Home > Documents > Implementasi PPK BLUD

Implementasi PPK BLUD

Date post: 05-Dec-2015
Category:
Author: ika
View: 67 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
implementasi PPK BLUD
Embed Size (px)
of 25 /25
IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Johar No, 17 Telp. (031) 3532291, 3532294 – 3532296 Fax. (031) 3532283 S U R A B A Y A
Transcript

PowerPoint Presentation

IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TIMURPEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAHJl. Johar No, 17 Telp. (031) 3532291, 3532294 3532296 Fax. (031) 3532283S U R A B A Y ALANDASAN HUKUM

DEFINISIPSL 68 dan 69 UU NO 1/2004PSL 146 AYAT (1) PP 58/2005INSTANSI PEMERINTAH YG DIBENTUK UTK MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT BERUPA PENYEDIAAN BARANG DAN / ATAU JASA YG DIJUAL TANPA MENGUTAMAKAN MENCARI KEUNTUNGAN DAN DLM MELAKSANAKAN KEGIATANNYA PD PRINSIP PRODUKTIFITAS, EFISIENSI & EFEKTIVITAS.

LEMBAGA PELAYANAN YG TDK KOMERSIAL (NON PROFIT) DLM MEMBERIKAN PELAYANAN BERSUBSIDI, MENJAUHI SIFAT BIROKRATIS, NAMUN TDK DPT MELEPASKAN DIRI DR PERHITUNGAN EKONOMI DLM MENETAPKAN TARIF PELAYANANNYA.SKPD

6

6KELEMBAGAANBLUDPERANGKATPEMDAPOLA PENGELOLAANKEUANGANBAWASDA,BAPPEDABUMDASET TDK DIPISAHKAN66Regulasi Implementasi PPK BLUD Provinsi Jawa Timur17 Keputusan Gubernur tentang penetapan status SKPD/UPT Dinkes sebagai pelaksana PPK BLUD;Peraturan Gubernur No.29 / 2008 tentang Pedoman Pola Penerapan Pengelolaan BLUD Prov. Jatim diubah menjadi Peraturan Gubernur No. 98 / 2014 ;Peraturan Gubernur No. 82 / 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Prov. Jatim (dilakukan revisi);Peraturan Gubernur No. 169 / 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD/Unit Kerja PPK BLUD diubah menjadi Peraturan Gubernur No. 66 / 2011;Peraturan Gubernur No. 9/2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RS Daerah Prov. Jatim;Peraturan Gubernur No. 68/2010 tentang Pengelolaan Investasi, Kerjasama dan Pinjaman/Utang Prov. Jatim;Peraturan Gubernur No. 69/2010 tentang Pedoman Teknis Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas BLUD RSD Prov. Jatim;Kep Gub No. 188/572/KPTS/013/2011 tentang Tim Penilai BLUD Prov. Jatim;Peraturan Gubernur No. 91 /2011 tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Prov. Jatim (dilakukan revisi);5 Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengawas pada 5 RS (RS Dr. Soetomo, RS Dr. Saiful Anwar, RS Dr. Soedono, RS Haji, RS jiwa Menur);Peraturan Gubernur No. 15 / 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang BLUD Prov. Jatim (dilakukan revisi);Peraturan Gubernur No. 30 / 2013 tentang Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD non PNS;Keputusan Gubernur No. 188/682/KPTS/2013/2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemda Prov. Jatim Tahun 2015.BPKAD Prov. JatimPelaksana PPK BLUD Provinsi Jawa TimurRSUD Dr Soetomo, SurabayaRSUD Dr Saiful Anwar, MalangRSUD Dr Soedono, MadiunRS Haji, SurabayaRS Jiwa Menur, SurabayaRS Paru BatuRS Paru JemberRS Paru Dungus, MadiunRS Kusta Sumberglagah, MojokertoRS Kusta KediriRS Mata Masyarakat Surabaya (d.h. BKMM Surabaya)RS Paru Surabaya (d.h. BP4 Surabaya)RS Paru Pamekasan (d.h. BP4 Pamekasan)RS Paru Manguharjo Madiun (d.h. BP4 Madiun) UPT - Akademi Keperawatan madiunUPT - Akademi Gizi SurabayaUPT - Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati, LawangBPKAD Prov. JatimRSU BesarUPT Dinas KesehatanSurat Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat;Pola Tata Kelola;Rencana Strategis Bisnis;Standar Pelayanan Minimal;Laporan Keuangan Pokok atau Prognosa/Proyeksi Laporan Keuangan; danLaporan Audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independenPERSYARATAN ADMINISTRATIF PENERAPAN PPK BLUDBPKAD Prov. JatimPendapatan dan Pengeluaran BLUD bersumber dariDana APBN / Tugas PembantuanDana Subsidi / APBDDana FungsionalDPA BLUD memuat kegiatan yang bersumber dari APBD dan FungsionalPerencanaan serta rincian penggunaan pendapatan BLUD dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu dari Rencana Strategik Bisnis (RSB)RSB bersifat 5 tahunan sementara RBA bersifat tahunanSUMBER DANA BLUDBPKAD Prov. Jatim----- Meeting Notes (2/17/15 09:41) -----perlu kesepakatan dengan Bappeda antara BPKAD terkait RSB dan RBA PPK BLUD terkait pengungkapan rencana yg10KOMPONEN PENDAPATANBPKAD Prov. JatimKondisi yang terjadi:Klaim Piutang yang belum dibayar oleh PenjaminAdanya Utang kepada penyedia obat yang belum dibayar1 JAN 20XX31 DES 20XXSUBSIDI / APBD1 JAN 20XX31 DES 20XXFUNGSIONALTW3*Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa TimurMEKANISME PENGGUNAAN DANA BLUDKEKHUSUSAN BLUDNo.UraianSKPD Non BLUDSKPD BLUDKeterangan1.PengelolaPNS PNS dan Non PNSSecepatnya kebutuhan tenaga dapat terpenuhi 2.Piutang/utangTidak diperbolehkan melakukan Piutang/utangDiperbolehkan melakukan Piutang/utangkebutuhan pasien dapat cepat terpenuhi3.PendapatanSetor langsung ke kasDigunakan langsungLebih cepat terpenuhinya kebutuhan pasien dan obat-obatan4.Dokumen PenganggaranRencana Kerja Anggaran (RKA)Rencana Bisnis Anggaran (RBA)BLUD lebih diutamakan jiwa kewirausahaan5.KeuanganKe Kas Daerah (BUD)Boleh memiliki Rekening (Fungsional)Dapat langsung mengelola rekening bank untuk digunakan dalam memberikan pelayanan kpd pasien. 6.Laporan KeuanganSAPSAP + SAKPelaporan KeuanganBPKAD Prov. JatimPENGELOLAAN PENDAPATAN & BIAYA.PENGELOLAAN KAS.PENGELOLAAN UTANG.PENGELOLAAN PIUTANG.PENGELOLAAN INVESTASI.PENGADAAN BARANG & JASA.PENGELOLAAN BARANG.PENYUSUNAN AKUNTANSI, PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN.PENGELOLAAN SURPLUS & DEFISIT.KERJASAMA DG PIHAK LAIN.MEMPEKERJAKAN TENAGA NON PNS.PENGELOLAAN DANA SECARA LANGSUNG.PERUMUSAN STANDAR, KEBIJAKAN, SISTEM & PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN.13 FLEKSIBILITAS

PRINSIP FLEKSIBILITAS (DANA FUNGSIONAL)FLEKSIBILITASTotal belanja BLUD bisa melampaui DPA BLUD, dilaporkan dalam lRATotal belanja BLUD tidak melampaui DPA BLUDBPKAD Prov. Jatim16BPKAD Prov. JatimBPKAD Prov. JatimPELAPORAN & PENGAWASANEVALUASI & PENILAIAN KINERJA SETIAP TRIWULANAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN OLEH KEPALA DAERAH (DIDELEGASIKAN KEPADA SKPD TEKNIS) &/ATAU DEWAN PENGAWAS.AUDIT INDEPENDEN.AUDIT BPK.

JANGAN ASAL COPY PASTE, SESUAIKAN DENGAN KONDISI DAERAH

Sekian Terima Kasih

DATA SERIES PENDAPATAN BLUDNOSKPD PPK BLUD200920102011201220132014Apr-151RS ParuBatu3.286,354.967,8910.551,5610.273,6013.737,7226.990,988.452,822RS Paru Jember3.167,815.214,917.679,989.242,9910.306,2017.232,966.221,103RS Paru Dungus Madiun985,022.075,941.913,622.844,022.648,184.904,081.192,264RS Kusta Kediri754,861.462,781.917,332.139,562.934,395.041,341.432,455RS Kusta Sumberglagah Mojokerto2.677,0810.811,6811.997,6613.472,5016.082,4621.943,588.796,946RS Mata Masyarakat Surabaya0,006.080,5012.308,3716.540,2413.670,0816.750,277.037,307Rumah Sakit Paru Surabaya0,005.216,249.257,0010.532,9711.484,6713.640,653.020,338RS Paru Pamekasan0,001.406,142.591,963.940,085.887,0012.294,213.734,059RS Paru Manguharjo Madiun0,00285,08756,081.894,011.974,432.665,05872,5910UPT - Akademi Keperawatan Madiun0,000,000,000,002.693,882.619,86767,0911UPT - Akademi Gizi Surabaya0,000,000,000,001.915,112.093,74718,8212UPT - Pelatihan Kesehatan Masyarakat Munarjati Lawang0,000,000,000,00916,275.070,712.784,9513RSU Dr. Soetomo Surabaya137.615,58481.834,96579.661,02636.610,28760.111,06994.334,25348.365,8114RSU Dr. Saiful Anwar Malang72.852,40237.094,83261.612,66315.482,31357.910,30545.826,82151.282,1715RSU Dr. Soedono Madiun35.895,9768.895,4883.661,5893.626,23112.191,29161.709,3670.932,5016RS Haji Surabaya35.562,1852.947,8779.485,8191.543,98113.925,72139.340,3242.210,3317RS Jiwa Menur Surabaya9.683,7614.039,6318.634,4518.819,8725.562,1833.585,757.697,91302.481,01892.333,951.082.029,091.226.962,631.453.950,922.006.043,95665.519,43BPKAD Prov. JatimGRAFIK DATA SERIES PENDAPATAN BLUDBPKAD Prov. JatimGRAFIK DATA SERIES PENDAPATAN BLUDBPKAD Prov. Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Telah Melakukan Kajian Sistem Pada Mekanisme Pembiayaan Dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Atau Yang Dikenal Dengan Dana Kapitasi. FKTP Yang Diobservasi Dalam Kajian Ini Adalah Puskesmas Di Sejumlah Daerah

aspek regulasi, dimana aturan pembagian jasa medis dan biaya operasional berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidakwajaran. Dua peraturan yang ada, yakni Perpres No. 32 Tahun 2014 dan PMKes No. 19 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana kapitasi yang bisa digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60 persen dari total penerimaan. Selain itu, regulasi yang ada juga belum mengatur mekanisme pengelolaan sisa lebih dana kapitasi. Mekanisme kapitasi telah membuat dana yang masuk ke sebagian puskesmas meningkat drastis dan melebihi dari kebutuhan puskesmas setiap tahunnya. Besarnya dana yang diterima dan realisasi anggaran yang lambat, berpeluang menyebabkan sisa lebih di akhir tahun anggaran. Kalau ini terus berulang dan terakumulasi tiap tahun, maka sisa lebih dana ini bisa sangat besar pada sebuah puskesmas saja.Persoalan yang lain, aturan penggunaan dana kapitasi juga kurang mengakomodasi kebutuhan Puskesmas. Peruntukan dana kapitasi, sebetulnya telah mampu dibiayai dari APBN/APBD sebagai belanja rutin. Kesulitan yang kerap ditemui sebenarnya pada belanja non-rutin seperti pengadaan meubelair dan rehabilitasi gedung puskesmas.aspek pembiayaan. KPK menemukan adanya potensi fraud atas diperbolehkannya perpindahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari puskesmas ke FKTP swasta. Fakta yang ditemukan, oknum petugas puskesmas mendirikam FKTP swasta. Pasien yang datang, tidak dilayani dengan baik dengan berbagai alasan, tapi justru diarahkan ke FKTP swasta miliknya atau yang berafiliasi dengannya. Selain itu, efektivitas dana kapitasi dalam meningkatkan mutu layanan masih rendah. Padahal dana yang disalurkan sangat besar, yakni hampir 8 triliun rupiah per tahun. Namun, perubahan kualitas layanan puskesmas secara keseluruhan belum terlihat secara nyata.aspek tata laksana dan sumber daya. Sejumlah persoalan terjadi, antara lain lemahnya pemahaman dan kompetensi petugas kesehatan di puskesmas dalam menjalankan regulasi. Proses verifikasi eligibilitas kepesertaan di FKTP belum berjalan dengan baik; Pelaksanaan mekanisme rujukan berjenjang belum berjalan baik; Potensi petugas FKTP menjadi pelaku penyimpangan (fraud) semakin besar; Petugas puskesmas rentan menjadi korban pemerasan berbagai pihak; serta Sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata. Salah satu potensi penyimpangan, terlihat dari adanya persepsi bahwa dana kapitasi harus dihabiskan pada tahun yang sama. Ini menyebabkan petugas berusaha untuk membelanjakan seluruh dana kapitasi yang diterima meskipun tidak dibutuhkan, bahkan beberapa bukti-bukti transaksi dan pertanggungjawaban penggunaan dana kapitasi terindikasi adanya manipulasi.aspek pengawasan yang terlihat pada tidak adanya anggaran pengawasan dana kapitasi di daerah. Hal ini juga diperburuk dengan tidak adanya alat pengawasan dan pengendalian dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan. 19 Januari 2015UNDANG-UNDANG NO.1 TH 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

UU NO.1/2004(PASAL 68 DAN PASAL 69)

INSTANSI PEMERINTAH YG MEMPUNYAI TUGAS DAN FUNGSI MEMBERIKAN LAYANAN UMUM PADA MASYARAKAT

PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI SPESIFIKASI TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN UMUM(SEPERTI RSD)

BLU/BLUD

DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DALAM POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

DITJEN BAKD


Recommended