IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · adanya hubungan antara minuman keras dan tindak pidana.

1

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

(Studi Pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2013)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

DEWI SETYO RINI

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI

TANJUNGPINANG

2015

1





DEWI SETYO RINI

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

Penyalahgunaan alkohol merupakan penyebab atau paling sedikit sebagai

faktor pencetus terjadinya tindak kriminal. Data dalam penelitian ini menunjukkan

adanya hubungan antara minuman keras dan tindak pidana. Dalam arti bahwa

penyalahgunaan minuman keras dapat menimbulkan tindak pidana kekerasan,

antara lain penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan,

dan pembunuhan. Pengaruh alkohol yang menekan pusat pengendalian diri

seseorang sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang

Ketentuan Larangan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi

Pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2013). Pada penelitian

ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian

ini informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian, maka hasil temuan yang didapatkan bahwa

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan

Pengendalian Minuman Beralkohol Pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten

Bintan Tahun 2013 belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan beberapa hal

sebagai berikut : Dari dimensi keluaran kebijakan dapat diketahui bahwa selama

ini prosedur dalam pelaksanaan pengawasan hanya berpedoman pada Peraturan

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011, tidak ada peraturan turunan yang

jelas dalam menjalankan peraturan ini dilapangan yang dilaksanakan oleh satpol

PP. Dari dimensi kepatuhan kelompok sasaran maka diketahui bahwa secara

umum Satpol PP Kabupaten Bintan sudah taat terhadap aturan yang berlaku.

Namun pada dimensi dampak nyata kebijakan diketahui bahwa masih banyak

orang yang belum patuh sehingga dampak nyata dari kebijakan ini belum terlihat.

Seperti masyarakat yang masih sering mengkonsumsinya, kemudian kedai yang

masih berjualan, padahal razia sudah sangat sering dilakukan. Namun

permasalahan datang dari masyarakat dan para pengusaha. Mereka berdalih masih

tidak mengetahui tentang peraturan tersebut.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi kebijakan

2

IMPLEMENTATION OF DISTRICT BINTAN REGULATION NUMBER 6 OF

2011 ON THE SUPERVISION AND CONTROL OF ALCOHOL

(Studies in District of East Bintan Bintan regency in 2013)

DEWI SETYO RINI

Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH

Alcohol abuse is the cause or at least as a trigger factor crime. The data in

this study suggests a link between alcohol and crime. In the sense that the abuse

of alcohol can lead to crimes of violence, among other mistreatment, theft,

adultery / obscene / moral, destruction, rape, and murder. The influence of

alcohol that suppress the central control so that the relevant person to be brave

and aggressive

The purpose of this research is basically knowing Implementation Bintan

District Regulation No. 6 of 2011 Article 8 The provisions Prohibition

Supervision and Control of Alcoholic Beverages (Studies in District of East

Bintan Bintan regency in 2013). In this study, the authors use this type of

qualitative descriptive study. In this study, the informants consist of 5 people.

Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data

analysis techniques.

After doing research, the findings showed that the results of this study can

be concluded that the implementation of Bintan District Regulation No. 6 of 2011

on Supervision and Control of Alcoholic Beverages In the District of East Bintan

Bintan regency in 2013 is not going well, this is because some things as follows:

From the output dimensions of the policy can be seen that during the procedure

under supervision only based on Bintan District Regulation No. 6 of 2011, there

are no clear rules in the running derivative of this regulation in the field are

conducted by Satpol PP. Of dimensional compliance of the target group it is

known that in general the municipal police Bintan regency has been obedient to

the rules applicable. But the real impact of the policy dimension in mind that

there are still many people who have not been obedient so that the real impact of

this policy is yet to be seen. As people who are still often consume them, then store

that still sells, whereas raids have very often done. But the problems come from

the community and employers. They argue still do not know about the new rules.

Keywords: policy, policy implementation

3





A. Latar Belakang

Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan &

kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk

meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan

dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan

kewajiban yaitu kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas-batas wilayah yg

berwenang mengutur dan mengatur pemerintahan serta kepentingan

masyarakatnya sesuai prakarsa sendiri berdasarkan keinginan dan suara

masyarakat.

Sebagai suatu daerah yang otonom, Pemerintah daerah mempunyai

wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan, dimana salah satu tujuannya

adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara

ketentraman dan ketertiban umum. Kepastian hukum dan penegakan Peraturan

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya

keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan

suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai

pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai

sesuai dengan apa yang diharapkan.

4

Dalam kenyataan di lapangan penegakan Peraturan daerah yang

menyangkut ketertiban dan ketentraman umum amat bersinggungan dengan

kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah,

betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan

pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan, dan bahkan jauh dari

itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan

mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya.

Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak

pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang

berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu Peraturan

Daerah yang berlaku secara syah dan kurangnya ketegasan pihak Pemda terhadap

aturan dimaksud.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan

dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat

dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Memang

dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Peraturan Daerah yang sudah

diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah

bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat

akan pentingnya Peraturan Daerah ini amat dangkal.

Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2012 Satpol PP mempunyai tugas

menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pada pasal 5 Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan

5

tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparataur, atau

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau

Peraturan Bupati, menindak warga masyarakat,aparatur atau badan hukum yang

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, fasilitasi dan

pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, melakukan

tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,atau badan hukum

yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati,

melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau

Peraturan Bupati.

Dilain pihak Penegakan peraturan dianggap tidak memberikan rasa dan

kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah

pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya

memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun

dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapai

dalam penegakan Peraturan Daerah, bahkan akan berpotensi besar terhadap

timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan

masyarakat luas atau kepentingan umum.

Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani

dan rohani, mengancam kehidupan masa depan kehidupan bangsa, dapat

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor

terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji

lainnya, bahwa dalam rangka penertiban pengedaran dan penggunaan minuman

6

beralkohol, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan

Pengendalian Minuman Beralkohol.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang

seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, dan perilaku

seks berisiko dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini

jelas mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas

perilaku penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan prikiran dan

perilakunya maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya berbagai perilaku

kriminal yaitu pada kasus-kasus tertentu bahkan membunuh. (Sudarsono:2008:36)

Peraturan larangan penjualan minuman keras beralkohol bir di minimarket

adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6

Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Permendagri tersebut melarang

penjualan minuman beralkohol golongan A yakni yang memiliki kadar alkohol di

bawah 5 persen antara lain jenis bir, dilarang dilakukan di minimarket. Penjualan

hanya boleh di supermarket atau hipermarket namun hanya boleh dikonsumsi di

lokasi.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.6 Tahun 2015 ini

merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20

Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam peraturan itu

memperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar 5 persen di

minimarket. Sebagai petunjuk pelaksana Peraturan Menteri Perdagangan

7

(Permendag) kemudian diterbitkan SK Direktur Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri Nomor 04/PDN/4/2015 terkait pembatasan penjualan bir di tingkat

pengecer. Kebijakan itu diambil untuk melindungi generasi muda Indonesia dari

miras. Saat ini, akses generasi muda terhadap miras dinilai sangat mudah terutama

dengan dijualnya miras di minimarket.

Pemerintah Kabupaten Bintan membuat sebuah peraturan guna menekan

angka kriminalitas yang diakibatkan oleh pengguna alkohol. Tujuan dari

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ini adalah mendorong perilaku

masyarakat agar melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta

kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol,

dan Menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya

kriminalitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan

tenteram. Untuk itu sangat dibutuhkan Peran pemerintah khususnya satpol PP

serta peran aktif masyarakat untuk turut menjalankan kebijakan ini, agar dapat

berjalan sesuai dengan tujuannya. Peraturan ini juga dibuat untuk mendorong

perilaku masyarakat agar melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta

kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol dan

Menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya

kriminalitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan

tenteram. (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan pada pasal 9 bahwa

Jalur agama dan budaya sebagai upaya pencegahan dan menanggulangi minuman

beralkohol. serta Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung

8

jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan

menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Minum minuman keras

dalam Islam jelas Haram hukumnya akan tetapi sampai seberapa pengaruhnya

terhadap diri sendiri maupun lingkungannya sehingga Islam mengharamkannya.

Minuman beralkohol (minuman keras) berpotensi timbulnya kriminalitas,

dan merusak kesehatan. Oleh karena itu alkoholisme tidak boleh dibiarkan

merajalela di tengah masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban

dalam masyarakat, sekaligus mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Alkoholisme atau penyalahgunaan alkohol sekarang ini sangat kompleks sehingga

penanganannya harus serius. Penggunaan minuman keras atau alkohol secara

berlebihan dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi

diri sendiri, maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya.

Penyalahgunaan alkohol merupakan penyebab atau paling sedikit sebagai

faktor pencetus terjadinya tindak kriminal. Data dalam penelitian ini menunjukkan

adanya hubungan antara minuman keras dan tindak pidana. Dalam arti bahwa

penyalahgunaan minuman keras dapat menimbulkan tindak pidana kekerasan,

antara lain penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan,

dan pembunuhan. Pengaruh alkohol yang menekan pusat pengendalian diri

seseorang sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif (Krahe,

2005:31).

Bahkan beberapa pelajar sekolah dasar dan SMP berani mengkonsumen

minuman itu. Pecandu miras cenderung tidak dapat berpikir positif dan menjadi

malas. Karena itu, selain merusak moral generasi muda, dunia pendidikan juga

9

terganggu akibat minuman memabukkan tersebut. Tingkat kejahatan pun

meningkat karena pelaku mengaku tidak sadar apa yang telah dia buat setelah

menkonsumsi minuman beralkohol. (Sumber: http:

//sentanaonline.com/detail_news/main)

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol

adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Minuman keras, tidak hanya mengganggu kesehatan, melainkan telah merusak

moral sebagian generasi muda. Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor

diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC). Dalam istilah

kepabeanan dan cukai; minuman beralkohol disebut sebagai Minuman

Mengandung etil alkohol (MMEA). Impor/pemasukan MMEA dari luar negeri

dilakukan oleh importir khusus. Di samping MMEA impor, bea cukai juga

memiliki kewenangan untuk mengontrol secara penuh pendirian pabrik MMEA

dalam negeri. Setiap badan usaha yang hendak memproduksi MMEA, maka wajib

memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pengawasan

MMEA di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh DJBC, namun juga oleh

pemerintah daerah. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari

mengonsumsi MMEA tersebut. MMEA ini juga digolongkan dalam 3 golongan,

yaitu golongan A (kurang dari 5%), golongan B (5% s.d. 20%), golongan C (lebih

dari 20%). Untuk mengendalikan peredaran MMEA pemerintah melalui DJBC

mengenakan tarif cukai pada tiap liter MMEA (penggunaan tarif spesifik).

10

Masih ada ditemukan aksi kejahatan di wilayah Kabupaten Bintan yang

meresahkan masyarakat seperti adanya remaja yang mabuk-mabukan di tengah

kota, hal ini juga didukung dengan masih adanya kedai-kedai atau supermarket di

Kabupaten Bintan yang menjual minuman keras dengan bebas tanpa izin

pengedarannya yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6

tahun 2011 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Sehingga dalam penelitian ini difokuskan pada Pasal 8 tentang ketentuan larangan

minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bintan khususnya pada Kecamatan

Bintan Timur padahal razia sepanjang tahun 2013 dilakukan selama 8 kali

setahun.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan

penulis tuangkan dalam tulisan yang berjudul : “IMPLEMENTASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN

BERALKOHOL (Studi Pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan

Tahun 2013)”.

B. Landasan Teoritis

Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan kebijakan melalui berbagai

kebijakan publik. Kebijakan akan tercapai jika kebijakan yang dibuat dapat

terimplementasikan atau dapat dilaksanakan secara baik. Keberhasilan

implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, baik

menyangkut isi kebijakan yang diimplementasikan, pelaksanaan kebijakan,

11

maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan (kelompok

sasaran).

Menurut Winarno (2008:144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai

makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur

dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk

meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan

fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses,

suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan implementasi

kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga

pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan progam yang telah

ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan dampak terhadap

tercapainya tujuan.

George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct

and Indirect impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diterjemakan

oleh Edward III (Winarno:2008:177), terdapat empat variable yang sangat

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses

komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity).

Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang

efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan-keputusan harus

mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

12

2) Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan

kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai

serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka,

wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-

usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

3) Disposisi ( kecenderungan-kecenderungan)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga

yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi

kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu

kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar

mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para

pembuat keputuusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-

tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan

pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi

semakin sulit.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau

tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif,

dalam dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan

modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga

berada dalam Organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di Institusi-

13

institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan

untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter

dan Carl Van Horn (Winarno:2008:100) disebut dengan A Model of policy

implementation. Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau

performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja

dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi

yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variable yang

menurut Van Metter dan Van Horn , yang mempengaruhi implementasi

adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika

ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang

mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan

kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit

memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan

berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Manusia

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan

proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas

14

sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah

ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari

sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit

untuk diharapkan.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

Hal ini sangat penting karena kinerja Implementasi kebijakan akan sangat

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen

pelaksanannya.

4. Sikap/ kecenderungan ( disposition ) para pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak

mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi

oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga

setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka

rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah

kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil

keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh)

kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak

15

yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi

biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan

kondisi lingkungan eskternal.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2008:145) berpendapat bahwa

“implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan

yang memberkan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis keluaran

nyata”. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang

mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil

yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Lebih jauh lagi Ripley dan

Frangklin (dalam Winarno 2008:145-146) mengatakan bahwa:

Implemantasi mencakup banyak kegiatan :

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan

tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-

sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.

2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar

menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-reancana.

3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan

mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk

mengatasi beban kerja.

4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan kepada kelompok-

kelompok target

16

C. Hasil Penelitian

1. Keluaran Kebijakan

Dari dimensi keluaran kebijakan dapat diketahui bahwa selama ini prosedur

dalam pelaksanaan pengawasan hanya berpedoman pada Peraturan Daerah

Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011, tidak ada peraturan turunan yang jelas

dalam menjalankan peraturan ini dilapangan yang dilaksanakan oleh satpol PP.

Sehingga Satpol PP menjalankan tugasnya menunggu perintah atasan tidak ada

waktu yang mengatur, serta siapa yang akan turun kelapangan

2. Kepatuhan kelompok sasaran

Dari dimensi kepatuhan kelompok sasaran maka diketahui bahwa secara

umum Satpol PP Kabupaten Bintan sudah taat terhadap aturan yang berlaku.

Pegawai Satpol PP dan tokoh masyarakat sangat berkomitmen dalam menjalan

perda tersebut dengan tidak memberikan keringanan sedikitpun bagi para

pengusaha yang melanggar aturan.

3. Dampak nyata kebijakan

Dari dimensi dampak nyata kebijakan diketahui bahwa masih banyak orang

yang belum patuh sehingga dampak nyata dari kebijakan ini belum terlihat.

Seperti masyarakat yang masih sering mengkonsumsinya, kemudian kedai yang

masih berjualan, padahal razia sudah sangat sering dilakukan.

4. Dimensi persepsi terhadap dampak

Dari dimesi persepsi terhadap dampak dapat diketahui dukungan yang

diberikan pegawai terhadap kebijakan pemerintah ini sudah baik, namun

permasalahan datang dari masyarakat dan para pengusaha. Mereka berdalih masih

17

tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun

2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol sehingga

masih banyak yang menyalahgunaan minuman beralkohol. Padahal agar kebijakan

ini berjalan dengan baik maka harus ada kerjasama dan dukungan oleh semua

stakeholder termasuk masyarakat dan pengusaha.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan



Bintan Tahun 2013 belum berjalan dengan baik, Untuk saat ini, mayoritas

minimarket sudah taat tidak menjual mikol. Tapi masih ditemukan pada tahun

2014 6 orang pedagang yang terkena razia masih menjual minuman beralkohol

tanpa izin dan sekitar 10 pedagang memiliki izin usaha, Kemudian masih ada

pengguna minuman beralkohol ditempat-tempat umum ini ditemukan pada razia

jam-jam malam di sekitar Kecamatan Bintan Timur. Kemudian juga dalam

fragmentasi belum jelas karena selain BLH Provinsi Kepulauan Riau tidak adanya

standar kerja yang ditetapkan khusus untuk menjalan kebijakan ini sehingga

masih ada tumpang tindih kewenangan dalam meberikan izin penimbunan.

18

2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah agar Implementasi Peraturan



Bintan Tahun 2013 dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya disusun standar operasional prosedur untuk menjadi pedoman

bagi Satpol PP dalam melakukan tindakan di lapangan

2. Seharusnya dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten

Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian

Minuman Beralkohol baik bagi masyarakat maupun pengusaha agar

mengetahui dan memahami isi dan kejelasan dari Perda tersebut

3. Sebaiknya ada sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran Peraturan


Pengendalian Minuman Beralkohol baik itu masyarakat yang masih

mengkonsumsi serta pengusaha yang menjual tidak memiliki izin

4. Sebaiknya ada razia yang dilakukan dengan melibatkan instansi

pemerintah, Polri, dan masyarakat.

5. Sebaiknya para instansi terkait lebih dapat bekerja sama dan membangun

kedekatan dengan masyarakat agar kriminal yang didatangkan oleh

minuman beralkohol dapat dicegah.

19

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan.

Pancur Siwah.

Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta: Rineka Cipta.

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gadjah Mada

University Press

Faried Ali, Andi Samsul Alam.2012.Studi Kebijakan Pemerintah. Jakarta : PT.

Rafika Aditama

Krahe, Barbara. 2005. Perilaku Agresif, Buku Panduan Psikologi Sosial.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru I). PT Rineka

Cipta : Jakarta

Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi.

Jakarta : PT.Elex Media Komputindo

Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Rasyid, Rias. 2000. Pokok-Pokok Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada :

Jakarta

Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarsono. 2008. Etika Tentang Kenakalan Remaja. Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta

Tarwiyah Tuti. 2005. Kebijakan pendidikan Era 0tonomi Daerah. Jakarta: Raja

Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita

20

Perundang-undangan :

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan

Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Bintan

Jurnal :

Agnes Christin Afriany Saragih. 2014. Perlindungan hukum dan

pertanggungjawaban pelaku Usaha terhadap anak dibawah umur akibat

Mengkonsumsi minuman keras di kabupaten sleman. Universitas Atma Jaya

Yogyakarta Fakultas Hukum.

David Richardo Hutasoit. 2014. Efektivitas pelaksanaan pengawasan,

pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di kota

Pontianak. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN. Vol 3 No 4

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · adanya hubungan antara minuman keras dan tindak pidana.

Documents