Indonesia Pasca Kedaulatan

PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

Nama Anggota

• Anita Dwisetya

• Citra Zein Pemula

• Diffa Aulia Taufani

• Hayyu Sekar Pangesti

• Rizka Nur Afifah

• Samiyatus Sangadah

A. Terbentuknya RIS

Sebagai realisasi dari perjanjian Roem-Royen, UNCI memprakarsai

diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Konferensi berlangsung dari tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Konferensidiikuti delegasi dari RI, FBO, dan Belanda.

Sementara KMB sedang berlangsung, RI dan FBO mendatanganiperjanjian tentang Konsitusi RIS pada tanggal 29 Oktober 1949. Pejanjian itudituangkan dalam sebuah piagam yang ditandatangani wakil-wakil RI dannegara-negara atau daerah-daerah yang akan menjadi anggota RIS. KonsitusiRIS merupakan kesepakatan dan kebulatan tekad antara RI dan FBO untukbersatu.

Ternyata, pembentukan RIS tidak dapat menyelesaikan masalahyang dihadap bangsa Indonesia.

Hasil dari KMB adalah sebagai berikut:

1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia tanpasyarat dan tidak dapat ditarik kembali.

2. Indonesia akan membentuk negara serikat(RIS) danmerupakan uni dengan Belanda.

3. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda danmemberikan konsesi atau jaminan dan izin baru bagiperusahaan-perusahaan Belanda.

4. RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuatsejak tahun1942.

5. Status Karesidenan Irian Barat akan diselesaikan dalamwaktu 1 tahun.

B. Kembali ke Negara Kesatuan

Pada dasarnya, kesediaan delegasi Indonesia untukmenandatangani hasil-hasil KMB merupakan strategi untuk mecapaitujuan yang lebih baik. Apabila Indonesia tidak mau menerima negara RIS, dikhawatirkan Belanda akan memperlambat atau bahkan tidak akanmengakui kedaulatan Indonesia. Hal itu dapat dimaklumi karena Belandasangat berambisi untuk tetap mempertahankan kekuasaan sepertisebelum Indonesia merdeka.

Oleh karena itu, Belanda masih mengharapkan bisa menanamkanpengaruhnya melalui negara-negara boneka bentukan Belanda. Belandasangat berharap bahwa daerah-daerah otonom itu akhirnya akan berdirisebagai negara bagian. Salah seorang yang menjadi boneka Belanda dansangat mendukung berdirinya RIS adalah Sultan Hamid II. Lahirnya RIS menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan angkatanbersenjata.

1. Faktor –faktor Pendorong

Sesuai dengan KMB, RIS harus membayar hutang belanda sejaktahun 1942- Pengakuan kedaulatan. Alasannya, semua hutang Belandadigunakan untuk kepentingan Hindia-Belanda.

Masalah diatas merupakan salah satu faktor yang mendorongtimbulnya pemikiran untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.

2. Langkah Menuju ke Negara Kesatuan

Pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS di Jakarta mengeluarkanUU Darurat No.11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan SusunanKenegaraan RIS.

Untuk menyusun negara konsitusi , dibentuklah panitian gabunganRIS-RI yang diketuai secara bersama-sama oleh Prof. Dr. Supomo dan Abdul Halim.

C. PEMILU 1955

Pemilihan Umum(Pemilu) yang pertama dilaksanakanpada tahun1955. Pemilu dilaksanakan dua tahap, yaitu tanggal29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dantanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggotaKonstituante. Pemilu dilaksanakan dalam suasana kehidupanpolitik yang demokratis.

Berdasarkan UUDS 1950, maka kehidupan politikdiwilayah NKRI didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasiliberal. Artinya, setiap partai politik dan peorangan pun harusdiberi kebebasan untuk mengikuti pemilu. Oleh karena itu, penentuan perserta Pemilu tanpa adanya verifikasi sepertisekarang.

1. Perkembangan Kepartian

Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang terdiri dariorang-orang yang memiliki pandangan, nilai-nilai, orientasi dan cita-cita yang sama. Perkembangan kepartaian di Indonesia telah dimulai pada masa Per-gerakan Nasional. Pembentukan partai politik dipelopori para mahasiswaSTOVIA di Jakarta. Salah satu kendala yang dihadapi partai politik pada waktuitu untuk mendapatkan badan hukum dari pemerintah Hindia-Belanda.

Dilihat dari segi ideologi, partai-partai itu dapat dibedakan menjadibeberapa kelompok, seperti:

a. Agama(SI, SDI, PSII, Masyumi, Partai Katholik)

b. Nasionalis(BU, PNI, PBI, Parindra, IP, Gerindro, Gapi)

c. Sosialis Marxis(ISDV, Partai Buruh Indonesia, dan PKI)

2. Pelaksanaan Pemilu

Beberapa kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal telah menetapkan Pemilu sebagai salah satu program kabinetnya. Pelaksanaan Pemilu merupakan konsikuensi dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Kenyataan itu mengakibatkan kehidupan politiktidak berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.Kepincangan terjadidi sana sini sehingga rakyat menjadi frustasi dan menuntut agar segaradilaksanakan Pemilihan Umum.

Persiapan pelaksanaan Pemilu telah dimulai pada masapemerintahan Kabinet Ali-Wongso. Sedangkan pelaksanaannya dilakukanpada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu dilaksanakan2 tahap, yaitu:

a. Tahap pertama 29 September 1955 untuk memilih DPR atau MajelisRendah.

b. Tahap kedua 15 Desember 1955 untuk memilih para anggotaKonstituante atau Majelis Tinggi.

D. Pembaruan Ekonomi NasionalKondisi perekonomian Indonesia yang buruk dipengaruhi oleh

beberapa faktor seperti pelaksanaan sistem ekonomi kolonial , eksploitasisumber daya alam pada masa pendudukan Jepang yang berorientasi padakepentingan perang, atau sebagai akibat peperangan yang terjadi diberbagaiwilayah Indonesia. Keadaan itu diperburuk dengan pelaksanaan taktik perangbumi hangus yang memporakporandakan dunia flora Indonesia.

Keadaan perekonomian Indonesia semakin parah sebagai akibatblokade laaut oleh Belanda. Tujuannya adalah ingin menghancurkan RI melalui senjata ekonomi. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah melaluiMentri Keuangan, Ir. Surachman merencanakan untuk mengeluarkankebijakan pinjaman nasional dan telah disetujui oleh BP KNIP.

Ternyata , kedaan perekonomian tersebut terus memburuk karenabaerbagai kebijakan Belanda yang mencapuri urusan Indonesia . MisalnyaBelanda mengeluarkan uang NICA untuk mengganti Jepang.

Kemudian pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia(BNI) pada

5 Juli 1946, mendirikan Banking dan Trading Corporation(BTC). Di samping itu, pemerintah berhasil menyelenggarakan Konferensi Ekonomi yang pertama.

Koferensi ini menghasilkan beberapa kebijakan, seperti:

a. Pembentukkan Bdana Persedian dan Pembagian BahanMakanan(BPPMN) yang menjadi cikal bakalnya bulog.

b. Pembentukkan Perusahaan Perkebunan Negara(PPN).

c. Pembentukkan Planning Board(Badan Perancang Ekonomi) atas inisiatifMentri Kemakmuran, dr.A.K Gani.

E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1. Siadang-sidang Konstituante

Tujuan Pemilu tahaun 1955 adalah membentuk DPR danKonstituante . Salah satu tugas Konsistuante adalah menyusun ataumerumuskan Rancangan Undang-Undang(Rancangan UUD) sebagai penggantiUUDS 1950. Sesuai dengan sifatnya yang sementara, maka UUDS 1950 harusdiganti dengan UUD yang tetap. Untuk itu, para anggota Konstituante mulaibersidang pada tanggal 10 November 1956. Namun dalam kenyataannya, sampai tahun 1958 Konstituante belum berhasil merumuskan RancanganUUD sebagaimana yang diharapkan.

Kegagalan Konstituante untuk merumuskan Rancangan UUD bukankarena apara anggota Konstituante tidak memiliki kemampuan untukmelaksanakan tugasnya, melaikan terjadinya perbedaan pendapat antarapara anggota Konstituante mengenai isi Rancangan UUD. Masing-masinganggota cenderung mengutamakan kepentingan partainya dan kurangmemperhatikan kepentingan rakyat.

2. Keluarnya Dekrit Presiden

Setelah Konstituante gagal menetapkan UUD 1945 sebagai Konstiruante Negara Republik Indonesia. PresidenSoekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00.

Adapun isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagaiberikut:

a. Pembentukan Konsituante.

b. Pemberlakuan kembali UUD1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.

c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkatnya-singkatnya.

3. Pembentukan MPRS

Sebelum ada MPR yang tetap sesuai dengan UUD1945. Presiden Soekarnomembentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No.2 Tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 261 orang anggota DPR, 94 anggota UtusanDaerah, dan 200 orang wakil Golongan. Susunan pimpinan MPRS adalahsebagai berikut:

Ketua : Chaerul Shaleh

Wakil Ketua : Mr. Ali Sastroamidjojo

Wakil Ketua : K.H. Idam Khalid

Wakil Ketua : D.N Aidit

Wakil Ketua : Kolonel Wiluyo Puspoyudo

4. Pembentukan DPAS

DPAS dibentuk dengan berdasarkan Penetapan Presiden No.3 Tahun1959.

Beberapa hal yang diketahui berkaitan dengan Penetapan Presidentersebut, seperti:

a. Anggota DPAS diangkat dan diberhatikan oleh Presiden.

b. Anggota DPAS berjumah 45 orang, yang terdiri dari 12 orang wakilgolongan politik, 8orang utusan daerah, 24 wakil golongan dan 1 orang ketua.

c. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden danmengajukan usul kepada pemerintah.

d. DPAS dipimpin oleh pesiden sebagai ketua.

e. Sebelum memangku jabatan, Wakil Ketua dan anggota DPAS mengangkat sumpah/janji dihadapan presiden.

f. DPAS dilantik pada tanggal 15 Agustus 1945.

Thanks For Wacthing