Implementasi kebijakan undangundang

7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang

http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 1/61

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satu negara dunia yang

dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun

kehidupan masyarakatnya sampai saat ini masih dalam kondisi terpuruk.

Meskipun perjuangan bangsa Indonesia sejak awal pendiriannya bertujuan untuk

teriptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke kelima,

!anasila).

"al ini dapat dilihat dari ketentuan pada !asal # ayat 1 !erda $% &ahun

$''. IM tersebut melegalkan suatu bangunan yang direnanakan sesuai dengan

&ata Ruang yang telah ditentukan dan renana kostruksi bangunan tersebut juga

dapat di pertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

*ehingga jelas bahwa IM itu penting. i+in mendirikan bagunan dan pelayanan

peri+inan mendirikan bagunan dipelihara oleh negara.

Ketentuan pada !asal - ayat 1 !erda &ahun $''. IM tersebut

melegalkan suatu bangunan yang direnanakan sesuai dengan &ata Ruang yang

telah ditentukan dan renana kostruksi bangunan tersebut juga dapat di

pertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. *ehingga

jelas bahwa IM itu penting.

"al ini membuktikan bahwa kondisi rata/rata masyarakat Kota Medan

masih dalam tingkat ekonomi yang masih harus ditingkatkan dan sumberdaya

manusia juga masih memerlukan perbaikan lagi. anyak 0akta yang menunjukkan

bahwa tingkat peri+inan yang dan rendahnya sumberdaya manusia di Kota Medan



$

menjadi aktor bagi para pegawai yang bersangkutan dan untuk melakukan

aktiitasnya sebagai yang akan berimplikasi terhadap kehidupannya. Maraknya

aktiitas ilegal di Kota Medan seharusnya menjadi perhatian bagi para pemerintah

daerah kita dalam mengambil kebijakan, sebagaimana mana yang telah tertera

dalam 2isi dan misi pemerintah kita pada masa ini, akan tetapi hal ini belum

terwujud dalam penanganan i+in mendirikan bangunan dan pelayanan mendirikan

banggunan di kota medan.

Namun aktanya, sampai saat ini pelayana peri+inana atau masyarakat ini

masih sekedar konsep yang sulit terwujud, di mana masih banyak ditemukan, Mal,

rumah, terutama di kota/kota seakan sebagai penghias jalan, pertokoan dll,

termasuk di Kota Medan. 3ata atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh

langsung dari para responden melalui penelitian lapangan atau ield researh yaitu

Masyarakat warga Kota Medan serta aparat !emerintah Kota Medan mulai dari

Kepala 4ingkungan, 4urah, 5amat serta *ta idang !eri+inan IM pada 3inas

&ata Kota dan &ata angunan Kota Meda.

6ntuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan

7nggaran !endapatan dan elanja 3aerah (7!3), sumber/sumber penerimaan

daerah yang potensial harus digali seara maksimal di dalam koridor peraturan

perundang/undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan

retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur !endapatan 7sli

3aerah (!73) yang utama. *emakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki

daerah, maka semakin tinggi peranan !endapatan 7sli 3aerah (!73) dalam

struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.



#

*alah satu pos !endapatan 7sli 3aerah (!73) dalam 7nggaran

!endapatan dan elanja 3aerah (7!3) adalah pelayanan dan peri+inan adalah

iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah

daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk

membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang diutarakan Kesit),

pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang/undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah.

!elayanan peri+inan merupakan alternati yang paling potensial dalam

meningkatkan pendapatan negara. "al ini dikarenakan pajak memiliki jumlah

yang relati stabil. *elain itu pajak daerah merupakan erminan partisipasi akti

masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. 8enis

pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak

daerah, retribusi daerah, bea dan ukai, dan penerimaan negara bukan pajak.

*alah satu komponen peri+inan dan pelayanan tersebut berupa penerimaan

dalam sektor pajak daerah. !ajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab. Menurut pasal $ 6ndang/6ndang Nomor $% &ahun $''$

tentang pelayanan dan peri+inan. disebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten9Kota

terdiri dari hotel, restoran, hiburan, reklame, , mineral bukan logam dan batuan,

dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.



:

Kota Medan sebagai salah satu kota yang menuju ke arah Metropolitan,

dalam perkembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang

baik dalam upaya untuk pelayanan dan peri+ainan (IM) di Kota Medan juga

berupaya untuk mengembangkan pelayanan peri+inan memerlukan tempat

dilaksanakannya Meeting, Inenti2es, 5on2entions and ;<hibitions (MI5;),

sekaligus pusat layanan peri+inan di wilayah sekitarnya, kota Medan memerlukan

peningkatan pelayanan dan peri+inan untuk pengembangan hotel sebagai

penunjang daya tarik kepariwisataan tersebut diharapkan dapat mendukung

perekonomian daerah dengan salah satunya pengembangan sektor hotel. "al ini

diimbangi dengan sumbangan penerimaan IM kota Medan yang telah menjadi

andalan diantara banyak sumber peri+inan dan pelayanan Kota Medan dalam

setiap tahun 7!3.

Merupakan suatu mutualisme apabila wajib mempunyai peri+inan untuk

membagun IM hotel, mal memenuhi kewajiban, hal ini dikarenakan penerimaan

pelayanan tersebut nantinya sebagian akan dialokasikan untuk pembangunan

inrastruktur yang dapat menunjang peningkatan potensi/potensi pelayanaan dan

peri+inan penerimaan hotel itu sendiri walaupun hotel tidak akan menerima

kontraprestasi seara langsung dari pembayaran pajak. "al tersebut merupakan

ungsi budgetair dari pajak yaitu sebagai sumber dana pemerintah daerah untuk

membiayai pengeluaran/pengeluarannya dalam rangka mengantisipasi

perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era

globalisasi dan otonomi daerah.

3alam upaya untuk memaksimalkan sumber IM dari sektor hotel

tersebut, maka pemerintah daerah Kota Medan mengambil kebijakan dengan



-

mengeluarkan !eraturan 3aerah Nomor - tahun $'1$ &entang I+in Mendrikan

agunan &erhadap !elayanan !eri+inan Mendirikan agunan disini adalah setiap

pelayanan yang disediakan hotel, mal, pemikiman yang siatnya memberikan

kemudahan dan kenyamanan termasuk jasa penunjang lainnya.

*uatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan/tujuan

atau target/target yang ingin diapai. !enapaian target baru akan terealisasi jika

kebijakan tersebut telah diimplementasikan, dengan demikian dapat dikatakan

bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan yang paling penting dalam proses

kebijakan bahkan jauh lebih penting daripada proses pembuatan kebijakan.

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses

kebijakan karena tanpa implementasi yang eekti maka keputusan pembuat

kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan

akti2itas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan

yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outomes

bagi masyarakat. !roses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan

sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah

siap untuk proses pelaksanaanya dan telah disalurkan untuk menapai sasaran atau

tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk

menapai tujuan, nilai/nilai yang dilakukan melalui tindakan/tindakan yang

terarah. 7pabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut

harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan.

3inas &ata Ruang dan &ata kota Kota Medan memiliki pelayanan dan

peri+inan menghadapi tantangan bagaimana mengimplementasikan kebijakan

!eraturan 3aerah Nomor - tahun $'1$ tentang "otel tersebut kepada wajib



=

pajak. Mengingat pajak hotel merupakan penyumbang pajak terbesar. 6ntuk itu

3inas !endapatan Kota Medan dituntut untuk melakukan langkah/langkah atau

upaya guna mengimplementasikan !eraturan 3aerah tersebut sehingga

penerimaan pajak hotel di Kota Medan menjadi penyumbang pajak terbesar di

Kota Medan.

!ada tahun $'1# kontribusi pajak hotel sebesar Rp .-''.:=.###,$: dari

target Rp %#.1'-.:'.-#,'' atau sekitar #,$-> yang dilaporkan pada Kantor

3inas !endapatan 3aerah Kota Medan, namun !73 yang dianggarkan tidak

terealisasi.

erbagai maam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di

Indonesia selama ini. Namun seara umum diketahui pula bahwa di balik hasil

pembangunan isik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit

pula dampak pembangunan yang dirasa oleh masyarakat. !emerintahan Kota

Medan tampaknya memang lebih senang membangun pusat kota dengan berbagai

asilitas modern yang tidak berdampak langsung pada masyarakat di pinggiran

kota. !embangunan yang terokus di pusat kota hanya akan memperluas.

kesenjangan sosial antara warga di inti dan warga pinggiran kota. Minimnya

perenanaan !emko kota Medan untuk membangun kota yang berkesinambungan

akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kalau paradigma pembangunan

Medan tidak segera diubah, apa yang menjadi persoalan di 8akarta sekarang pasti

akan segera terjadi di Medan, sehingga sangat tidak sebanding pembangunan kota

dengan nilai 7nggaran !endapatan dan elanja 3aerah Kota Medan yang pada

tahun $'': saja sudah menapai Rp 1,1# triliun.



erdasarkan hal tersebut, di atas maka penulis mempunyai minat untuk

meneliti lebih dalam tentang I+in Mendirikan angunan yang berkaitan dengan

&ata Ruang Kota Medan dengan judul IM!4;M;N&7*I K;I87K7N

!;R7&6R7N 37;R7" N?M?R - tahun $'1$ &;N&7N@ IAIN

M;N3IRIK7N 7N@6N7N &;R"737! !;47B7N7N !;RIAIN7N

M;N3IRIK7N 7N@6N7N !737 3IN7* &7&7 R67N@ 37N K?&7

M;37N, untuk mengkaji keabsahannya seara hukum, sehingga dengan

demikian, akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang

terdapat di dalam penelitian ini. !enelitian ini bersiat deskripti analisis, yaitu

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap

dan sistematis mengenai pelaksanaan pemberian i+in mendirikan bangunan di kota

Medan yang di kaitkan dengan pemeliharaan &ata Ruang Kota Medan.

I+in di yang ada di Kota Medan, masih banyak ditemukan di jalanan. Ini

tentunya menjadi sebuah ironi dari akta yang belum mampu diupayakan

pemerintah untuk menanganinya seara maksimal.

6paya pemerintah untuk melakukan penanganan pelayanan peri+inan

mendirikan bagunan, jika dilihat dengan keadaan sekarang ini masih jauh dari

konsep dan 2isi misi pemerintah. !;R37 Kota Medan Nomor - tahun $'1$ yang

dimiliki sebagai bentuk tentangan i+in mendirikan bangunan dan pelayanan

peri+inan mendirikan bagunan., !eraturan 3aerah Kota Medan No. #- &ahun $''$

tentang !erubahan 7tas !eraturan 3aerah Kota Medan No. : &ahun $''1 &entang

!embentukan ?rganisasi dan &ata Kerja 3inas/3inas 3aerah di 4ingkungan

!emerintah Kota Medan.!eraturan 3aerah Kota Medan No. - tahun $'1$ tentang

I+in Mendirikan angunan. !elaksanaan !erda tersebut diatur melalui Keputusan



%

Calikota Medan No. #: &ahun $''$ tentang !elaksanaan !erda No. 9$''$ dan

Keputusan Calikota Medan No. =$ &ahun $''$ tentang !etunjuk &eknis

!elaksanaan !eraturan 3aerah Kota Medan No. - tahun $'1$.

"al ini membuktikan bahwa kondisi rata/rata masyarakat Kota Medan

masih dalam tingkat ekonomi yang masih harus ditingkatkan dan sumberdaya

manusia juga masih memerlukan perbaikan lagi. anyak 0akta yang menunjukkan

bahwa tingkat peri+inan yang dan rendahnya sumberdaya manusia di Kota Medan

menjadi aktor bagi para pegawai yang bersangkutan dan untuk melakukan

aktiitasnya sebagai yang akan berimplikasi terhadap kehidupannya. Maraknya

aktiitas ilegal di Kota Medan seharusnya menjadi perhatian bagi para pemerintah

daerah kita dalam mengambil kebijakan, sebagaimana mana yang telah tertera

dalam 2isi dan misi pemerintah kita pada masa ini, akan tetapi hal ini belum

terwujud dalam penanganan i+in mendirikan bangunan dan pelayanan mendirikan

banggunan di kota medan. Karena bagaimanapun Negara dan pemerintah

memiliki tanggung jawab terkait dengan persoalan i+in membangun tidak seara

illegal dimasyarakat sebagaimana yang terteradalam undang/undang dasar 1:-.

erdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti mengangkat tema atau

judul penelitianD IM!4;M;N&7*I K;I87K7N !;R7&6R7N 37;R7"

K?&7 M;37N N?M?R - tahun $'1$ &;N&7N@ IAIN M;N3IRIK7N

7@6N7N &;R"737! !;47B7N7N !;RIAIN7N M;N3IRIK7N

7@6N7N K;!737 3IN7* &7&7 R67N@ 37N K?&7 M;37N.



B. Perumusan Masalah

!erumusan masalah dalam penelitian ini adalahD agaimana Implementasi

Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun $'1$ &entang i+in

mendirikan bagunan dan pelayanan peri+inan di 3inas &ata Ruang Kota Medan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

. Tujuan Penelitian

&ujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikutD

a. 6ntuk mengetahui Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota

Medan Nomor - tahun $'1$ &entang i+in mendirikan bagunan 3an

pelayanan mendirikan bagunan *erta !raktek illegal 3i 3inas &ata

Ruang Kota Medan.

b. 6ntuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam

pembinaan i+in dan pelayana 3inas &ata Ruang Kota Medan,

!. Manfaat Penelitian

!eneliti berharap agar penelitian yang dilakukan dapat memiliki manaat,

yaituD

a. 6ntuk memperkaya rerensi studi/studi Ilmu 7dministrasi Negara,

khususnya mengenai Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota

Medan Nomor - tahun $'1$ &entang I+in Mendirikan bagunan 3an

!elayanan !eri+inan Mendirikan agunan *erta !raktek ilega 3alam

Rangka i+in 3an !elayan !eri+inan Mendirikan agunan 3i 3inas

&ata Ruang Kota Medan.



1'

b. *ebagai bahan masukan bagi !emerintahan Kotamadya Medan dan

Instansi yang terkait tentang Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah

Kota Medan Nomor - tahun $'1$ &entang I+in Mendirikan angunan

&erhadap !elayanan !eri+inan Mendirikan aguana Kepada 3inas

&ata Ruang Kota Medan

. 6ntuk melatih dan menguji kemampuan berikir penulis seara

terokus melaui pemikiran ilmiah, dan berusaha mengaplikasikan teori/

teori yang telah dipelajari dan diperoleh selama pelaksanaan

perkuliahan tehadap praktek di lapangan



11

BAB II

U"AIAN TE#"ITI$

A.Defenisi Im%lementasi

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana

berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama/sama untuk

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan

(Cinarno, $''-D1'1). 3eenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi

kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi

hukumnya ada. !elaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan

dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi dalam Kamus esar ahasa Indonesia (3epdiknas, $''$D-)

diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. 7rtinya yang dilaksanakan dan

diterapkan adalah kurikulum yang telah diranang9didesain untuk kemudian

dijalankan sepenuhnya. Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari

sebuah renana yang sudah disusun seara matang dan terperini. Implementasi

biasanya dilakukan setelah perenanaaan sudah dianggap i<.

*eara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Majone dan Cilda2sky (dalam Nurdin dan 6sman, $'':D#:), mengemukakan

implementasi sebagai e2aluasi. rowne dan Cilda2sky (dalam Nurdin dan

6sman, $'':D') mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan akti2itas

yang saling menyesuaikan. !engertian implementasi sebagai akti2itas yang

saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mlaughin (dalam Nurdin dan



1$

6sman, $'':D#:). 7dapun *hubert (dalam Nurdin dan 6sman, $'':D')

mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

!engertian/pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi

bermuara pada akti2itas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

6ngkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar

akti2itas, tetapi suatu kegiatan yang terenana dan dilakukan seara sungguh/

sungguh berdasarkan auan norma tertentu untuk menapai tujuan kegiatan. ?leh

karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek

berikutnya yaitu hasil yang akan diapai.Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

*esuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat

berupa undang/undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan

yang dibuat oleh lembaga/lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

3alam mengartikan implementasi ini tentunya memiliki pendekatan yang

berbeda/beda, tetapi dapat diketahui seara sederhana bahwa implementasi adalah

pelaksanaan aturan atau ketetapan yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

erkaitan dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan 6sman ($'':)

menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu

dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam

pendekatan ini adalah akti2itas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program,

mendeskripsikan sumber/sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran

yang digunakan.

!endekatan kedua, menurut Nurdin dan 6sman ($''$) menyatakan

menekankan pada ase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih



1#

menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan).

!engembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direnanakan,

sumber/sumber baru, dan memasukan isi9materi baru ke program yang sudah ada

berdasarkan hasil uji oba di lapangan dan pengalaman/pengalaman guru.

Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan

program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi/diskusi dengan guru/

guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses

penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.

*edangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan 6sman ($'':) menyatakan

memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. !roses

implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi

program/program yang sudah direnanakan dan sudah diorganisasikan dalam

bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

B.Pengertian &e'ijakan

Menurut Kamus besar ahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian

konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar renana dalam pelaksanaan

suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan ara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan

pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta indi2idu.

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. 8ika hukum dapat memaksakan

atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan

pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang

paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses

pembuatan keputusan/keputusan penting organisasi, termasuk identiikasi

berbagai alternati seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya



1:

berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme

politis, manajemen, inansial, atau administrati untuk menapai suatu tujuan

eksplisit.Menurut 3unn (1D$#) Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan

keputusan ormal organisasi, yang bersiat mengikat, yang mengatur perilaku

dengan tujuan untuk meniptakan tatanilai baru dalam masyarakat,. Kebijakan

akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat

dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersiat problem solving dan

proakti. erbeda dengan "ukum ( Law) dan !eraturan ( Regulation), kebijakan

lebih bersiat adapti dan intepratati, meskipun kebijakan juga mengatur Eapa

yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersiat

umum tetapi tanpa menghilangkan iri lokal yang spesiik. Kebijakan harus

memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesiik yang ada.

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang

kebijakan. eberapa orang menyebut poliy dalam sebutan kebijaksanaan, yang

maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearian

yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil

keputusan ormal organisasi.

5ontoh kebijakan adalahD (1) 6ndang/6ndang, ($) !eraturan !emerintah,

(#) Keppres, (:) Kepmen, (-) !erda, (=) Keputusan upati, dan () Keputusan

3irektur. *etiap kebijakan yang diontohkan di sini adalah bersiat mengikat dan

wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. 5ontoh di atas juga memberi

pengetahuan pada kita semua bahwa i+in mendirikan bagunanan dan pelayanan

peri+inan mendirikan bagunan dapat terapai kebijakan dapat bersiat makro,

meso, dan mikro.



1-

7nalisis kebijakan adalah suatu akti2itas intelektual dan praktis yang

ditujukan untuk meniptakan, menerapkan, seara kritis menilai, dan

mengkomunikasikan substansi kebijakan. !roses analisis kebijakan terdiri atas

tiga tahap utama yang saling terkait, yang seara bersama/sama membentuk siklus

akti2itas yang komplek dan tidak linear

C.Te(ri &e'ijakan Pu'lik

erdasarkan berbagai deinisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik

adalah kebijakan/kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat

kebijakan untuk menapai tujuan/tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam

penyusunannya melalui berbagai tahapan (3unn,1%D$:).

&ahap/tahap kebijakan publik menurut Cilliam 3unn. adalah sebagai

berikutD

1). !enyusunan 7genda

7genda setting adalah sebuah ase dan proses yang sangat strategis dalam

realitas kebijakan publik. 3alam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai

apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik

dipertarungkan. 8ika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah

publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak

mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. 3alam

agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan

diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (poliy issues) sering

disebut juga sebagai masalah kebijakan (poliy problem). !oliy issues biasanya

munul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah

tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai

karakter permasalahan tersebut.



1=

Menurut Cilliam 3unn (1%D$:), isu kebijakan merupakan produk atau

ungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rinian, penjelasan maupun

penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi

suatu agenda kebijakan. 7da beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda

kebijakan publik (Kimber, 1:F *alesbury 1=F *andbah, 1%'F "ogwood dan

@unn, 1%=) diantaranyaD telah menapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan

menjadi anaman yang seriusF telah menapai tingkat partikularitas tertentu

berdampak dramatisF menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang

banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massaF menjangkau

dampak yang amat luasF mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam

masyarakatF menyangkut suatu persoalan yang asionable (sulit dijelaskan, tetapi

mudah dirasakan kehadirannya).

Karakteristik D !ara pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan

masalah pada agenda publik. anyak masalah tidak disentuh sama sekali,

sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

Ilustrasi D 4egislator negara dan kosponsornya menyiapkan ranangan

undang/undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk

dipelajari dan disetujui. Ranangan berhenti di komite dan tidak terpilih.

!enyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat

urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. *ebuah kebijakan

tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

$) 0ormulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas

oleh para pembuat kebijakan. Masalah/masalah tadi dideinisikan untuk kemudian

diari pemeahan masalah yang terbaik. !emeahan masalah tersebut berasal dari

berbagai alternati atau pilihan kebijakan yang ada. *ama halnya dengan



1

perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap

perumusan kebijakan masing/masing slternati bersaing untuk dapat dipilih

sebagai kebijakan yang diambil untuk memeahkan masalah.

#) 7dopsi9 4egitimasi Kebijakan

&ujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar

pemerintahan.8ika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.Namun warga

negara harus peraya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung.

3ukungan untuk re+im enderung berdiusi / adangan dari sikap baik dan niat

baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir

pemerintahan disonansi.4egitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol/

simbol tertentu. 3i mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung

pemerintah.

:) !enilaian9 ;2aluasi Kebijakan

*eara umum e2aluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menakup substansi,

implementasi dan dampak. 3alam hal ini , e2aluasi dipandang sebagai suatu

kegiatan ungsional. 7rtinya, e2aluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap

akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. 3engan

demikian, e2aluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh/masalah

kebijakan, program/program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah

kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

!rogram kebijakan yang telah diambil sebagai alternati pemeahan

masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan/badan



1%

administrasi maupun agen/agen pemerintah di tingkat bawah. "ersel Nogi *.

&angkilisan mengutip pengertian implementasi menurut !atton dan *awiki dalam

buku yang berjudul Kebijakan Publik yang Membumi bahwaD Implementasi

berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan

program, dimana pada posisi ini eksekuti mengatur ara untuk mengorganisir,

menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi (3alam

&angkilisan, $''#D).

erdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai

kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini

eksekuti mengatur ara untuk mengorganisir. *eorang eksekuti mampu mengatur

seara eekti dan eisien sumber daya, unit/unit dan teknik yang dapat

mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap

perenanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah

bagi relisasi program yang dilaksanakan. 3unn mengistilahkan implementasi

dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (policy

implemtation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi/aksi kebijakan di dalam

kurun waktu tertentu (3unn, $''#D1#$).

!engertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan

merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu

tertentu. !endapat Riant Nugroho 3. dalam bukunya yang berjudul Kebijakan

Publik Formulasi, Implementasi an !valuasi. Ia mengemukakan bahwaD

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah ara agar sebuah kebijakan dapat

menapai tujuannya. &idak lebih dan tidak kurang. 6ntuk mengimplemntasikan

kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung



1

mengimplementasikan dalam bentuk program/program atau melalui ormulasi

kebijakan erivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho,

$'':D1-%).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan

dengan ara agar kebijakan dapat menapai tujuan. Kebijakan publik tersebut

diimplementasikan melalui bentuk program/program serta melalui turunan.

&urunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek inter2ensi dan kegiatan

inter2ensi. Menurut 3arwin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat

hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber,

pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi,

manajemen program, dan penyediaan layanan dan manaat pada publik (Cidodo,

$''1D1:).

!ersiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat

mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada,

melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi,

menginterprestasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direnanakan

dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manaat pada

masyarakat. erkaitan dengan aktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

suatu program, *ubarsono mengutip pendapat @. *habbir 5heema dan 3ennis 7.

Rondinelli dalam bukunya yang berjudul "nalisis Kebijakan Publik (Konsep,

#eori an "plikasi), mengemukakan bahwa terdapat beberapa aktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan program/program pemerintah yang

bersiat desentralistis. 0aktor/aktor tersebut adalahD



$'

1. Kondisi lingkungan. 4ingkungan sangat mempengaruhi implementasi

kebijakan, lingkungan tersebut menakup lingkungan sosial ultural

serta keterlibatan penerima program.

$. "ubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. 6ntuk itu diperlukan

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu

program.

#. *umberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi

kebijakan perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia

($uman resources) maupun sumberdaya non/manusia (non $uman

resources)%

:. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah

menakup struktur birokrasi, norma/norma dan pola/pola hubungan

yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi

implementasi suatu program(3alam *ubarsono, $''-D1'1).

erdasarkan aktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar

organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program,

karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam

mempengaruhi suatu implementasi program. *ehingga aktor/aktor tersebut

menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program

tersebut dapat menapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

3alam !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor D - tahun $'1$ disebutkan

bahwa i+in mendirikan bagunan dan pelayanan peri+inan mendirikan bagunan

adalah IM adalah *urat I+in Mendirikan angunan yang diterbitkan oleh 3inas



$1

&ata Kota dan &ata angunan yang wajib dimiliki oleh pemohon untuk

mendirikan bangunan didalam wilayah administrati Kota Medan. I+in

Mendirikan angunan diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai

dengan renana tata ruang kota.

*eara umum peri+inan IM adalah *urat I+in Mendirikan angunan yang

diterbitkan oleh 3inas &ata Kota dan &ata angunan yang wajib dimiliki oleh

pemohon untuk mendirikan bangunan didalam wilayah administrati Kota Medan.

I+in Mendirikan angunan diberikan dengan tujuan penataan bangunan

yang sesuai dengan renana tata ruang kota. Mendirikan bangunan adalah

pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali,

menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan

bangunan, memperbaiki9reno2asi dan menambah bangunan.

IM dibuat berdasarkan renana kota dan memuat penjelasan mengenaiD

/ entuk dan ukuran persil

/ 7lamat persil

/ 8alan dan renana jalan di sekeliling persil

/ !enggunaan bangunan dan jumlah lantai

/ !eruntukan tanah diatas persil

/ @aris/garis sempadan

/ 7rah mata angin

/ *kala gambar

/ &anah yang dikosongkan untuk renana jalan dan sarana utilitas umum lainnya

/ iaya retribusi KR!



$$

erdasarkan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor D - tahun $'1$

disebutkan !eraturan 3aerah Kota Medan No. #- &ahun$''$ tentang !erubahan

7tas !eraturan 3aerah Kota Medan No. : &ahun $''1 &entang !embentukan

?rganisasi dan &ata Kerja 3inas/3inas 3aerah di 4ingkungan !emerintah Kota

Medan.

3alam !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor D - tahun $'1$ disebutkan

!eraturan 3aerah Kota Medan No. - tahun $'1$ tentang I+in Mendirikan

angunan. !elaksanaan !erda tersebut diatur melalui Keputusan Calikota Medan

No. #: &ahun $''$ tentang !elaksanaan !erda No. 9$''$ dan Keputusan

Calikota Medan No. =$ &ahun $''$ tentang !etunjuk &eknis !elaksanaan

!eraturan 3aerah Kota Medan No. - tahun $'1$.

Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun

$'1$ adalah suatu kegiatan dari dinas &ata Ruang yang memilikiD

a. 0aktor !endukung yakniD &ersedianya regulasi, 7danya Kerja *ama

!emkot dengan !ihak *wasta, *umber 3aya yang Memadai, *arana

3an !rasarana, 7nggran

b. 0aktor !enghambat yakniD pelayanan,peri+inan mendirikan bagunan di

Kpta Medana.

.Penanggulangan I)in Mendirikan dan Pela*anan Mendirikan Bagunan

erbagai maam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di

Indonesia selama ini. Namun seara umum diketahui pula bahwa di balik hasil

pembangunan isik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit

pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan isik dan psikhis

masyarakat. !emerintahan Kota Medan tampaknya memang lebih senang



$#

membangun pusat kota dengan berbagai asilitas modern yang tidak berdampak

langsung pada masyarakat di pinggiran kota. !embangunan yang terokus di

pusat kota hanya akan memperluas. kesenjangan sosial antara warga di inti dan

warga pinggiran kota.

Minimnya perenanaan !emkot Medan untuk membangun kota yang

berkesinambungan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kalau

paradigma pembangunan Medan tidak segera diubah, apa yang menjadi persoalan

di 8akarta sekarang pasti akan segera terjadi di Medan, sehingga sangat tidak

sebanding pembangunan kota dengan nilai 7nggaran !endapatan dan elanja

3aerah Kota Medan yang pada tahun $'': saja sudah menapai Rp 1,1# triliun.

erdasarkan hal tersebut, di atas maka penulis mempunyai minat untuk meneliti

lebih dalam tentang I+in Mendirikan angunan yang berkaitan dengan &ata

Ruang Kota Medan dengan judul !elaksanaan !emberian I+in Mendirikan

angunan 3alam Rangka !emeliharaan &ata Ruang Kota Medan, untuk

mengkaji keabsahannya seara hukum, sehingga dengan demikian, akan terjawab

kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian

ini. !enelitian ini bersiat deskripti analisis, yaitu penelitian yang bertujuan

untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai

pelaksanaan pemberian i+in mendirikan bangunan di kota Medan yang di kaitkan

dengan pemeliharaan &ata Ruang Kota Medan. ersiat analisis karena gejala dan

akta yang dinyatakan oleh responden kemudian akan dianalisa terhadap berbagai

aspek hukum baik dari segi hukum !ertanahan Nasional maupun hukum politik

dan hukum 7dministrasi NegaraD



$:

a. !endekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu

penelitian yang meneliti peraturan/peraturan hukum yang kemudian

dihubungkan dengan data dan perilaku pejabat pemerintah dalam pelaksanaan

pemberian i+in mendirikan bangunan di kota Medan yang di kaitkan dengan

pemeliharaan &ata Ruang Kota Medan. 3ata atau materi pokok dalam

penelitian ini diperoleh langsung dari para responden melalui penelitian

lapangan atau ield researh yaitu Masyarakat warga Kota Medan serta aparat

!emerintah Kota Medan mulai dari Kepala 4ingkungan, 4urah, 5amat serta

*ta idang !eri+inan IM pada 3inas &ata Kota dan &ata angunan Kota

Meda.

b. !emberian I+in Mendirikan angunan 3alam Rangka !emeliharaan &ata

Ruang Kota Medan, dilakukan dengan mengau kepada !eraturan 3aerah

Kota Medan Nomor - tahun $'1$ tentang I+in Mendirikan angunan.

!elaksanaan !erda tersebut diatur melalui Keputusan Calikota Medan Nomor

#: &ahun $''$ tentang !elaksanaan !erda Nomor 9$''$ dan Keputusan

Calikota Medan Nomor =$ &ahun $''$ &entang !etunjuk &eknis !elaksanaan

!eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun $'1$.

6saha rehabilitati adalah usaha/usaha yang terorganisir meliputi usaha/

usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan

kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah/daerah pemukiman baru

melalui transmigrasi maupun ke tengah/tengah masyarakat, pengawasan serta

pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian pada gelandangan dan pengemis

kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat

manusia sebagai warganegara Republik Indonesia.

!.I)in Mendirikan Bangunan +IMB,



$-

I+in Mendirikan angunan atau biasa dikenal dengan IM adalah

peri+inan yang diberikan oleh Kepala 3aerah kepada pemilik bangunan untuk

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan9atau merawat

bangunan sesuai dengan persyaratan administrati dan persyaratan teknis yang

berlaku.

IM merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan

tertentu sehingga teripta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan,

sekaligus kepastian hukum.Kewajiban setiap orang atau badan yang akan

mendirikan bangunan memiliki I+in Mendirikan angunan terdapat pada !asal -

ayat 1 !erda &ahun $''. IM tersebut melegalkan suatu bangunan yang

direnanakan sesuai dengan &ata Ruang yang telah ditentukan dan renana

kostruksi bangunan tersebut juga dapat di pertanggungjawabkan dengan maksud

untuk kepentingan bersama. *ehingga jelas bahwa IM itu penting.

-.Nilai le'ih jika memiliki 'angunan *ang telah 'erIMB

*elain hal tersebut memiliki bangunan yang telah ber/IM juga memiliki

kelebihan dibandingan dengan bangunan yang tidak ber/IM, yakni D

1. angunan memiliki nilai jual yang tinggi

$. 8aminan Kredit ank

#. !eningkatan *tatus &anah

:. Inormasi !eruntukan dan Renana 8alan

I+in mendirikan bagunan dan !elayana peri+inan mendirikan bagunan

bertujuan untuk menapai tujuan yang di harapkan D



$=

/. &idak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

/ ertentangan dengan renana kota.

/ angunan yang direnakan tidak sesuai dengan peruntukan tanah pada lokasi

dimaksud.

/ 3iatas persil dimohon terdapat renana jalan 9 pelebaran sehingga sisa luas tanah

tidak dapat dibangun sesuai dengan persyaratan peruntukan.

/ angunan yang dimohon tidak sesuai ketentuan teknis lainnya.

/ Mengganggu dan mengakibatkan kerusakan terhadap kelestarian, keserasian dan

keseimbangan lingkungan.

/ ertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

6saha Rehabilitati meliputi D !enelitian ini bersiat deskripti analisis,

yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh,

lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan pemberian i+in mendirikan

bangunan di kota Medan yang di kaitkan dengan pemeliharaan &ata Ruang Kota

Medan. ersiat analisis karena gejala dan akta yang dinyatakan oleh responden

kemudian akan dianalisa terhadap berbagai aspek hukum baik dari segi hukum

!ertanahan Nasional maupun hukum politik dan hukum 7dministrasi Negara.

a. imbingan isik adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan, pertumbuhan dan

perkembangan jasmani peri+ina dan !elayana peri+inan agunan

b. imbingan mental serangkaian kegiatan spiritual keagamaan yang

menumbuhkan dan mengembangkan rasa peraya diri dan harga diri

!eri+inan dan !elayanan peri+inan mendirikan agunan

. imbingan sosial adalah kegiatan pemberian arah, peningkatan wawasan dan

pengetahuan agar !elayanan peri+inan dan mendirikan bagunan memiliki



$

kemauan dan kemampuan untuk berperan akti dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

d. imbingan ketrampilan serangkaian kegiatan untuk menumbuhkembangkan

keterampilan hidup (lie skill) baik teknis maupun manegerial bagi i+inan

mendirikan bagunan dan pelayanan peri+inan mendirikan bagunan agar

mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya.

/. Im%lementasi &e'ijakan Peraturan Daerah

!eraturan 3aerah (!erda) adalah produk hukum yang penting dan

strategis berkenaan dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem

penyelenggaraan !emerintahan 3aerah berdasarkan 6ndang/undang

!emerintahan 3aerah.

!erda menjadi instrumen hukum bagi !emerintah 3aerah dalam mengelola

jalannya !emerintahan 3aerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas

pembantuan. *ebagai instrumen hukum utama di tingkat 3aerah, !erda mengatur

berbagai hal berkaitan dengan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yang didasarkan atas dinamika dan aspirasi masyarakat.

3engan demikian, !erda tidak semata/mata hanya menjustiikasi

Kekuasaan !emerintah 3aerah untuk bertindak dan mengatur warganya, tetapi

juga memberikan perlindungan terhadap hak/hak dan kepentingan Masyarakat

luas.

3alam batas ini, !erda/ perda yang ada sesungguhnya telah menunjukkan

landasan yang benar, baik seara ilosois, sosiologis maupun yuridis. 7kan tetapi

dalam kenyataannya, !erda seakan tidak Edekat dengan masyarakat. 3ekat

dalam pengertian dikenal seara baik oleh masyarakat.





$

Konsep adalah istilah atau deinisi yang akan digunakan untuk

menggambarkan seara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau indi2idu yang

menjadi pusat penelitian ilmu sosial.

3ari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit

penelitian yang akan diteliti. !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun $'1$

&entang i+in mendirikan bagunan dan pelayanan peri+inan mendirikan baguanan

*erta

1. Implementasi adalah sebuah proses untuk mendapat sumber daya

tambahan sehingga dapat diukur apa G apa yang telah dikerjakan.

$. !eraturan 3aerah Nomor - tahun $'1$ &entang i+in mendirikan bagunan

dan pelayanan peri+inan mendirikan baguanan adalah peraturan yang

dibuat oleh pemerintah daerah kota medan untuk i+in mendirikan

bagunanan kota medan.

#. Impelementasi kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun

$'1$ &entang i+in mendirikan bagunan dan pelayanan peri+inan

mendirikan baguanan adalah ara menyampaikan atau mensosialisasikan

peraturan nomor - tahun $'1$ tersebut kepada masyarakat untuk

mendapatkan i+in bangunan (IM).

-.&erangka &(nse%

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana

Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun $'1$

&entang i+in mendirikan bagunan terhadap pelayanan peri+inan mendirikan

bagunan 3i 3inas &ata Ruang Kota Medan. 7gar konsep tersebut dapat dijelaskan



#'

maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola

pemikiran sebagai berikutD

/.&ateg(risasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana aranya mengukur suatu 2ariabel

penelitian sehingga dapat diketahui apa yang menjadi tolak ukur dalam

menganalisis data dari suatu penelitian.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan

!eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun $'1$ &entang I+in Mendirikan

agunan dan !elayanan !eri+inan Mendirikan agunan 3i 3inas &ata Ruang

Kota Medan yaituD

a. !rogram adalah ranagan megenai asas serta usaha ( dalam

ketatanegaraan, perekonomian yang akan di jalankan).

b. *umber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi

atau unsure tertentu dalam kehidupan.

66. N?M?R $%

!;R37 N?M?R

1. !R?@R7M

$. *37

#. K?M6NI&7*

IM

&6867N

/!;NIN@K7&7N K674I&7*

/07*I4I&7* IM.



#1

. Komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa

orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat meniptakan, dan

mengunakan inormasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.d. 0asilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan

mempelanar keja dalam rangka menapai suatu tujuan

1. Key Inorman9Narasumber terdiri dariD

a. *. 7ripin 7hmad , *." selaku Kepala 3inas &ata Ruang kota Medan

b. !egawai 3inas &ata Ruang Kota Medan D # orang

Ibu Busra 5hairiah sta di dinas &ata Ruang kota medan

7andi lubiss sta di dinas &ata Ruang kota medan

Rousdri "elmi sta di dinas &ata Ruang kota medan

. Masyarakat D # orang

7ndri Nasution, 0irdaus, Khomaini .

4okasi !enelitian dilaksanakan di 3inas &ata Ruang dan Kota, Kota

Medan.

2.Teknik %engum%ulan Data

6ntuk kelanaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa

perlu memperoleh data/data yang dapat memudahkan peneliti melakukan

penelitian. *umber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data

sekunder.

.Data Primer

3ata primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada

objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan ara

sebagai berikutD



#$

a. 3okumentasi, yaitu pengumpulan data/data, berupa dokumen/

dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan.

b. Cawanara yang mendalam ( &eep Interview) yakni metode untuk

mengumpulkan data dengan ara mengajukan pertanyaan yang sudah

disusun kepada inorman/inorman. Kemudian hasil jawaban yang

diperoleh dari inorman tersebut dikemas dalam tulisan yang tidak

merubah makna dari inti jawaban dari setiap inorman.

!.Data $ekunder

3ata sekunder merupakan bahan/bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan/bahan berupaD 3okumen, buku/buku, jurnal, makalah, artikel dan

berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

3.Teknik Analisa Data

3ata dalam metode Kualitati menerminkan interpretasi yang dalam dan

menyeluruh atas enomena tertentu. 3ata dikelompokkan dalam kelas/kelas tidak

menurut angka/angka (Mikkelsen, $''#D#1%). Maleong mendeinisikan analisis

data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola,

kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Kriyantono, $''D1=#).

!enelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitati yang merupakan

pengukuran dengan menggunakan data nominal yang menyangkut klasiikasi atau

kategori sejumlah 2ariabel ke dalam beberapa sub kelas nominal. Melalui



##

pendekatan kualitati, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang

bersiat khusus kepada yang bersiat umum kemudian disajikan dalam bentuk

narasi. Metode kualitati memungkinkan kita menyelidiki konsep/konsep yang

dalam pendekatan lainnya akan hilang (ogdan, $''$D-).

4.L(kasi Penelitian

$uatu penelitian harus mempunyai lokasi penelitian yang jelas. 3alam

penelitian ini penulis menentukan bahwa objek penelitian adalah. 3inas &ata

Ruang 3an Kota Medan yang terletak di jalan 7bdul "aris Nasution No. 1 ,

Medan 8ohor.

5.$istematika Penulisan

!ada penulisan skripsi ini peneliti membuat suatu sistematika dengan

membagi tulisan menjadi - (lima) bab yaituD

BAB I PENDAHULUAN6

!ada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, identiikasi

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manaat penelitian dan pembatasan

masalah.

BAB II U"AIAN TE#"ITI$

!ada bab ini peneliti menguraikan teori/teori yang rele2an tentang

Implementasi, Implementasi Kebijakan, i+in mendirikan bagunan dan

terhadap !elayana peri+inan mendirikan baguana di dinas tata ruang dan kota

medan.



#:

BAB III MET#D#L#0I PENELITIAN

!ada bab ini peneliti menguraikan tentang deskripsi lokasi penelitian,

metodologi penelitian serta analisi data.

BAB I7 ANALI$I$ DAN PEMBAHA$AN

!ada bab ini peneliti menguraikan tentang analisis data, proses

pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB 7 PENUTUP

!ada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan peneliti

BAB I7

PEN8A1IAN DAN ANALI$I$ DATA

A. Ilustrasi Penelitian

*etelah diadakan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, maka

diperoleh berbagai data tentang keadaan responden dalam kaitannya implementasi

kebijakan peraturan daerah kota Medan Nomor - &ahun $'1$ tentang penerbitan

i+in mendirikan bangunan di Kota Medan 3an !elayanan !eri+inan Mendirikan

agunan *erta !raktek ilega 3alam Rangka i+in 3an !elayan !eri+inan

Mendirikan agunan 3i 3inas &ata Ruang Kota Medan

3inas tata ruanga kota Medan memiliki tujuan untuk meningkatkan peran

serta masyarakat dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan dan

mewujudkan ibu kota yang bersih rapi dan indah.

3inas tata ruang kota medan mengimplementasikan kebijakan peraturan

daerah tentang i+in mendirikan bangunan dalam rangka i+in dan pelayan peri+inan



#-

mendirikan bagunan di dinas tata ruang kota medan. 3alam meninpatakn

Kabupaten 4angkat yang bersih 3inas kebersihan berkordinasi atau bekerja sama

dengan bagian pertamanan kota, pengagkutan dan peralatan, penerangan jalan

umum.

B. Hasil Penelitian

a. Tujuan &e'ijakan Peraturan Daerah N(. 2 Tahun !9! Dalam

Pener'itan I)in Mendirikan Bangunan Di &(ta Medan

erdasarkan kesimpulan hasil wawanara dengan Kepala idang &ata

angunan !ada 3inas &ata Ruang Kota Medan tujuan kebijakan !eraturan

3aerah Nomor - &ahun $'1$ tentang penerbitan i+in mendirikan bangunan adalah

untuk &erselenggaranya goo governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan menapai tujuan serta

ita/ita bangsa bernegara. 3alam rangka itu diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

seara berdaya guna.



#=

"asil wawanara peneliti dengan inorman kuni, inorman menyatakan

bahwa para pelaksana kebijakan memahami mengenai isi dari kebijakan !eraturan

3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam penerbitan I+in Mendirikan

angunan di Kota Medan agar dapat mampu melaksanakannya di lapangan. 3inas

&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan sebagai organisasi pelaksana

penerbitan i+in mendirikan bangunan mengerti apa yang menjadi standar dan

sasaran dari kebijakan tersebut. 4ebih lanjut beliau mengatakan 3inas &ata Ruang

dan &ata angunan Kota Medan juga memiliki *tandar dan sasaran yang ingin

diapai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan yaitu tertuang pada

8uklat dan 8uknis untuk menata, mengendalikan dan mengawasi kegiatan

mendirikan bangunan yang sesuai dengan renana tata ruang Kota Medan yang

disertai dengan pemungutan retribusi daerah atas pelayanan I+in Mendirikan

angunan. *ehingga, penerbitan I+in Mendirikan angunan sangatlah mutlak

diperlukan bagi masyarakat yang mau mendirikan bangunan dengan aman tanpa

ada gangguan. Inorman juga menambahkan bahwa pelayanan i+in mendirikan

bangunan diberikan dengan sasaran untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan

dan administrasi peri+inan bangunan serta memberikan sanksi bagi masyarakat

yang tidak memiliki i+in mendirikan bangunan atau melanggar peruntukan

bangunan. *erta pihak yang menjadi sasaran didalam kebijakan !eraturan 3aerah

Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di



#

Kota Medan adalah seluruh masyarakat untuk mematuhi kebijakan ini dan

memiliki i+in mendirikan bangunan.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanaatkan sumber daya yang tersedia. *umber daya

menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai,

baik sumber daya manusia, inansial dan asilitas. Ketersediaan sumber daya

mempengaruhi eektiitas implementasi suatu program kebijakan. ?leh karena itu

dinas/dinas yang memiliki tugas dalam mempertimbangkan sumber daya yang

sudah tersedia sebelumnya. *umber daya yang dibutuhkan dalam Implementasi

Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in

Mendirikan angunan di Kota Medan ini dibedakan menjadi tiga yaitu sumber

daya manusia, inansial dan asilitas.

3idalam proses implementasi kebijakan dalam penerbitan i+in mendirikan

bangunan terdapat pendidikan dari setiap pengawai 3inas &ata Ruang dan &ata

angunan Kota Medan dalam melaksanakan setiap kebijakan !eraturan 3aerah

No - &ahun $'1$ dalam penerbitan I+in Mendirikan angunan ini. *elain itu

terdapat setiap tugas pengawai yang dikerahkan serta jumlah personil yang

dikerahkan dalam melaksanakan implementasi kebijakan penerbitan i+in

mendirikan bangunan di Kota Medan.



#%

Menurut keterangan inorman mengatakan bahwa sumber daya manusia

yang dimiliki oleh 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan belum

ukup memadai dan belum mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai

dengan tugas pokok dan ungsi yang ada. erdasarkan data sekunder yang ada

pada 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan dapat dilihat pegawai

3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan yang ada berjumlah 1$ orang

di dominasi oleh lulusan sarjana yaitu berjumlah -# orang yang dari segi kapasitas

diharapkan mampu untuk mengimplementasian kebijakan penerbitan i+in

mendirikan bangunan tersebut Inorman juga menambahkan bahwa pengawai

pada 3inas &ata Ruang dan &ata angunan sudah mempunyai keahlian dan

keterampilan untuk melaksanakan kebijakan !erda No - &ahun $'1$ dalam

penerbitan I+in Mendirikan angunan tersebut, dimana 3inas &ata Ruang dan

&ata angunan Kota Medan menerapkan sistem right man and right plae

(pengawainya memiliki pendidikan dan pengetahuan sesuai dengan keahlian

dibidang masing/masing) *erta adanya pelatihan I*? ''1D$''% bagi seluruh

pengawai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan. Calaupun masih

ada beberapa pengawai yang tidak sesuai bidang pedidikannya dengan keahlian

yang dikerjakan. *eara umum jumlah !engawai pada bidang !engawasan masih

kurang memadai, sebab idang !engawasan pada saat ini hanya memiliki

pengawai sebanyak :# orang dimana pasti pengawai idang !engawasan tidak



#

akan maksimal untuk mengawasi setiap bangunan gedung dan kegiatannya di

Kota Medan. *ehingga target penambahan pengawai pada idang !engawasan itu

diperlukan sebanyak $' orang.

3isposisi implementor adalah keenderungan sikap maupun pemahaman

yang dimiliki oleh implementor yang akan mempengaruhi penapaian tujuan dari

implementasi kebijakan. !emahaman serta dukungan terhadap kebijakan

!eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam penerbitan i+in

mendirikan bangunan ini sangat ditunjukan oleh para pegawai 3inas &ata Ruang

dan &ata angunan Kota Medan.

Menurut inorman kuni, pemahaman implementor terhadap hadirnya

kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam penerbitan i+in

mendirikan bangunan adalah bahwa respon atau sikap implementor terhadap

!eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ ini adalah baik dan sangat

mendukung. Inorman menambahkan dengan adanya !erda No - &ahun $'1$

dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan maka diharapkan

teripta kegiatan pendirian bangunan dalam daerah yang disertai dengan

pemungutan retribusi daerah atas pelayanan I+in Mendirikan angunan (IM)

yang sesuai dengan renana tata ruang Kota Medan.

*truktur birokrasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses

implementasi kebijakan penerbitan i+in mendirikan bangunan. *alah satu aspek

penting dari struktur birokrasi adalah adanya *tandard ?perating !roedur (*?!)



:'

!enerbitan I+in Mendirikan angunan di 3inas &ata Ruang dan &ata angunan

Kota Medan, adanya struktur organisasi di 3inas &ata Ruang dan &ata angunan

dalam setiap kebijakan *tandard ?perating !roedur (*?!) Menurut inorman

kuni, 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan dalam pelaksanaan

tugas dan ungsinya memiliki *tandard ?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in

Mendirikan angunan. *tandard ?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in

Mendirikan angunan dilihat melalui bagan ini D

3ari bagan diatas maka hal/hal yang perlu dilakukan adalah pertama/tama

!emohon melengkapi persyaratan teknis dan administrasi sesuai ketentuan !erda

No - &ahun $'1$ dan !erwal No :1 &ahun $'1$. Kemudian, berkas pemohonan

diterima dan dibeli Nomor agenda di 4oket $ oleh petugas setelah semua

persyaratan dinyatakan lengkap. *etelah itu, Kasubbag 6mum melakukan

Heriikasi kelengkapan persyaratan berkas pemohonan, kemudian diteruskan



:1

kebidang pemetaan dengan disposisi sekretaris dinas, ini akan diproses selama 1

hari. !emohon turut serta mendampingi petugas pengukuran untuk menunjukkan

lokasi dan batas persil, setelah itu berkas diterima pada bidang pemetan, kemudian

petugas pengukuran melaksanakan pengukuran lapangan, dan Kasi !engukuran

memeriksa ketelitian gambar situasi lapangan, dan diteruskan kepada Kasi

!emetaan untuk diplotkan pada database peta skala 1D1'', selanjutkan Kabid

!engukuran dan !emetaan mendisposisikan berkas untuk diteruskan pada bidang

tata ruang ini diproses selama : hari kerja. *elanjutnya, pemohon melampirkan

gambar bangunan bila terdapat koreksi agar sesuai dengan ketentuan renana kota,

ini akan diproses berkas terima pada idang &ata Ruang, kemudian petugas

penelitian menggambarkan pola renana kota pada gambar situasi lapangan dan

diplotkan pada peta 1D1''' setelah diperiksa oleh Kasi !enelitian9;2aluasi.

*etelah itu, petugas gambar membuat konsep gambar keterangan situasi bangunan

dan melakukan koreksi terhadap gambar bangunan dari pemohon dan kasih tata

letak memeriksa ketelitian @K* dan mendisposisikan untuk perhitungan

retribusi pada bidang tata tata bangunan, ini aka diproses selama - hari kerja,

setelah itu berkas diterima oleh 7judan, kemudian Kepala 3inas &R&

memberikan persetujuan pada @K* dan mendisiposisikan untuk perhitungan

retribusi pada bidang tata bangunan yang dikerjakan slama 1 hari. erkas diterima

pada idang &ata angunan, kemudian petugas menghitung retribusi setelah itu



:$

diperiksa oleh Kasi !erenanaan angunan, selanjutnya petugas mengoreksi

gambar konstruksi kemudian diperiksa oleh Kasi Konstruksi dan Kasih

Konser2asi menyiapkan 3ra *ertiikat IM, kemudian Kabid &ata bangunan

memberikan disposisi dan diteruskan kepada Kepala 3inas &R& untuk

ditandatanganin, dalam hal ini akan diproses selama # hari kerja. Kepala 3inas

&R& menandatangani *ertiikat IM dan *urat &agihan !embayaran Retribusi

dan erkas diteruskan agian *ekretariat hanya 1 hari kerja, setelah itu berkas

diterima pada bagian *ekretariat dan *urat &agihan !embayaran Retribusi

dikirimkan kepada pemohon, dan endahara !enerimaan menerima pembayaran

retribusi IM dan menyerahkan dokumen IM, setelah itu !etugas @udang

mengarsipkan dokumen IM yang telah selesai dibayar selama 1 hari kerja. Bang

terakhir pemohon membayar retribusi IM dan menerima dokumen IM serta

!lank IM serta diberikan sertiikat IM. 8enis pelayanan !enerbitan I+in

Mendirikan angunan yang diberikan sudah jelas tertera pada pasal - yakni

pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan untuk kegiatan pembangunan

baru, rehabilitas9reno2asi dan pelestarian9pemugaran serta pelayanan administrasi

peri+inan bangunan untuk pemeahan dokumen IM, pembuatan duplikat9opy,

dokumen IM yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IM yang hilang

atau rusak (salinan IM), pemuktahiran data dan9 atau perubahan non teknis

lainnya atas permohonan pemilik bangunan gedung. !elayanan penerbitan ini



:#

telah kami laksanakan dengan baik dan sesuai dengan *tandard ?perating

!roedur (*?!) !enerbitan I+in Mendirikan angunan yang ditetapkan 4ebih

lanjut inorman kuni menambahkan bahwa adanya standar waktu dalam

penerbitan I+in Mendirikan angunan tersebut. *tandar waktu yang dilakukan

dalam penerbitan I+in Mendirikan angunan tergantung pada luas bangunan yang

dimohon, untuk bangunan yang luasnya kurang dari :'' m$ hanya membutuhkan

persetujuan dari kepala 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan

membutuhkan waktu paling lama 1: hari, sedangkan untuk bangunan yang

luasnya lebih dari :'' m$ membutuhkan persetujuan walikota yang paling lama

1=. *elain itu, pada bangunan hotel dan bangunan pabrik bisa selesai selama #'

hari karena kalau hotel dan pabrik harus diukur luas tanah, mengeek konstruksi

bangunan tinggi, mengeek peruntukan tanah dll bahkan ada sampai kerja malam

untuk menyelesaikan ini. 3ari data yang telah didapat oleh peneliti dari lapangan,

3inas &ata Ruang dan &ata angunan telah memiliki struktur organisasi yang jelas

yang disesuaikan dengan !erwal Kota Medan No 1 &ahun $'1'. 6ntuk lebih

jelasnya dapat dilihat dilampiran.

'. Mekanisme &e'ijakan Peraturan Daerah &(ta Medan N(m(r 2

Tahun !9! Tentang Pem'erian I)in Mendirikan Bangunan

*uatu kebijakan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh pelaksana teknis

yaitu pejabat yang bertanggungjawab dan berhak dalam menjalankan kebijakan

tersebut yang biasanya diturunkan dalam bentuk program/program. 6ntuk



::

melaksanakan !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan

I+in Mendirikan angunan di Kota Medan maka diberikan wewenang dan

tanggungjawab kepada 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan supaya

dapat melaksanakan kebijakan dan menapai sasaran penapaian realisasi target

retribusi i+in mendirikan bangunan seperti yang diharapkan. 3ari hasil wawanara

di lapangan, peneliti menemukan data mengenai bagaimana pemahaman para

agen pelaksana kebijakan terhadap !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun

$'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan. Kepala idang

angunan 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan mengatakan bahwa

!eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ ini 3engan adanya !erda No -

&ahun $'1$ dalam penerbitan i+in mendirikan bangunan maka terapai target

pemungutan retribusi I+in Mendirikan angunan.. !erda Nomor - &ahun $'1$

merupakan 8uplak (petunjuk pelaksanaan) dan !erwalnya itu 8uknisnya (petunjuk

teknis).

!eneliti juga menanyakan tentang latar belakang dibentuknya !eraturan

3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan

angunan kepada Kepala *eksi !eranangan angunan &ata Ruang dan &ata

angunan Kota Medan, beliau mengatakan bahwa !eraturan 3aerah Kota Medan

No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan ini

adalah bentuk jawaban terhadap semakin meningkatnya masyarakat mengurus



:-

i+in mendirikan bangunan sehingga bertujuan untuk mengatur, menata,

mengendalikan, dan mengawasi kegiatan mendirikan bangunan dalam daerah

yang disertai dengan pemungutan retribusi daerah atas pelayanan penerbitan I+in

mendirikan angunan. I+in mendirikan bangunan diberikan agar penataan

bangunan sesuai dengan renana tata ruang kota serta untuk menjaga keandalan

bangunan yang memenuhi persyaratan administrati dan persyaratan teknis sesuai

dengan ungsi bangunan. *elain melakukan wawanara tentang pemahaman

inorman kuni mengenai latar belakang dan maksud dari pembentukan peraturan

penerbitan i+in mendirikan bangunan, peneliti juga menanyakan hal yang sama

kepada masyarakat tentang bagaimana pemahaman mereka mengenai peraturan

tersebut. Motto 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan yaitu

memberikan pelayanan dan penataan ruang yang berkualitas transparan.

erdasarkan data kuesioner yang diperoleh, dapat dilihat bahwa dari #'

responden, mayoritas masyarakat yang sudah mengurus dan memiliki i+in

mendirikan bangunan, pada 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan

mengetahui tentang adanya kebijakan penerbitan tersebut. *ebagian besar

inorman tersebut menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut

adalah inorman memahami tujuan dari peraturan daerah Kota Medan No - &ahun

$'1$ dalam proses penerbitan I+in Mendirikan angunan, tujuannya supaya

pendiri bangunan lebih teratur dan menolak pemohon yang tidak memiliki I+in



:=

Mendirikan angunan. *elain itu, sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak

pengawai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan pada saat peraturan

ini munul, sosialisasi tersebut dilakukan seperti pembagian brosur, sosialisasi di

tempat Mall, maupun melalui website resmi 3inas &ata Ruang dan &ata angunan

Kota Medan.

3ari hasil penelitian tentang pemahaman inorman akan !eraturan 3aerah

Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di

Kota Medan dapat dilihat bahwa sebenarnya seara garis besar para inorman

sudah ukup memahami dan mengetahui maksud tujuan serta pentingnya

!eraturan tentang !enerbitan I+in Mendirikan angunan tersebut, tetapi perlu

ditingkatkan lagi sosialisasi dan pemberian arahan langsung kepada masyarakat

agar mereka semakin memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dari

peraturan tersebut serta mau melaksanakannya. Karena pada hakekatnya, suatu

program kebijakan akan berhasil jika kebijakan tersebut juga didukung oleh

masyarakat sebagai penerima layanan.

erdasarkan hasil wawanara dengan inorman kuni, komunikasi dan

koordinasi yang dilakukan dibagi atas duaF yaitu komunikasi dan koordinasi di

lingkungan 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan, baik seara

2ertikal maupun hori+ontalF maupun komunikasi dan koordinasi dengan instansi

lainnya seperti *atpol !!, !olisi, !ihak keamatan, !ihak kelurahan, !ihak

koramil, !ihak !among !raja Kota Medan guna mendukung pelaksanaan tujuan



:

dari peraturan walikota tersebut. Mulai dari proses sosialisasi, pengawasan dan

pembongkaran bangunan bermasalah.

"al itu berdampak dengan semakin bertambahnya bangunan/bangunan

sudah memiliki i+in mendirikan bangunan di Kota Medan, yaitu $=- bangunan/

bangunan yang memiliki i+in mendirikan pada tahun $'1#. Namun komunikasi

dengan masyarakat masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari ada beberapa

pemilik bangunan yang mendirikan bangunan yang besar9luas bangunannya tidak

sesuai dengan i+in mendirikan bangunan yang didatarkannya. *ehingga, masalah

pembongkaran bangunan pada tahun $'1# semakin meningkat sebanyak $==' unit

yang jumlah pembongkarannya sebanyak -=: lokasi. *ehingga kegiatan

sosiasisasi seperti pemberian arahan maupun pengawasan perlu lebih ditingkatkan

melalui dengan memberikan arahan maupun teguran langsung kepada masyarakat

hingga kedaerah/daerah yang jauh. Menurut inorman juga menambahkan

komunikasi sangat penting bagi masyarakat seperti melakukan kegiatan sosialisasi

setiaap hari di setiap = lokasi hanya saja jadwal sosialisasinya juga mau berubah/

ubah sehingga seluruh pengawai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan terlibat

melakukan sosialisasi ke masyarakat. *elain itu, membentuk tim pembinaan,

pengawasan dan pengendalian ruang yang bertugas untuk mengawasi bangunan/

bangunan yang tidak memiliki i+in mendirikan bangunan atau melanggar

ketetntuan peruntukkan bangunan.



:%

3ilihat dari data sekunder &im pembinaan, pengawasan dan pengendalian

ruang ini dikerahkan oleh personil disetiap # keamatan dan selama # bulan sekali

personilnya mau berubah/ubah atau diganti. *osialisasi yang sudah dilakukan

kepada masyarakat.yaitu melakukan seminar dengan mengundang para tokoh

masyarakat ke kantor amat untuk membahas masalah IM supaya mereka bisa

memberitahu kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya, melakukan sosialisasi

kelapangan misalnya dikawasan Mall seperti !aladium, &hamrin, "ermes, disana

kami membagi/bagikan brosur dan meneritakan i+in mendirikan bangunan, serta

melakukan program pelayanan IM Keliling. *osialisasi ini kami lakukan setiap

hari karena ini sudah menjadi kewajiban kami untuk mensosialisasikan kepada

masyarakat erdasarkan hasil analisis keseluruhan dapat dilihat bahwa indikator

komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan dan berjalan ukup baik, baik

komunikasi di lingkungan 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan

maupun koordinasi dengan instansi lainnya. "al itu berdampak dengan semakin

bertambahnya jumlah bangunan/bangunan yang sudah mengurus IM di Kota

Medan. Namun komunikasi dengan masyarakat masih belum maksimal

dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia atau pegawai yang dimiliki

sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi. 3an dengan ditingkatannya kegiatan

sosialisasi pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat, maka mereka akan



:

menyadari tanggung jawabnya untuk mematuhi kebijakan tersebut. *ehingga

seluruh bangunan di Kota Medan digunakan sesuai dengan ungsinya

:. &ejelasan Isi &e'ijakan

Kejelasan isi kebijakan berarti semakin jelas dan rini isi sebuah kebijakan

akan mudah dilaksanakan karena pelaksana mudah memahami dan

menterjemahkan dalam tindakan nyata. *ebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan

merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Kejelasan isi

kebijakan terdapat statement atau dasar dari sebuah undang/undang dari setiap

masing dinas. *elain itu, adanya standar dan sasaran dalam implementasi suatu

kebijakan. *tandar dan sasaran kebijakan merupakan sesuatu yang diterapkan

dalam setiap proses implementasi sebuah kebijakan. *tandar dan sasaran

kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Ketika standar

dan sasaran kebijakan terlalu ideal maka akan sulit direalisasikan. *tandar dan

sasaran kebijakan tersebut juga harus dipahami dengan baik oleh para

pelaksanapelaksana kebijakan (implementor). Menurut analisis peneliti, !eraturan

3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan

angunan di Kota Medan sudah memenuhi indikator kejelasan isi kebijakan. "al

ini didasarkan pada penjelasan para inorman. Inorman menyatakan 3inas &ata

Ruang dan &ata angunan Kota Medan sebagai organisasi pelaksana pemungutan

retribusi pada pelayanan penetbitan i+in mendirikan bangunan mengerti apa yang

menjadi standar dan sasaran dari kebijakan tersebut. 4ebih lanjut beliau

mengatakan 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan juga memiliki

*tandar dan sasaran yang ingin diapai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan

Kota Medan yaitu tertuang pada 8uklat dan 8uknis untuk menata, mengendalikan

dan mengawasi kegiatan mendirikan bangunan yang sesuai dengan renana tata



-'

ruang Kota Medan yang disertai dengan pemungutan retribusi daerah atas

pelayanan IM.

*elain itu, pelayanan penerbitan i+in mendirikan bangunan diberikan

dengan sasaran untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan dan administrasi

peri+inan bangunan serta memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak memiliki

i+in mendirikan bangunan atau melanggar peruntukan bangunan. *erta pihak yang

menjadi sasaran didalam kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun

$'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan adalah seluruh

masyarakat untuk mematuhi kebijakan ini dan untuk memiliki i+in mendirikan

bangunan

C. Pem'ahasan

erdasarkan hasil analisis seara keseluruhan dapat diketahui bahwa sikap

pengawai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan sangat memahami

dan mendukung terlaksananya !erda Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam

!enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan sehingga dengan adanya

peraturan daerah Kota Medan tentang !enerbitan I+in Mendirikan angunan ini,

maka diharapkan teripta kegiatan pendirian bangunan dalam daerah yang disertai

dengan pemungutan retribusi daerah atas pelayanan penerbitan i+in mendirikan

bangunan yang sesuai dengan renana tata ruang Kota Medan yang akan

meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Cujud penerimaan

implementor tersebut dapat dilihat dari keseriusan pegawai 3inas &R& dalam

menangani proses penerbitan i+in mendirikan bangunan kepada masyarakat sangat

baik.



-1

*ebagian besar inorman mengatakan proses penerbitan i+in mendirikan

bangunan sudah terorganisir dengan baik. peneliti juga menanyakan salah seorang

inorman tentang proses penerbitan i+in mendirikan bangunan, beliau mengatakan

untuk mengurus i+in mendirikan bangunan harus melengkapi berkas/berkas

persyaratan sesuai pada !erda Kota Medan No -, berkas/berkas itu antara lainF

membawa *ertiikat *K!& dari Kantor adan !ertanahan Nasional, @*, surat

pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir, *urat *etoran !ajak

3aerah ea !erolehan "ak &anah dan angunan, dll. Kemudian diserahkan

kepada para pengawai setelah itu beberapa pengawai datang kerumah saya untuk

mengukur luas bangunan,luas tanah,ketinggian bangunan dan sebagai, saya lupa

bagian apa pengawainya, mereka mengeek dan melakukan pengukuran bangunan

dan menelitinya serta melakukan pemetahan gambar. *elain itu, kendala yang

dihadapi oleh masyarakat adalah kurang lengkap memenuhi persyaratan teknis

sehingga waktu yang dibutuhkan akan lama dalam mengurus i+in mendirikan

bangunan.

Menurut inorman kuni, dalam pelaksanaan tugas dan ungsinya sudah

memiliki *tandard ?perating !roedur (*?!) yang jelas dalam penerbitan i+in

mendirikan bangunan. Inorman menambahkan !elaksanaan !eraturan 3aerah

Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan

diberikan wewenang kepada 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan

untuk melaksanakan kebijakan dilapangan. eliau mengatakan *tandard

?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in Mendirikan angunan dilaksanakan

sesuai dengan bagan yang diatas baik.



-$

erdasarkan hasil analisis seara keseluruhan dapat diketahui bahwa

*tandard ?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in Mendirikan angunan 3inas

&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan dengan masyarakat telah berjalan

dengan maksimal. *ehingga masyarakat dapat melihat bagan proses penerbitan

i+in mendirikan bangunan yang tertera di 3inas &ata Ruang dan &ata angunan

Kota Medan atau dilihat melalui ormulir i+in mendirikan bangunan kepada

pemohon, serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat itu adalah kurang lengkap

memenuhi persyaratan teknis sehingga waktu yang dibutuhkan akan lama dalam

mengurus i+in mendirikan bangunan.

Kepala idang &ata angunan menyebutkan juga bahwa dalam

pengimplementasian !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam

penerbitan I+in Mendirikan angunan dalam jenis pelayanan penerbitan i+in

mendirikan bangunan yang diberikan sudah jelas tertera pada pasal - yakni

pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan untuk kegiatan pembangunan

baru, rehabilitas9reno2asi dan pelestarian9pemugaran serta pelayanan administrasi

peri+inan bangunan untuk pemeahan dokumen I+in Mendirikan angunan

(IM), pembuatan duplikat9opy, dokumen I+in Mendirikan angunan (IM)

yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen I+in Mendirikan angunan

(IM) yang hilang atau rusak (salinan IM), pemuktahiran data dan9 atau

perubahan non teknis lainnya atas permohonan pemilik bangunan gedung.

!elayanan ini telah kami laksanakan dengan baik dan sesuai dengan *tandard

?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in Mendirikan angunan yang ditetapkan.

4ebih lanjut inorman kuni menambahkan bahwa adanya standar waktu

dalam penerbitan i+in mendirikan bangunan tersebut. *tandar waktu yang



-#

dilakukan dalam penerbitan i+in mendirikan bangunan di Kota Medan tergantung

pada luas bangunan yang dimohon, untuk bangunan yang luasnya kurang dari :''

m $ hanya membutuhkan persetujuan dari kepala 3inas &ata Ruang dan &ata

angunan Kota Medan membutuhkan waktu paling lama 1: hari, sedangkan

untuk bangunan yang luasnya lebih dari :'' m$ membutuhkan persetujuan

walikota yang paling lama 1=. *elain itu, bangunan hotel dan bangunan pabrik

bisa selesai selama #' hari karena kalau hotel dan pabrik harus diukur luas tanah,

mengeek konstruksi bangunan tinggi, mengeek peruntukan tanah dll bahkan ada

sampai kerja malam untuk menyelesaikan ini.

3ari data yang telah didapat oleh peneliti dari lapangan, 3inas &ata Ruang

dan &ata angunan telah memiliki struktur organisasi yang jelas yang disesuaikan

dengan !erwal Kota Medan No 1 &ahun $'1'. 6ntuk lebih jelasnya dapat dilihat

dilampiran.

erdasarkan hasil analisis keseluruhan dapat disimpulkan bahwa struktur

birokrasi yang ada pada &ata Ruang dan &ata angunan sudah ukup jelas dan

sesuai kepada !eraturan Calikota No 1 &ahun $'1'. 7dapun tata ara atau

*tandard ?perating !roedur (*?!) dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan

diselenggarakan seara mudah dan dapat dipahami serta dilaksanakan oleh

masyarakat jelas. "al ini terwujud jika masyarakat apat melengkapi persyaratan

administrasi dan persyaratan teknis dengan lengkap dan benar.

erdasarkan keterangan dari inorman kuni, *arana dan prasarana dalam

proses implementasi kebijakan !enerbitan I+in Mendirikan angunan di 3inas

&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan sudah memadai. Inorman

menambahkan terdapat mobil pelayanan IM Keliling guna mempermudah



-:

melakukan proses penerbitan i+in mendirikan bangunan untuk masyarakat,

tersedianya buku panduan bangunan i+in mendirikan bangunan bagi masyarakat,

adanya peningkatan kualitas data dan inormasi perenanaan kota melalui website

resmi 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan yang mudah diakses

oleh masyarakat, tersedianya gambar renana hasil studi penataan geometrik pada

1' lokasi persimpangan ruas jalan di Kota Medan guna mempermudah inormasi

kepada masyarakat, adanya mesin etak, mobil patrol untuk bidang pengawasan,

adanya ruangan tunggu bagi masyarakat yang dilengkapi dengan kursi dan 75.

*edangkan sarana dan prasarana untuk pembongkaran bangunan terdapat martil,

mesin pemotong, dan ekska2ator. &etapi jumlahnya masih sedikit dikarenakan

alat/alat tersebut tidak selamanya digunakan dikarenakan belum ada alat

transportasi untuk mengangkut eks2akator tersebut kelokasi yang bermasalah.

*ehingga dapat disimpulkan bahwa asilitas9 sarana dan prasarana di 3inas

&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan dalam mendukung implementasi

kebijakan penerbitan i+in mendirikan bangunan belum memadai, seperti pada

idang !engawasan seperti alat/alat berat untuk pembongkaran bangunan.

erdasarkan hasil analisis seara keseluruhan diketahui bahwah pegawai

3inas &R& Kota Medan dilihat dari segi pendidikan dan kapasitasnya sudah

ukup mampu untuk melaksanakan !erda Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam

!enerbitan I+in Mendirikan angunan sesuai dengan tupoksi masing/masing dan

didominasi oleh lulusan sarjana dan adanya pelatihan I*? ''1D$''% untuk

meningkatkan kemampuan dari pegawai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan

Kota Medan. *elain itu, pembatasan waktu yang dikerjakan dalam proses

penerbitan i+in mendirikan bangunan harus eekti dikerjakan sesuai dengan batas



--

waktu yang ditetapkan pada kebijakan tersebut. *edangkan dari segi jumlah,

!engawai pada bidang !engawasan masih kurang memadai, sebab idang

!engawasan pada saat ini hanya memiliki pengawai sebanyak :# orang dimana

pasti pengawai idang !engawasan tidak akan maksimal untuk mengawasi setiap

bangunan gedung dan kegiatannya di Kota Medan. *ehingga dapat disimpulkan

bahwa pegawai pada dinas &R& belum memadai untuk melaksanakan !erda

Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam penerbitan IM dengan maksimal

BAB 7

PENUTUP

erdasarkan hasil penyajian dan analisa data pada bab sebelumnya, maka

dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan

Nomor - &ahun $'1$ 3alam !enerbitan I+in Mendirikan angunan 3i Kota

Medan seara umum sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada terdapat

beberapa kekurangan seperti belum maksimalnya asilitas seperti alat/alat berat

untuk kegiatan pembongkaran bangunan di lapangan dan sumber daya manusia

khususnya pada personil bidang pengawasan hanya :# orang sehingga

pengawasan tidak maksimal untuk mengawasi setiap bangunan gedung dan

kegiatannya di Kota Medan Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota

Medan Nomor - &ahun $'1$ 3alam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di



-=

Kota Medan dapat dilihat dari beberapa 2ariabel implementasi yaitu kejelasan isi

kebijakan, sumber daya, komunikasi dan koordinasi, disposisi implementor, dan

struktur birokrasi. *eara lengkap kesimpulan dari penelitian dapat dijelaskan

antara lain sebagai berikut D

A. &esim%ulan

1. Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun

$'1$ 3alam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan dilihat

dari indikator kejelasan isi kebijakan dapat dikatakan sudah baik. "al ini

dapat dilihat pada rinian isi kebijakan yang ukup jelas, siapa

pelaksanaan kebijakan, syarat/syarat penerbitan i+in mendirikan bangunan,

hingga standar dan sasaran yang mudah dimengerti9dipahami oleh

pelaksana kebijakan maupun masyarakat.

$. Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun


dari indikator sumber daya seara umum belum memadai. *umber daya

dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sumber daya manusia, sumber daya

inansial, dan asilitas. *umber daya manusia9personil pada 3inas &ata

Ruang dan &ata angunan Kota Medan dilihat dari segi pendidikan dan

kapasitasnya sudah ukup mampu untuk melaksanakan !eraturan 3aerah

Kota Medan No - &ahun $'1$ 3alam !enerbitan I+in Mendirikan.

angunan di Kota Medan sesuai dengan tupoksi masing/masing dan

didominasi oleh lulusan sarjana serta adanya pelatihan I*? ''1D$''%

untuk mengingkatkan kemampuan dari pegawai 3inas &ata Ruang dan

&ata angunan Kota Medan. *edangkan dari segi jumlah, khususnya

!engawai pada bidang !engawasan masih kurang memadai, sebab idang

!engawasan pada saat ini hanya memiliki pengawai sebanyak :# orang



-

sehingga pengawai idang !engawasan tidak akan maksimal untuk

mengawasi setiap bangunan gedung dan kegiatannya di Kota Medan.

6ntuk itu, idang !engawasan perlu manambah jumlah pengawai pada

idang !engawasan berjumlah $' orang. *erta 0asilitas yang ada juga

belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut,

sedangkan sumber dana didapat dari 7!3 Kota Medan setiap tahunnya

#. Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun


dari indikator komunikasi dan koordinasi seara umum sudah ukup baik.

komunikasi dan koordinasi sudah terjalin selama implementasi kebijakan

!eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun $'1$ 3alam !enerbitan

I+in Mendirikan angunan di Kota Medan, baik komunikasi dan

koordinasi dalam lingkungan 3inas &ata Ruang dan &ata angunan

maupun komunikasi dan koordinasi kepada instansi lain, akan tetapi

komunikasi kepada masyarakat masih belum maksimal, hal ini dapat

dilihat dari ada beberapa pemilik bangunan yang mendirikan bangunan

yang besar9luas bangunannya tidak sesuai dengan i+in mendirikan

bangunan yang didatarkannya.

:. Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - 3alam

!enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan dilihat dari indikator

disposisi implementor atau sikap dan karakteristik pelaksana kebijakan

seara umum baik dan sangat mendukung. 3engan adanya kebijakan

!eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun $'1$ 3alam !enertiban

I+in Mendirikan angunan di Kota Medan ini maka diharapkan teripta

kegiatan pendirian bangunan dalam daerah yang disertai dengan



-%

pemungutan retribusi daerah atas pelayanan i+in mendirikan bangunan

yang sesuai dengan renana tata ruang Kota Medan yang akan

meningkatkan !endapatan 7sli 3aerah setiap tahunnya. Cujud

penerimaan implementor tersebut dapat dilihat dari keseriusan pegawai

3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan dalam menangani

proses penerbitan i+in mendirikan bangunan kepada masyarakat sangat

baik. *ehingga pada tahun $'1# masyarakat sudah mulai tertib mengurus

i+in mendirikan bangunan.

-. Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun


dari indikator struktur birokrasi 3inas &ata Ruang dan &ata angunan

Kota Medan sudah ukup jelas dan sesuai kepada !eraturan Calikota No

1 &ahun $'1'. *edangkan tata ara pelayanan yang dilakukan pada 3inas

&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan kepada masyarakat sudah

ukup baik dan berjalan dengan maksimal, karena telah memiliki *tandard

?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in Mendirikan angunan di 3inas

&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan yang sesuai dengan !eraturan

Calikota Medan No :1 &ahun $'1$ &entang !etunjuk &eknis !etunjuk

&eknis 7tas !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun $'1$ &entang

Retribusi I+in Mendirikan angunan.

=. Manaat dari kebijakan tersebut adalah Menghasilkan rumusan kebijakan

untuk mewujudkan kondisi Japaratur negaraJ yang diharapkan, serta

kompetensi !egawai Negeri *ipil yang sesuai dengan kebutuhan, yang

seara keseluruhan terarah pada terselenggaranya kepemerintahan yang

baik (good go2ernane) serta terwujudnya ita/ita dan tujuan bernegara.



-

Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan serta pendidikan tinggi

kedinasan di bidang ilmu administrasi negara yang didukung oleh

kurikulum yang rele2an dan sumber daya yang berkualitas untuk

memenuhi kebutuhan nasional sesuai posisi,peran dan kewenangan

aparatur, tuntutan kompetensi jabatan, dan peningkatan produkti2itas dan

daya saing nasional serta mampu menjawab tantangan global

B. $aran

3ari hasil analisa yang telah dikemukakan, disini penulis memberikan

saran/saran sebagai berikut D

1. 3inas &ata Ruang dan &ata angunan kedepannya harus meningkatkan

komunikasi seperti penyuluhan kepada masyarakat dengan maksimal

agar masyarakat tertib dalam mengurus dan memiliki i+in mendirikan

bangunan (IM).

$. !erlu dilakukan penambahan personil pada bidang pengawasan

berjumlah $' orang agar agar pengawasan dalam pembongkaran

bangunan dapat maksimal dijalankan

#. kedepannya para agen pelaksana lebih ditingkatkan lagi kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dengan

kebijakan peraturan tentang penerbitan i+in mendirikan bangunan ini.

:. *ebaiknya pegawai negeri sipil di 3inas Kebersihan Kabupaten

4angkat bertanggung jawab atas pekerjaannya sesuai dengan jabatan

dan ungsionalnya sebagai seorang pegawai.

-. Masyarakat juga harus lebih teliti melengkapi persyaratan teknis dalam

penerbitan i+in mendirikan bangunan tersebut.

=. !ara implementor dalam melaksanakan kebijakan !erda ini baik

pengawai maupun masyarakat agar lebih memahami dan mendukung



='

terlaksananya !erda Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam penerbitan

I+in Mendirikan angunan di Kota Medan.

DA5TA" PU$TA&A

7bidin,*aid Aainal.$'':. Kebijakan Publik . 8akarta D Bayasan !anur

*iwah.8akarta.

7rikunto,*uharsimi. $''$. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek .8akartaD Rineka 5ipta.

ungin, ".M.urhan. $''. Penelitian Kualitatif . 8akartaD !& Rieneka 5ipta.

3epdiknas, $''$ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 8akartaD alai !ustaka

Moleong,4e<y.$''. Metodeologi Penelitian Kualitatif . andungD !&.Remaja

Rosdakarya

!utra, 0adillah. $''#. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik .

Bogyakarta D !ustaka !elajar

*aii. $''. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Malang D

72erroes !res

*iahaan, Marihot !ahala.$'1'. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.8akartaD

Rajawali !ress

*ingarimbun,Masri,;endi,*oian.$''=. Metode Perizinan mendirikan bagunan

Survei .8akartaD4!#;* *ubarsono,

7.@. $''-. nalisis Kebijakan Publik . 8akartaD !ustaka !elajar

*ugiyono. $''%. Memahami Penelitian Kualitatif . andungD 5H 7labeta

*ugiono, $''. Memahami Penelitian Kualitatif . andungD 5H 7labeta

&angkilisan, "esel Nogi. $''#. Kebijakan Publik !ang Membumi . BogyakartaD

B!7!I

6sman,"ardius.$''."ehnik nalisis Data #ife "ime dalam Riset

Marketing .8akartaD*alemba ;mpat



=1

Cahab, *olihin, 7. $'':. nalisa Kebijakan dari $ormulasi ke Im%lementasi

Kebijakan &egara Edisi Kedua. 8akartaD umi 7ksara

Cibawa, *amudra. 1:. Evaluasi Kebijakan Publik . 8akartaD Raja @raindo

3unn. 1, Pengantar nalisis %ela!anan %erizinan, BogyakartaD @adjah Mada

6ni2ersity

Cinarno, udi. $''$. "eori dan Proses Kebijakan izin %ela!ana mendirikan

bagunan. 8akartaD Med !ress

Bani, 7hmad.$''$. 'ubungan keuangan antara %emerintah %usat dan daerah

di Indonesia.8akartaDRajawali

Auriah, Nurul. $''=. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: "eori %likasi .

8akartaD umi 7ksara

Nawawi, $''-. Te(ri Administerasi, Mandar, andung.

Cinarno, udi. $''-. Defenisi dministerasi . 8akartaD Med !ress.

6sman. $''$, Pendekatan Im%lementasi &e'ijakan. umi 7ksara, 8akarta,

............, $''-, Pengantar nalisis %ela!anan %erizinan, BogyakartaD @adjah

Mada 6ni2ersity

Implementasi kebijakan undangundang

Documents