IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KOTA MAKASSARfkm.unhas.ac.id/.../Implementasi-KTR-di-Makassar-Walikota-Makassar.pdfDI KOTA MAKASSAR MOH. RAMDHAN POMANTO ... PERATURAN TENTANG

IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK

(KTR) DI KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO

Definisi dan istilah penting !

Definisi perokok Istilah perokok mengacu kepada individu yang secara

langsung merokok yang sampai saat ini mengkonsumsi setidaknya satu rokok sehari

Istilah perokok pasif Pajanan asap rokok lingkungan mengacu kepada orang-

orang yang tidak merokok namun mendapat pajanan asap rokok yang dihasilkan oleh seorang perokok

Viegi G, et al. Chest 2000

WHO , Framework Convention on Tobacco Control 2009

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atauarea yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokokatau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan,dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Kesehatan adalah hak setiap orang

1. Hak untuk sehat dilindungi oleh UUD 45, Deklarasi HAM, UU tentang HAM

2. UU Kesehatan harus melindungi mereka yang ingin sehat, termasuk mereka yang tidakmerokok

3. Pengadaan, peredaran dan pemasaran zat-zatyang dapat menimbulkan kecanduan dan yang berbahaya bagi kesehatan harus diatur

DASAR HUKUM

• UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baikdan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

• Pasal 8 FCTC

• (Framework Convention of Tobacco Control)

Memberikan perlindungan dari paparanasap rokok di tempat kerja tertutup, angkutan umum, tempat publik tertutup, dan tempat umum lainnya.

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

(UU No.36 thn 2009 tentang kesehatan pasal 115)

1. Kawasan tanpa rokok antara lain:

Fasilitas pelayanan kesehatan;Tempat proses belajar mengajar;Tempat anak bermain;Tempat ibadah;Angkutan umum; Tempat kerja; danTempat umum dan tempat lain yang ditetapkan

2. Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

DASAR PERTIMBANGAN PERLUNYA PERATURAN TENTANG KTR :

1. Kesehatan merupakan HAM yang diamanatkanoleh UUD 1945

2. Pekerja dan karyawan berhak untuk bekerja dilingkungan yang sehat dan tidak membahayakan

3. Anak-anak mempunyai hak khusus untuk tumbuhdan berkembang di lingkungan sehat,salahsatunya harus bebas asap rokok

DASAR PERTIMBANGAN PERLUNYA PERATURAN TENTANG KTR :

4. Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokokorang lain, sehingga 100% KTR merupakan upayayang efektif untuk melindungi masyarakat

5. Amanat UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 115 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok diwilayahnya

• Pemerintah Daerah wajib mengembangkan KAWASAN TANPA ROKOK sebagaimana diatur dalam pasal 115 UU NO.36 TAHUN 2009 tentang KESEHATAN

• PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 2003 tentang PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

• Pedoman Pelaksanaan KAWASAN TANPA ROKOK tertuangdalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan MenteriDalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011

• Peraturan Pemerintah RI No.109 tahun 2012 tentangPengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupaproduk tembakau bagi kesehatan.

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

• PERINGATAN KESEHATAN PADA BUNGKUS ROKOK

• PELARANGAN IKLAN ROKOK

• PENINGKATAN CUKAI DAN HARGA

• ALIANSI WALIKOTA DAN BUPATI TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

• PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MEMBENTUK

TEAMWORK KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DATA SARANA DAN TENAGA KESEHATAN

KOTA MAKASSAR

• RSUD : 1• RS Pemerintah/ABRI : 12• RS SWASTA : 10• RS.IBU & ANAK : 3• RS. BERSALIN : 12• Balai Pengobatan : 176• Dokter Praktek Umum : 1.437• Dokter Praktek Spesialis : 216• Dokter Praktek Gigi : 332• Puskesmas : 47• Pustu : 37• Tenaga Medis & Paramedis : 1.310

Sumber: Susenas 1995-2005

Konsumsi Rokok menurut Tingkat Pendapatan

Jumlah kematian akibat rokok

Di Indonesia tahun 2001, rokok diperkirakan menyebabkan :

427.948 kematian pertahun

Sekitar 1.172 kematian per hari

(USDHHS, 2004; Susenas, 2004; WHO, 2008)

Negara Jumlah kematian

Brunei n/a

Cambodia n/a

Indonesia 427,000

Lao PDR n/a

Malaysia 10,000

Myanmar n/a

Philippines 87,000

Singapore n/a

Thailand 42,000

Vietnam 40,000

Situasi rokok di indonesia

• Laki-laki dewasa (≥ 15 tahun) yang merokok : 63,1 %.• Wanita dewasa (≥ 15 tahun) yang merokok : 4, 5 %.

1995 53 %2001 61 %2004 63 %

PADA TAHUN 2014:

LEBIH DARI 60 JUTA ORANG DEWASA DI INDONESIA ADALAH

PEROKOK

Jumlah Penduduk : 1.300.000 penduduk Hasil perhitungan

Jumlah Perokok : 22,1% x 1.300.000 = 287.300 orang

Harga rokok per batang Rp.1000,-

/batang

Rerata diisap 10-12 batang/hari

Total Harga 287.300 x Rp.1000,- ± Rp. 3 milyar/hari

Dalam 1 bulan 30 hari x Rp.3 Milyar Rp.90 milyar/bulan

Dalam setahun Rp.90 milyarx12 bulan Rp. 1,08 Trilyun

Pengeluaran Biaya Merokok

Penduduk di Makassar Tahun 2007

Sumber : Pidato Pengukuhan Prof. DR. dr. Alimin Maidin, M.Ph.

Gambaran Perokok Pemula di Makassar

• Berdasarkan pengambilan data tahun 2017 tentang perokok dibawah 18 tahun di kota Makassar

LAKI-LAKIJumlah Total : 53.521 orangPerokok : 5884 (10.9%)

PEREMPUANJumlah Total : 58.743 orangPerokok : 50 (0.08%)

Data diambil berdasarkan pengakuan secara sukarela dari siswa

Fakta-fakta ROKOK

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

TERDIRI DARI 13 BAB 26 PASAL :BAB I : KETENTUAN UMUMBAB II : ARAH, TUJUAN DAN RUANG LINGKUPBAB III : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAHBAB IV : KAWASAN TANPA ROKOKBAB V : IKLAN DI MEDIA LUAR RUANG DAN KEGIATAN

SPONSORBAB VI : KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG

JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK

BAB VII : PERAN SERTA MASYARAKATBAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASANBAB IX : KETENTUAN PENYIDIKANBAB X : SANKSI ADMINISTRASIBAB XI : SANKSI PIDANABAB XII : KETENTUAN PERALIHANBAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

BAB XI

SANKSI PIDANAPasal 23

Setiap orang atau Penanggung Jawab Kawasan

Tanpa Rokok yang dikenakan Sanksi Administrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau

Pasal 22, tetapi dengan sengaja tidak mematuhi sanksi

administrasi tersebut dan/atau meneruskan pelanggarannya

tersebut, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

KEGIATAN SETELAH PERDA NO.4/2013

• SOSIALISASI BAGI STAKEHOLDER TERKAIT

• PELATIHAN DOKTER/PETUGAS KONSELING BERHENTI MEROKOK

• WORKSHOP PELAJAR PEDULI KTR

• MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KTR PADA BEBERAPA KAWASAN

Regulasi setelah PERDA

• Perwali KTR tentang SKPD pelaksana tahun2014

• Perwali Pedoman tehnis pelaksanaan KTR danPengawasan tahun 2015

• SK internal tentang sanksi pegawai yang melanggar PERDA

SOSIALISASI PERDA NO. 4 TAHUN 2013 PADA SKPD LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PERTEMUAN TIM PENGAWAS KTR TINGKAT KOTA MAKASSAR

SOSIALISASI DAN PENGAWASAN PERDA KTR DI TAMAN BERMAIN ANAK DAN SEKOLAH

KTR di Puskesmas

KTR di Sekolah

KTR di Hotel

KTR di Restaurant

Inspeksi penerapan Ktr di mall dan supir Angkot

Workshop Relawan pelajar Sehat Tanpa Asap Rokok

Pengawasan PERDA KTR pada Terminal Regional Daya

Pengawasan PERDA KTR di Restoran

Pengawasan PERDA KTR di Mall Panakkukang

KAWASAN TANPA ROKOK

TANTANGAN1. MASIH TINGGINYA

ANGKA PEROKOK PEMULA

2. INFORMASI TERKAIT KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK BELUM MEMADAI.

3. IKLAN ROKOK MASIH TERPASANG DIMANA-MANA

4. MASIH MINIMNYA FASYANKES YG MENYIAPKAN POLI UNTUK KONSULTASI BERHENTI MEROKOK

KEKUATAN1. ADANYA REGULASI NASIONAL,

PROVINSI DAN KOTA

2. DUKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TERKAIT PROGRAM SKWALIKOTA MAKASSAR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

3. ADANYA KOMITMEN YANG KUAT DARI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS PROGRAM

4. SOSIALISASI YANG BERKESINAMBUNGAN DAN TERARAH,TEPAT SASARAN, GUNA MENGURANGI PEROKOK AKTIF

5. DUKUNGAN APBD II

Kebijakan Dinas Kesehatan Kota MakassarPEMBIAYAAN APBD II

1. Membentuk TIM Pengawasan Perda No 4 thn 2013

2. WORKSHOP, ADVOCASI, SOSIALISASI ke berbagai elemen

masyarakat

3. Deteksi Perokok Pemula di sekolah dan di masyarakat

4. Program Lorong Sehat( LONGSET), dgn membatasi ruang

bagi perokok dan keterpaparan masyarakat thdp asap

rokok dgn membuat Pojok Rokok disudut lorong dikenal dengan

CARRU( Cappa’ Kaluru’ )

5. LONTAR ( Lorong Tanpa Asap Rokok) 2018

POJOK ROKOK PADA LONGSET

CAPPA’ KALURU’ BIKIN CARRU’

PENGHARGAAN PELAKSANAAN KTR

Makassar Tahun 2017 mendapatkan penghargaan

“ PASTIKA PARAHITA “

Kesimpulan

1. Bapak/Ibu, para pemuda sebagai panutan, sangat ampuh dalam memberikan informasi khususnya tentang risikokesehatan, sifat ketagihan, dan ancaman kematian akibatmengkonsumsi rokok dan dampak asap rokok untuk oranglain

2. Berkomitmen untuk melindungi setiap orang daripengaruh asap rokok

3 Mencegah orang yg bukan perokok agar tidak mulaimerokok

4 Bersama-sama menerapkan PERDA No 4 thn 2013 tentangKawasan Tanpa Rokok (KTR)