I SALINAN I GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOM OR 251 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 175 TAHUN 2015 TENTANG PENGENAAN KOMPENSASI TERHADAP PELAMPAUAN NILAI KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur NomOl' 175 Tahun 20 IS teIah diatur mengenai Pengenaan Kompensasi Terhadap PeIampaulin Nilai Koefisien Lantai Bangunan; b. bahwa untuk memberikan kepastian serta keefektifan dalam pelaksanaan pengenaan kompensasi terhadap pelampauan nilai koefisien Iantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurur b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan ALas PcraLuran Gubernur NomoI' 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan; 1. Undang-Undang NomoI' 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Das,\[' Pokok-pokok Agraria; 2. Undang-Undang NomoI' 28 Tahun 2002 ten tang Bangunan Gedung; 3. Undang-Undang NomoI' 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tcnLang Pemerintahnn Provinsi Daerah Khusus IbukoLa Jakarta sebagai Ibukota Negarll Kesatuan Republik Indonesia; 5. Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 2011 tentang PembenLukan Peraturan Perundang-undangan;
8
Embed
I SALINAN I IBUKOTA JAKARTA...(3) Perhitungan Lerhaclap nilai kesetnraan usulan kOIllpens8si pclnmpn'lI:1n),L8 rlilnku)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
I SALINAN I
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
NOM OR 251 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 175 TAHUN 2015TENTANG PENGENAAN KOMPENSASI TERHADAP PELAMPAUAN
NILAI KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur NomOl' 175 Tahun 20 ISteIah diatur mengenai Pengenaan Kompensasi Terhadap PeIampaulinNilai Koefisien Lantai Bangunan;
b. bahwa untuk memberikan kepastian serta keefektifan dalampelaksanaan pengenaan kompensasi terhadap pelampauan nilaikoefisien Iantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernurdimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan hurur b, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Perubahan ALas PcraLuran Gubernur NomoI' 175 Tahun2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap PelampauanNilai Koefisien Lantai Bangunan;
1. Undang-Undang NomoI' 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Das,\['Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang NomoI' 28 Tahun 2002 ten tang BangunanGedung;
3. Undang-Undang NomoI' 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tcnLang PemerintahnnProvinsi Daerah Khusus IbukoLa Jakarta sebagai Ibukota NegarllKesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 2011 tentang PembenLukanPeraturan Perundang-undangan;
7. Unc!ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcnlang PelTwrinl:t!I'"lDaerah sebagaimana telah beberapa kali c!iubah rerakhir r1Cl1g"JnUndang-UnclRng NomOI' () Tl1hul1 201 S:
8. Unelang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang I\dminislTnsiPemcrintahan:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 200:; lentang Pcrnnlr;lllPeJaksana Unclrll1g-Undang Nomor 21'. T"h1.1n 2002 I('nt:ln.~
Bangu nan Gcc1ung;
] O. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 26 TFlhun 2()()P. ten tang Rt'11C 'Ill ':1Tnt8 Ruang WilF.lYFlh Nasional:
11. Pcraturnn Pcmcrinlnh Nomor 1:'i T"lhllllPenyelcnggarn:-lt'l P<'lli;\\'[)lll1 r'u~n.~~;
.?OJ () \"111:111('.
12. Peraturan Presic1en Nomor 54 Tahun 2008 Ien tang RCl1cn 11<'1 Tn1 ,1Ruang I<mvasan ,J"k,lrt", BOl';or. Dcpol<. TFlIlgcr<lng. rkkil~i,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor C) Tahun 2009 lCI1I:1I1.gPedoman Penyerahan PrasarFlna Sarana c1f1n Ut.ilitas PerUl11nhal1clan Permukiman eli Dflcmh;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAH,\N ATAS PERI\TU1;U\NGUBERNUR NOMOR 17::' TAHUN 20 J::' TENTI\NG PENCENt,l\NKOMPENSASJ TERH/\DAP PELAMPAUAN NIL/\l I\OEFJS1EN [, \NTI\JBANGUNAN,
P:lSfll 1
Beberapa ketentllan cJolal1l Pera!uran Guberl1l1r Nomor 175 Te)hlln2015 tcntang Pengeni'lCln l\ol1lpensasi TerhClclap PelampClUill) i\ilniKoerisien L:lnt::',i Rangllnnn c1iuh<'lh sl'hngni !wrikl II
2. l\:clcnLui:lll f'tlsul ;> djllb~lJl) ~i<...:IJllq.:;!--~1.t lJ<..,·C·'.Jl..lll\ I
PelS';] S
.:1,; I.) <.1 ~,(..( J /J~:l IJ.ll'
Selain kompcnsasi scbagaimana climaksucl clalarn P,1saJ 4.dikenakan kOI11 pensa si tambahan clalam ben tuk penyecl incmjalur dan peningkalan kualitas fasilitas pejalan kaki cit'nganlebar minimal 5 (lima) meter, serta tidak diperhitungkan dal81l1nilai kcsetaraan komlx'nsasi yAng ditetApkiln.
3. Ketentuan a:vAt. (2) huruf h PASAI 6 diub,Ji1, sf'hinggA l)('rhunvisebagai berikul :
P:lsn I 6
(1) Penyediaan fasilitas publik sebagai bentuk kompensasi tcrhHclappelampauAn '\L8 harus mCl11enuhi kf'I'c"n[Ufln sehHP:1i h,'rik, ,\
a. 1l1emenuhi kcmill11puan dEl~'i1 c1ukung !;lnilh dnn !~('(jI<"~I/
batuan:b. bukan I11crupokan bangunan pcmugHraJ1!cngar bud:!.",,:c, tidak melanggar peraturan zonasi ~'ang ditctapk8n dnla1l1
hal pcmanfaalAn ruang dan ketentuan teknis pel11anfaHtnnruangnya;
(5) USlI)an bentllk kOIllpensasi dan perhitungannvn clia.Jukanda18m forum BKPRD untuk memperoleh keputusan clariGlIbcrnur IllC'ngcmli Pcrsctujllan Prinsip PClnlllp,I\H1n "Ln.
(1) Terhaelap permohonan pemanfaatan n.lang untuk pembangunanrumah susun se\\'rl baik c1iIRkuk::m oleh PemerintRh PIIS,11,Pemcrintah Oncmh, BUMN clan SUMO elibcrikan pelsmpmlilnI(LB tanpa dikcnakan komp<:'nsilsi,
(2) Terhaelap pcm ba ngunan kan tor pemcri n (;:1 ha n pClclF. 1;:1 I,: Inlaban milik Pemerintah Pusal clan/atau Pemcrintah Oanahyang ticlak elikcrjasamakan elcngan BUMN, BUMO, S\\',ISI"dRn/atau peronmgan heiRk elikenRkan kompensAsi pelampm,lrlnnilai KLB,
Untuk pclilmpauan !(LB pac1:l Sub Zona Prnsnraml Kesf'hiJ\:;ln (S,2yang bemcla parla lokasi Zona T<"knik PrngrllUI'Cln l';on;CIsi (TPI';bonus rlcngan korll" n sch::\gaimi'lml c1imaksurl c1illal1l P;lsal :" ;1\"::11 (1)tidak c1ikenakiln kompensclsi rlengan ketenlw-ln Ixn?glllwnn rtll1ln!'sakit harus mcnvccliakan minimal 00 OJ.;, (('nam puluh 1'1',\,";('11
unit kamar kclaf, III c1ari total kapasita,.; kamiH scsunl ckngrll'larif peserta Badan Pcnyelcnggara ,Jaminan SosiaI (Rl',JSKesehatan atau ,jaminan Kesehatan Oaerah (.Jamkesclaj clan h,ll'Wtcrlcbih c1nhl.llll lTl<'l1rlilpn!'lc1r1 rrkonl('nrinsl (Inri ni,'],'''', f(, "iI'h II",P:'()\'i1"l:-!i Dl\l ,]n!-:,!!":';.
8
9. Ketentuan huruf a Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut :
Pasal 17
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :
a. Keputusan Gubernur Nomor 678 Tahun 1994 ten tangPeningkatan Intensitas Bangunan di Wilayah Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta; dan
b. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang InsentifPemanfaatan Ruang Berupa Perhitungan Intensitas RuangBerdasarkan Daerah Kepemilikan Lahan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 11 Desember 2015
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakartapada tanggal 16 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2015 NOMOR 63007