Indonesia Report Bahasa (1)

Komisi untuk Indonesia: Perdamaian dan Perkembangannya di Papua

Laporan Komisi Independen Disponsori oleh Council on Foreign Relations Center for Preventive Action

Dennis C. Blair, Ketua David L. Phillips, Direktur Proyek

The Council on Foreign Relations (CFR) adalah badan yang didedikasikan untuk meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu dunia dan memberikan kontribusi kepada kebijakan luar negeri A.S. Badan ini telah membuat prestasi dengan mempromosikan debat dan diskusi yang konstruktif, mengklarifikasikan isu yang melanda dunia, dan mempublikasikan Foreign Affairs, jurnal terdepan mengenai isu-isu global. Badan ini berusaha merangkum berbagai macam pandangan seluas mungkin, tetapi bukan meyakini salah satunya, walaupun peneliti dan kelompok kerja independen yang dibentuk menggunakan posisi kebijakan tertentu. BADAN INI TIDAK MENGAMBIL POSISI KEBIJAKAN INSTITUSI DALAM HAL KEBIJAKAN DAN TIDAK ADA AFILIASI DENGAN PEMERINTAH A.S. SEMUA PEMBERIAN FAKTA DAN EKSPRESI DARI OPINI YANG TERKANDUNG DALAM SELURUH PUBLIKASINYA MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB DARI PARA PENULIS ATAU PENGGAGAS. Badan ini akan mensponsori Komisi Independen apabila (1) terdapat isu masa kini dan mempunyai kepentingan yang besar terhadap kebijakan luar negeri A.S., dan (2) sepertinya kelompok dengan latar belakang dan perspektif yang beraneka ragam, seringkali, dapat mencapai konsensus yang sangat berguna melalui pertimbangan pribadi dan non-partisan. Biasanya, Badan ini mengadakan pertemuan rutin sebanyak dua atau lima kali untuk waktu yang tidak lama dalam memastikan relevansi hasil kerjanya. Sebelum membuat kesimpulan, komisi akan menerbitkan laporan, dan CFR akan menerbitkan teksnya serta dtempatkan pada website millik CFR. Laporan dari CFR dapat terdiri dari tiga bentuk: (1) konsensus kebijakan yang tegas dan sangat berarti manfaat, dengan para anggota dari CFR yang mendorong kebijakan yang tepat dan penilaian-penilaian yang terjangkau oleh kelompok, walaupun tidak harus mengungkapkan seluruh temuan fakta dan rekomendasi; (2) Laporan menyajikan berbagai macam posisi kebijakan, yang sangat berbeda dan ditampilkan seadil mungkin; atau (3) Laporan Ketua, dimana anggota komisi yang mempunyai pendapat sama dengan sang ketua dapat diasosiasikan dengan posisi tersebut, bagi mereka yang tidak setuju dapat memuat pernyataan ketidaksetujuannya dalam laporan. Sebelum membuat kesimpulan, komisi dapat meminta individu-individu yang bukan merupakan anggota komisi untuk mengasosiasikan diri pada laporan komisi demi memperluas dampak laporan. Seluruh laporan komisi mengukur/ membandingkan temuan mereka dengan pemerintahan yang berkuasa saat ini agar dapat terlihat dengan jelas bidang dimana terdapat kesamaan atau perbedaan pemahaman. Komisi bertanggungjawab penuh terhadap isi laporan. CFR tidak mengambil posisi institusional. Untuk informasi lebih lanjut mengenai CFR atau komisi ini, dapat mengirim surat kepada Council on Foreign Relations, 58 East 68th Street, New York, NY 10021, atau dapat menghubungi melalui telephone kepada Direktur Komunikasi di (212) 434-9400. Untuk melihat website kami di www.cfr.org Hak Cipta @ 2003 oleh The Council on Foreign Relations , Inc Segala Hak dilindungi oleh Undang-Undang. Di cetak di Amerika Serikat Laporan ini tidak dapat di produksi ulang secara keseluruhan atau sebagian, dalam berbagai bentuk (diluar penggandaan yang diperbolehkan oleh pasal 107 dan 108 dari Undang-Undang Hak Cipta A.S. dan cuplikan untuk resensi pada publikasi pers), tanpa ijin tertulis dari penerbit. Untuk informasi selanjutnya, dapat menulis surat kepada Kantor Bagian Publikasi, Council on Foreign Relations, 58 East 68th Street, New York, NY 10021.

DAFTAR ISIKata Pengantar Ringkasan Eksekutif Peta Indonesia Laporan Pengantar Pihak-pihak Internasional Yang Terkait Penadbiran Bidang Ekonomi Kemanan Perkembangan Sosial Keadilan dan Rekonsiliasi Dorongan dan Tindakan dari Pihak-pihak Berkepentingan Lampiran Pernyataan Misi CPA Komite Penasehat CPA 17 24 34 39 48 58 66 70 75 94 96 01 15

KATA PENGANTARSetelah peristiwa 11 September dan pemboman klub malam di Bali, otoritas Indonesia telah memiliki tenaga baru dalam menangani berbagai masalah negerinya di bidang keamanan, ekonomi, dan politik. Presiden Indonesia, Megawati Sukarnoputri, tengah berupaya memecahkan berbagai kesulitan yang diwarisi dari masa lalu. Ekonomi telah bangkit kembali dari titik terendah selama krisis keuangan Asia dari tahun 1997 hingga 1998. Pemerintah telah mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat para pejabatnya lebih bertanggung jawab dan mendesentralisasikan kekuasaannya. Selain itu, Indonesia telah menangkap aktor gerakan Islam garis keras yang terlibat dalam teror tersebut. Terlepas adanya beberapa kemajuan, negara ini masih menghadapi berbagai macam persoalan besar dalam hal konflik berbau etnis dan agama. Kekerasan separatis timbul dari Aceh, propinsi yang terletak di paling ujung pulau Sumatra, sampai yang paling timur di Papua (sebelumnya dikenal dengan Irian Jaya), dimana kelompok separatis telah melakukan perlawanan senjata dalam waktu yang lama menentang Pemerintah Pusat. Pusat Tindak Pencegahan Konflik (Center for Preventive Action, CPA) yang berada di bawah naungan Council on Foreign Relations bekerja dengan mengembangkan dan mempromosikan rekomendasi-rekomendasi praktis yang nyata, untuk menghindari kekerasan yang mematikan. Komisi independen untuk Indonesia yang merupakan bagian dari CPA mempercayai bahwa hanya satu untuk menghindari konflik berkelanjutan di Papua yaitu dengan memberikan hak yang lebih besar untuk memerintah dan kepemilikan terhadap pembangunan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah di propinsi tersebut. Komisi meyakini bahwa pencapaian perdamaian yang berkelanjutan di Papua akan membangun momentum untuk menyelesaikan konflik lainnya di wilayah Indonesia, dan Papua dapat dijadikan sebuah model bagi pencegahan konflik yang lebih luas. Komisi berkesimpulan bahwa kunci bagi perdamaian dan kemajuan di Papua adalah penerapan secepatnya Undang-Undang Otonomi Khusus, yang ditetapkan oleh otoritas Indonesia tahun 2001, tetapi tidak pernah dilaksanakan.Laporan Komisi menawarkan langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak internasional terkait untuk mendorong pelaksanaan secara penuh dan efektif dari Otonomi Khusus. Komisi meyakini bahwa pembagian kekuasaaan menggambarkan kemenangan bagi semua pihak dengan memperbolehkan rakyat Papua untuk melaksanakan hak-hak demokratik secara penuh dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Kegagalan untuk menghentikan konflik di Papua akan menimbulkan lingkaran kekerasan mematikan yang membuat Indonesia menjadi tidak stabil. Tidak seorangpun menginginkan eskalasi konflik di Papua melahirkan sebuah tindakan keras militer dan tuntutan-tuntutan untuk intervensi kemanusiaan internasional. Untuk meningkatkan insentif bagi Pemerintah Pusat dan Papua, Komisi menekankan sejarah dari kerjasama yang erat antara organisasi internasional dengan otoritas Indonesia. Komisi mengusulkan agar Program Pembangunan PBB (United Nation

Development Programme, UNDP) meluncurkan Program Pembangunan Yang Mencegah Konflik (Preventive Development Program). Hibah baru bagi aktifitas yang menghubungkan pembangunan tradisional dengan pencegahan konflik dapat diangkat melalui forum Bank Dunia (World Bank) yakni Consultative Group on Indonesia (CGI). Pemerintah pusat dapat mengangkat seorang Koordinator Papua (Papua Coordinator) untuk bekerja bersama para tenaga para ahli nasional dan spesialis internasional berpartisipasi dalam sebuah Tim Penasehat untuk Otonomi Khusus (Advisory Group for Special Autonomy) dan Kelompok Profesional Papua (Papua Professional Corps) guna membangun kapasitas lokal bagi pemerintahan mandiri yang efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, tanggungjawab untuk pencegahan konflik terletak pada pemimpin Indonesia dan otritas Papua. Kami berharap bahwa keterlibatan Komisi menghasilkan ide baru dalam memajukan tujuan dan minat bersama. Terdapat banyak pihak yang patut menerima ucapan terima kasih. Komisi telah dipimpin secara baik oleh ketuanya, Laksamana Dennis C. Blair. Kepemimpinannya yang bijaksana dan pengetahuannya yang mendalam mengenai Asia Tenggara telah membantu Komisi merajut benang dalam menentukan rekomendasi-rekomendasi konstruktif bagi kepentingan kita bersama. Kami sangat menghargai Jenderal John W. Vessey, yang keterlibatan panjangnya selama beberapa dekade dalam CPA, telah berarti penting bagi kesuksesan ini. Sebuah kredit yang amat besar dari Komisi perlu diberikan kepada David Phillips, yang kerja kerasnya tidak dapat tergantikan. Sebagai Wakil Direktur CPA, David membawa antusiasme dan energi bagi semua usaha-usaha CPA. Kami juga sangat bersyukur kepada Yayasan Hewlett (Hewlett Foundation) atas dukungannya yang berlimpah. Leslie H. Gelb Presiden Council on Foreign Relations

RINGKASAN EKSEKUTIFLaporan ini, Komisi untuk Indonesia: Perdamaian dan Perkembangannya di Papua, memusatkan perhatiannya pada Papuasebuah daerah terpencil, kaya akan sumber daya alam, namun merupakan daerah Indonesia yang miskin. Sampai penduduk Papua terpenuhi kemandirian dalam memerintah dan lebih memperoleh keuntungan hasil pengelolaan sumber daya alam, konflik yang terus berlanjut dapat menimbulkan sebuah lingkaran kekerasan di Papua. Selain itu juga dapat menimbulkan pengaruh ketidakstabilan daerah lainnya di Indonesia dengan mendorong kekerasan etnis, agama dan separatis di sepanjang kepulauan. Penerapan penuh dari Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua akan merefleksikan kemenangan bagi semua pihak. Supaya terwujudnya hal ini, penduduk Papua akan melihat Otonomi Khusus sebagai sebuah demokratisasi, daripada sebuah mekanisme untuk menghalangi konsep mereka mengenai merdeka.1 Sedangkan Pemerintah Indonesia akan melihat Otonomi Khusus dalam rangka mewujudkan kebutuhan dan kepentingan dari penduduk asli Papua, daripada sebuah langkah menuju kemerdekaan politik. Pihak Internasional dapat memberikan bantuan melalui pendekatan yang lebih fokus dan aktif, membangun kemampuan penduduk lokal untuk menerapkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Mewujudkan keuntungan yang nyata bagi penduduk Papua juga akan meminggirkan mereka yang menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Papua sebagai salah satu prioritas utama untuk tahun 2003. Perbaikan situasi di Papua membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia, Otoritas Papua dan penduduk dari Papua. Walaupun pencegahan konflik merupakan tanggung jawab dari dari pihak yang terlibat konflik, Komisi ini juga menekankan peranan pihak internasional dalam pemeliharaan kerjasama tersebut. LATAR BELAKANG Perkembangan Indonesia akhir-akhir ini menuju masyarakat yang lebih terbuka menyediakan sebuah kesempatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masa lalu. Kontroversi yang pernah ada di mulai sejak pemerintah Belanda melepaskan daerah jajahannya kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 sembari mempertahankan Papua. Dua puluh tahun kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1969, delegasi Papua memberikan suara secara aklamasi untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Namun demikian, beberapa pengamat independen dan sebagian besar penduduk asli Papua menganggap bahwa proses tersebut banyak kelemahannya dan legitimasinya kurang.

1

Merdeka adalah istilah Indonesia yang biasanya di asosiasikan dengan gerakan politik separatisme. Tetapi istilah ini mempunyai makna yang penting dan unik di Papua. Bagi kebanyakan penduduk asli Papua, merdeka ada hubungannya dengan visi utopia untuk emansipasi yang tidak hanya bermakna secara politik. Merupakan Teologi Pembebasan/Liberation Teologi yang artinya termasuk berakhirnya penindasan.

1

Pada bulan Juni 2000, 25,000 penduduk asli Papua dari 253 suku memilih anggota dan membentuk Presidium Dewan Papua (PDP) untuk mewakili aspirasi non-kekerasan mereka untuk kemerdekaan. Setelah jatuhnya Presiden Suharto, Pemerintah Pusat menjalankan reformasi politik yang mencakup desentralisasi di seluruh pelosok Indonesia. Sebagai upaya lebih jauh untuk memfasilitasi keinginan rakyat Papua, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mensyahkan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua (22 Oktober 2001). Apabila diimplementasikan, Undang-Undang Otonomi Khusus akan mengembalikan 80 persen dari royalti atas hasil pertambangan, kehutanan, dan perikanan, serta 70 persen atas hasil minyak dan gas kepada propinsi tersebut. Pada saat ini, meskipun Papua kaya akan sumber daya mineral, energi dan kehutanan, penduduknya tetap sebagai salah satu yang termiskin di seluruh Indonesia. Ketidakpuasan penduduk lokal, ditimbulkan oleh penundaan implementasi UndangUndang Otonomi Khusus, tindakan keras oleh aparat keamanan, dan rasa frustasi dari penduduk asli Papua. Dalam rangka kemudahan administrasi dan pelayanan sosial yang lebih terjangkau di wilayah pedesaan, pada tanggal 27 Januari 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri menerbitkan Instruksi Presiden (INPRES) yang membagi daerah Papua menjadi tiga propinsi. Pemimpin-pemimpin Papua telah menunjukkan reaksinya secara kritis. Mereka berpendapat INPRES tersebut sebagai usaha untuk memecah belah rakyat Papua dan melupakan reformasi yang dijanjikan oleh pemerintah melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus. Usulan pemisahan Papua menjadi tiga propinsi menimbulkan ketegangan dan meningkatkan prospek akan terjadinya konflik. Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan sejak tahun 1998. Namun demikian Negara ini tetap menghadapi tantangan yang berat. Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, Komisi merekomendasikan untuk mengintensifkan demokratisasi, desentralisasi dan, dalam kasus Papua, penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus. Komisi menghendaki adanya praktek penegakan keamanan yang lebih berhati-hati dan berttanggungjawab, peningkatan porsi dan pemerataan hasil kekayaan alam propinsi Papua kepada penduduk asli, serta proses penegakkan keadilan dan rekonsiliasi. Komisi mengusulkan mekanisme untuk mengawasi perkembangan serta strategi untuk donor dan koordinasi kebijakannya. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan memusatkan perhatiannya pada peranan Amerika Serikat dan pihak internasional lainnya dalam mendorong dan membantu penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus secara penuh. Walaupun banyak pihak dari dunia internasional terkait, Komisi dapat memahami adanya sejarah yang unik dari hubungan khusus antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Amerika Serikat ingin mendukung usaha Indonesia dalam rangka mengkonsolidasikan reformasi politik dan peningkatan stabilitas keamanan nasional. Selain itu juga ingin melindungi kepentingan komersil dari perusahaan Amerika yang telah melakukan investasi dengan total nilai dua puluh lima miliar dollar AS (US$25 billion) dan, pada tahun 2001, mengekspor barang dan jasa ke Indonesia senilai tiga miliar dollar AS (US$3 billion). Keamanan mendapat perhatian yang khusus dari kedua Negara semenjak peristiwa 11 September, serta peledakan klub malam di Bali yang mengakibatkan perluasan kerjasama internasional dalam rangka perang terhadap teroris. 2

Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat berada pada tahap yang sulit di awal bulan 2003 ini. Sampai diterbitkannya laporan ini, permintaan komisi untuk mengunjungi Indonesia, termasuk Papua, belum mendapat persetujuan. PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN KOMISI Komisi untuk Indonesia: Perdamaian dan Perkembangannya di Papua adalah inisiatif dari Pusat study Tindakan Pencegahan Konflik (Center for Preventive Action, CPA) dibawah naungan Dewan Hubungan Luar Negeri (Council on Foreign Relations). Komisi ini adalah sebuah organisasi yang berorientasi pada hasil akhir memberikan temuan dan rekomendasi untuk mencegah konflik yang menimbulkan korban jiwa. Meskipun tanggung jawab utama dari pencegahan konflik ada pada pemerintah Indonesia dan pimpinan di Papua, Komisi mengusulkan untuk mendukung dan memperkuat tindakan dari pihak internasionalpemerintah, organisasi internasional, perusahaan dan Organisasi Non Pemerintah (Ornop). Pencegahan konflik yang efektif dan tepat waktu membutuhkan kerjasama dan kepemimpinan dari Pemerintah Pusat. Indonesia adalah sebuah bangsa yang dibanggakan. Secara tegas menolak keterlibatan pihak luar dalam urusan internal . Walaupun pada tanggal 9 Desember 2002, perjanjian antara pihak Indonesia dan pihak separatis dari Aceh dipandang oleh masyarakat internasional sebagai langkah positif penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini, bagi sebagian pihak Indonesia perjanjian menunjukkan bagaimana pihak separatis dapat meningkatkan posisinya ketika pihak luar dilibatkan. Hal yang sama dipersoalkan dalam kasus Papua. Pada tanggal 5 Februari 2003, Menteri Koodinator untuk masalah Politik, Sosial dan keamanan, Bambang Yudhoyono menekankan keinginan pemerintah untuk mencegah dukungan dari pihak luar kepada gerakan separatis di Papua. Titik tolak dari pendekatan yang digunakan oleh CPA adalah penggunaan imbalan dan hukuman oleh pihak internasional terkait untuk mendorong pelaksanaan reformasi oleh pemerintah dalam rangka implementasi dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Komisi memahami kekhawatiran pemerintah. Oleh karena itu akan menekankan pada pemberian bantuan luar negeri yang bermanfaat sebagai insentif yang disediakan oleh pihak internasional. Dalam rangka penggunaan sumber daya pembangunan yang langka, Komisi memiliki keyakinan bahwa bantuan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dengan menghubungkan tujuan pencegahan konflik dengan program sosial ekonomi (Pembangunan Yang Mencegah Konflik). Hal ini akan memungkinkan bagi pihak internasional terkait untuk berkoordinasi secara lebih baik dan bekerja lebih efektif dengan pemerintah Indonesia dan Pimpinan Papua. Laporan ini menggambarkan organisasi-organisasi yang ada dan mekanisme-mekanisme untuk bantuan resmi pembangunan (Official Development Assistance, ODA). HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI Dengan tujuan utama meningkatkan keuntungan dari penerapan Otonomi Khusus, Komisi memusatkan perhatian pada (a) Penadbiran, (b) ekonomi, (c) keamanan, (d) pembangunan sosial, dan (e) keadilan dan rekonsiliasi. Rekomendasi pada tiap-tiap 3

kategori ditujukan untuk memaksimalkan manfaat bagi Indonesia dan rakyat Papua dari hasil demokratisasi, desentralisasi dan pembangunan ekonomi. Rekomendasi juga berusaha memberikan sebuah konteks bagipenerapan secara penuh dan efektif dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Penadbiran Penyelenggaran Pemerintah pada masa Presiden Suharto diwarnai dengan praktis berkuasanya satu partai politik, keberadaan aparat keamanan yang kuat dan menjangkau seluruh daerah, serta pemusatan kekuasaan dan kekayaan. Pelayanan dasar sosial, terutama di wilayah pedesaan Papua, telah meningkat kualitasnya akan tetapi tertinggal dibandingkan dengan perbaikan di daerah lain di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya kebanyakan penduduk Papua mengandalkan pada sistim organisasi lokal yang ada hubungannya dengan gereja serta berdasarkan pada adat (bentuk tradisional dari suku dan marga politik). Pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie melakukan inisiatif dalam melaksanakan rencana desentralisasi untuk membagi otoritas dan pendapatan negara yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Sebagai langkah lanjutan dalam rangka kepemilikan lokal atas sumber daya alam Papua, Otonomi Khusus untuk Papua diterapkan pada masa pemerintahan pengganti Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid. Melalui UndangUndang ini Papua dapat memperoleh sampai 80 persen dari pendapatan yang dihasilkan oleh industri di dalam propinsi tersebut. Pelaksanaan Otonomi Khusus dihalangi oleh berbagai kepentingan di Pemerintah Pusat, yang bersumber dari rasa saling tidak percaya, serta akibat kurang pengalaman dan keterampilan, kapasitas yang tidak cukup di Papua untuk menangani tanggung jawab yang meningkat. Instruksi presiden yang membagi Papua menjadi tiga propinsi dikeluarkan tanpa sepengetahuan Majelis Rakyat Papua (MRP). Badan ini, yang disediakan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, belum dibentuk. Komisi berkeyakinan bahwa penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus secara efektif sangat penting peranannnya untuk mengurangi ketegangan di Papua. Untuk menjawab kekhawatiran Pemerintah Pusat akan stabilitas dan memungkinkan penadbiran mandiri bagi Papua melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus, Komisi merekomendasikan Pemerintah Indonesia menunda segala rencana untuk memisahkan Papua menjadi tiga propinsi dan sebaliknya mempercepat penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus secara penuh. Segala tindakan untuk mereorganisasi propinsi diharapkan melalui konsultasi dengan MRP, yang selanjutnya akan dibentuk dan dipilih anggotanya. Pemerintah Indonesia mengangkat tokoh Indonesia yang berpengalaman dan dihormati secara luas sebagai Koordinator Papua (Papua Coordinator) Dibantu oleh tenaga ahli baik nasional maupun internasional sebagai bagian dari Tim Penasehat Otonomi Khusus (Advisory Group for Special Autonomy), Koordinator Papua (Papua Coordinator) akan bekerja sama dengan otoritas

-

4

Propinsi untuk membuat draft Undang-Undang dan peraturan yang dibutuhkan untuk penerapan Otonomi Khusus. Program Pembangunan PBB (United Nations Development Program, UNDP), berkoordinasi dengan Kelompok Konsultasi untuk Indonesia (Consultative Group on Indonesia, CGI), dibawah naungan Bank Dunia (World Bank), mendirikan Kelompok Profesional Papua (Papua Professional Corps) yang terdiri dari tenaga ahli nasional dan internasional yang disponsori oleh Negara donor, perusahaan international dan organisasi non pemerintah untuk membantu proyek pembangunan ekonomi dan sosial dan juga berpartisipasi pada Tim Penasehat Khusus Otonomi (Special Autonomy Advisory Group). Kelompok Konsultasi untuk Indonesia (Consultative Group on Indonesia, CGI) bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pejabat Papua tingkat propinsi, untuk menilai dan meningkatkan kemampuan lokal untuk memperbaiki penadbiran termasuk manajemen, anggaran dan administrasi. U.S. Agency for International Development (USAID) dan donor dari lembaga donor lain mendukung program pendidikan publik yang memusatkan perhatiannya fokus pada demokratisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan untuk Otonomi Khusus.

-

-

Bidang Ekonomi Terlepas adanya perkembangan sejak krisis keuangan pada tahun 1997-98, perekonomian Indonesia masih terpengaruh oleh tingginya tingkat hutang luar negeri dan Pinjaman domestik yang tak tertagih. Pemboman di Bali, yang memakan biaya lebih dari satu miliar dollar AS (US$1 billion) pada pendapatan yang hilang, telah lebih jauh melemahkan Investasi Langsung dari luar negeri (Foreign Direct Investment, FDI). Beban peraturan pada tingkat nasional dan propinsi juga mengganggu FDI. Untuk memecahkan masalah defisit anggaran dan membayar hutang, Kelompok Konsultasi untuk Indonesia (Consultative Group on Indonesia, CGI) menyetujui untuk memberikan pinjaman tambahan senilai dua koma tujuh miliar dollar AS US$2,7 billion (20 Januari 2003). Dana Keuangan Internasional (International Monetary Fund, IMF) sedang mendorong langkah-langkah hukum yang memberantas korupsi, serta perlindungan terhadap dunia usaha dari pengaruh politik untuk menggairahkan investasi, termasuk FDI. Penambangan Sumber daya Alam Papua secara berkala menciptakan keuntungan dan pendapatan pajak. Di Papua, Freeport-McMoRan Cooper and Gold Inc. (sering disebut Freeport) mengoperasikan pertambangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Selain itu merupakan pembayar pajak terbesar di Indonesia dan juga perusahaan terbesar di Papua. Masyarakat asli Papua saat ini merupakan 26 persen dari pegawai Freeport di Papua. Penebangan kayu di Papua menghasilkan sekitar US$100 juta per tahun untuk Pemerintah Pusat. Sejak tahun 1997, BP (sebelumnya dikenal dengan nama British Petroleum) dan Badan Pelaksana Migas (BPMIGAS), pengatur sumber daya minyak pemerintah, telah membangun pertambangan gas-alam Tangguh. Ketika pertambangan

5

ini sudah berjalan di tahun 2007, Gas Alam Cair (LNG) Tanggguh akan di ekspor ke propinsi Fujian di Cina. Papua mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Namun demikian, wilayahnya tidak bertumbuh dan aktivitas ekonomi yang dihasilkan belum memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi yang menguntungkan penduduk asli Papua. Terlepas dari semua perbaikan pelayanan sosial sejak tahun 1960, sebagian besar penduduk asli Papua masih terlibat dalam aktivitas-aktifitas pencarian nafkah primitif termasuk berburu, memancing dan bertani. Perekonomian di wilayah perkotaan Papua hampir seluruhnya dimiliki oleh pendatang yang bukan penduduk asli Papua. Dalam Indeks Kesejahteraan Manusia (Human Development Index) tahun 2001, Papua tercantum sebagai propinsi kedua termiskin, setelah Nusa Tenggara Barat. Komisi meyakini bahwa pembangunan ekonomi akan meningkatkan lapangan pekerjaan dengan gaji yang lebih memadai di Papua yang dengan sendirinya meningkatkan kesejahteraan dan melunakkan ketidakpuasan penduduk. Komisi merekomendasikan bahwa Otoritas tingkat nasional dan propinsi, termasuk gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), agar mempersiapkan suatu rencana induk (master plan) untuk pembangunan sumber daya yang berkelanjutan (sustainable resource development). Tenaga ahli dapat diperoleh melalui pihak pemerintah, perusahaan internasional dan Ornop. Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Investasi Luar negeri yang lebih bersaing pada tingkat nasional dan propinsi, terutama pada industri pertambangan, kehutanan dan perminyakan. Otoritas tingkat pusat dan tingkat propinsi membentuk dana yang diperoleh dari sistem bagi-hasil sepeti yang dipersyaratkan oleh penerapan otonomi daerah untuk mendukung pelatihan bisnis, kredit usaha kecil, koperasi tingkat desa dan proyek lainnya yang menghasilkan manfaat secara cepat serta menghasilkan lapangan pekerjaan bagi penduduk asli Papua. Otoritas tingkat pusat dan tingkat propinsi membuat suatu kampanye anti korupsi secara terus menerus, termasuk membentuk Komisi Anti Korupsi di Papua, serta donor juga membantu Kamar Dagang Papua untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai etika bisnis dan anti korupsi. Otoritas tingkat pusat dan tingkat propinsi, melalui konsultasi dengan Kelompok Konsultasi untuk Indonesia (Consultative Group on Indonesia, CGI), mendirikan sebuah Kelompok Profesional Papua(Papua Professional Corps) untuk membantu proyek pembangunan ekonomi dan sosial serta bekerja di departemen pemerintah propinsi. Perusahaan Internasional, berkerjasama dengan pemerintah Indonesia dan Tim Penasehat Khusus Otonomi, berinisiatif membentuk suatu prosedur yang memungkinkan adanya transparansi yang lebih baik dari pengalihan pendapatan 6

-

-

-

-

-

antara perusahaan dengan pemerintahan tingkat pusat, propinsi serta kabupaten seperti inisiatif organisasi non pemerintah, Publikasikan Yang Anda Bayar (Publish What You Pay), yaitu meminta perusahaan secara penuh melaporkan kepada publik pembayaran pajak dan royalti yang mereka lakukan. Perusahaan nasional dan internasional mempertahankan dan memperbaiki pelatihan serta penerimaan terhadap penduduk asli Papua.

Keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama Angkatan Darat dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) mempunyai pengaruh yang besar di Papua dan Propinsi lain dimana terdapat kekerasan atau gerakan separatis. TNI hanya memperoleh dana sebesar 25-30 persen dari anggaran nasional. Sedangkan sisanya diperoleh melalui aktivitas legal dan ilegal. Walaupun tidak terdapat ancaman langsung dari luar terhadap Papua, UndangUndang Indonesia menuntut TNI untuk mengamankan aset-aset nasional. Oleh karena itu TNI memberikan keamanan untuk operasional pertambangan dan energi di Papua. Pembayaran untuk keamanan oleh perusahaan internasional berkontribusi terhadap korupsi yang dilakukan oleh personel TNI yang digaji kecil dan kurang disiplin. Reformasi pada tingkat nasional untuk memperbaiki pelatihan dan mengawasi TNI secara penuh belum sepenuhnya berpengaruh pada tingkat lokal. Di daerah tertentu seperti Papua, Pemerintah Pusat belum dapat memonitor secara penuh aktivitas keamanan tingkat lokal. Pelatihan terhadap pegawai dan prajurit/tentara kurang merata aplikasinya dan prajurit/tentara tidak dituntut pertanggung jawabannya atas pembunuhan atau mencederai penduduk Papua, atau untuk merusak harta benda/property penduduk. Terdapat beberapa kemajuan yang menggembirakan. Pada tanggal 21 April 2003, tujuh prajurit Kopassus TNI (Komando Pasukan Khusus) dinyatakan bersalah atas pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), Theys Eluay dan dihukum penjara selama 42 bulan. TNI dan POLRI sedang bekerja sama dengan U.S. (Federal Bureau of Investigation, FBI) menyelidiki pembunuhan dua warga negara Amerika Serikat dan satu warga negara Indonesia yang bekerja untuk Freeport (31 Agustus 2002). TNI juga telah mengumumkan rencana-rencananya untuk menindak penebangan hutan yang ilegal di Papua. Komisi yakin bahwa pasukan keamanan yang memperoleh pelatihan memadai, di gaji dengan layak dan lebih bertanggung jawab sangat penting untuk penegakkan hukum, ketertiban dan kemanan sekaligus menurunkan rasa sakit hati, dalam hal ini sentimen untuk separatisme. Komisi merekomendasikan Pemerintah Indonesia dan TNI mengawasi secara ketat aktivitas dari pasukan khusus TNI (KOPASSUS) dan secara bertahap menarik pasukan KOPASSUS dari Papua. POLRI terus melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Dalam konteks ini, POLRI mereformulasi mandat dan misi dari BRIMOB di Papua untuk hanya terlibat dalam tugas kepolisian sehari-hari. 7

-

-

Program-program bantuan donor untuk kepolisian dan militer mengembangkan suatu perencanaan, melalui kerjasama dengan TNI dan kepolisian tingkat propinsi (POLDA), untuk berkonsentrasi pada kegiatan konsultasi dan pelatihan pada unitunit di Papua, dan memusatkan perhatian pada prosedur-prosedur keamanan yang efektif yang menghormati hak warga negara dan menitikberatkan pada kebijakan yang berorientasi rakyat. TNI dan POLDA menindaklanjuti kesuksesannya menumpas penebangan hutan liar dengan lebih jauh mengurangi keterlibatan personil mereka dalam aktivitas yang tidak legal. Pemerintah Indonesia memperbaiki undang-undang tentang perlindungan aset nasional untuk mengakhiri persyaratan bahwa perusahaan harus menggunakan TNI untuk kontrak pengamanan, sehingga organisasi keamanan lokal dapat dikembangkan. Perusahaan internasional yang beroperasi di Papua secara bertahap menghentikan kontrak jasa pengamanan dengan TNI, dengan adanya perubahan dalam undangundang, dan melaporkan bahwa mereka telah memenuhi standard Prinsip-Prinsip Sukarela Keamanan dan HAM (Voluntary Principles on Security and Human Rights).

-

-

-

Perkembangan Sosial Perubahan demografi dan pola pembangunan ekonomi telah menyisihkan nilai-nilai dan lembaga-lembaga di propinsi tersebut. Populasi Papua yang berjumlah 2.1 juta jiwa termasuk sekitar 800,000 imigran dari bagian lain Indonesia yang mendominasi pegawai negeri dan menguasai bisnis lokal. Pelayanan sosial bagi kebanyakan penduduk asli Papua disediakan oleh lembaga-lembaga adat tradisional dan organisasi informal yang ada hubungannya dengan gereja Katolik dan Protestan. Kebanyakan penduduk asli Papua tidak bersekolah dan sektor kesehatan Papua kurang terawat karena tidak di perhatikan dan dukungan dana yang tidak layak. Komisi berkeyakinan bahwa perbaikan yang signifikan dalam pelayanan sosial akan menolong rakyat Papua memperoleh kebutuhan dasarnya dan pemberian jasa yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan terhadap sektor publik. Komisi merekomendasikan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Papua meggunakan dana berasal dari donor untuk meningkatkan pendidikan dan program kesehatan di Papua, termasuk pelatihan, agar dapat memperoleh standard kehidupan yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Pihak-pihak yang terkait dalam organisasi yang memberikan bantuan/sumbangan sosial untuk pemerintah di Indonesia diharapkan memperluas dan mengkoordinasikan program mereka di Papua, dengan menekankan pada pelayanan terhadap penduduk yang berada di wilayah terpencil.

-

8

Keadilan dan Rekonsiliasi Presiden Megawati telah meminta maaf untuk kesalahan-kesalahan kebijakan masa lalu serta tindak kekerasan militer yang dilakukan sepanjang perayaan Hari Kemerdekaan di tahun 2001. Namun demikian, masih banyak yang harus dikerjakan, dalam menguatkan penegakkan hukum, membawa yang melanggar HAM ke pengadilan, melindungi aktivis HAM dan tidak mengulangi sejarah ketidakadilan. Beberapa pengamat independen dan kebanyakan masyarakat Papua melihat keputusan untuk bebas memilih tahun 1969, dimana Papua masuk dalam otoritas pemerintah Indonesia, penuh dengan kelemahan dan tidak memperoleh legitimasi. Aktivis-aktifis separatispun menuntut pelurusan sejarah dan merdeka. Komisi meyakini bahwa diperlukan suatu pertanggung jawaban dan sebuah proses untuk mengungkap sejarah kekerasan di Papua dan mempromosikan hubungan harmonis antar kelompok. Komisi merekomendasikan Pemerintah Pusat dan otoritas di Papua memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM dituntut di pengadilan yang tidak memihak, yang diisi oleh hakim dan jaksa penuntut yang independen. Pemerintah Indonesia, melalui konsultasi dengan pimpinan Papua seperti Gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat madani serta pimpinan agama, merancang Kelompok Rekonsiliasi (Reconciliation Group) dipimpin oleh tokoh yang terkemuka, untuk berkonsultasi dengan rakyat Papua, pengamat nasional dan tenaga ahli internasional untuk membuat kembali Dialog Nasional (National Dialogue) dan membentuk proses kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi yang patut untuk Papua seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Otonomi Khusus. Para donor, organisasi internasional dan perusahaan yang beroperasi di Papua menyediakan bantuan tambahan kepada organisasi-organisasi lokal yang terlibat dalam bidang pendidikan dan pemantauan Hak Asasi Manusia. Organisasi yang berbasis agama, etnik dan suku terus menerus melaksanakan dialog untuk memecahkan masalah pertikaian secara damai, dan sumber daya donor digunakan untuk melembagakan dialog tersebut melalui penguatan sebuah badan pemerintah tetap (seperti, Komisi Perdamaian Papua).

-

-

-

Koordinasi Kebijakan Papua menjadi perhatian dunia internasional ketika terjadi insiden kekerasan, seperti pembunuhan terhadap warga negara asing atau seorang tokoh Papua, atau pada saat pertemuan internasional dimana pertanyaan mengenai pemisahan Papua dari Indonesia diangkat. Dalam situasi seperti itu, Pemerintah Indonesia senantiasa bersikap defensif. Komisi mendorong agar pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk melibatkan pihak-pihak yang terkait secara positif, seperti contoh, mencoba menggalang dukungan untuk penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus. Selain itu Komisi menganjurkan 9

-

Pemerintah Indonesia menugaskan Koordinator Papua (Papua Coordinator) untuk bertanggung jawab mengangkat isu Papua di Pemerintah Pusat, memperkuat komunikasi antar departemen, menciptakan dialog secara terus menerus antar pejabat Indonesia dengan pimpinan Papua, dan secara konstruktif melibatkan pihak-pihak internasional. Para donor mendukung Badan Pemantauan Papua (Papua Monitoring Group) yang terdiri dari tenaga ahli di Jakarta dan Papua untuk memonitor keadaan, memberi masukan akan kebijakan dan meningkatkan kesadaran internasional akan masalah yang mendesak di Papua. Pemerintah dalam dan luar negeri yang terkait, meningkatkan perhatiannya kepada Papua melalui kunjungan secara berkala oleh para Duta Besar dan pejabat lainnya, dan juga dengan memasukkan Papua pada agenda dialog tingkat bilateral dan multilateral.

-

-

Koordinasi Antar Pihak-Pihak Yang Tekait Untuk meningkatkan koordinasi antar para donor dan penggunaan sumber daya pembangunan yang amat langka secara lebih bijaksana, Komisi merekomendasikan Komisi Eropa (The European Commission, EC), mengajukan dan memastikan dukungan untuk mengadopsi Program Pembangunan Yang Mencegah Konflik (Preventive Development Program) pada pertemuan Kelompok Konsultasi untuk Indonesia mendatang. Program Pembangunan PBB (United Nations Development Program, UNDP) dan Negara donor dapat melaksanakan Penilaian terhadap Pembangunan Yang Mencegah Konflik(Preventive Development Assesment) untuk mengawasi aktivitas pencegahan konflik yang sedang berlangsung, mengidentifikasi kelemahan program dan membangun strategi untuk Papua. Kelompok Konsultasi untuk Indonesia mendorong anggotanya untuk mendirikan Komite Papua (Papua Committee) dengan kelompok-kelompok kerabat donor (Donor Affinity Groups, DAG) untuk membantu mengkoordinir para donor dan mengumpulkan dana baru untuk kegiatan yang diselenggarakan sebagai bagian dari Program Pembangunan Yang Mencegah Konflik. Negara donor, seperti Jepang, menyelanggarakan konferensi untuk meluncurkan Program Pembangunan Yang Mencegah Konflik.

-

-

-

Uni Eropa (EU) merupakan organisasi yang tepat untuk mengusulkan Program Pembangunan Yang Mencegah Konflik sebagai tindak lanjut dari Misi Pengawasan Pencegahan Konflik di Indonesia tahun 2001 (2001 Conflict Prevention Assessment Mission to Indonesia), yang disambut baik oleh Pemerintah Indonesia.

10

Kelompok Konsultasi untuk Indonesia dibawah naungan Bank Dunia mengkoordinir pembiayaan yang diberikan oleh tiga puluh anggotanya (agen multilateral dan negara donor). Untuk menolong Indonesia bangkit dari krisis keuangan Asia (1997-98), Bank Dunia menyediakan empat setengah miliar dolar AS (US$ 4.5 billion) sebagai bagian dari sebuah program bantuan yang dipimpin oleh Dana Keuangan Internasional (International Monetary Fund, IMF) sejak tahun 1997. Pada konferensi yang baru saja diselenggarakan oleh Bank Dunia (20 Januari 2003), para donor menyetujui untuk memberikan paket bantuan senilai dua koma tujuh miliar dolar AS (US$2.7 billion). Program Pembangunan PBB bekerja sama dengan badan-badan khusus PBB menghubungkan program pembangunanekonomi dan sosial dengan pencegahan konflik. Ditambah lagi, lembaga yang didukung Program Pembangunan PBB, Mitra untuk Reformasi Penadbiran (Partnership for Governance Reform) mendukung desentralisasi dan Otonomi Khusus. PBB telah mengalami kemajuan dalam menjalin hubungan baik dan konstruktif dengan pemerintah Indonesia, setelah sebelumnya terganggu dengan peran PBB dalam pemisahan Timor Timur dari Indonesia. Negara Jepang diajukan sebagai penyelenggara konferensi para donor untuk meluncurkan Program Pembangunan Yang Mencegah Konflik. Di kawasan Asia Pasifik, Jepang telah membuktikan ketertarikannya pada Pembangunan untuk Perdamaian. (development for peace) Sebagai negara donor terbesar untuk Indonesia, Jepang memberikan kontribusi senilai rata-rata satu koma sembilan miliar dolar AS (US$1.9 billion) pada tahun 90-an. Kelompok kelompok donor kerabat akan mengumpulkan para negara dan organisasiorganisasi donor untuk secara lebih jauh mengkoordinasikan asistensi dan memfokuskan bantuan untuk pencegahan konflik. U.S. Agency for International Development (USAID) telah mengintegrasikan pencegahan konflik pada seluruh strategi untuk memberi bantuan kepada negara melalui kantor dari Pencegahan Konflik dan Reaksinya (Office of Conflict Prevention and Response, OCPR) yang berkedudukan di Indonesia. Negara Belanda mempunyai perhatian khusus pada Papua karena hubungan sejarah dengan propinsi tersebut. Kementerian Belanda untuk Pembangunan dan Kerjasama Internasional (The Dutch Ministry for International Cooperations and Development) serta Badan Pembangunan Internasional Kanada (Canadian International Development Agency, CIDA) mendukung penadbiran dengan penekanan pada desentralisasi. Sejak peristiwa peledakan bom di Bali, Australia telah melakukan langkah untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Badan Australia untuk Pembangunan Internasional (The Australian Agency for International Development, AusAID) memfokuskan diri pada bantuan untuk Indonesia bagian timur, termasuk Papua. Donor lain, seperti Departemen Kerajaan Inggris untuk Pembangunan Internasional (United Kingdoms Department for International Development, DFID) dan Bank untuk Rekonstruksi dan Pembangunan milik negara Jerman (KfW) mendukung Biro untuk Pencegahan Konflik dan Pemulihan (Bureau for Crisis Prevention and Recovery, BCPR) yang merupakan bagian dari Program Pembangunan PBB. Negara-negara tetangga dan asosiasi tingkat regional dapat memiliki peranan penting untuk meredam radikalisasi di dalam diri rakyat Papua. Negara Papua New Guinea (PNG) memahami bahaya dari gerakan militan bersenjata, karena telah mengalami 11

perang dengan Angkatan Bersenjata revolusi Bougainville. Negara Timor Timur yang baru berdiri mendukung desentralisasi untuk menjamin hak politik dan budaya rakyat Papua. Negara Vanuatu, Nauru dan Kepulauan Solomon telah membina hubungan dengan pimpinan di Papua dan dapat berperan sebagai peredam radikalisasi. Forum Kepulauan Pasifik (Sebelumnya Forum Pasifik Selatan), yang mengadopsi resolusi pada bulan Agustus 2002 menyatakan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia, sehingga forum ini juga dapat berperan. Perusahaan Internasional dapat lebih jauh mendukung pelunakkan dengan memperkenalkan proyek yang menguntungkan rakyat Papua. Aktivitas tersebut sedang berjalan dan harus lebih ditingkatkan. Freeport membentuk suatu Dana Abadi Kepemilikan Lahan Secara Sukarela (Voluntary Land Rights Trust Fund) pada tahun 2001. Dana tersebut menghasilkan bunga sebesar delapan belas juta dolar AS (US$18 million) per tahun untuk membiayai pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan infrastruktur di Papua. BP bekerja sama dengan USAID dan wakil dari perwakilan pemerintah lokal melaksanakan sebuah diversifikasi strategi pertumbuhan dengan menyalurkan investasi kepada desa-desa; BP juga mengembangkan inovasi dalam perencanaan keamanan berbasis rakyat. Organisasi internasional juga dapat berperan. Transparansi Internasional, misalnya, yang menyediakan bantuan teknis dalam usaha memberantas korupsi, sangat aktif melaksanakan kegiatannya di Indonesia. Inisiatif Publikasikan Yang Anda Bayar (Publish What You Pay) oleh organisasi Open Society Institute mendorong perusahaan multinasional untuk mengumumkan secara terbuka laporan keuangan mereka. Organisasi InterNews mendukung beberapa stasiun radio dan surat kabar di Papua, dan membuat program yang dinamakan Laporan Untuk Perdamaian (Reporting for Peace). Komisi untuk Indonesia: Perdamaian dan Perkembangannya di Papua mengusulkan untuk mengadakan pertemuan dengan pejabat Indonesia dan pimpinan Papua dengan tujuan mendiskusikan temuan dan rekomendasi yang diberikan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai titik awal untuk membentuk kepercayaan dan meningkatkan pencegahan konflik. Komisi, dalam hal ini, tidak akan bertindak sebagai mediator.

12

Inisiatif dan Struktur Yang Diusulkan Struktur Koordinasi Kebijakan Koordinator Papua (Papua Coordinator) Pemerintah Indonesia Mengangkat isu Papua di Pemerintah Pusat. Meningkatkan komunikasi antar badan-badanyang terlibat. Mewujudkan dialog antara Pejabat Indonesia dan Pimpinan Papua, serta melibatkan pihak-pihak internasional yang terkait. Bekerja sama dengan Tim Penasehat Otonomi Khusus (Advisory Group for Special Autonomy) untuk membuat draf undangundang dan peraturan yang diperlukan untuk penerapan Otonomi Khusus. Memonitor dan melaporkan perkembangan dan masalah akan kondisi yang menyebabkan konflik. Badan Pelaksana Fungsi

Tim Pemantau Papua (Papua Monitoring Group) Koordinasi Pihak-pihak Yang Terkait Komite Papua (Papua Committee)/ Kelompok Donor Yang Terkait

Center for Strategic and International Studies, Jakarta

Kelompok Konsultasi untuk Indonesia (Consultative Group on Indonesia, CGI)

Membantu dalam hal koordinasi antar para donor dan mengumpulkan dana-dana baru.

Penadbiran Tim Penasehat Otonomi Khusus (Advisory Group for Special Autonomy) Pemerintah Indonesia/ Otoritas di Papua Membantu membuat draft undang-undang dan peraturan yang dibutuhkan untuk penerapan Otonomi Khusus.

13

Kelompok Profesional Papua (Papua Professional Corps)

Program Pembangunan PBB (UNDP)/ Kelompok Konsultasi untuk Indonesia DPRD

Biro Pengawasan Ekonomi Komisi Anti Korupsi Keadilan dan Rekonsiliasi Kelompok Rekonsiliasi (Reconciliation Group) Inspektur Jenderal TNI cabang Papua Tanggungjawab profesional POLRI cabang Papua

Membantu proyek pembangunan ekonomi dan sosial yang disponsori oleh donor. Bekerja di dalam departemen pemerintah tingkat propinsi Berpartisispasi dalam Tim Penasehat Otonomi Khusus (Advisory Group for Special Autonomy). Memastikan terdapatnya partisipasi yang adil dan setara bagi penduduk asli Papua dalam perangkat pemerintahan.

Pemerintah Indonesia/ DPRD

Membangkitkan kesadaran dan melawan korupsi. Mengadakan pelatihan anti korupsi.

Pemerintah Indonesia/ pimpinan-pimpinan di Papua TNI POLRI/POLDA

Berkonsultasi dengan tenaga ahli nasional maupun internasional untuk proses penegakkan kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi di Papua. Meningkatkan kesadaran dan melawan korupsi. Meningkatkan kesadaran dan memberantas korupsi.

14

PETA INDONESIA2

Indonesia Map.PDF

2

Dicetak kembali dengan izin dari The Wall Street Journal Europe, 2003 Dow Jones & Company, Inc. Hak cipta di seluruh dunia dilindungi oleh Undang-undang

15

LAPORAN

16

PENGANTARKomisi untuk Indonesia: Perdamaian dan Perkembangannya di Papua adalah inisiatif dari Pusat Tindakan Pencegahan Konflik (Center for Preventive Action, CPA) dibawah naungan Council on Foreign Relations. Komisi sebagai organisasi yang berorientasi pada hasil akhir memberikan temuan dan rekomendasi untuk mencegah konflik yang menimbulkan korban jiwa di Papua. Badan ini merekomendasikan bagaimana pimpinan nasional dan lokal, dengan dukungan pihak internasional, dapat mencapai tujuan dalam mencegah konflik. MENGAPA INDONESIA? Dikarenakan ukuran, lokasi dan jumlah penduduknya, Indonesia dipandang sebagai negara yang secara strategis memiliki posisi amat penting di kawasan Asia Tenggara. Sejak krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an dan mundurnya Presiden Suharto di tahun 1998, Indonesia telah membuat langkah positif, walaupun kurang menyeluruh, menuju pemulihan ekonomi dan penadbiran yang lebih demokratis. Keberhasilan Indonesia sangat memegang peranan penting di kawasan regional dan dunia. Indonesia memiliki peranan krusial dalam kampanye dunia melawan teroris. Merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, kurang lebih sebesar 200 juta penduduk muslim, termasuk kelompok kecil yang mendukung tujuantujuan Islam fundamentalis. Dengan jumlah yang besar dan wilayah yang terlalu luas untuk di amankan oleh prajurit keamanan, membuat Indonesia sangat berpotensi menjadi tempat beroperasinya para teroris. Setelah terjadi pemboman terhadap klub malam di Bali bulan Agustus 2002, pemerintah secara agresif dan sukses, mengusut kelompok Jemaah Islamiyah, kelompok Islam radikal, yang bertanggungjawab untuk pemboman tersebut Terdapat alasan-alasan ekonomi yang penting bagi pencegahan konflik di Indonesia. Perusahaan Multinasional milik Amerika Serikat telah melakukan investasi sebesar dua puluh lima miliar dolar AS (US$25 billion) di Indonesia. Pada tahun 2001, Perusahaan AS telah melakukan ekspor barang dan jasa ke Indonesia sebesar tiga koma tiga miliar dolar AS (US$3.3 billion). Bank Ekspor-Impor A.S. (The U.S. Export-Import Bank), Perusahaan Investasi Swasta Luar Negeri (The Overseas Private Investment Corporation) dan Badan Perdagangan Pembangunan (The Trade Development Agency) menyediakan dana sebesar US$400 juta dalam bentuk kredit untuk pembiayaan eksport AS ke Indonesia di tahun 2002.3 Selat Malaka, di sudut pantai Sumatra Utara, merupakan pelabuhan laut tersibuk kedua di dunia. MENGAPA PAPUA?

Pada tahun 2001, Invetasi Langsung Amerika Serikat di Indonesia senilai US$8,807 juta (berdasarkan harga masa lalu). U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Dapat dilihat pada: www.bea.doc.gov/bea/di/dia-ctry.htm.

3

17

Sebagai propinsi terbesar di wilayah Indonesia Timur, Papua sejak dulu dianggap sebagai daerah yang amat penting karena sumber daya alam, kebudayaan tradisional dan keaneka ragaman satwa dan tumbuh-tumbuhannya. Papua juga menjadi tempat beroperasinya investasi luar negeri, baik yang sedang berjalan maupun di masa mendatang, terutama tempat pertambangan dari Freeport dan rencana panggalian gas alam di Tangguh yang akan dioperasikan oleh BP. Papua terkenal pula sebagai salah satu daerah yang penuh dengan masalah. Indonesia sekarang berada di sebuah persimpangan jalan dalam hal Papua. Lingkaran kekerasan mempunyai pola sebagai berikut. Tindakan-tindakan represif mengakibatkan perlawanan, meningkatkan oposisi kepada pemerintah dan mendorong suatu keinginan untuk memperkuat tuntutan-tuntutan memisahkan diri secara politik. Meningkatnya eskalasi kekerasan akan mempertinggi perhatian dunia internasional dan permintaan untuk melakukan intervensi kemanusiaan, sementara mengganggu investor asing. Dalam skenario terburuk, masalah di Papua dapat mempengaruhi stabilitas nasional Indonesia. Cara lain adalah dengan saling mengakomodasi dan rekonsiliasi melalui dialog. Ini tentunya membutuhkan kesediaan rakyat Papua untuk menerima keuntungan dari penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus secara penuh, dan usaha pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk mengurus diri sendiri dan mendapat bagian dari keuntungan finansial yang dihasilkan dari pembangunan kekayaan alam di dalam propinsi. Saling mengakomodasi merupakan kepentingan utama dari rakyat Papua, Pemerintah Pusat dan komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat. Komisi ini juga prihatin terhadap konflik yang mengakibatkan korban kemanusiaan dan merugikan rakyat sipil. Konflik yang hebat dapat mengakibatkan migrasi penduduk melewati perbatasan negara Papua New Guinea (PNG) dan mengarungi laut ke Australia. Selain itu dapat menyebarkan konflik di daerah-daerah lain Indonesia, sehingga mengakibatkan kekerasan yang meluas dan membahayakan persatuan nasional. Di lain pihak, perkembangan baik di Papua akan membangun momentum menuju pencegahan konflik berskala nasional yang meningkat. Tokoh-tokoh Indonesia telah mendesak agar Komisi memusatkan perhatiannya pada masalah Papua ini. Selain itu, politisi Papua, gereja dan pimpinan masyarakat madani (CSOs) telah mengindikasikan bahwa CPA dapat memegang peranan penting untuk memberikan ide dan membantu pemerintah Indonesia dan pimpinan di Papua. Komisi meyakini bahwa saat inilah masa yang tepat untuk mengambil tindakan yang telah direncanakan bersama untuk Papua serta keterlibatannya dapat memberi nilai tambah dan memberikan perubahan. Sementara Komisi melakukan penelitian ini, Indonesia mengidentifikasikan Papua sebagai prioritas utam di tahun 2003. KONDISI-KONDISI DI PAPUA

18

Terletak di lokasi yang paling Timur di antara kepulauan Indonesia yang luas, Papua diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebesar 2,1 juta,4 termasuk kurang lebih 800.000 imigran.5 Dengan wilayah yang sangat luas, yakni sebesar 421.918 kilometer kubik mempunyai tingkat kepadatan penduduk terendah di Indonesia. Jenis suku yang tinggal adalah Melanesia (bukan Malay yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia), Papua terdiri dari berbagai macam suku dan 250 jenis bahasa. Sebagian besar rakyat Papua tinggal di daerah terpencil dimana mereka mempraktikan kristianitas dan animisme. Hingga beberapa dekade yang lalu banyak sekali suku yang tinggal di pedalaman propinsi yang hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak menjalin kontak sama sekali dengan dunia luar. Suku Dani, dengan populasi yang mendekati 400.000 jiwa, diketahui hanya pada saat pesawat terlebih dahulu terbang melalui lembah Baliem di tahun 1938. Pada dekade belakangan ini, dengan adanya migrasi internal komposisi penduduk asli Papua telah berubah. Dimulai pada tahun 1980an, Program Transmigrasi Indonesia memindahkan penduduk yang berasal dari daerah padat penduduk menuju ke daerah Papua. Untuk mengakomodir pendatang baru ini, otoritas terkait seringkali merelokasi penduduk asli dari tempat asal mulanya. Migrasi secara spontan juga dilakukan pada tahun 1990an. Pada saat ini migran dari bagian barat Indonesia mendominasi perangkat pemerintahan daerah dan ekonomi lokal di Papua.6 Perubahan demografi ini telah secara dramatis meningkatkan disparitas dan ketegangan sosial di daerah tersebut. Sejak tahun 1969, Papua telah memperoleh manfaat secara keseluruhan dari perbaikan kemanan dan peningkatan kesejahteraan Indonesia. Secara umum kondisi kehidupan di dalam propinsi secara absolut tidak terbantahkan lagi telah lebih baik dibandingkan 40 tahun yang lalu. Indonesia sendiri bukan merupakan negara maju. Apabila diukur kinerjanya dalam hal tingkat harapan untuk hidup (life expectancy), pendapatan real setelah penyesuaian, dan tingkat pendidikan, pada Indeks Kesejahteraan Manusia (Human Development Index) Indonesia menduduki ranking ke 110 dari 173 negara. Dalam ukuran relatif, Papua tidak dapat mengikuti pertumbuhan ekonomi di daerah lain Indonesia. Dialam wilayah Indonesia, Papua adalah propinsi termiskin kedua, setelah Nusa Tenggara Barat.7 Kekayaan alam Papua bersumber dari hutannya, cadangan mineral dan galian hidrokarbon. Para ahli memperkirakan bahwa sebagian besar kekayaan alam Papua belum tersentuh. Hutan hujan tropis Indonesia, yang secara biologis sangat kaya,

Badan BPS Statistics Indonesia. Indonesias 2000 Population Census. (Bangkok: 29 November 2000). Jumlah penduduk di Papua diperkirakan sebanyak 2,112,756. Oleh karena situasi yang tidak stabil di Papua, penghitungan dilakukan hanya di daerah yang kondusif dalam mengambil sensus. 5 Keterangan diberikan oleh UNDP di Jakarta. 6 Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya. 7 United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World (24 July 2002). Tersedia pada hdr.undp.org. Dapat juga di lihat UNDP, Making New Technologies Work for Human Development: Human Development Report 2001 (New York: Oxford University Press, 2001).

4

19

mempunyai luas sebesar 34,6 juta hektar atau 24 persen dari total luas hutan di Indonesia, dan 54 persen dari biodiversitas Indonesia.8 Saat ini perusahaan penggalian terbesar di Papua adalah pertambangan emas dan tembaga Freeports, yang juga terbesar di dunia. Seperti kebanyakan operasi pertambangan di seluruh dunia, operasi ini memberikan keuntungan sekaligus menimbulkan kontroversi di Papua. Tambang Gas alam dioperasikan oleh beberapa perusahaan, dengan operasional terbesar sedang dibangun di Tangguh oleh BP. Hutan kayu dipelihara oleh kebanyakan perusahaan Indonesia dan asing, dengan penebangan ilegal yang meningkat, walaupun terdapat usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia saat ini dalam menegakkan peraturan. SEJARAH POLITIK Pada tanggal 27 Desember 1949, setelah melalui perjuangan yang keras, Kerajaan Belanda menyerahkan daerah bekas jajahannya, kecuali New Guinea Barat (kemudian dinamakan Irian Jaya dan sekarang disebut Papua). Dalam perjanjian tercantum bahwa mengenai status New Guinea akan ditentukan melalui negosiasi antara Indonesia dan Belanda dalam jangka waktu satu tahun masa transisi kepemilikan wilayah. Status hukum Papua semakin tidak pasti setelah Amerika Serikat mendesak Belanda dan memfasilitasi perjanjian mengalihkan otoritas secara adminstratif akan New Guinea Barat dari Belanda kepada PBB. Di dalam artikel 18 dari perjanjian New York tahun 1962 tercantum Indonesia akan mengatur segala hal dengan bantuan dan partisipasi PBB memberikan kesempatan kepada Papua untuk memilih apakah menginginkan menjadi bagian daripada Indonesia atau tidak.9 Para delegasi yang terpilih memberikan suaranya secara aklamasi untuk bergabung dengan Republik (15 Agustus 1969). Tindakan Untuk Bebas Memilih (The Act of Free Choice) di terima oleh Sidang Umum PBB, dan Papua diubah namanya menjadi Irian Barat serta menjadi propinsi ke 27 dari Indonesia (19 November 1969). Selanjutnya para aktivis pro-gerakan separatis mempertanyakan proses tersebut. Peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam konteks kekacauan di wilayah lainnya di Indonesia. Politik kekerasan yang menyebabkan korban jiwa setidaknya sebanyak 500.000 jiwa.10 Kemenangan Jenderal Suharto digambarkan dengan penerapan Orde Baru melalui pengawasan yang amat ketat untuk memastikan stabilitas dan pembangunan. Pada saat yang bersamaan, rejim yang menggunakan pendekatan sentralistik ini, dengan istilah demokrasi pancasila,11 menimbulkan perlawanan di Papua.Australia West Papua Association. West Papua Information Kit (Department of Computer Sciences, University of Texas at Austin). Lihat jugah: the Biodiversity Conservation Project in Indonesia, the World Resources Institutes Sustainable Development Information Services, dan http://www.geocities.com/RainForest/4466/biodiver.htm 9 The New York Agreement, Article 18 (New York: United Nations, 15 August 1962). 10 Robert Cribb, ed. The Indonesian Killings 19651966: Studies from Java and Bali (Monash University, Southeast Asia Publications, January 1991). 11 Filosofi negara berdasarkan oleh lima prinsip yang saling berhubungan: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Di pimpin8

20

Agar disesuaikan dengan mandat dwi fungsi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memperluas pengaruhnya untuk mengamankan integritas teritorial dari negara dan melindungi investasi industri pertambangan Mineral yang sedang berkembang di Papua. Selain itu tentara juga di tugaskan untuk menyediakan keamanan terhadap migran dari Indonesia bagian barat yang bermukim di Papua melalui program transmigrasi nasional. Program relokasi, kepemilikan akan tanah dan penguasaan ekonomi oleh transmigran yang baru saja tiba meningkatkan rasa terisisihnya penduduk asli Papua serta berkurangnya pengaruh mereka pada proses politik. Saat ini peduduk non-Papua mewakili sekitar 40 persen dari jumlah total penduduk Papua selain mendominasi ekonomi lokal dalam personel pemerintah.12 Organisasi Papua Merdeka (OPM), dimana merupakan kelompok separatis yang militan dibentuk pada sekitar tahun 60-an, keberadaannya tetap berlanjut sebagai gerakan lokal yang terus menerus melakukan pemberontakan. PERKEMBANGAN SAAT INI Krisis Keuangan Asia (1997-1998) diikuti dengan berbagai peristiwa, termasuk demonstrasi, yang mengakibatkan turunnya Rejim Presiden Suharto pada bulan Mei 1998. Setelah melalui periode transisi dibawah pimpinan Presiden B.J. Habibie, Indonesia mengadakan Pemilihan Umum (PEMILU) yang bersih, bebas dan adil pertama kali sejak empat dekade. Walaupun partai politik pimpinan Megawati Sukarnoputri, putri dari Presiden Sukarno, Tokoh Proklamator, memperoleh suara yang paling banyak, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih pemimpin moderat Islam, Abdurrahman Wahid, sebagai presiden pada bulan Juli 1999; Megawati sebagai Wakil Presiden. Pada periode transisi sebelum Wahid menduduki kursi presiden, dengan diawasi oleh PBB, referendum di Timor Timur yang menyuarakan mayoritas penduduk memilih untuk memisahkan diri, diikuti oleh periode kekerasan dan pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB ke Timor Timur. Wakil Presiden Megawati menggantikan Presiden Wahid pada saat ia diturunkan oleh MPR setelah 20 bulan berkuasa. Presiden Megawati merupakan presiden kedua di Indonesia yang mencapai kekuasaan tertinggi melalui proses pengalihan kekuasaan yang damai. Presiden Megawati telah memilhara kerjasama dan konsensus dalam memimpin kabinet yang berasal dari berbagai partai. Pada bulan Agustus 2002, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar menyediakan Rakyat Indonesia untuk dapat memilih presiden secara langsung di dalam PEMILU di tahun 2004 nanti. Presiden dan Wakil Presiden sampai sekarang masih dipilih oleh MPR, yang terdiri dari 500 perwakilan rakyat yang dipilih langsung dan 200 perwakilan rakyat yang tidak dipilih langsung. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) telah dibentuk dan memberikan perwakilan propinsi suara yang kuat pada tingkat nasional.

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 12 International Crisis Group (ICG). Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya. Asia Report No. 23 (Jakarta/Brussels: ICG, 20 September 2001).

21

Parlemen juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan jenis pemerintahan Indonesia yang sekuler. MPR menghentikan usaha yang dilakukan oleh kelompok Islam dan Wakil Presiden Hamzah Haz untuk mengadopsi Syariah atau Hukum Islam. Walaupun dua Organisasi Masa Islam di dalam Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah, adalah moderat dan mendukung bentuk negara sekuler, terdapat dukungan yang meluas dan menguat terhadap kelompok Islam yang radikal. Kelompok Laskar Jihad secara formal sudah dibubarkan, akan tetapi masih aktif kegiatannya. Tindakan-tindakan politis dan administratif telah dijalankan pada masa yang penuh ketidakpastian ini di Papua. Sebagai hasil perlawanan dan ketidakpercayaan Papua terhadap proses politik di Indonesia, lebih dari setengah penduduk asli Papua memboikot PEMILU tahun 1999.13 Dalam usaha untuk menjawab berbagai masalah politik dan sosial yang parah di Papua, dan memberikan kesempatan untuk memerintah sendiri dan diberikannya kepemilikan sumber daya alam terhadap penduduk lokal, pemerintah Indonesia mengajukan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua. Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Oktober 2001, Undang-Undang Otonomi Khusus mewajibkan pendistribusian 80 persen pendapatan yang berasal dari hasil hutan, perikanan dan pertambangan lokal serta 70 persen pemasukan berasal dari hasil minyak dan gas kepada otoritas tingkat propinsi dan distrik. Otonomi Khusus juga memperbolehkan digunakannya hukum adat dan menciptakan institusi untuk menyuarakan aspirasi Papua dan mempromosikan persamaan hak. Selain itu juga memberikan kebebasan untuk membentuk partai politik, membentuk dewan perwakilan tingkat desa dan memberikan resolusi untuk meyelesaikan konflik melalui mekanisme perundingan berdasarkan adat. Peraturan memperbolehkan Irian Jaya untuk diganti namanya menjadi Papua serta melonggarkan ketentuan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua. Dalam suatu unjuk rasa menunjukkan kesatuan, sekitar 25,000 penduduk asli Papua mewakili 253 suku memilih anggota Presidium Dewan Papua (PDP) untuk mewakili aspirasi demokrasi tanpa kekerasan. Meskipun terjadi pembunuhan terhadap Ketua Umumnya, Theys Eluay, pada tanggal 11 November 2001, PDP tetap merupakan organisasi yang terdepan dalam mewakili suara penduduk asli Papua. Sampai sekarang, implementasi dari desentralisasi dan Undang-Undang Otonomi Khusus sangat lambat, dan ini mengakibatkan rasa frustasi di kalangan penduduk asli Papua kebanyakan. Pimpinan politik Papua sekarang mengintensifkan permintaan mereka untuk Meluruskan Sejarah sebagai usaha mencari kebenaran atas proses penggabungan Papua ke Indonesia, dan mengedepankan identitas Papua. Daya tarik Papua untuk memisahkan diri menjadi sangat kuat. MAKNA MERDEKA DAN OTONOMI

13

Perkiraan ini diungkapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), badan ad hoc nasional yang anggotanya terdiri dari para akademik dan anggota ORNOP dibentuk untuk PEMILU tahun 1999. KPU mengadakan penelitian yang signifikan di Papua selama PEMILU 1999.

22

Kata-kata amat penting, dan sangat signifikan untuk memahami dua istilah yang mewarnai diskursus politik di Papua. Perkataan merdeka seringkali diartikan sebagai memisahkan diri secara politik, dan arti ini mempunyai masalah yang fundamental bagi Indonesia yang sangat mementingkan integritas teritorial mereka. Bagi penduduk asli Papua, istilah tersebut diartikan sebagai bebasterutama, bebas dari penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan. Saat ini, sentimen merdeka telah mengendap pada berbagai kelas baik pada tingkat regional maupun berbagai suku di dalam penduduk asli Papua. Otonomi, adalah istilah untuk konsep yang tercantum pada Undang-Undang Otonomi Khusus. Bagi otoritas Indonesia aspek terpenting dari otonomi adalah mempertahankan integritas teritorial dari negara mereka, sambil memberikan, kemandirian penadbiran terbatas dan sumber daya alam kepada propinsi. Saat ini diskursus politik mengalami kemacetan diantara dua konsepsi yang terlihat tidak dapat di damaikan: merdeka dan otonomi. Bagi kebanyakan penduduk asli Papua masa depan dilihat sebagai memilih salah satu dari dua pilihan. Untuk mencari jalan keluar dari kemacetan ini, merdeka harus dipahami sebagai konsep suprapolitiklebih kurangnya bukan sebagai memisahkan diri secara politikdan konsep otonomi harus dipahami sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup, otoritas untuk mengelola diri sendiri, dan kebebasan individu yang sesuai dengan arti merdeka secara luas. Berarti keadilan, persamaan kedudukan dan demokrasi, merdeka adalah sebuah rasa pengakuan akan keberadaan, bukan berarti hilangnya sebuah negara.14 Dalam konteks ini, sangat dimungkinkan untuk memperoleh merdeka tanpa terwujudnya sebuah negara baru. Ini dapat terwujud apabila terdapat perkembangan yang nyata di Papua. Sebagai bentuk tradisional dari pencegahan konflik, merdeka dapat merupakan kunci utama untuk menyelesaikan perbedaan antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia.

14

Brigham M. Golden. Letter to the Editor. The Van Zorge Report on Indonesia, Vol. II, No. 20 (Jakarta, 30 November 2000).

23

PIHAK PIHAK INTERNASIONAL YANG TERKAITStrategi pencegahan konflik dari Pusat Kegiatan Pencegahan Konflik (Center for Preventive Action, CPA) mencoba untuk tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh nasional maupun lokal dalam menemukan solusi damai dalam konflik, tetapi juga untuk memobilisasi pihak-pihak internasional terkait. Pihak-pihak yang terkait ini berpotensi untuk mempengaruhi proses menuju damai dan kemajuan-kemajuannya. Rekomendasi dalam laporan ini mentargetkan mereka yang mempunyai tanggung jawab langsung di Papua. Mereka juga harus menunjukkan tindakan-tindakan dari pihak-pihak terkait yang mendukung. Pada bagian ini ditampilkan ringkasan dari negara-negara, organisasi internasional, dan perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia dan Papua. NEGARA NEGARA KUNCI Amerika Serikat berkomitmen untuk menolong Indonesia dalam konsolidasi akan reformasi politik dan ekonominya, serta bekerja sama dengan Indonesia untuk mencegah terorisme. Amerika Serikat dapat mempengaruhi reformasi politik dan ekonomi, bersamaan juga dengan reformasi sektor keamanan. Kontak antar Militer akan memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan dalam rangka reformasi bidang keamanan, memungkinkan kerjasama yang efektif dalam memerangi terorisme dan dalam rangka menegakkan HAM. Di tahun 2001, The U.S. Agency for International Development (USAID) mempunyai anggaran sebesar US$156 juta untuk proyek di Indonesia,15 dengan fokus utama pada delapan propinsi, termasuk Papua. USAID telah mengintegrasikan pencegahan konflik dalam strategi keseluruhan terhadap suatu negara melalui kantor dari Pencegahan Konflik dan Reaksinya (Office of Conflict Prevention and Response, OCPR). Usaha pencegahan konflik lainnya telah dilaksanakan oleh kantor untuk Demokrasi dan Penadbiran (Office of Democracy and Governance) yang juga di bawah USAID. Kantor untuk Bantuan Bencana Alam di Luar Negeri (Office of Foreign Disaster Assistance, OFDA) dan Program bantuan pangan untuk perdamaian telah mengidentifikasi kebutuhan akan intervensi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kemampuan lokal dalam mewujudkan perdamaian. Program milik USAID yakni Program Manajemen Berorientasi Pada Hasil Kerja (Performance-Oriented Management Program, PERFORM) dikenal atas kesuksesannya dalam membangun kemampuan lokal khususnya bagi administrator di tingkat distrik. Program Pemberdayaan Masyarakat Madani (Civil Society Strengthening Program, CSSP) juga telah memberikan hasil positif dengan memperbaiki kapasitas institusi dan kemampuan teknis dari organisasi-organisasi non pemerintah di seluruh Indonesia, terutama di Papua. Beberapa negara mempunyai program untuk mendukung penadbiran yang benar (good governance). Pada tahun 2002, Kementerian Belanda untuk Kerjasama Internasional dan Pembangunan (Dutch Ministry for International Cooperations dan

15

Pada tahun 2002, anggaran USAID di Indonesia adalah sebesar US$129,3 juta. Pada tahun 2003 mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana sebesar US$141,7 juta. Lihat www.usaid.gov.

24

Development) memberikan kontribusi bilateral kepada Indonesia senilai US$75 juta16 dan sekitar US$60 juta kepada badan-badan di PBB. Mengingat sejarahnya pada jaman penjajahan masa lalu, kerajaan Belanda sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang dapat dipandang sebagai dukungan terhadap kelompok separatis. Badan Pembangunan Internasional Kanada (Canadian International Development Agency, CIDA) mengeluarkan dana sebesar US$43 juta per tahun dengan prioritas pada keadilan dan penadbiran.17 Bantuan senilai US$30,5 juta pada tahun 2001, bantuan luar negeri negara Jerman memberikan bantuan pada reformasi ekonomi dan politik, termasuk desentralisasi. Bank untuk Rekonstruksi dan Pembangunan milik negara Jerman (KfW) dan Badan Untuk Bantuan Teknis dari negara Jerman (German Agency for Technical Cooperation, GTZ) sangat aktif pada bidang penadbiran, dengan perhatian khusus pada peningkatan kemampuan untuk desentralisasi. Badan Australia untuk Pembangunan Internasional (Australian Agency for International Development, AusAID) mengeluarkan dana sebesar US$77,7 juta pada tahun 2000 terutama untuk proyek di Indonesia bagian Timur.18 Setelah pemboman di Bali, Australia telah merevitalisasi usahanya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka implementasi sebuah perjanjian bilateral antiterorisme, dan menghapuskan kondisi-kondisi yang kondusif bagi terorisme. Canberra juga memfokuskan pada bantuan luar negeri untuk mengurangi konflik, yang dapat mengakibatkan perpindahan populasi. Australia secara geografis sangat dekat dengan Papua dan yang akan paling terpengaruh apabila terjadi migrasi pengungsi, serta akan menimbulkan masalah domestik atas imigrasi dan kebijakan permintaan suaka. Pengaruh Australia telah berkurang akibat perannya yang sangat besar dalam aktivitas PBB di Timor Timur. Negara-negara lain mempunyai minat khusus dalam pemberantasan kemiskinan. Departemen untuk Pembangunan Internasional Kerajaaan Inggris (United Kingdoms Department for International Development, DFID) bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank, ADB). KfW milik Jerman dan Badan Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Agency, SIDA) juga mendukung aktivitas pembangunan sosial. Norwegia menyediakan bantuan kemanusiaan melalui organisasi Palang Merah Norwegia. Selandia Baru mempunyai hubungan historis dengan gerakan ras Melanesia dan, sebagai pimpinan dari Gerakan Solidaritas Penduduk Asli di Kepulauan Pasifik, dilihat dari sejarahnya selalu mendukung isu HAM di kawasan kepulauan pasifik. Walaupun Pemerintahan KoalisiBuruh Wellington termasuk yang mendukung untuk memisahkan diri secara politik akan Papua, kebijakan resminya adalah menekankan penerapan Otonomi Khusus secara utuh dan tepat waktu.

16

Kementrian luar negeri Kerajaan Belanda telah mengeluarkan dana sebesar US$75 juta per tahun untuk bantuan bilateral kepada Indonesia. Pada tahun 2002, Belanda meningkatkan dua kali dari anggaran sebelumnya untuk Program Lingkangan PBB/UN Environment Program, dan mengadakan program pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Belanda. Di Indonesia, sebagian besar dari bantuan bilateral di tujukan untuk bidang pendidikan dasar. Dapat dilihat pada web-site Kementerian Luar Negeri Belanda, www.minbuza.nl; dan Kedutaan Belanda untuk Indonesia, www.netherlandembassy.or.id 17 Pemerintah Kanada telah mengeluarkan sebesar US$18 juta per tahun untuk bantuan bilateral kepada Indonesia. Kedutaan Kanada untuk Indonesia, www.dfait-maeci.gc.cca/jakarta/ 18 Embassy of Australia to Indonesia, www.austembjak.or.id/

25

Beberapa negara menekankan pentingnya kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mediasi dan pencegahan konflik tanpa kekerasan. KfW milik Jerman mendukung Biro untuk Pencegahan Konflik dan Pemulihan (Bureau for Conflict Prevention and Recovery, BCPR) yang merupakan bagian dari Program Pembangunan PBB (United Nations Development Program, UNDP). Melalui organisasi seperti Institut Penelitian untuk Perdamaian di Oslo (Peace Research Institute of Oslo, PRIO), Norwegia membantu proses perundingan dan dialog dengan tujuan untuk pencegahan konflik di seluruh dunia. Negara-negara lain yang organisasinya terlibat dalam proses-proses penegakkan kebenaran dan Rekonsiliasi termasuk Selandia Baru dan Kanada (Misalnya, NZAID dan CIDA). Jepang mempunyai kepentingan yang sangat besar pada reformasi ekonomi Indonesia. Bank untuk Kerjasama Internasional Jepang (Japan Bank for International Cooperation, JBIC) adalah donor untuk tingkat bilateral terbesar di Indonesia. Kontribusi dari Bank Ekspor Impor Jepang (Japan Export-Import Bank, JEXIM) dan Dana Kerjasama Luar Negeri Jepang (Japan Overseas Economic Cooperation Fund, OECF) rata-rata sebesar satu koma sembilan miliar dolar AS (US$1.9 billion) per tahun pada pertengahan tahun 1990-an. Jepang juga memiliki kepentingan-kepentingan komersil yang luas. Perusahaan Eksplorasi Jepang (JAPEX, Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.) dan INPEX (INPEX Corporation, sebelumnya adalah Indonesia Petroleum Ltd.) terlibat pada sektor energi di Papua dan Bank milik Jepang memiliki hutang luar negeri Indonesia senilai lebih dari tiga puluh miliar dolar AS (US$30 billion). Walaupun Jepang bersedia menjadi pemain penting dalam reformasi makroekonomi, namun hanya Badan Kerjasama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency, JICA) yang mendukung proyek demokratisasi.19 Selain Jepang, negara-negara lain yang memiliki kepentingan ekonomi besar di Indonesia tampaknya belum memusatkan perhatiannya pada usaha pencegahan konflik. Sebagai contoh, negara Cina menginginkan Indonesia untuk membangun pertambangan di Papua. Mereka memilih Tangguh untuk mengirimkan gas alam cair (LNG) ke propinsi Fujian, yang diproyeksikan akan berlangsung pada tahun 2007. Cina telah menyatakan kekhawatirannya terhadap kekerasan separatis di Papua. Walaupun pemerintah Korea Selatan tidak terlibat aktif pada kebijakan Indonesia, transisi di Korea Selatan dari diktator militer kepada bentuk demokrasi dapat dikatakan menjadi acuan Indonesia yang juga sedang melaksanakan konsolidasi demokrasinya. Perusahaan Pembangunan Petrolium Korea Selatan (South Korea Petroleum Development Corporation) mempunyai saham yang kecil di sektor energi Papua.

19

Jepang adalah negara donor terbesar untuk Indonesia. Japan International Cooperation Agency dan Trade and Economic Cooperation Bureau (METI) memfokuskan pada penjadwalan pemberian pinjaman; proyek infrastruktur; pemberantasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendidikan (termasuk belajar jarak jauh dan akses terhadap informasi); donor (dan ORNOP) serta koordinasi kebijakan, termasuk mempromosikan kerjasama Selatan-Selatan; dan keamanan Indonesia, termasuk konsolidasi dari perdamaian, pembangunan kedamaian dan rekonstruksi setelah konflik. Pada tahun 1999, Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) milik Jepang bergabung dengan Bank Ekspor-Impor Jepang untuk membangun Bank for International Cooperation. Informasi berasal dari Kementerian Luar Negeri Jepang dapat dilihat pada www.mofa.go.jp

26

Perhatian Korea ditujukan pada penebangan hutan di wilayah perbatasan dengan Papua New Guinea (PNG). Singapura telah memberikan pinjaman dan akan memperluas kesempatan ekonomi untuk Indonesia, termasuk produk manufaktur Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Sebagian besar investor Singapura mempunyai saham yang cukup besar di perusahaan Indonesia. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2002, Singapore Technologies Telemedia membeli saham sebanyak 42 persen untuk untuk Satelit operator untuk telepon luar negeri milik Indonesia sebesar enam ratus tiga puluh satu juta dolar AS (US$631 million). Melalui berbagai skema finansial, Singapura dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Papua New Guinea dan Papua berada dalam satu wilayah dengan sebuah kemiripan dalam hal lingkungan alam dan penduduknya yang berasal dari ras Melanesia. Diperkirakan terdapat pengungsi Papua di PNG sebanyak 7.500 jiwa. Apabila terdapat eskalasi konflik di Papua, akan banyak pengungsi yang mencari perlindungan di sana. PNG adalah negara miskin dan dapat dipastikan akan menghadapi kesulitan apabila terdapat pengungsi baru. Mereka mengalami kesulitan seperti yang dialami Papua, seperti pengangguran di perkotaan, pencemaran lingkungan dan aktivitas kriminal. Beberapa jenis usaha kriminal, seperti penebangan ilegal, diketahui beroperasi di kedua bagian wilayah. PNG mempunyai pengalaman yang mirip mengenai kekerasan separatis. Pasukan bersenjata Bouganville melakukan perang selama 10 tahun untuk memisahkan diri dari PNG yang menyebabkan 20.000 korban jiwa. Perjanjian perdamaian Bouganville tahun 2001 memberikan Bouganville otonomi yang lebih besar dan berjanji untuk mengadakan referendum dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun. ORGANISASI INTERNASIONAL Organisasi internasional menekankan pada konsensus pengambilan keputusan dan biasanya waspada dalam inisiatif pencegahan konflik. Asosiasi Negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nations, ASEAN), termasuk Indonesia, jarang sekali melakukan kritik terhadap sebuah negara anggotanya atau mengambil posisi pada masalah internal dari salah satu anggotanya. Sejak ASEAN kurang memiliki mekanisme pencegahan konflik antar pemerintah, maka aspirasi mengenai peningkatan konflik di serahkan kepada Forum Parlemen ASEAN. Sementara Indonesia kemungkinan menolak peranan politik dari PBB di Papua, badan di bawah PBB, UN Development Assistance Framework (UNDAF) membuat strategi Pembangunan Yang Mencegah Konflik (preventive development) pada beberapa organ khusus (seperti, United Nations Development Program [UNDP], UN Childrens Fund [UNICEF], World Health Organization [WHO], UN Population Fund [UNFPA], UN Development Fund for Women [UNIFEM], dan UN Educational, Scientific and Cultural Oragnization [UNESCO]). Program Kemitraan untuk Reformasi Penadbiran (Partnership for Governance Reform), sebuah program nasional yang didukung oleh Program Pembangunan PBB (United Nations Development Program, UNDP), Bank Dunia (World Bank), ADB dan beberapa negara donor secara bilateral, memberikan bantuan kepada Indonesia dalam bidang penadbiran yang benar (good governance). Isuisu yang ada hubungannya dengan otonomi daerah dimasukkan dalam program tersebut. 27

Uni Eropa (European Union) menyelesaikan Penilaian Pencegahan Konflik (Conflict Prevention Assessment) atas nama Program Kerjasam Pembangunan Uni Eropa, yang memfokuskan pada penadbiran yang benar (good governance) dan manajemen yang berkelanjutan akan sumber daya alam. Pada laporan tahun 2002 di dalamnya termasuk rekomendasi untuk memperkuat Mekanisme Reaksi Cepat Uni Eropa (EU Rapid Reaction Mechanism). Walaupun Uni Eropa mengkritisi pelaksanaan Tindakan Untuk Bebas Memilih (Act of Free Choice) tahun 1969,20 EU lebih memilih untuk menghindari keterlibatan dalam isu politik yang dihubungkan dengan Gerakan Papua Merdeka dan lebih memfokuskan pada penadbiran yang benar (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan. Pertemuan puncak Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) merupakan sebuah platform penting dalam memobilisasi perhatian dunia internasional pada saat krisis Timor Timur, terutama dikarenakan kekerasan di Timor Timur terjadi bersamaan dengan pertemuan tahunan APEC (September 1999). Namun demikian, tidak ada suatu tindakan pada saat APEC melibatkan dirinya dalam sebuah konflik domestik dari negara partisipannya. APEC sebagian besar hanya memusatkan perhatian pada isu-isu ekonomi dan menjauh dari masalah politik. Ditambah lagi dengan tidak adanya mekanisme koordinasi untuk aktifitas-aktifitas diantara tiap sesinya. Sementara Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum) menyatakan simpati kepada gerakan Papua Merdeka di masa lalu, mereka telah mengeluarkan resolusi pada tahun 2002 untuk menegaskan dukungannya bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Inisiatif ini bertolak belakang dengan usaha sebelumnya dari Vanuatu, Nauru dan Kepulauan Solomon dalam mendukung pemisahan diri Papua dari Indonesia serta memfasilitasi hubungan Presidium Dewan Papua (PDP) di PBB. Dengan mengisolasikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara diplomatik, Forum Kepulauan Pasifik telah mengirim pesan yang membenarkan untuk mengakomodasi kedua belah pihak melalui Otonomi Khusus. INSTITUSI KEUANGAN INTERNASIONAL Institusi Keuangan Intenasional (International Financial Institutions, IFI) menyediakan pertolongan untuk menolong Indonesia agar dapat bangkit dari krisis keuangan Asia. Didirikan pada tahun 1992, Kelompok Konsultasi untuk Indonesia (Consultative Group on Indonesia, CGI) dipimpin oleh Bank Dunia untuk mengkoordinir pembiayaan diantara ketigapuluh (30) anggota (badan keuangan multilateral dan negara donor). Bank Dunia telah aktif beroperasi di Indonesia sejak 1967. Telah menyediakan dana sebesar dua puluh lima miliar dolar AS (US$25 billion) untuk sektor ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial, transportasi, energi, pembangunan kota dan infrastruktur. Bank Dunia juga menyediakan bantuan teknis untuk penentuan kebijakan ekonomi, pembangunan institusi dan pemberantasan kemiskinan. Sejak 1997, Bank20

Mawdsley et al. Report of the EC Conflict Prevention Assessment Mission to Indonesia. (Brussels: EU, March 2002).

28

Dunia telah berjanji memberikan dana sebesar empat koma lima miliar dolar AS (US$4.5 billion) sebagai bagian dari program bantuan kepada Indonesia yang dipimpin oleh Dana Keuangan Internasional (International Monetary Fund, IMF). Dalam perjanjian hibah tersebut, dana sebesar lima ratus juta dolar AS (US$500 million) pada sumber daya di Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association) akan disediakan per tahun. Di tambah lagi, Bank Dunia telah mengarahkan dana sebesar satu miliar dollar AS (US$1 billion) pada program yang penting pada masa krisis (seperti beasiswa sekolah, pembangunan sosial dan manusia). Pada konferensi Bank Dunia tanggal 20 Januari 2003, para donor menyutujui untuk memberikan pinjaman senilai dua koma tujuh miliar dolar AS (US$2.7 billion) untuk menolong Indonesia menutup defisit dan pelunasan hutang. Bank Dunia menghubungkan antara reformasi kebijakan dengan pemberian pinjaman. Dana Keuangan Internasional memimpin usaha untuk mempromosikan stabilitas makroekonomi di Indonesia. Pada bulan Februari 2000, diluncurkan program 3 tahun senilai lima miliar dolar AS (US$5 Billion) untuk mendukung reformasi ekonomi dan struktural. Program tiga tahun dari Dana Keuangan Internasional tersebut menekankan pada penggunaan kebijakan makroekonomi yang mendukung kebangkitan ekonomi dan mencapai stabilitas harga. Sasaran dari program tersebut memperkuat sektor perbankan, penadbiran usaha yang benar (corporate governance), dan kebijakan restrukturisasi lainnya yang sangat krusial untuk pemulihan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Sasaran lainnya termasuk membangun kembali intitusi publik yang penting, memperkuat kapasitas melaksanakan kebijakan ekonomi dan sosial serta meningkatkan transparansi. Berdasarkan hasil penilaian terhadap program dan pemenuhan target yang telah ditetapkan, pencairan sampai saat ini diperkirakan telah mencapai nilai dua koma enam miliar dolar AS (US$2,6 billion). Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui paket pinjaman senilai satu koma empat miliar dolar AS (US$1,4 billion) setelah terjadinya krisis keuangan Asia di pertengahan tahun 1997-an. Tahun 2002, pada putaran ketiga dan terakhir pinjaman tersebut dicairkan melalui Sektor Program Pembangunan di bidang Reformasi Penadbiran Keuangan (Financial Governance Reform Sector Development Program). Pencairan dana ini ditunda beberapa kali karena Pemerintah Indonesia selalu menunda waktu dalam pelaksanaan pengendalian fiskal. Meskipun menghadapi hambatan dalam mencapai standard anti korupsi, Indonesia selalu menjadi anggota yang mempunyai reputasi baik di ADB semenjak 1966. Indonesia merupakan pemegang saham kelima terbesar di ADB diantara anggota dalam satu kawasan, dan nomor enam terbesar secara keseluruhan. Untuk membantu Indonesia yang sedang mengalami proses desentralisasi, pada bulan Desember 2002 ADB menyetujui pinjaman senilai empat puluh dua koma dua puluh dua juta dolar AS (US$42,22 million) untuk meningkatkan kemampuan pemerintah pada tingkat regional. Di tambah lagi, ADB akan menyediakan tenaga bantuan teknis dibiayai oleh hibah sebesar satu koma dua juta dolar AS (US$1,2 million) dari pemerintah Belanda, untuk sistem pengawasan terpisah dalam rangka implementasi peningkatan kemampuan. Proyek Peningkatan Kemampuan yang berkelanjutan Untuk Projek Desentralisasi akan memberikan manfaat bagi 30-40 pemerintah kabupaten. Melalui Konsensus Jakarta (Jakarta Consensus), para negara donor untuk IFI, seperti Amerika Serikat dan Kerjaaan Inggris, dapat mendiskusikan untuk 29

menghubungkan pembiayaan di masa mendatang dan kritera pencegahan konflik. Namun demikian, tampaknya, Jepang dan beberapa donor utama tidak akan mendukung usul tersebut. Dan hal ini akan diikuti pula oleh Bank swasta dan bank investasi yang mempunyai cabang di Indonesia (seperti, HSBC, ABN AMRO dan Citigroup). Sebagai bagian dari pendekatan masalah pembiayaan secara keseluruhan, IFI bersikeras menuntut diadakannya reformasi struktural pada makroekonomi. Program Pinjaman Penyesuaian Dana Keuangan Internasional (International Monetery Fund, IMF) senilai lima miliar dolar AS (US$5 billion) di dalamnya termasuk Target kinerja dan Penilaian Program. Program Pembangunan di bidang Reformasi Penadbiran pada sektor keuangan (Financial Governance Reform Sector Development Program) milik ADB mensyaratkan pemerintah untuk melaksanakan pengendalian fiskal, termasuk memberantas korupsi dan pemutihan uang. Namun demikian, tidak ada kriteria pencegahan konflik sebagai syarat untuk pembiayaan oleh IFI. PERUSAHAAN MULTINASIONAL Prinsip-prinsip Sukarela Keamanan dan HAM oleh Ameriksa Serikat dan Inggris (US and UK Voluntary Principles on Security and Human Rights) yang ditujukan secara spesifik bagi perlindungan HAM pada rencana-rencana keamanan perusahaan. Prinsip sukarela ini merupakan percobaan pertama untuk pembuatan kode etik perusahaan dalam kondisi konflik. Untuk mengoperasikan prinsip-prinsip ini, berbagai pertemuan yang melibatkan perusahaan, pejabat dari berbagai macam kedutaan, perwakilan dari pemerintah dan Angkatan Darat Indonesia di adakan di Jakarta (2001 2002). Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS), salah satu institusi pendidikan terkemuka, juga melaksanakan pertemuan antara perusahaan dan perwakilan dari sektor keamanan untuk mendiskusikan Hukum Internasional HAM dan Asas-asas Pokok. Freeport dan BP, ikut serta dalam Prinsip-prinsip ini. Selain itu, BP telah menerapkan Prinsip-prinsip tersebut pada Penilaian Pengaruh Ekonomi dan Sosial dari proyek Tangguh di Papua; kontraktor BP diwajibkan untuk mematuhi kode etik dari kontraktor penyedia keamanan. Tujuan utama dari Inisiatif Transparansi Industri Penggalian (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) adalah untuk mencapai keterbukaan dalam hal pembayaran pajak dan non-pajak (termasuk royalti dan bonus) kepada pemerintah di negara beroperasinya perusahaan, otoritas pendapatan negara, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang gas, minyak dan pertambangan. EITI bertujuan untuk bekerja sama dengan Negara tempat perusahaan beroperasi dan seluruh IFI.21 Pada tahun 1999, Freeport membuat kebijakan yang komprehensif mengenai masalah Sosial, Tenaga kerja dan HAM. Dua tahun kemudian, mereka membentuk Dana Abadi Kepemilikan Lahan Secara Sukarela (Voluntary Land Rights Trust Fund), dimana dikumpulkan untuk generasi penerus dari suku Amungme dan Kamoro yang berada dekat dengan lokasi proyek di Timika. Freeport memberikan dana awal sebesar US$2,5 juta pada Dana Abadi tersebut dan bertekad untuk melakukan pmebayaran sebesar US$500.000. Di tambah lagi, Dana satu persen Freeport memberikan kontribusi senilai US$11-18 juta per tahun (berasal dari 1 persen atas pendapatan bruto perusahaan di21

Extractive Industries Transparency Initiative, www.dfid.gov.uk/News/News/files/eiti_guide.htm.

30

Papua) untuk pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan pembangunan infrastruktur. Freeport juga merupakan anggota dari Inisiatif Pertambangan Global (Global Mining Initiatives), yang berusaha menekan pengaruh negatif terhadap sosial dan lingkungan akibat penggalian mineral. Bekerja sama dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Migas), BP mengadakan pembangunan Projek Gas Alam Cair Tangguh, yang akan melibatkan penggalian di lokasi pertambangan Tangguh, memproses gas hingga menjadi LNG, dan mengirimkannya terutama ke pasar Asia Timur, termasuk Cina. British Gas bekerja sama dengan BP, mengirim gas ke proyek gas alam Tangguh menggunakan cadangan yang berasal dari kontrak pembagian produksi untuk lokasi