Identifikasi Potensi Lahan untuk Penyediaan Lahan Pertanian Pangan pada Lahan Hutan Produksi Konversi (HPK) di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

IDENTIFIKASI POTENSI LAHAN UNTUK PENYEDIAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN PADA LAHAN HUTAN

PRODUKSI KONVERSI (HPK) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB SURVEY,Ir. M.HUSNI.MM

Disampaikan 7 Oktober 2014, Hotel Salak- Jln.Ir. H.Juanda No.8, Bogor

KERJASAMA DIREKTORAT PERLUASAN AREAL DAN PENGELOLAAN LAHAN, DITJEN PLANOLOGI- KEMENHUT

BALAI BESAR SUMBER DAYA LAHAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR DAN UNIVERSITAS GAJAH MADA

2012

Fokus Utama Pemerintahan Pada Kabinet Bersatu Jilid II adalah Peningkatan Produksi Beras 10 juta ton pada 2014.

Fokus Utama Pemerintahan yang akan datang adalah mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, maka salah satunya diperlukan perluasan lahan pertanian pangan.

Surat Dirjen Planologi, Kemenhut Nomor : S.163/VII_REN/2012, tanggal 8 Februari 2012, guna mendukung pencapaian peningkatan produksi beras 10 juta ton telah dicadangkan lahan HPK yang dapat dikonversi di Kalimantan yang berindikatif potensial untuk pangan seluas 307.700 Ha, masing-masing 119.376 Ha di Kalimantan Barat, 178.572 Ha di Kalimantan Tengah, dan 9.922 Ha di Kalimantan Timur.

Areal Potensial tersebut masih memerlukan kajian, al : kesesuaian lahan, kondisi penggunaan lahan saat ini, infrastruktur / aksesibilitas, dan lain-lain.

Atas dasar hal tersebut diatas maka dibentuklah Tim Kordinasi Penyediaan Lahan untuk Pertanian melalui SK Menko Bidang Perekonomian No.: Kep/56/M.Ekon/07/2012 yang melibatkan 9 Kementerian/Lembaga.

Mengetahui kondisi lahan cadangan untuk pengembangan tanaman pangan di kawasan HPK di Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Menyusun arahan potensi pengembangan lahan cadangan tersebut,terutama untuk tanaman padi.

Luas lahan yang dicadangkan untuk pertanian 307.700 Ha

•Kalbar 119.376 Ha•Kalteng 178.572 Ha•Kaltim 9.922 Ha

Surat Direktorat Jenderal Planologi KehutananS.163/VII-REN/2012

• SK Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

• melibatkan 9 Kementerian/Lembaga

Tim Koordinasi Penyediaan Lahan Untuk Pertanian KEP/56/M.EKON/07/2012

•Kementerian Pertanian

• Kementerian Kehutanan

• UGM• IPB

Tim Survey Penyediaan Lahan Pangan di Kawasan HPK

Tim Survey Penyediaan Lahan Pangan di Kawasan HPK

Hasil screening:• Kalimantan Barat 108.147 Ha

• Kalimantan tengah 85.671 Ha

Hasil screening:• Kalimantan Barat 108.147 Ha

• Kalimantan tengah 85.671 Ha

Kajian:•Kesesuaian lahan•Penggunaan lahan •Status lahan

Kajian:•Kesesuaian lahan•Penggunaan lahan •Status lahan

Workdesk(screening awal)

Hasil survey lapang dan analisis:

• Kalimantan Barat 64.586 Ha

• Kalimantan tengah 59.097 Ha

Hasil survey lapang dan analisis:

• Kalimantan Barat 64.586 Ha

• Kalimantan tengah 59.097 Ha

kawasan dengan tanah bertekstur pasir, lereng > 15%, penggunaan/tutupan lahan sudah kebun

atau ada ijin lokasi/HGU, luasan < 200 ha dalam satu hamparan

Dari kriteria yang digunakan: tanah, lereng, penggunaan lahan, perizinan lokasi/HGU, maka potensi lahan HPK dibedakan atas tiga kelas: 1). Berpotensi, 2). Tidak berpotensi dan 3). Lainnya.

PROVINSI KALIMANTAN BARATPROVINSI KALIMANTAN BARAT

• Pertanian Lahan Basah: 39.158 Ha (sawah irigasi, sawah tadah hujan)

• Pertanian Lahan Kering: 25.428 Ha (jagung, ubi kayu, kedelai)

Lahan yang berpotensi untuk pertanian pangan sebesar: 64.586 Ha

PROVINSI KALIMANTAN TENGAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

• Pertanian Lahan Basah: 41.790 Ha (sawah irigasi, sawah tadah hujan)

• Pertanian Lahan Kering: 17.307 Ha (jagung, ubi kayu, kedelai)

Lahan yang berpotensi untuk pertanian pangan sebesar: 59.097 Ha

1. Provinsi Kalimantan Barat seluas 43.561 ha 2. Provinsi Kalimantan Tengah seluas 26.574

ha

Lahan yang tidak berpotensi untuk pertanian pangan :

Keterangan : Lahan yang tidak berpotensi untuk pertanian pangan disebabkan oleh :•tekstur pasir (Spodosols), •lahan berlereng >15%, •telah mendapat ijin lokasi/HGU dari pemerintah setempat, bahkan sebagian telah digunakan untuk perkebunan kelapa sawit/karet milik swasta, dan •gambut

1. Syarat Teknis Pengembangan tanaman pangan :• lahan kering dengan kemiringan 8-15%, dan • lahan basah (padi sawah, tadah hujan) dengan kemiringan < 8%. Tantangan yang perlu diatasi :• Perlu terasering. • Sumber airnya yang hanya mengandalkan curah hujan.

2. Aksesibilitas untuk mencapai lokasi sebagian besar tergolong sedang sampai cukup sulit (belum terdapat jalan yang memadai).

3. Populasi penduduk jarang.

4. Sebagian besar lahan yang potensial untuk pangan telah diokupasi oleh penduduk setempat dan diakui sebagai tanah adat (ditanami karet dan komoditas pangan lainnya)

1. Surat Menteri Kehutanan No. S-18 s/d-33/Menhut-VII/2013, tanggal 15 Januari 2013, meminta kepada Guburnur Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah serta 4 Bupati di Kalimantan Barat dan 11 Bupati di Kalimantan Tengah untuk tidak mencadangkan areal dimaksud untuk keperluan diluar pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, peternakan sapi, dan kerbau).

2. Surat Menteri Dalam Negeri No : 522/7678/SJ, tanggal 23 Oktober 2013, meminta Guburnur Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah agar memerintahkan kepada para Bupati yang wilayahnya terdapat cadangan areal Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk mengajukan usulan pelepasan cadangan areal hutan produksi yang dapat dikonversi kepada Menteri Kehutanan, agar dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan investasi pembangunan lahan pertanian baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Menanggapi Surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Guburnur Kalimantan Tengah melalui Surat No.: 521.5/1183/Distanak/2013, tanggal 22 Oktober 2013 yang dilanjutkan dengan Suar No.522/0499 Dishut, tanggal 20 Mei 2014 telah meminta para Bupati agar segera memanfaatkan HPK yang telah dicadangkan tersebut sebagai lahan pertanian pangan.

4. Berdasarkan hasil sosialisasi dan Rakor yang pernah dilakukan di Kantor Menko Perekonomian disampaikan anatara lain :

• Agar permintaan pelepasan diajukan dari Menteri Pertanian Kepada Menteri Kehutanan atas usul dari Bupati dan Guburnur sehingga dapat dikeluarkan ijin prinsip untuk dilakukan pemantapan sementara itu untuk validasi lahan yang sesuai untuk dimasukan dalam LP2B didalam RTRW tetap dilakukan inventarisnya.

• Untuk jangka waktu dekat pihak BUMN belum berani memanfaatkan lahan tersebut, karena saat ini pihak BUMN memerlukan lahan sawah yang bisa segera digunakan mengingat surplus 10 juta ton harus dicapai tahun 2014.

5. Perlu dilakukan updating kembali terhadap lokasi tersebut, mengingat pelaksanaan survey tersebut dilakukan pada 2 tahun yang lalu guna mengetahui kondisi saat ini, dengan melakukan pemetaan dan evaluasi kesesuain lahan secara mendetail.

6. Perlu peran Pemerintah Pusat/Daerah untuk menyiapkan infrastruktur dasar terlebih dahulu (jalan, jembatan, jaringan irigasi) pada wilayah tersebut apabila akan dimanfaatkan serta mobilisasi SDM untuk mengolah lahan tersebut melalui transmigrasi dan atau kerjasama inti-plasma.

7. Perlu pendekatan /sosialisai kepada masyarakat setempat, serta pelibatan sektor swasta/BUMN melalui pertanian modern (food estate).