuan dan pengembangan kebijakan dalam acara Dialog

Internasional Lahan Gambut bulan Februari lalu. (Foto oleh Dokumentasi ICCC)

Info ICCC ed. 3

Documents