Top Banner
PREPOSISI POLITIK PANGAN BERBASIS TEPUNG SAGU ICHSAN FIRDAUS Anggota Komisi IV DPR RI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DISAMPAIKAN DALAM WEBINAR “INDUSTRI BERBASIS SAGU TERPADU DAN BERKELANJUTAN” DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN GURU BESAR IPB BOGOR, 16 JUNI 2020
31

ICHSAN FIRDAUS - IPB University

Oct 15, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

PREPOSISI POLITIK PANGAN BERBASIS TEPUNG SAGU

ICHSAN FIRDAUSAnggota Komisi IV DPR RI

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DISAMPAIKAN DALAM WEBINAR “INDUSTRI BERBASIS SAGU TERPADU DAN BERKELANJUTAN” DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN GURU BESAR IPB

BOGOR, 16 JUNI 2020

Page 2: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

Angka Pengangguran Naik

2,92-5,23 jt org pengangguran baru

1,16-3,78 juta orang miskin baru

Angka Kemiskinan bertambah

Defisit APBN 2020 membengkak hingga

5,07%Defisit di atas 3%

hingga 2022

• 2,7% terhadap PDB (2019)

• 3,2% Terhadap PDB (proyeksi 2020)

Pelebaran Defisit Transaksi berjalan

Target pajak tidak tercapai• Rp 1.865,7 Triliun

• (Target awal APBN 2020)• Rp 1.462,6 triliun

(perubahan)

• 28% terhadap PDB (2019)

• 31,4% terhadap PDB (Proyeksi 2020)

Rasio Utang Meningkat

ANCAMAN KRISIS EKONOMI akibat PANDEMI COVID-19Ekonomi Nasional 2020 Diproyeksi Akan TURUN

Realisasi 2019 : 5.02% • Skenario Pemerintah 2020: 2.3 %

• ADB : 2.5%• IMF : 0.5%

• Bank Dunia : 2.1%• EIU : 1 %

Page 3: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

Bawang Putih di

31 Propinsi

Gula pasir di

30 Propinsi

Cabai besar di

23 Propinsi

Telur ayam di

22 Propinsi

Jagung di

11 Propinsi

ANCAMAN KRISIS PANGAN akibat PANDEMI COVID-19

Beras di

7 Propinsi

Presiden mengakui bahwa ketersedian bahan pangan di sejumlah propinsi mengalami DEFISIT. Penyebabnya adalah keterbatasan distribusi dan logistik pangan

PENYEBAB :• Pembatasan Ekspor Beras

- Vietnam (pasok 9,01 % beras impor 2019)- India (pasok 1,6% beras impor 2019)- Thailand (Pasok 20,9 % beras impor 2019)

• Pergeseran musim tanam• Perubahan cuaca di beberapa daerah• Ketidaklancaran distribusi dari daerah surplus

MITIGASI :• Relaksasi KUR Pertanian• Cetak sawah baru• Subsidi logistik dari daerah surplus ke defisit• Optimalisasi pasar mitra tani• Kerjasama dengan mitra jasa distribusi• Pertanian rumah tangga dengan

memanfaatkan pekarangan

Sumber : disarikan dari berbagai sumber (FAO, BPS, Kementan, Core Indonesia, INDEF, CNN Indonesia, Investor Daily, Tempo, Kompas, Katadata Indonesia)

Page 4: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

ANCAMAN KRISIS PANGAN akibat PANDEMI COVID-19

KEBUTUHAN BERAS (Kementan) :

• Selama periode ini diperkirakan di angka 7,61 juta ton.

• Neraca beras nasional pada akhir Juni surplus6,4 juta ton

Produksi beras April-Juni 2020

10,58 juta ton

Total luas panen 3, 83 juta Ha

Stok beras nasional (akhir Maret)

mencapai 14,03 juta ton

Total Ketersediaan beras

mencapai 14, 03 juta ton

selama periode ini

BPS : PENELITIAN IPB (2020) :

Hasil produksi padi bisa negatif 4,92-10,4 persen akibat pandemi covid-19

(skenario tanpa stimulus)

Apabila ada stimulus, hasil produksi

dapat tertahan di positif 2,84 persen

hingga negatif 2,86 persen

Page 5: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

KONDISI PASAR PANGAN GLOBAL

negara produsen cenderung

mengamankanketahanan pangan

dalam negeri

Hambatan distribusi dan

logistik serta impordari negara

produsen akibatkebijakan lockdown

dan pembatasan sosial

Setiap Negara condong pada pasar

domestik dan pengembangan

pangan lokal

Page 6: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

ANCAMAN KRISIS PANGANMELIHAT MUSIBAH SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN

Negara-negara produsen cenderung menahan barangnya untuk keluar

Tren gaya hidup : green lifestyle, healty lifestyle

Diversifikasi pangan

belum optimal

Potensi pangan lokal

sangat beragam

Pandemi Covid-19 adalah momentum membangun kemandirian pangan

Page 7: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

POLITIK PANGAN

POTRET POLITIK PANGAN NASIONAL

Page 8: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

ORDE LAMA• Peletakan batu

pertama di IPB oleh Sukarno (1952

• Pola Bimas dengan panca usaha tani

• Pendirian Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) (1953-1956) Cikal bakal inisiasi Bulog (1967)

ORDE BARU• Pencapaian

Swasembada beras melalui Program Revolusi Hijau

• Swasembada beras tahun 1984, 1985 dan 1986

• Di luar tahun itu, Indonesia menjadi pengimpor beras

TRANSISI KE ORDE REFORMASI• Babak baru kebijakan

Liberalisasi pertanian (ditandai dengan LoI dengan IMF tahun 1997)

• Bulog Tidak lagi memonopoli impor beras

• Dengan mekanisme pasar, impor produk pangan meningkat tajam

ORDE REFORMASI (KABINET BERSATU)• Four Track Strategy (

pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment)

• Padi dicanangkan surplus 10 juta ton

• Subsidi input diberikan selain. Produksi meningkat tetapi tidak mencapai surplus yang ditargetkan

• Liberalisasi pasar menjadi ancaman kemandirian pangan

ERA NAWA CITA• UU 18/2012 tentang

pangan memberikan kejelasan arah pembangunan pangan nasional

• Renstra Kementan (2015-2019) menetapkan 3 sasaran : 1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta produksi daging dan gula; 2) peningkatan diversifikasi pangan; 3) peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi ekspor dan substitusi impor

POTRET POLITIK PANGAN NASIONAL SEJARAH SINGKAT POLITIK PANGAN NASIONAL

Page 9: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

• Impor (sebagian) produk pangan masih tinggi

• Rezim produksi (ternyata) bersifat semu dan tidak menunjukkan perkembangan yg signifikan

• Kesejahteraan petani rendah

• Konversi lahan sawah makin tinggi

• Silang sengkarut data pangan

• Pertumbuhan penduduk makin tinggi, kapasitas daya dukung melemah

• PMA meningkat dalam penguasaan SDA pertanian

• Desentralisasi belum optimal

KOMITMEN DAN POLITICAL WILLATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENJADI DASAR PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM

PERMASALAHAN KETAHANAN PANGANPERSOALAN KLASIK DAN MENANTANG

Page 10: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

Data produksi yang tidak akurat

Perhitungan data luas panen overestimate

Persoalan metodologi

Konflik kepentingan dan

motif bisnis

Bias dalam menghitung antara

kebutuhan dan stok

PERMASALAHAN KETAHANAN PANGANSILANG SENGKARUT DATA PANGAN

Page 11: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

PERAN DPRLegislasi, Budgetting dan Pengawasan

KEINGINAN MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN

Page 12: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

UU No. 41/2009

Tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Berkelanjutan Untuk

Mencegah Konversi Lahan

Pertanian Ke Non Pangan

UU No 18/2012

tentang Pangan yang

berisi tentang prinsip-

prinsip kedaulatan

pangan

UU No 19/2013

tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan

Petani

UU No.7/2016

Tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan

Nelayan, Pembudidaya

Ikan dan Petambak

Garam

RUU Perubahan UU No.12/1992

Tentang Sistem

Budidaya Tanaman

RUU Perubahan UU No.29/2000

Tentang Perlindungan

Varietas Tanaman

RUU Perubahan UU No.16/1992

Tentang Karantina

Hewan, Ikan dan

Tumbuhan

RUU Perubahan UU No. 05/1990

Tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati

dan Ekosistemnya

KOMITMEN POLITIK dalam MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGANBIDANG PANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

RUU Perubahan UU No. 18/2012

Tentang Pangan

PROLEGNAS 2015-2019 (ON PROCESS)

Page 13: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

MANDAT UNDANG-UNDANG NO.18/2012 TENTANG PANGAN

•Kecukupan ketersediaan pangan

•Stabilitas ketersediaan pangan

•Kualitas pangan

KETAHANAN PANGAN

•Ketersediaan pangan berbasis pemanfaatan sumberdaya lokal

•Keterjangkauan pangan (aspek fisik dan ekonomi) oleh masyrakat

•Pemanfaatan pangan

KEMANDIRIAN PANGAN

•Hak negara dan bangsa menentukan kebijakan pangan

•Menjamin hak atas pangan bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal

KEDAULATAN PANGAN

Page 14: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

MANDAT UNDANG-UNDANG NO.18/2012 TENTANG PANGANPENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

Pasal 41 : Mengamanatkan untuk dilakukannya Penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal

Penetapan kaidah penganekaragaman

pangan

Pengoptimalan pangan lokal

Pengembangan teknologi dan sistem intensif bagi usaha pengolahan pangan

lokal

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yg belum

dimanfaatkan

Pengembangan diversifikasi usaha tani

dan perikanan

Penganekaragaman dilakukan dengan cara (Pasal 42):

Peningkatan ketersediaan dan

akses benih dan bibit tanaman, ternak dan

ikan

Pengoptimalan pemanfaatan lahan,

termasuk lahan pekarangan

Penguatan usaha mikro kecil dan

menengah di bidang pangan

Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal

Page 15: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

BAB XII - KELEMBAGAAN PANGAN

• Pasal 126: Dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

• Pasal 127: Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan

• Pasal 129:

• Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128 diatur dengan Peraturan Presiden

TINDAK LANJUT Kementerian PAN dan RB segera menindaklanjuti surat Menteri Pertanian kepada Menteri PAN dan RB No. 04/OT.010/M/1/2016 tentang pembentukan Badan Pangan Nasional

MANDAT UNDANG-UNDANG NO.18/2012 TENTANG PANGANKELEMBAGAAN PANGAN

Page 16: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

Ruang Lingkup :

Perencanaan dan penetapan; Pengembangan; Penelitian; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengendalian; Pengawasan; Sistem informasi; Perlindungan dan pemberdayaan petani; Pembiayaan; dan Peran serta masyarakat.

Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada :

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

FAKTA LAPANGAN :

Alih fungsi lahan masih massif terjadi, khususnya di daerah sentra pertanian (rata-rata : 100.000 ha/th)

MANDAT UNDANG-UNDANG NO.41/2009TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Page 17: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

HAMBATAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PANGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Perundang-undangan Keluarnya beberapa UU yg

dianggap melemahkan

petani, seperti (UU No.

1/1967 tentang PMA, UU

No. 4/2004 tentang Sumber

Daya Air, UU No. 18/2003

Tentang Perkebunan, UU

No. 25/2007 tentang

Penanaman Modal)

Konstelasi PolitikProduk legislasi dipengaruhi

oleh konstelasi politik (tarik-

menarik kepentingan berbagai

pihak)

Faktor Lain • Permintaan bahan

pangan yang meningkat

• Gangguan Ketahanan

Pangan

• Kemudahan Akses

• Kelaparan dan kasus gizi

ganda

• Menurunnya

kecenderungan investasi

publik di bidang pangan

• Pola pangan yang

berubah

• Peningkatan Konsumsi

Protein Ikan

Page 18: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

POLITIK ANGGARAN BIDANG PANGAN

Dalam anggaran tahun 2020, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi sebesar

Rp 21,05 Triliun dari APBN

Sekjend

Rp 1,88 T

Ditjen Tanaman Pangan

Rp 5,6 T

Ditjen Sarpras

Rp 3,4 T

PPSDM

Rp 1,82 T

BKP

Rp 763 M

Page 19: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

POLITIK PANGAN LOKAL

REORIENTASI POLITIK PANGAN

Page 20: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

UU No.18/2012 Tentang PanganPangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal

Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 115/MPP/KEP/2/1998

Barang kebutuhan pokok adalah beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi,

daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium

SK Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Kep-28/M.EKON/05/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok

Bapok adalah beras, gula, minyak goreng, terigu, kedelai, daging sapi, daging ayam, dan

telur ayam

DEFINISI ULANG BAHAN PANGAN POKOK

ketidakkonsistenan dalam penentuan komoditi-komoditi Bapok; dan kemungkinan masuknya komoditi lain sebagai bahan pangan pokok

Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (Ps. 28 ayat 1). Namun, UU pangan belum menyebutkan komoditi-komoditi pangan yang termasuk pangan pokok

Page 21: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

www.bkp.pertanian.go.id

# POTENSI PANGAN LOKAL DI INDONESIA

SAGUIG rendah, bebas gluten, kaya serat

UBI KAYUTinggi serat, IG menengah, Tinggi karbohidrat

JAGUNGTinggi serat, IG rendah

KENTANGTinggi serat, Tinggi karbohidrat, antioksidan

TALASTinggi serat, Kaya vitamin & mineral, antioksidan

UBI JALARIG rendah,antioksidan,Kaya Serat

IKANKaya protein

PISANGTinggi karbohidrat

Kaya vitamin dan mineral

Indonesia kaya akan pangan lokal, seperti ubi kayu, jagung, dan sagu. Pangan lokal tersebut dapat diolah menjaditepung yang selanjutnya dapat digunakan sebagai substitusi tepung terigu

77 JenisSumber Karbohidrat

389 JenisBuah-buahan

40 JenisBahan minuman

110 JenisRempah dan bumbu

26 JenisKacang-kacangan

228 JenisSayuran

75 JenisSumber Protein

NEGARA TERBESAR NO. 3 DI DUNIA KEANEKARAGAMAN HAYATI (BIODIVERSITY)

Page 22: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

MEMBANGUN BUDAYA PANGAN LOKAL

Kondisi GeografisPangan lokal sangat penting bagi

wilayah pulau kecil dan pulau terluar

yang resiko kerawanan pangan besar

Kebijakan Pro BerasPemenuhan pangan pokok yg bertumpu

pada beras, mengakibatkan ditinggalkannya

pola makan berbasis pangan lokal dan

beralih ke beras

Budaya pangan instanGeliat industri pangan instan menumbuhkan

animo masyarakat tinggi terhadap hal yang

bersifat impor, instan dan praktis

Menguatnya gaya hidup

healty foodKecenderungan ini menguat khususny saat

pandemi di kalangan kelas menengah ke atas

karena alasan kesehatan

Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budayaLokal (Pasal 5 ayat 1).

Page 23: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

PERAN PEMDA DALAM MENGEMBANGKAN PANGAN LOKAL

Pasal 12 UU No.18/2012 :

• Ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan didaerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.

• Ayat (2) : Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal,Pemerintah Daerahmenetapkan jenis Pangan lokalnya

Lampiran UU 23 Tahun 2014 terdiri atas empat urusan yang dibagi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Penyelenggaraan pangan

berdasarkan kedaulatan dan

kemandirian

Penyelenggaraan Ketahanan

pangan

Penanganan kerawanan

pangan

Keamanan pangan

Page 24: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

PERAN PEMDA DALAM MENGEMBANGKAN PANGAN LOKAL

Hambatan Struktural Pusat – Daerah

Penempatan posisi pertanian sebagai urusan pilihan membuat urusan pangan terpinggirkan

Kontradiksi peran daerah di bidang ketahanan pangan. Satu sisi kewenangan wajib bagi daerah (UU No.18/2012), di sisi lain urusan pertanian sebagai status pilihan (PP 38/2007) tentang pembagian

Urusan Pemda Kabupaten/Kota

Pemerintah belum sepenuhnya menyerahkan program pembangunan pertanian kepada daerah. Pemerintah daerah seakan belum mampu

mengambil tanggungjawab penuh (Rachmat, 2014)

Page 25: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

KOMITMEN POLITIK PANGAN ?

Pembangunan pangan belum menjadi bagian dari politik pembangunan nasional

Implementasi UU 18/2012 tidak berjalan optimal

Political will pemerintah kurang kuat

Ketergantungan impor tinggi dan masih kuatnya rent seeking activity

Nasionalisme pangan lokal tingkat elit masih lemah

Page 26: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

JAWABANNYA CETAK SAWAH ?Bukan pilihan tepat saat ini

Ancaman ekologis Gambut itu punya

sensitivitas ekologis yang

lebih tinggi dibandingkan

dengan lahan lain

Butuh Waktu LamaProses pembentukan tanah menjadi sawah membutuhkan waktu lama

Rentan Misalokasi AnggaranRentan terhadap potensi

mismanagement dan disalokasi

anggaran

Bukan solusi permanenBukan solusi jangka pendek yang

langsung bisa dijadikan solusi bagi

krisis pangan akibat pandemi

Belajar dari gagalnya pemerintahan era Soeharto yang pada 26 Desember 1995,mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut [PLG] SatuJuta Hektar di Kalimantan Tengah

Page 27: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

POLITIK PANGAN SAGU

PENGARUSUTAMAAN PANGAN SAGU

Page 28: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

MINSTREAMING PANGAN LOKAL ; SAGU

Sagu tumbuh tersebar di Kepulauan Nusantara. Lebih dari 95% tanaman sagu terdapat di Indonesia, Malaysiadan Papua New Guinea, sisanya terdapat di pulau-pulau Pasifik, Filipina, Thailand dan India (Flach, 1983)

Bintoro et al (2010)

Luas sagu Indonesia 4,183 Juta Ha

Produktifitas per pohon sekitar 5juta ton per tahun

Tim P4B IPB (2013) Luas area sagu di Indonesia

mencapai 3,5 juta Ha dan penyebaran terbanyak terdapat di Papua dan Papua Barat yaitu

3.173.322 Ha

Djoefri et al (2013)Jika lahan produktif sagu di Papua sekitar 400.000 Ha, maka dapat dihasilkan pati sagu sebanyak 40 juta ton. Sehingga dapat memberi makan sebanyak 240 jt orang/tahun

Produksi Pati saguJika dikelola dengan baik dapat

mencapai 20-40 ton pati kering/Ha/Tahun

Negara lain penghasil sagu antara lain : Papua New Guinea 1,02 jt Ha, Malaysia 33.000 Ha, Serta Thailand, Filipina dan Negara Kepualauan Pasifik 20.000 Ha (Jong, 2003)

Page 29: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

HAMBATAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SAGU

Kurangnya komitmen dan perhatian pemerintah dalam pengembangan pangan lokal khususnya sagu

Rendahnya Investasi pemerintah dan swasta karena keterbatasan akses dan pasar

Pasar bersifat lokal, terbatas dan rendahnya konsumsi

masyarakat

Beratnya tingkat persaingan pangan sagu dengan

komoditas pangan lainnya

Teknologi pengolahan sederhana sehingga

produknya kurang berdaya saing

Kondisi hutan sagu yang sulit diakses

Page 30: ICHSAN FIRDAUS - IPB University

KOMITMEN POLITIK PANGAN SAGU

• Implementasi mandat UU No.18/2012 terkait Kelembagaan pangan

• Redefinisi bahan pangan pokok dan memasukkannya dalam UU pangan

• Political will dan political action dari eksekutif, legislatif, swasta dan pihak lain

• Pangan lokal menjadi bagian dari politik pembangunan nasional

• Memperbaiki tata kelola pangan lokal & regional

• Mengurangi impor, memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan pangan lokal

• Kerjasama riset, inovasi dan teknologi bagi hilirisasi pangan sagu

• Memberikan insentif dan stimulus bagi UMKM/swasta pengolahan pangan lokal khususnya sagu

• Menggeser rezim swasembada menjadi kemandirian pangan, pangan global menjadi pangan lokal

• Politik pangan lokal (sagu) menjadi gerakan nasional

• Pembukaan akses daerah surplus tidak cukup dengan infrastrur fisik, tetapi diiringi akses permodalan, pemasaran dan kelembagaan

• Politik pangan lebih divergen dan terintegrasi dengan potensi pangan lokal

Page 31: ICHSAN FIRDAUS - IPB University