I U M K TUJUAN PRINSIP PEMBERIAN IUMK - …diskop.ntbprov.go.id/data/2016/09/Brosur-IUMK-1.pdf · I U M K adalah Tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu

I U M K adalah Tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Perpres Nomor 98 tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil dimaksudkan Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil dalam mengembangkan usahanya.

TUJUAN

• Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;

• Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;

• Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan

• Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. Telah ditindaklanjuti dengan PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2014 tentang PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK)

1. Yang memberikan izin adalah Camat yang telah mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.

2. Dapat dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

3. Karakteristik wilayah : a. Jumlah penduduk b. Luas wilayah c. Letak Geografis dan topografis, dand. Kearifan lokal.

4. Diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak: pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

5. Tidak dikenakan biaya, retribusi dan pungutan lainnya.

6. Diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.

LATAR BELAKANG

• Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

• Memperkuat dan mengembangkan usaha mikro kecil untuk penguatan ekonomi daerah.

• Memberikan legalitas hukum izin UMK dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya serta mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

• Memberdayakan, meningkatkan dan mengembangkan UMK sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal.

• Memberikan kemudahan UMK dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemda dan lembaga lainnya.

• Mendekatkan pelayanan perizinan dengan para UMK sehingga PUMK tidak perlu mendatangi instansi pelayanan perizinan di pusat Kota/Kabupaten.

PRINSIP PEMBERIAN IUMK:

PENDATAAN

PENDAFTARAN

a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat; b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan

kecil; c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam

usaha.

1. Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa.

2. Pendataan :a. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil;b. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang

berada diwilayah kecamatan; c. Jenis tempat usaha;d. Bidang usaha; e. Besarnya modal usaha.3. Penetapan lokasi, memperhatikan :

kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

1. PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat dengan melengkapi dan menyampaikan berkas.

2. Tata cara pendaftaran IUMK:a. Permohonan IUMK b. Pemeriksaan IUMK c. Pemberian IUMK d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

D in a s Ko p e r a s i U M K MPr ov in s i N usa Ten g g a r a Ba r a tTa h un 2 0 1 5

PEDOMANPemberian Izin UsahaMikro dan Kecil ( IUMK )

Jalan Erlangga No. 36 Punia MataramEmail : [email protected]

PERMOHONAN IUMK

Permohonan IUMK paling sedikit harus :1. Surat pengantar dari RT/RW terkait jenis usaha;2. Kartu tanda penduduk setempat;3. Kartu Keluarga;4. Nomor register kelurahan;5. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm

sebanyak dua lembar;

Mengisi formulir yang memuat tentang:1. Nama;2. Nomor KTP;3. Nomor telepon;4. Alamat;5. Bidang usaha yang dimohon;6. Sarana usaha yang digunakan;7. Jumlah modal usaha.

PERSYARATAN IUMK

Bentuk Naskah satu lembar mencakup hal hal sebagai berikut : 1. Kop Surat; 2. Nama Izin; 3. Nomor surat; 4. Dasar hukum; 5. Detail pemohon, terdiri dari: a. Nama; b. Nomor KTP; c. Nama Usaha; d. Alamat; e. Nomor Telepon; f. Bentuk usaha; 6. Stiker hologram anti pembajakan; 7. Barcode; 8. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.

MONITORING DAN EVALUASI1. Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pemberian IUMK di kabupaten/kota di wilayahnya.2. Bupati/Walikota melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pemberian IUMK di wilayahnya. 3. Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pemberian IUMK oleh Lurah/Kepala Desa. 4. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan IUMK, melalui: a. koordinasi dengan kementerian terkait b. sosialisasi c. monitoring dan evaluasi.2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di kabupaten/kota di wilayahnya.

3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayahnya.

4. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.

PENDANAAN Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Permendagri 4/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1. Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus

memenuhi syarat substantif, administratif dan teknis. 2. Syarat substantif adalah pendelegasian sebagian

wewenang bupati/walikota kepada camat yang meliputi bidang perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.