Independensi - Integritas - Profesionalisme KAISALU...Laporan Keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang

Dalam rangka memenuhi Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

dan Undang-undang No. 15 Tahun

2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan, Kepala Perwakilan BPK RI

Provinsi NTT, B. Dwita Pradana menyerahkan Laporan Hasil

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

TA 2012 atas 2 entitas yakni

Pemerintah Kota Kupang dan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

Daya. Laporan Hasil Pemeriksaan

tersebut masing-masing diterima oleh

Pimpinan DPRD dan Pemerintah

Daerah setempat yakni Ketua DPRD

Kota Kupang, Talendmark Daud dan Walikota Kupang, Jonas Salean (10/06) serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Gerson Tanggu Dendo dan Bupati Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete (19/06). Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) yang diserahkan terdiri dari

LHP atas Laporan Keuangan yang

memuat Opini Laporan Keuangan, LHP

atas Sistem Pengendalian Intern, dan

LHP atas Kepatuhan

Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan yang

merupakan satu kesatuan

dalam kerangka pemeriksaan

Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah K o t a

K u p a n g d a n

K a b u p a t e n S u m b a B a r a t

D a y a Tahun Anggaran 2012 yang

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan ditujukan untuk

memberikan opini atas kewajaran Laporan

Keuangan pemerintah daerah dengan

memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini yang diberikan atas

Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Kupang d an P e mer i n t ah

Kab up a te n S u mb a B a ra t Da ya

Tahun Anggaran 2012 adalah Wajar

Dengan Pengecualian.

Sesuai dengan Undang-Undang

RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan pasal 7 ayat (5),

hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara yang

telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan

DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

Jawaban atau penjelasan kepada BPK

tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima, sebagaimana dimuat dalam pasal 20 ayat

(3) UU tersebut.

Buletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur KAISALUKAISALU

Independensi - Integritas - Profesionalisme

Edisi VI Tahun 2013

www.kupang.bpk.go.id

Daftar Isi

BPK menyerahkan LHP LKPD TA 2012 Kota Kupang dan Kab. Sumba Barat Daya

Hal 1

Penyerahan LKPD TA 2012 Kab. Lembata dan Sabu Raijua

Hal 2

Penandatanganan Target Kinerja dan Kalender Kegiatan Tahun 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Serta Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011

Hal 3

Pertemuan Rutin DWP BPK RI Perwakilan Provinsi NTT

Hal 4

Kegiatan Lainnya di Bulan Juni Hal 4

BPK MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LKPD TA 2012

KOTA KUPANG DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Hal Yang Menjadi Pengecualian Dalam LHP LKPD TA 2012

Kota Kupang Sumba Barat Daya

Kas Piutang

Piutang pajak Persediaan

Aset tetap Investasi Non Perma-nen

Investasi Perma-nen

Aset

Belanja modal Pendapatan retri-busi daerah Belanja barang dan jasa

Kupang, Rabu (19 Juni 2013) - Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nikodemus N. Rihi Heke menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Kabupaten Lembata dan Sabu Raijua TA 2012 kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Bernardus Dwita Pradana di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. Penyerahan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang, terutama Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa

Keuangan akan memeriksa dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan memberikan opini, apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar dalam hal yang material dan memenuhi empat kriteria yaitu: 1. Kesesuaian Laporan Keuangan

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

2. Kecukupan pengungkapan 3. Kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan 4. Efektivitas system pengendalian

interen Pemerintah Kabupaten

Lembata dan Sabu Raijua merupakan entitas ke-17 dan 18 dari 22 entitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan amanat undang-

undang untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain penyerahan Laporan Keuangan, pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Keputusan Bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT dengan Bupati Lembata tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data (e-Audit) dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara. Petunjuk Teknis tersebut disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan e-Audit pada Pemerintah Kabupaten Lembata. Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis tersebut untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah teknis dan penentuan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam e-Audit pada Pemerintah Kabupaten Lembata dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Penyerahan Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Kabupaten Lembata dan Sabu Raijua TA 2012 Kepada BPK RI Perwakilan Provinsi NTT

Edisi VI Tahun 2013 KAISALU 2

www.kupang.bpk.go.id

Opini LKPD TA 2007-2011

TA Kabupaten Lembata

Kabupaten Sabu Raijua

2007 Wajar Dengan pengecualian

-

2008 Wajar Dengan pengecualian

-

2009 Tidak Memberi Pendapat

-

2010 Tidak Memberi Pendapat

Wajar Dengan Pengecualian

2011 Tidak Memberi Pendapat

Wajar Dengan Pengecualian

www.kupang.bpk.go.id

Edisi VI Tahun 2013 KAISALU 3

Penandatanganan Target Kinerja dan Kalender Kegiatan Tahun 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi NTT

Serta Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011

Kupang, Kamis (27 Juni 2013) – Para pegawai di

lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT mengikuti

kegiatan Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi SISDM serta PP

No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT. Pada

kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan NTT, Bernardus

Dwita Pradana sekaligus menyampaikan capaian kinerja

semester I Tahun 2013 dan mencanangkan komitmen dan

target kinerja semester II tahun 2013. Selanjutnya

dilakukan penandatanganan dokumen capaian kinerja yaitu kalender semester I tahun 2013 dan target kinerja

kalender semester II tahun 2013 serta skema pembimbingan Pejabat Fungsional Pemeriksa oleh eselon IV, Ketua

Tim Senior dan eselon III yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan, Pejabat dari Biro SDM dan perwakilan

Inspektorat Utama. Kepala Perwakilan juga menyampaikan kepada setiap komponen Perwakilan BPK RI Provinsi

NTT agar saling sinergi untuk menjamin keseimbangan antara tujuan organisasi, individu pegawai dan harapan

pemangku kepentingan. Target kalender individu sekaligus sebagai evaluasi kinerja individu sesuai PP No.46 Tahun

2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait kinerja sumber daya manusia seperti presensi, cuti

pegawai, SISDM berbasis website yang disampaikan oleh Tim Sosialisasi dari Biro SDM. SISDM merupakan

aplikasi berbasis website yang berfungsi untuk mengelola data SDM, dan direncanakan untuk dikembangkan sebagai

aplikasi sistem

m a n a j e m e n

workflow untuk

o t o m a t i s a s i

proses-proses bisnis

SDM dengan fokus

pada peningkatan

kinerja manajemen

dan pelayanan

SDM BPK.

Edisi VI Tahun 2013 KAISALU 4

www.kupang.bpk.go.id

Tim Redaksi:

Pengarah B. Dwita Pradana.

Penanggung jawab Teguh Priyantono

Pemimpin Redaksi Erwin Wahyutrianto

Kru Redaksi Staf Sub Bagian Hukum Humas

Alamat Redaksi BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Jl. W. J. Lalamentik Kota Kupang

Telp. (0380) 840600, Fax.(0380) 840601

E-mail : [email protected]

Website: kupang.bpk.go.id Redaksi menerima kiriman berita/tulisan atau foto dokumentasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kegiatan BPK.

R e d a k s i Kaisalu

Pertemuan Rutin DWP BPK RI Perwakilan Provinsi NTT

Kupang, Rabu (19 Juni 2013) - DWP BPK RI Perwakilan Provinsi NTT menggelar kegiatan penyuluhan dan demo memasak bertempat di Rumah Jabatan Kepala Perwakilan, Jl. Amabi No. 120 Oebufu Kupang-NTT. Dalam sambutan Ketua DWP BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, ibu Maria E. Christiani menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menjalin silaturahmi antara anggota dan sebagai pertemuan rutin kegiatan DWP Perwakilan Provinsi NTT. Materi Penyuluhan yang disampaikan adalah tentang bagaimana memilih daging yang baik dengan pemateri Drh. Hembang Pancasilawati dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjelaskan bahwa ciri daging yang baik untuk dikonsumsi adalah berwarna merah terang atau cerah, mengkilap, tidak pucat dan tidak kotor. Acara dilanjutkan dengan demo membuat siomay oleh ibu Ruri Masruro.

Kegiatan Lainnya di Bulan Juni

Penyerahan LKPD TA 2012 & Penandatanganan Juknis Serta Demo E-Audit Pada Kab Alor

Kepala Perwakilan sewaktu menjadi Keynote Speaker dalam Rapat Pemutakhiran Data