IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Johar No, 17 Telp. (031) 3532291, 3532294 – 3532296 Fax. (031) 3532283 S U R A B A Y A
IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAHJl. Johar No, 17 Telp. (031) 3532291, 3532294 – 3532296 Fax. (031) 3532283S U R A B A Y A
LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM
UNDANG-UNDANG NO.1 TH 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN
NEGARA
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN
NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2005 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2005 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DITJEN BAKD
UU NO.1/2004(PASAL 68 DAN
PASAL 69)
INSTANSI PEMERINTAH YG MEMPUNYAI TUGAS DAN FUNGSI MEMBERIKAN LAYANAN UMUM
PADA MASYARAKAT
PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI SPESIFIKASI TEKNIS DI
BIDANG PELAYANAN UMUM(SEPERTI RSD)
BLU/BLUD
DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DALAM POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN
DEFINISI
1. PSL 68 dan 69 UU NO 1/20042. PSL 146 AYAT (1) PP 58/2005
INSTANSI PEMERINTAH YG DIBENTUK UTK MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT BERUPA PENYEDIAAN BARANG DAN / ATAU JASA YG DIJUAL TANPA MENGUTAMAKAN MENCARI KEUNTUNGAN DAN DLM MELAKSANAKAN KEGIATANNYA PD PRINSIP PRODUKTIFITAS, EFISIENSI & EFEKTIVITAS.
LEMBAGA PELAYANAN YG TDK KOMERSIAL (NON PROFIT) DLM MEMBERIKAN PELAYANAN BERSUBSIDI, MENJAUHI SIFAT BIROKRATIS, NAMUN TDK DPT MELEPASKAN DIRI DR PERHITUNGAN EKONOMI DLM MENETAPKAN TARIF PELAYANANNYA.
SKPD
SKPD
6
6
KELEMBAGAAN
BLUD
PERANGKATPEMDA
POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN
BAWASDA,BAPPEDA
BUMD
ASET TDK DIPISAHKAN
REGULASI IMPLEMENTASI PPK BLUD PROVINSI JAWA TIMUR
1. 17 Keputusan Gubernur tentang penetapan status SKPD/UPT Dinkes sebagai pelaksana PPK BLUD;
2. Peraturan Gubernur No.29 / 2008 tentang Pedoman Pola Penerapan Pengelolaan BLUD Prov. Jatim diubah menjadi Peraturan Gubernur No. 98 / 2014 ;
3. Peraturan Gubernur No. 82 / 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Prov. Jatim (dilakukan revisi);
4. Peraturan Gubernur No. 169 / 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD/Unit Kerja PPK BLUD diubah menjadi Peraturan Gubernur No. 66 / 2011;
5. Peraturan Gubernur No. 9/2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RS Daerah Prov. Jatim;
6. Peraturan Gubernur No. 68/2010 tentang Pengelolaan Investasi, Kerjasama dan Pinjaman/Utang Prov. Jatim;
7. Peraturan Gubernur No. 69/2010 tentang Pedoman Teknis Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas BLUD RSD Prov. Jatim;
8. Kep Gub No. 188/572/KPTS/013/2011 tentang Tim Penilai BLUD Prov. Jatim;9. Peraturan Gubernur No. 91 /2011 tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Prov.
Jatim (dilakukan revisi);10. 5 Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengawas pada 5 RS (RS Dr. Soetomo,
RS Dr. Saiful Anwar, RS Dr. Soedono, RS Haji, RS jiwa Menur);11. Peraturan Gubernur No. 15 / 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang BLUD
Prov. Jatim (dilakukan revisi);12. Peraturan Gubernur No. 30 / 2013 tentang Pengangkatan dan pemberhentian
pegawai BLUD non PNS;13. Keputusan Gubernur No. 188/682/KPTS/2013/2014 tentang Pedoman Kerja dan
Pelaksanaan Tugas Pemda Prov. Jatim Tahun 2015.
BPKAD Prov. Jatim
PELAKSANA PPK BLUD PROVINSI JAWA TIMUR
1. RSUD Dr Soetomo, Surabaya2. RSUD Dr Saiful Anwar, Malang3. RSUD Dr Soedono, Madiun4. RS Haji, Surabaya5. RS Jiwa Menur, Surabaya6. RS Paru Batu7. RS Paru Jember8. RS Paru Dungus, Madiun9. RS Kusta Sumberglagah, Mojokerto10. RS Kusta Kediri11. RS Mata Masyarakat Surabaya (d.h. BKMM
Surabaya)12. RS Paru Surabaya (d.h. BP4 Surabaya)13. RS Paru Pamekasan (d.h. BP4 Pamekasan)14. RS Paru Manguharjo Madiun (d.h. BP4 Madiun) 15. UPT - Akademi Keperawatan madiun16. UPT - Akademi Gizi Surabaya17. UPT - Pelatihan Kesehatan Masyarakat
Murnajati, LawangBPKAD Prov. Jatim
RS
U
Besar
UP
T D
inas K
eseh
ata
n
Surat Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
Pola Tata Kelola; Rencana Strategis Bisnis; Standar Pelayanan Minimal; Laporan Keuangan Pokok atau
Prognosa/Proyeksi Laporan Keuangan; dan
Laporan Audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen
PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENERAPAN PPK BLUD
BPKAD Prov. Jatim
Pendapatan dan Pengeluaran BLUD bersumber dari Dana APBN / Tugas Pembantuan Dana Subsidi / APBD Dana Fungsional
DPA BLUD memuat kegiatan yang bersumber dari APBD dan Fungsional
Perencanaan serta rincian penggunaan pendapatan BLUD dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu dari Rencana Strategik Bisnis (RSB)
RSB bersifat 5 tahunan sementara RBA bersifat tahunan
SUMBER DANA BLUD
BPKAD Prov. Jatim
KOMPONEN PENDAPATAN
BPKAD Prov. Jatim
Jasa Layanan BLUD
Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah• Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan• Jasa Giro• Penerimaan
Komisi/Potongan/Bentuk Lain
• Hasil Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan
• Pengembalian Belanja BLUD – Sumber Dana Fungsional
FUNGSIONAL
Lain-lain Pendapatan dari Pengembalian Belanja – Sumber Dana Subsidi/APBD
SUBSIDI
* Kondisi yang terjadi:• Klaim Piutang yang belum dibayar oleh Penjamin• Adanya Utang kepada penyedia obat yang belum
dibayar
1 JAN 20XX 31 DES 20XX
SUBSIDI / APBD
1 JAN 20XX 31 DES 20XX
FUNGSIONAL
TW3
*
Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Timur
MEKANISME PENGGUNAAN DANA BLUD
KEKHUSUSAN BLUDNo. Uraian SKPD Non BLUD SKPD BLUD Keterangan
1. Pengelola PNS PNS dan Non PNS
Secepatnya kebutuhan tenaga dapat terpenuhi
2. Piutang/utang Tidak diperbolehkan melakukan Piutang/utang
Diperbolehkan melakukan Piutang/utang
kebutuhan pasien dapat cepat terpenuhi
3. Pendapatan Setor langsung ke kas
Digunakan langsung
Lebih cepat terpenuhinya kebutuhan pasien dan obat-obatan
4. Dokumen Penganggaran
Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
BLUD lebih diutamakan jiwa kewirausahaan
5. Keuangan Ke Kas Daerah (BUD)
Boleh memiliki Rekening (Fungsional)
Dapat langsung mengelola rekening bank untuk digunakan dalam memberikan pelayanan kpd pasien.
6. Laporan Keuangan SAP SAP + SAK Pelaporan Keuangan
Pengelolaan
pendapatanMekanisme
pencairan
Pelaporan
• Penerimaan Kas yang bersumber dari pendapatan fungsional dapat digunakan langsung untuk pengeluaran
• Kelebihan target penerimaan pendapatan BLUD dan sisa alokasi belanja BLUD yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran pada rekening bendahara penerimaan dilaporkan sebagai SILPA
• Menggunakan model GU• Penetapan jenjang nilai untuk SPJ dengan SK pemimpin BLUD
• Menyusun laporan berdasarkan SAK
• Menyusun laporan berdasarkan SAP berbasis akrual
BPKAD Prov. Jatim
PENGELOLAAN PENDAPATAN & BIAYA.
PENGELOLAAN KAS.
PENGELOLAAN UTANG.
PENGELOLAAN PIUTANG.
PENGELOLAAN INVESTASI.
PENGADAAN BARANG & JASA.
PENGELOLAAN BARANG.
PENYUSUNAN AKUNTANSI, PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN.
PENGELOLAAN SURPLUS & DEFISIT.
KERJASAMA DG PIHAK LAIN.
MEMPEKERJAKAN TENAGA NON PNS.
PENGELOLAAN DANA SECARA LANGSUNG.
PERUMUSAN STANDAR, KEBIJAKAN, SISTEM & PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN.
BLUD diperkenankan untuk melakukan belanja melampaui
plafon anggaran per kode rekening per kegiatan dan
melaporkannya kepada PPKD (melalui pergeseran realisasi
anggaran).
BLUD diperkenankan untuk menggunakan 10% dari target pendapatan tahunannya secara langsung dg persetujuan PPKD.
PRINSIP FLEKSIBILITAS (DANA FUNGSIONAL)
Penggunaan
Pelampauan Target Pendapat
an
Pelampauan
realisasi belanja
FLEKSIBILITAS
Total belanja BLUD bisa melampaui
DPA BLUD, dilaporkan dalam lRA
Total belanja BLUD tidak melampaui
DPA BLUDBPKAD Prov. Jatim
Laporan Keuanga
n Pemerint
ah Provinsi
Jawa Timur
Laporan Keuangan SKPD non
BLUD
Laporan Keuangan
BLUD SKPD dan Unit Kerja
Laporan Kinerja
non Keuangan
dari BAPPEDA
Ikhtisar Laporan
Keuangan BUMD dan supporting
data pendukung
BPKAD Prov. Jatim
SOP pengelolaan keuangan di internal
Kebijakan akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, pengelolaan utang dan piutang
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan, Kebijakan Akuntansi SOP tentang
SPM di internal
Penentuan tarif, besaran nilai pemberian jasa pelayanan, honorarium, tunjangan
Peraturan Kementerian
terkait, Peraturan Gubernur
tentang SPM, Tata Kelola
BPKAD Prov. Jatim
PELAPORAN & PENGAWASAN
EVALUASI & PENILAIAN KINERJA SETIAP TRIWULANAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN OLEH KEPALA DAERAH (DIDELEGASIKAN KEPADA SKPD TEKNIS) &/ATAU DEWAN PENGAWAS.
AUDIT INDEPENDEN. AUDIT BPK.
JANGAN ASAL COPY PASTE, SESUAIKAN DENGAN KONDISI DAERAH
DATA SERIES PENDAPATAN BLUDNO SKPD PPK – BLUD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Apr-15
1 RS ParuBatu 3.286,35 4.967,89 10.551,56 10.273,60 13.737,72 26.990,98 8.452,82
2 RS Paru Jember 3.167,81 5.214,91 7.679,98 9.242,99 10.306,20 17.232,96 6.221,10
3 RS Paru Dungus Madiun 985,02 2.075,94 1.913,62 2.844,02 2.648,18 4.904,08 1.192,26
4 RS Kusta Kediri 754,86 1.462,78 1.917,33 2.139,56 2.934,39 5.041,34 1.432,45
5 RS Kusta Sumberglagah Mojokerto 2.677,08 10.811,68 11.997,66 13.472,50 16.082,46 21.943,58 8.796,94
6 RS Mata Masyarakat Surabaya 0,00 6.080,50 12.308,37 16.540,24 13.670,08 16.750,27 7.037,30
7 Rumah Sakit Paru Surabaya 0,00 5.216,24 9.257,00 10.532,97 11.484,67 13.640,65 3.020,33
8 RS Paru Pamekasan 0,00 1.406,14 2.591,96 3.940,08 5.887,00 12.294,21 3.734,05
9 RS Paru Manguharjo Madiun 0,00 285,08 756,08 1.894,01 1.974,43 2.665,05 872,59
10 UPT - Akademi Keperawatan Madiun
0,00 0,00 0,00 0,00 2.693,88 2.619,86 767,09
11 UPT - Akademi Gizi Surabaya 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915,11 2.093,74 718,82
12 UPT - Pelatihan Kesehatan Masyarakat Munarjati Lawang
0,00 0,00 0,00 0,00 916,27 5.070,71 2.784,95
13 RSU Dr. Soetomo Surabaya 137.615,58 481.834,96 579.661,02 636.610,28 760.111,06 994.334,25 348.365,81
14 RSU Dr. Saiful Anwar Malang 72.852,40 237.094,83 261.612,66 315.482,31 357.910,30 545.826,82 151.282,17
15 RSU Dr. Soedono Madiun 35.895,97 68.895,48 83.661,58 93.626,23 112.191,29 161.709,36 70.932,50
16 RS Haji Surabaya 35.562,18 52.947,87 79.485,81 91.543,98 113.925,72 139.340,32 42.210,33
17 RS Jiwa Menur Surabaya 9.683,76 14.039,63 18.634,45 18.819,87 25.562,18 33.585,75 7.697,91
302.481,01 892.333,95 1.082.029,09 1.226.962,63 1.453.950,92 2.006.043,95 665.519,43
BPKAD Prov. Jatim
GRAFIK DATA SERIES PENDAPATAN BLUD
2009 2010 2011 2012 2013 2014 420950.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
RS ParuBatu
RS Paru Jember
RS Paru Dungus Madiun
RS Kusta Kediri
RS Kusta Sumberglagah Mojokerto
RS Mata Masyarakat Surabaya
Rumah Sakit Paru Surabaya
RS Paru Pamekasan
RS Paru Manguharjo Madiun
UPT - Akademi Keperawatan Madiun
UPT - Akademi Gizi Surabaya
UPT - Pelatihan Kesehatan Masyarakat Munarjati Lawang
Dala
m Juta
an R
upia
h
BPKAD Prov. Jatim
GRAFIK DATA SERIES PENDAPATAN BLUD
2009 2010 2011 2012 2013 2014 420950.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
RSU Dr. Soetomo Surabaya
RSU Dr. Saiful Anwar Malang
RSU Dr. Soedono Madiun
RS Haji Surabaya
RS Jiwa Menur Surabaya
Dala
m Juta
an R
upia
h
BPKAD Prov. Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Telah Melakukan Kajian Sistem Pada Mekanisme Pembiayaan Dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Atau Yang Dikenal Dengan Dana Kapitasi.
FKTP Yang Diobservasi Dalam Kajian Ini Adalah Puskesmas Di Sejumlah Daerah
1. aspek regulasi, dimana aturan pembagian jasa medis dan biaya operasional berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidakwajaran. Dua peraturan yang ada, yakni Perpres No. 32 Tahun 2014 dan PMKes No. 19 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana kapitasi yang bisa digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60 persen dari total penerimaan. Selain itu, regulasi yang ada juga belum mengatur mekanisme pengelolaan sisa lebih dana kapitasi. Mekanisme kapitasi telah membuat dana yang masuk ke sebagian puskesmas meningkat drastis dan melebihi dari kebutuhan puskesmas setiap tahunnya. Besarnya dana yang diterima dan realisasi anggaran yang lambat, berpeluang menyebabkan sisa lebih di akhir tahun anggaran. Kalau ini terus berulang dan terakumulasi tiap tahun, maka sisa lebih dana ini bisa sangat besar pada sebuah puskesmas saja.Persoalan yang lain, aturan penggunaan dana kapitasi juga kurang mengakomodasi kebutuhan Puskesmas. Peruntukan dana kapitasi, sebetulnya telah mampu dibiayai dari APBN/APBD sebagai belanja rutin. Kesulitan yang kerap ditemui sebenarnya pada belanja non-rutin seperti pengadaan meubelair dan rehabilitasi gedung puskesmas.
2. aspek pembiayaan. KPK menemukan adanya potensi fraud atas diperbolehkannya perpindahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari puskesmas ke FKTP swasta. Fakta yang ditemukan, oknum petugas puskesmas mendirikam FKTP swasta. Pasien yang datang, tidak dilayani dengan baik dengan berbagai alasan, tapi justru diarahkan ke FKTP swasta miliknya atau yang berafiliasi dengannya. Selain itu, efektivitas dana kapitasi dalam meningkatkan mutu layanan masih rendah. Padahal dana yang disalurkan sangat besar, yakni hampir 8 triliun rupiah per tahun. Namun, perubahan kualitas layanan puskesmas secara keseluruhan belum terlihat secara nyata.
3. aspek tata laksana dan sumber daya. Sejumlah persoalan terjadi, antara lain lemahnya pemahaman dan kompetensi petugas kesehatan di puskesmas dalam menjalankan regulasi. Proses verifikasi eligibilitas kepesertaan di FKTP belum berjalan dengan baik; Pelaksanaan mekanisme rujukan berjenjang belum berjalan baik; Potensi petugas FKTP menjadi pelaku penyimpangan (fraud) semakin besar; Petugas puskesmas rentan menjadi korban pemerasan berbagai pihak; serta Sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata. Salah satu potensi penyimpangan, terlihat dari adanya persepsi bahwa dana kapitasi harus dihabiskan pada tahun yang sama. Ini menyebabkan petugas berusaha untuk membelanjakan seluruh dana kapitasi yang diterima meskipun tidak dibutuhkan, bahkan beberapa bukti-bukti transaksi dan pertanggungjawaban penggunaan dana kapitasi terindikasi adanya manipulasi.
4. aspek pengawasan yang terlihat pada tidak adanya anggaran pengawasan dana kapitasi di daerah. Hal ini juga diperburuk dengan tidak adanya alat pengawasan dan pengendalian dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan.
19 Januari 2015