Indonesia Israel (skripsi)

1

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

TETAP TIDAK MEMBUKA HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL

ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004 – 2007)

2

KATA PENGANTAR

Skripsi merupakan salah satu prasyarat bagi seorang mahasiswa untuk dapat

meraih gelar Strata Satu (S1) di Universitas. Inilah karya terakhir bagi seorang

mahasiswa sebelum meninggalkan masa kuliah. Fenomena yang sangat kontroversi

mengenai Israel selalu menjadi pembicaraan yang tidak pernah usang di Indonesia.

Penelitian skripsi ini difokuskan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak

membuka hubungan diplomatik dengan Israel dalam batasan waktu 2004-2007 pada

masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai negara yang

bersatu dan berdaulat, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17

Agustus 1945, dengan proses yang panjang selama masa kemerdekaan Indonesia

ditentukanlah dasar dan landasan kenegaraan Indonesia yaitu Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia berpegangan pada politik

luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan Undang Undang Dasar 1945. Dengan

melihat kedekatan dan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Timur

Tengah, Indonesia menjalankan aktivitas kerjasama dan politik secara formil

semenjak zaman kemerdekaan Indonesia.

Namun di sisi lain penulis melihat adanya satu negara yang Indonesia tidak

memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Penulis sengaja mengangkat kasus ini

v

3

karena di tengah masyarakat Indonesia banyak pendapat yang memberikan solusi pro

dan kontra mengenai hubungan diplomatik dan Israel.

Dasar-dasar konstitusi dan perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia dan

Israel menjadi ukuran penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Tidak terlepas

atas dukungan Indonesia atas kemerdekaan Palestina yang berdaulat juga menjadi

ukuran yang mendasar untuk mencari jawaban kenapa Indonesia tidak membuka

hubungan diplomatik dengan Israel.

Akhir kata penulis memohon maaf bila dalam penelitian ini banyak kekurangan

yang dijumpai dalam karya tulis ini, penulis hanyalah seorang manusia biasa yang tak

luput dari kesalahan. Penulis menyadari masih perlunya banyak belajar untuk

mendapatkan sesuatu yang lebih baik dikemudian hari. Dalam proses penulisan

skripsi yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tetap Tidak Membuka

Hubungan Diplomatik dengan Israel Era Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-

2007, penulis tidak berjalan sendiri, karya ini dapat tercipta dengan mendapatkan

banyak bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu,

izinkanlah penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan

mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayahnya penulis bisa menyelesaikan

skripsi ini dengan lancar.

2. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A selaku Rektor Universitas Nasional.

vi

4

3. Ibunda tercinta Siti Zaenab yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik,

menafkahkan dan selalu bersabar mengahadapi penulis dalam setiap

aktivitasnya hingga penulis bisa menyelesaikan akhir masa studinya di

Universitas Nasional. Skripsi ini khusus untuk mama, dan kewajiban mama

sudah selesai, sekarang saatnya aku berbakti yang lebih untuk mama. Juga

kepada Almarhum Ayahanda, terima kasih atas semua nasihat, didikan yang

sangat disiplin kepada penulis semasa hidup Ayah.

4. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Nasional, terima kasih atas kemudahan dan dukungannya terhadap

penulis semasa menjadi mahasiswa FISIP.

5. Drs. Suhanto, M.Si selaku PUDEK II dan Pembimbing I yang selalu

memberikan masukan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga untuk

penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

6. Drs. Dodi Tri Widodo, selaku PUDEK III dan pembimbing II sekaligus sebagai

penasihat dan pengingat yang baik di kala penulis menjalankan proses

penyelesaian skripsi.

7. Drs. Sigit Rochadi, M.Si selaku PUDEK I FISIP UNAS.

8. Drs. Yumetri Abidin, M.Si selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional yang

selalu memberikan kemudahan dan masukan berharga ketika penulis

membutuhkan.

vii

5

9. Zulkarnain S.IP, M.Si yang selalu mengakomodir kepentingan penulis,

kebutuhan-kebutuhan dan mengeluarkan solusi akademis yang sangat baik

semasa penulis menjadi Ketua HIMAHI dan hingga kini penulis menjalankan

proses penyelesaian masa studi.

10. Keluarga Besar Van Druten, alm Om Frans yang menjadi sosok panutan penulis

serta semua nasihat yang membangun selama masa hidupmu sangatlah berarti

untuk penulis. Bunda Anita yang juga memberikan banyak nasihat kehidupan,

selalu sabar, percaya dan mau curhat kepada penulis. Bang Hans yang juga ikut

memperhatikan penulis dengan caranya yang unik dan membuat hati penulis jadi

bergetar dalam berjuang. Ka Windy, akhirnya kaka balik lagi ke Indonesia. Dan

untuk yang terhormat, tersayang my blad Karel Adam yang selalu memanjakan

penulis, membantu penulis dari setiap permasalahan yang ada, mengajarkan

penulis arti sebuah persaudaraan yang sebenarnya. Terima kasih, kalian memang

keluargaku yang dengan sabar membina penulis dari kecil.

11. Keluarga Besar Indrajanto Soedibyo, om Djanas dan Tante Yanti terima kasih

yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya telah mengasuh, mendidik penulis

selama 7 tahun dan penulis sangat berterima kasih kepada om dan tante mau

menerima penulis untuk tinggal di kediaman om dan tante. Dhani, sahabat dari

SMU padahal kita dulu musuhan tau-taunya kita jadi sahabat sampai waktu yang

tidak ditentukan, we are the best dhan!. Nastie, makasih sudah membantu

penulis, manjain, Cuma satu nasihat penulis; sayangin Putra mu, didik dia,

viii

6

nafkahkan dia dan jadikan dia seorang lelaki sejati. Sachrul alias ica, makasih aja

deh, tetap semangat dalam belajar yaa ca, buatlah mama dan papa bangga ya.

12. Keluarga Besar alm Sirwan Dja’afar, wak Lies dan kak Kiky. Terima kasih yang

banyak penulis ucapkan. Penulis tidak bisa berkata apa-apa, karena kalian telah

banyak membantu dan memberikan arti penting terhadap penulis.

13. Keluarga Besar Himpunan Aktivis Mahasiswa Universitas Nasional atau

HAMAS, di organisasi ini penulis banyak mendapatkan pelajaran dan

pengalaman. Bang Semar, Bang Nuruddin, Bang Abel, Othing, Ipank, Gita,

Aiph, Rangga, Angga Jambrong, Aldino, Agung Germo, Havies si Jawa

Gendeng, kalian menjadikan penulis memiliki arti yang besar dan kalian adalah

teman sekaligus saudara dalam berjuang semasa kalian mahasiswa bersama

penulis. Tidak lupa juga Ketua HAMAS yang terhormat Glen Alexander, terima

kasih pak Ketua atas perhatiannya, teruskan perjuangan kalian dan jangan pernah

patah arang dalam setiap godaan yang merintang. Dan semua keluarga besar

HAMAS yang tidak bisa penulis uraikan semua disini, terima kasih banyak

kawan! Kita bersama-sama akan merebut kejayaan sejati. Viva HAMAS!

14. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Djakarta atau IMADA selaku organisasi yang

paling unik dan memberikan banyak pelajaran, pengetahuan kepada penulis.

Dengan hadirnya IMADA, penulis merasa menanjak naik lebih progresif dalam

memimpin suatu kelompok yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Kepada

ix

7

Imadawan Freddy Siahaan, bimbingan mu semasa penulis menjadi anggota dan

pemimpin organisasi tidak akan pernah dilupakan, sangat berharga! Sangat

berharga!. Imadawan Rocky Gerung, terima kasih atas pendidikan dan beberapa

informasi-informasi terhadap penelitian skripsi penulis. Imadawati Findy

Arnanda Lukman, kehadiranmu (judul lagu Samsons). Dan kepada seluruh

aktivis IMADA, penulis juga ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya.

When in the future you will find they are many great men, they are really great

men, they come from our IMADA. Aku hanya orang imada,.............AHOI!

15. Pandawa Lima, Muhammad Rahman Salim, terima kasih yang sedalam-

dalamnya mau penulis repotkan dalam hal apapun dan terima kasih atas semua

yang telah anda perbuat kepada penulis. Hans Andrie, semangat Tan Malaka

masih ada pada setiap perjuangan kita kawan, kaum miskin lebih baik kita

persenjatai. Kuple, terima kasih udah mau penulis suruh-suruh dateng dimana aja

kapan aja, itu resiko jadi anak paling kecil diantara kita haha!. Muhammad Haris

Indra, terima kasih atas ilmunya dan semoga sukses dalam setiap perjuanganmu

kawan. Kalau dulu kita pernah membuat gempar satu propinsi, maka ada

waktunya nanti dunia kita gemparkan dengan kekuatan dan kekuasaan yang kita

miliki bersama.

16. Kepada semua saudara, semua teman-teman dan semua yang tidak bisa penulis

uraikan dalam lembaran yang terbatas ini. Siapapun kalian dan apapun kalian

tetaplah memiliki arti tersendiri dalam setiap gerak kehidupan penulis.

8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timur Tengah dalam perkembangannya menjadi fokus perhatian dunia. Hal itu

adalah akibat dua alasan pokok. Pertama, di kawasan ini terjadi perkembangan-

perkembangan penting yang luas implikasi-implikasinya, antara lain usaha

perdamaian Arab – Israel, salah satunya agresi Israel ke Lebanon pada tahun 2006

sempat menarik perhatian dunia Internasional, serta usaha penandatanganan Peta

Jalan damai antara Israel dan Palestina yang masih menunggu kelanjutan dan

waktunya di awal tahun 2008. Usaha-usaha perdamaian di Timur Tengah menuntut

langkah-langkah dunia Internasional dan khususnya negara-negara yang memiliki

kepentingan di Timur Tengah agar usaha perdamaian tersebut bisa berjalan dengan

baik. Kedua, kawasan ini mempunyai arti strategis yang besar berkat letak

geografisnya pada titik pertemuan tiga benua dan kekayaan minyaknya maupun

ketergantungan negara-negara Barat dan Asia pada kekayaan minyak tersebut.1

Sejak dahulu Timur Tengah mempunyai arti strategis yang penting dan oleh

sebab itu selalu menjadi incaran negara-negara besar. Berkat letaknya pada

pertemuan Eropa, Asia dan Afrika, kawasan ini menjadi jalan-jalan masuk ketiga

benua itu. Timur Tengah berbatasan dengan Laut Merah, Laut Tengah, Laut Hitam,

1 Kirdi Dipoyudo, Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia, Yayasan Proklamasi CSIS Jakarta, h. 5

1

9

Laut Kaspi, Teluk Parsi dan Samudera Hindia. Di kawasan ini juga terdapat jalur-

jalur air yang strategis seperti Selat Bosporus, Selat Dardanella, Terusan Suez, Selat

Bab el Mandeb dan Selat Hormuz. Secara demikian baik lewat daratan maupun lewat

perairan ia memandang ke banyak penjuru, dan sejak fajar sejarah keunikan

geostrateginya itu diakui oleh negara-negara besar. Di jaman modern ini muncul

suatu faktor baru yang memperbesar arti strateginya itu, yaitu lalu lalu lintas udara.2

Melihat latar belakang sejarah hubungan Indonesia – Timur Tengah, mau tidak

mau harus menengok hubungan Indonesia – Mesir. Bagi Indonesia, Timur Tengah,

khususnya Mesir, menempati posisi tersendiri. Mesir menjadi negara pertama yang

mengakui kedaulatan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur

Tengah bukanlah warisan melainkan bagian dari sebuah komitmen antar negara yang

memang dari dulu sudah menjalin hubungan dengan baik. Pada tahun 1947

kemerdekaan Indonesia pertama kali diakui oleh Mesir secara de facto dan de jure,

Sedangkan untuk masyarakat Indonesia, kawasan ini cukup dikenal baik sejak

lama. Faktor kedekatan dari segi agama membuat kawasan ini sebagai kawasan yang

tidak dipandang asing oleh masyarakat Indonesia. Kemudian berlanjut dengan

kedekatan pada faktor historis, kultural, ekonomi, dan politik. Dengan demikian,

secara langsung maupun tak langsung, antara Indonesia dan Timur Tengah akan

selalu terjadi hubungan saling mempengaruhi.

2 Ibid

10

pengakuan tersebut tidaklah terjadi dengan begitu saja. Pengakuan Mesir tersebut

melalui proses yang cukup panjang. Setidak-tidaknya hal ini terlihat dari jarak waktu

antara Proklamasi Indonesia tahun 1945, dengan pengakuan Mesir yang baru terjadi

pada tahun 1947.3

Secara historis, hubungan antara masyarakat Mesir dan masyarakat Indonesia

(Hindia Belanda) sudah terjalin pada awal abad ke-20, dalam bentuk hubungan

religio-kultural, khususnya agama (Islam) dan pendidikan. Salah satu faktor yang

mempengaruhi munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia (Muhammadiyah,

misalnya) adalah pergerakan pembaharuan Islam yang dipelopori Jamaluddin al

Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir.

4

Indonesia akan menempatkan ini sebagai landasan untuk menjalin kerjasama

lebih kongkrit diberbagai bidang mengingat potensi besar yang dimiliki kawasan

Timur Tengah terutama dengan Mesir, Yordania, Iran, Maroko, Tunisia dan Aljazair.

Kawasan Timur Tengah memang memiliki sejumlah permasalahan, konflik Israel –

Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti

persamaan sebagai negara bekas jajahan, sebagai negara di mana mayoritas rakyatnya

beragama Islam, dan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan luar negeri yang anti-

kolonialisme/imperialisme.

3 Riza Sihbudi, Indonesia Timur Tengah Masalah dan Prospek, Gema Insani Press 1997, h 22.

4 Ibid

11

Palestina yang telah terjadi sekian lama memberikan dampak tidak baik bagi

perdamaian dan mempengaruhi dunia internasional. Peperangan antara Israel –

Palestina menimbulkan perpecahan pandangan, karena dalam konflik tersbut terdapat

permasalahan fundamental. Secara garis besar uraian diatas sudah ada di kaji oleh

Riza Sihbudi, yang banyak menjelaskan perjalanan hubungan Indonesia – Timur

Tengah dari masa kemerdekaan, orde lama hingga orde baru.5

Dalam skripsi ini penulis memusatkan pada periode Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dengan batasan waktu dari 2004 hingga 2007. Susilo Bambang

Yudhoyono merupakan seorang presiden yang memiliki cara dan gaya yang berbeda

dalam berbicara dan cara-caranya beliau dalam menarik perhatian masyarakat

Indonesia. Berbeda dengan para Presiden Indonesia terdahulu di masa Orde Lama

dan Orde Baru, bahkan setelah reformasi, Susilo Bambang Yudhoyono lebih

mengedepankan cara-cara dialog dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai

Presiden.

5 Lihat juga Riza Sihbudi, Indonesia Timur Tengah Masalah dan Prospek, Gema Insani Press 1997.

Dalam situs resmi Departemen Luar Negeri Indonesia terdapat banyak penjelasan

mengenai arah dan kebijakan luar negeri Indonesia menyangkut dengan kawasan

Timur Tengah serta menyangkut permasalahan Arab – Israel khususnya Israel –

Palestina. Secara politik memang diakui kawasan Timur Tengah, khususnya negara-

12

negara Arab, merupakan kawasan yang tidak stabil (instability region), dimana

dituntut keterlibatan Indonesia untuk berperan aktif.

Kunjungan kenegaraan Susilo Bambang Yudhoyono akhir April 2006 selama

sepuluh hari, ke negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Kuwait, Jordania,

Qatar dan Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa pelaksanaan politik luar negeri

Indonesia yang bebas aktif. Hal ini mencerminkan citra instrument politik luar negeri

Indonesia akan cenderung berubah seiring dengan perkembangan-perkembangan

domestik dan eksternal yang terjadi di lingkungan internasional.6

6 Dalam artikel Hendra Manurung, Indonesia, ASEAN, dan Konflik TIMTENG.

Dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, pada

umumnya Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara

tersebut, dimana setiap negara menempatkan perwakilan kedutaan di Indonesia guna

memudahkan akses dan aktivitas kerjasama kenegaraan secara formil. Namun hingga

kini Indonesia belum punya hubungan diplomatik dengan Israel, salah satu negara di

kawasan Timur Tengah. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, yang juga sebagai peneliti konflik Arab-Israel di komunitas INSAIL

(Initiative Studies of Arab-Israel), di dalam artikelnya yang berjudul Urgensi

Hubungan Diplomatik Israel - Indonesia, mengatakan membangun hubungan

diplomatik dengan Israel, merupakan satu wacana yang sudah dapat dipastikan akan

mendapat protes dari berbagai pihak di Indonesia. Meskipun pada prakteknya

13

kerjasama antar kedua belah negara telah terjalin lama dan banyak dibangun dalam

hal perdagangan internasional, kekuatan militer, intelijen, pariwisata religi dan

sebagainya.7

Melihat dari sisi hubungan bilateral Indonesia dengan Timur Tengah, diantaranya

negara-negara yang berada dalam kawasan tersebut, Indonesia tidak mempunyai

hubungan diplomatik dengan Israel. Berdasarkan konteks tersebut maka muncul

pertanyaan mengapa Indonesia di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

tetap tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel?.

C. Kerangka Teori

B. Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dianggap relevan sebagai

landasan untuk memahami dan membahas masalah yang akan diangkat, yaitu teori

kebijakan luar negeri. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi

garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan

dalam pemerintahan atau organisasi; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud

sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.8

7

www.ruleroom.blogspot.com, 17 Maret 2009

8 Budiono M.A, Kamus Ilmiah Populer Internasional, Penerbit Alumni Surabaya, 2005, h. 298.

14

Politik atau kebijakan luar negeri pada hakekatnya merupakan kepanjangan

tangan dari politik dalam negeri sebuah negara. Menurut para pakar hubungan

internasional, misalnya, politik luar negeri suatu negara sedikitnya dipengaruhi oleh

tiga faktor: kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, serta

lingkungan internasionalnya.9 Leo Suryadinata10

Kemudian, politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk

bertindak (as a set of commitments to and plan for action). Dalam hal ini kebijakan

luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para

pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan

eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan ini

termasuk tujuan yang spesifik serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap

cukup memadai untuk menjawab peluang dan tantangan dari luar negeri.

menyebutkan adanya tiga faktor

yang menentukan politik luar negeri; kapabilitas negara, persepsi para elite politik

nasional tentang masalah-masalah internasinal, serta dominasi budaya dan lembaga-

lembaga politik di negara yang bersangkutan.

11

9 William D. Coplin, misalnya, dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Pengantar Politik Internasional (Bandung: Sinar Baru, 1992), khususnya bab III sampai V, menyebutkan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri suatu negara, diantaranya adalah: politik dalam negeri (termasuk kaum birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan massa); kondisi ekonomi dan militer negara yang bersangkutan; serta apa yang ia sebut sebagai konteks internasional.

10 Dalam buku, Indonesia’s Foreign Policy under Suharto: Aspiring to International Leadership (Singapore: Times Academic Press, 1996)

11 Ibid.,h.10

15

Kebijakan luar negeri ialah suatu sikap yang dilakukan oleh negara dalam

menjalankan hubungan antar negara. Tindakan ataupun ide yang dirancang oleh

pembuat kebijakan untuk memecahkan suatu masalah atau melancarkan perubahan,

yaitu melalui kebijakan, sikap atau tindakan negara-negara lainnya. Hal tersebut,

merupakan aplikasi dari wujud nyata untuk terciptanya kepentingan nasional suatu

negara. Pengertian kebijakan luar negeri ini dibagi dalam empat komponen, mulai

dari yang umum sampai yang khusus: (1) orientasi kebijakan luar negeri, (2) peran

nasional , (3) tujuan nasional, dan (4) tindakan nasional.12

Tingkat keterlibatan suatu negara dalam berbagai isyu internasional paling tidak

merupakan ekspresi dari orientasi umumnya terhadap bagian dunia yang lain.

Orientasi kebijakan luar negeri yang dimaksud K.J Holsti adalah sikap dan

komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar negara

untuk mencapai tujuan dan aspirasi baik domestik maupun eksternal.

Dari empat komponen

diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian kebijakan luar

negeri yang dituliskan oleh K.J. Holsti, terutama yang bertalian dengan orientasi

kebijakan luar negeri.

13

12 K.J Holsti, Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis, Terjemahan M. Tahir Azhary, jilid 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987, h.135-136.

13 Ibid, h.5

C.1.a. Strategi dasar negara untuk mencapai tujuan.

16

Strategi atau orientasi umum suatu bangsa jarang nampak hanya pada satu

keputusan saja, tetapi merupakan hasil dari serangkaian keputusan kumulatif yang

dibuat dalam rangka menyelaraskan tujuan, nilai, dan kepentingan terhadap kondisi

dan karakteristik, baik lingkungan domestik maupun lingkungan eksternal.

Pada penelitian ini, strategi dasar Indonesia sudah tercantum dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama dan keempat yang berbunyi sebagai

berikut; alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala

bangsa dan oleh sebab itu, maka penajajahan diatas dunia harus dihapuskan karena

tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Alinea keempat, kemudian

daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan

berdasarkan kepada Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan

beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Dasar strategi diatas akan menjadi pegangan penulis dalam mengukur

permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

17

C.1.b. Sikap dan komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan eksternal.

Sikap dan komitmen umum Indonesia terhadap lingkungan eksternal, atau sama

dengan sikap politik luar negeri Indonesia diwujudkan dalam politik luar negeri yang

bebas aktif. Kebijaksanaan ini tidaklah berarti suatu sikap yang netral. Kata “bebas”

dan “aktif” jelas menunjukkan suatu sikap politik luar negeri yang dinamis: “bebas”

berarti hak untuk membuat penilaian kita sendiri terhadap masalah-masalah

internasional dan bebas dari keterikatan pada kekuatan militer mana pun dan sekutu-

sekutunya; “aktif” dalam arti berusaha aktif dan konstruktif memajukan

kemerdekaan, perdamaian dan keadilan di mana pun di dunia.

Pada point ini jelas posisi polugri indonesia sesuai UUD 1945 adalah bebas aktif

yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan penghapusan penjajahan atas negara. jadi

sikap RI terhadap lingkungan eksternal adalah menentang penjajahan dan

menciptakan lingkungan kawasan yang harmonis dan damai tanpa ada tekanan dari

negara lain

C.1.c Aspirasi domestik dan eksternal.

Pada point ini, yang dimaksud dengan aspirasi domestik ialah aspirasi yang

terjadi di dalam negeri serta berhubungan dengan kebijakan politik luar negeri

Indonesia yang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini

tergambarkan dalam tekanan atau permintaan masyarakat Indonesia yang ada

kaitannya dengan penelitian ini. Begitu juga dengan aspirasi eksternal, baik itu

18

pendangan-pandangan individu atau lembaga yang memperhatikan peranan Indonesia

dalam judul penelitian yang penulis angkat.

D. Metode Penelitian

Dalam rangka menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran dari

karya ilmiah ini, maka dibutuhkan metode dalam penelitian yang menyangkut dengan

faktor-faktor kebijakan luar negeri Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik

dengan Israel. Ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih agar kiranya

tulisan ilmiah ini benar-benar bermakna. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan

dalam rangka memaksimalisasikan keilmiahan tulisan ini, yaitu jenis penelitian, sifat

penelitian, dan teknik pengumpulan data.

D.1.a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang

berusaha untuk menyelidiki, memahami, dan kemudian menjelaskan atau

menganalisa suatu gejala yang diteliti dalam lingkungan masyarakat, termasuk

proses-proses sosial dan pola-pola perilaku yang terdapat dalam lingkungan

masyarakat yang dijadikan sebagai obyek penelitian tersebut. Jenis penelitian ini

disebut penelitian kualitatif. Penjelasan atas gejala yang diteliti tersebut tentu

dilakukan lewat penyusunan hasil penelitian secara sistematik.

Proses penyusunan ini memiliki substansi analitik dan interpretatif dalam setiap

penjelasannya. Penelitian ini menggunakan data sebagai bukti dalam menguji

19

kebenaran dan ketidakbenaran hipotesis. Data yang muncul berwujud kata-kata, dan

bukan rangkaian angka. Dalam analisa itu sendiri terdapat reduksi data sebagai proses

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstraksian dan

transformasi data suatu kasus yang muncul dati catatan-catatan tertulis di lapangan.

D.1.b. Sifat Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimana

penulis berusaha untuk mendapat uraian yang menggambarkan suatu kolektifitas

dengan syarat bahwa representasi harus terjamin.14 Penelitian yang bersifat deskriptif

analitis ini bertujuan melukiskan reaksi sosial yang kompleks dan sedemikian rupa

sehingga relevansinya tercapai. Penelitian ini akan memanfaatkan dan menciptakan

konsep-konsep ilmiah, sekaligus berfungsi mengklasifikasikan gejala-gejala sosial

yang dipersoalkan.15

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan

menggunakan studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber berupa buku-

buku, jurnal ilmiah, artikel internet, dan referensi-referensi ilmiah lainnya yang

dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Data yang diperoleh

D.1.c. Teknik Pengumpulan Data

14 Uredenbergt, Metode dan Teknik PenelitianMasyarakat, Gramedia, Jakarta, 1980, h. 34

15 Hodari Nawawi, Metode Penelitian bidang sosial, Gajah Mada University Press, Cetakan III, Yogyakarta 1987, h. 161.

20

dari sumber-sumber buku ini, menjadi bagian inti yang berfungsi sebagai pendukung

dalam menganalisa permasalahan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang hendak

dikemukakan dalam penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab, yang kemudian

tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi : Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Dasar

Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PERKEMBANGAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Bab ini penulis menguraikan berawal dari Politik Luar Negeri

Indonesia Bebas Aktif. Politk Luar Negeri Indonesia dari masa ke

masa dan arahnya.

BAB III : PERKEMBANGAN POLITIK LUAR NEGERI ISRAEL

21

Bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah dan biografi Israel,

konflik Timur Tengah dan dinamika Israel dalam Politik

Internasional khususnya pada wilayah Timur Tengah.

BAB IV : KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA SUSILO

BAMBANG YUDHOYONO.

Bab ini penulis menjelaskan tentang kebijakan politik luar negeri

Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Diantaranya,

faktor-faktor Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan

Israel dan strategi politik Indonesia terhadap Israel.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan akhir dari

penulisan skripsi.

22

BAB II

PERKEMBANGAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

A. Latar Belakang Politik Luar Negeri Indonesia

Kepentingan nasional Indonesia secara umum terdapat dalam alinea pertama dan

keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan berdasarkan kepada Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia16

16

www.mpr.go.id 15 Januari 2009

15

23

Dengan demikian, kepentingan nasional Indonesia meliputi kepentingan-

kepentingan yang menyangkut keutuhan bangsa dan wilayah, kehidupan kebangsaan

yang bebas, kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan

keamanan, serta peranan di dunia internasional. Ia merupakan landasan kebijaksanaan

politik luar negeri Indonesia yang terdiri dari lima landasan pokok.

Pertama, bahwa “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”. Ungkapan ini

merupakan pengakuan dan penegasan bangsa Indonesia untuk mendukung tiap-tiap

perjuangan kemerdekaan di dunia, karena setiap bangsa berhak untuk memiliki

kemerdekaan itu, berhak untuk menentukan nasib sendiri, berhak untuk menentukan

cara hidupnya sendiri, berhak untuk memberi isi kepada kemerdekaannya sesuai

dengan cita-citanya sendiri.

Kedua, bahwa “penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan”. Bangsa Indonesia menentang setiap bentuk

penjajahan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, oleh sebab

itu bangsa Indonesia menentang kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk

dan manifestasinya dan dari mana pun datangnya, baik yang bersifat politik, ideologi,

kultural, maupun ekonomis.

Ketiga ialah berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bangsa Indonesia “berhak

untuk menentukan nasibnya sendiri, berhak untuk menetapkan cara hidupnya sendiri,

cara mengatur rumahtangganya sendiri. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia

24

menolak setiap intervensi dari luar. Bangsa Indonesia bebas menentukan pandangan

dan sikapnya terhadap bangsa-bangsa lain di dunia.

Keempat ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Atas dasar landasan ini, bangsa

Indonesia akan aktif memperjuangkan terciptanya ketertiban dunia yang

bersumberkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Tidak mungkin ada

ketertiban dunia tanpa kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, sebaliknya

tidak mungkin ada satu keadilan sosial di dunia ini tanpa adanya kemerdekaan,

ketertiban dunia dan perdamaian.

Kelima, Pancasila yang menjiwai, melandasi dan memberikan haluan kepada

bangsa Indonesia dalam segala segi kehidupannya memberi arah kepada politik luar

negeri Indonesia. Dengan demikian, politik dan strategi politik luar negeri Indonesia

tetap berpokok pangkal pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa, tetap menjunjung

tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa,

menjunjung tinggi panji-panji musyawarah untuk mufakat, untuk mewujudkan

keadilan sosial, baik dalam tubuh bangsa sendiri, maupun di antara bangsa-bangsa di

dunia ini.

Politik luar negeri Indonesia sejak perebutan kemerdekaannya memperlihatkan

beberapa ciri yang sangat menonjol yang bersumber kepada kepentingan nasional itu,

diantaranya adalah :

25

a. Rasa nasionalisme yang teramat kuat.

b. Rasa nasionalisme yang kuat ini melahirkan sikap penolakan terhadap setiap

usaha campur tangan dan paksaan dari negara-negara besar yang berusaha

mempengaruhi politik dalam dan luar negeri.

c. Kepercayaan diri yang besar yang lahir dari revolusi yang menegaskan

kemerdekaan dan memaksakan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia

sebagai pencerminan dari kemerdekaan sebagai hak segala bangsa serta hak

untuk mengisi kemerdekaannya sesuai dengan cita-citanya sendiri.

A.1.a. Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Ciri khas dan sangat menonjol dari politik luar negeri Indonesia sejak ia

memperjuangkan dan merebut kemerdekaannya ialah rasa nasionalisme yang teramat

tebal. Ia merupakan warisan dari perjuangan yang panjang menuju kemerdekaannya,

dan yang dalam kurun waktu 1945-1949 terutama dipacu oleh presiden Soekarno.

Tanpa faktor nasionalisme yang kuat ini sangatlah sulit untuk membangkitkan rasa

kebersamaan nasib di antara berbagai suku bangsa yang terpecah belah dan

mempersatukannya menuju terciptanya kedaulatan bangsa Indonesia.

Prinsip perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan memaksakan pengakuan

atas kedaulatan itu merupakan pencerminan yang kuat dan sekaligus penuangan yang

tegas dari hak setiap bangsa yang tertuang ke dalam pendahuluan Undang-Undang

Dasar 1945. Konsekuensi dari sikap dan perjuangan kemerdekaan ini ialah tuntutan

26

untuk memusnahkan setiap bentuk kolonialisme di manapun di dunia, karena ia

bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Karena nasionalisme Indonesia ini berakar dalam perjuangan untuk merebut

kemerdekaan dari kolonialisme dan imperialisme, maka nasionalisme ini melahirkan

suatu sikap waspada yang mendasar terhadap negara-negara besar yang berusaha

untuk mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia berhak untuk

menentukan nasibnya sendiri, berhak untuk menetapkan cara hidupnya sendiri, cara

mengatur rumahtangganya sendiri. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia menolak

usaha-usaha campur tangan dan paksaan dari luar, menolak setiap intervensi dari luar.

Bangsa Indonesia bebas menentukan pandangan dan sikap terhadap bangsa-bangsa

lain di dunia. Pengalaman Indonesia selama perjuangannya untuk meraih dan

memperoleh pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatannya mengajar bangsa

Indonesia bahwa negara-negara besar tidak membantu negara-negara lain atas dasar

altruisme17

17 Altruisme ialah hak sifat yang mementingkan kepentingan orang lain atau suatu pandangan yang menekankan, bahwa kewajiban yang mutlak bagi manusia adalah memberikan pengabdian dan rasa cinta kepada sesama/orang lain, dalam Budiono M.A, op.cit., h. 28

. Kepentingan mereka sangat terasa saat memberikan bantuan bagi negara-

negara yang baru merdeka saat berkecamuknya Perang Dingin. Mereka berusaha

untuk menarik negara-negara itu ke dalam lingkungan pengaruh mereka menghadapi

lawan utama mereka.

27

Rasa kebangsaan dan percaya diri yang kuat ini membawa bangsa Indonesia

menuju suatu politik luar negeri yang bebas aktif atau politik luar negeri yang tidak

mau bergabung dengan blok negara manapun, yang pertama-tama diperkenalkan dan

dirumuskan oleh Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Pernyataan politik

bebas aktif untuk pertama kali dikumandangkan Muhammad Hatta pada 2 September

1948 di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang

kemudian terkenal dengan judul “Mendayung antara Dua Karang”:

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya.

...Menurut anggapan pemerintah, kita harus tetap mendasarkan perjuangan kita atas adagium: percaya pada diri sendiri dan berjuang atas tenaga dan kesanggupan yang ada pada kita. (Keterangan Pemerintah tentang politiknya kepada Badan Pekerja KNIP, 2 September 1948).18

18

Kebijaksanaan ini tidaklah berarti suatu sikap yang netral. Kata “bebas” dan

“aktif” jelas menunjukkan suatu sikap politik luar negeri yang dinamis: “bebas”

berarti hak untuk membuat penilaian kita sendiri terhadap masalah-masalah

internasional dan bebas dari keterikatan pada kekuatan militer mana pun dan sekutu-

sekutunya; “aktif” dalam arti berusaha aktif dan konstruktif memajukan

kemerdekaan, perdamaian dan keadilan di mana pun di dunia.

www.kjrihamburg.de 18 Januari 2009

28

Hatta selanjutnya menegaskan bahwa Pancasila, di samping anti kolonialisme

dan imperialisme;

merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Republik Indonesia, oleh karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia, tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. (Dasar Politik Luar Negeri R.I., Jakarta: Tintamas, 1953).19

Asal mulanya Pemerintah menyatakan “sikap bebas” dalam perhubungan luar negeri, ialah untuk menegaskan bahwa berhadapan dengan kenyataan adanya dua aliran bertentangan dalam kalangan internasional yang mewujudkan dua blok, yaitu blok Barat dengan Amerika dan sekutu-sekutunya dan blok Timur dengan teman-temannya. Republik Indonesia bersikap bebas dengan makna; (a) tidak memilih pihak untuk selamanya dengan mengikat diri kepada salah satu daripada dua blok dalam pertentangan itu, dan (b) tidak mengikat diri untuk selamanya dengan mengikat diri untuk selamanya akan tidak campur atau akan bersikap netral dalam setiap peristiwa yang terbit daripada pertentangan antara dua blok itu tadi. Sebaliknya kemudian oleh karena keterangan sikap bebas yang semata-mata bersifat negatif itu ternyata menimbulkan salah faham atau sedikitnya keragu-raguan dalam kalangan aliran-aliran politik kepartaian di dalam negeri ataupun pada pihak dua blok yang bertentangan itu atau ... salah satunya, Pemerintah menambahkan keterangan bahwa dalam sesuatu soal peristiwa yang timbul yang mengenai pertentangan antara dua blok itu tadi ataupun banyak sedikitnya ada menyangkut kepada pertentangan itu, Republik Indonesia tetap mendasarkan sikapnya kepada kebebasannya dengan mengingat: (a) pahamnya tentang niat dan tujuannya sebagai suatu anggota yang ikhlas, setia dan bersungguh-sungguh daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan (b) pandangannya tentang kepentingan negara dan bangsanya yang

Kabinet Wilopo pada 22 Mei 1952 menegaskan politik luar negeri Indonesia

yang bebas aktif dengan lebih menekankan pada dimensi bebasnya:

19 Bantarto Bandoro, Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: CSIS, 1995, h.1015.

29

berpengaruh berdasar di jarak masa dekat ataupun masa jauh ...” (Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970, 1971:60).20

Politik luar negeri kita yang bebas itu bermoral, yang bersumber pada pandangan hidup kita. Moral Pancasilalah yang membimbing politik luar negeri kita yang bebas aktif itu. Politik luar negeri yang bebas aktif itu kita abdikan

Politik luar negeri bebas aktif ditegaskan kembali oleh Pemerintah Soeharto

sebagai landasan politik luar negeri Indonesia. Dalam rangka mempertahankan dan

mengamalkan Pancasila dan melaksanakan secara konsekuen. Pemerintah orde Baru

menandaskan pula bahwa politik luar negeri yang bebas aktif sama sekali bukanlah

politik yang netral, melainkan politik luar negeri yang tidak mengikatkan diri pada

salah satu blok di dunia atau ikatan-ikatan yang bersifat militer, dan sekaligus aktif

berjuang untuk hapusnya kolonialisme dan imperialisme di dalam segala bentuk dan

manifestasinya demi tercapainya perdamaian di dunia. Politik bebas aktif ini ialah

suatu politik yang bebas, yang berhak menentukan penilaian dan sikap kita sendiri

terhadap permasalahan-permasalahan dunia dan bebas dari keterikatan pada salah

satu blok kekuatan dunia. Bebas dalam arti

kita jalan apa yang menurut kita baik: baik bagi kita sendiri maupun bagi kebaikan seluruh umat manusia. Kita lakukan apa yang kita anggap baik tanpa kita begitu saja mengekor apa yang dilakukan oleh orang lain; walau yang melakukan itu kekuatan besar dunia. Kita juga tidak melakukan sesuatu hanya karena “angin sedang mengarah ke sana”. Politik luar negeri kita yang bebas itu mencerminkan wujud ke luar daripada hakiki negara yang berdaulat. Suatu kedaulatan yang harus kita tegakkan ke dalam dan kita tunjukkan ke luar. Politik luar negeri yang bebas demikian mencerminkan rasa percaya pada diri sendiri ...

20 Ibid

30

untuk tujuan kemanusiaan yang kita anggap luhur: ialah kemerdekaan bagi semua bangsa, kemajuan dan kesejahteraan bagi semua orang, keadilan yang berperikemanusiaan. Tujuan inilah yang kita kejar dalam melaksanakan politik luar negeri kita. Karena itu kita namakan politik luar negeri kita bebas dan aktif. (Soeharto, 1975: 143-144).21

Politik Luar Negeri Orde Baru di bawah Suharto merupakan kebalikan dari Orde

Lama di bawah Sukarno. Pandangan Sukarno tentang politik luar negeri sangat kuat

dipengaruhi pemikiran-pemikiran anti-kolonialisme yang telah berkembang sejak

masa mudanya. Suharto, sebaliknya pandangan politik luar negerinya tidak terlepas

dari pertimbangan dalam negeri. Pengalaman politik yang berbeda membuat

Jadi politik luar negeri Indonesia selama Orde Baru pun bersifat aktif dalam arti

secara aktif dan konstruktif berusaha menyumbang pada tercapainya perdamaian,

keadilan, persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara bangsa-

bangsa di dunia. Keinginan Indonesia akan suatu ketertiban dunia, yang didasarkan

atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial membuka kesempatan

baginya untuk aktif berperan dalam kehidupan internasional. Ia ingin memiliki

kebebasan untuk menentukan sendiri peranan aktif yang bagaimana yang ingin

diperankannya dalam dunia internasional. Itulah sebabnya, seperti kita lihat dari

ucapan Bung Hatta, mengapa konsep “bebas aktif” lahir dan berkembang menjadi

sifat hakiki kebijaksanaan dan strategi politik luar negeri Indonesia.

B. Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Lama ke Orde Baru

21 Ibid

31

keduanya memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dalam memahami makna

dasar politik luar negeri Indonesia.

Lebih jauh, Orde Baru memahami politik luar negeri sebagai upaya

mempertahankan kelangsungan hidup dan untuk mempertahankan integritas wilayah.

Oleh karena itu, politik luar negeri tidak hanya dipandang dalam pengertian politik-

militer, tetapi lebih luas lagi dilihat sebagai upaya menciptakan Indonesia yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sebagai bangsa yang berdaulat Indonesia memandang penting untuk tidak

menggantungkan dirinya secara politik kepada Barat. Sebagai bagian dari Gerakan

Non Blok sejak awal Indonesia menentang aliansi-aliansi pertahanan karena dinilai

akan mereduksi kedaulatan nasional dan membuka pintu bagi dominasi negara-negara

besar. Oleh karena itu, Indonesia di bawah Suharto konsisten menentang semua

bentuk campur tangan militer Barat di kawasan Asia Tenggara sebagai wujud dari

perlawanan Suharto terhadap campur tangan Barat terhadap kedaulatan nasional.

Untuk mewujudkan cita-cita kesatuan bangsa, Orde Baru menciptakan wawasan

nusantara. Konsep ini menjadikan seluruh komponen bangsa baik sosial, politik,

ekonomi, maupun pertahanan sebagai sesuatu yang satu dan tunduk pada ideologi

Pancasila. Bagi Orde Baru, konsepsi ini membantu pemerintah dan militer

memelihara kesatuan bangsa yang diikat oleh kesetiaan pada Pancasila sebagai satu-

satunya ideologi bangsa.

32

Sejalan dengan upaya mempertahankan kesatuan bangsa di atas pemerintah Orde

baru menjadikan stabilitas politik sebagai strategi utama. Dalam konteks ini Orde

Baru menentang semua bentuk kritik dan pandangan miring terhadap pembentukan

pemerintahan yang kuat. Besarnya dukungan dan intervensi militer dalam politik

membuat Orde Baru tidak dapat membebaskan diri dari kebijakan politik represif.

Kebijakan yang tidak jarang melanggar hak azasi manusia selalu dibenarkan sebagai

upaya menjaga kemurnian Pancasila dan UUD 45.

Pembangunan ekonomi merupakan sisi lain upaya Orde Baru mempertahankan

keamanan nasional. Stabilitas politik dalam kacamata Orde Baru harus ditopang

dengan pembangunan ekonomi, karena tanpa pembangunan ekonomi potensi

ketidakpuasan publik akan semakin lebar. Melalui pembangunan ekonomi juga

diharapkan pemerintahan akan mampu meningkatkan hajat hidup orang banyak.

Persoalan dasar pembangunan ekonomi adalah rendahnya keterbukaan politik yang

merupakan lahan subur bagi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pembangunan

ekonomi ternyata hanya memberi keuntungan bagi segelintir konglomerat dan

keluarga presiden. Kerusuhan Mei 1998 adalah puncak dari ketidakpuasan terhadap

Orde Baru.

C. Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi

Bulan Mei 1998 terjadi perubahan penting dalam politik Indonesia, di mana

terjadi peralihan kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie. Reformasi sendiri memiliki

33

pengertian dasar untuk merubah sistem dan aktor pemerintahan Orde Baru. Pada era

Habibie (Mei 1998 – Oktober 1999), kebijakan luar negeri Indonesia praktis tidak

banyak mengalami perubahan, karena pada saat itu yang menjadi Menteri Luar

Negeri adalah Ali Alatas, orang yang juga menjadi Menlu pada era Orde Baru. Selain

itu, pemerintahan Habibie lebih banyak disibukkan oleh berbagai persoalan domestik,

yang mengalami kekacauan sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Namun, pada

era Habibie terjadi peristiwa bersejarah, yaitu lepasnya Propinsi Timor Timur setelah

melalui proses jajak pendapat di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa. Setelah

lepasnya Timor Timur banyak terjadinya kekacauan, karena adanya berbagai tindak

kekerasan di wilayah tersebut. Salah satu pihak yang dituduh terlibat dalam kasus itu

adalah militer.

Masalah Timor Timur juga berimbas pada memburuknya hubungan Indonesia –

Australia. Kekuasaan Habibie tidak berlangsung lama, dan Abdurrahman Wahid

muncul sebagai Presiden Indonesia ke-4 (Oktober 1999). Tidak lama setelah dilantik

menjadi Presiden, Wahid melontarkan ide pembentukan Poros Jakarta-Beijing-New

Delhi serta ingin lebih memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan

Asia lainnya serta Timur Tengah. Wahid kemudian mengunjungi sejumlah negara

ASEAN.

Beberapa pemimpin ASEAN yang dikunjunginya menjanjikan akan

meningkatkan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Hanya dua hari setelah

menyelesaikan lawatannya ke ASEAN, Wahid langsung menuju Amerika Serikat dan

34

Jepang. Menurut Wahid, Indonesia tidak akan mengorbankan hubungannya dengan

Amerika Serikat dan negara maju lainnya walaupun akan mengadakan hubungan

yang lebih intens dengan Republik Rakyat Cina dan India. Perubahan orientasi politik

luar negeri Indonesia ini bisa jadi dilatarbelakangi oleh ”kekecewaan” Wahid

terhadap sikap arogan negara-negara Barat (khususnya Australia) dalam masalah

Timtim.22 Di era Soeharto dan Habibie, kedekatan Indonesia dengan Barat di satu sisi

telah menghasilkan berbagai kemajuan di sektor ekonomi dan teknologi.

Akan tetapi dari aspek politik, justru membuat Indonesia seringkali menjadi

faktor arogansi Barat. Karena itu, secara politis, re-orientasi kebijakan luar negeri

Indonesia di bawah Wahid diharapkan berdampak positif, di mana Jakarta dapat lebih

leluasa menjalankan politik luar negerinya yang bebas dan aktif. Yang lebih

menekankan pada kerja sama dengan sesama negara berkembang. Namun,

kebijaksanaan Wahid pada saat tersebut menyulut kontroversi, ikut terbawa juga di

bidang politik luar negeri. Selain ide membentuk poros Jakarta-Beijing-New Delhi,

rencana pembukaan hubungan dengan Israel sempat menyulut kontroversi, baik di

dalam maupun luar negeri.

22 Riza Sihbudi,

Pada akhir Oktober 1994, empat tokoh Islam Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid (NU), Habib Chirzin (Muhammadiyah), Djohan Efendi (Departemen Agama) dan Bondan Gunawan, berkunjung ke Israel atas undangan pemerintah Tel Aviv guna menghadiri sebuah seminar tentang perdamaian yang diselenggarakan oleh Institut Harry S. Truman, dan sekaligus menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian Yordania-Israel yang disponsori

www.sinarharapan.com 22 Januari 2009

35

Amerika, akhir Oktober 1994. Keempat tokoh Islam Indonesia itu juga dikabarkan sempat mengadakan pembicaraan dengan Wakil Menlu Israel.23

Pada tahun 1994 sepulangnya dari Israel, Wahid dengan lantang menyerukan

kepada pemerintah Indonesia pada saat itu agar segera menjalin hubungan dengan

Israel.24

Ketika baru sehari pembentukan kabinet, Wahid melontarkan rencana membuka

hubungan dengan Israel. Semula mereka menyatakan keinginan membuka hubungan

diplomatik. Namun, setelah muncul reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang

mayoritas penduduknya adalah muslim, mereka menyatakan rencana peresmian

hubungan dengan Israel tersebut hanya sebatas pada sektor perdagangan dan

ekonomi, bukan diplomatik.

Rencana pembukaan hubungan dagang Indonesia – Israel ternyata mendapat

kritikan yang kuat dari masyarakat. Maka, di depan Komisi I DPR-RI, 18 November

1999, pemerintah mengemukakan akan menunda rencana tersebut. Begitu pula

keinginan pemerintah mengembalikan citra dan harga diri bangsa Indonesia dengan

melakukan perjalanan keliling dunia selama setahun pertama periodenya, dalam

kenyataan justru membangkitkan kritikan tajam di dalam negeri.

23 Riza Sihbudi, op.cit., h 134-135.

24 Ibid

Hampir sama

dengan era Habibie, pemerintahan era Wahid juga tidak berumur panjang. Melalui

Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (Agustus 2001), Wahid

36

diturunkan dari kursi kepresidenan, dan ia digantikan oleh Megawati Soekarnoputri

sebagai Presiden Indonesia (yang kelima, atau suksesi yang ketiga kalinya dalam

kurun waktu hanya sekitar 3,5 tahun).

Di bawah kepemimpinan Megawati, politik luar negeri Indonesia tampak

kembali bergeser ke kanan. Ini ditandai dengan dijadikannya Amerika Serikat sebagai

negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati.

D. Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono

Dalam sub bab ini, penulis akan memberikan pengulasan sedikit mengenai

politik luar negeri di era Susilo Bambang Yudhoyono serta dasar-dasar dalam

menentukan kebijakan luar negerinya. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan

seorang presiden yang memiliki cara dan gaya yang berbeda dalam berbicara dan

cara-caranya beliau dalam menarik perhatian masyarakat Indonesia.

Berbeda dengan para Presiden Indonesia terdahulu di masa Orde Lama dan Orde

Baru, bahkan setelah reformasi, Susilo Bambang Yudhoyono lebih mengedepankan

cara-cara dialog dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Presiden. Mengingat

Indonesia pada eranya sekarang ini dibutuhkan adanya kebersamaan dan perubahan

cara dalam mengatur urusan-urusan negara. Indonesia pada masa setelah reformasi ini

sedang menghadapi suatu kondisi dimana bangsa mengalami banyak permasalahan

yang harus diselesaikan satu persatu misalnya seperti; persatuan dan kesatuan bangsa

37

yang mulai retak lagi, terlihat dengan adanya aktivitas separatis di beberapa daerah

seperti Aceh, Maluku, Papua; lalu secara finansial, keuangan dan ekonomi negara

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan

luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan salah satu komponen

utama dalam memperjuangkan NKRI. Penegasan itu mencerminkan kebutuhan

pengembangan wawasan ke-Indonesiaan, baik dalam konteks kewilayahan maupun

kebangsaan. Pada tingkat pelaksanaan, efektifitas penyelenggaraan hubungan luar

negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan sinergi dan keterlibatan di

antara seluruh pemegang kepentingan

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa interaksi yang

diciptakan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus

bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan

menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Dalam kaitan ini, masyarakat

dunia harus dapat menerima realitas kemajemukan dan kompleksitas Indonesia

sebagai daya tarik tersendiri.

yang berwujud pada diplomasi total.

Mencuatnya kembali kekuatan Eropa dalam peta politik internasional yang

mempengaruhi pola hubungan trans-atlantik serta menguatnya pengaruh China dalam

konstelasi global akan memberikan perspektif baru dalam hubungan internasional

menuju konsep multi-polar. Kecenderungan ke depan itu tentu saja membawa

dorongan penting dalam upaya penanganan masalah keamanan internasional

38

disamping membuka alternatif pilihan lebih luas dalam kerjasama antar negara.

Sementara itu pemerintah menjelaskan, persoalan krusial di kawasan Timur Tengah

dan Semenanjung Korea, isu terorisme internasional dan perlombaan senjata masih

tetap terlihat sebagai tantangan berat dalam upaya memelihara perdamaian dan

keamanan internasional. Hak asasi manusia, liberalisasi perdagangan, tenaga kerja,

ketimpangan pembangunan berkelanjutan, serta masalah-masalah sosial dan

pembangunan merupakan isu negatif yang dinilai masih menonjol di sebagian besar

negara berkembang.

Formulasi kebijakan dalam isu ini menegaskan kembali bahwa terorisme tidak

dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Karena itu, penanganan isu

terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih

baik dan penyelenggaraan dialog antaragama yang konstruktif. Oleh karena itu,

Indonesia akan memanfaatkan seluruh potensi dan energi yang dimiliki untuk

memajukan langkah-langkah penyelesaian terhadap akar masalah tersebut seperti,

ketimpangan pembangunan yang berakibat pada eskalasi kemiskinan yang meningkat

di banyak negara berkembang, masa depan Palestina dan Irak, ketakutan masyarakat

Barat terhadap Islam, serta keseimbangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di

Timur Tengah.25

25 Ringkasan dari Landasan, Visi, Misi Polugri,

www.deplu.go.id, 17 Januari 2009.

39

Berdasarkan penjelasan diatas, paling tidak terdapat tiga arah kebijakan luar

negeri yang penting dijalankan oleh pemerintah saat ini yakni: (i) Meningkatkan

kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional;

(ii) Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan

pemantapan integrasi regional, serta (iii) Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap

upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia.

40

BAB III

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI ISRAEL

A. Latar Belakang Sejarah Israel

Negara yang kini disebut sebagai “negara Yahudi” (The Jewish State Israel,

sebenarnya dibangun di atas wilayah Palestina, dengan cara-cara teror dan konspirasi

Internasional.26

Israel adalah sebuah negara di

Israel begitu banyak mendapat sorotan internasional, karena

melakukan penjajahan, kejahatan, dan terorisme yang dijalankannya terhadap warga

Palestina.

Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah,

Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula

dua daerah Otoritas Nasional Palestina, Jalur Gaza dan Tepi Barat. Populasi

penduduk sebesar 7,28 juta jiwa,27 Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di

dunia. Selain itu, terdapat pula beberapa kelompok etnis minoritas lainnya, meliputi

etnis Arab yang berkewarganegaraan Israel, beserta kelompok-kelompok keagamaan

lainnya seperti Muslim, Kristen, Druze, Samaritan, dan lain-lain.

Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan

Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari Mandat Palestina,

menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh

26Adian Husaini, Pragmatisme Dalam Politik Zionis Israel, Penerbit Khairul Bayaan, 2004, h. 1.

27 http://id.wikipedia.org/wiki/israel. 2 Februari 2009

33

41

orang Arab maupun Yahudi. Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian

menyetujui Rencana Pembagian PBB pada 29 November 1947. Rencana pembagian

ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab, dan satu negara Yahudi.

Yerusalem ditujukan sebagai kota Internasional corpus separatum yang

diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut.

Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite

Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh

wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini.

Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3

hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang

saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-

lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab-Palestina runtuh dan sekitar 250.000

warga Arab-Palestina diusir ataupun melarikan diri.

Pendirian negara modern Israel berakar dari konsep Tanah Israel (Eretz Yisrael),

sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno, yang juga merupakan pusat

wilayah Kerajaan Yahudi kuno. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa

menyetujui dijadikannya Mandat Britania atas Palestina sebagai "negara orang

Yahudi". Pada tahun 1947, PBB menyetujui Pembagian Palestina menjadi dua

negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab.

Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan ini segera

diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak

rencana pembagian ini. Israel kemudian memenangkan perang ini dan mengukuhkan

42

kemerdekaannya. Akibat perang ini pula, Israel berhasil memperluas batas wilayah

negaranya melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh Rencana Pembagian

Palestina. Sejak saat itu, Israel terus menerus berseteru dengan negara-negara Arab

tetangganya, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut hingga saat ini.

Sejak awal pembentukan Negara Israel, batas negara Israel beserta hak Israel

untuk berdiri telah dipertentangkan oleh banyak pihak, terutama oleh negara Arab

dan para pengungsi Palestina. Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan

Mesir dan Yordania, namun usaha perdamaian antara Palestina dan Israel sampai

sekarang belum berhasil.

Israel merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer dan

hak pilih universal. Perdana Menteri Israel menjabat sebagai kepala pemerintahan dan

Knesset bertugas sebagai badan legislatif Israel. Dalam hal produk domestik bruto,

ekonomi negara ini menduduki peringkat ke-44 di dunia. Israel memiliki peringkat

Indeks Pembangunan Manusia, kebebasan pers, dan daya saing ekonomi yang

tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Menurut hukum

negara Israel, ibukota Israel adalah Yerusalem. Walaupun demikian badan PBB dan

kebanyakan negara di dunia tidak mengakuinya.

Melihat letak geografisnya Israel berbeda dengan negara-negara lain di wilayah

Timur Tengah. Israel adalah negara Yahudi dikeliling oleh negara dengan mayoritas

muslim. Orang Israel kebudayaan bergaya hidup barat, namun hidup di tengah

masyarakat dengan kebudayaan timur. Mereka adalah masyarakat imigran atau

43

turunan imigran, sementara tetangganya adalah penghuni turun menurun yang

mendiami wilayahnya.

Sejak pertama dikumandangkannya Negara Israel, tercatat ada 9 peperangan yang

menciptakan konflik Timur Tengah tidak berkesudahan. Di bawah adalah daftar

perang di mana Israel terlibat:

1. Perang Arab-Israel (1948)

2. Perang Kanal Suez (1956)

3. Perang Enam Hari (1967)

4. Perang Yom Kippur (1973)

5. Perang Lebanon (1982)

6. Intifadah (1987)

7. Perang Teluk II (Perang Irak) (1991)

8. Intifadah Al Aqsa (2000)

9. Konflik Israel-Lebanon (2006)28

Sebuah usul perdamaian saat ini adalah Peta menuju perdamaian yang diajukan

oleh Empat Serangkai Uni Eropa, Rusia, PBB dan Amerika Serikat pada 17

September 2002. Israel sedang menerapkan sebuah rencana pemisahan diri yang

kontroversial yang diajukan oleh Perdana Menteri Ariel Sharon. Menurut rencana

yang diajukan kepada AS, Israel menyatakan bahwa ia akan menyingkirkan seluruh

28 Ibid, http://id.wikipedia.org/wiki/isreal. 2 Februari 2009

44

kehadiran sipil dan militer yang permanen di Jalur Gaza (yaitu 21 pemukiman Yahudi

di sana, dan 4 pemumikan di Tepi Barat).

A.1.a. Pemisahan Wilayah Palestina oleh PBB

Resolusi Majelis Umum PBB yang dimaksud dalam Teks Deklarasi

Kemerdekaan Israel itu ialah Resolusi 181 yang ditetapkan pada 29 November 1947.

Resolusi ini keluar atas tekanan pemerintahan Truman terhadap sejumlah negara

anggota PBB. Pemungutan suara di MU-PBB menghasilkan 33 suara setuju, lawan 13

suara menolak, dan 10 suara abstein serta 1 absen. Uni Soviet juga mendukung

resolusi ini. Tetapi Inggris yang ketika itu masih memegang mandat PBB atas

palestina tidak mendukug pemisahan Palestina, disebabkan tekana dari negara-negara

Arab.29

Pembagian wilayah Palestina itu ditolak keras oleh Palestina, karena dinilai

terlalu menguntungkan Yahudi. Sesuai dengan rencana pemisahan Perserikatan

Bangsa-Bangsa tahun 1947, maka wilayah Palestina dibagi menjadi tiga yaitu : (1)

Negara Yahudi mencakup 57 persen dari total wilayah Palestina dan meliputi hampir

seluruh daerah yang subur. Penimbangan penduduk dari wilayah ini adalah 498.000

Yahudi dan 497.000 Arab. (2) Negara Arab Palestina mencakup 42 persen dari total

wilayah Palestina, dengan kondisi wilayah hampir semuanya berbukit-bukit dan tidak

produktif. Penimbangan penduduk di wilayah yang dieruntukkan bagi Arab Palestina

29 Riza Sihbudi, Profil-Profil Negara Timur Tengah, (PT. Dunia Pustaka Jaya : Jakarta, 1995), h. 20

45

adalah : 10.000 Yahudi dan 725.000 Arab. (3) Zona Internasional (Jerussalem),

dengan penimbangan penduduk 100.000 Yahudi dan 105.000 Arab.30

Menurut Prof. Dr. Juwono Sudarsono terdapat dua masalah esensial di Timur

Tangah, yaitu masalah Arab-Israel yang belum tentu berkaitan dengan masalah

Palestina dan apa yang disebut sebagai inti masalah Timur Tengah yaitu masalah

Palestina – Israel. Ini berarti bahwa kalau membahas masalah dan proyek konperensi

internasional mengenai Timur Tengah yang harus diingat bahwa ada masalah Arab-

Israel tersendiri, yang lepas dari masalah Palestina dan ada masalah Israel-Palestina

yang merupakan inti persoalan seperti yang sering dikemukan dalam forum

diplomasi.

Israel tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diperoleh berdasarkan resolusi 181

yang diberikan PBB kepada Israel. Sejak 29 November 1947, Israel terus berusaha

memperbesar wilayah kedaulatannya dengan mencaplok wialayah-wilayah yang

didiami oleh penduduk Arab Palestina dengan mengahalalkan berbagai cara,

khususnya dengan cara kekerasan dan pengintimidasian.

A.1.b. Konflik Israel – Palestina

31

Konflik Israel-Palestina, sebenarnya bagian dari

konflik Arab-Israel yang lebih

luas, yaitu konflik yang berlanjut antara bangsa Israel dan bangsa Palestina. Konflik

30 Ibid., h. 21

31 Bantarto Bandoro Editor. Juwono Sudarsono. Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal. Hlm 43-44

46

Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah

seluruh bangsa Israel memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa

Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-

orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari

komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi

menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah

Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Perang Arab-Israel 1948, memunculkan berbagai permasalahan seperti

pengungsi. Ditambah lagi dengan masalah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem

Timur diakibatkan dari Perang Enam Hari pada 1967. Selama ini telah terjadi konflik

yang penuh kekerasan, dengan berbagai tingkat intensitasnya dan konflik gagasan,

tujuan, dan prinsip-prinsip yang berada di balik semuanya. Pada kedua belah pihak,

pada berbagai kesempatan, telah muncul kelompok-kelompok yang berbeda pendapat

dalam berbagai tingkatannya tentang penganjuran atau penggunaan taktik-taktik

kekerasan, anti kekerasan yang aktif, dll.

Ada pula orang-orang yang bersimpati dengan tujuan-tujuan dari pihak yang satu

atau yang lainnya, walaupun itu tidak berarti mereka merangkul taktik-taktik yang

telah digunakan demi tujuan-tujuan itu. Lebih jauh, ada pula orang-orang yang

merangkul sekurang-kurangnya sebagian dari tujuan-tujuan dari kedua belah pihak.

Dan menyebutkan "kedua belah" pihak itu sendiri adalah suatu penyederhanaan: Al-

Fatah dan Hamas saling berbeda pendapat tentang tujuan-tujuan bagi bangsa

47

Palestina. Hal yang sama dapat digunakan tentang berbagai partai politik Israel,

meskipun misalnya pembicaraannya dibatasi pada partai-partai Yahudi Israel.

Mengingat pembatasan-pembatasan di atas, setiap gambaran ringkas mengenai

sifat konflik ini pasti akan sangat sepihak. Itu berarti, adanya penganjuran perlawanan

Palestina dengan kekerasan biasanya membenarkannya sebagai perlawanan yang sah

terhadap pendudukan militer oleh bangsa Israel yang tidak sah atas Palestina, yang

didukung oleh bantuan militer dan diplomatik oleh Amerika Serikat. Banyak yang

cenderung memandang perlawanan bersenjata Palestina di lingkungan Tepi Barat dan

Jalur Gaza sebagai hak yang diberikan oleh persetujuan Jenewa dan Piagam PBB.

Sebagian memperluas pandangan ini untuk membenarkan serangan-serangan, yang

seringkali dilakukan terhadap warga sipil, di wilayah Israel itu sendiri.

Perseteruan antara Israel dan Palestina tentu memberikan dampak terhadap

politik dalam negeri masing-masing Negara. Suatu contoh, partai Likud ingin

menyelesaikan intifadah dengan kekerasaan, dengan alasan mengusir seluruh

pemimpin intifadah dari daerah penduduk sehingga tidak ada lagi wilayah perang

Palestina karena pemimpinnya tidak ada. Pemimpin Likud Yitzhak Shamir

mengatakan “Apabila Negara Palestina didirikan di daerah penduduk niscaya akan

menyebabkan perang dunia ketiga”32

Sebaliknya, Partai Buruh ingin menyelesaikan intifadah dengan damai dengan

menyetujui memberikan Tepi Barat kepada Palestina sebagai daerah otonom, asalkan

32 The Jakarta Post, 19 Oktober 1988.

48

berkonfederasi dengan Yordania. Disini partai buruh harus melihat kenyataan, bahwa

Negara Yordania sudah melepas hubungan administratif atau yang lainnya di Tepi

Barat.

B. Prinsip Dasar Politik Luar Negeri Israel

Suatu konsep standar dalam hubungan internasional menyatakan, bahwa politik

luar negeri suatu negara pada dasarnya adalah politik untuk mencapai tujuan nasional

dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada. Jika dilihat dari

unsur-unsur fundamentalnya, politik luar negeri suatu negara terdiri dari dua elemen

yaitu “tujuan nasional” yang akan dicapai dan instrumen yang dimiliki suatu negara

untuk mencapainya. Tujuan nasional yang ingin dicapai dapat dilihat pada

kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elite suatu negara.33

Pengamat politik Roy R. Anderson membagi politik luar negeri Israel dalam tiga

periode yang melatar belakangi kebijakan luar negeri Israel. Periode pertama (1945-

1948), pada periode ini Israel masih memusatkan perhatiannya terhadap berdirinya

negara Israel, upaya perolehan pengakuan internasional baik secara de jure maupun

de facto melalui serangkaian diplomasi Israel terhadap dunia internasional, khususnya

dari PBB dan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Dalam hal ini Israel

benar-benar sukses. Negara-negara besar dengan suara bulat mengakui keabsahan

negara Israel. Dukungan luas terhadap Israel terkait meluas di Amerika Serikat, Israel

33 Soesiswo Soenarko, Evaluasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia (dalam buku Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan, Pustaka Jaya, 1996)

49

juga menerima bantuan besar dalam bentuk dukungan politik dan keuangan dari

Komunitas Yahudi Amerika (American Jewish Community). Pada periode ini

merebak gerakan “anti-semit” atau “fasis” sebagai bentuk kritik atau kecaman

terhadap segala bentuk dukungan kepada Israel.

Pada periode kedua (1948-1974), politik luar negeri Israel terkait erat dengan

kebijakan politik dalam negerinya. Pembangunan dalam negeri tergantung kepada

jaminan keamanan perbatasan negara. Di masa ini, Israel secara penuh masuk ke

dalam aliansi bipolar. Bantuan dan senjata Amerika Serikat mengalir bebas ke Israel

sejak berdirinya negara ini pada tahun 1948 sampai pada periode III, dimana Amerika

Serikat meninjau kembali hubungannya dengan Israel. Terhadap negara-negara Arab

tetangganya, Israel menerapkan “carrot and stick” policy. “Carrot” atau wortel

diberikan kepada negara-negara tetangganya yang mau bernegosiasi atau bekerjasama

atau dengan kata lain mau memberikan keuntungan dalam berhubungan dengan

Israel. Sedangkan “stick” atau tongkat adalah simbol bahwa Israel superior dalam

bidang militer dengan bantuan Amerika. Pada periode ini pula dengan menganut

strategi “pertahanan terbaik adalah serangan yang baik” maka Israel memasuki

medan Perang Suez tahun 1956 dan Perang tahun 1967. Namun aksi-aksi militer

Israel pada peperangan ini jelas membawa dampak ekonomi yang tinggi bagi

pemerintah Israel.

Pada periode ketiga (1974 dan seterusnya), Israel bersikap lebih pragmatis

terhadap semua bentuk kebijakan luar negerinya, hal ini sejalan dengan

50

ketergantungan Amerika Serikat yang semakin tinggi terhadap minyak Timur Tengah

dan tersudutnya posisi Israel di dunia internasional. Dalam perang tahun 1973,

Presiden Nixon secara terbuka mengirimkan senjata ke Israel dan memberikan

bantuan sebesar 2,2 milyard USD pada 19 Oktober 1973. Nixon telah mengabaikan

permintaan Saudi agar AS tidak bepihak dalam perang tersebut. Embargo minyak

Saudi terhadap Amerika Serikat melumpuhkan Amerika Serikat. Sehingga Menteri

Luar Negeri AS Henry Kissinger mengakui telah berbuat kesalahan.34

Menurut Michael Brecher ada dua tujuan pokok kebijakan politik luar negeri

Israel, (1) pemeliharaan pertahanan militer secara efektif, pencegahan perang

merupakan hal yang penting dibandingkan dengan kemenangan akan perang, (2)

hubungan baik dengan berbagai negara atau melakukan pendekatan dengan dunia

Jika melihat tiga periode yang melatar belakangi kebijakan luar negeri Israel di

atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan nasional Israel jelas

menekankan pada aspek tercapainya keamanan Israel yang hakiki, sehingga

penyelesaian damai antara Israel dan Palestina akan terwujud tanpa harus mengambil

resiko tinggi yang membahayakan keamanan Israel, dengan landasan peace for

security.

34 Roy R. Anderson, (et. Al), Politics and Change in The Middle East:Sources of Conflict and Accomodation, 2nd edition, Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc. New Jersey, 1987, dalam buku Riza Sihbudi, Profil Negara-Negara Timur Tengah, (Jakarta: Dunia Pustaka jaya, 1997), h. 120

51

internasional agar dapat melemahkan kebencian negara-negara Arab dan akhirnya

membuka jalan proses perdamaian antar kedua negara.35

Kebijakan politik luar negeri suatu negara dihasilkan melalui suatu proses

pengambilan keputusan politik luar negeri (Foreign Policy Decision Making

Process). Seperti dipaparkan John T. Rourke, dalam sebuah negara dengan corak

politik demokratis yang memiliki ciri-ciri (1) terbukaluasnya partisipasi politik (2)

banyaknya hak untuk menentang kebijakan pemerintah atau melakukan kompetisi

politik, maka kebijakan politik luar negeri lebih banyak dipengaruhi oleh faktor

subnasional (domestik). Rourke menyebut enam faktor domestik, yaitu (1)

C. Faktor-faktor Determinan yang Mempengaruhi Pragmatisme Politik Israel

Politik luar negeri suatu negara dirumuskan untuk kepentingan politik dalam

negeri. Israel merupakan negara yang sangat memadukan antara kebijakan politik

dalam negeri dengan politik luar negerinya, dengan menempatkan faktor keamanan

dalam negeri sebagai kepentingan utamanya. Bagian ini akan membahas tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan politik yang pragmatis

tersebut.

35 Michael Brecher, The Foreign Policy System of Israel (London: Oxford University Press, 1972), h. 286

52

kepemimpinan politik (2) birokrasi (3) legislatif (4) oposisi politik (5) kelompok

kepentingan (6) nilai dan opini publik.36

Negara Israel merupakan negara dengan sistem politik demokratis seperti yang

dicirikan oleh Rourke. Dalam sistem politik terbuka dengan tingkat kompetisi politik

yang tinggi seperti di Israel, maka proses pengambilan keputusan politik cenderung

mengikuti dengan model “politik birokratik” sebagaimana dirumuskan oleh Graham

T. Allison. Model “politik birokratik” ini sangat menekankan faktor “bargaining

games” sebagai penentu perilaku politik luar negeri. Menurut model ini, proses

pembuatan kebijakan politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil dari proses

intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional, tetapi politik luar

negeri adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri, dan perpolitikan di antara

berbagai aktor dan organisasi. Ini melibatkan berbagai permainan tawar-menawar

(bargaining games) di antara pemain-pemain dalam birokrasi dan arena politik

nasional. Dengan kata lain, pembuatan keputusan politik luar negeri adalah “proses

sosial”, bukan “proses intelektual”, atau “proses birokrasi”.

37

Menurut Holsti, untuk menjelaskan dan memahami kebijakan luar negeri, perlu

dikaji mengenai persepsi, kesan, sikap, nilai, dan keyakinan dari pembuat keputusan

yang bertanggung jawab untuk memformulasikan sasaran dan tindakan (kondisi aktor

pengambil kebijakan). Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi penetapan sasaran,

36 Adain Husini, op.cit, h. 87

37 Adain Husini, op.cit, h. 87

53

keputusan, dan tindakan, diklasifikasikan sebagai “penetapan situasi” (definition of

situation). “Penetapan situasi” mencakup kondisi eksternal dan domestik, kondisi

historis, dan kontemporer yang dianggap relevan oleh para pembuat keputusan

terhadap masalah politik luar negeri.38

Dalam sistem politik Israel, juga diberbagai negara, aktor utama pengambil

keputusan kebijakan luar negeri dipegang oleh kepala pemerintahan dan menteri luar

negeri. Di Israel, perdana menteri dan dan kabinet sebagai pemegang kekuasaan

eksekutif, mendominasi sistem politik Israel, meskipun kekuasaannya dibatasi oleh

parlemen (Knesset), yang memiliki supremasi tertinggi dalam sistem politik Israel.

Sesuai “Basic Law” Israel, perdana menteri ditetapkan sebagai “head of the

Merujuk kepada rumusan Holsti tersebut, tiga faktor determinan yang

berpengaruh terhadap formulasi pragmatisme politik luar negeri Israel, dapat

ditempatkan dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Israel, dengan

meletakkan aktor utama pengambil kebijakan politik luar negri Israel (Perdana

Menteri Israel) pada posisi sentral pengambilan keputusan. Kedua faktor determinan

lainnya, kondisi politik dalam negeri dan faktor internasional, dapat ditempatkan

sebagai faktor “penentu situasi” yang mempengaruhi sang aktor utama dalam

menentukan kebijakan luar politik Israel yang pragmatis.

C.1.a. Kondisi Aktor Utama Pengambil Kebijakan

38 Roger Garaudy, Israel dan Praktik-praktik Zionisme, 1988:3-4, dalam buku Adian Husaini, op.cit, h. 87.

54

government”. Kekuasaan riil yang perdana menteri tergantung pada kemampuan

personal dan kinerjanya di dalam pemerintahan.

C.1.b. Kondisi Politik dalam Negeri

Dalam perkembangannya sebagai sebuah negara baru yang jelas berbeda dengan

negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah, dimana Israel merupakan negara

Yahudi yang dikelilingi oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut

Islam sebagai agama mereka, maka Israel memilih demokrasi parlementer sebagai

sistem pemerintahannya.39

Demokrasi parlementer yang dianut oleh negara Yahudi tersebut adalah

meliputi sistem pemisahan kekuasaan utama yaitu : legislatif, eksekutif serta

yudikatif. Ketiga kekuasaan ini dibiarkan terpisah dan sistem kerjanya menggunakan

Hal ini dikarenakan masyarakat Israel merupakan suatu

kumpulan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang negara yang

menganut sistem politik yang berbeda-beda, sehingga sistem yang dipilih bagi negara

baru semacam Israel haruslah merupakan sistem yang dapat menampung aspirasi

masyarakat Yahudi tersebut. Selain harus mengedepankan sistem demokratis, negara

Yahudi juga harus bersedia membiarkan berkembangnya berbagai macam kelompok-

kelompok kepentingan bahkan hingga berdirinya partai-partai politik, dimana mereka

harus mengkoordinasi segala aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Yahudi

yang kuat di Timur Tengah.

39 Riza Sihbudi, Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah, Bandung : PT. Eresco, 1993, h. 106.

55

sistem “saling mengawasi” satu dengan yang lainnya (check and balances).

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh pemerintah dalam hal ini adalah seorang

perdana menteri dan kabinet, kedudukan mereka memang sangat mendominasi sistem

politik Israel, namun kekuasaan mereka dibatasi kekuasaan legislatif atau parlemen

yang di Israel disebut dengan Knesset. Knesset memiliki supremasi tertinggi dalam

sistem politik Israel. Sesuai “basic law” Israel, perdana menteri ditetapkan sebagai

“head of the government”. Kekuasaan riil perdana menteri tergantung pada

kemampuan personal dan kinerjanya dipemerintahan.

Dibidang legislatif, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi

parlementer, parlemen Israel mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Knesset

Israel merupakan badan legislatif yang tertinggi. Badan ini berfungsi untuk membuat

undang-undang dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Dalam kiprahnya

Knesset dibagi menjadi 12 komisi, dari 12 komisi tersebut ada 2 komisi yang

dianggap paling penting, yaitu komisi urusan luar negeri dan keamanan, dan komisi

keuangan, dimaan dua komisi ini biasanya dikuasai oleh partai yang sedang

berkuasa.40

Kekuasaan yudikatif di Israel, merupakan kekuasaan yang bersifat independen,

bebas dari berbagai macam pengaruh dari badan-badan kekuasaan lainya, baik itu

dari badan legislatif maupun badan eksekutif. Sementara itu Presiden Israel

40 Israel Information Center, Politic Structure and Election, www.israelinfocenter.com

56

merupakan kepala negara yang sifatnya hanya sebagai simbol pemersatu negara,

sedangkan tugas-tugas negara dijalankan oleh seorang perdana menteri.

C.1.c. Faktor Amerika Serikat

Dunia internasional, terutama faktor Amerika Serikat bahkan dunia Arab,

meskipun berbeda posisi, tetapi tetap mendukung dilanjutkannya proses perdamaian

antara Israel dan Palestina. Meskipun kondisi di dalam negeri Israel sendiri,

khususnya tekanan-tekanan partai dan kelompok-kelompok agama, tidak terlalu

kondusif bagi pemerintah Israel, seperti dalam perundingan dengan Palestina di KTT

Camp David II. Israel tidak melanjutkan karena masih melihat besarnya dukungan

terhadap negaranya, baik dari publik Israel maupun dari dunia Internasional.

Dalam konferensi pers di bulan Mei 1977, Presiden Amerika Serikat, dalam

bagian ini, “Amerika Serikat” selanjutnya disingkat dengan “AS”, Jimmy Carter

mengatakan : “We have a special relationship with Israel. It’s absolutely crucial that

no one in our country or around the world ever doubt that our number-one

commitment in the Middle East is to protect the right of Israel to exist, to exist

permanently, and to exist in peace. It’s a special relationship”. Pada bulan Februari

1993, Menteri Luar Negeri AS Warren Christopher menegaskan bahwa : “The

relationship between the United States and Israel is a special relationship for special

reasons. It is based upon shared interests, shared values, and shared commitment to

democracy, pluralism and respect for the individual”. Di musim semi tahun 1994,

57

Presiden Bill Clinton juga membuat pernyataan : “In working for peace in the Middle

East, a first pillar is the security of Israel”. Clinton menyatakan, bahwa Perdana

Menteri Israel Yitzhak Rabin sedang bekerja, dan mengambil resiko untuk

perdamaian. AS selayaknya memenuhi “komitmen yang kokoh” (ironclad

commitment) untuk menjamin bahwa resiko-resiko perdamaian itu tidak akan

membahayakan keamanan Israel.41

41 Bernard Reich, The United States and Israel: The Nature of a Special Relationship, dalam buku The Middle East and The United States: A historical and Political Reassessment, Westview Press, 1996, h. 233

Pernyataan ketiga pejabat tinggi AS itu sudah menggambarkan bagaimana

komitmen AS dalam mempertahankan hubungan dengan Israel dan menempatkannya

sebagai “mitra istimewa” (special ally). Dengan status istimewa tersebut, Israel

mendapat dukungan politik, ekonomi, dan militer, yang luar biasa dai AS. Israel

adalah “anak emas” yang hampir selalu dibela dan dilindungi AS, saat menghadapi

bahaya. Menyimak pernyataan Carter, Christopher, dan Clinton, bisa ditarik garis

dsar kebijakan AS dalam soal timur tengah, khususnya menyangkut hubungan Israel

dengan negara-negara tetangganya, termasuk dengan Palestina. Kebijakan dasar itu

ialah, bahwa apa pun perundingan yang digelar antara Israel dengan negara-negara

Arab dan Palestina, maka itu tidak boleh mengancam keamanan apalagi kelestarian

Israel.

58

Untuk melindungi dan mendukung “kepentingan Israel” itulah, maka AS

melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan krisis di Timur Tengah, khususnya

antara Israel dan Palestina. Bisa dipahami, jika dalam berbagai proses perundingan,

AS bertindak sebagai pemrakarsa dan sutradara. Di KTT Camp David I, 1978, Carter

berhasil menekan Mesir dan Israel untuk duduk bersama dan menandatangani Piagam

Camp David. Di tahun 1993, Clinton mampu memaksa Arafat dan Rabin untuk

berjabat tangan dan menandatangani Kesepakatan Oslo. Dalam puluhan perundingan

untuk implementasi Kesepakatan Oslo, AS juga terlibat langsung.42

42 Adian Husaini, op.cit., h. 117

59

BAB IV

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Seperti yang sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya, bahwa perkembangan

politik luar negeri Indonesia mencerminkan sikap dan pendiriannya dalam kancah

politik internasional. Khususnya yang berhubungan mengenai perdamaian di Timur

Tengah, Indonesia tetap tegas pada sikapnya dalam mendukung kemerdekaan negara

Palestina yang berdaulat.

Dalam penerapan politik luar negeri bebas aktif pemerintah menyesuaikan

dengan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global maupun regional yang

sangat mempengaruhi penekanan kebijakan luar negeri Indonesia. Politik luar negeri

Indonesia dirancang untuk mampu mempertemukan kepentingan nasional Indonesia

dengan lingkungan internasional yang selalu berubah. Tidak dapat dipungkiri

perlunya politik luar negeri yang luwes dan fleksibel untuk menghadapi segala

tantangan. Perubahan lingkungan internasional tersebut tidak hanya disebabkan oleh

dinamika hubungan antar negara tetapi juga perubahan isu, dan munculnya aktor baru

dalam hubungan internasional yang berupa non-state actors.

Untuk lebih lanjut mengenai Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada masa Susilo

Bambang Yudhoyono akan penulis uraikan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang

sekarang ini.

52

60

A. Kepentingan Umum Pemerintah Indonesia

Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan

seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu,

tegaknya negara yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang sampai

Merauke sangat perlu untuk dipelihara. Namun mengingat wilayah Indonesia yang

sangat luas, dimana terdiri lebih dari 17.500 pulau,43

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan

nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,

mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya

memiliki posisi yang sangat

strategis di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan

Samudera Hindia, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Dengan posisi strategis tersebut, maka berbagai negara khususnya negara-negara

besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia.

Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur

tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap

kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia.

43 http://id.wikipedia.org/wiki/Jumlah_pulau_di_Indonesia, 15 Pebruari 2009

61

dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Politik luar negri ini

dituangkan kedalam program pemerintah, dan pada saat ini, kebijakan luar negeri

Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu

(2004-2009), yang konsisten diabdikan bagi kepentingan nasional.44

Indonesia mendukung prakarsa Quartet (AS-Rusia-UE dan PBB) dan

mengharapkan kedua negara dapat melaksanakan isi Peta Jalan Perdamaian secara

B. Dukungan Indonesia terhadap Kemerdekaan Palestina

Dalam kerangka upaya-upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah,

Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan

Resolusi DK-PBB No. 242 (1967) dan No. 338 (1973), yang menyebutkan

pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan

atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, mendirikan

negara di atas tanah airnya sendiri dengan Al-Quds As-Sharif (Jerusalem) sebagai

ibukotanya serta prinsip “land for peace”. Indonesia selalu menyambut baik upaya

perdamaian yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan baik oleh

PBB maupun OKI, termasuk di antaranya Konferensi Perdamaian Madrid (1991),

Oslo (1993), Sharm Al Sheikh (1999), serta Peta Jalan Perdamaian (Road Map)

gagasan quartet AS, Russia, PBB dan UE yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai

jadwal.

44 http://www.deplu.go.id/?category_id=27, 15 Pebruari 2009

62

baik sehingga konflik Palestina – Israel yang telah berlangsung lebih dari setengah

abad dapat terselesaikan dan kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai.

Dalam kaitan ini, Indonesia mendukung senantiasa menyambut baik upaya

perdamaian di kawasan Timur Tengah yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang

telah dikeluarkan oleh PBB maupun OKI, termasuk di antaranya Konferensi

Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al Sheikh (1999) serta “Road Map

for Peace” yang diprakarsai oleh Kwartet (AS, Russia, PBB dan Uni Eropa) sehingga

tercapai pembentukan negara Palestina yang merdeka. Indonesia mengharap negara-

negara pemrakarsa Road Map untuk terus mengupayakan agar Road Map tersebut

dilaksanakan oleh kedua negara, Palestina-Israel.

Dalam rangka upaya mediasi penyelesaian konflik Palestina - Israel, Indonesia

mempertimbangkan untuk tidak hanya berbicara dengan Palestina saja, namun juga

dengan Israel dalam kapasitas informal dan low profile. Dengan demikian, maka

pertemuan informal Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri

Israel yang berlangsung di sela-sela Pertemuan Sidang PBB di New York bulan

September 2005 lalu dilaksanakan dalam konteks ini. Pertemuan dengan Israel

tersebut tidak berarti mengindikasikan adanya suatu pengakuan diplomatik terhadap

negara Israel. Pertemuan tersebut berlangsung dengan sepengetahuan pihak Palestina

dan dimaksudkan untuk memajukan kepentingan Palestina.

63

Dalam keterangan pers Menteri Luar Negeri Hassan Wirayudha mengenai

Agenda Kunjungan ke Amerika Serikat dalam rangka Menghadiri Sidang Tahunan

Majelis Umum PBB, 16 September 2005;

saya memang telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Syalom secara informal dalam konteks yang Bapak Presiden baru saja jelaskan. Dalam konteks besar adalah keperluan kita untuk membantu perjuangan bangsa Palestina, termasuk kita berperan dalam proses perdamaian. Ketika kita menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika, Deputi Perdana Menteri Palestina, Nabil Sa’ad bertemu dengan Bapak Presiden dan menyampaikan harapan dari Presiden Palestina, agar Indonesia menunjuk special envoy, utusan khusus untuk perdamaian Palestina. Kemudian ketika pada kesempatan lain, di Qatar dua bulan lalu saya hadir dalam … summit, saya juga mengadakan pertemuan juga dengan Presiden Mahmud Abbas. Beliau juga menyampaikan harapannya, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia layaknya dan diharapkan memainkan peranan penting. Dalam konteks ini tentunya, itu yang tadi sudah kita, sampaikan Bapak Presiden sampaikan, ada keperluan kita. Kalau kita ingin berperan untuk ikut mendorong proses damai, maka terdapat keperluan untuk memastikan sejauh mana pihak lain dapat menerima …, dalam konteks itulah kami bertemu, dan memang harapan dari pihak Israel juga kuat untuk Indonesia berperan.45

45 Dalam Biro Pers dan Media, Rumah Tangga Kepresidenan,

Jadi seperti juga diberitakan di surat kabar , garis keputusan besarnya yaitu upaya

Indonesia untuk ikut membantu proses damai, ke arah terjadinya suatu negara

Palestina merdeka, hidup secara berdampingan secara aman dan damai dengan Israel.

Jadi itu konteksnya, itu alur pokok maksudnya, disepakati memang kepada Menteri

Luar Negeri tidak terlalu mengkomunikasikan kepada public, tapi untuk lebih jelas,

tidak ada simpang siur, salah tafsir.

www.deplu.go.id, 27 Pebruari 2009

64

C. Faktor Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel

Pada bab sebelumnya, penulis sudah menjelaskan bahwa politik luar negeri atau

kebijakan luar negeri setidaknya dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara

dimana sebuah kebijakan luar negeri menjadi sebuah komitmen yang tegas.

Mengingat dinamika politik internasional selalu berubah-ubah, maka daripada itu

sebuah kebijakan luar negeri suatu negara harus bisa menyajikan konsistensinya

dalam setiap kebijakan.

Keterkaitan antara perkembangan di kawasan Timur Tengah, khususnya yang

menyangkut proses perdamaian Arab-Israel dan masalah kemungkinan pembukaan

hubungan diplomatik Indonesia-Israel, tampaknya menjadi dua hal yang sulit untuk

dipisahkan dalam kerangka pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.46

Menurut Prof. Dr. Juwono Sudarsono terdapat dua masalah esensial di Timur

Tangah, yaitu masalah Arab-Israel yang belum tentu berkaitan dengan masalah

Palestina dan apa yang disebut sebagai inti masalah Timur Tengah yaitu masalah

Palestina – Israel. Ini berarti bahwa kalau membahas masalah dan proyek konperensi

internasional mengenai Timur Tengah yang harus diingat bahwa ada masalah Arab-

Israel tersendiri, yang lepas dari masalah Palestina dan ada masalah Israel-Palestina

46 Kompas (30 Januari 1996). Hal ini kembali ditegaskan oleh Menlu Ali Alatas sewaktu membuka the United Nations Asian Seminar and NGO Forum on the Question Palestine – the Role of Asia, di Jakarta, 5-7 Mei 1997. Menurut Alatas, bagi Indonesia, pendudukan tanah Palestina dan Arab oleh Israel merupakan masalah yang fundamental. Karenanya, tidak akan pernah ada hubungan diplomatik Indonesia-Israel selama masalah Palestina dan konflik Timur Tengah belum terselesaikan secara damai dan adil.

65

yang merupakan inti persoalan seperti yang sering dikemukan dalam forum

diplomasi.47

”kami tetap pantang mundur dalam dukungan kami untuk legitimasi perjuangan rakyat Palestina, dalam rangka mengamankan hak-hak mereka yang tidak bisa dihilangkan untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk merdeka, dan menegaskan kembali tuntutan kami terhadap penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki, termasuk Yerusalem. Kami harap penyelesaian masalah Palestina secara adil dan langgeng atas dasar prinsip-prinsip dan resolusi yang ditetapkan oleh PBB, harus segera tecapai melalui proses perdamaian yang kini sedang berlangsung”

C.1.a. Faktor Historis Kebijakan Luar Negeri Indonesia

48

Pada masa orde baru, pemerintah pernah mengeluarkan sikap sebagai reaksi atas

pernyataan Menteri Keuangan Israel, Abraham Shohat, bahwa masalah pembukaan

hubungan diplomatik kedua negara berkaitan dengan masalah proses perundingan

Itulah antara lain bunyi diktum 7 “Pesan jakarta” yang menyangkut (satu-

satunya) masalah Timur Tengah sebagaimana disepakati pada akhir KTT Gerakan

Non Blok X di Jakarta, September 1992. Sebenarnya tidak ada yang baru. Artinya,

pernyataan yang “mendukung perjuangan Palestina” sebenarnya sudah muncul

bahkan sejak KTT GNB I (1961) di Beogard.

47 Bantarto Bandoro, op.cit., h. 43-44

48 Riza Sihbudi, Op.cit.,h.51

66

perdamaian Timur Tengah, terutama Suriah-Israel, yang sampai akhir Januari 1996

belum mengalami kemajuan yang berarti.49

“Sejak itu memang terlihat jelas antusiasme pihak Israel untuk sesegera mungkin

menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, yang antara lain tercermin dari dua

kali pertemuan mendadak antara Presiden Suharto dan (mendiang PM Israel) Yitzhak

Rabin.”

Masalah kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia - Israel

sebenarnya sudah menjadi salah satu topik diskusi dan perdebatan yang cukup hangat

di kancah perpolitikan dalam negeri Indonesia, sejak penandatanganan perjanjian

“Deklarasi Prinsip” antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel di

Washington, 13 September 1993, yang juga dikenal sebagai “Perjanjian Oslo I”.

50

Reaksi dari pemerintah Indonesia sendiri, secara garis besar dapat dibagi dalam

dua kategori, sikap resmi dan tidak resmi. Sikap resmi pemerintah Indonesia adalah

sebagaimana yang di ungkapkan pejabat tinggi pemerintah di atas maupun pernyataan

Presiden Suharto sendiri yang beberapa kali menegaskan bahwa Jakarta sama sekali

belum memikirkan masalah pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Akan

tetapi, posisi tidak resmi yang tercermin dari pernyataan dan sikap beberapa kalangan

pemerintahan, justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Artinya, terkesan adanya

49 Dalam berita yang dilansir kantor berita Reuter (26 Januari 1996), yang disebutkan bahwa “pihak Israel mengantisipasi hubungan antar-kedua negara akan dibuka dalam waktu dekat. Kompas, ibid.

50Riza Sihbudi, Op.cit.,h 130

67

keinginan kuat untuk, minimal menjajaki kemungkinan membuka hubungan dengan

Israel.

Sementara itu, di tingkat masyarakat, terutama dikalangan mayoritas kaum

muslim, pada umumnya masih lebih kuat arus yang menolak pembukaan hubungan

diplomatik dengan Israel. Alasan mereka, selama Israel masih belum bersedia

melepaskan pejajahannya atas semua wilayah bangsa Arab, termasuk kota suci al-

Quds (Yerusalem) yang di dalamnya terdapat Masjid al-Aqsha, yang diduduki sejak

1967, maka tidak seharusnya pemerintah kita membuka hubungan resmi dengan

Israel.51

Dalam KTT Camp David II, Ehud Barak menawarkan penyerahan 90-95 persen

tanah yang diduduki tahun 1967, menjadikan dua atau lebih kawasan yang dihuni

C.1.b. Faktor Pragamatisme Israel terhadap Islam di negara-negara Arab

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Israel, 14 Mei 1948, pasukan lima

negara Arab menyerbu Palestina, dan berperang melawan Israel. Perang 1948 ini

berlangsung selama satu tahun, sampai 6 Januari 1949, yang berakhir dengan

kemenangan Israel. Dalam perang ini Israel berhasil menguasai sekitar 80 persen

wilayah Palestina, jauh diatas porsi 56 persen yang diberikan PBB kepada Israel.

Peperangan kedua, tahun 1967, Israel juga meraih kemenangan telak, dan berhasil

menguasai 100 persen wilayah Palestina, ditambah Dataran Tinggi Golan dan Sinai.

51 Riza Sihbudi, Op.cit.,h 131

68

sekitar 15.000 warga Israel di Tepi Barat di bawah kedaulatan Israel, penempatan

pasukan Israel di sepanjang Sungai Jordan, demiliterisasi negara Palestina, tidak ada

pemulangan pengungsi Palestina kecuali sebagian kecil, otonomi Kota Jerusalem

Timur tanpa kedaulatan Palestina atas Masjid Al Aqsha, dan keterkaitan ekonomi

dengan Palestina. Menurut Ehud Barak, hanya sejauh itu konsesi yang dapat

diberikan oleh Israel, dan itu belum pernah diberikan oleh pemimpin Israel

sebelumnya.

Kegagalan KTT Camp David, disusul dengan perang antara Israel dengan warga

Palestina, telah menyeret negara-negara Arab, ke dalam situasi berhadapan dengan

Israel. Sikap Palestina yang tegas menolak menerima kompromi soal Jerusalem

mendapat dukungan luas dari negara-negara Arab. Jordania dan Mesir telah menarik

duta besarnya dari Israel. Maroko, Oman, Tunisia, dan Qatar, juga menutup kantor

dagang mereka di Israel. Ini adalah kondisi hubungan bilateral terburuk sejak

tercapainya Kesepakatan Oslo, 1993.

Selama ini, Israel memang berupaya keras menghilangkan dimensi Islam dalam

konfliknya dengan Palestina dan dunia Arab. Bahkan, Israel setidaknya hanya

menjadi masalah Arab, dan bukan menjadi masalah Islam.52

“Sesungguhnya yang menjadi problema bangsa Yahudi adalah sikap permusuhan Islam hingga kini. Islam ingin meluaskan daerahnya dan tidak

Di tahun 1976, Yitzhak

Rabin, pernah mengatakan :

52 Adian Husaini, Op.cit.,h.128

69

bersedia menerima perdamaian dengan Israel. Islam adalah musuh kami yang paling keras, yang akan mengancam hari depan Israel dan bangsanya.”53

Namun kondisi objektif di Israel, terutama dominasi kelompok-kelompok kanan

dan ortodoks Yahudi, tidak memungkinkan pemerintah minoritas sekuler Israel

Dalam kasus Israel – Palestina, para pembuat kebijakan di Israel cenderung

merasa bahwa Islam fundamentalis adalah ancaman terhadap elite-elite Barat di

negara-negara Islam, dalam hal ini Israel mempunyai dukungan internasional yang

sangat kuat khususnya dukungan dari Amerika Serikat.

Dalam kerangka menghadapi kebangkitan Islam fundamentalis, kepentingan

Amerika Serikat dan Israel, maka ada kepentingan besar dari Amerika Serikat untuk

tetap mempertahankan Israel sebagai sekutu istimewanya (special ally), mengingat

kemampuan militer Israel yang sangat besar. Israel sendiri juga sangat diuntungkan

dengan sikap Amerika Serikat. Dengan kata lain, telah terjadi hubungan simbiosis

mutualisme, hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, anatara Amerika

Serikat dan Israel.

Untuk memperkuat posisi kepentingan bersama Amerika Serikat – Israel, dalam

rangka menghadapi ancaman Islam fundamentalis, keduanya berupaya keras

merangkul negara-negara Arab/Islam yang moderat, dengan janji-janji penyerahan

wilayah Palestina dan Arab, sebagaimana diatur dalam resolusi PBB 242, 338, dan

194.

53 Adian Husaini, Op.cit.,h.128

70

memberikan tawaran seperti yang dituntut Palestina dan negara-negara Arab. Kondisi

ini menyebabkan Israel menjadi terkucilkan, berantakannya proses perdamaian yang

telah berlangsung, dan semakin meningkatnya sentimen anti Israel dan Amerika

Serikat di berbagai belahan dunia Islam. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada pilihan

lain bagi Israel, kecuali semakin bergantung kepada Amerika Serikat. Wajar, jika

pemerintah Israel, siapapun yang memimpin, akan bersikap pragmatis dalam

menjalankan politik luar negerinya. Dalam pemilu Januari 2003 yang dimenangkan

Partai Likud pimpinan Ariel Sharon, tindakan pragmatis juga begitu menonjol,

dengan cara menggunakan kekerasan tanpa kompromi terhadap pejuang Palestina.

Selain itu, penting pula menjadi perhatian kita bersama bahwa di kalangan kaum

Yahudi Israel berlaku 'lima prinsip' tak resmi dalam berjuang.54

54

Lima prinsip itu

antara lain: Satu, tidak akan berhenti membangun permukiman. Dua, tidak ada negara

Palestina merdeka. Tiga, tidak akan menarik diri dari penjajahan '67 (meliputi

Dataran Tinggi Golan di Suriah, penjajahan Lebanon Selatan, dan sebagian wilayah

di Jordania). Empat, tidak menyerahkan Quds (Quds ibu kota abadi Israel). Lima,

tidak ada pengembalian pengungsi Palestina ke Israel (lebih dari 4 juta warga

Palestina terlunta menjadi pengungsi). Lima prinsip ini senantiasa menjadi pijakan

siapa pun yang berkuasa di Israel.

C.1.c. Faktor Islam di Indonesia

www.kompas.com/kompas-cetak/opini, 20 Pebruari 2009

71

Indonesia termasuk salah satu negara yang menaruh perhatian cukup serius

terhadap nasib bangsa Palestina secara keseluruhan yang menjadi korban kekejaman

penguasa Israel. Salah satu indikasinya adalah penolakan masyarakat (khususnya

kalangan Muslim) terhadap upaya pemerintah Indonesia untuk membuka hubungan

diplomatik dengan Israel di satu sisi, serta dukungan masyarakat Indonesia terhadap

perjuangan bangsa Palestina.55

Keterkaitan antara perjuangan bangsa Palestina dan masalah pembukaan

hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, menjadi dua hal yang sulit untuk

dipisahkan dalam kerangka pelaksanaan politikluar negeri Indonesia. Paling tidak ini

tercermin dari salah seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Indonesia,

bahwa hubungan bilateral Indonsia – Israel baru dapat dijalin setelah tercapainya

perdamaian menyeluruh di Timur Tengah.

56

Di tingat masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan mayoritas masyarkat

muslim, pada umumnya masih lebih kuat arus yang menolak pembukaan hubungan

diplomatik dengan Israel. Alasan mereka, selama Israel masih belum bersedia

melepaskan penjajahannya atas semua wilayah Timur Tengah pada umumnya dan

Palestina pada khususnya maka penentangan terhadap setiap aktivitas politik antara

55 Riza Sihbudi dan Achmad Hadi, Palestina: solidaritas islam dan tata politik dunia baru, University of California, 2007, h. 337

56 Dalam wawancara penulis dengan Nanda sebagai Konsuler di Direkorat Jendral Departemen Luar Negeri Indonesia, beliau mengatakan bahwa, “bisa saja Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel asalkan perdamaian di Timur Tengah bisa tercapai dan pengembalian Masjid Al Aqsha ke wilayah bangsa Palestina.

72

Indonesia dengan Israel akan tetap terus berlanjut. Masyarakat Indonesia juga selalu

melakukan aksi-aksi pengecaman atas setiap kejahatan militer Israel terhadap

Palestina.

“Masalah-masalah dalam negeri dirasakan mempengaruhi kebijakan luar negeri

Indonesia. Masalah-masalah tersebut bersumber dari perbedaan budaya dari rakyat

Indonesia dan pembentukan identitas bangsa yang tidak selesai....”57

57 Michael Liefer, Indonesiais Foreign Policy, Allen and Uwin, London Press, 1983, h. 136

Perbedaan budaya tersebut tercermin di dalam pembagian elit masyarakat yang

memiliki andil dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia..

D. Strategi Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Israel

Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara penganut mayoritas muslim

moderat seharusnya dapat mewakili umat Islam di dunia untuk terus melakukan

negosiasi terhadap Israel. Meski demikian, ada keterbatasan peranan Indonesia dalam

mencari penyelesaian konflik Israel – Palestina. Selama ini Indonesia hanya bisa

berperan melalui bantuan kemanusiaan baik yang bersifat formal, dari pemerintah ke

pemerintah, maupun yang tidak formal, dari civil society ke civil society.

Pertimbangan mendasar, desakan hubungan diplomatik dengan Israel tak selalu

mulus. Lebih kerap menuai protes, khususnya dari kalangan ormas-ormas masyarakat

muslim Indonesia. Menjadi beberapa alasan penting sekaligus dapat menjadi

pertimbangan Pemerintah Indonesia sebelum memutuskan sikap.

73

Pertama, secara konstitusional, keinginan membuka hubungan diplomatik akan

tersandung dasar negara, khususnya pembukaan UUD '45. Kedua, pembukaan

diplomatik juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok, di mana

Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Karena, membuka hubungan diplomatik

berarti mengakui eksistensi kolonialisme serta menyakiti perasaan umat Islam

sedunia, umat Islam Indonesia khususnya.

Ketiga, Israel tidak pernah mau mentaati Resolusi Dewan Keamanan PBB

Nomor 242 dan 338. Inti kedua resolusi tersebut adalah meminta Israel mundur dari

seluruh wilayah yang didudukinya dalam perang tahun 1967. Keempat, pembukaan

hubungan tidak sejalan dengan prinsip perjuangan Organisasi Konferensi Islam

(OKI), di mana Indonesia salah satu anggotanya.

Pemerintah Indonesia tetap pro-aktif mendorong terciptanya perdamaian yang

abadi dan adil, dengan tetap berpegang pada prinsip dan konstitusi negara.

Perjuangan Indonesia harus memberikan manfaat, bukan saja bagi warga negeri ini,

tetapi juga bagi sebanyak mungkin warga dunia.

Adanya yang menarik untuk mencermati pendapat Nono Anwar Makarim

Ada tiga butir menarik dari wawancara dengan Makarim, yang kalau disarikan

kira-kira seperti berikut ini: pertama bahwa konflik Israel - Palestina bukanlah

konflik agama, kedua bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia sudah tepat

,

seorang ahli hukum yang secara intens mengikuti perkembangan Timur Tengah, yg

dipaparkan dalam Harian Kompas.

74

dengan secara resmi mengutuk dan mengecam tindakan Israel melakukan serangan

membabi buta ke penduduk sipil. Ketiga bahwa kondisi internal Indonesia sangat

lemah, ada begitu banyak masalah di dalam negeri.58

Di samping itu, sebagai bagian dari usaha mewujudkan perdamaian dan

keamanan internasional, pemerintah Indonesia terus meningkatkan dan memperkuat

Dari penjelasan diatas, yaitu: (i) bahwa konflik Israel-Palestina bukanlah perang

agama. Makarim berpendapat bahwa ini bukan perang agama, tapi perang politik

dengan latar belakang etnis dengan sejarah yang panjang, tapi kedua belah pihak

memang membiarkan kesan seperti itu. Israel ingin menunjukkan bahwa muslim sulit

diajak berbicara, sementara Palestina merasa lebih mudah memobilisasi dukungan

dari mayoritas negara muslim bila ini dianggap sebagai perang agama.

Kedua, bahwa kebijakan luar negeri Indonesia sudah tepat dengan

menyampaikan kecaman resmi. Setidaknya menurut saya pada momen ini pemerintah

Indonesia bersikap cukup cerdas. Ketiga, Makarim mengatakan:

"Keadaan kita ini payah...ya ampun ! Kita tak kuat. Kita terlalu banyak problem dalam negeri. Paling dekat Pemilu 2009" Saya sangat terkesan dan setuju sekali dengan pernyataan ini. Indonesia terlalu banyak problem dalam negeri, dan seyogyanya kita selesaikan itu dulu sampai kita cukup punya independensi - kemandirian, barulah kita boleh sisihkan perhatian untuk masalah-masalah internasional. Contoh gamblang: kita harus jadikan negara ini kuat, independen dan percaya diri, barulah boleh bersikap - kalau berani seperti Hugo Chavez dari Venezuela yg dengan lantang menyerukan kritik pedas ke Amerika Serikat. Kapan presiden Indonesia berani bersikap seperti itu ?

58 Harian Kompas, 18 Januari 2009

75

kerjasama di berbagai forum multilateral, regional maupun Perserikatan Bangsa

Bangsa.

Terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB sebetulnya, menjadi

poin untuk melaksanakan perdamaian berdasarkan UUD 1945. Indonesia telah

langsung terpilih pada putaran pertama dengan dukungan 165 suara dari 191 negara

anggota PBB melalui pemungutan suara yang dilaksanakan Majelis Umum PBB pada

9 Mei 2006.

Di sisi lain Indonesia sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia akan memainkan

peran sangat penting dalam pengambilan berbagai keputusan guna mendukung

terbentuknya Dewan HAM yang kuat dan memenuhi aspirasi masyarakat

internasional.

Banyak hal yang telah diperoleh Indonesia di bidang HAM, dan hingga kini

banyak sekali langkah maju yang sudah dicapai, antara lain ratifikasi perangkat HAM

internasional dan nasional, yakni perangkat nasional yang baik UU HAM dan UU

Pengadilan HAM, termasuk Rencana Aksi Nasional HAM yang berisi kebijakan atau

langkah konkret di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.59

Indonesia saat ini juga terus mendukung dilakukannya restrukturisasi dan

revitalisasi PBB, diantaranya melalui penambahan jumlah anggota Dewan Keamanan

PBB untuk menambah kepercayaan terciptanya perdamaian.

59 Bantarto Bandoro, Op.Cit., h. 22-23.

76

Terciptanya reformasi dalam tubuh PBB tentu akan membuat PBB lebih

responsif menangani masalah-masalah global. Selain itu, menanggapi persoalan

Timur Tengah terkait dengan konflik Palestina-Israel, Indonesia sebagai negara

demokrasi dan sebagai anggota Dewan HAM PBB, tetap mendukung agar

penyelesaian konflik tersebut dapat diselesaikan dengan jalan damai. Indonesia juga

sangat mengecam dan menolak berbagai aksi kekerasan atau serangan-serangan yang

dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina dan Lebanon akan tetapi kebijakan

tersebut belum memberikan dampak yang signifikan.

77

BAB V

KESIMPULAN

Ketika berbicara tentang politik, maka tidak akan terlepas yang namanya

kepentingan. Ada dua hal menurut Alwi Shihab (Mantan Menteri Luar Negeri RI),

yaitu: Pertama, Diharapkan lobi Indonesia di dunia menjadi kuat terhadap tekanan

kepentingan Barat (IMF, WTO, AS, dsb.). Kedua, Investor Yahudi dan Israel

berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia.

Akan tetapi, keuntungan tersebut belum pasti tercapai. Namun untuk menuju

rencana tersebut, Indonesia akan mengalami polemik yang sudah tentu akan ditentang

oleh kalangan muslim. Maka nantinya akan menjadi pertanyaan mengapa tidak

meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara yang secara umum tidak

bermasalah di mata masyarakat Indonesia dan tidak semata karena pertimbangan-

pertimbangan pragmatis. Misalnya kualitas hubungan dengan negara-negara OKI dan

ASEAN ditingkatkan.

Kerugian yang akan dialami dari hubungan RI-Israel paling sedikit: Pertama,

Ketidakpastian proses perdamaian Timur Tengah yang melibatkan wilayah yang

disengketakan menimbulkan reaksi masyarakat (Muslim) Indonesia. Ini menimbulkan

kontra produktif bagi kepentingan pembangunan Indonesia sendiri (serta dunia Islam

pada umumnya). Terlebih lagi mengingat perlakuan Israel terhadap warga Palestina

yang menyakitkan umat Islam (pembakaran atau perusakan Al-Quds, pelanggaran

HAM terhadap warga Palestina). Israel yang telah merampas tanah Arab pada perang

78

1976, sampai saat ini tidak memiliki political will yang kuat untuk berdamai dengan

Arab dengan mengembalikan seluruh wilayah yang direbutnya itu, termasuk

melaksanakan resolusi PBB no. 234 dan 338.

Keuntungan dagang yang diperoleh mau tidak mau akan digunakan untuk

pembangunan Negara Israel (pembangunan pemukiman Yahudi, militer, keamanan,

kesejahteraan warga Israel, dsb.). Sementara hasil pembangunan tersebut akan

mengeksiskan penjajahan Israel atas Palestina. Kedua, Kepentingan dagang erat

sekali hubungannya dengan kepentingan politik. Sistem atau rezim politik yang

mapan kerap memulainya dengan membangun system atau /rezim ekonomi atau

dagang yang kuat. Lihatlah penjajahan Belanda dimulai dari politik dagang

selanjutnya menjalar ke sektor politik, kebudayaan, dan ini lebih berbahaya bagi

bangsa yang ingin mandiri apalagi berdiri tegak dan disegani di dunia.

Berdasarkan bab-bab tersebut diatas, yang juga mengacu pada kerangka dasar

pemikiran. Menurut penulis, alasan mendasar mengapa Negara Indonesia tidak

membuka hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel dikarenakan beberapa

faktor, yaitu: Pertama, adanya kesamaan fundamental agama dengan negara-negara

Timur Tengah kecuali Israel. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar didunia

menyebabkan sulit memposisikan diri menjadi penengah disetiap permasalahannya.

Oleh sebab itu, seringkali memunculkan sikap politik luar negeri Indonesia yang

pragmatis, hanya mengedepankan kepentingan nasional dengan melakukan kerjasama

dibidang dagang (ekonomi).

79

Kedua, membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel secara resmi

berarti mengakui eksistensi dan kedaulatan Israel. Hal ini, bertentangan dengan

prinsip bernegara bangsa Indonesia (Pembukaan UUD 45), dan kerugian-kerugian

lainnya sebagai turunannya. Tiada Israel tanpa fundamentalis agama negaranya, dan

tiada sebuah agama tanpa pemeluknya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa betapapun

banyak perbedaan di Israel, tetapi mereka dipersatukan oleh tanah yang dijanjikan

dan tujuan pengakuan kedaulatan negara Israel.

Dengan mengingat kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan landasan politik

luar negeri yang bebas aktif, bukan berarti kebebasan Indonesia untuk bergerak ke

kanan ataupun ke kiri tanpa melihat aspirasi masyarakat dalam negeri serta faktor

historis yang sudah dibangun oleh para founding fathers bangsa Indonesia yang tetap

memiliki komitmen dalam mendukung kedaulatan Palestina seutuhnya.

Dengan pernyataan-pernyataan pemerintah pada bab sebelumnya yang

mengatakan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dengan

syarat-syarat seperti menjalankan Peta Jalan Damai ataupun resolusi yang sudah di

buat oleh PBB merupakan sebuah political will dari politik luar negeri Indonesia yang

bebas aktif.

Rekomendasi

Dari kedua faktor tersebut, tentu menjadi bahan pertimbangan Indonesia dalam

membuat sebuah strategi terhadap Israel. Oleh sebab itu, ada satu kiranya strategi

80

Indonesia dalam membangun dan mengkontrol kehidupan di kawasan Timur Tengah

khususnya permasalahan Israel dan Palestina, yaitu: membuka hubungan diplomatik

Indonesia dan Israel secara resmi.

Negara Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara yang mayoritas muslim

moderat seharusnya dapat mewakili umat Islam di dunia untuk terus melakukan

negosiasi terhadap Israel. Meski demikian, ada keterbatasan peranan Indonesia dalam

mencari penyelesaian konflik Israel-Palestina. Selama ini Indonesia hanya bisa

berperan melalui bantuan kemanusiaan baik yang bersifat formal, dari pemerintah ke

pemerintah, maupun yang tidak formal, dari civil society ke civil society. Dengan

kata lain, Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika hendak

melakukan negosiasi kepada kedua pihak.

Terbukanya hubungan diplomatik dengan Israel bukan berarti Indonesia akan

menggiatkan atau mendukung Israel dalam menjajah Palestina. Justru dengan begitu,

Indonesia bisa memainkan peran (visi) perdamaian dengan membuka perundingan

kepada kedua pihak. Selama ini Indonesia hanya memainkan peran perdamaian

melalui lembaga-lembaga internasional seperti ASEAN, organisasi negara-negara

Islam (OKI), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan peranan itu tampaknya

tidak terlalu kelihatan karena Indonesia bukanlah negara "kuat" baik dari segi

ekonomi, militer, maupun kondisi sosial-politik dalam negeri.

81

Oleh karena itu, setidaknya ada dua peran vital yang bisa dimainkan Indonesia

jika membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, dengan membuka

hubungan diplomatik, komunikasi Republik Indonesia (RI) dengan Israel akan lebih

terbuka lebar. Lebih dari itu, Indonesia juga bisa mengajak kekuatan-kekuatan

lainnya, seperti negara-negara Arab, Asia Tenggara, dan Afrika, untuk mendukung

dan memprakarsai tercapainya kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Kerja

sama negara-negara itu, di samping menjadi mediator untuk meletakkan dasar-dasar

pemulihan konflik antara Israel dan Palestina, juga harus diarahkan pada penguatan

(internal) pemerintahan Palestina dengan mendukung dan membantu pembangunan

ekonomi mereka, rekonsiliasi faksi-faksi di internal Palestina, dan mengurangi

ketergantungan pada negara-negara lain.

Kedua, peluang untuk melindungi rakyat Palestina pun akan lebih kuat dan

terbuka jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebab, jika

suatu saat, misalnya, Israel tiba-tiba menyerang Palestina, Indonesia bisa

menggunakan peranannya dengan mengingatkan dan menegur langsung Israel bahwa

mereka tidak bisa bertindak semena-semena. Dengan kata lain, Indonesia bisa

membujuk Israel untuk tidak bertindak brutal kepada Palestina kalaupun negosiasi

kesepakatan perdamaian mengalami kebuntuan. Lebih dari itu, Indonesia bisa

meminta ketulusan negara-negara kuartet Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan

PBB untuk menghakimi secara adil dan memberi jalan keluar bagi terciptanya negara

Palestina dan Israel yang berdaulat, damai, dan makmur.

82

Jika Pemerintah Indonesia bisa memainkan peranan itu, berarti bangsa Indonesia

akan memberi jalan alternatif dalam mencari dan menemukan kesepakatan damai

untuk mengatasi konflik Israel dan Palestina. Dan, jika hal itu terwujud, Israel dan

Palestina ke depan akan menemukan bahasa rekonsiliasi, bahasa perdamaian dan

kerja sama, kendati akan tetap menjadi sesuatu yang sangat berat dan sulit. Sebab,

hanya dengan pencarian metode-metode alternatif yang seperti itulah Indonesia bisa

mengubah ketidakmungkinan (kesepakatan damai Israel-Palestina) menjadi mungkin

Perubahan konstalasi politik internasional dari bipolar, unipolar, dan multipolar,

lebih hanya membawa konsekuensi pada the politicals of deterrence. Sampai

seberapa jauh pergeseran ruang lingkup komitmen penanggulangan itu dapat

menciptakan perdamaian internasional adalah soal lain. Hal itu yang sekiranya dapat

membantu mendamaikan wilayah kawasan Timur Tengah.

Bagi Israel, hubungan diplomatik dengan Indonesia tentu menjadi sangat berarti

dan memiliki nilai strategis. Pertama, Indonesia adalah negara berpenduduk

mayoritas Muslim terbesar di dunia. Fakta itu diharapkan suara Indonesia didengar,

khususnya di dunia Islam. Selama ini tentangan keras terhadap Israel datang dari

kalangan negara-negara mayoritas Muslim karena Israel dinilai menjajah Palestina.

Kedua, secara historis, Indonesia memiliki hubungan amat baik dengan kalangan

negara-negara Arab. Sejak masa Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono kini, Indonesia belum pernah mengalami konflik/masalah berarti dengan

negara-negara Arab, khususnya yang tergabung dalam Liga Arab. Catatan ini

83

membuat Indonesia diterima baik di kalangan para pemimpin Arab. Bagi Israel, dunia

Arab dinilainya menjadi sandungan untuk tercapainya perdamaian, utamanya Suriah,

Iran, dan Arab Saudi.

Ketiga, posisi strategis terpenting adalah efek politik domino. Jika Indonesia

telah mengakui Israel dan menjalin hubungan diplomatik dengan negeri ini, perlahan

namun pasti, akan menyusul negara-negara lainnya. Kekuatan inilah yang tampaknya

disadari betul dan sedang 'digarap' secara serius oleh Israel.

84

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Roy R., Politics and Change in The Middle East:Sources of Conflict and Accomodation, 2nd edition, New Jersey, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1987.

Bandoro, Bantarto, Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal, Editor. Juwono Sudarsono. Jakarta, CSIS, 2002.

Bandoro, Bantarto, Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: CSIS, 1995.

Brecher, Michael, The Foreign Policy System of Israel, London, Oxford University Press, 1972.

Coplin, William D., Pengantar Politik Internasional, Bandung, Sinar Baru, 1992.

Dipoyudo, Kirdi, Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia, Yayasan, Jakarta ,Proklamasi CSIS.

Garaudy, Roger, Israel dan Praktik-praktik Zionisme, Bandung, Pustaka,1988.

Holsti, K..J, Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis, Terjemahan M. Tahir Azhary, jilid 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987

Husaini, Adian, Pragmatisme Dalam Politik Zionis Israel, Surabaya, Penerbit Khairul Bayaan, 2004

Indonesia’s Foreign Policy under Suharto: Aspiring to International Leadership, Academic Press, Singapore Times, 1996.

Liefer, Michael, Indonesia’s Foreign Policy, Allen and Uwin, London Press, 1983.

M.A, Budiono, Kamus Ilmiah Populer Internasional, Surabaya, Penerbit Alumni, 2005.

Manurung, Hendra, Indonesia, ASEAN, dan Konflik TIMTENG. Jakarta, Gramedia 2005.

Nawawi, Hodari, Metode Penelitian bidang sosial, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Cetakan III, 1987

Reich, Bernard, The Middle East and The United States: A historical and Political Reassessment, Westview Press, 1996.

77

85

Sihbudi, Riza, Indonesia Timur Tengah Masalah dan Prospek, Jakarta,Gema Insani Press, 1997.

Sihbudi, Riza, Profil-Profil Negara Timur Tengah, Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Sihbudi, Riza, Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah, Bandung, PT. Eresco, 1993.

Sihbudi, Riza, dan Achmad Hadi, Palestina: solidaritas islam dan tata politik dunia baru, University of California Press, 2007

Soenarko, Soesiswo, Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan, Jakarta, Pustaka Jaya, 1996.

Uredenbergt, Metode dan Teknik PenelitianMasyarakat, Jakarta, Gramedia, 1980.

INTERNET

www.mpr.go.id

www.kjrihamburg.de

www.sinarharapan.com

www.deplu.go.id

www.israelinfocenter.com

www.deplu.go.id

www.wikipedia.org

MEDIA CETAK

KOMPAS

The Jakarta Post