IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA TANGERANG SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Oleh: Pradytia Herlyansah NIM. 6661120495 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2016
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
DI KOTA TANGERANG
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh:
Pradytia Herlyansah
NIM. 6661120495
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG 2016
ii
ABSTRAK
Pradytia Herlyansah. NIM. 6661120495 2016. Skripsi. Implementasi
Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di
Kota Tangerang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I
Gandung Ismanto, MM. Pembimbing II Arenawati, M.Si.
Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Masalah yang diidentifikasi
oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Belum adanya Lembaga Keuangan Mikro
yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi permodalan,
Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal, Sosialisasi yang
dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
belum efektif karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat
halal, Fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang belum memadai. Penelitian ini menggunakan teori Van
Meter dan Van Horn dalam Implementasi yaitu : Ukuran dan tujuan kebijakan,
Sumber-sumber kebijakan, Karakterikstik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan
Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan sosial ekonomi dan
politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang sudah baik, namun masih perlu
pembenahan dalam berbagai aspek. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti: tidak adanya Lembaga Keuangan Mikro di Kota Tangerang, tidak adanya
sentra oleh-oleh Kota Tangerang sebagai wadah promosi, kurangnya sumber daya
manusia yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dam Koperasi, belum
adanya database UMKM di Kota Tangerang.
Kata Kunci: Implementasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
i
ABSTRACT
Pradytia Herlyansah. NIM. 6661120495. 2016. Implementation of Policy
Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of
Tangerang. Public Administration Departement, Social and Politic Faculty,
Sultan Ageng Tirtayasa University. First Advisor Gandung Ismanto, MM.
Second Advisor Arenawati, M.Si.
The focus of this research is Implementation of Policy Empowerment of Micro,
Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Tangerang. Problems
identified by the researchers in this study is the absence of Microfinance
Institution provided by the Tangerang City Government in dealing with capital,
coaching is conducted by the Department of Industry, Commerce and
Cooperatives Tangerang City has not run optimally, socialization conducted by
the Department of Industry, Commerce and Cooperatives City Tangerang was not
effective because there are still many UMKM which do not have the halal
certificate, amenities provided by the Department of Industry, Commerce and
Cooperatives Kota Tangerang inadequate. This study uses the theory of Van
Meter and Van Horn in implementation are: The size and purpose of the policy,
resources policy, karakterikstik Implementing Agencies, attitude / tendency
Implementing Agencies, Inter-Organizational Communication, socio-economic
and political environment. This study used qualitative research methods. These
results indicate that the Empowerment Policy Implementation of Micro, Small and
Medium Enterprises (UMKM) in the city of Tangerang has been good, but still
need improvement in many aspects. It is caused by several factors, such as: the
absence of Microfinance Institutions in the city of Tangerang, the absence of
centers souvenirs Tangerang City as a venue for the promotion, lack of human
resources in the Department of Industry, Commerce dam Cooperative, the
absence of a database of UMKM in Tangerang.
Keywords: Implementation, Micro Businesses Small and Medium Enterprises
LA TAHZAN
(JANGAN BERSEDIH, ALLAH SELALU BERSAMA KITA)
SKRIPSI ini aku persembahkan untuk
Bapak, Ibu, Adik dan Keluarga Tercinta
Terima kasih untuk motivasi yang selama ini diberikan
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT
yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota
Tangerang”. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Sosial pada konsentrasi Kebijakan Publik, Program Studi Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
Dalam penyusunan Skripsi ini penulis melibatkan banyak pihak yang
senantiasa memberikan bantuan, baik berupa bimbingan, dukungan moral dan
materil, maupun keterangan-keterangan yang sangat berguna hingga tersusunnya
Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih
kepada:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Imam Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
vii
vii
5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
7. Yeni Widyasuti, M.Si., Dosen Pembimbing Akademik yang telah
membimbing selama perkuliahan.
8. Gandung Ismanto, MM., Dosen Pembimbing Skripsi I terus
menyemangati dan membimbing peneliti dalam menyusun proposal
skripsi ini.
9. Arenawati, M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi II yang juga telah
menyemangati dan membimbing peneliti dalam menyusun proposal
skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
11. Teman-teman seperjuangan seluruh Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara
Reguler dan Non-Reguler Angkatan 2012, Khususnya teman-teman
Administasi Negara Kelas C yang selama 3 tahun lebih telah banyak
mengisi cerita dan kehidupan peneliti selama di bangku perkuliahan.
12. Serta pihak lain yang membantu mendukung penelitian ini yang tidak
dapat peneliti ucapkan satu per satu. Peneliti ucapkan terimakasih.
viii
viii
Peneliti berharap skripsi yang telah peneliti tulis ini dapat bermanfaat bagi
seluru stakeholder, dosen, mahasiswa, maupun pihak lain yang membacanya.
Akhir kata, peneliti ucapkan terimakasih.
Serang, 18 Oktober 2016
Pradytia Herlyansah
ix
ix
DAFTAR ISI
ABSTRAK .............................................................................................................. i
ABSTRACT ............................................................................................................ ii
LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................ iii
PERNYATAAN ORISINALITAS ...................................................................... iv
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... v
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1
1.2. Identifikasi Masalah ................................................................................... 16
1.3. Batasan Masalah ......................................................................................... 17
1.4. Rumusan Masalah ...................................................................................... 17
1.5. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 18
1.6. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 19
1.7. Sistematika Penulisan ................................................................................. 20
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI
DASAR PENELITIAN
2.1. Landasan Teori ........................................................................................... 23
2.1.1. Pengertian Kebijakan ..................................................................... 24
x
x
2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik .......................................................... 25
2.1.3. Tahap-tahap Kebijakan Publik ....................................................... 28
2.1.4. Implementasi Kebijakan Publik ..................................................... 29
2.1.5. Model-model Implementasi Kebijakan .......................................... 33
2.1.5.1. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier .......................... 33
2.1.5.2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III .......... 34
2.1.5.3. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle ............... 35
2.1.5.4. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn ....................... 36
2.1.6. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ....................................... 38
2.1.6.1. Konsep dan Definisi UMKM .................................................. 38
2.1.6.2. Landasan Hukum UMKM ...................................................... 39
2.1.6.3. Kriteria UMKM ...................................................................... 39
2.1.6.4. Kriteria Produk Unggulan UMKM ......................................... 40
2.1.7. Renstra Disperindagkop 2014-2018 ............................................... 41
2.2. Penelitian Terdahulu .................................................................................. 48
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian .................................................................. 49
2.4. Asumsi Dasar ............................................................................................. 52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian ...................................................................................... 53
3.2. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 54
3.3. Lokasi Penelitian ........................................................................................ 55
3.4. Fenomena yang Diamati ............................................................................ 55
3.4.1. Definisi Konsep .............................................................................. 55
3.4.2. Definisi Operasional.......................................................................56
xi
xi
3.5. Instrumen Penelitian................................................................................... 60
3.6. Informan Penelitian .................................................................................... 61
3.7. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data ........................................... 62
3.7.1. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 62
3.7.2. Analisis Data .................................................................................. 70
3.8. Lokasi dan Jadwal Penelitian .................................................................... 74
BAB IV PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Kota Tangerang ............................................................................ 75
4.2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang ... ................................................................................................. 80
4.2.1. Visi-Misi Dinas Indagkop Tangerang ............................................... 81
4.2.2. Tugas Fungsi dan Struktur Dinas Indagkop Tangerang ................... 82
4.3. Deskripsi data ............................................................................................... 88
4.3.1. Deskripsi Informan Penelitian .......................................................... 88
4.3.1. Data Informan Penelitian .................................................................. 93
4.4. Deskripsi dan Data Temuan Lapangan ......................................................... 95
4.5. Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kota Tangerang ............... 96
4.5.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan .......................................................... 96
4.5.2. Sumber-sumber Kebijakan ............................................................. 109
4.5.2.1. Sumber Daya Manusia ...................................................... 109
4.5.2.2. Sumber Daya Anggaran .................................................... 111
4.5.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ................................. 112
4.5.3. Karakteristik Agen Pelaksana ......................................................... 117
xii
xii
4.5.4. Sikap/Kecenderungan Agen Pelaksana .......................................... 118
4.5.4.1. Inisiatif .............................................................................. 118
4.5.4.2. Partisipatif ...................................................................... 121
4.5.5. Komunikasi Antar Organisasi ...................................................... 125
4.5.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik ...................................... 129
4.6. Pembahasan ................................................................................................ 134
4.6.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan ........................................................ 135
4.6.2. Sumber-sumber Kebijakan ............................................................. 139
4.6.3. Karakteristik Agen Pelaksana ......................................................... 145
4.6.4. Sikap dan Kecenderungan Agen Pelaksana .................................... 145
4.6.5.1. Inisiatif ............................................................................... 145
4.6.5.2. Partisipatif .......................................................................... 146
4.6.5. Komunikasi Antar Organisasi ......................................................... 147
4.6.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik ...................................... 148
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 149
5.2 Saran ........................................................................................................... 155
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................
LAMPIRAN ..............................................................................................................
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................
xiii
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008
tentang UMKM ..................................................................................... 3
Tabel 1.2 Data Perkembangan UMKM 2013 ........................................................ 4
Tabel 1.3 Jumlah UMKM tahun 2008 ................................................................... 8
Tabel 1.4 Data Jumlah UMKM Berdasarkan Kriteria Usaha Perkecamatan tahun
2015 ....................................................................................................12
Tabel 1.5 Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan .....................................14
Tabel 2.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008
Tentang UMKM ....................................................................................40
Tabel 2.2 Indikator Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kota Tangerang
di Disperindagkop bagi UMKM dan Koperasi 2014-2018..................47
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Penelitian .......................................................... 59
Tabel 3.2 Informan Penelitian .............................................................................. 62
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.................................................................................. 74
Tabel 4.1 Data PDRB Kota Tangerang ................................................................ 77
Tabel 4.2 Data Jumlah UMKM di Kota Tangerang ............................................. 79
Tabel 4.3 Daftar Informan Penelitian................................................................... 94
Tabel 4.4 Jumlah UMKM yang telah difasilitasi sertifikat halal ....................... 139
Tabel 4.5 Data Jumlah UMKM di Kota Tangerang ........................................... 141
Tabel 4.6 Program kegiatan dan Indikasi Pendanaan ........................................ 142
DAFTAR GAMBAR
xiv
xiv
Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan .................................................... 31
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan
Paul Sabatier ..................................................................................... 34
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward II ...................... 35
Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle ......................... 36
Gambar 2.5 Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn ............. 37
Gambar 2.6 Kerangka Berfikir Penelitian ............................................................. 51
Gambar 3.1 Siklus Teknis Analisis data Menurut Miles dan Huberman .............. 73
Gambar 4.1 Peta Kota Tangerang ......................................................................... 76
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Indagkop Tangerang ............................... 87
Gambar 4.3 Sentra oleh-oleh Tangerang ............................................................ 144
Daftar Lampiran
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
xv
xv
Lampiran 2 Surat Persetujuan Penelitian
Lampiran 3 Pedoman Umum Wawancara
Lampiran 4 Matirks Hasil Wawancara
Lampiran 5 Member Check
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
Lampiran 7 Catatan Lapangan
Lampiran 8 Catatan Bimbingan
Lampiran 9 Undang-Undang No.20 Tahun 2008
Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kemiskinan dan pengangguran merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan
dari masalah yang ada di Indonesia. Sumber daya manusia yang masih minim
sehingga sulit mendapatkan sumber penghasilan serta kebutuhan ekonomi yang
mendesak menjadikan perekonomian masyarakat menjadi sangat lemah. Ini
merupakan hal yang selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dari massa
ke massa.
Setiap tahun anggaran selalu digelontorkan oleh pemerintah untuk
membangun perekonomian masyarakat. Dalam merealisasikan tujuan
pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan
dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusianya yang harus
ditingkatkan dari segi pengetahuan serta keterampilannya sehingga mampu
menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal dan
pelaksanaan program pembangunan dapat terealisasi.
Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan tujuan
dibentuknya indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
2
ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan
nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat seutuhnya.
Di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi yang menimpa
hingga kini masih dirasakan dampaknya, baik dampak yang bersifat negatif
maupun positif. Dampak negatif krisis ekonomi itu antara lain berupa tingkat
pertumbuhan perekonomian rendah, banyaknya perusahaan mengalami
kebangkrutan, pengangguran membengkak serta jumlah penduduk miskin makin
bertambah. Sedangkan dampak positifnya berupa mengingatkan dan menyadarkan
pemerintah perlunya perubahan paradigma pembangunan yang selama ini
menggunakan pendekatan-pendekatan berlandaskan ekonomi konglomerat untuk
dikembalikan berdasarkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan peran yang
tinggi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang
strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi yang
terjadi tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi
bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam
menghadapi krisis tersebut. Peranan UMKM, terutama sejak krisis ekonomi dapat
dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional,
baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan
tenaga kerja.
Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM diperoleh
pengertian bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau
3
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau canbang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berikut peneliti
lampirkan Kriterianya :
Tabel 1.1
Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008
tentang UMKM
No. Uraian Kriteria
Asset Omzet
1 Usaha Mikro Maks 50 juta Maks 300 juta
2 Usaha Kecil >50 Juta – 500 juta >300 Juta – 2,5 Milyar
3 Usaha Menengah >500juta – 10 Milyar >2,5 Milyar – 50 Milyar
4
Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah
satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian
nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan
yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak
membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian
(keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta
teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang
peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi
jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan
ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.
Tabel 1.2
Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2013
Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2013
NO INDIKATOR SATUAN JUMLAH PANGSA
(%)
1
Unit Usaha (A+B)
A. Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)
- Usaha Mikro (Umi)
- Usaha Kecil (UK)
- Usaha Menengah (UM)
B. Usaha besar (UB)
(Unit)
57.900.787
57.895.721
57.189.393
654.222
52.106
5.066
100
99,99
98,77
1,13
0,09
0,01
2 Tenaga Kerja (A+B)
A. Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)
- Usaha Mikro (Umi)
- Usaha Kecil (UK)
- Usaha Menengah (UM)
B. Usaha besar (UB)
(Orang)
117.681.244
114.144082
104.624.466
5.570.231
3.949.385
3.537.162
100
96,99
88,90
4,73
3,36
3,01
3 PDB atas Dasar Harga Berlaku
(A+B)
A. Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)
- Usaha Mikro (Umi)
- Usaha Kecil (UK)
- Usaha Menengah (UM)
B. Usaha besar (UB)
(Rp.Milyar)
9.014.951,2
5.440.007,9
3.326.564,8
876.385,3
1.237.057,8
3.574.943,3
100
60,34
36,90
9,72
13,72
39,66
5
Data Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2013 menunjukkan total nilai
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp. 9.014,9 triliun seperti
terlihat pada tabel 1.1. UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp. 5.440 triliun
atau 60,34% dari total PDB Indonesia. Jumlah populasi UMKM Indonesia pada
tahun 2013 mencapai 57,90 juta unit usaha atau 99,99% terhadap total unit usaha
di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 114,14 juta orang atau
96,9% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Data tersebut menunjukkan
bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting dalam
menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan output yang berguna bagi
masyarakat.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan
strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga
berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat
penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal,
tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan
jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman
yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak
berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta
kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan
tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha,
6
dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Untuk
mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah mengesahkan UU No 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang ini disusun dengan
maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Walaupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah menunjukan
peranannya dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi berbagai
hambatan dan kendala. Pada dasarnya hambatan dan kendala yang dihadapi para
pelaku UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan
meliputi berbagai aspek yang mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan
antara lain : -kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, - kurangnya
kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk
formil dari perusahaan, - lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran.
Disamping itu terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi
sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas. Beragamnya
hambatan dan kendala yang dihadapi UMKM, tampaknya masalah permodalan
masih merupakan salah satu faktor kritis bagi para UMKM, baik untuk
pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan
usaha.
Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, Pemerintah Kota
Tangerang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan
berbagai upaya dalam mengatasi persoalan UMKM tersebut dengan melakukan
Pemberdayaan UMKM di kota Tangerang.
7
Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1993 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Kota Tangerang memiliki letak
strategis yaitu sebelah barat berbatasan langsung dengan Ibu Kota DKI Jakarta
memiliki peran aktif untuk menopang kemajuan Negara. Bandara internasional
Soekarno Hatta yang terletak di wilayah Kota Tangerang dengan berakses ke ruas
jalan tol Jakarta-Merak dan tol Serpong-dalam Kota DKI Jakarta yang memberi
akses kemudahan arusu lalu lintas manusia dan barang. Sesuai dengan Instruksi
Presiden (Inpres) RI No. 13 Tahun 1976 Kota Tangerang ditetapkan menjadi
daerah penyanggah DKI Jakarta, sejak saat itu Kota Tangerang tumbuh –
kembang secara pesat dengan mengunggulkan perekonomian yang bertulang
punggung perindustrian, perdagangan dan koperasi. Sebagai daerah penyanggah
Ibu Kota Negara DKI Jakarta gerak maju perekonomian Kota Tangerang sangat
berkolerasi dengan gerak maju perekonomian nasional.
Selain itu, sesuai dengan pernyataan Walikota Tangerang Bapak H. Arief
Rachadiono Wismansyah yang mengatakan Tangerang tidak hanya menjadi pusat
industri tetapi juga menjadi kota bisnis, perdagangan dan jasa. Hal ini
memperlihatkan kesiapan Kota Tangerang untuk menghadapi persaingan global.
Seiring dengan tumbuh kembangnya Kota Tangerang mendapatkan julukan garda
terdepan perekonomian Provinsi Banten. Julukan ini berdasarkan hasil pendataan
Pemerintah Kota Tangerang pada Oktober 2008 sebagai berikut :
8
Tabel 1.3
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2008
No. Tingkatan Usaha Jenis Usaha Jumlah
1 Usaha Mikro Industri 2.005
2 Perdagangan 43.376
3 Jasa 56.755
4 Usaha Kecil Industri 1.581
5 Perdagangan 9.777
6 Jasa 14.030
7 Usaha Menengah Indsutri 78
8 Perdagangan 130
9 Jasa 11
(Sumber: Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang 2009,
Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan Kota Tangerang)
Melihat banyaknya usaha yang ada di Kota Tangerang, diantaranya pada
sektor jasa(Travel/pariwisata, Transportasi, Pendidikan, Design
Grafis/Perecetakan, Fotocopy, Sewa Mobil, Katering, Jahit,dsb),
perdagangan(Buah, Makanan, Minuman,dll) dan juga industri(Pakaian Jadi,
Handmade, Makanan, Minuman, Furniture, dll), maka sangat sesuai apabila Kota
Tangerang mendapatkan julukan garda perekonomian Provinsi Banten. Apabila
potensi unggulan dari usaha-usaha diatas dikembangkan dan dikelola dengan
komitmen yang kuat oleh Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang maka akan
memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat
Kota Tangerang dalam memajukan pendapatan dan taraf perekonomian.
9
Salah satu potensi unggulan UMKM yang ada di Kota Tangerang adalah
usaha dodol lapis tangerang dan usaha kerajinan sandal. Usaha dodol yang dibuat
oleh ny.fang dan ny.lauw warga kelurahan karangsari kecamatan neglasari ini
sudah terkenal hingga ke luar kota bahkan penjualannya sudah mencapai ke
Medan, Palembang, Lampung, Tangerang selatan dsb. Dodol ini sangat terkenal
puluhan tahun lalu sehingga saat ini sudah dijadikan sebagai oleh-oleh kuliner
khas kita Tangerang. Berikutnya Kerajinan berupa tas, sepatu, ikat pinggang dan
kantung HP terbuat dari kulit buaya, ular, biawak, sapid dan ikan pari yang
didapatkan dari Kalimantan. Usaha kerajinan sandal oleh keluarga Ny. Tio Wan
Nio, keluarga keturunan Cina yang bertempat tinggal di Neglasari setelah dilatih
dan dibina Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mendapatkan
kepercayaan mengerjakan pembuatan sandal kamar untuk konsumsi tamu-tamu
hotel berbintang di Jakarta, Bali, Surabaya dan Lampung.
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang memiliki
peran yang sangat signifikan dalam mengatur permasalahan-permasalahan produk
dalam negeri dalam menghadapi persaingan global khususnya khususnya kesiapan
produk yang dihasilkan dan kesiapan masyrakat Kota Tangerang, sehingga sangat
diharapkan oleh masyarakat untuk bisa melakukan pendataan, managemen,
pelatihan, pemberdayaan, Pemberdayaan, promosi, pelayanan, kualitas dan
pengawasan yang sesuai agar masyarakat Kota Tangerang mampu menghadapi
dan bersaing nantinya dan juga Dinas Perindsutrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang melakukan pengembangan-pengembangan dan senantiasa
memenuhi kebutuhan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
10
Rumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Tangerang sama sebangun dengan rumusan sektor industri,
perdagangan dan koperasi skala nasional. Rumusan RPJPD Kota Tangerang 2010-
2025 bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah (1) Memperkuat
basis industri manufaktur sehingga menjadi industri kelas dunia (world class
industry). (2) Memperkuat industri penggerak pertumbuhan ekonomi. (3)
Meningkatkan sumbangan Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap PDB
dibandingkan dengan sumbangan industri besar. (4) Menguatkan jaringan
kerjasama / networking antara IKM dan industri besar.
Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang.
Karena masih banyak permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM di
Kota Tangerang sehingga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi harus
lebih berperan aktif dalam menghadapi masalah yang dialami oleh UMKM diKota
Tangerang.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 2 yaitu : (1) Pemerintah dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah. (2) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Pengembangan usaha;
b. Kemitraan; c. Perizinan; dan d. Koordinasi dan pengendalian. Sudah menjadi
11
kewajiban bagi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi untuk
memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk keberlangsungan
pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Berikut ini adalah data jumlah
UMKM berdasarkan Kriteria Usaha yang ada di Kota Tangerang :
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam
melihat permasalahan terkait UMKM di Kota Tangerang peneliti memfokuskan
pada beberapa permasalahan yang didapatkan setelah melakukan observasi
lapangan dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Temuan lapangan
menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi masalah dalam
Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang ini yaitu :
Pertama, Belum adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sehingga
membuat Pemkot Tangerang belum bisa memberikan pinjaman lunak kepada
pelaku UMKM. Karena masalah permodalan selalu menjadi masalah utama bagi
para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM masih menggunakan modal sendiri dan
sulit mendapatkan modal dari lembaga-lembaga permodalan lain karena masih
banyak pula para pelaku UMKM yang masih belum bisa membuat managemen
pembukuan dan mengelola keuangan secara baik. Pelaku UMKM Kota Tangerang
masih menggunakan sistem manual dan belum rapih dalam membuat laporan
keuangan seperti pengeluaran dan pemasukan selama menjalankan usaha.
12
Tabel 1.4
Data Jumlah UMKM Berdasarkan Kriteria Usaha
Perkecamatan Di Kota Tangerang Tahun 2015
No. Kecamatan Mikro Kecil Menengah Jumlah
1 Batu Ceper 442 56 4 502
2 Benda 201 25 5 231
3 Cibodas 3.617 214 8 3.839
4 Ciledug 231 53 25 309
5 Cipondoh 175 221 32 428
6 Jatiuwung 876 257 38 1.171
7 Karang Tengah 243 73 7 323
8 Karawaci 516 30 7 553
9 Larangan 190 318 218 726
10 Neglasari 122 25 2 149
11 Periuk 452 50 45 547
12 Pinang 683 78 10 771
13 Tangerang 289 77 27 393
Total 8.037 1.477 428 9.942
(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
Tabel diatas merupakan data jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) berdasarkan kriteria usaha perkecamatan di Kota Tangerang pada tahun
2015. Dapat dilihat bahwa di Kota Tangerang masih banyak usaha yang berskala
mikro daripada skala menengah. UMKM terbanyak ada pada kecamatan Cibodas
sebanyak 3.839 UMKM dan terendah pada kecamatan Benda sebanyak 231
UMKM.
13
Kedua, Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi belum optimal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang hanya sebatas
seminar dan pelatihan yang sifatnya sementara. Seminar dan pelatihan diberikan
2-3 hari disebuah tempat yang telah ditentukan, sehingga tidak begitu efektif.
Sebuah pelatihan yang hanya 2-3 hari tanpa adanya praktik lapangan tidak akan
membuat para pelaku UMKM menjadi kreatif, inovatif dan memahami cara-cara
untuk berkembang. Dana yang dianggarkan untuk Pemberdayaan UMKM cukup.
Berikut ini adalah tabel program kegiatan dan indikasi pendanaan Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang :
14
Tabel 1.5
Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan
Program Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015
Angg. (Rp) Angg. (Rp)
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Mikro
Kecil Menengah
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk
UMKM Melalui Pameran
Rp. 220.000.000 Rp. 242.000.000
Kegiatan Pembangunan Pusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT)
Rp. - Rp. 25.000.000.
000
Kegiatan Sosial Program KUR Rp. - Rp. 175.000.000
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman
Perkoperasian
Rp. 170.000.000 Rp. 187.000.000
Kegiatan Pemberdayaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
Rp. 350.000.000 Rp. 358.000.000
Kegiatan Revitalisasi Koperasi Rp. 150.000.000 Rp. 165.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program
Pembangunan Koperasi (Kegiatan Penyebaran
Model-Model Pola Pengembangan Koperasi)
Rp. 168.000.000 Rp. -
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Kegiatan Memfasilitasi Penin gkatan Kemitraan
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Rp. 187.000.000 Rp. 205.700.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan
Kewirausahaan
Rp. 186.402.500 Rp. 205.700.000
Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Koperasi
Rp. - Rp. 205.042.750
Program
Penciptaan
Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Mikro
Kecil Menengah
Rp. - Rp. 200.000.000
Iklim Usaha yang
Kondusif
Perencanaan Koordinasi dari Pengembangan
UMKM
Rp. - Rp. 200.000.000
Fasilitas Pengembangan UMKM Rp. - Rp. 200.000.000
Pendataan UMKM di Kota Tangerang Rp. - Rp. -
(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
Tabel di atas merupakan indikasi pendanaan untuk kegiatan di UMKM
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Sesuai dengan kenaikan
pendanaan dari tahun ke tahun, berarti kenaikan juga pada hasil yang akan
15
didapatkan. Namun dalam implementasinya masih ada beberapa masalah yang
membuat kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini
masih belum bisa dikatakan optimal.
Ketiga, Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Koperasi masih belum efektif. Masih banyak Para pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah di Kota Tangerang yang belum memahami prosedur pembuatan
ijin usaha yang berlaku di Kota Tangerang dan tidak mempunyai sertifikat halal
resmi dari MUI. Banyak UMKM Kota Tangerang yang sudah memiliki produk
dengan kualitas yang bagus namun masih banyak yang belum memiliki sertifikat
halal dari MUI. Kendalanya karena biaya yang cukup mahal, juga waktu yang
lama untuk mengurus prosedur sertifikat tersebut tidak hanya itu saja Dinas
Indagkop belum memiliki database UMKM di Kota Tangerang. Biaya untuk
membuat sertifikasi halal sekitar 2jt - 2,5 juta penerbitannya dilakukan oleh MUI
Provinsi Banten. Kebanyakan UMKM tidak mampu membayar atau tidak punya
waktu untuk mengurusnya. Tahun 2014 hanya 8 UMKM yang telah memiliki
sertifikat halal dan Tahun 2015 ada 41 dan tahun ini sudah berjalan 40 UMKM.
Keempat, Fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Koperasi masih kurang memadai. Contohnya pada sarana Promosi. Promosi
merupakan salah satu cara untuk mempercepat penjualan produk, bila tidak
melakukan promosi darimana masyarakat bisa mengetahui produk apa saja yang
dihasilkan oleh UMKM Kota Tangerang. Sarana promosi tidak disediakan oleh
pemerintah seperti sentra oleh-oleh dan kerajinan Kota Tangerang untuk menarik
16
minat pembeli baik lokal maupun pendatang. Promosi yang dilakukan oleh Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang hanya pada event
tahunan seperti Tangerang Expo dan ulang tahun Kota Tangerang. Website Kota
Tangerang pun tidak dimanfaatkan sebagai sarana promosi sehingga Sarana
promosi masih menjadi masalah dalam Pemberdayaan UMKM di Kota
Tangerang.
Kelima, Kurangnya perhatian pemerintah terhadap para pelaku UMKM,
Visi yang dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang yaitu dalam rangka Memberdayakan UMKM yang sehat mandiri dan
berdaya saing ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan karena
nyatanya para pelaku UMKM ini terlalu mandiri tanpa adanya perhatian
pemerintah dalam melakukan usahanya. Seperti halnya dalam memonitoring
kegiatan UMKM ini masih kurang continue, pemerintah kurang memberikan
dorongan kepada pelaku UMKM, dalam pembuatan kegiatan hanya sekedar
membuat tanpa ada perhatian dan belum sesuai dengan manfaatnya. Dan data
yang tidak up to date karena banyak data UMKM ini yang sudah tidak aktif lagi
usahanya sehingga banyak data-data yang biar.
Berdasarkan penjelasan dan masalah-masalah yang sudah dipaparkan di
atas maka penulis ingin mengetahui Implementasi Kebijakan Pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tangerang.
17
1.2 Identifikasi Masalah
Setelah melakukan penelitian langsung ke Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) dan Dinas Perindsutrian Perdagangan dan Koperasi
ditemukan masalah-masalah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah yaitu :
1. Belum adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang disediakan oleh
Pemkot Tangerang dalam masalah permodalan dan kurang rutinnya
pelatihan keuangan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa
memanage keuangannya secara baik.
2. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal.
3. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang belum efektif karena masih banyak Para Pelaku
UMKM yang belum memiliki seritifikat halal dan Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum memiliki database
UMKM di Kota Tangerang.
4. Fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang belum memadai terutama dalam sarana promosi.
5. Kurangnya perhatian pemenrintah dan kurangnya monitoring dalam hal
pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang.
18
1.3 Batasan Masalah
Untuk Mempermudah penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup
permasalahan. Hal ini dikarenakan adanya fokus penelitian, maka akan
memberikan batasan studi yang akan dilakukan, agar tidak terjebak dengan
banyaknya data yang terdapat dilapangan. Maka fokus penelitian adalah
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Kota Tangerang.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah peneliti paparkan dan dengan
memperhatikan pada fokus penelitian yang telah disebutkan dalam batasan
masalah, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : Bagaimana
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Kota Tangerang ?
1.5 Tujuan Penelitian
1.5.1 Tujuan Operasional
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai
adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang.
19
1.5.2 Tujuan Fungsional
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan yaitu Pemerintah Kota Tangerang, Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) yang berada di wilayah Kota Tangerang dan Masyarakat Kota
Tangerang.
1.5.3 Tujuan Individual
Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial
pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
1.6 Manfaat Penelitian
Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil
penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi :
1. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
Penelitian ini bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan masukan
yang berguna untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang dan untuk meningkatkan Impelementasi
Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kota Tangerang.
20
2. Peneliti
Penelitian ini bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan untuk
memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori dan konsep yang
diperoleh selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
terutama yang berkaitan dengan mata kuliah.
3. Pelaku UMKM dan Masyarakat Kota Tangerang
Penelitian ini akan bermanfaat bagi para pelaku UMKM dan masyarakat
Kota Tangerang untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan global
sehingga mampu bersaing dengan baik agar tidak tertinggal dengan Negara
lain.
1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini yang
berujuan untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi dari
penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai
“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang”, tersusun atas sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang yang menerangkan secara jelas
mengenai ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk
deduktif (dari umum ke khusus). Kemudian bab ini membahas tentang identifikasi
21
masalah untuk mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari
judul penelitian atau dengan masalah penelitian. Pembatasan dan perumusan
masalah ditetapkan sebagai fokus dari penelitian yang akan dilakukan demi
mencapai hasil penelitian yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Dan
selanjutnya, bab ini juga membahas mengenai manfaat penelitian, baik manfaat
teoritis dan praktis yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan instansi terkait. Serta
sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah pembaca mengetahui
isi dari penelitian secara keseluruhan.
BAB II DESKRIPSI TEORI
Bab ini akan membahas mengenai teori-teori relevan yang digunakan untuk
mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.
Penelitian terdahulu dipaparkan sebagai bahan perbandingan antara penelitian
yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui
kesamaan atau perbedaan dari masing-masing penelitian yang dilakukan.
Selanjutnya, kerangka teori menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan
teori yang relevan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan
kesimpulan penelitian sementara.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini terdiri dari pendekatan dan metode penelitian yang digunakan.
Ruang lingkup penelitian dan lokasi dilakukannya penelitian. Definisi variabel
penelitian yang menjelaskan mengenai variabel penelitian itu sendiri. Instrumen
penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan
22
data. Informan penelitian menjelaskan orang-orang yang terkait dengan informasi
yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengolahan dan uji keabsahan data
yang menjelaskan tentang teknik dan rasionalisasinya. Serta tentang jadwal yang
memaparkan waktu penelitian ini dilakukan.
BAB IV HASIL PENELITIAN
Bab ini terdiri dari deskripsi obyek penelitian yang meliputi lokasi
penelitian secara jelas. Kemudian terdapat deskripsi data dari hasil penelitian yang
diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan
sebagaimana dengan penggunaan teori dalam penelitian ini. Selanjutnya data
yang sudah dianalisis, peneliti uji validitas dengan menggunakan teknik
triangulasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Kemudian
melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan dan pada akhir
pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai keterbatasan pelaksanaan
penelitian, terutama untuk penelitian eksperimen dan ketebatasan ini dapat
dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang
menjadi obyek penelitian.
BAB V PENUTUP
Bab ini menjelaskan secara jelas mengenai jawaban dari tujuan penelitian.
Kesimpulan dibuat dari hasil penelitian yang dilakukan secara singkat, jelas dan
mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, peneliti memberikan saran yaitu
berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadao bidang yang diteliti secara
praktis agar dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.
23
BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI
DASAR PENELITIAN
2.1 Landasan Teori
Landasan teori dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting.
Landasan teori membantu peneliti dalam mengkaitkan yang menjadi masalah
penelitian dengan teori yang berhubungan atau bersangkutan sebagai faktor
pendukung dalam penelitian. Sehingga peneliti pun dapat mengembangkan dalam
masalah penelitian yang ditemui. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012:
52), bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar
yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error).
Lain halnya dengan definisi yang dikemukakan oleh Marx dan Goodson
(1976: 235) yang menyatakan bahwa teori ialah aturan yang menjelaskan
proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena
alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang
dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau
struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-
hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara
langsung.
Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat
konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Menurut Sugiyono
24
(2012), fungsi teori secara umum ialah menjelaskan (explanation), meramalkan
(prediction), dan pengendali (control). Sedangkan Snelbecker (1974:28-31)
menyatakan ada empat fungsi suatu teori, yaitu (1) mensistematiskan penemuan-
penemuan penelitian, (2) menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan
dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban, (3) membuat
ramalan atas dasar penemuan, dan (4) menyajikan penjelasan dan dalam hal ini
untuk menjawab pertanyaan mengapa.
Kunci kendali dalam memilih teori dalam penelitian adalah selain
memahami konteks formal dan material sebuah teori, juga dituntut memahami
teori itu baik pada konteks sejarah maupun konteks sosial, di mana teori itu
dilahirkan.
2.1.1 Pengertian Kebijakan
Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh
seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk
mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan
itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Bagi para pemegang
kekuasaan yang berwenang dalam membuat kebijakan-kebijakan, tentu perlu
pertimbangan serta peninjauan secara seksama. Karena kebijakan-kebijakan yang
dibuat memiliki dampak yang luas, tidak hanya oleh kelompok tertentu, namun
masyarakat juga dapat merasakan dampak tersebut.
Pada dasarnya, kebijakan dibuat untuk melakukan tindakan pencegahan dan
bukan saat telah terjadi atau sudah terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
25
kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta
cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya). Sementara itu,
Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan definisinya secara lebih terperinci pada
makna kebijakan,
“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat
sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit,
kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif,
publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti itu mungkin berupa
suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah
tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau
suatu rencana” (United Nation, 1975).
Dengan banyaknya definisi kebijakan yang telah diberikan para pakar ahli,
memaknakan bahwa kebijakan memang melekat dalam kehidupan sehari-hari,
karena seringkali dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-
kegiatan. James Anderson sebagaimana dikutip oleh Solichin (2012: 8),
menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu langkah tindakan yang secara sengaja
dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya
masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut public policy.
Dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan adanya masalah publik yang
harus diatasi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan
26
yang merupakan sekumpulan keputusan-keputusan yang ditetapkan, yang
bertujuan dalam melindungi serta membatasi perilaku atau tindakan masyarakat
sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karena para
pembuat kebijakan perlu mencari tahu dan meninjau terlebih dulu terkait isu-isu
masalah apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat adalah sumber utama dalam
penyusunan kebijakan publik. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak hanya
didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan administratif, akan tetapi
juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral.
Frederick (1963: 79), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian
tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu, dengan ancaman peluang yang ada. Kebijakan yang
diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi
hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut
Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970: 71), kebijakan publik adalah suatu
program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu,
dan praktik-praktik tertentu. Anderson (1978) sebagaimana dikutip Tachjan
(2006: 16), mengemukakan bahwa, “Public policies are those policies developed
by governmental bodies and officials”. Maksudnya, kebijakan publik adalah
kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat
pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya
dimaksudkan untuk:
1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
27
2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara
sebagai perangsang, stimulator)
3. Menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator)
4. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagi
pembagi, alokator).
Udoji (dalam Solichin, 2012), seorang pakar dari Nigeria (1981), telah
mendefinisikan kebijakan publik sebagai “an sanctioned course of action
addressed to a particular problem or group of related problems that affect society
at large” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu
yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat).
Dari definisi-definisi di atas terkait kebijakan publik, dapat disimpulkan
beberapa karakteristik dari konsep kebijakan publik. Pertama, pada umumnya
kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud
atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan
publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh
pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan
oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau
menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang
akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun
negatif. Kelima, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada
hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang
28
bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara
sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.
Sebagaimana yang dikatakan Inu Kencana (2010) dalam bukunya Pengantar
Ilmu Pemerintahan, bahwa public policy dapat menciptakan situasi dan dapat pula
diciptakan oleh situasi.
2.1.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik
Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (2000 : 24), ialah
sebagai berikut.
a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada
agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara
lainnya ditunda untuk waktu lama.
b. Formulasi Kebijakan
Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi
masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah
eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan
Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas
legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan
peradilan.
29
d. Implementasi Kebijakan
Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi
yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.
e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan
Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan
apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi
persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan
pencapaian tujuan.
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik
Adanya kebijakan publik yang dibuat oleh aktor kebijakan, tentu bukan
semata-mata hanya menjadi “kumpulan lembaran kertas”. Namun juga perlu
adanya “tindakan nyata” dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Implementasi
kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik.
Dengan implementasi atau penerapan, serangkaian keputusan yang disusun
berdasarkan analisis pada apa yang diharapkan untuk menuju keadaan yang lebih
baik, dalam proses pelaksanaan mencapai tujuan tersebut. Menjelaskan makna
implementasi dengan mengatakan bahwa:
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi
kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul
sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup
baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk
menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian.”
30
Sementara Meter dan Horn (1975), mendefiniskan implementasi kebijakan,
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan
pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang
dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan
atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam proses kebijakan publik, implementasi
kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi
kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.
Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan
apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan, atau antara visi
dengan realitas. Keadaan demikian oleh Hogwood dan Gunn (1986) disebut
unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Kegagalan
implementasi dapat terjadi dalam setiap kebijakan selama proses pelaksanaannya.
Dimana kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil
akhir yang dikehendaki. Grindle (1980) (dalam Tachjan, 2006) menyebutkan 3
(tiga) hambatan besar yang seringkali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan
publik, yakni: (1) ketiadaan kerjasama vertikal, antara atasan dengan bawahan; (2)
hubungan kerja horizontal yang tidak sinergis; dan (3) masalah penolakan
terhadap perubahan yang datang dari publik maupun kalangan birokrasi sendiri.
31
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang digunakan untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Untuk mengimplementasikan
kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan
derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat
digambarkan sebagai berikut.
Gambar 2.1
Sekuensi Implementasi Kebijakan
(Sumber: Riant Nugroho. 2009. Public Policy)
KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan
Publik Penjelas
Program
Proyek
Kegiatan
Pemanfaat
(Beneficiaries)
32
Terdapat dua model pendekatan implementasi kebijakan dalam sejarah
perkembangan studi implementasi kebijakan, yaitu pendekatan top-down dan
bottom-up. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2000: 108) istilah top-down
dinamakan dengan “the command and control approach” (pendekatan kontrol
dan komando) dan istilah bottom-up dinamakan “the market approach”
(pendekatan pasar).
1. Pendekatan top-down
Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kita dapat memandang proses
kebijakan sebagai suatu rangkaian perintah dimana para pemimpin
politik mengartikulasikan suatu preferensi kebijakan yang jelas yang
akan dilaksanakan dengan cara semakin spesifik seiring dengan
perjalanan kebijakan tersebut melalui mesin administratif yang
melayaninya.
Pendekatan ini menekankan pada sampai sejauh mana keberhasilan
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan pada aktivitas-aktivitas
dari mesin implementasi yang diberi mandat secara legal yang
menawarkan indikasi-indikasi jelas mengenai apa yang harus dipahami
oleh pelaksana dan mengenai apa tujuan yang ingin dicapai.
2. Pendekatan bottom-up
Pendekatan ini dimulai dari semua publik dan para aktor swasta yang
terlibat dalam pelaksanaan program-program dan pengkajian tujuan-
tujuan pribadi dan organisasi mereka, strategi-strategi mereka, dan
jaringan dari kontak yang telah mereka bangun.
33
Keunggulan terpenting dari pendekatan „bottom-up‟ adalah
mengarahkan perhatian pada hubungan-hubungan formal dan informal
yang membentuk jaringan kebijakan yang terlibat dalam pembuatan
dan pelaksanaan kebijakan.
2.1.5 Model-model Implementasi Kebijakan
2.1.5.1 Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
Model dari kedua pakar kebijakan ini dikenal dengan istilah A Framework
for Policy Implementation Analysis. Mazmanian dan Sabatier (1983) berpendapat
bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya
dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya
tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Keduanya
mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.
Pertama, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah yang akan
digarap dikendalikan. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan
kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi. Serta variabel lainnya,
yaitu variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Ketiga,
variabel dependen (variabel tergantung), yaitu tahapan dalam proses implementasi
dengan lima tahapan. Masing-masing indikator dalam tiap-tiap variabel dapat
dilihat pada gambar di bawah berikut.
34
Gambar 2.2
Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
2.1.5.2 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
Edward III (1980) (dalam Riant Nugroho, 2009), menegaskan bahwa
masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to implementation
(kurangnya perhatian pada implementasi). Model yang ia namakan dengan Direct
and Indirect Impact on Implementation, menyarankan untuk memerhatikan empat
isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, diantaranya: 1)
Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrat.
35
Gambar 2.3
Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
(Sumber: Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik)
2.1.5.3 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle
Pendekatan Grindle (1980) dikenal dengan Implementation as A Political
and Administrative Process. Kerangka pemikiran dari model ini berdasarkan
jawaban atas dua pertanyaan pokok, khususnya di negara berkembang, bahwa
keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan
tersebut, yaitu: Content dan Context.
1) Content of Policy (Isi Kebijakan), mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Interest affected (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
b. Type of benefits (Tipe manfaat)
c. Extent of change envision (Derajat perubahan yang ingin dicapai)
d. Site of decision making (Letak pengambilan keputusan)
e. Program implementer (Pelaksana program)
f. Resources commited (Sumber-sumber daya yang digunakan)
KOMUNIKASI
IMPLEMENTASI
STRUKTUR
BIROKRASI
SUMBER
DAYA
DISPOSISI
36
2) Context of Policy(Konteks Implelementasi), terdiri dari poin-poin sebagai
berikut:
a. Power, interest, and strategy of actor involved
(Kekuasaan,kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang
terlibat)
b. Institution and regime characteristic (Karakteristik lembaga dan
rezim yang berkuasa)
c. Compliance and responsiveness (Tingkat kepatuhan dan adanya
respon dari pelaksana)
Gambar 2.4
Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle
a
(Sumber: Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik)
2.1.5.4 Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn
Pendekatan top-down yang pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan,
membuat dua pakar kebijakan untuk mengembangkan pendekatan tersebut, yakni
Metter dan Horn (1975). Model yang disebut dengan A Model of The Policy
Implementation, merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi
kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja
37
implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan
berbagai variabel.
Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi selama proses implementasi
kebijakan publik, diantaranya:
1. Standar atau ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-Sumber Kebijakan
3. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
Gambar 2.5
Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn
(Sumber: Anggara, 2014. Kebijakan Publik)
38
2.1.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2.1.6.1 Konsep dan Definisi UMKM
Di indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Dalam BAB I (ketentuan
umum), Pasal 1 dari UU tersebut.
a. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dkuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
d. denga Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
39
2.1.6.2 Landasan Hukum UMKM
1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
3. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
4. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha
Kecil
5. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
6. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang
Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka
Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
7. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan
Menengah
8. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
9. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara
2.1.6.3 Kriteria UMKM
Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM tercantum dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 BAB IV Pasal 6
adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan
40
tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Dengan kritera seperti yang terdapat
pada table dibawah ini :
Tabel 2.1
Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008
tentang UMKM
No. Uraian Kriteria
Asset Omzet
1 Usaha Mikro Maks 50 juta Maks 300 juta
2 Usaha Kecil >50 Juta – 500 juta >300 Juta – 2,5 Milyar
3 Usaha Menengah >500juta – 10 Milyar >2,5 Milyar – 50 Milyar
Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga
pemerintahan seperti Kementrian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS),
selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan
skala usaha antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
Misalnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UMI (Industri Manufaktur
Industri Rumah Tangga) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4
orang; UK antara 5 hingga 9 pekerja; dan UM dari 20 sampai dengan 99 orang.
Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja diatas 99 orang masuk dalam
kategori UB. (DR. Tulus T.H Tambunan, 2009;16).
2.1.6.4 Kriteria Produk Unggulan
Dewasa ini hampir semua pemerintah daerah telah mengembangkan
produk atau komoditas unggulan daerah. Kriteria produk unggulan adalah
(Tambunan dan Nasution, 2006):
41
(1) menggunakan bahan baku lokal,
(2) sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,
(3) memiliki pasar yang luas,
(4) mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak,
(5) merupakan sumber pendapatan masyarakat,
(6) volume produksi yang cukup besar dan kontinyu,
(7) merupakan ciri khas daerah,
(8) memiliki daya saing relatif tinggi dan
(9) dapat memacu perkembangan komoditas yang lain.
2.1.7 Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang Tahun 2014-2018
2.1.7.1 Tujuan dan Sasaran
2.1.7.1.1 Tujuan
Untuk mendukung misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kota Tangerang tahun 2014-2018 khususnya untuk misi Kota Tangerang
“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya
beli masyarakat dengan menetapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah”
maka pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
untuk mendukung misi Kota Tangerang terdapat 7 (tujuh) tujuan/misi pelayanan
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang yaitu :
1) Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem manajemen
keuangan administrasi keuangan dan asset daerah secara transparan dan
akuntabel;
2) Terwujudnya aparatur pemerintahan daerah yang cerdas, bermoral,
inovatif, dan profesional;
42
3) Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan dan
perlengkapan keadministrasian perkantoran;
4) Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan
kebutuhan saran dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang
layak dan memadai;
5) Pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan koperasi
sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal;
6) Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem dan jaringan
perdagangan daerah dan peningkatan perlindungan konsumen;
7) Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem dan jaringan
perindustrian daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan
menengah.
2.1.7.1.2 Sasaran
Sasaran dari pelayanan Dinas Perindsutrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang untuk Rencana Strategi tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :
1) Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan
dan keuangan SKPD;
2) Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi dan melaksanakan
peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku;
3) Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana teknis dan
keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor);
43
4) Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai;
5) Terwujudnya pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM
dan koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis
sumberdaya lokal;
6) Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem dan jaringan
perdagangan daerah dan peningkatan perlindungan konsumen;
7) Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem dan jaringan
perindustrian daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan
menengah.
2.1.7.2 Kebijakan
2.1.7.2.1 Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwewenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta
visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2014-
2018 adalah sebagai berikut :
1) Membangun sistem/tata cara pelaporan kinerja dan keuangan SKPD yang
terpadu;
2) Menyediakan sarana-prasarana pendukung pengelolaan pelaporan kinerja
dan keuangan SKPD;
44
3) Meningkatkan kemampuan/kompetensi aparatur SKPD dalam pengelolaan
pelaporan kinerja dan keuangan SKPD;
4) Pengembangan kinerja koperasi dan UMKM;
5) Pemberdayaan pelaku koperasi dan UMKM;
6) Pemantauan ketersediaan harga Sembilan bahan pokok;
7) Pengembangan potensi perdagangan;
8) Pemberdayaan pelaku perdagangan;
9) Pengembangan potensi indsutri, pemberdayaan pelaku industri dan
pengembangan industri kompetitif dan ramah lingkungan;
10) Mensosialisasikan peraturan pemerintah daerah secara intensif dan
menyeluruh;
11) Menyediakan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan yang lengkap dan
memadai;
12) Menyusun dan mensosialisasikan standar pelayanan pemenuhan sarana-
prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan
kerja/kantor);
13) Menyediakan pelayanan pemenuhan sarana-prasrana dan
keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor);
14) Menyusun dan mensosialisasikan standar pemenuhan dan pengembangan
kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang
layak dan memadai;
45
15) Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan
sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan
memadai sesuai dengan standar yang disepakati.
2.1.7.3 Program dan Kegiatan
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang
dipelaksanaan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata
dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran
dan tujuan tertentu. Program dan kegiatan UMKM yang ditetapkan sebagai
pelaksana kebijakan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang sesuai dengan misinya sebagai berikut :
2.1.7.3.1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
Kegiatan :
1) Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran.
2) Kegiatan Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
3) Kegiatan Sosialisasi Program KUR.
2.1.7.3.2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
46
Kegiatan :
1) Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro
kecil dan menengah.
2) Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.
3) Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.
2.1.7.3.3 Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
Kegiatan :
1) Sosialisasi kebijakan tentang usaha mikro kecil menengah.
2) Perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM.
3) Fasilitas pengembangan UMKM.
4) Pendataan UMKM di Kota Tangerang.
47
Tabel 2.2
Indikator Sasaran dan Indikator Program Pembangunan Daerah Kota
Tangerang di Disperindagkop bagi UMKM dan Koperasi Tahun 2014-2018
SASARAN (MISI)
KOTA/URUSAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR OUTCOME
(SASARAN DAN
PROGRAM)
SKPD
Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan kebudayaan
sektor UMKM dan koperasi
sebagai pendukung kegiatan
ekonomi daerah berbasis
sumberdaya lokal
1. Tingkat UMKM aktif
Disperindagkop
2. Tingkat koperasi aktif
3. Tingkat pertumbuhan
UMKM aktif
4. Tingkat pertumbuhan
aktif
Urusan Wajib
Urusan koperasi dan usaha
kecil menengah
Program pengembangan
sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil menengah
Presentase UMKM yang
telah mengikuti pameran
promosi produk
Program kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif bagi
usaha mikro kecil menegah
Tingkat penyelenggaraan
fasilitas kerjasama
kemitraan usaha mikro
kecil menengah dan
koperasi (UMKMK)
Program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
Presentase koperasi sehat
dengan pengelolaan
keuangan yang sehat
Program penciptaan iklim
usaha yang kondusif bagi
usaha mikro kecil menengah
Presentase UMKM yang
dibina/dilatih terhadap total
jumlah UMKM
(Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
48
2.2 Penelitian Terdahulu
Dalam hal ini, peneliti mengambil dua penelitian sebelumnya, sebagai
perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pertama
berdasarkan penelitian terdahulu pada skripsi Universitas Indonesia yang
dilakukan oleh Ade Syafitri mahasiswa Departemen Ilmu Kesejahteraan Fakultas
Ilmu sosial dan ilmu politik yang berjudul “Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Program Kemitraan Sebagai Wujud
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
studi kasus mitra binaan PT. Telkom Indonesia, TBK Divisi Area II Jakarta-
Banten”, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pelaksanaan Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam bentuk
kemitraan yang dibentuk oleh PT.Telkom Indonesia berjalan dengan baik sesuai
dengannya tujuannya yaitu memberdayakan UMKM dari jumlah UMKM yang
berkembang dari tahun ke tahun menunjukan bahwasanya PT.Telkom Indonesia
memiliki kinerja yang baik. Namun dalam berjalannya kegiatan Pemberdayaan
masih memiliki berbagai macam hambatan yang dialami PT.Telkom Indonesia
sebagai pelaksana, hambatannya yaitu masih minimnya tingkat kehadiran mitra
binaan saat kegiatan berlangsung. Hal ini disebabkan karena kesibukan mereka
dalam menjalankan usaha. Padahal kegiatan tersebut dapat pula membantu
mereka dalam mengembangkan usahanya.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang kedua adalah pada skripsi
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang yang dilakukan oleh Fenita
49
mahasiswa Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik yang berjudul “Implementasi Kebijakan dalam Pemberdayaan Usaha
Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Kampung Bugis oleh Pemerintah Kota
Tanjung Pinang”, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa implementasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di
kelurahan kampung bugis belum sesuai dan tidak berjalan dengan baik seperti apa
yang diharapkan. Karena kinerja aparatur yang masih kurang optimal dalam
melayani para pelaku UMKM.
Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai Implementasi
Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tangerang
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dalam hal ini membahas
tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Pembedayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kota Tangerang.
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi
Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tangerang.
Berdasarkan analisis data yang didapatkan dilapangan bahwa terdapat beberapa
masalah yang peneliti temukan dilapangan yaitu : Pertama, Belum adanya
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang disediakan oleh Pemkot Tangerang
dalam masalah permodalan dan kurang rutinnya pelatihan keuangan. Kedua,
Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal. Ketiga, Sosialisasi
50
yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang belum tepat sasaran karena masih banyak Para Pelaku UMKM yang
belum memiliki perijinan usaha dan seritifikat halal. Keempat, Fasilitas yang
disediakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
belum memadai terutama pada sarana Promosi dan Informasi. Kelima, Kurangnya
perhatian pemerintah dan kurang monitoring dalam hal pemberdayaan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model teori implementasi
yang dipaparkan oleh Van Meter Van Horn. Dalam pendekatan yang
dikemukakan oleh Van Meter Van Horn terdapat enam variabel yang menentukan
keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :
1. Standar atau Ukuran tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Sikap atau kecendrungan para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
Untuk lebih mudah dan jelas memahami alur berpikir peneliti, maka di
bawah ini peneliti menggambarkan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut.
51
Gambar 2.6
Kerangka Berfikir Penelitian
Implementasi Kebijakan Pemberdyaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota
Tangerang
Sumber: Peneliti, 2016
Menurut Van Metter & Van Horn, ada 6 variabel yang
mempengaruhi proses implementasi, yaitu:
1. Standar/ukuran tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Sikap/kecenderungan para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial & politik
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kota Tangerang Berjalan Optimal
Masalah
1. Belum adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang disediakan oleh
Pemkot Tangerang dalam masalah permodalan dan kurang rutinnya pelatihan
keuangan.
2. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal.
3. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang belum efektif karena masih banyak Para Pelaku UMKM yang
belum memiliki seritifikat halal dan Dinas Indagkop bleummemiliki database
UMKM Kota Tangerang.
4. Fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang belum memadai terutama dalam sarana promosi.
5. Kurangnya perhatian pemenrintah dan kurangnya monitoring dalam hal
pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang.
52
2.4 Asumsi Dasar
Asumsi dasar dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan sementara yang
diambil berdasarkan atas pada saat penelitian awal (pre-liminary research) dengan
kajian teoritis dan sifat dari asumsi dasar ini adalah tidak untuk diuji
kebenarannya. Maka peneliti berasumi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang dapat dikatakan
belum berjalan optimal atau bisa dikatakan belum berjalan dengan baik.
53
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut
terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan,
dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri
keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan
penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau
oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat
diamati oleh indera manusia. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam
penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis
(Sugiyono, 2010:2).
Penelitian yang dilakukan mengenai “Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang”,
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena bermaksud untuk
mendalami dan menghayati suatu obyek. Menurut Bogdan & Taylor (dalam
Moleong, 2010:4), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan
ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam
54
hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau
hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.
Penelitian kualitatif sendiri bersifat deskriptif. Langkah kerja untuk
mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting social terjawablah dalam
suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk
kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti
menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam
menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan, kutipan dari
data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh
dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan (Satori &
Komariah, 2010:28).
Metode penelitian digunakan peneliti dalam penelitian mengenai
“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang”, yaitu kualitatif deskriptif. Hal ini ditujukan untuk
dapat memahami serta menghayati segala kejadian yang terjadi dengan fokus
penelitian, dan diharapkan hasil dari penelitian dapat menjawab rumusan masalah
yaitu mengetahui permasalahan yang terjadi lebih mendalam pada sasaran
penelitian, serta mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan mendalam.
3.2 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian menjelaskan substansi materi kajian penelitian
yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian adalah
55
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian menjelaskan tempat (locus) penelitian, serta alasan
memilih lokasi penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan pada Pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tangerang dilakukan di empat kecamatan
yaitu Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Pinang,
Kecamatan Karawaci.
3.4 Fenomena yang Diamati
Dalam penelitian ini, fenomena yang diamati adalah Pelaksanaan Kebijakan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang.
3.4.1 Definisi Konsep
Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu (pejabat) atau
kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Proses implementasi kebijakan publik tentang Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang bertujuan untuk meningkatkan dan
mengembangkan daya saing para UMKM.
56
Dalam penelitian ini, model implementasi yang dijadikan acuan adalah
berdasarkan model implementasi menurut Van Meter Van Horn yang secara
komperhensif dianggap mampu menjabarkan permasalahan, khususnya
permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota
Tangerang.
3.4.2 Definisi Operasional
Mengacu dari definisi konsep serta teori yang digunakan sebagai acuan
dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi menurut Van Meter Van
Horn yang mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier
dari keputusan politik, pelaksana kebijakan dan kinerja kebijakan publik. Model
ini juga dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan yaitu :
1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan tentang UMKM di
Tangerang perlu melihat variabel Sasaran dan tujuan kebijakan. Untuk itu
peneliti perlu mengetahui sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut
apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang ada dan apakah dalam
pembuatan kegiatan atau programnya sudah sesuai dengan manfaatnya apakah
berjalan lurus dengan manfaat dan hasilnya. Sehingga peneliti ingin
mengetahui sejauh mana ukuran dalam pelaksanaan ini sudah berjalan.
2. Sumber daya
57
Sumberdaya yang dikaji dalam penelitian ini adalah sumberdaya yang
dapat mendukung keberhasilan dari kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota
Tangerang, diantaranya :
a. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kebijakan
b. Sumber Daya Finansial (anggaran/dana)
c. Sumber Daya Waktu yang dibutuhkan
d. Sarana dan Prasarana
3. Karakteristik agen/organisasi pelaksana
Untuk menilai bagaimana karakteristik organisasi pelaksana dalam
melaksanakan Kebijakan tentang Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang
peneliti harus mengetahui siapa saja implementor dari kegiatan pemberdayaan
UMKM berapa banyak pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Pemberdayaan
UMKM tersebut lalu bagaimana karakteristik implementor dari setiap
kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana apakah sesuai dengan
bidangnya/apakah sesuai dengan harapan masyarakat/paa pelaku UMKM. Dan
berapa jumlah pelaksana kebijakan.
4. Sikap para pelaksana kebijakan
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak
mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan
publik. Jadi pola yang digunakan dalam kebijakan Pemberdayaan UMKM ini
pola apa , Pola topwdown atau bottom up sehingga akan mempengaruhi
kepada pelaksanaannya.
58
5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi antara diantara pihak yang terlibat
dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan2 akan sangat
kecil untuk terjadi begitu pula sebaliknya. Seperti halnya dalam kebijakan
pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang apakah dalam koordinasinya
suudah berjalan dengan dan sejauh mana koordinasi itu berjalan.
6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong mendorong
keberhasilan kebijakan publik yang dibuat. Lingkungan ekonomi sosial dan
politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja
implementasi kebijakan. karena itu upaya untuk mengimplementasikan
kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan
eksternal. Seperti halnya dalam Kebijakan pemberdayaan UMKM bagaimana
Kondisi Lingkungan ekonomi sosial dan politik yang ada di Kota Tangerang
apakah mendorong adanya kegiatan pemberdayaan ini atau menjadi
penghambat sehingga peneliti ingin mengetahui bagaiamana kondisi
lingkungan tersebut di Kota Tangerang dalam pengaruhnya terhadap
Kebijakan tersebut.
59
Tabel 3.1
Pedoman Wawancara Penelitian
No. Indikator Kisi-Kisi Wawancara Informan
1. Ukuran dan Tujuan
Kebijakan
1) Apakah adanya Kegiatan
seperti halnya (Sosialisasi
sertifikat halal) yang dibuat
dalam Pemberdayaan UMKM
ini sudah sesuai dengan
manfaatnya ?
2) Langkah apa saja yang
sudah dibuat dalam mengatasi
permodalan? Ada tidak
pelatihan yang diberikan
terkait pengelolaan /
manajemen keuangan?
3) Dari setiap kegiatan yang
dibuat bagaimana sifat dr
kegiatan tsb seminar atau
pelatihan ?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5, I6
2. Sumberdaya 1) Bagaimana SDM yang
dimiliki oleh Disperindagkop
? Berapa Jumlahnya dan latar
belakang pendidikannya
seperti apa ?
2) Bagaimana ketersediaan
anggaran dalam
melaksanakan kegiataan
penyelenggaraan
pemberdayaan UMKM
tersebut ?
3) Bagaimana Juklak dan
Juknis (Sop) dalam kebijakan
Pemberdayaan UMKM tsb ?
4) Bagaimana ketersediaan
fasilitas terutama pada sarana
promosi dan informasi untuk
para UMKM di Kota
Tangerang ?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5.
I₁, I₂, I₃, I₄, I5,.
I₁, I₂, I₃, I₄, I5.
I₁, I₂, I₃, I₄, I5, I6.
3. Karakteristik Agen
Pelaksana
1) Bagaimana Karakteristik
Implementor kegiatan ?
apakah setiap implementor ini
sesuai dengan bidangnya ?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5.
60
sudah sesuaikah dgn misi kota
tangerang dalam setiap
kegiatan yg dibuat ?
4. Sikap/Kecenderungan 1) Bagaimana sistematika
pembuatan kebijakan
pemberdayaan ini ? pola apa
yang digunakan ? pola top
down atau bottom up ? apakah
para implementor setiap
kegiatan mengetahui isi dan
tujuan dari kebijakannya ?
apakah dalam pembuatan
setiap kegiatan atau program
yang dibuat ini sesuai dengan
permasalahan yang ada ?
pernah ada perbedaan
pendapat ?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5, I6.
5. Komunikasi
Antarorganisasi dan
Aktivitas Pelaksana
1) Bagaimana pola
hubungan/komunikasi antar
implementor dalam
melaksanaan kegiatan atau
program dalam pemberdayaan
tsb ?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5.
6. Lingkungan
Ekonomi, Sosial dan
Politik
1) Bagaimana Kondisi
Lingkungan Ekonomi, sosial
dan politik yang ada di kota
tangerang ? apakah Kondisi
tersebut mendukung jalannya
kebijakan pemberdayaan tsb ?
atau sebaliknya ?
2) respon dari para pelaku
umkm/masyarakat seperti apa
dgn adanya kegiatan tsb?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5, I6.
Sumber : Peneliti,2016.
3.5 Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan
validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan
ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh kerena itu
61
instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat
menghasilkan data yang valid dan realibel, apabila instrumen tersebut tidak
digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen dalam penelitian
kualitatif dapat berupa test, pedoman wawancara dan pedoman observasi.
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus
divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang
selanjutnya terjun kelapangan. Validasi tersebut meliputi pemahaman metode
kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti sampai kesiapan
peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Dan yang pasti adalah peneliti itu
sendiri lah yang melakukan validasi, melalui evaluasi diri.
Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2006:17) peneliti dalam
pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat
pengumpulan data. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti
sendiri dengan membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi dalam
rangka mempermudah proses pengumpulan data dan analisis data. Sehingga
peneliti dapat mengumpulkan data secara lebih utuh dan alamiah dalam rangka
memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.
3.6 Informan Penelitian
Penentuan narasumber atau yang dapat disebut dengan informan peneliti
menggunakan teknik purposive. Teknik purposive yaitu teknik pengambilan data
dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan
62
penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan
data yang diharapkan. Disamping itu, beberapa data yang terkait juga digunakan
secara optimal guna dapat dianalisis sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil
yang optimal.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antaran lain :
Tabel 3.2
Informan Penelitian
No Jabatan Informan Kode Informan
1. Kepala Dinas Indakgkop I₁
2. Sekretaris Dinas Indagkop I₂
3. Kabid Koperasi dan UMKM I₃
4. Kasi Bina Usaha Kecil dan Menengah I₄
5. Kasi Fasilitasi I5
6. Pelaku UMKM I6
Sumber : Peneliti, 2016
3.7 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
3.7.1 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
63
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan
masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:
a. Pengamatan/Observasi
Observasi menurut Semiawan (2010:112) adalah bagian dalam
pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung
dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif data tidak akan diperoleh
dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, tetangga,
organisasi dan komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa
gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan dan
keseluruhan interkasi antar manusia. Data observasi juga dapat
berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para
anggota dalam berorganisasi.
Metode observasi yang digunakan dalam penelitian mengenai
“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) Kota Tangerang”, yaitu menggunakan metode
observasi non-participant. Dalam hal ini peneliti datang ke lokasi
penelitian namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan
dari subjek penelitian. Artinya peneliti melakukan pengamatan
64
terkait bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang. Tujuan
penggunaan metode observasi dalam penelitian ini yakni peneliti
dapat mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian,
mendokumentasikan, dan mereflesikannya secara sistematis
terhadap kegiatan dan interaksi dari subjek penelitian. Dengan
demikian, maka data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil
teknik pengumpulan data lainnya, dapat ditriangulasikan dengan
menggunakan metode ini. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan data
yang valid. Validitas data sangat diperlukan dalam penelitian ini
karena keabsahan data yang didapat apakah sesuai dengan fakta
yang ada dilapangan atau tidak.
b. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang,
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari
seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan,
berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008:180). Sedangkan
menurut Bugin dalam Satori dan Komariah (2001:88) wawancara
dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan
tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-
pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode utama
(pengamatan).
65
Selain itu pengertian lain dari wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu.
Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh
Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain: mengkonstruksi
mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan,
kepedulian, dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-
kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu,
memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan
untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi,
mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain
baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) dan
memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang akan
dikembangkan oleh sipeneliti sebagai pengecekan anggota.
Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang
pengumpulan data yang didasarkan percakapan secara intensif
dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-
banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai
informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian,
wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai
penelitian. Adapun yang digunakan adalah wawancara terstruktur
66
yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan
yang akan diajukan oleh peneliti.
Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih
dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan
kriteria informan dan pedoman wawancara yang disusun dengan
rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan
wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai
berikut:
a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
b. Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
c. Menentukan strategi dan taktik berwawancara.
d. Mempersiapkan pencatat data wawancara.
Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada
informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari
keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan
dengan jujur, selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan
yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya
kembali dalam bentuk kalimat (nazir, 1985:234-242).
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui
kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data
yang diteliti.
67
a. Studi Kepustakaan
Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan
dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan text books
maupun jurnal ilmiah.
b. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari
dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang
dilakukan. Dokumen yang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan,
gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
khususnya dalam melakukan wawancara adalah:
1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
2. Recorder: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya
menggunakan buku catatan, peneliti sulit untu mendapatkan informasi
yang telah diberikan oleh informan.
3. Handphone camera: untuk memotret/mengambil gambar semua
kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian.
Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas
data primer dan data skunder. Data primer diambil langsung dari informan
penelitian. Dalam hal ini data primer ini diambil melalui wawancara (interview).
Sedangkan data skunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan.
Oleh karena itu dalam penelitian ini, data skunder diperoleh melalui data-data dan
68
dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data
tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang
dibahas dalam penelitian ini.
a. Uji Keabsahan Data
Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan
harus memenuhi: 1) Mendemostrasikan nilai yang benar, 2) Menyediakan
dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3) Memperbolehkan keputusan
luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan
dari temuan dan keputusan-keputusannya. (Moleong, 2006:320) isu dasar
dari hubungan keabsahan data pada dasarnya adalah sederhana.
Bagaimana peneliti membujuk agar pesertanya (termasuk dirinya) bahwa
temuan-temuan penelitian dapat dipercaya. Untuk menguji keabsahan data,
dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan,
ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan
referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota (member check).
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan
teknik triangulasi dan pengecekan anggota (member check).
1. Triangulasi
Moleong (2006 :330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
69
data itu. Denzin (Prastowo, 2011 :269) membedakan teknik ini menjadi 5
macam yaitu :
1. Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data
yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui
beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan
dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi teknik yaitu suatu tekhnik pengecekan kredibilitas
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan
studi dokumentasi.
3. Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau
tekhnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
4. Triangulasi penyidik, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan
dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat
kepercayaan data.
5. Triangulasi teori, suatu tekhnik pengecekan kredibilitas dilakukan
dengan cara menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data
temuan penelitian.
Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui
teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Hal tersebut dapat tercapai
dengan cara:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yan dikatakan orang di depan umum dengan apa yang
dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti dengan
apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan yang
berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
2. Member Check
Selain itu peneliti pun melakukan membercheck, yaitu proses pengecekan
data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah
70
mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan
oleh pemberi data. Selain itu, membercheck adalah agar informasi yang diperoleh
dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud
sumber data atau informan. Setelah membercheck dilakukan, maka pemberi data
dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan
membercheck dalam Moelong (2005: 276).
3.7.2 Analisis Data
Proses analisa data dilakukan secara terus menerus sejak awal data
dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna
terhadap data yang telah dikimpulkan, dilakukan analisis data dan interpretasi.
Mengingat ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka analisis
dilakukan sejak data pertama sampai penelitian berakhir.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik
analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah
selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Dalam menganalisis selama
dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang
mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses datanya
mencakup :
1. Data Collection (Pengumpulan Data)
Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan
melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang
71
harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi
mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
2. Data Reduction (Reduksi data)
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011: 242).
Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang
berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data dengan demikian
merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan
cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik
dan diverifikasi (Prastowo, 2011:243). Tujuan utama dari penelitian
kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam
melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang terlihat aneh, asing,
tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan
perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.
3. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data, penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik,
jaringan, bagan dan lain sebagainya yang semuanya dirancang untuk
menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk yang padu
72
(Prastowo, 2011:244). Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya, yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka
akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
4. Conclusion Drawing /verification (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu,
dalam penjelasan Sugiyono (Prastowo, 2011:250) kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita
kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan
adalah kesimpulan yang terpercaya. Dengan demikian, kesimpulan dalam
penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah
dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan
rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan
akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.
73
Gambar 3.1
Siklus Teknis Analisis Data Menurut Miles dan Huberman
( Sumber : Miles dan Huberman, 2009:16 )
Data
Reduction
Conclution
Drawing &
Verifying
Data
Colection
Data
Display
74
3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian
Tempat atau lokus penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang ialah
di Kota Tangerang. Adapun jadwal penelitian adalah berikut ini :
Tabel 3.3
Jadwal Penelitian
Sumber: Peneliti, 2016
No. Kegiatan
Waktu Penelitian
Feb
2016
Mar
2016
Apr
2016
Mei
2016
Jun
2016
Jul
2016
Agus
2016
Sept
2016
Okt
2016
Nov
2016
1. Pengajuan Judul
2. Observasi Awal
3. Penyusunan Proposal Skripsi
4. Bimbingan BAB I – BAB III
5. Seminar Proposal Skripsi
6. Revisi Proposal Skripsi
7. Pengumpulan Data di Lapangan
8. Reduksi Data dari Lapangan
9. Penyajian Data
10. Menarik Kesimpulan
11. Penyusunan Hasil Penelitian
12. Bimbingan BAB IV dan BAB V
13. Sidang Skripsi
75
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang
Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1993 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Kota Tangerang memiliki letak
strategis yaitu sebelah barat berbatasan langsung dengan Ibu Kota DKI Jakarta
memiliki peran aktif untuk menopang kemajuan Negara. Bandara internasional
Soekarno Hatta yang terletak di wilayah Kota Tangerang dengan berakses ke ruas
jalan tol Jakarta-Merak dan tol Serpong-dalam Kota DKI Jakarta yang memberi
akses kemudahan arusu lalu lintas manusia dan barang. Sesuai dengan Instruksi
Presiden (Inpres) RI No. 13 Tahun 1976 Kota Tangerang ditetapkan menjadi
daerah penyanggah DKI Jakarta, sejak saat itu Kota Tangerang tumbuh –
kembang secara pesat dengan mengunggulkan perekonomian yang bertulang
punggung perindustrian, perdagangan dan koperasi. Sebagai daerah penyanggah
Ibu Kota Negara DKI Jakarta gerak maju perekonomian Kota Tangerang sangat
berkolerasi dengan gerak maju perekonomian nasional.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan
Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan
Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah Barat
berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.
76
Gambar 4.1 Peta Kota Tangerang
(Sumber: www.tangerang.go.id)
Secara administratif luas Kota Tangerang sekitar 18.378 Ha (termasuk
Kawasan Bandara International Soekarno Hatta 1.969 Ha), merupakan wilayah
dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 30 mdpl. Terbagi menjadi 13
Kecamatan, 104 Kelurahan yang terdiri dari 931 RW dan 4.587 RT. Jumlah
penduduk berdasarkan sensus BPS Provinsi Banten.
Selain itu, Kota Tangerang tidak hanya menjadi pusat industri atau kota
dengan sebutan seribu industri tetapi juga menjadi kota bisnis, perdagangan dan
jasa. Hal ini memperlihatkan kesiapan Kota Tangerang untuk menghadapi
persaingan global. Seiring dengan tumbuh kembangnya Kota Tangerang
mendapatkan julukan garda terdepan perekonomian Provinsi Banten. Julukan ini
berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Kota Tangerang pada Oktober 2008
sebagai berikut :
77
Tabel 4.1
Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2015
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, Kota Tangerang dalam angka 2015)
Hal ini bisa dilihat dari tabel di atas bahwasannya jumlah UMKM di Kota
Tangerang yaitu 9.942 yang terbesar diwilayah Kota Tangerang dan angka ini
melebihi jumlah usaha besar yang ada di Kota Tangerang yaitu 559 usaha besar
yang tersebar diwilayah Kota Tangerang. Sehingga dapat dilihat dari segi jumlah
UMKM lebih unggul dibanding Usaha besar. Lalu UMKM di Kota Tangerang
menyerap tenaga kerja sebanyak 229.529 orang dan lag-lagi mengungguli jumlah
tenaga kerja pada usaha besar yaitu 167.017 sehingga UMKM memiliki peran
yang besar terhadap perekonomian di Kota Tangerang. Melihat banyaknya usaha
yang ada di Kota Tangerang, diantaranya pada sektor jasa, perdagangan dan juga
industri, maka sangat sesuai apabila Kota Tangerang mendapatkan julukan garda
perekonomian Provinsi Banten. Apabila potensi unggulan dari usaha-usaha diatas
dikembangkan dan dikelola dengan komitmen yang kuat oleh Pemerintah Kota
Tangerang khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang maka akan memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah Kota
NO INDIKATOR SATUAN JUMLAH PANGSA
(%)
1
Unit Usaha (A+B)
A. Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)
- Usaha Mikro (Umi)
- Usaha Kecil (UK)
- Usaha Menengah (UM)
B. Usaha besar (UB)
(Unit)
10.501
9.942
8.037
1.477
428
559
100
94,67
76,53
14,06
4,07
5,32
2 Tenaga Kerja (A+B)
A. Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM)
- Usaha Mikro (Umi)
- Usaha Kecil (UK)
- Usaha Menengah (UM)
B. Usaha besar (UB)
(Orang)
396.546
229.529
-
-
-
167.017
100
57,88
-
-
-
42,11
78
Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang dalam memajukan pendapatan dan
taraf perekonomian. Terkait Bidang Perindustrian, Perdagangan, usaha-jasa dan
koperasi menjadi pusat pertumbuhan perekonomian di Kota Tangerang yang
memiliki luas wilayah 18.000 KM2.
Dengan posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya
pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai
kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat
menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai
daerah dengan sumber daya alam yang produktif. Pesatnya pertumbuhan Kota
Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno –
Hatta yang sebagian areanya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota
Tangerang. Gerbang perhubungan udara indonesia tersebut telah membuka
peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota
Tangerang.
Dengan kondisi dan lokasi yang strategis menjadikan kota tangerang ini
kota yang menaikan pertumbuhan ekonomi di banten dengan peranan dari para
pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan menyerap banyak tenaga kerja.
Sehingga pemerintah harus bisa mempertahankan atau meningkatkan fasilitas bagi
para pelaku UMKM di setiap daerah (kecamatan dan kelurahan) dan hal ini bisa
dlihat dari jumlah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di
Kota Tangerang, sebagai berikut :
79
Tabel 4.2
Data Jumlah UMKM Berdasarkan Kriteria Usaha
Perkecamatan Di Kota Tangerang Tahun 2015
No. Kecamatan Mikro Kecil Menengah Jumlah
1 Batu Ceper 442 56 4 502
2 Benda 201 25 5 231
3 Cibodas 3.617 214 8 3.839
4 Ciledug 231 53 25 309
5 Cipondoh 175 221 32 428
6 Jatiuwung 876 257 38 1.171
7 Karang Tengah 243 73 7 323
8 Karawaci 516 30 7 553
9 Larangan 190 318 218 726
10 Neglasari 122 25 2 149
11 Periuk 452 50 45 547
12 Pinang 683 78 10 771
13 Tangerang 289 77 27 393
Total 8.037 1.477 428 9.942
(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
Tabel diatas merupakan data jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) berdasarkan kriteria usaha perkecamatan di Kota Tangerang pada tahun
2015. Dapat dilihat bahwa di Kota Tangerang masih banyak usaha yang berskala
mikro daripada skala menengah. UMKM terbanyak ada pada kecamatan Cibodas
sebanyak 3.839 UMKM dan terendah pada kecamatan Benda sebanyak 231
UMKM.
80
Dengan jumlah Usaha Mikro yang mendominasi di wilayah kecamatan
Cibodas sebagai pusat perekonomian yang disebabkan oleh lokasi yang
berdampingan dengan pabrik-pabrik dan industri sehingga kegiatan ekonomi
disini lebih aktif.. Posisi yang strategis ini dimanfaatkan oleh masyarakat cibodas
ini untuk membuka berbagai macam usaha seperti makanan, minuman dan jasa
jahit. Berbeda halnya dengan Kecamatan Benda yang jumlah UMKMnya terendah
padahal lokasi Kecamatan Benda ini berdekatan dengan Bandara Soekarno Hatta
yang merupakan gerbang pintu masuk para wisatawan. Hal ini disebakan oleh
akses jalan yang rusak dan belum memadai sehingga menjadikan terhambatnya
laju pertumbuhan di wilayah ini.
4.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi dinas, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi. Diubah menjadi Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun
2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang.
81
4.2.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang.
1. Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
“Terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang tangguh
dan mandiri, berdaya saing tinggi serta ramah lingkungan”.
2. Misi Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi
KotaTangerang
Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :
1) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan trans[aran
didukung dengan stuktur birokrasi yang berintegritas, kompeten dan
profesional;
2) Menumbuhkembangkan Koperasi dan UMKM yang sehat, kuat dan
mandiri;
3) Mengembangkan Sistem dan Jaringan Perdagangan barang dan jasa yang
berdaya saing tinggi baik pasar domestik maupun pasar luar negeri dan
Peningkatan Perlindungan Konsumen.
4) Mengembangkan Industri yang berdaya saing tinggi dan ramah
lingkungan;
5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.
Pokok – pokok misi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang terdiri dari 5 pokok misi, yaitu :
1. Tata Pemerintahan dan Tata Birokrasi;
82
2. Koperasi dan UMKM Sehat;
3. Perdagangan berdaya saing dan pelayanan perlindungan konsumen;
4. Industri ramah lingkungan;
5. Kapasistas SDM
4.2.2 Tugas Fungsi dan Stuktur Organisasi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang sebagai berikut :
1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian, perdagangan, serta koperasi usaha kecil menengah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi
dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada nomor
(1) Dinas mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi serta usaha kecil dan menengah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha kecil dan
menengah;
83
3. Pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi serta usaha kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan ketatusahaan Dinas;
5. Pengelolaan UPT; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.
3. Dinas dipimpim oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Adapun rincian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :
a) Kepala Dinas
Tupoksinya :
1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas;
2. Penyelenggaraan penyusunan strategis usulan program, rencana
kerja, kinerja dan anggaran tahunan Dinas.
3. Penjabaran kebijakan strategis serta perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan
UKM.
4. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan operasional
Dinas;
84
5. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua
perangkat daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan perindustrian,
perdagangan, koperasi dan UKM;
6. Perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, serta rehabilitasi
prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Dinas;
7. Penyelenggaraan Pemberdayaan dan pengembangan kemampuan
berprestasi para pegawai di lingkungan Dinas;
8. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja
dan penggunaaan anggaran tahunan Dinas;
9. Pelaporan.
b) Sekretariat
Tupoksinya :
1. Penatausahaan urusan umum;
2. Penatausahaan urusan keuangan;
3. Penatausahaan urusan kepegawaian;
4. Pengkoordinasian dalam penyusuan perencanaan Dinas;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT-UPT
di lingkungan Dinas.
c) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tupoksinya :
1. Penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan pengendalian
kegiatan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di
bidang kelembagaan;
85
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan, pemberian bimbingan, pemberian
fasilitasi dan pengawasan dalam rangka pemasaran produk-produk
koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
3. Penyelenggaraan perlindungan usaha bagi koperasi dan usaha mikro
kecil menengah;
4. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan hubungan kemitraan
antar koperasi, usaha mikro kecil menengah, pemerintah, dan
perusahaan besar.
5. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang fasilitasi
pembiayaan, jasa keuangan, serta penjaminan bagi koperasi dan usaha
mikro kecil menengah;
6. Penyelanggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia
koperasi dan usaha kecil menengah.
Susunan kepegawaian Dinas Peridustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan.
3. Kepala Bidang Perindustrian
a. Kepala Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
86
b. Kepala Seksi Bina Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
c. Kepala Seksi Bina Indsutri Aneka.
4. Kepala Bidang Perdagangan
a. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
b. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri;
c. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal.
5. Kepala Bidang Koperasi
a. Kepala Seksi Bina Koperasi;
b. Kepala Seksi Bina Usaha Kecil Menengah;
c. Kepala Seksi Fasilitasi dan Kemitraan.
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional
87
Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota
Tangerang
(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
KEPALA DINAS
BIDANG
PERINDUSTRIAN
BIDANG
PERDAGANGAN
BIDANG
KOPERASI
DAN UKM
JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
SEKSI
BINA IKAH
SEKSI
BINA ILMEA
SEKSI
BINA INDUSTRI
ANEKA
SEKSI
PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
SEKSI
PERDAGANGAN
LUAR NEGERI
SEKSI
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
SEKSI
BINA KOPERASI
SEKSI
BINA UKM
SEKSI
FASILITASI/
KEMITRAAN
UPTD METROLOGI
LEGAL
88
4.3 Deskripsi Data
4.3.1 Deskripsi Informan Penelitian
Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil
penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik
analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini, mengenai Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan UMKM Kota Tangerang dengan menggunakan teori
Implementasi menurut Van Meter Van Horn (1975). Teori tersebut memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan Implementasi harus memperhatikan
beberapa variabel yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan untuk
mencapai kinerja implementasi dengan baik. Adapun variabel yang dimaksud
yaitu
1. Standar Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM
Kota Tangerang perlu memperhatikan standar dan sasaran tertentu yang harus
dicapai oleh para pelaksana, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian
atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang
maksud dan tujuan dari suatu standard suatu kebijakan sangatlah penting.
Implementasi kebijakan yang berhasil bisa menjadi gagal ketika para pelaksana
tidak memahami sepenuhnya mengenai standard dan ukuran dari suatu kebijakan
tersebut.
2. Sumber – sumber Kebijakan
89
Sumber-sumber yang dmaksud dalam hal ini adalah sumberdaya manusia,
sumber daya finansial dan waktu. Dalam tahap implementasi kebijakan sumber
daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan bidangnya sangat
mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya
finansial juga penting dalam tahap implementasi kebijakan, sumber daya ini
terdiri atas dana atau intensif lain yang dapat memperlancar suatu kebijakan.
Kurangnya atau terbatasnya dana dalam implementasi kebijakan merupakan salah
satu faktor besar terhadap kegagalan suatu implementasi kebijakan. Sumberdaya
waktu juga tidak kalah pentingnya dengan sumber yang lain dalam tahap
implementasi kebijakan karena sumberdaya waktu berpengaruh terhadap
bagaimana kelancaran dan ketepatan administrasi dalam suatu implementasi
kebijakan maka dari itu untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi
kebijakan Pemberdayaan UMKM Kota Tangerang harus memperhatikan sumber-
sumber yang ada.
3. Komunikasi Antar Organisasi
Komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan
Pemberdayaan UMKM Kota Tangerang sangat perlu diperhatikan untuk mencapai
keberhasilan kebijakan Pemberdayaan UMKM Kota Tangerang. Para individu
(implementor) harus memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.
Komunikasi dari para pelaku UMKM dengan Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang harus berjalan dengan baik dan tidak terjadinya
komunikasi yang buruk (miss communication).
90
4. Karakteristik Agen Pelaksana
Dalam tahap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kota
Tangerang diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Dan pada
beberapa konteks kebijakan yang akan dilaksanakan dituntut untuk para pelaksana
kebijakan yang ketat dan disiplin supaya kebijakan berjalan sesuai dengan yang
diharapkan atau efektif.
5. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana
Sikap penolakan dan penerimaan dari agen pelaksana kebijakan sangat
mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan implementasi Kebijakan
Pemberdayaan UMKM Kota Tangeang. Hal ini sangat mungkin terjadi karena
kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi pelaku UMKM yang
mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Yang
dimaksud dalam sikap dari agen pelaksana yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan untuk menilai kinerja implementasi
Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kota Tangerang adalah sejauh mana
lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan Pemberdayaan
UMKM Kota Tangerang. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak
kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi
Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kota Tangerang. Karena itu perlu adanya
91
dorongan atau dukungan dari masyarakat(Para Pelaku UMKM) dan lingkungan
disekitar untuk ikut membantu dalam proses implementasi kebijakan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif sehingga data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan
tindakan yang peneliti peroleh melalui proses wawancara dan observasi. Kata-kata
dan tindakan orang yang diwawancara merupakan sumber utama dalam
penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan
catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam penelitian.
Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan
adalah berupa catatan lapangan penelitian, seperti dokumen-dokumen yang
peneliti dapatkan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota
Tangerang yang merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis kembali
untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu bentuk data lainnya berupa
foto-foto lapangan dimana foto-foto tersebut merupakan foto kegiatan-kegiatan
yang berhubungan dengan Pemberdayaan UMKM Kota Tangerang.
Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka
dalam proses menganalisa data peneliti melalukan analisa secara bersamaan.
Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 3 (tiga) sebelumnya, bahwa dalam
proses analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisa data
yaitu dengan menggunakan 4 tahap, diantaranya; Pengumpulan Data Mentah,
92
tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah wawancara, observasi lapangan,
kajian pustaka dengan alat-alat yang dibutuhkan.
Transkrip Data, pada tahap ini peneliti merubah catatan data mentah ke
bentuk tertulis. Yang ditulis peneliti pun harus apa adanya tanpa mencampur
adukkan dengan pikiran peneliti.
Pembuatan Koding, ditahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang
telah ditranskrip. Hal-hal penting didalam transkrip dicatat dan diambil kata
kuncinya. Kemudian kata kunci ini nanti diberi kode, peneliti memberikan kode
pada aspek tertentu, yaitu:
a. Kode Q1.2.3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan;
b. Kode I1-1, menunjukan daftar urutan informan dari Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;
c. Kode I2-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Sekretaris Dinas
Perrindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;
d. Kode I3-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kepala Bidang
Koperasi dan UMKM Kota Tangerang;
e. Kode I4-1, menunjukkan daftar informan dari Kepala Sub Bidang Bina
Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang;
f. Kode I5-1, menunjukkan daftar informan dari Kepala Sub Bidang
Fasilitasi dan Kemitraan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang;
93
g. Kode I6-1, menunjukkan daftar informan dari pelaku UMKM Kota
Tangerang.
Setelah pembuatan koding, langkah selanjutnya adalah kategorisasi data,
dalam tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat
konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori.
Kategorisasi data yang dilakukan dengan penyimpanan sementara, peneliti dapat
mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara. Selanjutnya dengan triangulasi
yaitu proses check dan recheck abtara sumber data dengan sumber data lainnya.
setelah semua proses analisa data telah dilakukan peneliti dapat melakukan
penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa
bahwa data peneliti sudah jenuh dan setiap penambhan data baru hanya berarti
ketumpang tindihan.
4.3.2 Data Informan Penelitian
Pada penelitian ini, mengenai Implementasi Kebijakan Pemberdayaan
UMKM Kota Tangerang, dalam pemilihan informan penelitian ini peneliti
menggunakan caa pengambilan sumber data yang sering digunakan pada
penelitian kualitatif adalah Purposive. Purposive adalah teknik pengambilan
sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya
orang tersebut dianggap paling tahu atau paling menguasai situasi sosial yang
diteliti.
Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
94
Koperasi, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Kepala Sub Bidang Bina Usaha
Kecil dan Menengah dan Para pelaku UMKM Kota Tangerang yang terlibat
dalam Pemberdayaan UMKM Kota Tangerang. Informan dalam penelitian ini
selain pegawai Dinas sebagai key informan yaitu Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang untuk keabsahan data dan untuk dapat
menggali secara mendalam mengenai penelitian ini maka peneliti pun mengambil
informan di luar pegawai Dinas. Informan tersebut diantaranya pelaku Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang.
Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1
orang Sekretaris Dinas, 1 orang Kabid Koperasi dan UKM, 1 orang Kasi Bina
Usaha Kecil dan Menengah, 1 Kasi Fasilitasi dan Kemitraan, 3 pelaku UMKM
Tangerang.
Tabel 4.3
Daftar Informan penelitian
No. Kode
Informan
Nama Keterangan Jenis
Kelamin
Umur
1. I1-1 Drs. H Sayuti Kepala Dinas Indagkop Laki-laki 56 Tahun
2. I2-1 Drs. H Betty Sekretaris Dinas Indagkop Perempuan 53 Tahun
3. I3-1 H. M Juweni,
SH. M.Si
Kabid Koperasi dan UKM Laki-Laki 55 Tahun
4. I4-1 Endang
Purwaningsih,
MM.
Kasi Bina Usaha Kecil dan
Menengah
Perempuan 49 Tahun
5. I5-1 Dra. Ety
Nurhayati
Kasi Fasilitasi dan
Kemitraan
Perempuan 56 Tahun
6. I6-1 Dra. Lilis
Herawati
Pelaku UMKM Kota
Tangerang “Bella
Cookies” sekaligus
anggota JPKT Tangerang
dan IWAPI (Ikatan Wanita
Perempuan 49 Tahun
95
Pengusaha Indonesia)
Tangerang
7. I6-2 Norma
Suhaedah
Pelaku UMKM Kota
Tangerang “Mama Bolu
Tape Benteng” Sekaligus
Anggota ASIFA (Asosiasi
Kreatifitas) Tangerang
Perempuan 32 Tahun
8. I6-3 Abdul Hafid Pelaku Umkm Kota
Tangerang “Lapis
Beneng” sekaligus Ketua
UKM Center Kota
Tangerang dan Manager
Gray Pangan Lokal Banten
Laki-Laki 43 Tahun
(Sumber : Peneliti 2016)
4.4 Deskripsi dan Data Temuan Lapangan
Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta
yang peneliti dapatkan dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti
gunakan yaitu menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van
Horn (Agustino, 2006: 141-144). Dalam teori Van Metter dan Van Horn, proses
implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu
implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk
meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung
dalam hubungan berbagai variabel. Menurut Metter dan Horn ada beberapa
variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan, 1) Ukuran
dan Tujuan Kebijakan 2) Sumber-Sumber Kebijakan 3) Komunikasi Antar
Organisasi 4) Karakteristik Agen Pelaksana 5) Sikap atau Kecenderungan
(disposition) para pelaksana dan 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.
96
4.5 Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kota Tangerang
4.5.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilanya jika
ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang
berada di level pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan. Ketika ukuran
kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk
dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan
publik hingga bisa dikatakan efektif atau berhasil.
Kota Tangerang terkenal dengan sebutan kota seribu industri karena
banyaknya industri yang berdiri diwilayah tangerang. Yang membuat
pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang melaju dengan pesat dengan
kontribusiya sebesar 40-50% memiliki peranan dalam laju perekonomian. Tidak
hanya industri-industri besar saja yang menjadikan perekonomian di Kota
Tangerang ini menjadi pesat tetapi ada peran lain dibaliknya yaitu Usaha Mikro
Kecil dan Menengah. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya jumlah Usaha Mikro
Kecil dan menengah yang ada di Kota Tangerang terutama di sektor industri,
perdagangan dan jasa. Tak lepas dari itu banyaknya pelaku UMKM di bidang
Industri makanan di Kota Tangerang sehingga hal ini harus dilihat secara fisik
kesehatan dan kebersihan didalamnya. Pemerintah Kota Tangerang khususnya
Dinas Indagkop membuat sebuah perogram tentang sertifikat halal dan PIRT halal
yang bekerja sama dengan MUI Banten dan Kota Tangerang, Dinas Kesehatan
Kota Tangerang dan Dinas Perizinan Kota Tangerang dengan tujuan mengcheck
97
terjaminnnya suatu makanan dan komposisinya. Dengan disediakannya fasilitas
untuk para pelaku UMKM yang menekuni di bidang makanan tetapi disisi lain
masih terdapat beberapa kelemahan bagi para pelaku UMKM di Kota Tangerang
yaitu Keterampilan dalam hal produk, pemasaran, manajemen dan pencatatan
keuangan. Kemudian permodalan dan kurang dalam memasarkan produk dan
pengemasan produk, sebagaimana I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut :
“sudah ada manfaatnya dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi
dengan kita bantu dengan PIRT halal karena tanpa PIRT halal mereka
tidak dapat menjual produknya dipasar modern”. (Wawancara: Senin, 18
Juli 2016, 10.44 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang, lantai 3).
Pendapat di atas dapat diketahui bahwa kegiatan yang dibuat oleh
Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang sudah sesuai dengan manfaat karena dengan melihat
berbagai kelemahan dan kebutuhan tadi seperti dalam hal keterampilan produk,
kemasan dan manajemennya. Sehingga program seminar dan penyuluhan tadi ini
menjadi hal yang dibutuhkan bagi pelaku UMKM di sektor industri makanan
terutama dalam hal pemasaran produk karena harus membutuhkan PIRT halal
agar produknya bisa dipasarkan.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh I3-1 yaitu sebagai berikut :
“yang pasti sudah sesuai manfaatnya kita fasilitasi dan kita bekerjasama
dengan dinas kesehatan,dinas perizinan dan MUI dengan memberikan
subsidi dana”. (Wawancara: Rabu 29 Juni 2016, 10.42 WIB. Kantor Dinas
Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi
pembuatan sertifikat halal dan PIRT halal ini sudah sesuai dengan manfaatnya.
98
Hal yang dilakukan pemerintah kota tangerang terutama Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi yaitu dengan memfasilitasi dan memberikan subsidi
dana.
Hal yang serupa pun disampaikan oleh I4-1 yaitu sebagai berikut :
“Tugas kita hanya memfasilitasi terkait sertifikat halal dan PIRT dengan
mengadakan sosialiasi dan penyuluhan dalam rangka Pemberdayaan”.
(Wawancara: Selasa 28 Juni 2016, 09.40 WIB. Lapangan Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 1).
Pendapat di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang hanya memfasilitasi saja terkait sertifikat halal
seperti halnya mengadakan sosialisasi PIRT dan membantu para UMKM yang
tadinya memiliki sertifikat menjadi memiliki sertfikat halal dengan tujuan
meningkatkan daya saing pasar. Dan selebihnya itu tugas dinas kesehatan dan
MUI sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi hanya
memfasilitasi saja dalam rangka Pemberdayaan.
Hal yang sama pun diungkapkan oleh I5-1 sebagai berikut :
“Pembuatan gratis tetapi untuk perpanjangan kita beri subsidi dana
sebesar 50%”. (Wawancara: Rabu 29 Juni 2016, 09:30 WIB. Kantor
Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3).
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang telah memberikan secara gratis dalam
rangka pembuatan sertifikat halal dan PIRT halal tetapi untuk perpanjangan akan
diberikan subsidi dana sebesar 50% dari harga yang ditetapkan dari MUI. Dengan
harga 2.5 juta dari 5 juta yang ditetapkan oleh MUI dengan masa aktif 2 tahun.
99
Dari kesimpulan yang ada di atas dapat diketahui bahwa Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sudah menyediakan
fasilitas bagi para pelaku UMKM dalam penyedian sertifikat halal dan PIRT halal.
Peneliti mencoba menguatkan pendapat di atas dengan mewawancarai para pelaku
UMKM yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi UMKM yang ada di Kota
Tangerang diantaranya Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota
Tangerang, Asosiasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (ASIFA) Kota Tangerang
dan UKM Center Kota Tangerang. Berbagai pendapat dilontarkan oleh para
pelaku UMKM terkait Kegiatan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi seperti halnya dalam pembuatan sertifikat halal ini.
Dan ternyata para pelaku UMKM di Kota Tangerang mendapatkan fasilitas yang
disediakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi berupa bantuan
gratis, sebagaimana yang disampaikan oleh I6-1 sebagai berikut :
“Memang disediakan fasilitas dari Dinas Indagkop yang bekerja sama
dengan MUI namun berhubung saat itu saya sedang dikejar waktu
sehingga saya tidak sempat merasakan fasilitas yang disediakan”.
(Wawancara: Sabtu, 20 Agustus 2016 10.05 WIB. Kediaman Informan,
Taman Royal 1).
Pendapat di atas dapat ketahui bahwa pelaku UMKM memang diberikan
fasilitas dalam pembuatan halal ini namun karena pada saat waktu yang sama
pelaku UMKM diharuskan menunggu kuota sehingga pelaku UMKM ini harus
mengikuti bantuan dari provinsi karena dikejar waktu untuk membuat sertifikat
halal agar produknya bisa dipasarkan. Sehingga pelaku UMKM ini belum
menikmati lantaran hal tersebut. Dengan mengikuti bantuan yang ada di Provinsi
dengan lokasi di cilegon karena kebijakan setiap daerah berbeda pelaku UMKM
100
ini dikenakan biaya administrasi. Dan masa aktif untuk sertifikat halal 2 tahun lalu
untuk PIRT 5 tahun.
Hal yang sama pun diungkapkan oleh I6-2 pelaku UMKM yang tergabung
ke dalam Asosiasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (ASIFA) Kota Tangerang
sebagai berikut :
“Kebetulan dapat fasilitas dari Dinas Indagkop lalu dicheck bahan baku
oleh MUI setelah sebulan keluar sertifikat MUI, setelah itu ikut
penyuluhan dari dinas kesehatan setelah terima surat dari dinas
kesehatan langsung didaftarkan ke dinas Perizinan untuk PIRT kurang
lebih 2 minggu. Pembuatan memang gratis hanya ada biaya administrasi
di dinas kesehatan”. (Wawancara: Selasa, 23 Agustus 2016 11.45 WIB.
Kediaman Informan, Perum 1 cimone permai).
Pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM ini mendapatkan
fasilitas untuk halal ini dimulai dari MUI sampai ke dinas perizinan. Dengan
tahap awal pengcheckan bahan baku dari MUI Provinsi setelah semuanya selesai
keluar sertifikat halal kurang lebih 1bulan dari tanggal pengcheckan. Lalu untuk
PIRT pelaku UMKM ini mengikuti penyuluhan sertifikat pangan dari dinas
kesehatan setelah sudah surat diterima dari dinas kesehatan langsung mendaftar ke
dinas perizinan untuk PIRT dan orang dari dinas perizinan ini melakukan survey
ke tempat usaha tersebut,kemudian keluar sertifikat PIRT disertai nomor kurang
lebih 2minggu dari hari survey. Dalam pembuatan sertifikat halal ini dilakukan
secara gratis namun ada biaya administrasi di dinas kesehatan untuk sertifikasi
pangan sebesar 239ribu.
101
Dari dua pendapat yang ada di atas dapat diketahui bahwa Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang memang menyediakan
fasilitas halal kepada para pelaku UMKM di Kota Tangerang.
Namun berbeda halnya yang disampaikan oleh I6-3 pelaku UMKM yang
tergabung ke dalam UKM Center Kota Tangerang dan Gray Pangan Lokal Banten
bahwasannya Dinas Indagkop belum mampu mengakomodir secara keseluruhan
Para pelaku UMKM yang ada di Kota Tangerang dalam kegiatan sertifikasi halal
ini, sebagaimana berikut :
“Hanya bagian dari seminar saja tetapi belum mampu mengakomodir
secara keseluruhan sehingga belum semuanya terfasilitasi dikarenakan
pemerintah belum memiliki database tentang jumlah UMKM yang sudah
memiliki halal dan yang belum memiliki halal”. (Wawancara: Rabu, 24
Agustus 2016 09.39 WIB. Toko Lapis Beneng).
Dapat diketahui bahwasannya Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi ini belum mampu memfasilitasi seluruh UMKM yang ada di Kota
Tangerang hal ini disebabkan karena Dinas Indagkop belum memiliki database
terkait jumlah pelaku UMKM yag sudah memiliki halal dan yang belum memiliki
halal agar nantinya bisa diketahui.
Hal tersebut ditanggapi oleh I1-1 sebagai berikut :
“Memang kita belum memilik database jumlah UMKM dikarenakan
jumlah SDM di Dinas Indagkop dari sisi kuantitas bisa dikatakan kurang
dengan luas wilayah kota tangerang yang terdiri dari 13 Kecamatan dan
104 kelurahan sehingga kita belum bisa membina kelapangan secara
keseluruhan”. (Wawancara : Rabu, 07 September 2016 09.07 WIB.
Kantor Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
102
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahu bahwasannya pemerintah
belum memiliki database jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal dan yang
belum memiliki sertifikat halal dikarenakan Sumber Daya Manusia yang berada di
Dinas Indagkop dari segi kuantitas masih kurang sehingga masih belum bisa
membina ke lapangan secara keseluruhan dengan luas wilayah 13 Kecamatan dan
104 kelurahan. Namun dalam kebutuhannya memang sudah sesuai dengan
kebutuhan yang ada meski belum semua dapat menikmati fasilitas tersebut.
Berdasarkan pendapat yang ada di atas dapat disimpulkan pengadaan
fasilitas terkait sosialisasi sertifikat halal ini belum maksimal karena Dinas
Indagkop belum bisa mengakomodir secara keseluruhan terkait fasilitas halal ini.
Masih banyak pelaku UMKM yang belum terfasilitasi hal ini bisa dilihat dari data
yang peneliti dapat dari salah satu pegawai Dinas Indagkop kota tangerang
bahwasannya jumlah UMKM yang telah memiiliki sertifikat halal di kota
tangerang pada tahun 2014 sebanyak 8, tahun 2015 sebanyak 41 dan tahun ini
sampai saat ini baru 40 yang memiliki serrtifkat halal. Dapat dilihat bahwasannya
dari sekian banyak jumlah pelaku UMKM dibidang sektor makanan hanya
beberapa saja yang sudah memiliki sertifikat halal sehingga pemerintah harus bisa
membuat suatu keputusan agar seluruh UMKM yang ada di Kota Tangerang bisa
menikmati fasilitas yang disediakan oleh Dinas Indagkop.
Modal merupakan faktor utama dalam memulai usaha sehingga peneliti
mencoba mencari jawaban terkait fasilitas apa saja yang sudah disediakan oleh
103
Dinas Indagkop Kota Tangerang dalam hal permodalan, sebagaimana yang
diungkapan oleh I1-1 yaitu :
“Langkah pertama Sosialisasi kedua Fasilitasi ke perbankan dan LPDB
karena memang kita belum memilik LKM. Untuk pelatihan pengolaan kita
buat pelatihannya”. (Wawancara: Senin, 18 Juli 2016, 10.44 WIB. Kantor
Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa langkah yang dibuat oleh Dinas
Indagkop Kota Tangerang dalam hakl permodalan adalah sosialiasi dan fasilitasi
untuk akses menuju perbankan dan lembaga keuangan lain yaitu LPDB dari
kementrian koperasi dan lemabaga keuangan lain. Lembaga keuangan mikro di
kota tangerang memang belum tersedia. Kemudian untuk pelatihan seperti
pengelolaan keuangan Dinas Indagkop membuat pelatihan tentang pencatatan
untuk syarat permohonan ke bank dan Dinas Indagkop bekerjasama dengan BPN
bagi UMKM yang memang mempunyai lahan/tanah dengan dibantu sertifikasi
tanahnya untuk jaminan ke bank.
Hal serupa pun disampaikan oleh I2-1, sebagaimana dibawah ini:
“Lembaga Keuangan Mikro memang belum ada di Kota tangerang tetapi
kita sudah menyediakan fasilitas permodalan yagn bekerjasama dengan
pihak perbankan maupun nob bank. Dan kita berikan juga pelaitahn
bimtek tentang pengelolaan keuangan”. (Wawancara: Rabu 29 Juni, 10.07
WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai
3).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Lembaga Keuangan
Mikro memang belum tersedia di Kota Tangerang. Pemerintah juga bekerjasama
dengan pihak perbankan seperti hanya BRI&BNI dan pihak non bank seperti
halnya pegadaian. Dan pemerintah juga melakukan sebuah pelatihan tentang
104
pengelolaan keuangan seperti manajemen pengelolaan keuangan karena pelatihan
seperti pencatatan dan pembukuan merupakan salah satu syarat agar mereka bisa
mengajukan pinjaman modal ke bank sehingga Dinas Indagkop mengarahkan
mereka untuk bisa membuat pengelolaan keuangannya secara baik.
Hal senada pun disampaikan oleh I4-1 yaitu :
“Sejauh ini kita memiliki kemitraan dengan BRI dan pegadaian. Tetapi
untuk Lembaga Keuangan Mikro memang belum ada. Untuk pelatihan kita
adakan seperti misalnya dari segi Perencanaan, Kordinasi dalam rangka
meningkatkan mutu keuangan dan pembukuannya”. (Wawancara: Selasa
28 Juni 2016, 09.40 WIB. Lapangan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 1).
Berdasarkan pendapat di atas bisa lihat bahwa Lembaga Keuangan Mikro
memang belum ada dan pemerintah sudah memilik kemitraan dengan BRI dan
Pegadaian dalam hal permodalan. Lalu untuk pelatihan dalam hal keuangan pun di
adakan dalam rangka meningkatkan mutu keuangan dan pembukuannya.
Dinas Indagkop melakukan sosialisasi bantuan permodalan untuk para
pelaku yang bekerja sama dengan berbagai macam lembaga permodalan. Dan
dinas indagkop melalui LPDB memberikan pinjaman modal sebesar 210 juta
kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan modal tidak hanya itu saja para
pelaku UMKM harus memiliki IUMK agar bisa memudahkan mereka dalam
mengajukan pinjaman ke lembaga permodalan, sebagaimana yang disampaikan
oleh I5-1 yaitu :
“kita lakukan sosialisasi bantuan permodalan dengan narasumber dari
kementrian koperasi dan UKM. Kita juga bekersama dengan BRI &BNI
dan pegadaian. Namun untuk Lembaga Keuangan Mikro belum tersedia di
Kota Tangerang. Dan kitaberikan pinjaman sebesar 210 jt untuk mereka
105
yang mebutuhkan modal”. (Wawancara: Rabu 29 Juni 2016, 09:30 WIB.
Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3).
Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa Lembaga Keuangan Mikro
memang belum ada di Kota Tangerang pemerintah hanya mnyediakan fasilitas
dari pihak perbankan dan non perbankan lalu dengan Lembaga permodalan seperti
LPDB.
Dan pendapat-pendapat di atas diperkuat oleh para pelaku UMKM di Kota
Tangerang, dalam peminjaman modal di kota tangerang mudah untuk dicari
karena banyak penawaran-penawaran yang diberikan dari pihak pemerintah dan
swasta seperti BUMN, angkasa pura, jasa marga dsb. Masing-masing BUMN
tersebut memiliki modal untuk membantu para UMKM. Seperti yang disampaikan
oleh I6-1 yaitu :
“Modal saya rasa banyak karena banyak sekali penawaran dari pihak
angkasa pura, jasa marga dll. Masing2 dari mereka memiliki modal untuk
membantu para UMKM. Dan biasanya kita di bina lalu di orbitkan
produk-produk kita oleh mereka. Untuk pelatihan pernah namun akhir-
akhir ini sudah jarang dilakukan”. (Wawancara: Sabtu, 20 Agustus 2016
10.05 WIB. Kediaman Informan, Taman Royal 1).
Berdasarkan pendapat di atas dapat dketahui bahwa Fasilitas permodalan
di Kota Tangerang ini bisa dibilang memadai. Dan banyak dari mereka yang
diberikan penawaran-penawaran untuk peminjaman modal oleh lembaga-lembaga
tertentu. Dan biasanya mereka tergabung ke dalam binaan tersebut lalu dibina
setelah itu di orbitkan produk mereka melaui bazar. Namun untuk pelatihan
keuangan di kota tangerang masih jarang dilakukan.
Hal serupa pun disampaikan oleh I6-2 yaitu :
106
“Awalnya modal pribadi tetapi beberapa tahun kemudian saya ikut PKBL
binaan angkasa pura dan mengikuti binaan BRI. Untuk kegiatan
pengelolaan keuangan rasa jarang dan itu dibutuhkan sekali untuk para
pelaku UMKM”. (Wawancara: Selasa, 23 Agustus 2016 11.45 WIB.
Kediaman Informan, Perum 1 cimone permai).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa informan I6-2
mengikuti binaan dari angkasa pura dan BRI dari pihak perbankan dengan
memfasilitasi kebutuhan permodalan. Namun untuk pelatihan pengelolaa di Kota
Tangerang masih jarang dilakukan.
Hal senada pun disampaikan oleh I6-3 sebagai berikut :
“Hanya Pemberdayaan dan seminar tentang permodalan yang disediakan
oleh Indagkop namun diluar itu memang sudah banayak binaan-binaan
dalam hal permodalan dari berbagai pihak. Untuk pengelolaan keuangan
saya kira masih standar-standar saja kerena industri mikro belum pada
modal belum pada sumberdaya”. (Wawancara: Rabu, 24 Agustus 2016
09.39 WIB. Toko Lapis Beneng).
Berdasarkan pendapat di atas langkah yang dibuat oleh pemerintah dalam
hal permodalan hanya sebatas seminar dan Pemberdayaan untuk pengelolaan
keuangan memang standar karena masih industri mikro yang belum padat modal
dan sumberdaya dalam artian transaksi yang dilakukan masih standar-standar saja.
Hal ini pun ditanggapi oleh I3-1 selaku Kepala Bidang UKM dan Koperasi
sebagaimana berikut :
“Untuk modal rata-rata pelaku UMKM masih menggunakan modal
sendiri tidak memanfaatkan modal dari luar dikarenakan pembukuan yang
tidak bank-able sehingga kurang mendapatkan kepercayaan dari bank”.
(Wawancara: Rabu 07 September 2016 10.24 WIB. Kantor Indagkop
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
107
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa penyebab UMKM
belum bisa menggunakan modal dari pihak perbankan adalah karena sistem
pembukuannya yang masih belum rapih dan belum baik. Sehingga belum
mendapat kepercayaan dari pihak perbankan dalam mengajukan pinjaman modal.
Sehingga Dinas Indagkop berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kegiatan
tentang pembukuan dan pencatatan yang nantinya akan di adakan di setiap
kelurahan dan program ini sudah dijalankan sedikit demi sedikiti oleh Dinas
Indagkop dan sejauh ini Dinas Indagkop sudah membuat kebijakan tentang IUMK
dengan tujuan mempermudah para pelaku UMKM mengajukan permodalan ke
lembaga permodalan. Dan nantinya pendaftaran IUMK ini lewat kelurahan
setempat di wilayah kota tangerang.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas
permodalan yang disediakan oleh Dinas Indagkop Kota Tangerang masih kurang
memadai karena belum ada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Tangerang.
Karena para pelaku UMKM di Kota Tangerang ini masih banyak yang belum baik
dalam mengelola pembukuannya dan masih standar sehingga belum
meendapatkan kepercayaan dari pihak perbankan. Sehingga perlu adanya
Lembaga Keuangan Mikro bagi para pelaku UMKM yang belum bisa membuat
keuangannya secara baik. Namun disisi lain banyak penawaran-penawaran modal
dari berbagai pihak sehingga para pelaku UMKM lebih memilih untuk meminjam
modal ke pihak lain dibandingkan yang disediakn oleh Dinas Indagkop dan ikut
serta dalam binaan mereka yaitu PKBL (Program Kemitraan Badan Usaha Milik
Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan). Komitmen ini merupakan
108
wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)
yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti angkasa pura, jasa marga dll. Dan
sampai saat ini Dinas Indagkop Kota Tangerang sudah membuat sebuah program
atau kebijakan tentang IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) dengan tujuan
mempermudah para UMKM untuk mengajukan modal pihak perbankan dan saat
ini sudah dijalankan di setiap kelurahan.
Pencapaian kinerja organisasi akan dapat diukur dengan baik apabila
terdapat satuan pengukuran yang memadai. Untuk itu tentunya diperlukan suatu
kegiatan yang dapat menunjang organisasi dalam mengukur kinerjanya. Berbagai
macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota tangerang khususnya Dinas
Indagkop dalam rangka memberdayakan UMKM yang ada di Kota Tangerang.
Lalu bagaimana sifat dari kegiatan yang diadakan oleh Dinas Indagkop. Sifat ini
pula yang menjadi penunjang pencapaian suatu kinerja organisasi dalam
melakukan sebuah kegiatan atau program, di Kota Tangerang kegiatan yang
dibuat hampir seluruhnya bersifat sosialisasi dan penyuluhan sudah jarang
kegiatan yang bersifat seminar. Sebagaimana yang disampaikan oleh I1-1 yaitu :
“ada sosialisasi ada pelatihan kalau seminar udah jarang. Kita ajak
mereka pameran diluar daerah dan di dalam daerah bagi ukm yang
produknya bagus dan produksinya continue”. (Wawancara: Senin, 18 Juli
2016, 10.44 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang, lantai 3).
Pendapat I1-1 diperkuat oleh pendapat I3-1 yang menyatakan pendapatnya
sebagai berikut :
109
“dari kegiatan yang ada seperti pelatihan, sosialisasi, bimtek, kemitraan
dan workshop”. (Wawancara: Rabu 29 Juni 2016, 10.42 WIB. Kantor
Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa sifat kegiatan yang
dilakukan oleh Dinas Indagkop Kota Tangerang adalah pelatihan, sosialisasi,
bimtek, kemitraan dan workshop. Masih terdapat beberapa program yang sifatnya
seminar namun tidak sering dilakukan.
Senada dengan yang diungkapkan di atas I6-1 menyatakan pendapatnya
sebagai berikut :
“sifatnya pelatihan lalu ada juga penyuluhan untuk seminar memang
sejauh ini sudah jarang dilakukan walaupun terkadang masih ada
beberapa kegiatan yang bersifat seminar. Saya rasa kegiatan seminar itu
kurang efektif karena selain membuang-buang waktu itu juga membuang-
buang anggaran jadi seharusnya kegiatan yang dibuat lebih ke pelatihan
atau penyuluhan agar setelah kita ke luar dari ruangan itu kita sudah tahu
apa yang harus kita lakukan”. (Wawancara: Sabtu, 20 Agustus 2016
10.05 WIB. Kediaman Informan, Taman Royal 1).
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam hal kegiatan
yang dibuat oleh Dinas Indagkop sejauh ini sudah mengalami perkembangan yang
awalnya bersifat seminar sudah berubah menjadi pelatihan, penyuluhan, bimtek,
sosialisasi yang bernilai sesuai dengan kebutuhan dan manfaat untuk para pelaku
UMKM di Kota Tangerang meskipun masih terdapat program yang sifatnya
seminar.
4.5.2 Sumber – sumber kebijakan
4.5.2.1 Sumber Daya Manusia
110
Indikator yang mempengaruhi suatu pelaksanaan dari kebijakan adalah
sumber daya, salah satunya sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah
aspek penting dalam sebuah pelaksanaan kebijakan yang menyangkut orang
banyak, karena kesuksesan dari sebuah pelaksanaan kebijakan adalah bagaimana
latar belakang dari Implementor. Sumber daya manusia yang ada di Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sepenuhnya di naungi
oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan Sarjana. Namun bila dilihat dari
kuantitas yang dimiliki saat ini masih dibilang kurang karena bila dilihat dari luas
wilayah yang ada di kota tangerang masih belum bisa teratasi secara keseluruhan
sebagaimana yang diungkapkan oleh I1-1 yaitu :
“Kualitas sumber daya di dinas indagkop sudah cukup baik hanya saja
dari sisi kuantitas yang kurang, pegawai di indagkop kurang lebih
berjumlah 50 untuk pegawai tetap seperti PNS dan 50 orang tadi dibagi
menjadi 3 bidang dan 1 bagian kepegawaian, rata-rata perbidang hanya
12 orang, dibagi lagi menjadi 3 seksi perbidang. Dengan luas kota
tangerang yang terdiri dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan sehingga
tidak dapat membina kelapangan secara menyeluruh”.(Wawancara:
Senin, 18 Juli 2016, 10.44 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
Hal ini diperkuat oleh I2-1 sebagaimana berikut :
“untuk saat ini jumlah pegawai kita sekitar 73 yang diantaranya terdiri dari
50 PNS dan 23 tenaga sukarela/harian lepas dengan latar pendidikan S3
berjumlah 5 orang, S2 berjumlah 6 orang, S1 berjumlah 25 orang, D3
berjumlah 12 orang dan SMA berjumlah 25orang. (Wawancara: Rabu 29
Juni, 10.07 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang, lantai 3).
Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-1 dan I2-1 dapat disimpulkan bahwa
jumlah pegawai yang ada di Dinas Indagkop Kota Tangerang sebanyak 73 yang
terdiri dari 50 PNS dan 23 tenaga sukarela/harian lepas dengan berbagai macam
111
strata pendidikan. Bisa dilihat bahwasannya latar belakang pendidikan sumber
daya manusia yang ada di Dinas Indagkop sudah memadai dan mencukupi.
Kualitas sumber daya di Dinas Indagkop sudah baik namun untuk kuantitas masih
kurang sehingga tidak dapat membina kelapangan secara menyeluruh dan
memaksimalkan setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Dengan melihat
luas Kota Tangerang yaitu 18.000 KM2 dengan 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan
sehingga belum semuanya bisa ikut membina ke lapangan.
4.5.2.2 Sumber Daya Anggaran
Dalam suatu pelaksanaan kebijakan, sumber daya anggaran memiliki
peran yang besar dalam pelaksanaan dan keberhasilan suatu kebijakan. Dengan
adanya anggaran yang memadai dan tercukupi untuk melaksanakan suatu
kebijakan maka besar harapan suatu kebijakan berjalan dengan efektif. Adanya
anggaran dalam tahap implementasi akan menggerakan suatu lembaga dan bisa
menjalankan dengan cepat. Seperti halnya anggaran yang terdapat pada Dinas
Indagkop untuk Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang ini sebesar 1% dari
dana APBD Kota Tangerang sehingga dana ini masih dibilang kurang mencukupi
untuk membuat sebuah kebijakan, program atau kegiatan dalam hal
Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang seperti halnya yang disampaikan oleh
I1-1 yaitu :
“Kalau berbicara cukup memang karena dananya terbatas ya tidak cukup
jadi kita maksimalkan dana yang ada, karena jumlah UMKM
ribuan.cukup ga cukup ya ga cukup jadi kita maksimalkan. Kita dapat 1%
dari dana APBD untuk anggaran Pemberdayaan yaitu sekitar 40 Milyar
dari 4 triliyun”. (Wawancara: Senin, 18 Juli 2016, 10.44 WIB. Kantor
Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
112
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dana yang saat ini
tersedia untuk Pemberdayaan UMKM masih terbatas sehingga Dinas Indagkop ini
berusaha mencukupi dana tersebut dalam memauat suatu program atau kegiatan
dengan jumlah UMKM sekitar 10ribuan. Sehingga pemerintah berupaya
memaksimalkan dana yang ada saat ini.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina UKM dan Koperasi,
beliau mengatakan :
“Insya allah cukup untuk anggaran meskipun terbatas jadi kita
maksimalkan anggaran yang ada”. (Wawancara: Rabu 29 Juni 2016,
10.42 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang,
lantai 3).
Berdasarkan pendapat I1-1 dan I3-1 di atas dapat disimpulkan bahwa
anggaran yang diterima oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang dari dana APBD Kota Tangerang sebesar 40 milyar 1% dari dana
APBD Kota Tangerang. Dana tersebut masih dinilai kurang cukup untuk
digunakan dalam kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang sehingga
dana yang tadi dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan
Pemberdayaan UMKM Kota Tangerang.
4.5.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Sumber Daya Sarana dan Prasarana merupakan tahap keberlanjutan dalam
mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya sarana dan prasarana ini
begitu penting dalam memberlakukan suatu program atau kebijakan. Seperti
halnya penyediaan sarana dan prasarana pada kebijakan Pemberdayaan UMKM di
113
Kota Tangerang yaitu penyediaan sarana promosi. Promosi merupakan salah satu
cara untuk mempercepat penjualan produk, bila promosi tidak dilakukan darimana
masyarakat bisa mengetahui produk yang dihasilkan oleh UMKM. Seperti halnya
sarana promosi yang ada di Kota Tangerang dengan mengandalkan kegiatan
seperti pameran-pameran di berbagai acara atau event tertentu tetapi untuk
penyediaan khusus sentra oleh-oleh masih belum ada di Kota Tangerang,
sebagaimana yang disampaikan oleh I1-1 yaitu :
“Kalau Promosi kita yang memilih apabila mereka mengajukan kita respon
melalui pameran. Untuk sentra oleh-oleh belum ada dari sisi lahan agak
sulit. Jadi kita arahkan ke daerah masing2. Untuk informasi kita melaui
surat dan telpon seperti WA”. (Wawancara: Senin, 18 Juli 2016, 10.44
WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai
3).
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa pemilihan promosi
dipilih oleh Dinas Indagkop tetapi apabila dari UMKM mengajukan akan
mendapatkan respon dari Dinas Indagkop melalui pameran-pameran. Dan untuk
peneyediaan sentra oleh-oleh di Kota Tangerang masih sulit dikarenakan lahan
Kota yang bisa dibilang mahal. Sehingga untuk sentra oleh-oleh ini masih di
arahkan ke daerahnya masing-masing. Dan dalam waktu dekat ini Pak Walikota
sedang membuat surat ke angkasa pura untuk meminta lahan buat promosi
produk-produk UMKM. Lalu untuk sarana penyampaian informasi dihubungi
melalui surat dan telpon seperti Whatsapp.
Hal serupa pun disampaikan oleh I3-1, sebagai berikut :
“Untuk promosi kita lakukan di dalam dan di luar daerah lalu kita
bekerjasama dengan media online seperti belanja.com yang ada di mall-
mall. Lahan sentra memang belum ada, masih tersebar karena terkendala
lahan. Untuk informasi kita infokan melalui media sosial”. (Wawancara:
Rabu 29 Juni 2016, 10.42 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan
Kota Tangerang, lantai 3).
114
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa promosi yang
dilakukan oleh Dinas Indagkop kepada para pelaku UMKM adalah di dalam dan
di luar daerah melalui event, inacraft, pameran disurbaya, jogja, jambi, tangerang
expo, ulang tahun kota tangerang. Dinas Indagkop bekerjasama dengan media-
media online seperti belanja.com yang ada dimall-mall. Lalu untuk sentra oleh-
oleh di kota tangerang memang masih belum disediakan karena terkendala lahan,
karena harga lahan di kota mahal. Dan untuk penyampain informasi dalam suatu
kegiatan diinfokan melalui media sosial.
Berbeda halnya yang disampaikan oleh pelaku UMKM terkait sarana
promosi yang ada di kota tangerang, sarana promosi yang disediakan oleh
pemerintah hanya sebatas pameran dan masih banyak kekurangan. Bahkan disaat
pelaku UMKM dari Kota Tangerang mengikuti pameran yang ada di Provinsi
banten, pelaku UMKM dari Kota Tangerang ini kurang dikenal karena pemerintah
kurang memperhatikan UMKMnya sendiri. Dalam hal promosi UMKM masih
mencari promosi sendiri, belum ada gray sentra oleh-oleh seperti di kota serang,
hal ini disampaikan oleh I6-1 yaitu :
“Promosi hanya sebatas pameran dan masih banyak kekurangan,
pemerintah masih kurang perhatian terhadap UMKM. Seharusnya
disediakan gray khusus sentra oleh-oleh seperti di kota serang dan
pemerintah juga seharusnya menyuguhkan produk kita bila ada tamu dari
luar dan pemerintah seharusnya membuat sebuah aturan kepada para
ritel yang mengharuskan mereka untuk memberikan ruang buat produk
UMKM seperti di wilayah tasik”. (Wawancara: Sabtu, 20 Agustus 2016
10.05 WIB. Kediaman Informan, Taman Royal 1).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwasannya pemerintah kota
tangerang masih kurang memperhatikan para pelaku UMKM diwilayahnya seperti
115
halnya dalam setiap pertemuan seharusnya pemerintah menawarkan makanan atau
produk-produk dari UMKM Kota Tangerang agar lebih dikenal. Dan pemerintah
belum memiliki kebijakan khusus untuk para ritel dalam memberikan ruang atau
tempat untuk manruh produk-produk UMKM seperti halnya di wilayah
tasikmalaya yang memiliki perda khusus para ritel agar memberikan ruangnya
sebanyak 20% untuk mempromosikan produk-produk UMKM diwilayahnya.
Hal serupa pun disampaiakan oleh I6-2, yaitu sebagai berikut :
“Kalau dari pemerintah hanya sebatas pameran saja untuk lahan sentra
belum ada. Kalau saya pribadi kebetulan gencarnya melakukan promosi
dimedia online seperti instagram,fanpage,google,dll”. (Wawancara:
Selasa, 23 Agustus 2016 11.45 WIB. Kediaman Informan, Perum 1
cimone permai).
Berdasarkan penyataan di atas bahwasannya dalam hal promosi pihak
pemerintah hanya melakukannya sebatas pameran saja untuk penyediaan lahan
sentra belum tersedia. Dan masih menggunakan promosinya secara pribadi lewat
media online seperti Instagram, Fanpage, Google,dsb. Pelaku umkm ini sempat
berbicara kepada pemerintah bahwasannya bila ada tamu dari luar atau ada
meeting dengan pihak luar untuk penyediaan konsumsi dialihkannya ke para
pelaku UMKM untuk diperkenalkan produk-produknya sehingga lebih dikenal.
Dan para pelaku UMKM ini juga dalam melakukan media promosi tidak hanya
mengandalkan media online ternyata menitipkan juga produk-produknya di toko-
toko sesama UMKM.
Hal serupa pun disampaikan oleh I6-3, yaitu sebagai brkut :
“Promosi yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pameran. Untuk
sentra oleh-oleh memang masih tersebar secara individu itu tidak masalah
masing-masing punya kapasitas untuk itu tetapi secara makro itu harus
116
sudah dalam bentuk sentra”. (Wawancara: Rabu, 24 Agustus 2016 09.39
WIB. Toko Lapis Beneng).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa promosi yang
dilakukan hanya sebatas pameran dan beluma ada sentra oleh-oleh, sehingga
masih tersebar diwilayahnya masing-masing.
Hal ini ditanggapi oleh I5-1 selaku Kepala Sub Bidang Fasilitasi sebagai
berikut :
“Ya benar yang menjadi kelemahan adalah UMKM belum memiliki pusat
promosi seperti sentra oleh-oleh. Sampai saat ini kita libatkan di berbagai
macam pameran. Sambil menunggu jawaban dari pihak angkasa pura
karena sebelumnya pak walikota sudah mengajukan surat untuk
permohonan lahan ke pihak bandara soeta”. (Wawancara: Jumat . 09
September 2016, 09.15 WIB Kantor Indagkop Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang, lantai 3).
Berdasarkan pendapat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya dari
pihak pemerintah memang belum menyediakan lahan sentra oleh-oleh untuk para
pelaku UMKM dalam mempromosikan produknya. Kurangnya perhatian
pemerintah terhadap keberadaan UMKM diwilayahnya menjadikan penyebab
produk UMKM sulit untuk dikenal dikalangan masyarakat. Dan dalam hal
promosi ini pemerintah tidak memberikan peluang kepada para pelaku UMKM
dalam mempromosikan produknya seperti dalam halnya terhadap suatu pertemuan
dengan pihak luar daerah seharusnya pemerintah memberikan keleluasaan bagi
para pelaku dalam mempromosikan produknya tidak hanya itu belum adanya
aturan khusus yang mengharuskan para ritel ini untuk memberikan ruang kepada
produk-produk UMKM sehingga wajar saja bila produk UMKM Kota Tangerang
masih belum bisa dikenal dan belum bisa bersaing dengan produk-produk lain.
Sehingga bisa dikatakan bahwa sarana promosi yang ada di kota tangerang ini
117
masih belum memadai. Lalu untuk penyampain informasi sudah cukup baik
pemerintah mengundang para pelaku UMKM ini menggunakan media sosial dan
surat.
4.5.3 Karakteristik Agen Pelaksana Birokrasi/Lembaga
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal
ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh
ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan
dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan
dituntut pelaksana yang ketat dan disiplin.
Dalam kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang, semua
implementor yang ada di Dinas Indagkop memiliki latarbelakang yang baik dan
sesuai dengan bidangnya masing-masing karena hampir semua pegawai yang ada
di Dinas Indagkop ini memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, seperti yang
disampaikan oleh I1-1 yaitu :
“Karakteristik pegawai disini sudah cukup baik dan bisa dilihat dari
latarbelakang pendidikannya dan sudah sesuai dengan bidangnya
masing”. (Wawancara: Senin, 18 Juli 2016, 10.44 WIB. Kantor Dinas
Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa karakteristik pegawai
Dinas Indagkop sudah cukup baik dengan latarbelakang pendidikan dan kesesuain
dalam penempatan di bidangnya.
Hal serupa pun disampaikan oleh I2-1, yaitu :
“Pegawai disini bisa dikatakan baik dari segi disiplin dan kepatuhannya.
Kita sesuaikan dengan bidangnya dan untuk setiap juga misalnya kegiatan
118
industri hijau yang merupakan tupoksi dari bidang industri yang sesuai
dengan bidangnya”. (Wawancara: Rabu 29 Juni, 10.07 WIB. Kantor Dinas
Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pegawai Dinas
Indagkop bisa di katakan baik dari segi displin dan kepatuhan. Dan penempatan
yang sesuai dengan bidangnya dalam menjalankan tugas dengan dengan
Tupoksinya masing-masing.
Hal serupa juga disampaikan oleh I3-1, beliau mengatakan :
“sudah bagus berkualitas dan baik namun harus terus belajar dan berlatih
agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini
kita sedang menghadapi persaingan global”. (Wawancara: Rabu 29 Juni
2016, 10.42 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang, lantai 3).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa para pelaksana
organisasi formal sudah bisa dikatakan baik dan penempatan posisinya sudah
sesuai dengan latarbelakang dan keilmuannya.
Berdasarkan kesimpulan pendapat-pendapat di atas dengan para informan
peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam segi kualitas para pegawai Dinas
Indagkop sudah bisa dikatakan baik karena dilihat dari latarbelakang pendidikan
yang tinggi dan kedisplinan yang baik. Namun tetap harus belajar dan berlatih
agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini sedang
mengahadapi persaingan global.
4.5.4 Sikap/ Kecendrungan para pelaksana
4.5.4.1 Inisiatif
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal
119
ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil
formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang
mereka rasakan. Tetapi kebijakan biasanya bersifat top down yang sangat
mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu
menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.
Dalam indikator Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana ini, terdapat variabel
tentang inisiatif. Variabel inisiatif dalam arti inisiatif dari para pelaksana langsung
dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang yang menjalankan langsung kebijakan ini. Inisiatif yang dimaksud
adalah meliputi inisiatif dari para pelaksana dalam mendukung pelaksanaan
kebijakan ini. Seperti halnya dalam mengimplementasikan kebijakan
Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang, sejauh ini belum ada yang menolak
atau menentang terhadap program yang dibuat oleh pemerintah dalam
Pemberdayaan UMKM ini. Karena sejauh ini masyarakat khususnya para pelaku
UMKM mendukung jalannya program yang dibuat oleh pemerintah khususnya
Dinas Indagkop, seperti yang dikatakan oleh I1-1, yaitu :
“Sebetulnya bukan penolakan/penentang pada dasarnya tidak ada yang
menentang, sejauh ini masyarakat dan para pelaku UMKM mendukung dan
setuju dengan program yang kita buat”. (Wawancara: Senin, 18 Juli 2016,
10.44 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang,
lantai 3).
Hal serupa pun disampaikan oleh I3-1, yaitu sebagai berikut :
“Sejauh ini kita belum ada yang menentang atau menolak terhadap
program yang kita buat tetapi saya rasa perlu ada peningkatan saja untuk
kegiatan-kegiatan dalam Pemberdayaan UMKM ini”. (Wawancara: Rabu
29 Juni 2016, 10.42 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang, lantai 3).
120
Hal yang sama pun disampaikan oleh I4-1, yaitu sebagai berikut :
“Alhamdulillah sejauh ini belum ada penolakan dari pihak-pihak tertentu
dan semuanya mendukung program yang kita buat dan mereka pun antusias
dalam menghadiri program yang kita buat”. (Wawancara: Selasa 28 Juni
2016, 09.40 WIB. Lapangan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 1).
Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat diketahui bahwasannya sejauh ini
program atau kegiatan yang dibuat oleh Dinas Indagkop dalam Pemberdayaan
UMKM ini mendapat dukungan penuh dari semua pihak dan tidak ada yang
menolak atau menentang terhadap kegiatan Pemberdayaan UMKM ini.
Hal tersebut diperkuat oleh I6-2, yaitu sebagai berikut :
“Yang pasti kami disini mendukung program pemerintah asalkan
programnya sesuai dengan yang dibutuhkan”. (Wawancara: Selasa, 23
Agustus 2016 11.45 WIB. Kediaman Informan, Perum 1 cimone permai).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM
mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah khususnya Dinas
Indagkop dalam hal Pemberdayaan UMKM tetapi dalam pembuatan atau
pelaksanaan programnya ini harus sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM
agar kegiatan yang dibuat ini bermanfaat.
Hal serupan pun disampaikan oleh I6-3, yaitu sebagai berikut :
“Kami mendukung apapun kebijakan jika itu untuk perubahan ke arah yang
lebih baik. Yang baik kita dukung dan yang tidak baik sama-sama kita
kritisi”. (Wawancara: Rabu, 24 Agustus 2016 09.39 WIB. Toko Lapis
Beneng).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di atas
mendukung apapun program yang dibuat oleh Dinas Indagkop jika itu memang
untuk perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Dan yang baik akan
121
didukung oleh para pelaku UMKM bilamana ada yang tidak baik agar sama-sama
diselesaikan secara baik-baik atau dikritisi bersama-sama. Sehingga kegiatan yang
dibuat oleh Dinas Indagkop ini harus jelas dan harus kelihatan jadi tidak hanya
copy-paste dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada di atas dapat disimpulkan
bahwa dalam hal pembuatan kebijakan, kegiatan atau program dalam
Pemberdayaan UMKM ini sejauh ini tidak ada pihak yang menentang atau
menolak dan semuanya mendukung penuh terhadap program-program yang dibuat
dalam hal Pemberdayaan UMKM ini tetapi program yang dibuat harus sesuai
dengan kebutuhan para UMKM agar bermanfaat dan juga dalam membuat
program Pemberdayaan UMKM ini jangan hanya meniru dari program-program
sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM ini
menerima dan mendukung program yang dibuat oleh Dinas Indagkop.
4.5.4.2 Partisipatif
Dalam pelaksanaannya, implementor harus mengetahui betul tentang
esensi yang terkandung dalam suatu kebijakan dengan memahami isi
kebijakannya sehingga para implementor dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam
menjalankan kebijakannya, sehingga pelaksanaan kebijakan bisa dipastikan
berhasil dan tanpa mengalami kendala. Selain dari implementor, partisipasi juga
harusnya datang dari warga sekitar yang membantu dalam pelaksanaannya.
Seperti halnya dalam pembuatan kebijakan Pemberdayaan UMKM proses
terjadinya kebijakan Pemberdayaan UMKM ini dimulai dari tahap kelurahan
hingga kepada usulan dewan seperti yang disampaikan oleh I1-1 yaitu :
122
“Proses terjadinya suatu kegiatan dimulai dari musrenbang kelurahan,
musrenbang kecamatan dan musrenbang kota ditambah program dari
dinas sendiri dan usulan dewan”. (Wawancara: Senin, 18 Juli 2016, 10.44
WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai
3).
Berdasarkan pendapat di atas dalam pembuatan kebijakan, kegiatan atau
program Pemberdayaan UMKM ini tahap awal pembuatannya dimulai dari
Musrenbang kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota lalu ditambah
dengan program dari Dinas Indagkop sendiri dan usulan dewan.
Hal serupa pun disampaikan oleh I2-1, beliau mengatakan :
“Yang pasti kita undang baik itu masyrakat, perguruan tinggi, kemnetrian,
ahli pakar kita undang. Dengan memperhatikan renstra dan rpjmd juga
sesuai dengan janji pak walikota. Jadi setiap pendapat yang mereka
berikan, kita tampung dan kita harus memperhatikan rpjmnya”.
(Wawancara: Rabu 29 Juni, 10.07 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
Berdasarkan pendapat di atas dalam pembuatan Kebijakan terkait
Pemberdayaan UMKM pihak Dinas Indagkop mengundang berbagai pihak dari
masyarakat, perguruan tinggi, kementrian dan ahli pakar. Dengan memperhatikan
renstra dan rpjmd Dinas Indagkop agar sesuai. Sehingga pendapat-pendapat dari
berbagai pihak in ditampung dan harus memperhatikan RPJMnya.
Hal serupa pun disampaikan oleh I4-1,beliau mengatakan :
“Kita melibatkan beberapa unsur dari masyarakat dan lainnya,
perbedaan pendapat dalam pembuatan kebijakan pasti ada karena
perbedaan tadi bisa sebagai masukan buat kita dengan mengakomodir
semua kepentingan dengan mencari solusi yang terbaik bukan semua
kepentingan tetapi yang terbaik kita ambil”. (Wawancara: Selasa 28 Juni
2016, 09.40 WIB. Lapangan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai
1).
123
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam pembuatan
kebijakan Pemberdayaan UMKM Dinas Indagkop melibatkan unsur masyarakat
dan yang lainnya. Walaupun perbedaan pendapat itu ada pihak Dinas Indagkop
menilai itu sebagai masukan dan mencari solusi yang terbaik bukan berarti semua
kepentingan tadi diambil tetapi dcarikan yang terbaik dari kepentingan-
kepentingan tadi.
Pendapat di atas diperkuat dengan pernyataan dari I6-1 yang tergabung
dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Tangerang, beliau
mengatakan:
“Sejauh ini kita selalu diundang dalam pembuatan kebijakan. Dalam
pembuatan program pemerintah harus memperhatikan kedua belah pihak
dengan melihat dan mendengarkan kebutuhan para pelaku UMKM”.
(Wawancara: Sabtu, 20 Agustus 2016 10.05 WIB. Kediaman Informan,
Taman Royal 1).
Berdasarkan pendapat di atas dapat dketahui bahwa Dinas Indagkop
memang mengundang dalam pembuatan kebijakan tetapi dalam pembuatan
kebijakan ini pemerintah harus mendengarkan dan melihat kebutuhan para pelaku
UMKM karena mereka yang merasakan langsung apa yang dibutuhkan dan
kekurangan-kekurangan program yang dibuat oleh pemerintah. Dengan
memperhatikan kedua belah pihak jadi tidak hanya menguntungkan satu pihak
saja dan tidak hanya sekedar membuat kegiatan untuk laporan kepada pemerintah.
Hal serupa disampaikan oleh I6-2 yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku
Usaha Ekonomi Kreatif (ASIFA) Kota Tangerang, beliau mengatakan :
“Kita memang diundang untuk hadir dalam pembuatan kebijakan, jadi
misalkan tahun lalu saya diundang untuk membahas program tahun
selanjutnya. Yang saya ingin tegaskan kegiatan yang dibuat oleh
124
pemerintah dari tahun ke tahun sifatnya monoton hanya itu-itu saja”.
(Wawancara: Selasa, 23 Agustus 2016 11.45 WIB. Kediaman Informan,
Perum 1 cimone permai).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM
memang diundang untuk hadir dalam pembuatan kebijakan Pemberdayaan
UMKM meskipun terdapat kekurangan seperti kegiatan yang monoton atau sama
dengan tahun-tahun sebelumnya.
Berbeda halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh I6-3 yang
tergabung dalam UKM Center Kota Tangerang, beliau mengatakan :
“Satu hal pemerintah jika memang konsen terhadap UMKM seharusnya
libatkan dalam penyusunan program banyak stakeholder yang konsen
memikirkan hal itu sementara ini hanya yang dianggap anak asuh aja
yang diundang, kami-kami tidak”. (Wawancara: Rabu, 24 Agustus 2016
09.39 WIB. Toko Lapis Beneng).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam pembuatan
kebijakan Pemberdayaan UMKM Dinas Indagkop hanya melibatkan anak
asuhnya saja sedangkan yang lainnya tidak. Padahal banyak stakeholder yang
konsen memikirkan hal penyusunan program Pemberdayaan UMKM.
Hal ini ditanggapi langsung oleh I1-1 selaku Kepala Dinas Indagkop,
beliau mengatakan :
“Sebenenarnya bukan anak asuh atau pilih kasih tetapi kita mengundang
perwakilan dari para UMKM dan dalam pembuatan kebijakan ini kita
undang semua elemen baik masyrakat, perguruan tinggi dll. Suara
UMKM tetap kita tampung melalui perwakilan kalau kita undang semua
kan ga mungkin ruangan dinas kan kecil sedangkan jumlah UMKM ribuan
kemungkinan kita rolling untuk tahun berikutnya”. (Wawancara : Rabu,
07 September 2016 09.07 WIB. Kantor Indagkop Pusat Pemerintahan
Kota Tangerang, lantai 3).
125
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Dinas Indagkop
mengundang semua perwakilan elemen masyarakat dan mereka yang yang belum
di undang ini akan diberikan kesempatan untuk tahun berikutnya dalam mengikuti
pembuatan kebijakan. Karena ruangan pemerintah yang tidak mampu menampung
ribuan sehingga akan di rolling untuk tahun berikutnya.
Berdasarkan penyataan-pernyataan dan tanggapan di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam pembuatan kebijakan Dinas Indagkop mengundang
semua elemen masyarakat baik itu perguruan tinggi, masyarakat, dinas terkait,
kementrian, ahli pakar dan lainnya. Masing-masing perwakilan dari mereka
diundang untuk hadir meskipun tadi ada beberapa yang merasa belum diundang
dalam pembuatan kebijakan tetapi Dinas Indagkop menegaskan tidak ada pilih
kasih atau anak asuh dalam hal mengundang keterlibatan pembuatan kebijakan ini
hanya saja ruangan yang terbatas sehingga mereka yang belum diundang akan
dilibatkan untuk tahun berikutnya.
4.5.5 Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas pelaksana
Komunikasi merupakan suatu variabel yang tidak kalah penting dalam
pelaksanaan kebijakan, karena dengan adanya komunikasi yang lancar bisa
mewujudkan pelaksanaan yang baik dan lancar juga. Dalam Pemberdayaan
UMKM di Kota Tangerang komunikasi sudah berjalan dengan baik dengan para
lembaga, dinas dan pelaku UMKM. Sejauh ini komunikasi yang digunakan
menggunakan Surat dan Media sosial. Dengan mendatangi langsung undangan
tersebut ke yang bersangkutan.Seperti yang disampaikan oleh I1-1- yaitu :
126
“Komunikasi berjalan dengan baik kita undang mereka melalui surat dan
terkadang kita infokan juga di medsos. Kita memang belum memiliki
database dan saat ini kita sedang lakukan pendataan dengan kebijakan
IUMK yang akan disalrkan ke kecamatan”. (Wawancara: Senin, 18 Juli
2016, 10.44 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang, lantai 3).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Komunikasi yang
dijalan sudah baik tetapi masih terdapat kekurangan yaitu Dinas Indagkop belum
memiliki database sehingga tidak semuanya tersampaikan undangannya. Dan
sejauh ini Dinas Indagkop sudah menerapkan sistem IUMK dengan tujuan
mendata semua UMKM di kota tangerang yang disalurkan melalui kecamatan.
Dan nantinya para UMKM ini harus mempunyai kartu IUMK agar dimudahkan
segala akses.
Hal yang serupa pun disampaikan oleh I2-1 yaitu :
“Koordinasi dan komunikasi berjalan dengan baik kita undang melalui
telepon dan whatsapp. Memang kendalanya kita belum memiliki database
jadi terkadang tidak tersampaikan secara menyeluruh”. (Wawancara:
Rabu 29 Juni, 10.07 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat Pemerintahan
Kota Tangerang, lantai 3).
Berdasarkan pendapat di atas Koordinasi dan Komunikasi berjalan dengan
baik melalui telepon dan whatsapp namun masih terdapat kendala yaitu Dinas
Indagkop belum memiliki database sehingga belum tersampaikan undangannya
secara menyeluruh.
Hal serupa pun disampaikan oleh I3-1, yaitu :
“Sampai sejauh ini belum ada masalah terkait komunikasi dan masih
berjalan dengan baik kendalanya memang belum semua kita undang
karena memang jumlah UMKM ribuan jumlah SDM kita masih kurang
dan terbatas. Solusi sampai saat ini yaitu melalui program IU MK”.
(Wawancara: Rabu 29 Juni 2016, 10.42 WIB. Kantor Dinas Indagkop
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
127
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa sejauh ini
Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas indagkop dengan para dinas terkait dan
para asosiasi UMKM belum memiliki masalah dan masih berjalan dengan baik
tetapi masih terdapat kekurangan yaitu belum semuanya diundang karena
keterbatasan SDM dari Dinas Indagkop. Dan solusi yang sedang dijalankan agar
seluruhnya bisa diundang yaitu dengan program IUMK yang ditujukan bagi para
pelaku UMKM.
Hal serupa pun disampaikan oleh I4-1, beliau menyampaikan :
“Sejauh ini komunikasi berjalan dengan baik kita ada grup di whatsapp
jadi kita koordinasikan lewat koordinatornya dari setiap asosiasi
UMKM”. (Wawancara: Selasa 28 Juni 2016, 09.40 WIB. Lapangan Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 1).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa komunikasi yang
dilakukan berjalan dengan baik melalui media sosial dan terdapat grup UMKM
jadi hanya mengkoordinasikan lewat koordinator masing-masing dengan
memanfaatkan kecanggihan teknologi.
Pendapat di atas diperkuat oleh I6-1, beliau mengatakan :
“Memang benar kita diundang melalui surat biasanya pihak dinas
langsung datang ke rumah untuk memberikan surat undangan dan lewat
whatsapp. Tetapi karena pemerintah belum memiliki database jadi yang
diundang orangnya sama”. (Wawancara: Sabtu, 20 Agustus 2016 10.05
WIB. Kediaman Informan, Taman Royal 1).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM
diundang melalui surat yang diantarkan ketempat mereka dan terkadang infokan
juga melalui whatsapp tetapi karena Dinas Indagkop belum memiliki database jadi
undangannya diberikan ke orang yang sama.
Hal serupa pun disampaikan oleh I6-2, yaitu :
128
“Ya benar, kita diundang melalui surat undangan langsung diberikan
kepada kita terkadang juga kita diinfokan melalui media sosial seperti
whatsapp kita juga memiliki grup di whatsapp dan pemerintah sudah
membuat sebuah kebijakan terkait IUMK saya rasa lebih baik agar
semuanya kebagian karena saat kemarin-kemarin pesertanya sama
sehingga terkesannya tidak ada perubahan”. (Wawancara: Selasa, 23
Agustus 2016 11.45 WIB. Kediaman Informan, Perum 1 cimone permai).
Pendapat tersebut diperkuat oleh I6-3, beliau mengatakan :
“Setiap kegiatan memang kita selalu diberi kabar baik melalui surat ada
diinfokan melalui whatsapp dan sejauh ini komunikasi berjalan dengan
baik. Namun untuk komunikasi penyusunan program saya rasa belum
terlihat komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pelaku UMKM
selain itu pemerintah belum memilik database sehingga belum
menyeluruh”. (Wawancara: Rabu, 24 Agustus 2016 09.39 WIB. Toko
Lapis Beneng).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa komunikasi yang
dilakukan oleh Dinas Indagkop sudah berjalan dengan baik, dengan melalui surat
undangan yang datang langsung ke tempat kami ataupun diinfokan melalui
telepon seperti whatsapp karena memang terdapat grup di dalamnya. Namun
masih terdapat kekurangan yaitu Dinas Indagkop belum memiliki database terkait
jumlah UMKM sehingga belum seluruhnya ini tersampaikan undangan
kegiatannya. Lalu masih terdapat kekurangan komunikasi dua arah antara
pemerintah dengan para UMKM dalam penyusunan program.
Berdasarkan penyataan-pernyataan yang ada di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwasannya Komunikasi dan Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas
Indagkop Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik dalam penyampain suatu
program atau kegiatan meskipun masih terdapat kekurangan seperti halnya Dinas
Indagkop belum memiliki database jumlah pelaku UMKM yang ada di Kota
129
Tangerang sehingga undangannya belum tersampaikan secara menyeluruh lalu
belum terlihat komunikasi dua arah antara pemerintah dengan para pelaku
UMKM dalam penyusunan program.
4.5.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan
kebijakan publik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif
dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan
eksternal yang kondusif.
Kota Tangerang merupakan kota yang dekat dengan ibukota dan memiliki
bandara terbesar yaitu bandara Soekarno Hatta yang disebut sebagai pintu gerbang
indonesia sehingga peluang yang dimiliki cukup banyak baik itu dari segi
pemasaran dan lainnya. Dari segi politik misalnya, dukungan dewan seperti
DPRD yang memang mendukung adanya program-program masyarakat. Seperti
yang disampaikan oleh I1-1, yaitu :
“Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik sejauh ini sudak
mendukung adanya program, seperti halnya dari segi politik yang
diterjemahkan dari politik dewan seperti DPRD yang memang mendukung
program-program masyarakat, karena memang kembali lagi pada
pembiayaannya karena kue yang sedikit harus dibagi banyak dan dari segi
lokasi kota tangerang ini strategis sekali berbatas dengan ibukota jakarta”.
(Wawancara: Senin, 18 Juli 2016, 10.44 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
Hal yang serupa pun disampaikan oleh I2-1, beliau mengatakan :
130
“Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik disini sangat mendukung dan
berjalan dengan kondusif dari segi ekonomi daya beli masyarakat tinggi”.
(Wawancara: Rabu 29 Juni, 10.07 WIB. Kantor Dinas Indagkop Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kondisi Ekonomi,
Sosial dan Politik di Kota Tangerang ini sudah mendukung jalannya program
Pemberdayaan UMKM karena dilihat dari segi ekonomi di kota tangerang yang
memiliki daya beli yang tinggi.
Hal yang serupa pun disampaikan oleh I4-1, beliau menyampaikan :
“Kota tangerang ini sebagai pintu gerbang indonesia karena dekat dengan
bandara soekarno hatta sehingga peluang untuk pemasarannya besar untuk
umkm, lingkungannya sangat mendukung sekali baik dr ekonomi sosial dan
politik”. (Wawancara: Selasa 28 Juni 2016, 09.40 WIB. Lapangan Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 1).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kota Tangerang
merupakan lokasi yang strategis karena wilayahnya yang dekat dengan bandara
Soekarno Hatta sehingga peluang untuk pemasarannya besar bagi para UMKM
dan lingkungannya mendukung dari segi ekonomi, sosial dan politik.
Hal serupa pun diperkuat oleh I6-1 selaku pelaku UMKM Kota Tangerang
yang merupakan anggota IWAPI Kota Tangerang, beliau mengatakan :
“Situasi dan kondisi kota tangerang ini saya rasa sangat bagus sekali
karena kota tangerang ini merupakan kota modern yang pertumbuhannya
sangat pesat sekali apalagi kita mempunyai bandara soekarno hatta dan
dekat dengan jakarta sehingga ini mendukung kita khususnya para pelaku
UMKM untuk memanfaatkan peluang itu”. (Wawancara: Sabtu, 20 Agustus
2016 10.05 WIB. Kediaman Informan, Taman Royal 1).
Hal yang serupa pun disampaikan oleh I6-2 Pelaku UKM yang merupakan
anggota ASIFA Kota Tangerang, beliau mengatakan :
131
“Kondisi dan situasi di kota tangerang memang sangat kondusif dan
alhamdulillah daya beli masyrakat disini tinggi sekali sehingga ini
merupakan peluang dan keuntungan bagi para pelaku usaha untuk
menjalankan usahanya selain itu kota tangerang merupakan kota 1001
industri banyak pabrik dan hotel disini yang dipakai untuk meeting”.
(Wawancara: Selasa, 23 Agustus 2016 11.45 WIB. Kediaman Informan,
Perum 1 cimone permai).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa kondisi dan situasi
ekonomi, sosial dan politik di Kota Tangerang sangat kondusif dan daya beli
masyarakat yang tinggi sehinggi ini merupakan sebuah peluang dan keuntungan
bagi para pelaku UMKM untuk membuka usahanya selain itu kota tangerang
merupakan kota yang dikenal dengan sebutan kota 1001 industri yang banyak
sekali terdiri pabrik-pabrik di kota tangerang tidak hanya itu saja kota tangerang
dijadikan untuk meeting oleh pihak-pihak dari luar daerah karena kotanya yang
nyaman sehingga ini sebuah peluang dan keuntungan yang besar bagi pelaku
UMKM.
Berdasarkan penyataan dan pendapat yang ada di atas dapat disimpulkan
bahwa kondisi ekonomi,, sosial dan politik di Kota Tangerang sangat mendukung
dan berjalan dengan kondusif ditambah lokasi Kota Tangerang yang strategis
berdampingan dengan Ibu Kota Jakarta dan memiliki bandara besar yaitu
Soekarno Hatta yang merupakan pintu gerbang indonesia bagi para pendatang
sehingga peluang dan keuntungan ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh
para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.
Respon dari para pelaku UMKM dalam suatu kegiatan merupakan hal yang
positif untuk berjalannya suatu kegiatan. Karena dengan adanya respon yang baik
maka kegiatan tersebut bisa dikatakan berhasil atau tepat sasaran namun apabila
132
sebaliknya maka perlu ada perbaikan. Dalam hal kegiatan Pemberdayaan UMKM
di Kota Tangerang respon dari masyarakat dan pelaku UMKM sangat bagus tetapi
perlu sedikit perubahan seperti yang disampaikan oleh I6-1 yaitu :
“Respon dari masyarakat dan pelaku UMKM sangat bagus tetapi perlu ada
regenerasi sehingga mereka yang sudah terlibat dalam kegiatan jangan
dilibatkan kembali seharusnya diberi kesempatan kepada yang lain”.
(Wawancara: Sabtu, 20 Agustus 2016 10.05 WIB. Kediaman Informan,
Taman Royal 1).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Respon dari
masyarakat dan pelaku UMKM sudah baik tetapi perlu ada perubahan dalam hal
regenerasi. Yaitu mereka yang sudah ikut dalam suatu kegiatan seharusnya tidak
usah diundang kembali dan diberikan kepada yang lain yang belum menikmati
atau mengikuti kegiatan tersebut.
Hal serupa pun disampaikan oleh I6-2 selaku anggota ASIFA Kota
Tangerang, beliau mengatakan :
“Kegiatannya masih monoton itu itu saja dan yang hadir itu itu saja dan
tidak terdata, seketika dalam suatu kegiatan tidak kondusif banyak yang
bercanda tidak memperhatikan dikarenakan mereka sudah pernah ikut
kasian kan yang belum pernah tidak pernah dapat jatah”. (Wawancara:
Selasa, 23 Agustus 2016 11.45 WIB. Kediaman Informan, Perum 1 cimone
permai).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa perlu adanya pendataan
dalam suatu kegiatan sehingga nantinya bisa mengetahui mana yang sudah
mengikuti dan mana yang belum mengikuti.
Seperti yang disampaikan oleh I6-3 selaku Ketua UKM Center Kota
Tangerang, beliau mengatakan :
133
“Seharusnya diberi kesempatan kepada yang lain yang belum negikuti,
responnya pasti baik tetapi bila dari tahun ke tahun yang dilibatkan
orangnya sama akan terjadi cluterisasi mereka yang tidak diundang bakal
selalu dibawah dan tidak pernah bisa untuk naik ke atas untuk ikut dalam
suatu kegiatan”. (Wawancara: Rabu, 24 Agustus 2016 09.39 WIB. Toko
Lapis Beneng).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa perlu adanya
kesempatan bagi para UMKM yang belum mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga
bila dari tahun ke tahun ini yang hadir orangnya yang sama yang sudah mengikuti
kegiatan tersebut akan menyebabkan terjadinya clusterisasi yaitu mereka yang
tidak diundang atau yang belum mengikuti kegiatan tersebut akan selalu dibawah
dan tidak pernah bisa untuk naik ke atas untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Hal tersebut ditanggapi langsung oleh I3-1, beliau mengatakan :
“Tahun ini kita sudah buat IUMK yang tujuannya untuk mendata seluruh
UMKM agar ketahuan jumlahnya sehingga nantinya bagi mereka yang
sudah pernah mengikuti kegiatan dengan adanya IUMKM bisa dilihat dan
dicek apabila sudah pernah diberikan ke yang belum, anggaran kita
memang terbatas sehingga kebutuhan UMKM yang banyak ini ga bisa kita
realisasikan semua karena memang harus memperhatikan anggaran yang
ada jadi memang kritikan dan masukan yang seperti ini yang kita butuhkan
agar menjadi bahan evaluasi buat kita”. (Wawancara: Rabu 07 September
2016 10.24 WIB. Kantor Indagkop Pusat Pemerintahan Kota Tangerang,
lantai 3).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Indagkop
sudah membuat sebuah kebijakan tentang IUMK yang nantinya digunakan untuk
melakukan pendataan bagi para UMKM. Dan nantinya mereka yang sudah pernah
mengikuti kegiatan dengan adanya IUMK dapat dilihat dan dicek apabila sudah
mengikuti maka tidak diperbolehkan dan harus memberikan kesempatan kepada
yang belum mengikuti agar semuanya kebagian dan merata. Kemudian anggaran
134
yang diberikan dalam Pemberdayaan UMKM ini terbatas sehingga kebutuhan
UMKM yang banyak belum bisa terealisasikan semua. Tetapi kritikan dan
masukan dari pelaku UMKM ini memang dibutuhkan oleh Dinas Indagkop untuk
djadikan bahan evaluasi.
Berdasarkan penyataan dan pendapat yang ada di atas dapat disimpulkan
bahwa respon masyarkat dan pelaku UMKM sudah baik meskipun terdapat
beberapa kekurangan diantaranya belum menyeluruh sehingga yang mengikuti
kegiatan pelakunya sama. Tetapi Dinas Indagkop sudah membuat sebuah
Kebijakan yang nantinya masalah ini akan segara diselelsaikan dalam beberapa
kurun waktu.
4.6 Pembahasan
Kebijakan Pemberdayaan UMKM ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dengan tujuan untuk
menumbuhkembangkan UMKM yang sehat, kuat dan mandiri. Untuk mencapai
tujuan tersebut Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
tidaklah sendiri, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dinas Perizinan Kota
Tangerang, MUI Provinsi, Kementrian Koperasi dan UKM dan Pelaku Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kota Tangerang untuk melaksanakan Pemberdayaan
UMKM ini.
135
Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Pelaksanaan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tangerang, dimana
berdasarkan mekanisme implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan
Carl Van Horn ada enam faktor yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan
bisa berjalan dengan baik, yaitu:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumber-sumber Kebijakan: Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasaran,
Waktu.
3. Komunikasi Antar Organisasi
4. Karakteristik Agen Pelaksana: Birokrasi/Lembaga.
5. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana: Inisiatif, Partisipatif.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik: Ekonomi, Sosial, Politik.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai
pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tangerang
masih belum optimal, Dari hasil observasi dan didukung dengan hasil wawancara
peneliti dari berbagai sumber dan informan terdapat masalah-masalah teknis
dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota
Tangerang. Hal ini berdasarkan dari pambahasan dimensi-dimenasi yang peneliti
gunakan sebagai pedoman penelitian, yaitu:
4.6.1.Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Pelaksanaan kebijakan sangat membutuhkan
perencanaan pelaksanaan dan perencanaan pencapaian yang baik, dimana
136
implementor yang bertugas sudah seharusnya mengetahui ukuran pelaksanaan dan
tujuan dari pelaksanaan tersebut agar bisa berjalan dengan sesuai perencanaan
dalam pelaksanaannya maupun tujuannya. Dalam indikator ukuran dan tujuan
disini memiliki variabel yang sama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan.
Dalam penelitian ini, ukuran dari kebijakan ini adalah bagaimana para
implementor memahami dan mengetahui ukuran dan maksud tujuan dari
diadakanya Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang itu sendiri. Dalam
penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemerintah dan non-
pemerintah yang mengetahui serta paham dengan maksud dan tujuan dari
Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang. Indikator tujuan kebijakannya adalah
sejauh aman Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang ini
menumbuh kembangkan UMKM yang sehat, kuat dan mandiri. Berbagai program
pun dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
salah satu diantaranya yaitu kegiatan sosialisasi Sertifikat halal dan Permodalan.
Yang pertama untuk sosialisasi sertifikat halal dalam hal ini pemerintah kota
tangerang khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang membuat sebuah program tentang sertifikasi MUI dan PIRT HALAL
dengan tujuan menjadikan produk-produk UMKM Kota Tangerang memiliki daya
saing yang tinggi dan menarik agar bisa dipasarkan dengan kualtias dan komposisi
yang terjamin kebersihan, kesehatan dan kehalalannya. Program sertifikasi halal
yang dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
mendapatkan respon positif dari berbagai pihak karena sangat dibutuhkan bagi
pelaku UMKM. Dalam hal pembuatan MUI dan PIRT HALAL para UMKM
137
harus mengikuti penyuluhan halal dari MUI yang nantinya bahan baku produk
UMKM di cek terlebih dahulu setelah dijamin halal maka akan keluar sebuah
sertifikat halal resmi dari MUI selama 1 bulan dari tanggal pengecekan . Dan
setelah itu pelaku UMKM diharuskan mengikuti penyuluhan sertifikasi pangan
dari dinas kesehatan apabila sudah memiliki sertifikasi resmi dari MUI setelah itu
keluar sebuah sertifikat pangan dari dinas kesehatan kurang lebih 2 minggu dari
tanggal penyuluhan. Setelah itu pelaku UMKM harus mendaftarkan diri di Dinas
Perizinan agar memiliki nomor PIRT HALAL untuk produknya.
Dalam kegiatan Pemberdayaan UMKM ini Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang memfasilitasi hal-hal yang berkaitan
dengan Sertifikasi halal dengan menggratiskan bagi mereka yang ingin
membuatnya. Dan memberikan subsidi untuk biaya perpanjangan. Tetapi dalam
pembuatan program ini pemerintah belum memfasilitasi seluruh UMKM yang ada
di Kota Tangerang sehingga belum semua UMKM terfasilitasi.
Yang kedua, Pemberdayaan UMKM dalam hal permodalan di Kota
Tangerang pemerintah kota tangerang khususnya Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum menyediakan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) untuk mengatasi modal di Kota Tangerang. Banyak
pelaku UMKM yang masih belum bisa memanage keuangannya secara baik
sehingga para UMKM belum dipercaya untuk mengajukan modal ke pihak
perbankan. Perlu adanya pelatihan pengelolaan keuangan secara rutin untuk para
pelaku UMKM. Namun dilain sisi, banyak berbagai pihak yang menawarkan
138
modal di Kota Tangerang seperti Angkasa pura, Jasa Marga, BRI, Dinas Pemuda
dan Olahraga dan Dinas Indagkop dll. Sehingga para pelaku UMKM mengkuti
binaan-binaan tersebut.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang sudah bermanfaat meskipun masih terdapat kelemahan.
Untuk kegiatan seperti seminar sejuah ini sudah jarang dilakukan pemerintah kota
tangerang khusunya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang memfokuskan pada pelatihan, sosialisasi, bimtek, kemitraan dan
workshop.
Dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan, peneliti dapat mengambil
kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang
yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang sudah baik meskipun banyak kekurangan karena masih terdapat
UMKM yang belum menikmati fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang. Seperti halnya sertifikasi halal data
jumlah pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal pada tahun ini yaitu :
Tabel 4.4
Jumlah UMKM yang telah di fasilitasi sertifikat halal
No. Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016 – ini
1. 8 41 40
(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
139
Berdasarkan tabel di atas bisa lihat bahwa perlu adanya perhatian yang
lebih dari pemerintah dalam menindaklanjuti program tersebut agar bisa
terfasilitasi secara kes eluruhan.
Maka solusinya adalah perlu adanya pendataan terkait jumlah pelaku
UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal dan yang belum memiliki sertifikasi
halal. Dan yang kedua perlu adanya pelatihan yang rutin dalam hal pengelolaan
keuangan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum rapih dalam
mengelola keuangannya. Yang nantinya pelaku UMKM bisa mengajukan kepada
pihak perbankan atau lembaga permodalan lainnya.
4.6.2 Sumber-sumber Kebijakan
Indikator yang kedua yang juga mempengaruhi keberhasilan dari
implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal yang
penting, seperti yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn bahwa sumber
daya kebijakan harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi
implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari sumber daya manusia,
sumber daya anggaran, sumber daya saran dan prasarana, sumber daya waktu.
Pertama yaitu sumber daya manusia, seluruh pelaksana atau sumber daya
yang terkait dalam kebijakan ini dipilih sesuai dengan bidang dan tugasnya selama
ini agar dalam pelaksanaannya tidak menemukan permasalahan di lapangan,
karena pelaksanaan kebijakan ini menyangkut masyarakat publik.
Dalam kebijakan Pemberdayaan UMKM, dari segi kualitas pegawai Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang memiliki kualitas yang
140
baik namun dari segi kuantitas masih kurang dan tetap harus belajar dan berlatih
agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini sedang
menghadapi persaingan global. Karena bila melihat jumlah luas wilayah kota
tangerang, jumlah UMKM yang begitu banyak sekitar ribuan masih belum
mencukupi jumlah pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang untuk membina ke lapangan secara menyeluruh. Sehingga harus ada
penambahan atau kerjasama dengan pihak kelurahan dan kecamatan dalam hal
Pemberdayaan UMKM.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang bahwasannya Jumlah keseluruhan
pegawai berdasarkan DUK PNS pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang adalah 54 orang terdiri dari gol IVb sebanyak 3 orang,
gol IVa sebanyak 1 orang, gol IIId sebanyak 10 orang, gol IIIc sebanyak 5 orang,
gol IIIb sebanyak 12 orang, gol IIIa sebanyak 12 orang, gol IId sebanyak 4 orang,
gol IIc sebanyak 3 orang, gol IIb sebanyak 1 orang, gol IIa sebanyak 2 orang. Bila
dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Kota Tangerang yaitu :
Tabel 4.5
Data Jumlah UMKM Berdasarkan Kriteria Usaha
Perkecamatan Di Kota Tangerang Tahun 2015
No. Kecamatan Mikro Kecil Menengah Jumlah
1 Batu Ceper 442 56 4 502
2 Benda 201 25 5 231
3 Cibodas 3.617 214 8 3.839
141
4 Ciledug 231 53 25 309
5 Cipondoh 175 221 32 428
6 Jatiuwung 876 257 38 1.171
7 Karang Tengah 243 73 7 323
8 Karawaci 516 30 7 553
9 Larangan 190 318 218 726
10 Neglasari 122 25 2 149
11 Periuk 452 50 45 547
12 Pinang 683 78 10 771
13 Tangerang 289 77 27 393
Total 8.037 1.477 428 9.942
(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
Dapat disimpulkan bahwa perbandingan jumlah pegawai Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sangat besar antar 50 berbanding 9.942.
sehingga pihak dinas berupaya melakukan kinerja semaksimal mungkin agar bisa
mengakomodir secara keseluruhan untuk memberikan Pemberdayaan kepada para
UMKM.
Kedua,Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sayuti selaku
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang anggaran
untuk Pemberdayaan UMKM ini didapat dari APBD Kota Tangerang sebesar 1%
dari dana APBD. Dari hasil peneliti dengan wawancara pada dinas terkait,
anggaran dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang ini masih dirasa
kurang untuk mencukupi kebutuhan pelaku UMKM. Hal ini diperkuat dengan
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang. Sehingga
masih banyak kebutuhan-kebutuhan para UMKM yang belum terealisasikan
akibat dari keterbatasan dana anggaran.
142
Tabel 4.6
Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan
Program Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015
Angg. (Rp) Angg. (Rp)
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Mikro
Kecil Menengah
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk
UMKM Melalui Pameran
Rp. 220.000.000 Rp. 242.000.000
Kegiatan Pembangunan Pusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT)
Rp. - Rp. 25.000.000.
000
Kegiatan Sosial Program KUR Rp. - Rp. 175.000.000
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman
Perkoperasian
Rp. 170.000.000 Rp. 187.000.000
Kegiatan Pemberdayaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
Rp. 350.000.000 Rp. 358.000.000
Kegiatan Revitalisasi Koperasi Rp. 150.000.000 Rp. 165.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program
Pembangunan Koperasi (Kegiatan Penyebaran
Model-Model Pola Pengembangan Koperasi)
Rp. 168.000.000 Rp. -
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Rp. 187.000.000 Rp. 205.700.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan
Kewirausahaan
Rp. 186.402.500 Rp. 205.700.000
Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Koperasi
Rp. - Rp. 205.042.750
Program
Penciptaan
Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Mikro
Kecil Menengah
Rp. - Rp. 200.000.000
Iklim Usaha yang
Kondusif
Perencanaan Koordinasi dari Pengembangan
UMKM
Rp. - Rp. 200.000.000
Fasilitas Pengembangan UMKM Rp. - Rp. 200.000.000
Pendataan UMKM di Kota Tangerang Rp. - Rp. -
(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dana tersebut sudah terpenuhi
untuk program kegiatan yang sudah dirancangkan pada tahun sebelumnya
143
sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi belum bisa mengcover
secara keseluruhan kebutuhan para UMKM.
Ketiga yaitu sarana dan prasarana, yang dimaksud dalam penelitian ini
peneliti mendefinisikan sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang tersedia untuk
pelaksanaan yang dimiliki oleh para pelaksana dan fasilitas untuk para sasaran
kebijakan yaitu pelaku UMKM.
Promosi merupakan salah satu cara untuk mempercepat penjualan produk.
Sarana dan Prasarana Promosi yang ada di Kota Tangerang kurang memadai.
Karena sarana dan prasarana promosi yang disediakan oleh Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang hanya sebatas pameran pada event
tertentu saja yang masih berpindah-pindah tempat. Tidak adanya tempat khusus
sentra oleh-oleh untuk pelaku UMKM dalam memasarkan produknya di Kota
Tangerang sehingga wajar saja bila produk UMKM ini kurang begitu dikenal di
kalangan masyarakat dalam maupun luar kota. Perlu adanya perhatian dari
pemerintah dalam menyediakan lahan promosi, dan perlu adanya sebuah aturan
khusus untuk para ritel agar memberikan ruang bagi pelaku UMKM dalam
memasarkan produknya agar lebih dikenal secara luas. Dalam hal ini produk
UMKM yang masih tersebar di wilayahnya masing-masing menyulitkan para
pendatang untuk mencari oleh-oleh khas tangerang. Tidak hanya itu saja Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang seharusnya memberikan
peluang kepada pelaku UMKM bilamana pemerintah kota tangerang ini sedang
meeting dengan pihak luar daerah agar disuguhkan produk-produk UMKM Kota
Tangerang agar lebih dikenal. Dan pemerintah harus bisa memanfaatkan
144
kecanggihan teknologi sesuai dengan pekembangan zaman dengan memanfaatkan
website kota tangerang sebagai sarana promosi produk-produk UMKM
Gambar 4.3
(Sumber:Peneliti 2016)
Dapat dilihat bahwa belum adanya sentra oleh-oleh yang disediakan oleh
pemerintah mereka masih memakai fasilitas pribadi sehingga sentra oleh-oleh
masih tersebar di wilayahnya masing-masing.
Lalu untuk sarana penyampain informasi di Kota Tangerang sudah berjalan
dengan baik seperti halnya dalam mengundang para UMKM untuk mengikuti
suatu kegiatan yaitu melalui Surat yang diantarkan secara langsung ke masing-
masing wilayah da melalui telepon dan media sosial. Dengan memanfaatkan
kecanggihan teknologi.
Maka solusinya adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang membentuk sebuah tim khsusus dilapangan agar nantinya tim ini bisa
membina UMKM secara keseluruhan. Lalu untuk anggaran Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang harus bisa memaksimalkan dana yang
ada dengan meyesuaikan kebutuhan para UMKM. Untuk sarana promosi Dinas
145
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang harus diperhatikan
dengan menyediakan geray sentra oleh-oleh khas tangerang,lalu pemerintah harus
membuat sebuah aturan khusus untuk yang mengharuskan para ritel memberikan
ruangnya kepada UMKM untuk memasarkan produknya, dan Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang harus memberikan peluang kepada
UMKM untuk memperkenalkan produknya bilamana terjadi pertemuan dengan
pihak luar daerah.
4.6.3 Karakteristik Agen Pelaksana
Beberapa informan terkait kesesuaian, kesiapan, dan ketepatan organisasi
formal ataupun organisasi informal dalam pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan
UMKM di Kota Tangerang peneliti menarik kesimpulan bahwa organisasi formal
/ pemerintah dan organisasi informal diluar pemerintah daerah sudah tepat dan
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan sudah sesuai dengan
petunjuk pelaksana dari pembuat kebijakan. Karena hampir seluruhnya ini
memiliki jenjang pendidikan yang tinggi.
4.6.4 Sikap / Kecendrungan para pelaksana
a. Inisiatif
Kesimpulan inisiatif dari Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang
adalah dukungan dari para pelaku UMKM terhadap kegiatan-kegiatan
Pemberdayaan UMKM yang diadakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang. Karena sejauh ini pelaku UMKM mendukung
program-program yang dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
146
Koperasi Kota Tangerang tanpa adanya penolakan atau penentangan dari pelaku
UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan dari pelaku UMKM
bersifat positif.
b. Partisipatif
Kesimpulan dari indikator ini adalah partisipasi dalam pembuatan suatu
kebijakan sangatlah dibutuhkan. Dalam hal Pemberdayaan UMKM ini Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang mengundang seluruh
elemen masyarakat baik itu dari pihak masyarakat, pelaku UMKM, perguruan
tinggi, dinas terkait, kelurahan, kecamatan, kementrian, dan lainnya. Karena
dalam pembuatan kebijakan dibutuhkan sebuah aspirasi yang dibutuhkan agar
pembuatan kebijakan ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam pembuatan
kebijakan Pemberdayaan UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang menerapkan sistem bottom up dimulai dari musrenbang
kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kota, masukan dari Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dan usulan dewan.
Berbagai pendapat dan masukan ditampung dengan memperhatikan RPJM dan
RENSTRA yang ada agar sesuai. Terdapat sebuah perbedaan itu hal yang sangat
wajar dan perbedaan itu bisa dijadikan masukan dengan mencari solusi yang
terbaik. Meskipun terdapat beberapa yang belum dilibatkan tetapi pemerintah
sudah membuat solusi yaitu dengan merolling bagi mereka yang belum diundang
akan diundang di waktu berikutnya.
Maka solusinya adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang harus bisa memilih kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan
147
kebutuhan dengan mnecarikan solusi yang terbaik dan Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang harus bisa melibatkan secara
keseluruhan unsur dengan merolling undangan untuk tahun berikutnya.
4.6.5 Komunikasi Antar Organisasi
Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana
kebijakan tentang apa yang menjadi standard dan tujuan harus konsisten dan
seragam dari berbagai sumber informasi. Disamping itu koordinasi juga
merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik
koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi
kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.
Dalam pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang
komunikasi internal antara dinas-dinas terkait dan eksternal pelaku UMKM sudah
baik, koordinasinya juga sudah baik. Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang melakukan komunikasi dengan cara mengundang
melalui surat yang didatangkan langsung ke alamat wilayah masing-masing dan
mendatangi langsung surat undangan tersebut ke dinas terkait. Dan komunikasi
disampaikan melalui telepon dan media sosial seperti whatsapp dengan
memanfaatkan kecanggihan teknologi. Terdapat sebuah grup UMKM di whatsapp
sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang hanya
mengkoordinasikan di whatsapp dengan para koordinatornya.
148
4.6.6.Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik di Kota Tangerang ini sangat
mendukung jalannya sebuah kebijakan tentang Pemberdayaan UMKM. Dari segi
ekonomi yang ada di kota tangerang daya beli masyarakat yang tinggi dan lokasi
kota tangerang yang sangat strategis yang berdekatan dengan ibukota dan bandara
soekarno hatta sehingga bisa dibilang berjalan dengan baik dan peluang bagi para
UMKM. Dari segi sosial, masyarakat yang kondusif, aman dan tentram sehingga
tidak ada gangguan dalam melakukan suatu usaha dan kondisi sosial yang ada di
kota tangerang berjalan dengan baik dan mendukung jalannya Pemberdayaan
UMKM di Kota Tangerang. Lalu dari segi Politik pemerintah kota tangerang
memang mendukung jalannya kegiatan Pemberdayaan UMKM dengan
melakukan dorongan agar kegiatan ini bisa bermanfaat bagi para UMKM dan
masyarakat sekitar.
Hadirnya UMKM memberikan peran yang besar bagi perekonomian di
Kota Tangerang dengan menyerap beberapa tenaga kerja. Dan keterlibatan
kementrian dan lembaga lainnya dalam suatu kegiatan Pemberdayaan UMKM
yang berarti mereka mendukung jalannya kegiatan tersebut.
149
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah peneliti
uraikan pada BAB IV, berikut peneliti simpulkan hasil penelitian terkait
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Kota Tangerang. Dari ukuran dan tujuan kebijakan, peneliti menarik kesimpulan
bahwa ukuran dan tujuan kebijakan Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota
Tangerang sudah baik dan sesuai dengan manfaatnya meskipun masih terdapat
kekurangan.
Yang pertama, pada kegiatan sertifikasi halal dalam hal ini Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sudah menyediakan
fasilitas secara gratis kepada para UMKM untuk membuat sertifikasi halal, tidak
hanya itu saja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
juga memberikan subsidi dana untuk biaya perpanjangan sebesar 50% dari harga
yang di tetapkan oleh MUI Provinsi Banten 5jt menjadi 2,5 jt. Dalam hal ini
sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang adalah
UMKM di sektor makanan dan minuman dan program gratis ini sudah dijalankan
pada tahun 2014 dengan jumlah UMKM 8unit yang telah menerima fasiilitasi dari
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang. Pada tahun 2015
mengalami peningkatan yaitu sebanyak 41 UMKM disektor makanan dan
minuman yang telah menerima fasilitas sertifikasi halal ini dan tahun 2016 yang
150
telah berjalan sudah 40 UMKM yang telah menerima sertifikasi halal. Dapat
dilihat bahwasannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Disisi lain, Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang harus mempunyai data
terkait jumlah UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal dan yang belum
memiliki halal agar bisa kelihatan nantinya bagi mereka yang belum menikmati
fasilitasi tersebut.
Yang kedua, dalam hal permodalan Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang sudah menyediakan fasilitas terkait permodalan
diantaranya bekerjasama dengan pihak perbankan seperti BRI dan BNI lalu pihak
non-perbankan seperti Pegadaian tetapi Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang belum menyediakan Lembaga Keuangan Mikro
(LKM). Masih banyak para pelaku UMKM yang masih menggunakan modal
usahanya secara pribadi dikarenakan para pelaku UMKM belum rapih dalam
mengelola keuangan sehingga sulit mendapatkan kepercayaan untuk mengajukan
modal ke perbankan dalam hal perencanaan keuangan UMKM masih sangat
lemah sehingga butuhnya dorongan dan perhatian yang lebih dalam hal
perencanaan ini. Tetapi di satu sisi pemerintah khususnya Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang membuat sebuah binaan untuk para
UMKM agar masalah modal ini bisa teratasi tidak hanya binaan dari Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang saja tetapi ada dinas lain
yang ikut membuka binaan seperti Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang
lalu ada dari pihak BUMD seperti angkasa pura dan jasa marga lalu ada binaan
dari pihak perbankan seperti BRI. Sehingga langkah pemerintah dalam hal
151
permodalan ini sudah baik meskipun masih terdapat kekurangan seperti belum
adanya LKM dan kurang rutinnya pelatihan tentang pengelolaan keuangan.
Yang ketiga, dalam hal kegiatan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sifatnya sudah lebih ke pelatihan,
penyuluhan, bimtek, worshop dan sosialisasi. Untuk kegiatan yang bersifat
seminar sampai sejauh ini sudah jarang dilakukan.
Untuk aspek ukuran dan tujuan kebijakan, peneliti menemukan bahwa
ukuran dan tujuan kebijakan ini sudah baik dan sesuai dengan manfaatnya yaitu
untuk menjadi UMKM sehat, mandiri dan memiliki daya saing. Namun peneliti
juga menemukan kekurangan yaitu pemerintah belum memiliki data jumlah
UMKM yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikat halal lalu pemerintah
masih belum menyediakan LKM dan masih kurang rutinnya latihan pengelolaan
keuangan.
Untuk sumber-sumber kebijakan pemerintah seharusnya lebih
memperhatikan lagi terkait sumber-sumber kebijakan dalam pelaksanaan
Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang, dalam hal ini peneliti
menarik kesimpulan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang sebagai pembuat kebijakan masih belum memaksimalkan sumber-
sumber kebijakan seperti Sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia di
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang bisa dibilang baik
karena mayoritas berpendidikan tinggi namun sayangnya dari segi kuantitas masih
kurang sehingga kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
152
Tangerang masih belum optimal. Lalu sumber daya anggaran juga menjadi faktor
yang membuat program Pemberdayaan UMKM ini belum efektif karena Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang merasa anggaran ini
masih minim untuk menampung kebutuhan UMKM. Kemudian sumber daya
sarana dan prasarana dalam hal promosi di Kota Tangerang pemerintah hanya
mengandalkan pameran pada event tertentu saja. Seharusnya dengan peluang kota
tangerang yang besar ini dan berkembangnya teknologi. Yaitu dengan
memanfaatkan website kota tangerang sebagai sarana promosi, lalu memberikan
kesempatan kepada para UMKM untuk menyuguhkan produk-produk mereka bila
mana terdapat meeting dengan pihak dari luar daerah, lalu Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang seharusnya membuat sebuah aturan
yang mengharuskan para ritel ini memberikan jatah/tempat untuk memasarkan
produk-produk UMKM, kemudian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang seharusnya menyediakan sebuah lahan Sentra oleh-oleh agar
produk UMKM Kota Tangerang bisa lebih dikenal.
Karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program Pemberdayaan
UMKM di Kota Tangerang, kesiapan dan kesesuaian pemerintah dan agen
pelaksana sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing dan Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang melibatkan juga pihak dari luar dalam
suatu kegiatan seperti diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan, MUI
Provinsi, Kementrian Koperasi, BUMD, Asosiasi UKM, Pihak swasta dan
Perbankan dalam melaksanan sebuah kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota
Tangerang.
153
Sikap/kecenderungan agen pelaksana ada 2 yaitu inisiatif dan partisipatif.
Inisiatif dalam penelitian ini lebih kepada dukungan dari pelaku UMKM terhadap
kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang. Para pelaku UMKM
mendukung adanya program-program yang dibuat oleh Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dengan tujuan memajukan para
UMKM dengan program yang bermanfaat bagi mereka. Dan sejauh ini belum ada
pihak yang menentang atau menolak terhadap program yang dibuat oleh Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.
Partisipatif dalam penelitian ini lebih kepada seberapa jauh masyarakat,
pelau UMKM, Dinas Terkait, dan yang lainnya terlibat dalam penyusunan
program-program yang dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang. Bila
dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak peneliti dengan informan
dapat diketahui bahwa semua elemen yang berkepentingan ikut terlibat dalam hal
penyusunan program Pemberdayaan UMKM ini. Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang mengundang semua perwakilan
tersebut untuk hadir dalam penyusunan program Pemberdayaan UMKM
walaupun belum secara keseluruhan bisa diundang karena keterbatasan tempat.
Bagi pelaku UMKM yang belum ikut terlibat akan dilibatkan untuk tahun
berikutnya menurut hasil wawancara dengan pihak dinas bahwasannya akan di
rolling agar semuanya bisa terlibat.
154
Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan
UMKM di Kota Tangerang ini komunikasi yang terjalin antara lembaga
pemerintah dan para pelaksana di lapangan sudah terjalin dengan baik. Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang mengundang dinas
terkait dengan mengunjungi langsung ke wilayahnya dengan memberikan sebuah
surat undangan untuk suatu kegiatan tidak hanya kepada dinas terkait tetapi juga
kepada pelaku UMKM. Dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang juga memanfaatkan teknologi saat ini yaitu dengan menggunakan
whatsapp untuk menginfokan sebuah kegiatan lewat sebuah grup asosiasi UKM
yang ada di grup whatsapp.
Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam pelaksanaan
Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang kondisi lingkungan sosial sangat
mendukung jalannya Pemberdayaan UMKM ini karena dengan adanya
Pemberdayaan bisa menambah jiwa kewirausahaan mereka dan menambah
keahlian mereka dalam menciptakan suatu produk yang nantinya akan dipasarkan
melalui pelatihan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang. Lalu dari segi ekonomi di kota tangerang daya beli masyrakatnya
sangat tinggi karena dilihat dari pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing
masyrakat kota tangerang yang bisa dibilang modern sehingga ini peluang bagi
para UMKM untuk membuka usahanya tidak hanya itu lokasi kota tangerang
yang sangat strategis berdekatan dengan ibukota jakarta dan memiliki bandara
terbesar yaitu soekarno hatta yang merupaka pintu gerbang indonesia bagi para
wisatawan. Dan dari segi politik pemerintah kota tangerang beserta dewan
155
mendukung jalannya kegiatan Pemberdayaan UMKM namun kue APBD yang
harus dibagi-bagi sehingga dana yang diberikan harus dimaksimalkan.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti berikan, maka peneliti
memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan sebagai berikut :
1. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sebagai
pembuat kebijakan perlu membuat sebuah database terkait jumlah UMKM
di kota tangerang, baik itu database yang berupa kepemilikan sertifikat
halal maupun yang belum dan database secara umum mengenai
identitasnya. Agar semua bisa terfasilitasi dalam kegiatan sehingga yang
datang tidak hanya itu-itu saja.
2. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang harus
lebih memperhatikan UMKM di Kota Tangerang terutama dalam hal
promosi yaitu dengan menyediakan sebuah geray sentra oleh-oleh khas
tangerang agar produk UMKM lebih dikenal tidak hanya itu saja tetapi
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang harus
memberikan kesempatan kepada para UMKM untuk
menyuguhkan/memperkenalkan produknya bilamana ada tamu dari pihak
luar daerah.
3. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang perlu
membuat sebuah aturan yang mengharuskan para ritel ini memberikan
ruang bagi para UMKM untuk memasarkan produknya.
156
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang perlu
membentuk sebuah petugas khusus dilapangan untuk membina UMKM
dilapangan secara keseluruhan.
5. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang harus
melalukan pelatihan pengelolaan keuangan lebih intensif lagi kepada
pelaku UMKM agar pelaku UMKM bisa mengelola keuangannya secara
baik sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak perbankan untuk
peminjam modal.
6. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang harus bisa
memaksimalkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk
Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang dalam memenuhi kebutuhan
para Pelaku UMKM Kota Tangerang.
174
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. Tangerang Dalam Angka 2015. Tangerang.
Moeleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Mulyana, Deddy. 2008. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Posda Karya.
Nugroho, Riant. 2012. Public Policy Edisi 4. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D. Bandung: Alfabeta.
Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Penyusunan
Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Jakarta: Centre
of Academic Publishing Service (CAPS).
Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfa Beta.
Tambunan, Tulus T.H. 2009. UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Dokumen:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.
175
Sumber Lain:
Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang Tahun 2009
(Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan Kota Tangerang).
Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
Tahun 2014-2018 Tahun Anggaran 2014.
Pedoman Pengembangan UMKM Kota Tangerang Tahun 2012.
(http://www.tangerangkota.go.id)
(http://disindagkop.tangerangkota.go.id/)
http://v2010.tangerangkota.go.id/mobile/detailberita/2472
http://industri.kontan.co.id/news/tangerang-incar-jadi-kota-seribu-industri-dan-
jasa
176
LAMPIRAN
177
178
179
180
181
PEDOMAN WAWANCARA
No. Indikator Kisi-Kisi Wawancara Informan
1. Ukuran dan Tujuan
Kebijakan
1) Apakah adanya Kegiatan
seperti halnya (Sosialisasi
sertifikat halal) yang dibuat
dalam Pembinaan UMKM ini
sudah sesuai dengan
manfaatnya ?
2) Langkah apa saja yang
sudah dibuat dalam mengatasi
permodalan? Ada tidak
pelatihan yang diberikan
terkait pengelolaan /
manajemen keuangan?
3) Dari setiap kegiatan yang
dibuat bagaimana sifat dr
kegiatan tsb seminar atau
pelatihan ?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5, I6
2. Sumberdaya 1) Bagaimana SDM yang
dimiliki oleh Disperindagkop
? Berapa Jumlahnya dan latar
belakang pendidikannya
seperti apa ?
2) Bagaimana ketersediaan
anggaran dalam
melaksanakan kegiataan
penyelenggaraan pembinaan
UMKM tersebut ?
3) Bagaimana ketersediaan
fasilitas terutama pada sarana
promosi dan informasi untuk
para UMKM di Kota
Tangerang ?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5.
I₁, I₂, I₃, I₄, I5,.
I₁, I₂, I₃, I₄, I5, I6.
3. Karakteristik Agen
Pelaksana
1) Bagaimana Karakteristik
Implementor kegiatan ?
apakah setiap implementor ini
sesuai dengan bidangnya ?
sudah sesuaikah dgn misi kota
tangerang dalam setiap
kegiatan yg dibuat ?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5.
4. Sikap/Kecenderungan 1) Bagaimana sistematika
pembuatan kebijakan
pembinaan ini ? pola apa yang
digunakan ? pola top down
atau bottom up ? apakah para
182
implementor setiap kegiatan
mengetahui isi dan tujuan dari
kebijakannya ? apakah dalam
pembuatan setiap kegiatan
atau program yang dibuat ini
sesuai dengan permasalahan
yang ada ? pernah ada
perbedaan pendapat ?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5, I6.
5. Komunikasi
Antarorganisasi dan
Aktivitas Pelaksana
1) Bagaimana pola
hubungan/komunikasi antar
implementor dalam
melaksanaan kegiatan atau
program dalam pembinaan tsb
?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5.
6. Lingkungan
Ekonomi, Sosial dan
Politik
1) Bagaimana Kondisi
Lingkungan Ekonomi, sosial
dan politik yang ada di kota
tangerang ? apakah Kondisi
tersebut mendukung jalannya
kebijakan pembinaan tsb ?
atau sebaliknya ?
2) respon dari para pelaku
umkm/masyarakat seperti apa
dgn adanya kegiatan tsb?
I₁, I₂, I₃, I₄, I5, I6.
183
HASIL WAWANCARA
1. Ukuran dan tujuan kebijakan
a. Pirt halal
Q1 Bagaimana Sosialisasi Sertifikat halal apakah sudah sesuai dengan
manfaatnya?
I1-1 Kalau berbicara manfaat pada dasarnya UMKM memiliki beberapa
kelemahan seperti Keterampilan, Pemasaran, Permodalan, Pengemasan,
Manajemen. Dari sisi itu kita melihat bahwa selama ini sosialisasi yang kita
lakukan dibidang itu dan itu memang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan
setelah kita lakukan sosialisasi dan penyuluhan ada manfaatnya. Terutama
sosialisasi yang dilakukan dibidang kehalalan ini sudah ada manfaatnya,
kita bantu dengan PIRT HALAL, karena tanpa PIRT halal mereka tidak
dapat menjual produknya di Pasar Modern.
I3-1 Sudah sesuai dengan manfaatnya yang pasti karena dari setiap kegiatan
yang kita buat itu memperhatikan kebutuhan yang ada, untuk halal ini
sudah kita bina dan kita fasilitasi dengan melakukan kerjasama dengan
dinas kesehatan terkait halal dan PIRT maupun dengan MUI kita berikan
subsidi dana untuk pembuatan halal ini.
I4-1 Untuk Disperindagkop hanya memfasilitasi saja terkait sertifikat halal
seperti halnya dengan mengadakan sosialisasi PIRT dan membantu para
UMKM yang tadinya tidak memiliki sertifikat halal menjadi memiliki
sertifikat halal dengan tujuan meningkatkan daya saing pasar. Dan
selebihnya itu tugas dari dinas kesehatan dan MUI dari kita hanya faslitasi
saja dalamDina rangka pembinaan.
I5-1 kita berikan secara gratis untuk pembuatan tetapi kita beri subsidi dana
untuk perpanjangan halal ini, harga untuk sertifikat halal ini sebesar 5jt
rupiah dari MUI dan diberikan subsidi dari Dinas Indagkop sebesar 2,5 jt
sehingga para pelaku UMKM hanya membayar setengahnya.
184
I6-2 Kebetulan kita dapat fasilitas dari Dinas Indagkop, orang dari MUI dateng
ke tempat kita dengan mengecheck bahan baku kita setelah semuanya
sudah dicheck keluar sertifikat kurang lebih 1bulan, lalu untuk PIRT juga
sama awalnya kita ikut penyuluhan sertifikat pangan di dinas kesehatan
setelah sudah diterima sertifikat pangannya langsung kita daftar ke dinas
perizinan untuk PIRT lalu mereka survey ke tempat usaha kita lalu keluar
sertifikatnya kurang lebih 2minggu. Dan alhamdulillah semuanya kita
gratis hanya perpanjangannya kita bayar tapi di sertifikat pangan kita bayar
kurang lebih 239ribu
I6-1 Memang sudah disediakan fasilitas terkait bantuan halal dari pemerintah
namun harus menunggu karena pada saat itu saya dikejar waktu untuk
membuat halal agar produk saya ini bisa dipasarkan , sehingga saya
mengikuti bantuan dari Provinsi lokasinya waktu itu di cilegon diluar dari
Kota Tangerang karena kebijakan setiap daerah berbeda saya dikenai biaya
administrasi. Kalau untuk biaya perpanjangan sebesar 2,5 jt masa aktif
sertifikat halal dari MUI kurang lebih 2 tahun. Lalu untuk Pirt masa
berlakunya 5tahun.
I6-3 Itu bagian dari Seminar, Tetapi Program itu tidak mampu mengakomodir
seluruh UMKM dan masih banyak UMKM yang belum terfasilitasi.
Pemerintah harus punya database, berapa UMKM yang sudah memiliki
halal dan berapa yang belum jadi tiap tahun itu ada program yang
kelihatan. Sehingga kalo saya bilang program ini belum maksimal
I1-1 Memang programnya seminar dan penyuluhan terkait sertifikat halal ini
tetapi kita fasilitasi yaitu dengan pembuatan secara gratis dan
perpanjangannya kita subsidi 50% sehingga menjadi 2.5 jt dan memang
kita belum memiliki database jumlah UMKM dikarenakan jumlah SDM di
dinas indagkop yang kurang dari sisi kuantitas seperti yang saya pernah
bilang sebelumnya dengan luas kota tangerang yang terdiri dari 13
kecamtan dan 104 kelurahan sehingga kita belum bisa membina
kelapangan secara keseluruhan.
185
b. Permodalan
Q2 Langkah apa saja yang sudah dibuat oleh Dinas Indagkop dalam hal
permodalan ? apakah tersedia lembaga keuangan mikro? Dan apa ada
pelatihan tentang pengelolaan keuangan?
I1-1 Langkah pertama adalah sosialisasi yang kedua kita fasilitasi untuk ke
perbankan dan lembaga keuangan lain yaitu LPDB dari kementrian
koperasi dan lembaga keuangan lain, untuk Lembaga Keuangan Mikro kita
belum ada di Kota Tangerang. Pengelolaan kita lakukan juga seperti
pencatatan, karena pencatatan itu juga menyangkut syarat untuk
permohonan ke bank dan terakhir kita juga bekerjasama dengan BPN bagi
UKM yang memang punya lahan/tanah kita bantu sertifikasi tanahnya
untuk jaminan bank.
I2-1 Memang belum ada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Tangerang tetapi
kita sudah menyediakan fasilitas untuk permodalan bagi para UMKM, kita
memiliki partner dengan pihak lembaga permodalan, bank maupun non-
bank. Lalu kita berikan juga pelatihan, bimtek ,dll tentang manajemen
pengelolaan keuangan, karena pencatatan dan pembukuan ini merupakan
salah satu syarat agar mereka bisa mengajukan pinjaman modal ke bank
sehingga kita arahkan mereka untuk bisa membuat pengelolaan
keuangaannya secara baik.
14-
1
Sejauh ini kita memiliki Kemitraan dengan BRI dan Pegadaian. Tetapi
untuk Lembaga Keuangan Mikro sendiri kita memang belum ada. Kalau
untuk pelatihan kita adakan seperti sosialisasi tentang permodalan misalnya
dari segi Perencanaan, Koordinasi dalam rangka meningkatkan mutu lalu
dari sisi keuangan juga dan pembukuannya.
I5-1 Untuk permodalan kita lakukan sosialisasi bantuan permodalan untuk para
UMKM dengan narasumber dari kementrian koperasi dan UKM. Tidak
hanya itu kita juga melakukan kerjasama dengan pihak perbankan yaitu
Bank BRI& BNI dan non-perbankan yaitu Pegadaian. Lalu kita beri kan
fasilitas melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB)dengan
pemberian pinjaman sebesar 210 juta diberikan untuk para UMKM untuk
186
permodalan. Dan UMKM juga harus memiliki SIUMK agar memudahkan
mereka untuk mengajukan pinjaman ke lembaga permodalan. Namun
untuk Lembaga Keuangan Mikro kita belum ada di Kota Tangerang.
16-
1
Modal saya rasa banyak, banyak penawaran-penawaran dari berbagai pihak
menawarkan permodalan seperti Angkasa pura, Jasa marga, masing-masing
BUMN punya modal untuk membantu para UMKM. Kita masuk ke binaan
mereka lalu diorbitkan produk-produk kita oleh mereka melalui bazar dan
lain-lain. Waktu itu pernah dilakukan pelatihan tentang keuangan namun
akhir-akhir ini sudah jarang dilakukan
I6-2 Awalnya modal pribadi tetapi beberapa tahun kemudian saya ikut PKBL
binaan Angkasa Pura dan mengikuti Binaan BRI, lalu untuk Kegiatan
pengelolaan keuangan saya rasa jarang sekali itu sangat dibutuhkan sekali
terutama untuk pelaku UMKM
I6-3 Hanya Pembinaan dan seminar tentang permodalan yang disediakan oleh
pemerintah (Dinas Indagkop), namun diluar dari Dinas Indagkop memang
sudah banyak binaan-binaan dalam hal permodalan dari berbagai pihak.
Untuk pengelolaan keuangan saya kira standar-standar saja karena memang
industri mikro belum padat modal belum padat sumber daya artinya
transaksi pembukuan masih standar-standar saja
I3-1 untuk modal para pelaku UMKM ini masih pribadi tidak memanfaatkan
modal dari luar hal ini karena pembukuan tidak bank-able sehingga kurang
mendapatkan kepercayaan dari bank, sehingga kita berusaha semaksimal
mungkin untuk membuat kegiatan tentang pembukuan dan pencatatan yang
nantinya akan di adakan di setiap kelurahan dan program ini sudah kita
jalankan sedikit demi sedikit dan sejauh ini sudah kita buat kebijakan kita
tentang IUMK dengan tujuan mempermudah UMKM dalam mengajukan
permodal ke lembaga Perbankan dan sudah dijalankan disetiap kelurahan
c. Sifat Kegiatan
Q3 Bagaimana sifat dari kegiatan yang dibuat oleh Dinas Indagkop ?
187
I1-1 ada sosialisasi ada pelatihan kalau seminar udah jarang. Kita ajak mereka
pameran diluar daerah dan di dalam daerah bagi ukm yang produknya
bagus dan produksinya continue
I3-1 dari kegiatan yang ada seperti pelatihan, sosialisasi, bimtek, kemitraan dan
workshop
I6-1 sifatnya pelatihan lalu ada juga penyuluhan untuk seminar memang sejauh
ini sudah jarang dilakukan walaupun terkadang masih ada beberapa
kegiatan yang bersifat seminar. Saya rasa kegiatan seminar itu kurang
efektif karena selain membuang-buang waktu itu juga membuang-buang
anggaran jadi seharusnya kegiatan yang dibuat lebih ke pelatihan atau
penyuluhan agar setelah kita ke luar dari ruangan itu kita sudah tahu apa
yang harus kita lakukan
2. Sumberdaya
a. SDM
Q4 Bagaimana SDM yang dimiliki oleh Dinas Indagkop ?
I1-1 Kualitas sumber daya di dinas indagkop sudah cukup baik hanya saja dari
sisi kuantitas yang kurang, pegawai di indagkop kurang lebih berjumlah 50
untuk pegawai tetap seperti PNS dan 50 orang tadi dibagi menjadi 3 bidang
dan 1 bagian kepegawaian, rata-rata perbidang hanya 12 orang, dibagi lagi
menjadi 3 seksi perbidang. Dengan luas kota tangerang yang terdiri dari 13
kecamatan dan 104 kelurahan sehingga tidak dapat membina kelapangan
secara menyeluruh
I2-1 untuk saat ini jumlah pegawai kita sekitar 73 yang diantaranya terdiri dari
50 PNS dan 23 tenaga sukarela/harian lepas dengan latar pendidikan S3
berjumlah 5 orang, S2 berjumlah 6 orang, S1 berjumlah 25 orang, D3
berjumlah 12 orang dan SMA berjumlah 25orang.
b. Anggaran
Q5 Bagaimana ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan?
I1-1 Kalau berbicara cukup memang karena dananya terbatas ya tidak cukup
188
jadi kita maksimalkan dana yang ada, karena jumlah UMKM ribuan.cukup
ga cukup ya ga cukup jadi kita maksimalkan. Kita dapat 1% dari dana
APBD untuk anggaran pembinaan yaitu sekitar 40 Milyar dari 4 triliyun.
I3-1 Insya allah cukup untuk anggaran meskipun terbatas jadi kita maksimalkan
anggaran yang ada.
c. Sarana dan Prasarana
Q6 Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh dinas
indagkop?
I1-1 Kalau Promosi kita yang memilih bukan mereka yang mengajukan tapi
kalau memang mereka mengajukan kita respon melaui kegiatan pameran-
pameran, lalu untuk sentra oleh-oleh belum ada dari sisi lahan agak susah
karena kota. Selama ini kita melalui forum UKM kita arahkan untuk
membuat didaerahnya masing-masing. Dalam waktu dekat ini pak walikota
sedang membuat surat ke angakasa pura untuk lahan promosi bagi para
UMKM. Untuk informasi kita baru melalui surat dan telpon seperti WA
kebanyakan memakai surat”.
I3-1 Untuk Promosi kita lakukan di dalam dan di luar daerah melalui event,
inacraft, pameran di surabaya, jogja, jambi, tangerang expo, ulang tahun
kota tangerang dan kita bekerjasama juga dengan media online seperti
belanja.com yang ada di mall-mall. Lahan sentra oleh-oleh memang belum
ada, masih tersebar terkait sentra oleh-oleh ini belum disediakan karena
terkendala lahan. Lalu untuk informasi kita melalui media sosial.
I6-1 Banyak kekurangan di kota tangerang ini terutama promosi hanya sebatas
pameran, bahkan pada saat kita ikut pameran di Provinsi ukm dari Kota
Tangerang ini kurang dikenal karena pemerintah kurang memperhatikan
ukmnya sendiri. Untuk promosi kita masih mencari sendiri seharusnya
pemerintah membuat sebuah geray sentra seperti di serang atau paling tidak
bila ada tamu dari luar pemerintah, pemkot tangerang menyuguhkan
makanan produk ukm tangerang agar lebih dikenal. Tidak hanya itu di kota
189
tangerang belum ada perda yang mengharuskan para ritel memberikan
ruang untuk produk ukm seperti halnya di tasik yang mengharuskan para
ritel ini memberikan 20% jatah ruangnya untuk di isi dengan produk-
produk ukm”.
I6-2 Kalau saya pribadi kebetulan dari awal gencarnya melakukan promosi di
media online seperti instagram, fanpage, google. Lebih kemedia dan
alhamdulillah lumayan dan saya menitipkan juga produk saya di sentra
oleh-oleh pribadi di tempat teman-teman ASIFA punya pribadi di cikokol.
Kalau dari pemerintah hanya pameran saja untuk lahan sentra masih belum
ada. Saya sempat berbicara kepada pemerintah bila ada tamu atau meeting
dengan pihak luar daerah dialihkannya ke kita untuk kita kenalkan produk-
produk kita”.
I6-3 Promosi yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pameran. Untuk
sentra oleh-oleh memang masih tersebar secara individu itu tidak masalah
masing-masing punya kapasitas untuk itu tetapi secara makro itu harus
sudah dalam bentuk sentra.
I5-1 Ya benar yang menjadi kelemahan adalah UMKM belum memiliki pusat
promosi seperti sentra oleh-oleh. Sampai saat ini kita libatkan di berbagai
macam pameran. Sambil menunggu jawaban dari pihak angkasa pura
karena sebelumnya pak walikota sudah mengajukan surat untuk
permohonan lahan ke pihak bandara soeta.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Q7 Bagaimana karakteristik Implementor kegiatan pembinaan UMKM?
I1-1 Karakteristik pegawai disini sudah cukup baik dan bisa dilihat dari
latarbelakang pendidikannya dan sudah sesuai dengan bidangnya masing
12-
1
Pegawai disini bisa dikatakan baik dari segi disiplin dan kepatuhannya.
Kita sesuaikan dengan bidangnya dan untuk setiap juga misalnya kegiatan
industri hijau yang merupakan tupoksi dari bidang industri yang sesuai
dengan bidangnya
190
13-
1
sudah bagus berkualitas dan baik namun harus terus belajar dan berlatih
agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini kita
sedang menghadapi persaingan global
4. Sikap / Kecendrungan para pelaksana
a. Inisiatif
Q8 Bagaimana dukungan dari para pelaku UMKM terhadap kegiatan
pembinaan yang dibuat oleh dinas indagkop? Apakah ada kelompok
penentang ?
I1-1 Sebetulnya bukan penolakan/penentang pada dasarnya tidak ada yang
menentang, sejauh ini masyarakat dan para pelaku UMKM mendukung dan
setuju dengan program yang kita buat
I3-1 Sejauh ini kita belum ada yang menentang atau menolak tetapi saya rasa
perlu ada peningkatan saja untuk kegiatan-kegiatan dalam pembinaan
UMKM ini
I4-1 Alhamdulillah sejauh ini belum ada penolakan dari pihak-pihak tertentu
dan semuanya mendukung program yang kita buat dan mereka pun antusias
dalam menghadiri program yang kita buat
I6-2 Yang pasti kami disini mendukung program yang dibuat oleh pemerintah
asalkan program atau kegiatan ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan
agar bisa bermanfaat untuk kedepannya
I6-3 Kami disini mendukung apapun kebijakan itu jika untuk perubahan ke arah
yang lebih baik kedepannya yang baik kita dukung dan yang tidak baik
sama-sama kita kritisi, seperti yang saya bilang tadi kegiatannya harus jelas
dan harus kelihatan jangan hanya copy-paste kegiatannya dari tahun lalu
b. Partisipatif
Q9 Bagaimana Sistematika pembuatan kebijakan pembinaan ini ?
I1-1 Proses terjadinya suatu kegiatan dimulai dari musrenbang kelurahan,
191
musrenbang kecamatan dan musrenbang kota ditambah program dari dinas
sendiri dan usulan dewan
I2-1 Yang pasti kita undang baik itu masyrakat, perguruan tinggi, kemnetrian,
ahli pakar kita undang. Dengan memperhatikan renstra dan rpjmd juga
sesuai dengan janji pak walikota. Jadi setiap pendapat yang mereka
berikan, kita tampung dan kita harus memperhatikan rpjmnya
I4-1 Kita melibatkan beberapa unsur dari masyarakat dan lainnya, perbedaan
pendapat dalam pem buatan kebijakan pasti ada karena perbedaan tadi bisa
sebagai masukan buat kita dengan mengakomodir semua kepentingan
dengan mencari solusi yang terbaik bukan semua kepentingan tetapi yang
terbaik kita ambil
16-
1
Sejauh ini kita selalu diundang dalam pembuatan kebijakan, dan disana
memang suara kita selaku pelaku UMKM yang merasakan langsung apa
yang dibutuhkan kita keluarkan jadi semuanya kita sampaikan pendapat
kita terkait kekurangan-kekurangan program yang dibuat oleh pemerintah
dan saya rasa dalam membuat program ini pemerintah harus
memperhatikan kedua belah pihak jangan hanya memikirkan asal membuat
kegiatan untuk laporan kepada pemerintah bahwa ini loh kegiatan saya,
saya kira jangan seperti itu pemerintah seharusnya mendengarkan dan
melihat kebutuhan pelaku UMKM
I6-2 Kita memang diundang untuk hadir dalam pembuatan kebijakan, jadi
misalkan tahun lalu saya diundang untuk membahas program tahun
selanjutnya. Yang saya ingin tegaskan kegiatan yang dibuat oleh
pemerintah dari tahun ke tahun sifatnya monoton hanya itu-itu saja
I6-3 Satu hal pemerintah jika memang konsen terhadap UMKM seharusnya
libatkan dalam penyusunan program banyak stakeholder yang konsen
memikirkan hal itu sementara ini hanya yang dianggap anak asuh aja yang
diundang, kami-kami tidak
I1-1 Sebenenarnya bukan anak asuh atau pilih kasih tetapi kita mengundang
perwakilan dari para UMKM dan dalam pembuatan kebijakan ini kita
192
undang semua elemen baik masyrakat, perguruan tinggi dll. Suara UMKM
tetap kita tampung melalui perwakilan kalau kita undang semua kan ga
mungkin ruangan dinas kan kecil sedangkan jumlah UMKM ribuan
kemungkinan kita rolling untuk tahun berikutnya
5. Komunikasi
Q10 Bagaimana pola komunikasi antar implementor dengan pelaku UMKM
dalam pelaksanan kegiatan atau program ?
I1-1 Komunikasi kita sejauh ini berjalan dengan baik dengan para lembaga,
dinas dan para pelaku UMKM. Sejauh ini kita undang mereka melalui surat
dengan mendatangi langsung undangan tersebut kepada mereka dan media
sosial tapi memang saat ini kita belum memiliki database baru terkait para
pelaku UMKM di Kota Tangerang dan saat ini kita sedang membuat
kebijakan IUMK sehingga nantinya para UMKM harus memiliki ini
nantinya kita salurkan ke kecamatan agar bisa terdata secara keseluruhan
I2-1 Koordinasi dan komunikasi kami berjalan dengan baik dengan para dinas
dan para pelaku UMKM bila ada kegiatan kita undang mereka melalui
telepon dan whatsapp atau bila kita mengundang dinas kita infokan melalui
surat undangan dengan kita langsung datangi surat tersebut kepada mereka
kendalanya memang terkadang tidak tersampaikan secara menyeluruh
karena memamng belum ada database terkait jumlah pelaku UMKM saat
ini
13-1 Sampai sejauh ini belum ada masalah terkait komunikasi dan masih
berjalan dengan lancar hanya saja kendalanya belum semuanya kita undang
karena memang jumlah UMKM diKota Tangerang ini sangat banyak
sedangkan jumlah pegawai kita masih kurang alias terbatas saat ini kita
sedang merancangkan program IUMK bagi para pelaku UMKM dan sudah
berjalan dan kita pun memiliki hubungan baik dengan para dinas seperti
BPMT, DPKAD, Kecamatan, Kelurahan, Perbankan, Kementrian dan Para
Asosiasi UMKM
193
I4-1 Sejauh ini koordinasi berjalan dengan baik kita juga ada grup di whatsapp
jadi kita koordinasikan lewat medsos saja karena sekarang sudah canggih
tapi memang belum semuanya jadi kita koordinasikan lewat
koordinatornya dari setiap asosias
I6-1 Memang benar kita diundang melalui surat biasanya pihak dinas terkait
langsung datang kerumah untuk memberikan surat undangan terkait
kegiatan pembinaan lalu grup di whatsapp pun ada tetapi yang diundang itu
lagi itu lagi seharusnya pemerintah membuat sebuah database terkait
jumlah pelaku UMKM di Tangerang terkadang kan pemerintah tidak mau
capek yasudahlah itu saja yang diundang yang sudah pasti hadir seharusnya
kan tidak seperti itu seharusnya pemerintah lebih profesional dalam
menjalankan tugasnya
I6-2 Ya benar, kita diundang melalui surat undangan langsung diberikan kepada
kita terkadang juga kita diinfokan melalui media sosial seperti whatsapp
kita juga memiliki grup di whatsapp dan pemerintah sudah membuat
sebuah kebijakan terkait IUMK saya rasa lebih baik agar semuanya
kebagian karena saat kemarin-kemarin pesertanya sama sehingga
terkesannya tidak ada perubahan
I6-3 Setiap kegiatan memang kita selalu diberi kabar baik itu melalui surat
undangan yang langsung datang ke tempat kami ataupun di infokan lewat
telepon seperti whatsapp karena memang kita ada grup di whatsapp, sejauh
ini komunikasi tentang kegiatan berjalan dengan baik namun untuk
komunikasi terkait penyusunan program saya rasa masih kurang karena
masih belum terlihat komunikasi dua arah antara pemerintah dengan kami-
kami disini selain itu pemerintah belum memiliki database terkait jumlah
pelaku UMKM sehingga masih belum menyeluruh dalam penyampain
informasi dan seharusnya pemerintah lebih terbuka bila memiliki sebuah
program harus disampaikan agar kelihatan oleh semuanya
194
6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik
a. Kondisi Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik
Q11 Bagaimana Kondisi Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik di Kota
Tangerang?
I1-1 Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik sejauh ini sudak
mendukung adanya program, seperti halnya dari segi politik yang
diterjemahkan dari politik dewan seperti DPRD yang memang mendukung
program-program masyarakat, karena memang kembali lagi pada
pembiayaannya karena kue yang sedikit harus dibagi banyak dan dari segi
lokasi kota tangerang ini strategis sekali berbatas dengan ibukota jakarta.
I2-1 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik disini sangat mendukung dan berjalan
dengan kondusif dari segi ekonomi daya beli masyarakat tinggi.
I4-1 Kota tangerang ini sebagai pintu gerbang indonesia karena dekat dengan
bandara soekarno hatta sehingga peluang untuk pemasarannya besar untuk
umkm, lingkungannya sangat mendukung sekali baik dr ekonomi sosial
dan politik.
I6-1 Situasi dan kondisi kota tangerang ini saya rasa sangat bagus sekali karena
kota tangerang ini merupakan kota modern yang pertumbuhannya sangat
pesat sekali apalagi kita mempunyai bandara soekarno hatta dan dekat
dengan jakarta sehingga ini mendukung kita khususnya para pelaku
UMKM untuk memanfaatkan peluang itu.
I6-2 Kondisi dan situasi di kota tangerang memang sangat kondusif dan
alhamdulillah daya beli masyrakat disini tinggi sekali sehingga ini
merupakan peluang dan keuntungan bagi para pelaku usaha untuk
menjalankan usahanya selain itu kota tangerang merupakan kota 1001
industri banyak pabrik dan hotel disini yang dipakai untuk meeting.
195
b. Respon
Q12 Bagaimana respon dari para pelaku UMKM terhadap kegiatan yang dibuat
oleh dinas indagkop?
I6-1 Respon dari masyarakat maupun pelaku UMKM sangat bagus tetapi perlu
ada regenerasi sehingga mereka yang sudah terlibat dalam kegiatan x
jangan dilibatkan kembali seharusnya diberikan kesempatan dong kepada
yang lain yang belum pernah datang, dan seharusnya pemerintah
memperhatikan kebutuhan dari pelaku UMKM”.
I6-2 Kegiatannya masih monoton itu itu saja dan yang hadir itu itu saja dan
tidak terdata, seketika dalam suatu kegiatan tidak kondusif banyak yang
bercanda tidak memperhatikan dikarenakan mereka sudah pernah ikut
kasian kan yang belum pernah tidak pernah dapat jatah.
I6-3 Saya rasa pemerintah harus berbicara dengan kami-kami disini para pelaku
UMKM secara menyeluruh perlihatkanlah kegiatan/program yang dibuat
dan harus memperhatikan kebutuhan dari para pelaku UMKM itu sendiri
agar kesannya tidak meniru atau copy paste dari tahun sebelumnya, dan
mereka yang sudah pernah ikut dalam kegiatan itu seharusnya diberikan
kesempatan kepada yang lain agar bermanfaat jangan yang sudah pernah
dilibatkan kembali bayangkan bila selama 5tahun program yang dibuat itu-
itu saja dan yang hadir itu juga sehingga terjadi clusterisasi mereka yang
tidak diundang bakal selalu dibawah dan tidak pernah bisa untuk naik ke
atas untuk ikut dalam suatu kegiatan.
I3-1 Tahun ini kita sudah buat IUMK yang tujuannya untuk mendata seluruh
UMKM agar ketahuan jumlahnya sehingga nantinya bagi mereka yang
sudah pernah mengikuti kegiatan dengan adanya IUMKM bisa dilihat dan
dicek apabila sudah pernah diberikan ke yang belum, anggaran kita
memang terbatas sehingga kebutuhan UMKM yang banyak ini ga bisa kita
realisasikan semua karena memang harus memperhatikan anggaran yang
ada jadi memang kritikan dan masukan yang seperti ini yang kita butuhkan
agar menjadi bahan evaluasi buat kita.
196
CATATAN LAPANGAN
No. Tanggal Waktu Tempat Hasil Informan
1. Selasa,
28 Juni
2016
09.40 Lapangan Pusat
Pemerintahan
Kota Tangerang
Lantai 1
Data UMKM dan Jumlah Asosiasi
Pelaku UMKM di Tangerang
Endang
2. Rabu,
29 Juni
2016
09.30 Kantor Dinas
Indagkop Pusat
Pemerintahan
Tangerang
Lantai 3
Fasilitasi UMKM syarat pengajuan
Pembuatan Sertifikasi halal
Etty
3. Rabu,
29 Juni
2016
10.07 Kantor Dinas
Indagkop Pusat
Pemerintahan
Tangerang
Lantai 3
Jumlah data kepegawaian di Dinas
Indagkop Kota Tangerang dan Struktur
Organisasi Dinas Indagkop Tangerang
Betty
4. Rabu,
29 Juni
2016
10.42 Kantor Dinas
Indagkop Pusat
Pemerintahan
Tangerang
Lantai 3
Mou tentang Pelaksanaan dan Prosedur
IUMK Di Kota Tangerang
Juweni
5. Senin,
18 Juli
2016
10.44 Kantor Dinas
Indagkop Pusat
Pemerintahan
Tangerang
Lantai 3
Perencanaan Pemberdayaan UMKM,
Pengadaan Kegiatan dan indikasi
pendanaan
Sayuti
6. Sabtu,
20
Agustus
2016
10.05 Kediaman
Informan,
Taman Royal 1
Pengajuan sertifikasi halal ke Dinas
Indagkop dan Hasil Pemberdayaan yang
di adakan Dinas Indagkop masih belum
optimal
Lilis
Bellacoo
kies
7. Selasa,
23
Agustus
2016
11.45 Kediaman
Informan,
Perum 1
Cimone
Permodalan dan sarana promosi yang
masih kurang memadai
Norma
8. Rabu,
24
Agustus
2016
09.39 Toko Lapis
Beneng
Database belum dimiliki oleh Dinas
Indagkop terkait Jumlah UMKM
Abdul
Hapid
197
MEMBERCHECK
Di bawah ini merupakan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari
beberapa informan kunci maupun pendukung. Di antaranya adalah sebagai
berikut:
Tangerang, 2016
Mengetahui,
( )
198
DOKUMENTASI
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
Bapak H. Sayuti Sebagai Kepala Dinas Ibu Hj.Betty sebagai Sekretaris
(Senin, 18 Juli 2016, 10.44 WIB) (Rabu, 29 Juni 2016, 10.07 WIB)
Bapak H. Juweni sebagai Kabid UKM Ibu Endang sebagai Kasubid bina UKM
(Rabu, 29 Juni 2016, 10.42 WIB) (Selasa, 28 Juni 2016, 09.40 WIB)
Ibu etty sebagai Kasubid Fasilitasi
( Rabu, 29 Juni 2016, 09.30 WIB)
199
DOKUMENTASI
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Ibu Lilis selaku pelaku UMKM Iwapi
(Sabtu, 20 Agustus 2016 10.05 WIB)
Ibu Norma selaku UMKM Asifa
(Selasa, 23 Agustus 2016 11.45)
Bapak Abdul Hapid selaku Ketua Ukm Center
Tangerang
(Rabu, 24 Agustus 2016 09.39 WIB)
200
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka
Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu
diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang
mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk
mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin
seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan
secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui
pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan
berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan
usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan
kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan
lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan
perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang
hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro,
201
Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan
kepastian dan keadilan usaha;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
202
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil
atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan
usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih
besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau
swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi
di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan
Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili
di Indonesia.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha
yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara
sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan
kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan,
perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan,
dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan
dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
203
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga
keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk
memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat
permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun
tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:
a. kekeluargaan;
b. demokrasi ekonomi;
c. kebersamaan;
d. efisiensi berkeadilan;
e. berkelanjutan;
f. berwawasan lingkungan;
g. kemandirian;
h. keseimbangan kemajuan; dan
204
i. kesatuan ekonomi nasional.
Pasal 3
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional
berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan
Pasal 4
Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai
dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara
terpadu.
Bagian Kedua
Tujuan Pemberdayaan
Pasal 5
Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
205
a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang,
dan berkeadilan;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,
pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
BAB IV
KRITERIA
Pasal 6
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
206
(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2)
huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah
sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan
Presiden.
BAB V
PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Pasal 7
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan
menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi
aspek:
a. pendanaan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi usaha;
d. kemitraan;
e. perizinan usaha;
f. kesempatan berusaha;
g. promosi dagang; dan
h. dukungan kelembagaan.
(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu
menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 8
Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
ditujukan untuk:
a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan
bukan bank;
b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga
dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
207
c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat,
murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan; dan
d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan
pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh
perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan
sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang
disediakan oleh Pemerintah.
Pasal 9
Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b ditujukan untuk:
a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan
pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Pasal 10
Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c
ditujukan untuk:
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan
informasi bisnis;
b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber
pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.
Pasal 11
Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d
ditujukan untuk:
a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha
Besar;
208
c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam
pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam
pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan
Usaha Besar;
e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah;
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang
perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
Pasal 12
(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
e ditujukan untuk:
a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem
pelayanan terpadu satu pintu; dan
b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan
keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin
usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf f ditujukan untuk:
a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di
pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat,
lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima,
serta lokasi lainnya;
b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di
subsektor perdagangan retail;
209
c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki
kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan
budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar
dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;
e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;
f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro
dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja
Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pasal 14
(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
g, ditujukan untuk:
a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di
dalam dan di luar negeri;
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara
mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan
desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam
negeri dan ekspor.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
210
Pasal 15
Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator,
lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan
lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 16
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha
dalam bidang:
a. produksi dan pengolahan;
b. pemasaran;
c. sumber daya manusia; dan
d. desain dan teknologi.
(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan
pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas,
intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 17
Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen
bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi
dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
211
c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
dan
d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha
Menengah.
Pasal 18
Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
b. menyebarluaskan informasi pasar;
c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba
pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha
Mikro dan Kecil;
e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
dan
f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
Pasal 19
Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk
melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis,
dan penciptaan wirausaha baru.
Pasal 20
Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
212
a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta
pengendalian mutu;
b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian
untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang
mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat
hak atas kekayaan intelektual.
BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 21
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha
Mikro dan Kecil.
(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan
bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam
bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang
dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian
pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah,
mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan
lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk
kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana,
dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
213
perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan
bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Pasal 22
Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil,
Pemerintah melakukan upaya:
a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga
keuangan bukan bank;
b. pengembangan lembaga modal ventura;
c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi
simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah:
a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga
keuangan bukan bank;
b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga
penjamin kredit; dan
c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan
untuk memperoleh pembiayaan.
(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan
akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau
pinjaman; dan
214
c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial
usaha.
Bagian Kedua
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah
Pasal 24
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha
Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:
a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan
investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap
pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi
lembaga penjamin ekspor.
BAB VIII
KEMITRAAN
Pasal 25
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat
memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling
membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
(2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses
alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran,
permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
(3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha
Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan
tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
215
Pasal 26
Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan; dan
f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional,
usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourching).
Pasal 27
Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:
a. penyediaan dan penyiapan lahan;
b. penyediaan sarana produksi;
c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e. pembiayaan;
f. pemasaran;
g. penjaminan;
h. pemberian informasi; dan
i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan
produktivitas dan wawasan usaha.
Pasal 28
Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud
Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar
memberikan dukungan berupa:
216
a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara
berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah
satu pihak; dan
f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.
Pasal 29
(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan
dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki
kemampuan.
(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan
barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi
standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan
perjanjian waralaba.
(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan,
bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan
pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.
Pasal 30
(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama
pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara
terbuka.
(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar
dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil
atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang
diperlukan.
(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah
satu pihak.
217
Pasal 31
Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha
Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada
Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.
Pasal 32
Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan
modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundangundangan.
Pasal 33
Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan
saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Pasal 34
(1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-
kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing
pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah terhadap Usaha Besar.
(4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha
nasional dan daerah.
218
Pasal 35
(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil,
dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan
kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro
dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.
Pasal 36
(1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka
berlaku hukum Indonesia.
(2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang
dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Pasal 38
(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
(2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
nasional dan daerah yang meliputi:
penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk
219
penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan
pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Pasal 39
(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
(2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang
berwenang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedua
Ketentuan Pidana
Pasal 40
Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku
atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan
kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha,
220
atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah).
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan
paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.
Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
221
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
222
Setio Sapto Nugroho
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 93
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
I. UMUM
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan
berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,
tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.
Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa
diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat
menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban
mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan
iklim yang menunjang.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu
memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas
kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan
223
peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi,
dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang
harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan
pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas
kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha
Besar dan Badan Usaha Milik Negara.
Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya
dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai
hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam
hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan
teknologi, permodalan, serta iklim usaha.
Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang
pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum
optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan
perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu
diberdayakan dengan cara:
a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah; dan
b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta
kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian
nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh,
sinergis, dan berkesinambungan.
Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan
Undang-Undang ini.
Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-
Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan
pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha,
pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan,
sanksi administratif dan ketentuan pidana.
224
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi
upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian
dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan
kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan
dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan
kemakmuran rakyat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang
mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia
Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang
mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha
untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara
terencana mengupayakan berjalannya proses pembangungan melalui
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara
225
berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan
mandiri.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan
dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga
dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya
menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan
ekonomi nasional.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan
bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
226
Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan
total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”hasil penjualan tahunan” adalah hasil
penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa
usahanya dalam satu tahun buku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu”
adalah pembedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah
dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak
langsung dengan memberikan keringanan.
Pasal 10
227
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah
berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki
pemerintah atau swasta.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan
kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan
saling menguntungkan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak
merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
228
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”menyederhanakan tata cara dan jenis
perizinan”, adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara
perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.
Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terpadu satu pintu” adalah
proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam
satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:
a. kesederhanaan dalam proses;
b. kejelasan dalam pelayanan;
c. kepastian waktu penyelesaian;
d. kepastian biaya;
e. keamanan tempat pelayanan;
f. tanggung jawab petugas pelayanan;
g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
h. kemudahan akses pelayanan; dan
i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
229
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”memprioritaskan” adalah untuk
memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan
layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya
kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra
usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi:
inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan
sumber daya ekonomi lokal.
230
Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha” (bussines
development services-providers) adalah lembaga yang memberikan jasa
konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.
Yang dimaksud dengan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan
pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi
dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu
mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan
selain bank.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga
kualitas produk.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”kemampuan rancang bangun” adalah
kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan usaha.
Yang dimaksud dengan “kemampuan perekayasaan” (engineering)
adalah kemampuan untuk mengubah suatu proses, atau cara pembuatan
suatu produk dan/atau jasa.
Pasal 18
Huruf a
231
Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan
kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditujukan untuk
menetapkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna
pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
232
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro
berdasarkan Undang-Undang ini dapat dikembangkan lembaga keuangan
untuk Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
233
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Yang dimaksud dengan ”kesempatan pemilikan saham” adalah bahwa
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan
saham Usaha Besar yang terbuka (go public).
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
234
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4866
235
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI
Nama : Pradytia Herlyansah
NIM : 6661120495
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 11 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Tangerang
Latar belakang pendidikan
SD : SD Negeri Periuk 06 Tangerang
SMP : SMPIT Asy-Syukriyyah
SMA : SMA Negeri 2 Kota Tangerang
KULIAH : Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Pengalaman Organisasi
1. Futsal SMAN 2 Kota Tangerang 2011
2. BEM FISIP UNTIRTA 2015
3. HIJAS AN-NABAWI BANJAR WIJAYA 2015
Related Documents
