Indikator Dan Alat Ukur ATP

8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP

1/25

INDIKATOR & ALAT UKURPRINSIP

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI & PARTISIPASI

Disusun oleh :Dra.LOINA LALOLO KRINA P.

SEKRETARIAT GOOD PUBLIC GOVERNANCEBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JAKARTA - AGUSTUS 2003


2/25

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacarapenyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik.

Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan,

monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada

masyarakat yang memburuk.

Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihanekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat,

jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan

bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah

yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan

perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik,

yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan

dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi.

Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat

terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi

ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam

pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis).

Kedua perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi,

menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat

atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang seba

mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan

pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang

dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai


3/25

menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik.

Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima

manfaat (beneficiaries), harus mulai menyadari kedudukannya sebagai

pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku.

Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar

segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses

pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari,

mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak

singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga

dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen

bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para

aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk

menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata

pemerintahan yang baik.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka beberapa hal yang akan

dibahas dalam tulisan ini adalah :

a. Apa yang dimaksud dengan tata pemerintahan yang baik (good

governance) ?

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah tata pemerintahan

yang baik ?

c. Indikator dan alat ukur apa saja yang dapat dipergunakan untuk menilai

sebuah tata pemerintahan ?

II. TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Good governance adalah mantra yang diucapkan oleh banyak orang di

Indonesia sejak 1993. Kata governance mewakili suatu etika baru yang

terdengar rasional, profesional, dan demokratis, tidak soal apakah

diucapkan di kantor Bank Dunia di Washington, AS atau di kantor LSM yang

kumuh di pinggiran Jakarta. Dengan kata itu pula wakil dari berbagai


4/25

golongan profesi seolah disatukan oleh koor seruan kepada pemerintah

yang korup di negara berkembang. Good governance, bad men!

terkepung oleh seruan dari berbagai pihak, kalangan pejabat pemerintah

pun lantas juga fasih menyebut konsep ini, meski dengan arti dan maksud

yang berbeda.

Proses pemahaman umum mengenai governance atau tata pemerintahan

mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin

bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia

dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak

menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia.

Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian

bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah isu tata

pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam

pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah.

Kata governance sering dirancukan dengan government. Akibatnya, negara

dan pemerintah menjadi korban utama dari seruan kolektif ini, bahwa

mereka adalah sasaran nomor satu untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Badan-badan keuangan internasional mengambil prioritas untuk

memperbaiki birokrasi pemerintahan di Dunia Ketiga dalam skema good

governance mereka. Aktivitis dan kaum oposan, dengan bersemangat, ikut

juga dalam aktivitas ini dengan menambahkan prinsip-prinsip kebebasan

politik sebagai bagian yang tak terelakkan dari usaha perbaikan institusi

negara. Good governance bahkan berhasil mendekatkan hubungan antara

badan-badan keuangan multilateral dengan para aktivis politik, yang

sebelumnya bersikap sinis pada hubungan antara pemerintah negara

berkembang dengan badan-badan ini. Maka, jadilah suatu sintesa antara

tujuan ekonomi dengan politik.

Tetapi, sebagaimana layaknya suatu mantra, para pengucap tidak dapat

menerangkan sebab akibat dari suatu kejadian, Mereka hanya mengetahui

sebgian, yaitu bahwa sesuatu yang invisible hand menyukai mantra yang


5/25

mereka ucapkan. Pada kasus good governance, para pengucap hanya

mengetahui sedikit hal yaitu bahwa sesuatu yang tidak terbuka dan tidak

terkontrol akan mengundang penyalahgunaan, bahwa program ekonomi

tidak akan berhasil tanpa legitimasi, ketertiban sosial, dan efisiensi

institusional.

Satu faktor yang sering dilupakan adalah, bahwa kekuatan konsep ini justru

terletak pada keaktifan sektor negara, masyarakat dan pasar untuk

berinteraksi. Karena itu, good governance, sebagai suatu proyek sosial,

harus melihat kondisi sektor-sektor di luar negara.

2.1. Arti Good governance

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah

penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola

urusan-urusan negara pada semua tingkat.1 Tata pemerintahan mencakup

seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan

kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani

perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan

sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara

dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.2 Definisi ini

mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat

dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi

governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-

institusi negara. Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat

banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang

berbeda.

1 Dikutip dari artikel Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan

Manusia Berkelanjutan, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata

Pemerintahan di Indonesia, 2000.2

Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul Good governance : Prinsip, Komponen danPenerapannya, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik &

Masyarakat Warga, (2000), Jakarta : Komnas HAM.


6/25

Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial,

governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau tidak

terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang

berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang

yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep governance

wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui

semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu,

karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi

pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki

kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang

yang dibentuk secara kolektif.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi

governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan

sosial untuk tujuan pembangunan, sehingga good governance, dengan

demikian, adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial

yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang

stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata.

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata

pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan

administrasi guna mengelola urusan-urusan negra pada semua tingkat. Tata

pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga

dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan

kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan

menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. 3

Jelas bahwa good governance adalah masalah perimbangan antara negara,

pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik

kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja

3

Dokumen Kebijakan UNDP dalam Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan ManusiaBerkelanjutan, Januari 1997, yang dikutip dari Buletin Informasi Program Kemitraan untuk

Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000


7/25

pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk

mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan

kesehatan dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu

masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem

demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good

governance sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak

dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak

dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

2.2. Membangun Good governance

Membangun good governance adalah mengubah cara kerja state, membuat

pemerintah accountable, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara

cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara

umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat

diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara

kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk

mengakomodasi keragaman, good governance juga harus menjangkau

berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun good governance

adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus

dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami

konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.

III. PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD

GOVERNANCE)

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu

legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan

berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan

(financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan

ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.

Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik good

governance adalah masyarakat sispil yang kuat dan partisipatoris, terbuka,


8/25

pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung

jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti

: transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta

kesinambungan. Sejumlah pendapat lain mengenai prinsip-prinsip good

governance dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa

good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) accountability, (2)

transparency, (3) predictability, dan (4) participation. 4

Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata

pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain,

dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip

yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good

governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi

Masyarakat.

Berikut ini adalah pembahasan mendalam dari ketiga prinsip tersebut

disertai dengan indikator serta alat ukurnya masing-masing,

3.a. Prinsip Akuntabilitas : Definisi, Indikator & Alat Ukurnya

Ketiga prinsip tersebut diatas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada

hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah

instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan

ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen

publik yang baik.

Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini.5

Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab

4

Dikutip dari artikel Publik Administration in the 21-st Century, yang diterbitkan oleh AsianDevelopment Bank

5ibid.


9/25

(answerability), dan (2) konsekuensi (consequences). Komponen pertama

(istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan

tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka

menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan,

dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Prof Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai

pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada

mereka yang memberi mandat itu.6 Akuntabilitas bermakna

pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi

kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi

penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi

(checks and balances sistem). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah

eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan

sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin

penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar

keempat

Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas

keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan

publik. 7 Paparan ini tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas

keuangan, sehingga berbagai ukuran dan indikator yang digunakan

berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik maupun

administrasi publik.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara

terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan

kebijakan.8

6Miriam Budiardjo, (1998), Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat, Bandung : Mizan, hal 107-

120)7B. Guy Peters, (2000), The Politics of Bureaucracy, London : Routledge, hal 299-381)

8Op.cit, hal, 19


10/25

Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan

banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan

hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin

politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di

lapangan.

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat

secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian

pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas

secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap

pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law. Sedangkan publik

accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas

dan efisien. 9

Berbagai definisi lain tentang akuntabilitas maupun pembahasan singkatnya

dapat dilihat pada Lampiran 2. Tetapi, secara garis besar dapat disimpulkan

bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi

pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk

membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang

berlaku maupun kebutuhan masyarakat. `Akuntabilitas publik menuntut

adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi.

Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan

maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus

dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal , melalui umpan balik dari para

pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa

besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-

nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang

9Meuthia Ganie-Rochman, hal 141


11/25

berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan

sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator

untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan

tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan

b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai

yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi

yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders

c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah

sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku

d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi,

dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar

tersebut tidak terpenuhi

e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah

ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin

akuntabilitas publik adalah :

a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media

massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal

b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-

cara mencapai sasaran suatu program

c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan

dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat

d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang

telah dicapai oleh pemerintah.

(Indikator maupun alat ukur secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2)

INDIKATOR & ALAT UKURPRINSIP : AKUNTABILITAS

DEFINISI (Konseptual & Operasional) INDIKATOR ALAT UKUR

1. The requirement of an public organization (or perhaps anindividual) to render an account to some other organization andto explain its action.

Prosespembuatansebuah kepu-

Visi & misi

Job


12/25

(B. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy, (2000). London :

Routledge hal. 299-381)Akuntabilitas dalam definisi ini mencakup :a. akuntabilitas keuangan (financial accountability)b. akuntabilitas administrative (administrative accountability)

c. akuntabilitas kebijakan public (policy decision accountability)

2. The extent to which one must answer to higher authority legal ororganizational- for ones actions in society at large or withinones particular organizational position

(Jay M. Shafritz & E.W. Russell, Introducing PublicAdministration, (1997). USA : Longman, hal 376)

3. Holders of public office are accountable for their decisions andactions to the public and must submit themselves to whateverscrunity is appropriate to their office

(Martin Minogue, artikel The management of public change: fromold public administration to new public management dalamLaw & Governance Issue I, British Council Briefing.

4. Akuntabilitas diperoleh melalui :a. usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan

mampu bertanggung jawb untuk setiap perilaku pemerintahandan responsif kepada entitas darimana mereka memperolehkewenangan

b. penetapan criteria untuk mengukur performansi aparatpemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjaminbahwa standar telah terpenuhi

(Governance : Sound Development Management (1999), AsianDevelopment Bank hal 7-13)

5. Jenis-jenis akuntabilitas adalah :a. akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga

perwakilanb. akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan

pengawasan BPKc. akuntabilitas hukum, dalam bentuk aturan hukum, reformasi

hukum dan pengembangan perangkat hokumd. akuntabilitas ekonomi (efisiensi), dalam bentuk likuiditas dan

(tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis,tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan

(Bintoro Tjokroamidjojo, Reformasi Administrasi Publik, (2001),Jakarta:

MIA-UNKRIS hal 45-49

6. Beberapa pertanyaan yang harus siap dijawab oleh administratorpublik sehubungan dengan akuntabilitas publik adalaha. apakah saya berhubungan dengan masalah-masalah yang harus

diselesaikan dengan nilai-nilai yang konsisten dengan nilai-nilaidari konstituen saya ?

b. apakah program yang saya buat untuk konstituen didasarkanpada hipotesis yang jelas tentang masalah dan solusi yang

efektif untuk menyelesaikan masalah itu ?c. dengan hipotesis tersebut, apakah saya mempergunakanmetode yang efektif-biaya untuk mengimplementasikan

tusan yangdibuat secaratertulis,tersedia bagiwarga yangmembutuhkan,

dengan setiapkeputusan yangdiambil sudahmemenuhistandar etika dannilai-nilai yangberlaku, dansesuai denganprinsip-prinsipadministrasi yangbenar

akurasi dan

kelengkapaninformasi yangberhubungandengan cara-caramencapaisasaran suatuprogram

kejelasan darisasarankebijakan yangtelah diambildan

dikomunikasikan

kelayakan dankonsistensi daritargetoperasionalmaupun prioritas

penyebarluasaninformasimengenai suatukeputusanmelalui mediamassa

akses publikpada informasiatas suatukeputusansetelahkeputusan dibuatdan mekanismepengaduanmasyarakat

sistem informasimanajemen dan

description(acuanpelayanan)- pilihan

metodepelayanan

- informasitentangtingkatpelayanan

- mekanisme/ standarpelayanan

- standarefisiensi

- kapasitas ygmemadai

- kualitasyang

memadai

produk-produkkebijakandaerah (prosespembuatankeputusan) :- Pola dasar- Propeda- Renstra- Repetada- APBD- Sistem &

mekanismeperencanaan,pengendalianpembangunan daerah

- SK- Anggaran

tahunan- Perda

Annual report(Laporanpertanggung-jawaban

Laporankeuangan(sistempengelolaankeuangan)

Kebijakandaerah dalam :

-pengadaanbarang danjasa


13/25

alternatif yang dipilih ?d. dalam mengimplementasikan metode tersebut apakah saya

telah me-manfaatkan secara penuh sumber daya yang tersediabagi saya dalam pengertian alokasi sumber daya kontrol biayawaktu dan usaha versus penyelesaian dalam kuantitas maupunkualitas

e. apakah saya telah menggunakan sumber daya yang, jika telahdigunakan secara efisien dan efektif, akan memenuhikebutuhan dari konstituen dalm pengertian secara kuantitasmaupun kualitas.

(John W. Sutherland, Management Handbook for PublicAdministrators, (1978), Van Nostrand Reinhold Company, hal 607-662)

7. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiapkegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yangterkena dampak penerapan kebijakan.

(Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program PembangunanDaerah Bappenas & Depdagri, 2002, hal 19)

8. Accountability, however, is a two way relationship between publicservants and the public at large. Whilst there is a constitutionalobligation on public officials to provide an accountable publicservice the onus is on the public to ensure that officials live up tothis expectation. Standards of efficiency and public servicedelivery can only be as high as the expectations voiced by civilsociety interest groups.To hold public officials accountable for service delivery requires

that the public be adequately informed about the level of servicethat they are entitled to. Moreover, the public must be reliably

informed about the actual level of service delivery and theperformance of individual departments and officials within thepublic service.(Colm Allan, Coordinator Public Service Accountability MonitorEastern Cape, South Africa, dalam paper berjudul Civil Society &Public Accountability : the Need for Active Monitoring dalamdiskusi internasional 9-th International Anti-Corruption Conference,10-15 Oktober 1999 Durban, South Africa)

9. Kapasitas dan kualitas yang memadai untuk mengemban fungsiprofesi secara konsisten, efisien dan efektif, responsif, jujur, sertabertanggung jawab kepada publik.(Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia)

Kesimpulan :Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapabesar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukurannilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholdersyang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Berdasarkan tahapan sebuah program akuntabilitas dari setiaptahapan adalah :a. pada tahap proses

administrator publik harus siap untuk mendiskusikan ataumendemonstrasikan bahwa program telah dibangun dalam

hubungan dengan tujuan program dan rencana utamanya sertabagaimana pelayanan akan disampaikan dalam sebuah tatacarayang konsisten dengan nilai-nilai konstituen

monitoring hasil -pajak danretribusi

-demokratisasi-keuangan

daerah

Penangananpengaduan-kotak pos

pengaduan-berita-berita

di mediamassa

-pengaduanmelaluiornop (LSM)

-hasil studi &penelitian

-monitoring

independen

Penetapankriteria untukmengukurperformansiaparat


14/25


15/25

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai

sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan

berbagai informasi yang relevan, juga sebagai watchdog atas berbagai

aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas,

media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers,

bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan

dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan

keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup

kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja

yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Beberapa definisi lebih lanjut tentang transparansi dapat dilihat dalam

Lampiran 2, termasuk indikator maupun alat ukur dari prinsip ini,

Tetapi secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparasi paling

tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari

semua proses-proses pelayanan publik

b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang

berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam

sektor publik.

c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi

maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan

melayani

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada

akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada

semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan

dalam sector publik.


16/25

INDIKATOR & ALAT UKURPRINSIP : TRANSPARANSI


1. Holders of public office should be as open as

possible about all the decisions and actionsthat they take. They should give reasons fortheir decisions and restrict information only

when the wider public interest clearlydemands(Martin Minogue, artikel The management

of public change: from old publicadministration to new public managementdalam Law & Governance Issue I, British

Council Briefing.Informasi dan keterbukaan ini mencakup :

a. memberikan fakta dan analisis tentangkeputusan-keputusan kebijakan

b. menjelaskan alasan-alasan darikeputusan-keputusan administratif

c. membuka informasi guidelines internaltentang cara-cara bagian tersebutberhubungan dengan publik

d. menyediakan informasi tentang biaya,target dan performansi dari pelayananpublik, dan prosedur-prosedur untukmengeluh dan mengadu

e. memenuhi permintaan informasi khusus

2. One of the requirements of corporatetransparency is that a company disclosewhether it has a code of conduct containingspecific rules designed to combat bribery

what the contents of that code are andevaluations of internal controls and itsperformance in implementing the code.

Doing so allows a company to be held toaccount if it does not meet its self-imposedstandards.

(Harriet Fletcher Corporate transparency inthe fight gainst corruption. GlobalCorruption, hal 33)

3. Transparansi didapat melalui settingunambiguous rules on what is expected of

public employees in order to resolve thisconflicting situationPut stated standards into practice by :

a. socialization : communication training andcounseling

b. enforcement : disclosure systems

detecting and punishing those who donot comply with the stated standards

(Evelyn Levy, Forum on Ensuring

Accountability and Transparency in the

Public Sector, Brasilia, 2001)

Penyediaan informasi yang

jelas ten-tang prosedur-prosedur , biaya-biaya dantanggung jawab

kemudahan akses informasi

menyusun suatu mekanisme

peng-aduan jika adaperaturan yang dilanggar

atau permintaan untukmembayar uang suap

meningkatkan arus informasi

melalui kerjasama denganmedia massa dan lembaganon pemerintahan

Publikasi

kebijakanpublik melaluialat-alat

komunikasi :- annual

reports

- brosur- leaflet- pusat

informasi- telepon

bebas pulsa- liputan

media- iklan

layananmasyarakat

- website

- papanpengumuman

- Koran lokal

Informasi

yangdisajikan :- acuan

pelayanan

- perawatandata

- laporan

kegiatanpublik

- prosedur

keluhan

Penanganan

keluhan :- berita-berita

kota di

mediamassa danlocal

- notice ofresponse

- personil

- limit wakturespon

- opinion

pools &

survey ttgisu-isu


17/25

4. Transparansi merujuk pada ketersediaaninformasi pada masyarakat umum dan

kejelasan (clarity) tentang peraturan,undang-undang, dan keputusan pemerintahIndikatornya :

a. akses pada informasi yang akurat dan

tepat waktu (accurate & timely) tentangkebijakan ekonomi dan pemerintahan

yang sangat penting bagi pengambilankeputusan ekonomi oleh para pelakuswasta. Data tersebut harus bebas

didapat dan siap tersedia (freely &readily available)

b. aturan dan prosedur yang simple,

straightforward and easy to apply untukmengurangi perbedaan dalaminterpretasi

(Asian Development Bank, Governance :Sound Development Management, 1999 :

hal 7 -13)

5. Menurut Transparency International, undang-undang Freedom of Information (FOI) bukan

hanya mengatur tentang hak public untukmengakses informasi tetapi jugamenekankan pada obligasi pemerintah untuk

memfasilitasi akses tersebut. Undang-undang ini memuat aturan bahwa sebuahkantor pemerintahan harus mempublikasikan

informasi yang berhubungan dengan :a. struktur, fungsi dan operasib. kinerja yang dihasilkan oleh organisasi

tersebutc. rancangan aksesd. prosedur internal yang digunakan oleh

kantor tersebut dalam melakukanpelayanan

6 Openness about policy intentions,formulations and implementations.

(Organization for Economic C0-operation and

Development)

7. Access to information is the ability citizens to

obtain information about the past, present,

and future activities of the state. The phrasefreedom of information is also widely used

when referring to the ability of individuals togain access to information in thepossession of the state. Access to

information is fundamentally about thequality of information available from thestate, not the quantity. It has been argued

that access to information is an essentialelement of democratic government. That is,for democracy to flourish, citizens must be

adequately informed about the operationsand policies of their government.

(Nikhil Dey, dikutip oleh Dr. GopakumarKrishnan, Public Affairs Centre Bangalore,

kebijakanpublic

- komentar &catatanuntuk draft

kebijakan &

peraturan- service

userssurveys

Institusi danorganisasidaerah

- Bawasda- Kantor

PMD/BPM

- kantorHumas

- DinasKominfo- Forum

Lintas

Pelaku

pertemuan

masyarakat

mimbar

rakyat


18/25

dalam paper Increasing InformationAccess to Improve Political Accountability &

Participation : Mapping Future Actions inAsia Pacific, disajikan dalam Asia PasificRegional Workshop,10-th IACC, Prague, 10

Oktober 2001)

8. Keterbukaan informasi yang berkenaan

dengan perencanaan, penganggaran, danmonitoring serta evaluasi program, yangmudah diakses oleh masyarakat pada

umumnya dan kalangan marjinal danperempuan pada khususnya.(Kemitraan bagi Pembaruan Tata

Pemerintahan di Indonesia).

9. Transparansi adalah prinsip yang menjamin

akses atau kebebasan bagi setiap oranguntuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakniinformasi tentang kebijakan prosespembuatan dan pelaksanaannya sertahasil-hasil yang dicapai

(Buku Pedoman Penguatan PengamananProgram Pembangunan Daerah, Bappenasdan Depdagri 2002, hal 18)

3.c. Prinsip Partisipatif : Definisi, Indikator & Alat Ukurnya

Dalam proses pembangunan di segala sektor, aparat negara acapkali

mengambil kebijakan-kebijakan yang terwuj ud dalam pelbagai keputusan

yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat

kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam itu tidak

jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga

negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional atau

adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat

kecil. Bukan rahasia lagi bahwa di negara kita ini pertimbangan-

pertimbangan ekonomis, stabilitas, dan security sering mengalahkan

pertimbangan-pertimbangan mengenai aspirasi masyarakat dan hak asasi

mereka sebagai warga negara. Pembangunan politis dalam banyak hal telah

disubordinasi oleh pembangunan ekonomis maupun kebijakan-kebijakan

pragmatis pejabat tertentu.


19/25

Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas

dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok

bagi partisipasi, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

a. partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan

jaringan civil society (inisiatif asosiasi

b. partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, civil society

sebagai service provider

c. local kultur pemerintah (misalnya Neighborhood Service Department di

USA, atau Better Management Transparent Budget di New Zealand)

d. faktor-faktor lainnya, seoerti transparansi, substansi proses terbuka dan

konsentrasi pada kompetisi.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat

dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan.13 Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan

secara langsung atau secara tidak langsung.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat

waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan

ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus

mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil

yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan

manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok

masyarakat saja secara tidak proporsional.

Pendapat yang mengatakan bahwa partisipasi dapat dilihat melalui

keterlibatan anggota-anggota masyarakat di dalam Pemilu saja, jelas

merupakan pendapat yang kurang lengkap. Masih banyak pola perilaku

informal yang dapat dijadikan patokan dalam menilai tingkat partisipasi

dalam suatu masyarakat. Jika orang bersedia menilai proses politik secara

netral maka bentuk-bentuk perilaku massa berupa protes, aksi pamflet,

13Op.cit, hal 20


20/25

ataupun pemogokan, sebenarnya juga termasuk partisipasi. Tindakan protes

atau mogok, boleh jadi merupakan luapan dari tuntutan massa akibat

saluran-saluran aspirasi yang sebelumnya ada telah berkembang. Protes

yang disertai aksi-aksi kekerasan terkadang semata-mata disebabkan oleh

keputusasaan, kegusaran, dan terpendamnya konflik internal

Suatu kebijakan mungkin pada dasarnya bertujuan mulia karena jelas-jelas

akan bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun seiring dilaksanakannya

kebijakan tersebut dalam sistem birokrasi yang berjenjang seringkali terjadi

pergeseran dan penyimpangan arah kebijakan tadi.

Bagaimanapun jika para birokrat tidak ingin kehilangan wibawanya dalam

melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para birokrat harus senantiasa

memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mendukung partisipasi

seluruh unsur kemasyarakatan secara wajar. Setidak-tidaknya ada 2 alasan

mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokratis.

Pertama, ialah bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham

mengenai kebutuhannya. Dan kedua, bermula dari kenyataan bahwa

pemerintahan yang modern cenderung semakin luas dan kompleks, birokrasi

tumbuh membengkak di luar kendali. Oleh sebab itu, untuk menghindari

alienasi warga negara, para warga negara itu harus dirangsang dan dibantu

dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah.

Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat

dilakukan oleh pemerintah adalah :

a. mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik

b. menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan

masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara

dalam kegiatan publik,

c. mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik

seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan

masyarakat dan layanan publik.


21/25

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan

memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau

mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan. Pembahasan

lebih lengkap mengenai indikator maupun alat ukur dari prinsip ini dapat

dilihat pada Lampiran 2 berikut ini.

Demikianlah pembahasan secara singkat mengenai good governance, dilihat

dari sudut karakteristik, prinsip, indikator serta alat ukurnya.

INDIKATOR & ALAT UKURPRINSIP : PARTISIPASI PUBLIK


1. Didasarkan pada asumsi bahwa organisasipemerintahan akan bekerja lebih baik jika

anggota-anggota dalam struktur diberikesempatan untuk terlibat secara intim dengansetiap keputusan organisasi.

Hal ini menyangkut 2 aspek yaitu :a. keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai

dan komitmen diantara para aparat agartermotivasi dengan kuat pada programyang diimplementasikan

b. keterlibatan publik, dalam desain dan

implementasi program.(B. Guy Peter, The Politics of Bureaucracy,

(2001), London : Routledge, hal 299-381.

2. Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuatdemokrasi meningkatkan kualitas dan efektifitas

layanan public. Dalam mewujudkan kerangkayang cocok bagi partisipasi perludipertimbangkan beberapa aspek, yaitu

a. partisipasi melalui institusi konstitusional(referendum, voting) dan jaringan civil society(inisiatif asosiasi)

b. partisipasi individu dalam prosespengambilan keputusan civil societysebagai service provider

c. lokal kultur pemerintah

d. faktor-faktor lainnya, seperti transparansisubstansi proses terbuka dan konsentrasipada kompetensi

Dalam rangka penguatan partisipasi publicpemerintah seharusnya mengeluarkan informasiyang dapat diakses oleh publik,

menyelenggarakan proses konsultasi untukmenggali dan mengumpulkan masukan-

keterlibatanaparat melalui

tercip-tanyanilai dankomitmen

diantara aparat

adanya forumuntukmenampungpartisipasi

masyarakatyangrepresentatif,

jelas arahnyadan dapatdikontrol

bersifat terbukadan inklusif,harus

ditempatkansebagaimimbar

masyarakatmengekspre-sikankeinginannya.

kemampuan

masyarakatuntuk ter-libat

public hearing

pertemuan kelompokmasyarakat(stakeholders meeting)

jajak pendapat umum

laporan penelitian dankajian (constituentsurveys)

media massa

simple voting inreferenda

diskusi publik

e-participation

policy conference

policy round tables


22/25


23/25

didalam memvalidasi premis-premis darimanasebuah program berasal dan karena itu akan

berkontribusi terhadap efektivitas program.Dengan hadirnya isu partisipasi, kelompoktersebut akan berpindah dari orientasi pada

input kepada manajemen program dan

penekanan pada output.

6. A process by which people take an active andinfluential hand in shaping decision that affecttheir lives.

(Development Assistant Committee, Evaluationof Programs Promoting ParticipatoryDevelopment and Good Governance, 1997, hal

22)

7. A process by which people, especially

disadvantaged people, influence decisions thataffect them (IBRD)

8, Adanya sistem yang memungkinkan individuyang tidak terwakili kepentingannya olehkelompok kepentingan yang terorganisir untuk

menyalurkan kepentingannya dalampengambilan keputusan mengenaiperencanaan, penganggaran, dan monitoring

serta evaluasi kegiatan program(Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

di Indonesia)

9. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orangmemiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan

keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraanpemerintah.(Buku Pedoman Penguatan Pengamanan

Program Pembangunan Daerah, Bappenas &Depdagri 2002, hal 20.)

Kesimpulan :Prinsip partisipasi masyarakat menuntutmasyarakat harus diberdayakan, diberikan

kesempatan dan diikutsertakan untuk berperandalam proses-proses birokrasi mulai dari tahapperencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau

kebijakan publik.

Operasionalisasi konsep :1. pada level akar rumput, partisipasi

mengimplikasikan struktur pemerin-tahan yangfleksibel dan memberikan peluang bagimasyarakat yang berkepentingan untuk

menyem-purnakan desain dan implementasiprogram serta proyek public

2. memberikan peluang bagi LSM seba-gai sarana

alternatif enyaluran energi dari publik, melaluiidentifikasi kepentingan publik, mobilisasi opinipublik, untuk mendukung kepen-tingan

tersebut, dan organisasi aksi yang sesuai


24/25

DAFTAR BACAAN

Asian Development Bank, (1999), Governance : Sound DevelopmentManagement,

Archon, Fung & Erik Olin Wright, (2003), Deepening Democracy :Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, TheReal Utopias Project IV, London : Verso.

Budiardjo Miriam, (2000), Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat, Bandung :Mizan.

Catanese, Anthony James (1984), The Politics of Planning & Development,Sage Library of Social Research, Volume 156, Beverly Hills : SagePublications

Development Assistant Committee, (1997), Evaluation of ProgramsPromoting Participatory Development & Good Governance.

Ganie-Rochman, Meuthia, (2000) artikel Good Governance : Prinsip,Komponen dan Penerapanny, dalam HAM : Penyelenggaraan NegaraYang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM.

Garcia-Zamor, Jean-Claude, (1985), Public Participation in DevelopmentPlanning and Management : Cases from Africa and Asia, London :Westvoiew Press.

Hill, Michael (1997), The Policy Process, London : Prentice Hall/HarvesterWheatsheaf.

Hill, Michael & Peter Hupe, (2002), Implementing Public Policy : Governancein Theory and in Practice, London : Sage Publications.

Lutrin, Carl E. dan Allen K. Settle, (1985), American Public Administration :Concepts & Cases, USA : Prentice-Hall Inc.

Minogue, Martin, artikel The Management of Public Change : from OldPublic Administration to New Public Management dalam Law &Governance Issue I, British Council Briefing.

Peters, B.Guy, (2000) The Politics of Bureaucracy, London : Routledge.

Schmidt, Gregory D. (1989), Donors and Decentralization in DevelopingCountries : Insights from AID Experience in Peru, London : WestviewPress.

Shafritz, Jay M. & E.W. Russell, (1997), Introducing Public Administration,

USA : Longman)


25/25

Sutherland, John W. (1978), Management Handbook for PublicAdministrators, New York : Van Nostrand Reinhold Company

Tjokroamidjojo, Bintoro, (2001), Reformasi Administrasi Publik, Jakarta :MIA UNKRIS.

Referensi Lain :

1. Asian Development Bank, Public Administration in the 21-st Century(artikel di Internet)

2. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah,Badan Perencanaan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002

3. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan TataPemerintahan di Indonesia, 2000

Indikator Dan Alat Ukur ATP

Documents