Indonesia diposisi silang samudera dan benua 92 pulau terluarbejobe.aji.or.id/upload/ekosistem terumbu karang.pdf · lautan adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama ...

ISU PERMASALAHAN SECARA UMUM

Indonesia diposisi silang samudera dan benua

92 pulau terluar

Ancaman kerusakan

sumberdaya overfishing

12 bioekoregion 11 WPP

PENCEMARAN

KEMISKINAN

Lampiran III : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilaya Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

2

PETA TINGKAT EKSPLORASI SUMBER DAYA IKAN DI 11 WPP-RI

KONDISI EKOSISTEM TERUMBU KARANG YANG BAIK

EKOSISTEM TERUMBU KARANG YANG HANCUR

EKOSISTEM MANGROVE YANG BAIK

EKOSISTEM BAKAU YANG RUSAK

PENAMBANGAN PASIR LAUT

SAMPAH

• Coral mining and illegal trading

• Penangkapan biota laut yang dilindungi

PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau—Pulau kecil adalah suatu proses perencanaan pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU 27/2007))

PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM PENGELOLAAN

WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADU

Prinsip 1: Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus

Prinsip 2: Air merupakan faktor kekuatan penyatu utama dalam ekosistem wilayah pesisir dan lautan.

Prinsip 3: Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan serta dikelola secara terpadu.

Prinsip 4: Daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan fokus utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.

Prinsip 5: Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif.

• Prinsip 6: Fokus utama dari pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama (common property resources).

• Prinsip 7: Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam satu program PWPLT (Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Terpadu).

Prinsip 8: Semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.

Prinsip 9: Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan.

Prinsip 10: Evaluasi manfaat ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.

Prinsip 13: Pemanfaatan multiguna (multiple uses) merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan.

Prinsip 14: Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara tradisional harus dihargai.

Prinsip 15: Analisa dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara efektif.

Tujuan Pengelolaan Pesisir Terpadu

1. Mengurangi laju kerusakan sumberdaya pesisir dan habitatnya dari pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan

2. Mengurangi Konflik Pemanfaatan 3. Menjaga proses proses ekologis utama, sistem

pendukung mahluk hidup, dan keanekaragaman biologis di wilayah pesisir dan lautan,,

4. Mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat

TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

PENINGKATAN TARAF

HIDUP MASYARAKAT

PESISIR DAN KEPULAUAN

MENGUBAH POLA

KONSUMSI & PRODUKSI

YG TIDAK BERKELANJUTAN

DAN RAMAH LINGKUNGAN

PERLINDUNGAN DAN

REHABILITASI EKOSISTEM

DAN BIOTA LAUT YANG

TERANCAM PUNAH

KESEJAH- TERAAN

EKONOMI EKOLOGI

SOSIAL

NUSA TENGGARA TIMUR DAN ISU GLOBAL

Kantong makanan laut (Seafood) Dunia

Perairan Laut NTT seluas + 200.000 Km2, menyimpan potensi berbagai jenis biota, seperti ikan,

udang, cumi-cumi,rumput laut dan biota laut lainnya. Di tahun 2012 produksi perikanan tangkap

mencapai 54.677 ton.