INDUSTRI HULU KETAHANAN PANGAN

1

INDUSTRI HULU KETAHANAN PANGAN

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani ARProf. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria

Disampaikan dalam In House Training Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 2 Oktober 2012

1) Dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang2) Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung

2

1. Keterkaitan input (benih/bibit, pupuk, obat2an, alat2 pertanian, lahan dll) terhadap ketahanan pangan

2. Peran strategis stakeholder termasuk Civil Society Organization (CSO) dalam ketahanan pangan sektor hulu

3. Efektifitas regulasi di sektor hulu

4. Sistem informasi Ketahanan pangan di sektor hulu

5. Ekonomi dan politik ketahanan pangan sektor hulu

DAFTAR ISI PENYAJIAN

3

Ketahanan Pangan Di Indonesia

subsistem ketersediaan

subsistem konsumsi

subsistem distribusi

Mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari: Produksi dalam negeri

Ekspor-Impor, cadangan pangan

Mencakup konsumsi Rumah Tangga dalam Jumlah, keragaman, Mutu gizi/ nutrisi, dan keamanan yang sesuai kebutuhan hidup

sehat

Mencakup kestabilan harga pangan dan aksesibilitas pangan :

Antar waktu Antar wilayah

I. Keterkaitan input (benih/bibit, pupuk, obat2an, alat2 pertanian, lahan dll) terhadap ketahanan pangan

4

Pemerintah harus mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi

Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:1. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada

sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;2. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;3. mengembangkan sarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan

Pangan;4. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana

produksi Pangan5. mengembangkan sarana dan prasarana produksi dan

penyimpanan Pangan; 6. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan 7. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

5

6

1.Sumber daya manusia2.Sumber daya alam ( jenis pangan, lahan, air)3.Sarana produksi (benih, pupuk, pestisida,

alsintan)4.Sumber pembiayaan5.Ilmu pengetahuan dan teknologi6.Prasarana pangan (jalan usahatani, irigasi)7.Kelembagaan Pangan

Sumberdaya untuk peningkatan Produksi Pangan

7

1.Sumberdaya Petani :1. Petani memiliki kebebasan menentukan pilihan

jenis tanaman (Pasal 6 dari UU No. 12/1992 Tentang : Sistem Budidaya Tanaman

2. Ciri ciri petani pangan :(1) Lahan terbatas ( rata-rata 0.3 ha)(2) Permodalan terbatas(3) Pendidikan rendah(4) Pendapatan rendah /miskin (58.8 %)(4) Manajemen usahatani tradisional(5) Akses terhadap teknologi dan pasar rendah

Memerlukan Perlindungan Petani : sedang dirancang Undang-undangnya

8

INDONESIA MERUPAKAN NEGARA YANG MEMILIKI KEANEKARAGAMAN HAYATI YANG BESAR – NO. 2 DI DUNIA SETELAH BRAZIL

800 SPESIES TUMBUHAN PANGAN + 1000 SPESIES TUMBUHAN MEDISINAL RIBUAN SPESIES MICRO ALGAE

77 Jenis Sumber Karbohidrat

75 Jenis Sumber Lemak/Minyak 26 Jenis Kacang-

kacangan389 Jenis Buah-buahan228 Jenis Sayuran 40 Jenis Bahan Minuman229 Jenis Rempah-rempah dan Bumbu-bumbuan

2. Sumberdaya Alam

9

KEDUDUKAN KOMODITAS PANGAN INDONESIA

10nuhfil hanani 10

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Sumatera Jawa dan Bali

Kalimantan Sulawesi NT dan Maluku

Papua

Pe

rse

n P

en

gg

un

aa

n

Intensitas Penggunaan Tanah

Indonesia memiliki luas daratan 190,.923 Juta Ha, seluas 70,8 Juta atau 37,1 Persen telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan budidaya seperti Sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, budidaya non pertanian(permukimam, industri,tambang dll) serta penggunaan-penggunaan tanah lainnya (ladang, semak,padang rumput dll). Seluas 120,2 juta Ha atau 62,9 persen masih berupa hutan (hutan lebat, sejenis, belukar dll).

2% 4% 8%9%

63%

14%

Non PertanianSawah

Lahan KeringPerkebunanHutan

Lain-lain

Persentase masing-masing penggunaan tanah

Berdasarkan intensitas penggunaan tanah untuk kegiatan budidaya, Pulau Jawa telah mencapai 79,9 % ,disusul oleh Sumatera 46,7 %. Sedangkan Papua mempunyai intensitas penggunaan tanah terkecil yakni 20 %

Bila dilihat berdasarkan kelompok penggunaan tanah, maka penggunaan tanah semak, padang rumput, alang-alang, tanah tandus, rusak dan perairan tambak (dikelompokkan dalam penggunaan lain) menempati urutan terluas kedua (13,9%) setelah Hutan, kemudian disusul oleh perkebunan ( 8,5 %) pertanian Lahan Kering (7,8 % )dan Sawah (4,9%)

Kondisi Penggunaan Tanah

11nuhfil hanani 11

( 4.8 % Indonesia)

KONVERSI LAHAN SAWAH DI INDONESIA TAHUN 1999 – 2003 (HA)

Pulau

luas sawah (ha) % terhadap

luas baku 1999 Pengurangan Penambahan

Netkonversi

lahan baku sawah

Sumatera 2173117 235384 59650 -175734 -0,89

Bali dan NTT 597873 13789 8057 -5732 -0,96

Kalimantan 1066011 105030 30860 -74170 -6,96

Sulawesi 893974 35803 20237 -15566 -1,74

Maluku &papua 6005 2476 -3529

Luar Jawa 4730975 396010 121278 -274732 -5,81

Jawa 3375381 167150 18024 -149126 -4,42

Indonesia 8106356 563159 139302 -423857 -5,23

Sumber: Profil Sektor Pertanian Indonesia. BPS. 2003

12

13

Permasalahan1. Saat ini tingkat alih fungsí lahan pertanian ke non pertanian (perumahan,

perkantoran dll) di Indonesia diperkirakan 106.000 ha/5 th 2. Analisis RTRW oleh BPN tahun 2004 memperoleh indikasi bahwa di masa

datang akan terjadi perubahan lahan sawah beririgasi 3,1 juta hektar untuk penggunaan non pertanian, dimana perubahan terbesar di pulau Jawa-Bali seluas 1,6 juta hektar atau 49,2 % dari luas lahan sawah beririgasi.

3. Terjadi ketimpangan pemilikan lahan terutama pada daerah perkebunan4. Terjadi alih fungsi lahan hutan yang tidak terkendali khususnya untuk

sawit yang sering menimbulkan permasalahan sosial5. Laju alih fungsi lahan pertanian yang tadinya dimiliki rakyat menjadi di

bawah penguasaan perusahaan asing mencapai 11,2 persen dalam lima tahun terakhir. (WALHI, 2010)

6. Pengusahaan lahan oleh asing : 25 persen dari luas total lahan perkebunan kelapa sawit nasional dikelola malaysia.

14

Kelestarian sumberdaya air. 1. Kondisi sumber air di Indonesia cukup memperihatinkan,

daerah tangkapan air yakni daerah aliran sungai (DAS) kondisi lahannya sangat kritis akibat pembukaaan hutan yang tidak terkendali. Defisit air di Jawa sudah terjadi sejak tahun 1995 dan terus bertambah hingga tahun 2000 telah mencapai 52,8 milyar m3 per tahun

2. Di Jawa dan banyak daerah lainnya luas hutan tinggal 15% dari luas daratan (untuk kelestarian minimal 30 %), serta banyakna dijumpai lahan kritis. Sejak 10 tahun terakhir terjadi banjir dengan erosi hebat dan ancaman tanah longsor pada musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim kemarau. Bila laju degradasi terus berjalan maka tahun 2015 diperkirakan defisit air di Jawa akan mencapai 14,1 miliar m³ per tahun

3. Faktor Penyebab : pembukaan hutan lindung untuk tangkapan air : untuk perumahan, lahan pertanian

15

3. Sarana produksi (benih, pupuk, pestisida, alsintan)Benih :1. Produsen benih Padi : dikuasai: Domestik Produksi benih padi

dari PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani 2. Produsen benih Jagung dan kedelai : dikuasaia asing : PT

Monsanto Indonesia, PT Pioner, PT Advanta Indonesia, PT Bayer Indonesia, dan PT Dupont Indonesia

3. Benih Sayuran : dikuasai asing : PT East West Seed Indonesia, PT Syngenta Indonesia, PT Takii Indonesia, PT Monsanto/Seminis Indonesia, PT Marcopolo, PT Nunhems Indonesia, PT Namdhari, PT Koreana Seed Indonesia, dan PT Rijk Zwaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang benih sayuran.

4. Petani yang menggunakan benih unggul dan bersertifikat untuk padi hanya 56%. (2009), sedang untuk jagung lebih tinggi (?) karena masalah daya beli

16

Pestisida. dominasi perusahaan asing dengan beroperasinya Ciba Geigy dari Jepang, BASF dan Bayer dari Jerman, serta Novartis dari Amerika Serikat yang menguasai jalur distribusi, dan sebagian oleh BUMN seperti petro Kimia

Pupuk : diakuasai BUMN : PT Petrokimia Gresik (PKG) PT Pupuk Kujang (PKC), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP), PT Rekayasa Industri (REKIND), PT Mega Eltra (ME) dan sebagian perusahaan swasta Indonesia

Alsintan : umumnya impor

17

1. Sekitar 70 persen petani padi Indonesia terutama petani-petani gurem 2. Keberadaan kredit benar-benar dibutuhkan oleh petani untuk tujuan

produksinya3. Bungan tinggi 14 % /tahun dan petani tidak punya agunan4. Pada tahun 2011 kegiatan pemberdayaan dilaksanakan pada 1.033 LM3.

Pengembangan Usaha Agribisnis pedesaan (PUAP). Pada tahun 2011, dari target 10.000 desa, kegiatan PUAP berhasil dilaksanakan di 9.096 Desa/Gapoktan.

Sumber Pembiayaan

18

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Lembaga penelitian pertanian di Indonesia sebenarnya cukup banyak dan memadai tetapi anggarannya sangat kecil

2. Beberapa Lembaga penelitian seperti : Balai Penelitiah Gula (P3GI), Kopi dan Cacao (Puslit Koka), Teh (PPTK), Sawit (PPKS) yang dulunya dibawah BUMN telah menjadi swasta sehingga orentasi komersial

3. Lembahnya koordinasi lembaga penelitian dengan perguruan tinggi

4. Hasil penelitian tidak bersifat multi years dan kurang dikekmbangannya

19

Prasarana pangan (jalan usahatani, irigasi)

1.Sarana jalan usahatani sampai saat ini tidak menjadi fokus pemerintah

2.Keadaan saluran irigasi yang rusak diperkirakan 30% (2009)

20

1. Saat ini yang kelembangan pangan tingkat nasional berbentuk Badan setingkat Eselon I, sehingga tidak mungkin mengkoordinasikan menteri menteri yang terkait. Sehingga kemudian pada level kebijakan perannya “diambil alih” ole Dewan ketahanan pangan yang bersifat fungsionalyang diketuai oleh presiden

2. Belum mantapnya kelembagaan Ketahanan pangan (BKP) di kab/kota karena banyak yang eselon 3 walaupun urusan ketahanan termasuk urusan wajib

3. Belum mantapnya kelembagaan transfer tenologi pertanian yakni lembaga penyuluhan walupun sudah ada undang –undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

4. Belum mantap dan berfungsinya kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani

Kelembagaan pangan

21

II. Peran strategis stakeholder termasuk Civil Society Organization (CSO) dalam ketahanan pangan sektor hulu

22

Stake Holder Pemerintah Peran startegis yang seharusnya1. Kementerian Dalam Negeri Pembagian urusan kewenangan, “mengeksekusi”

perda yang berkaiatan dengan pangan di daerah2. Kementerian Pertanian Kebijakan operasional dan progam peningkatan

produksi pangan3. Kementerian Keuangan.; Kebijakan perkreditan bagi petani4. Kementerian Perindustrian; Kebijakan operasional dan program industri hulu

dan hilir pangan5. Kementerian Perdagangan; Kebijakan operasional dan program perdagangan

pangan termasuk sarana produksi pangan6. Kementerian Kehutanan; Alih fungsi lahan, kelesatraian hutan lindung untuk

sumber air7. Kementerian Kelautan dan

Perikanan;Kebijakan operasional dan progam peningkatan produksi periukanan

8. Kementerian Perhubungan; Kebijakan operasional dan progam distribusi pangan9. Kementerian Pekerjaan Umum; Bendungan dan irigasi pertanian10. Kementerian Kesehatan; Kebijakan operasional dan program Keamanan

pangan11. Kementerian Pendidikan Nasional; Kebijakan operasional dan program SDM,

penelitian dan pengembangan inovasi pangan12. Kementerian Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah; Kebijakan operasional dan program pembinaan koperasi pertanian pangan

23

Stake Holder Pemerintah Peran strategis yang seharusnya13. Kementerian Negara Riset dan

Teknologi;Kebijakan operasional dan program penelitian dan pengembangan inovasi pangan

14.Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Keterpaduan perencanaan pangan lintas sector

15. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;

Kebijakan operasional dan program pengembangan usaha/industri hulu pangan (benih, pupuk, pestisida dan alsintan)

16. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Pengembangan usaha pangan di luar Jawa

17. Kepala Badan Pusat Statistik; Penyediaan data dan informasi18. Kepala Badan Pengawasan Obat

dan Makanan.Pengamasan keamanan pangan

19. Badan Pertanahan Nasional Perizinan lahan pangan 20. BULOG Distribusi dan cadangan pangan

24

Stake Holder Non Pemerintah Peran strategis yang seharusnya• Investor asing Bisnis dalam (benih, pupuk, pestisida dan

alsintan)• Kadin Bisnis dan perdagangan pangan• Himpunan Kerukunan Tani

Indonesia (HKTI)Memproduksi pangan , advokasi petani, menyuarakan aspirasi petani ke pemerintah

• Assosiasi Petani komoditas (contoh APTRI)

Memproduksi pangan , advokasi petani, menyuarakan aspirasi petani ke pemerintah

• Kontak Tani Nelayan Andalan Memproduksi pangan , advokasi petani, menyuarakan aspirasi petani ke pemerintah

• Pengusaha/industri ( benih, pupuk pestida, alsintan, perkebunan)

Memproduksi sarana produksi dan produksi pangan

• Himpunan Profesi ( PERHEPI, PERAGI, HITI, Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, dll)

Memberikan masukan kebijakan pada pemerintah

• LSM dalam pangan advokasi petani, menyuarakan aspirasi petani ke pemerintah

25

III. Efektifitas regulasi di sektor hulu

26

1. Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria : Undang-undang No. 5 Tahun 1960 2. Sistem Budidaya Tanaman : Undang Undang Ri No. 12 Tahun 1992 3. Pangan : UU No. 7 Tahun 1996 4. Ketahanan Pangan : PP Nomor 68 Tahun 20025. Pengelolaan Lingkungan Hidup : Undang Undang No. 23 Tahun 1997 6. Kehutanan : Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 7. Perlindungan Varietas Tanaman : Undang-undang No. 29 Tahun 2000 8. Perkebunan : Undang Undang No. 18 Tahun 20049. Perikanan: Undang Undang-Undang Ri No. 31 Tahun 200410.Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And

Agriculture : Undang-undang Nomor 4 Tahun 200611.Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan : Undang Udang

Nomor 16 Tahun 2006 12.Peternakan dan Kesehatan Hewan: Undang Undang No. 18 Tahun 200913.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan : Undang Undang Nomor

41 Tahun 2009 14.Hortikultura : Undang-undang Ri No 13 Tahun 2010

LANDASAN HUKUM KETAHANAN PANGAN SEKTOR HULU

27

Komponen ketahanan pangan hulu

Efektifitas dan kasus Acuan undang-undang

Pembatasan pemilikan Lahan pribadi

Tidak berjalan (banyak kasus pemilikan individu melebihi 15 ha)

Pasal 17. PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA : UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960

Pembatasan Hak milik dan hak guna Usaha bagi asing

Tidak berjalan (banyak kasus perkebunan asing)

Pasal 21 dan 30. PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA : UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960

Pembebasan lahan hutan lindung untuk fungsi lain

Tidak efektif (kawasan hutan tangkap air banyak diguna-kan non hutan) sumbner air menjadi berkurang)

?

28

Konversi lahan Belum berjalan (Banyak konversi lahan pertanian ke non pertanian)RT RW kabupaten banyak dirubah

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN : Undang Undang NOMOR 41 TAHUN 2009

Benih Benih impor padi hibrida tanpa dilepas oleh pemerintah dan tanpa sertifikasi

Pasal 12 . Sistem Budidaya Tanaman : Undang Undang RI No. 12 Tahun 1992

Banyak usaha benih dari industri asing (palawija dan hortilutra)

??

Pupuk Sering terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi walaupun ditingkat pabrik cukup (penyebab distribusi pupuk diserahkan swasta

???

Pestisida Banyak usaha pestisida dari industri asing

???

Pembiayaan (Kredit )

Serapan kredit dari Bank oleh petani petani rendah

???

Dana pengembangan Usaha agribisnis (PUAP) padfa setiap desa tidak jelas kriterianya (walaupun petunjukknya jelas)

???

29

IV. Sistem informasi Ketahanan pangan di sektor hulu

30

Sistem Informasi Ketahanan Pangan Sektor Hulu

1. Sistem informasi iklim ( masa hujan dan kemarau) dari BMKG berjalan dengan baik

2. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( hanya berjalan pada kabupaten/kota tertentu ( sebelum reformasi sangat baik)

3. Sistem kewaspadaan Organisme pengganggu Tanaman (OPT) berjalan cukup baik

4. Sistem Informasi harga berjalan hanya pada komoditas padi dan palawija

5. Sistem informasi pasar (tidak ada)6. Sistem informasi inovasi teknologi kurang berjalan engan

baik karena kendala kelelmbagaan penyuluhan

31

V. Ekonomi dan politik ketahanan pangan

sektor hulu

32

PRODUKSI PANGAN INDONESIA

Padi Jagung Kedelai Kc Tanah Ubi Kayu

Ubi Jalar Sayur Buah2- an

Minyak Sawit (CPO)

Gula putih

2004 54088.468

11225.243

723.483 837.495 19424.707

1901.802

9059.67599999

997

14348.456

11807 2051.6438

2005 54151.0968

12523.894

808.352999999

998

836.295000000

001

19321.183

1856.969

9101.98599999

997

14786.599

11861.615

2392.742

2006 54454.937

11609.463

747.611 838.096 19986.64

1854.238

9563.72300000

001

16171.13

13390.807

3350.311

2007 57157.435

13287.527

592.534 789.089000000

001

19988.058

1886.852

9941.33899999

998

17352.356

14151.983

2401

2008 60325.925

14854.05

723.535 771.536 20794.929

1906.222

10233.756

19279.468

19805 2542

Ptbh (%/th)

2.30639070790

469

6.46544043634

512

0.00143749058374615

-1.57514970238

628

1.41080326205

178

0.0464822310629612

2.59188076924

605

6.87323012315

75

13.5478953163

378

4.78012996213

086

Series7

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

5,000 15,000 25,000 35,000 45,000 55,000 65,000

Pangan Nabati

Rib

u t

on

33

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

f(x) = 1426235.9812632 ln(x) + 6299213.32131909R² = 0.81712336424405

Padi

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

f(x) = 81254.1709833448 ln(x) + 43753.825892876R² = 0.680814869312234

Jagung

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

f(x) = − 2089.32934402013 x² + 85064.9742997046 x + 296769.864153626R² = 0.506413241633361

Kedele

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

Tebu

34

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

f(x) = − 4788.9564503775 x + 1421480.94025605R² = 0.408555398038454

Ketela pohon

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

f(x) = − 5034.16730495678 x + 344963.762446657R² = 0.894659850607845

Ubi jalar1

97

0

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

f(x) = 116467.755571272 ln(x) + 256948.579267122R² = 0.817004598155266

Kacang tanah

Trend Produksi pangan nabati untuk padi dan jagung konstan, sedangkan komoditas laiinya cenderung menurun

35

PRODUKSI PANGAN INDONESIA (LANJ’)

Daging sapi Daging ayam Telur Susu Ikan

2004 447.6 846.1 1107.411 549.945 6119.731

2005 358.7 779.1 1051.532 535.961999999999

6869.542

2006 395.8 861.3 1204.416 616.549 7394.96

2007 339.5 942.8 1382.1 567.7 7607.88

2008 352.4 992.7 1484.6 574.4 8107

Ptbh (%/th)

-4.25379803395

89

3.46531142890912

6.81208693068787

0.889361663439068

6.49462860377361

Series7 NaN NaN NaN NaN NaN

500

2500

4500

6500

8500

Pangan hewani

ribu

ton

36

0

100

200

300

400

500

600

700

f(x) = 17.2885370390633 x − 54.4148933143668R² = 0.965329279881265

susu(000 ton)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

f(x) = 29.9136010504432 x − 82.4436415362733R² = 0.929437376399972

Telur(000 ton)1

97

0

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

0

500

1000

1500

2000

2500

f(x) = 51.0797019914652 x + 75.4661216216217R² = 0.96741414590732

Daging

Trend Produksi pangan hewani meningkat

37

38

POLITIK KETAHANAN PANGAN SEKTOR HULU

1. Kebijakan dalam aspek produksi

2. Kebijakan dalam aspek Harga

3. Kebijakan dalan aspek perdagangan

4. Kebijakan dalam aspek peningkatan nilai tambah

39

Kebijakan dalam aspek produksi1. Perbaikanan teknologi

• Inovasi benih unggul• Perbaikan teknologi usahatani (intensifikasi) (penggunaan

pupuk, pestisida, dll2. Perbaikan sistem irigasi

• Perbaikan irigasi• Pompanisasi• Perkumpulan Petani Pemakaia Air

3. Kredit usahatani• Subsidi bunga• Peningkatan layanan kredit

4. Perluasan areal Pencetakan lahan baru Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)5. Kelembagaan petani dan penyuluhan

40

Kebijakan dalam aspek Harga1. Kebijakan harga Input

• Subsidi harga benih• Subsidi harga pupuk• Subsidi harga pestida

2. Kebijakan harga ouput • Kebijakan harga dasar ( floor Price) pada petani• Kebijakan subsidi harga (price support) pada

petani• Pajak pada konsumen• Kebijakan harga maksimum (ceiling Price) untuk

melindungi konsumen

41

Kebijakan dalam aspek Perdagangan

1.Quota Impor (melindungi produsen)

2.Tarif ( pajak impor) (melindungi produsen)

3.Subsidi ekspor (melindungi produsen)

4.Pajak Ekspor (melindungi konsumen)

5.Quota Ekpor (melindungi konsumen)

42

Kebijakan dalam aspek Nilai Tambah

1.Panangangan Pasca Penen2.Pengolahan hasil

43

TERIMA KASIH