Page 1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijah 1330 H) tepatnya di Kampung
Kauman Yogyakarta terbentuk suatu organisasi Islam yang terinspirasi dari
tokoh Muhammad Darwis atau lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan.
Organisasi tersebut dinamai Organisasi Muhammadiyah. Pada perkembangannya
Organisasi Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi
Lampung yang Penulis dalam Penelitian ini membahas posisi dan peran
Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil di Kota Bandar Lampung.
Muhammadiyah Kota Bandar Lampung mempunyai visi dan misi yang sama
dengan Muhammadiyah yang berada di wilayah Indonesia lainnya, yaitu misi
gerakan sosial untuk membantu masyarakat.
Muhammadiyah Kota Bandar Lampung yang telah berdiri sejak tahun 1970,
saat ini telah memiliki kepengurusan tingkat cabang (kecamatan) hingga tingkat
ranting (kelurahan) di seluruh kelurahan Kota Bandar Lampung. Diharapkan
dengan tersebarnya kepengurusan Muhammadiyah di semua tingkat kelurahan
di Bandar Lampung, akan sangat efektif di dalam membantu Pemerintah Kota
Bandar Lampung dalam mengatasi masalah-masalah sosial di Kota Bandar
Lampung.
Page 2
2
K.H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melakukan
cita-cita dalam pembaharuan Islam di Indonesia. K.H. Ahmad Dahlan ingin
mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut
tuntunan agama Islam. la ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk
kembali hidup menurut tuntunan Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Sejak pertama
didirikan, telah ditegaskan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi yang
bergerak dibidang politik, namun bersifat sosial dan bergerak di bidang
pendidikan. Hasil pemikiran K.H. Ahmad Dahlan yang dilakukan secara
mendalam dan sungguh-sungguh tersebut, kemudian melahirkan berbagai
gerakan pembaharuan yang merupakan operasionalisasi dan pelaksanaan dari
hasil pemahaman dan pemikirannya terhadap ajaran Islam.
Di Indonesia lahir beberapa organisasi atau gerakan Islam, diantaranya adalah
Muhammadiyah yang lebih dari 30 tahun sebelum merdeka dan organisasi
lainnya yang bergerak di bidang politik, sosial, dan pendidikan. Muhammadiyah
adalah organisasi yang berdiri bersamaan dengan kebangkitan masyarakat
Islam Indonesia pada dekade pertama yang sampai hari ini bertahan dan
membesar yang sulit dicari persepadanannya. dilihat dari amal usaha dan
gerakannya di bidang sosial kemasyarakatan, khususnya di bidang pendidikan
dan kesehatan, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di
Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW,
sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang
menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.
Page 3
3
Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan
yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan
ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan
alasan adaptasi.
Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan
pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. menampilkan ajaran
Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan
berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.
Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan
yang nyata (riil).
Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit,
panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Muhammadiyah
sebagai salah satu organisasi Islam terbesar yang berumur lebih tua dari bangsa
ini sangat wajar jika ikut berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan
bangsa. Dalam arti memberikan kontribusi riil terhadap masa depan bangsa.
Sebagai organisasi dakwah amar ma‟ruf nahi mungkar, Muhammadiyah tidak
bisa tinggal diam dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai konsekuensinya
muhammadiyah dalam gerakannya harus senantiasa berdimensi dakwah baik
dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial dan budaya. Melihat
kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan yang sudah carut marut dan jauh
dari nuansa religius, Muhammadiyah merasa bertanggung jawab untuk ikut
menyelesaikan masalah sosial tersebut dan berupaya sebaik mungkin dalam
Page 4
4
mewujudkan terciptanya masyarakat utama yang cerdas, berpendidikan,
berkualitas, mandiri tertib hukum, tolong menolong dan diridhoi Allah SWT.
Pada perjalanannya Muhammadiyah telah memberikan banyak sumbangsihnya
terhadap upaya terciptanya masyarakat sipil di Indonesia. Tidak sedikit program
dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Muhammadiyah yang mengarah
pada terciptanya civil society di Indonesia, baik itu di tingkatan nasional
maupun lokal. Beberapa kiprah Muhammadiyah dalam perpolitikan nasional
diantaranya, pertama, menjelang Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Agustus 2000, Muhammadiyah menolak
dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945.
Muhammadiyah menyadari bahwa dengan dimasukkannya tujuh kata Piagam
Jakarta ke dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan membangkitkan
kembali prasangka-prasangka lama dari kalangan luar Islam mengenai
“Negara Islam” di Indonesia. Prasangka seperti itu juga mengandung bahaya
terhadap integrasi bangsa yang saat ini mengalami ancaman dari berbagai
sudut. Kedua, Muhammadiyah mempunyai peran dan kontribusi yang besar
dalam penyusunan dan pengesahan Rancangan Undang Undang Sistem
pendidikan nasional. Sejak proses sosialisasi dan perumusan awal di Panitia
Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pimpinan
Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas
Islam lainnya berperan aktif sampai pengesahan di Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Sistem pendidikan nasional
Page 5
5
pada tanggal 10-11 Juni 2003 yang penuh dinamika dan kontroversial. Ketiga,
Muhammadiyah-Nahdatul Ulama bekerjasama dengan Kemitraan bagi
pembaharuan Tata Pemerintahan mendeklarasikan berdirinya “Gerakan
Nasional Pemberantasan Korupsi”, pada hari Senin, 17 September 2003 di
Pondok Pesantren Al Hikam, Malang Jawa Timur. Salah satu point terpenting
dalam deklarasi tersebut adalah bahwa Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama
akan berjuang dan berjihad dengan sungguh-sungguh untuk melawan praktik
korupsi di segala bidang serta menginstruksikan kepada seluruh pengurus
disemua tingkatan untuk terlibat secara aktif dalam mensosialisaikan gerakan
tersebut. Keempat, bersama Nahdatul Ulama dan Dewan Dakwah Indonesia,
Muhammadiyah menolak Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi. Muhammadiyah menilai bahwa keberadaan Rancangan Undang
Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diusulkan pemerintah kurang
efektif untuk direalisasikan. Keberadaannya tidak akan bisa memberikan jaminan
terwujudnya rekonsiliasi. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi sumber konflik
baru yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.
Selain kebijakan yang mencakup sektor nasional di atas, kebijakan-kebijakan
program kerja Muhammadiyah juga diarahkan pada terciptanya masyarakat sipil
di Indonesia, diantaranya program kerja dibidang pengkaderan dan sumber
daya manusia, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan pengembangan
masyarakat, supremasi hukum dan bidang lingkungan hidup yang kesemuanya
diarahkan pada terciptanya masyarakat madani di Indonesia.
Page 6
6
Kita ketahui dewasa ini banyak organisasi-organisasi Islam yang berkembang
di Indonesia selain Muhammadiyah, pada dasarnya organisasi-organisasi yang
berkembang di Indonesia bertujuan untuk menegakkan aturan agama Islam
sebagaimana mestinya, tetapi pada perjalanannya pola pikir dan ilmu
pengetahuan yang terbatas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran,
sebagai contoh ada para pengikut organisasi Islam yang masih menjalankan
ajaran agama Islam,tetapi masih menjalankan kebudayaan nenek moyang yang
sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama Islam, di sisi lain ada juga
pengikut organisasi Islam yang lebih condong ke arah radikal.
Sementara itu karakteristik gerakan sosial Muhammadiyah adalah gerakan
sosial yang bertujuan untuk mengikuti sunah rasul secara murni tanpa di
campuri hal-hal yang tidak ada ajaranya dalam peraturan agama Islam yang
bersumber dari Al-Quran dan Al-hadis, juga mengutamakan kedamaian dalam
dakwah tanpa menimbulkan konflik secara langsung. Oleh karena penafsiran
yang berbeda tersebut, Penulis tertarik untuk membahas posisi dan peran
Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil di Kota Bandar Lampung
yang mempunyai kontribusi yang cukup signifikan untuk membangun
kesejahteraan umat melalui gerakan sosial yang dilakukan.
Dipilihnya Muhammadiyah Kota Bandar Lampung sebagai fokus penelitian
berdasarkan hasil pengamatan penulis Organisasi Muhammadiyah memiliki
sumbangsih terhadap pembangunan Kota Bandar Lampung melalui gerakan
sosial yang dilakukan kaitannya dengan masyarakat sipil di Kota Bandar
Lampung sehingga penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut.
Page 7
7
B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah posisi dan peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat
sipil di Kota Bandar Lampung?
C. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui posisi dan peran masyarakat sipil di Bandar Lampung
(Studi Pada Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung).
D. Kegunaan penelitian
1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan
memberikan kontribusi wacana serta pemikiran bagi perkembangan Ilmu
Pemerintahan, khususnya tentang posisi dan peran Muhammadiyah sebagai
organisasi masyarakat sipil di Kota Bandar Lampung yang diaktualisasikan
melalui gerakan sosial untuk memberdayakan umat. Selain itu diharapkan
hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi tambahan bagi semua
pihak yang tertarik melakukan penelitian dengan kajian gerakan sosial di
masa yang akan datang.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi aktivis Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan posisi dan peran
nya dalam usahanya mewujudkan penguatan masyarakat sipil di Kota
Bandar Lampung.
Page 8
8
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Gerakan Sosial Politik
Menurut kurniawan, Lutfi J. dan Hesti Puspito sari gerakan sosial adalah:
“Gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang,
sebagai aksi kolektif, baik untuk mendukung dan atau menentang
keberlakuan suatu nilai atau norma tertentu, maka proses bekerjanya
gerakan sosial harus bertumpu kepada daya intelektualitas yang dimiliki
oleh individu atau kelompok tersebut” (2012:84).”
Berdasarkan kutipan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa gerakan sosial
berurusan dengan nilai, norma, dan budaya tertentu yang harus didukung atau
ditentangnya. Di sinilah esensi gerakan sosial yang merupakan sebuah upaya
kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui instrument kelembagaan
sosial baik yang berbentuk organisasi, komunitas ataupun sejenisnya.Gerakan
yang dilakukan tersebut kemudian ditransformasikan menjadi sebuah gerakan
bersama yang mempunyai fokus pada suatu isu atau masalah baik masalah
sosial politik, lingkungan dan sebagainya. Melalui upaya gerakan bersama
tersebut, ekspresi gerakannya dapat diwujudkan dalam bentuk penolakan,
mendukung, ataupun mengkampanyekan sebuah perubahan sosial yang tentu
saja harus disampaikan dengan pemikiran yang berintelektualitas, sehingga
tujuan untuk kemaslahatan bersama yang hendak dicapai dapat terwujud secara
efektif.
Page 9
9
Prof. Jerome Davis dalam kurniawan, Lutfi J. dan Hesti Puspito Sari
(2012:115) menyatakan:
“Gerakan sosial muncul sebagai reaksi atas sekumpulan individu maupun
kelompok yang tidak puas terhadap kondisi kehidupan sosial yang terjadi.
Ada semacam ketamakan hidup yang bisa menyebabkan perpecahan sosial
dan mental, maka gerakan sosial ini berkembang dengan tujuan untuk
menciptakan keharmonisan”
Berdasarkan pernyataan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa sebuah
gerakan sosial dapat timbul sebagai reaksi yang dilakukan oleh individu,
kelompok ataupun organisasi sebagai reaksi terhadap masalah sosial yang
terjadi dimasyarakat dan pada dasarnya gerakan sosial ini bertujuan untuk
menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini pulalah
yang tercermin dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi
Muhammadiyah.
Pengertian gerakan sosial menurut Jary, Julia dan David Jary Collins dalam
Dictionary of Sociology menyatakan “social movement as any board social
alliance of people who are associated in seeking to effect or to block an aspect
of social change within a society” artinya, Suatu aliansi sosial sejumlah besar
orang yang berserikat untuk mendorong ataupun menghambat suatu segi
perubahan sosial dalam suatu masyarakat. (1995: 614-615).
Berdasarkan pernyataan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya
perubahan sosial dalam suatu tatanan masyarakat, baik ataupun buruknya dapat
terjadi karena suatu aliansi sosial yang bertindak sebagai pendorong ataupun
penghambat terjadinya perubahan sosial tersebut.
Page 10
10
1. Teori-teori Gerakan Sosial
Berikut ini beberapa teori gerakan sosial:
1) Teori tindakan/aksi kolektif
Teori tindakan kolektif banyak berkonsentrasi pada kondisi-kondisi
eksternal tindakan manusia dalam konteks keseluruhan sosial, yakni
pada alasan-alasan sosial aksi massa.
2) Teori Nilai Tambah
Teori ini diambil dari kajian ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Gerakan sosial sebagai nilai tambah sebagai tujuan utama yakni di
bidang ekonomi.
3) Teori Mobilisasi Sumber Daya
Sumber daya yang dimaksud dalam teori ini meliputi keahlian atau
pengalaman, keuangan, sumber informasi dan legitimasi, berdasarkan
teori ini sebuah gerakan sosial di pengaruhi oleh keberadan sumber daya
yang ada dengan kata lain keberadaan sumber daya sangat menentukan
keberhasilan, kesinambungan bahkan kemunduran dan kehancuran
gerakan sosial, begitu pentingnya faktor ini sehingga tanpa adanya
sumber daya yang cukup atau ketidakmampuan mengelola sumber
daya menjadi penyebab berhentinya sebuah gerakan.
4) Teori Proses Politik
Proses politik berperan dalam gerakan situasi sosial politik dalam
masyarakat merupakan keberpihakan Negara kepada kepentingan
publik,atau teralinisasinya publik dari perhatian Negara.
Page 11
11
5) Teori Gerakan Sosial Baru (New Sosial Movement)
Menurut Pichardo dan Singh (2001), teori gerakan sosial baru
bercirikan sebagai berikut:
a. Ideologi dan tujuan gerakan sosial baru meninggalkan orientasi
ideologis yang melekat pada gerakan sosial lama. Gerakan sosial
baru menepis semua asumsi Marxian semua perjuangan dan
pengelompokan di dasari pada konsep kelas. Gerakan sosial yang
bertujuan untuk menumbangkan posisi Negara kemudian
menggantikannya dengan kekuatan proletar. Namun dalam gerakan
sosial baru, mereka memposisikannya sebagai partner pemerintah
atau Negara untuk menciptakan kehidupan baru yang lebih baik.
b. Taktik dan pengorganisasian,Gerakan sosial baru umumnya tidak
lagi mengikuti pengorganisasian seperti serikat buruh, atau model
politik kepartaian lebih memilih saluran di luar politik normal dan
menerapkan taktik yang mengganggu dari mobilisasi opini publik
untuk mendapatkan daya tawar politik serta cenderung
menggunakan demonstrasi yang amat dramatis.
c. Partisipan atau aktor, menurut Pichardo (1997) partisipan gerakan
sosial baru muncul dari kalangan kelas menengah baru yang
bekerja di sektor ekonomi non produktif umumnya adalah kaum
terdidik.
d. Medan atau area, merupakan lintasan batas regional,dari arah lokal
sampai internasional. Strategi dan cara mobilisasi bersifat global.
2. Gerakan sosial politik
Ada beberapa pengertian gerakan sosial (politik) yang di berikan para
ahli, seperti yang di jelaskan oleh Kamanto Sunarto (2004:195), bahwa
yang di maksud dengan gerakan sosial politik adalah perilaku kolektif
yang di tandai kepentingan bersama dan tujuan jangka panjang yaitu
untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang
ada di dalamnya. sedangkan ciri-ciri dari gerakan sosial (politik)
adalah sebagai berikut:
Page 12
12
1. Adanya perilaku Kolektif.
2. Adanya kepentingan bersama.
3. Mengubah serta mempertahankan masyarakat atau intuisi yang ada
di dalamnya.
4. Tujuan jangka panjang.
Selain ciri-ciri, Kamanto juga menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab
adanya sebuah gerakan (politik) yaitu:
1. Adanya faktor psikologis.
2. Faktor sosiologis
3. Defrivasi ekonomi dan sosial seperti Bahan bakar minyak naik.
4. Defriasi relative seperti mapan ekonomi, tetapi tidak puas dengan
kemacetan demokrasi.
Menurut Bruce.J.Chohen (1992:435), gerakan sosial (politik) adalah
gerakan yang di lakukan sekelompok individu yang terorganisir untuk
mengubah (perubahan) atau mempertahankan (konservatif) unsure tertentu
dari masyarakat yang lebih luas, kemudian Bruce.J. Cohen memberikan
ciri-ciri gerakan sosial (politik) sebagai berikut:
1. Gerakan yang di lakukan oleh kelompok.
2. Struktur, mekanisme kerja, jaringan yang teroganisir.
3. Memiliki rencana dan metode yang teroganisir.
4. Memiliki sebuah ideology yang menjadi pegangan dasar organisasi.
5. Mengubah atau mempertahankan sesuatu.
6. Memiliki usia jauh lebih panjang
Selain itu, ia juga menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan gerakan
sosial (politik) yaitu:
1. Karena ketidakpuasan banyak orang terhadap sesuatu.
2. Frustasi kolektif.
3. Persamaan nasib.
4. Keyakinan bahwa bila mereka bersama dan bersatu dapat
mengadakan perubahan dan mengatasi persoalan bersama.
Page 13
13
Sedangkan menurut Kartasapura dan Kreimers (1987:180), gerakan sosial
(politik) adalah kegiatan atau usaha kolektif yang berusaha untuk
mengadakan orde kehidupan yang baru. Untuk ciri-ciri dari gerakan sosial
politik Kartasaputra memberikan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Keadaan gelisah atau kacau.
2. Mendapatkan daya gerak dari ketidakpuasan kehidupan sekarang.
3. Mendapatakan daya gerak dari keinginan mewujudkan sistem
kehidupan baru.
Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian gerakan sosial
politik tersebut, maka bisa diambil suatu pengertian umum tentang
gerakan sosial politik, yaitu gerakan yang dilakukan oleh sekelompok
orang yang memiliki, visi, misi, tujuan, ide, nilai politik yang sama
(mempertahankan, merubah, merebut, mengontrol dan menjalankan
kehidupan sosial politik) yang dilakukan secara sistematis, terorganisir dan
bertahan cukup lama.
Terkait dengan gerakan Muhamadiyah, bisa disimpulkan bahwa gerakan
yang dilakukan Muhamadiyah adalah gerakan dari sebuah organisasi
sosial keagamaan yang memiliki tujuan mengikuti ajaran Islam dengan
mencontoh nabi Muhammad SAW, tidak mencampuradukkan agama
dengan adat yang berbau mistik, dan lebih modern dibanding organisasi
sosial keagamaan lain.
Page 14
14
3. Fungsi Gerakan Sosial
Gerakan Sosial memberikan sumbangsih ke dalam pembentukan opini
publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial dan politik dan
melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan gerakan ke dalam opini
publik yang dominan seperti memberi pelajaran politik yang benar.
Gerakan Sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang akan menjadi
bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan posisinya menjadi
negarawan penting. Gerakan-gerakan buruh sosialis dan kemerdekaan
nasional menghasilkan banyak pemimpin yang sekarang memimpin
negaranya.
Fungsi-fungsi gerakan sosial sekunder atau “laten” dapat dilihat sebagai
berikut:
1. Gerakan Sosial memberikan sumbangsih ke dalam pembentukan opini
publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial dan politik
dan melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan gerakan kedalam
opini publik yang dominan.
2. Gerakan Sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang akan
menjadi bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan posisinya
menjadi negarawan penting
Page 15
15
4. Tipe Gerakan Sosial
Disekitar kita banyak terdapat macam-macam gerakan sosial. Seperti halnya
gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa, gerakan religius, gerakan
sosial, gerakan radikal, gerakan ideologi, dan kalau kita menganalisis
secara terperinci maka sangat banyak macam-macam gerakan sosial yang
tumbuh di dalam tataran masyarakat.
Karena keragaman gerakan sosial sangat besar, maka berbagai ahli sosiologi
mencoba mengklarifikasikan dengan menggunakan kriteria tertentu. David
Aberle, misalnya, dengan menggunakan kriteria tipe perubahan yang
dikehendaki (perubahan perorangan dan perubahan sosial) dan besar
pengaruhnya yang diingginkan (perubahan untuk sebagian dan perubahan
menyeluruh). Membedakan empat tipe gerakan sosial, tipologi Aberle
adalah sebagai berikut:
1. Alternative Movement
Ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk merubah sebagian perilaku
perorangan. Dalam kategori ini dapat kita masukan berbagai kampanye
untuk merubah perilaku tertentu, seperti misalnya kampanye agar
orang tidak minum-minuman keras. kini pun banyak dilancarkan
kampanye agar dalam melakukan perbuatan seks dengan bertanggung
jawab.
Page 16
16
2. Rodemptive Movement
Gerakan ini lebih luas dibandingkan dengan alterative movement,
karena yang hendak dicapai ialah perubahan menyeluruh pada perilaku
perorangan. Gerakan ini kebanyakan terdapat di bidang agama.
Melalui gerakan ini, misalnya, perorangan diharap untuk bertobat dan
mengubah cara hidupnya sesuai dengan ajaran agama.
3. Reformative Movement
Gerakan ini yang hendak diubah bukan perorangan melainkan
masyarakat namun lingkup yang hendak diubah hanya segi-segi
tertentu masyarakat, misalnya gerakan kaum homoseks untuk
memperoleh perlakuan terhadap gaya hidup mereka atau gerakan kaum
perempuan yang memperjuangkan persamaan hak dengan laki-laki.
Gerakan people power di Filipina atau gerakan menentang pedana
menteri Suchinda di Thailand pun dapat dikategorikan dalam tipe ini
karena tujuannya terbatas, yaitu pergantian pemerintah.
4. Transformative Movement
Gerakan ini merupakan gerakan untuk mengubah masyarakat secara
menyeluruh. Gerakan kaum Khamer Merah untuk menciptakan
masyarakat komunis di kamboja. Suatu proses dimana seluruh
penduduk kota dipindahkan ke desa dan lebih dari satu juta orang
kamboja kehilangan nyawa mereka karena di bunuh kaum Khamer
Merah, menderita kelaparan atau sakit merupakan contoh ekstrim
gerakan sosial semacam ini. Gerakan transformasi yang dilancarkan
Page 17
17
oleh rezim komunis di Uni Soviet pada tahun 30-an serta di Tiongkok
sejak akhir 40-an untuk mengubah masyarakat mereka menjadi
masyarakat komunis pun mengakibatkan menentang diskriminasi oleh
orang kasta-kasta bawah, menengah dan atas. Hal itu dapat di
kategorikan kedalam gerakan ini karena keberhasilan gerakan mereka
akan berarti pula perombakan mendasar pada masyarakat India.
(Light, Keller dan Craig Calhoun,1989:599-600).
5. Strategi Gerakan Sosial
Para akademisi menyebut pentingnya proses framing dalam memahami
sukses tidaknya sebuah gerakan sosial. Menurut Snow dan Banford,
suksesnya gerakan sosial terletak pada sejauh mana mereka memenangkan
pertempuran atas arti. Hal ini berkaitan dengan upaya para pelaku perubahan
mempengaruhi makna dalam kebijaksanaan publik. Oleh karena itu,
pelaku perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya melalui
pembuatan framing masalah-masalah sosial dan ketidakadilan. Cara ini
merupakan upaya meyakinkan kelompok sasaran yang beragam dan luas
sehingga mereka terdorong mendesakkan sebuah perubahan. Komponen
utama dari proses framing gerakan adalah diagnosis elemen atau
mendefinisikan masalah dan sumbernya serta memprediksi elemen
sekaligus mengindentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan
masalah tersebut. Snow menambahkan bahwa proses framing membuat
orang mampu memformulasikan sekumpulan konsep untuk berpikir
dengan menyediakan skema interpretasi terhadap masalah-masalah di
Page 18
18
dunia. Skema ini bisa menyalahkan atau menyarankan garis aksi (Snow
dan Banford, 1988 dalam Situmorang, 2007).
Untuk mencapai sebuah kelompok sasaran, aktor gerakan membutuhkan
alat dalam menjalankan framing, yaitu media. Zald berpendapat bahwa
pengkontesan framing terjadi dalam interaksi berhadap-hadapan dan
melalui beragam media cetak dan elektronik (Zald, 1996 dalam
Situmorang, 2007).
Indikasi awal untuk menangkap gejala gerakan sosial menurut John
Lofland (Protes; Insist Press 2003 dalam Iswinarto, 2008) adalah dengan
mengenali terjadinya perubahan-perubahan pada semua elemen arena
publik dan ditandai oleh kualitas “aliran” atau “gelombang”. Dalam
prakteknya suatu gerakan sosial dapat diketahui terutama lewat banyak
organisasi baru yang terbentuk, bertambahnya jumlah anggota pada suatu
organisasi gerakan dan semakin banyaknya aksi kekerasan atau protes
terencana dan tak terencana.
Selain itu menurut Lofland dua aspek empiris gelombang yang perlu
diperhatikan adalah, pertama, aliran tersebut cenderung berumur pendek
antara lima sampai delapan tahun. Jika telah melewati kurun waktu itu
gerakan akan melemah dan meskipun masih ada akan tetapi gerakan telah
mengalami proses „cooled down‟. Kedua, banyak organisasi kekerasan
atau protes yang berubah menjadi gerakan sosial atau setidaknya bagian
dari gerakan-gerakan yang disebut diatas. Organisasi-organisasi ini selalu
berupaya menciptakan gerakan sosial atau jika organisasinya memiliki
Page 19
19
teori operasi yang berbeda maka mereka akan dengan sabar menunggu
pergeseran struktur makro yang akan terjadi (misalnya krisis kapitalisme)
atau pertarungan yang akan terjadi antara yang baik dan jahat, atau kedua
hal tersebut, serta menunggu kegagalan fungsi lembaga sentral. Kala itulah
gerakan itu bisa dikenali sebagai gerakan pinggiran, gerakan awal dan
embrio gerakan.
Lebih lanjut dapat dirumuskan bahwa sebuah gerakan sosial terdiri dari:
1. Lahirnya kekerasan atau protes baru dengan semangat muda yang
dibentuk secara independent
2. Bertambahnya jumlah (dan peserta) aksi kekerasan dan/atau protes
terencana dan tak terencana (terutama kumpulan) secara cepat.
3. Kebangkitan opini massa
4. Semua yang ditujukan kepada oknum lembaga sentral
5. Sebagai bentuk usaha untuk melahirkan perubahan pada struktur dari
lembaga-lembaga sentral.
Selain itu 5 gejala gerakan sosial seperti disebutkan oleh Lofland,
pemahaman tentang gerakan sosial dapat diturunkan lebih jauh ke dalam
enam pertanyaan pokok tentang Gerakan Sosial. Ke 6 pertanyaan pokok
merupakan indikator yang praktis untuk menganalisis gerakan sosial
sekaligus sebagai petunjuk praktis bagi pelaku gerakan sosial untuk
„merancang‟ atau paling tidak memicu gerakan sosial
1. Kepercayaan: hal-hal yang dianggap benar (ideologi, doktrin,
pandangan, harapan, kerangka berpikir, wawasan, perspektif.)
realitas apa yang mereka tuntut/pertentangkan siapa yang dianggap
lawan dan siapa yang diteladani perubahan secara total atau parsial
pada tingkatan individual.
Page 20
20
2. Organisasi: cara bagaimana orang-orang yang mempunyai
„pandangan‟ yang sama, diatur/diarahkan untuk mencapai tujuan.
bagaimana orang-orang diorganisir/cara-cara mengorganisir-
bagaimana proses pengambilan keputusan adakah pembagian kerja
di organisasi gerakan cara memelihara orang-orang tetap
melaksanakan tugasnya cara-cara memperoleh dana dari gerakan
organisasi bersifat sementara atau permanent.
3. Sebab-sebab: variabel-variabel yang berpengaruh terhadap gerakan
sosial bagaimana gerakan sosial dimulai/dibentuk, kapan gerakan
itu dibentuk mengapa gerakan itu muncul Secara teoritik ada 16
variabel yang berpengaruh, yaitu:
1. perubahan dan ketimpangan sosial
2. kesempatan politik
3. Campur tangan negara terhadap kehidupan warga
4. kemakmuran (yang menimbulkan deprivasi ekonomi)
5. konsentrasi geografis
6. identitas kolektif
7. solidaritas antar kelompok
8. krisis kekuasaan
9. melemahnya kontrol kelompok yang dominan
10. pemfokusan krisis
11. sinergi gelombang warga negara (penduduk)
12. adanya pemimpin
13. jaringan komunikasi
Page 21
21
14. integrasi jaringan di antara para pembentuk potensial
15. adanya situasi yang memudahkan para pembentuk potensial
16. kemampuan mempersatukan
4. Keikutsertaan : keanggotaan dalam arti yang paling lemah sampai
yang paling kuat
mengapa orang ikut dalam gerakan
sampai seberapa jauh keterlibatannya dalam organisasi
siapa yang menjadi pendukung gerakan
5. Strategi : cara atau metode untuk melakukan sesuatu dalam rangka
mencapai tujuan usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mencapai
tujuan gerakan apa ada tujuan utama dari setiap strategi yang
digunakan dalam mencapai tujuan itu, akan lebih menekankan yaitu
pada perubahan institusi-institusi sosial (societal manipulation)
ataukah dengan mengubah hati dan pemikiran orang-orang (personal
transformation) strategi yang digunakan bersifat terbuka atau
tertutup, terang-terangan atau tersembunyi menggunakan strategi
penyerangan frontal atau pengikisan „pendirian‟ mereka dinyatakan
secara halus (polite), melalui aksi protes atau kekerasan
mekanisme taktik yang digunakan terhadap kelompok sasaran :
persuasi, negosiasi atau paksaan.
6. Efek : tanggapan atau reaksi kalangan luar terhadap gerakan sosial
Reaksi penguasa
Reaksi elit
Reaksi media
Reaksi sesama gerakan sosial
Page 22
22
6. Penguatan Masyarakat Sipil
Penguatan masyarakat sipil secara umum adalah melakukan kegiatan-
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat
miskin, marjinal, terbelakang dan tertindas dari pihak yang kuat atau
berkuasa agar masyarakat sipil bisa hidup mandiri dan memiliki status
posisi tawar yang kuat dengan pihak lain. Sedangkan menurut organisasi
Muhammadiyah biasa disebut dengan pemberdayaan masyarakat,
pembangunan masyarakat atau pengembangan masyarakat melalui
beberapa jalur yaitu jalur pendidikan dan non pendidikan.
Istilah civil society berasal dari bahasa Latin societes civiles yang mula-
mula dipakai oleh Cicero (106-43 SM), seorang orator, politisi dan filosof
Roma. Sejak saat itu sampai dengan abad ke-18, pengertian civil society
masih disamakan dengan negara (the state), yakni sekelompok masyarakat
yang mendominasi seluruh kelompok lain.
Dalam rentang waktu yang panjang itu, Thomas Hobbes (1588-1679),
John Locke (1632-1704) dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) kembali
menghidupkan dan mengembangkan istilah civil society (masyarakat sipil)
dengan merujuk kepada masyarakat dan politik. Hobbes, misalnya,
berpendapat bahwa perjanjian masyarakat diadakan oleh individu-individu
untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Locke
mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik (political
society) yang mana dihadapkan dengan keadaan alami (state of nature)
sekelompok manusia. Masyarakat politik itu sendiri, menurut Rousseau
Page 23
23
yang senada dengan Hobbes, merupakan hasil dari suatu kontrak sosial.
Perlu digarisbawahi bahwa pengertian-pengertian ini lahir ketika
perbedaan antara masyarakat sipil dan negara belum dikenal, sehingga
negara merupakan bagian dari masyarakat sipil yang mengontrol pola-pola
interaksi warga negaranya.
Barulah pada paruh kedua abad 18 Adam Ferguson (1723-1816) dan
Thomas Paine (1737-1809) memberi tekanan lain terhadap makna civil
society. Civil society dan negara dipahami sebagai dua buah entitas yang
berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-
perubahan struktur politik sebagai akibat pencerahan (enlightment).
Keduanya diposisikan dalam posisi yang diametral. Masyarakat sipil
bahkan dinilai sebagai anti tesis terhadap negara, ia harus lebih kuat untuk
mengontrol negara demi kepentingannya.
Pemahaman ini mengundang reaksi para pemikir lainnya seperti Hegel
(1770-1831) yang beraliran idealis. Menurutnya civil society tidak dapat
dibiarkan tanpa terkontrol. Ia justru memerlukan berbagai macam aturan
dan pembatasan melalui kontrol hukum, administrasi dan politik. Lebih
lanjut, Hegel membedakan masyarakat politik (the state) dan masyarakat
sipil (civil society). Masyarakat politik adalah perkumpulan-perkumpulan
yang mengandung aspek politik yang mengayomi masyarakat secara
keseluruhan. Sedangkan masyarakat sipil ialah perkumpulan merdeka
yang membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat borjuis.
Page 24
24
Karl Marx (1818-1883) sependapat dengan Hegel dalam melihat civil
society sebagai masyarakat borjuis. Bedanya, Hegel menganggap hanya
melalui negara, kepentingan-kepentingan masyarakat yang universal dan
mengandung potensi konflik bisa terselesaikan. Dus, negara merupakan
sesuatu yang ideal. Marx berpandangan sebaliknya, ia menganggap negara
tak lain sebagai badan pelaksana kepentingan kaum borjuis. Oleh sebab
itu, negara harus dihapuskan, atau harus diruntuhkan oleh kelas proletar.
Ketika negara akhirnya lenyap, maka yang tinggal hanyalah masyarakat
tanpa kelas. Visi ini berseberangan dengan visi Hegel yang mengatakan di
masa depan masyarakat sipillah yang akan runtuh dari dalam, jika negara
telah mampu mengayomi seluruh kepentingan masyarakat. Sedangkan
menurut Antonio Gramsci (1891-1937) yang juga memandang civil society
sebagai milik kaum borjuis yang akhirnya menjadi pendukung negara,
disamping mereka memegang hegemoni, mereka juga seharusnya bisa
menjalankan fungsi etis dalam mendidik dan mengarahkan perkembangan
ekonomi masyarakat. (Dawam Raharjo: 1999)
Adapun menurut Alexis de Tocqueville (1805-1859), masyarakat sipil
tidak secara apriori subordinatif terhadap negara, tetapi lebih dari itu ia
bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga
mampu menjdi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara dan
tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri tetapi juga terhadap
kepentingan publik. Pendapat Tocqueville ini kemudian diperkuat oleh
Hannah Arendt (1906-1975) dan Jurgen Habermas (1929-) dengan konsep
”a free public sphere”, sebuah wilayah di mana masyarakat sebagai warga
Page 25
25
negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Penciptaan
ruang publik, bagi Arendt merupakan prasyarat terciptanya civil society
dan demokratisasi. Hal senada diungkapkan Ernest Gellner (1925-1995)
yang memandang perlunya ruang dan kebebasan publik. Menurutnya civil
society adalah seperangkat institusi non pemerintah yang cukup kuat untuk
mengimbangi negara dan mencegah timbulnya tirani kekuasaan.
Secara umum saat ini, penganut sosialis banyak mengadopsi konsep
hegemoni Gramsci dalam memahami civil society dimana hegemoni tidak
lagi dilakukan secara fisik, melainkan melalui penjinakan budaya dan
ideologi yang diselenggarakan secara terstruktur oleh negara. Sementara
penganut kapitalis lebih tertarik kepada civil society versi Tocqueville
dimana masyarakat dapat melakukan partisipasi mengenai pembuatan
kebijakan-kebijakan publik dalam sebuah negara dan dapat saling berinterksi
dengan semangat toleransi. Adapun di negara-negara berkembang umumnya,
sikap Hegelian terhadap negara merupakan pandangan yang dominan. Di
satu sisi mereka memandang negara sebagai wadah segala sesuatu yang
ideal dan di sisi lain mereka kurang percaya terhadap masyarakat sipil.
Muhammad A.S. Hikam (1996) menyatakan bahwa:
“Masyarakat sipil sebagaimana dikonsepsikan oleh para
pemikirnya mempunyai tiga ciri khusus yaitu: pertama, adanya
kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan
kelompok dalam masyarakat, terutama saat berhadapan dengan
negara. Kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi
keterlibatan politik secara aktif dari warga negara demi
kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa
negara agar tidak intervensionis dan otoriter. Selanjutnya
masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah
kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain
Page 26
26
kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan
keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan
dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-
nilai hukum yang diikuti warganya. Sebagai sebuah ruang publik,
masyarakat sipil adalah suatu wilayah yang menjamin
berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak
terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap
oleh jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. di dalamnya
tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (free public
sphere), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa
dilakukan oleh warga masyarakat”.
Makna Civil Society “Masyarakat sipil” adalah terjemahan dari civil
society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah
pergumulan masyarakat. Cicero adalah orang Barat yang pertama kali
menggunakan kata “societies civilis” dalam filsafat politiknya. Konsep
civil society pertama kali dipahami sebagai negara (state). Secara historis,
istilah civil society berakar dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John
Locke, dan Hubbes.
Ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang
mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarchi-absolut dan ortodoks
gereja (Larry Diamond, 2003: 278).
Berbeda dari pandangan Hegelian, pemikiran Tocqueville lebih menempatkan
masyarakat sipil sebagai sesuatu yang tidak apriori maupun tersubordinasi
dari lembaga negara. Sebaiknya, civil society bersifat otonom dan memiliki
kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan
penyeimbang terhadap kecenderungan intervensi negara atas warga negara.
Lebih lanjut Tocqueville menegaskan, bahwa karakter civil society seperti
Page 27
27
itu dapat pula menjadi sumber legitimasi kekuasaan negara dan pada saat
bersamaan ia pun bisa menjadi kekuatan kritis (reflective-force) untuk
mengurangi frekuensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat dari proses
modernisasi. Dapatlah disimpulkan, pandangan civil society ala Tocqueville
ini merupakan model masyarakat sipil yang tidak hanya berorientasi pada
kepentingan individual, tetapi juga mempunyai komitmen terhadap
kepentingan publik.
Konsepsi civil society ala Tocqueville ini dipadukan pula oleh (Rahardjo
1999) dengan pandangan Hannah Arendt dan Juergen Habermas tentang
ruang publik yang bebas (free public sphere). Menurut keduanya, dengan
adanya ruang publik yang bebas, maka setiap individu warga negara dapat
dan berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan
pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan penerbitan yang
berkenaan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Lebih lanjut
(Rahardjo 1999) menyatakan, institusionalisasi dari ruang publik ini
adalah melalui kemunculan lembaga-lembaga sosial yang bersifat sukarela
(volunteers), media massa, sekolah, partai politik, sampai pada lembaga
yang dibentuk oleh negara tetapi berfungsi sebagai lembaga pelayanan
masyarakat.
Selain kedua model di atas, pola hubungan kerja antara negara
(pemerintahan), masyarakat madani (civil society), dan swasta (pasar)
berada dalam kerangka keseimbangan peran masing-masing. Dengan pola
hubungan kerja tersebut, Menurut (Ubaedillah et al. 2009) rakyat bisa
Page 28
28
mengatur ekonominya, institusi, dan sumber-sumber sosial dan politiknya
tidak hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan
kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian,
jelas sekali, bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan
pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata kepemerintahannya
di mana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi
komersial dan civil society.
Seperti dikatakan di muka bahwa tata kepemerintahan yang baik itu
merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran,
kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol
yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah (government),
rakyat (citizen) atau civil society, dan usahawan (business) yang berada di
sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama
dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap
upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik.
B. Masyarakat Sipil
Civil Society juga dapat dipahami dengan arti masyarakat madani
masyarakat madani adalah masyarakat sipil masyarakat yang tanggap, dan
juga beradab dan tentunya masyarakat yang memiliki budaya dan dapat
menjaga budaya aslinya meskipun terjadi pertukaran budaya yang besar –
besaran saat ini. Masyarakat madani adalah suatu konsep yang diambil
oleh Indonesia dari Kota Madinah, dimana Kota Madinah ini telah
mempunyai peradaban yang sudah sangat lama dan baik dibawah
Page 29
29
kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang hingga saat ini masih dinilai
sebagai peradaban tertinggi. Dahulunya Madinah tersebut bernama asli
Yasrib yang berada di wilayah Arab. Madani tersebut berarti Kota (city
state) sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan Polis yang artinya
juga sama yaitu kota. Civil Society merupakan satu cara untuk memahami
relasi antara individu dan negara yang melestarikan kebebasan dan
tanggung jawab.
Pengertian Civil Society menurut Jean L. Kohen dan Andrew Arato
(1992) adalah Modern Civil Society is based on egalitarian principle and
universal inclusion experience in articulating the political will and in
collective decision making is crucial to the reproduction of democracy .
Civil Society yang dimakasudkan adalah suatu masyarakat sipil yang
didasari oleh kesetaraan dan selain itu juga masyarakat yang mampu
mempengaruhi kebijakan umum serta masyarakat yang didasari oleh
demokrasi sehingga dapat membentuk masyarakat yang mandiri.
Civil Society, dua kata tersebut kurang popular di ruang lingkup masyarakat
Indonesia jika diubah ke Bahasa Indonesia artinya adalah masyarakat
sipil. Kebanyakan masyarakat pada umumnya mengertakaitkan antara
kata sipil dengan militer oleh karena itu kata tersebut masih terasa asing
di lingkungan masyarakat Indonesia. Berbeda dengan masyarakat madani
, meski tidak semua memahami apa arti masyarakat madani tersebut
namun sudah tidak asing di telingan masyarakat Indonesia. Namun
sebenarnya memang tidak ada perbedaan antara Masyarakat madani ,
Page 30
30
Civil Society dan masyarakat sipil tersebut. Suatu kondisi kehidupan
masyarakat yang tegak diatas prinsip – prinsip egaliterisme-sederajat dan
inklusivisme universal. Secara konkret, masyarakat sipil bisa terwujud
bebagai organisasi yang berada di luar institusi pemerintah yang mempunyai
cukup kekuatan untuk melakukan counter hegemoni yang sudang pasti
dapat mempengaruhi kebijakan umum.
C. Relasi Masyarakat Dengan Negara
Idi, Jahidi dalam Peranan Masyarakat Sipil Menuju Sistem Pemerintahan
Negara Yang Demokratis (2004) menyatakan bahwa:
Dalam hubungan masyarakat dengan negara, civil society memiliki tiga
fungsi, yaitu
1. Fungsi Komplementer
komplementer di mana elemen-elemen civil society mempunyai aktivitas
memajukan kesejahteraan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan
publik (public services).
2. Fungsi Subtitusi / Subtitutor
kalangan civil society melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau
tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani
kepentingan masyarakat luas.
Page 31
31
3. Fungsi Kekuatan Tandingan
sebagai kekuatan tandingan negara atau counterbalancing the state atau
counterveiling forces. Kalangan civil society melakukan advokasi,
pendampingan, ligitasi, bahkan praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi
kekuatan hegemonik negara atau paling tidak menjadi wacana alternatif di
luar aparatur birokrasi negara.
D. Kerangka Pikir
Sebagai sebuah agama, Islam juga di pandang pengikutnya sebagai sebuah
ideologi yang mereka percaya Islam tidak hanya mengatur masalah
ruhaniah semata atau hubungan manusia dengan Tuhannya melainkan
mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam lingkup sosial,
ekonomi, politik, budaya yang sering di sebut sebagai hubungan manusia
dengan manusia (Hablum Minannas). Dengan di jadikanya Islam sebagai
sebuah ideologi tidak heran di kalangan penganutnya timbul berbagai
pemikiran dari tokoh-tokoh pemikir Islam tentang konsep yang
diaktualisasikan ke dalam sebuah gerakan Islam.
Banyak sekali gerakan-gerakan Islam yang ada sekarang ini mulai dari
gerakan Islam tradisional, gerakan Islam liberal sampai kepada gerakan
Islam modern. Gerakan – gerakan tersebut timbul selain karena ingin
menyampaikan aspirasinya tentang masalah-masalah sosial yang terjadi
dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, juga mempunyai tujuan
untuk melakukan perubahan sosial yang memberikan dampak yang positif
Page 32
32
tentunya bagi kemaslahatan bersama terlepas dari kendala-kendala yang
dihadapi, ataupun kekurangan dan kelebihannya. dari beragam gerakan
Islam tersebut, Penulis mencoba meneliti mengenai posisi dan peran
organisasi Muhammadiyah yang diaktualisasikan melalui gerakan sosial
yang berbasiskan Agama Islam yang dasar pemikirannya tentu saja
bersumber dari Al-Qur‟an dan As-sunnah.
Gambar 1. Kerangka Pikir
Relasi Masyarakat Sipil dengan
Pemerintah Di Kota Bandar Lampung
Fungsi
Komplementer
Fungsi Subtitusi
Fungsi Kekuatan
Tandingan
Masyarakat Sipil di Pengurus Daerah
Muhammadiyah Kota Bandar Lampung
Page 33
33
III.METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nawawi
(1991:63) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek
atau obyek penelitian (seseorang,kelompok,lembaga) pada saat sekarang
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.
Menurut Iskandar (2008:191) ciri-ciri utama penelitian kualitatif adalah (1)
peneliti terlibat secara langsung dengan setting sosial penelitian, (2) bersifat
deskriptif, (3) peneliti merupakan instrumen utama. Menurut Usman, Husaini
Dr. dan purnomo setiady akbar (2003:4) menyatakan penelitian deskriftif
bermaksud membuat penginderaan secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi tertentu.
Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian
yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, dan didalam
penelitian kualitatif ditekankan pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan
situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas
dan kondisi kehidupan nyata. lebih dari itu metode kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif; Ucapan atau tulisan dan
Page 34
34
perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan
ini langsung menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu secara
keseluruhan; subjek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu,
tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis,
melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.
B. Fokus penelitian
Sugiyono (2011:207): Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang
menjadi pusat perhatian, berisikan pokok masalah yang masih bersifat umum.
Hal ini karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau
tanpa adanya masalah.
“Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan batas dalam penelitiannya atas
dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Bagaimanapun
penentuan fokus sebagai masalah dalam penelitian penting artinya dalam
usaha mememukan batasan penelitian. Dengan hal seperti ini Si peneliti akan
dapat menemukan lokasai penelitian”.
Beradasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menetapkan
bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peran dan posisi
masyarakat sipil di Bandar Lampung (Studi Pada Pengurus Daerah
Muhammadiyah Kota Bandar Lampung).
Page 35
35
C. Sumber Data
Data yang akan di gunakan dalam penelitian ini di lihat dari karakteristik
sumbernya terbagi dalam :
1. Data primer
Menurut Sangadji (2010:44): Merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data
primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok,
hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan
hasil pengujian.
Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Ketua Muhammadiyah Kota
Bandar Lampung dalam struktur organisasi Muhammadiyah, Ketua
bertugas sebagai penyampai informasi ke luar, mengenai keputusan atau
ketetapan yang di buat oleh Muhammadiyah, dan sebagai pemberi
informasi jika ada pihak di luar Muhammadiyah yang ingin mengetahui
informasi mengenai Muhammadiyah. Selain daripada itu Penulis Juga
melakukan wawancara langsung terhadap informan lainnya sebagai data
primer Penulis, yaitu Sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota
Bandar Lampung, Redaktur kantor berita Antara Lampung, Rektor IV
Muhammadiyah Kota Bandar Lampung sebagai akademisi, dan Sekretaris
Eksekutif Muhammadiyah Kota bandar Lampung.
2. Data sekunder
Menurut Sangadji (2010:44): Merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data
Page 36
36
sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah
tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak di publikasikan.
Dalam hal ini dokumen dapat berupa buku-buku yang di jadikan pegangan
oleh Muhammadiyah, dan bahan-bahan lain yang di keluarkan oleh
Muhammadiyah yang berkaiatan dengan pokok bahasan penelitian ini.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitiaan ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu
1. Wawancara
Sugiyono (2011:137): Mengungkapkan wawancara digunakan sebagai
teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan
jumlah respondennya sedikit/kecil.
2. Observasi
Nasution dalam Sugiyono (2011: 226) menerangkan bahwa:
“Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan
hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia
kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan,
dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih,
sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron)
maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi
dengan jelas”.
Page 37
37
Berdasarkan definisi di atas, maka observasi merupakan pengamatan
langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data atau gambaran
yang jelas dari obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang
akan diteliti. Dalam obeservasi ini, penelitian ini mengkaji tentang
Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan uraian tersebut, maka kegiatan observasi dalam penelitian
ini akan ditujukan pada kondisi objektif dan aktivitas yang berada di
dalam Ruang Lingkup Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bandar
Lampung.
3. Dokumentasi
Teknik pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan,
literatur, jurnal atau skripsi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian
ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan
Pengurus Daerah Muhammadiyah daerah Kota Bandar Lampung.
E. Penentuan Informan
Penentuan informan merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan
hasil penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan
secara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang
tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin
dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi
obyek/situasi sosial yang diteliti, Sugiyono (2011 : 218). Penggunaan
Page 38
38
purposive sampling bertujuan untuk mengambil sampel secara subjektif,
dengan anggapan bahwa sampel yang diambil itu merupakan keterwakilan
(refresentatif) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada
sumbernya dapat dilakukan secara proporsional demi keakuratan penelitian
Selanjutnya, Faisal mengutip pendapat Spreadley dalam Sugiyono (2011 :
221) mengungkapkan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai
informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses
enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga
dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada
kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diimintai
informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil
“kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong ”cukup asing” dengan peneliti
sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau
narasumber.
Para Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung Dimana
Informan yang diambil adalah dengan kriteria mengetahui secara baik tentang
peran dan fungsi, serta kegiatan-kegiatan sosial Pengurus Daerah
Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan di atas
maka informan yang ditentukan adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus
Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, Redaktur kantor berita
Antara Lampung, Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Lampung,
dan Sekretaris Eksekutif Muhammadiyah Kota bandar Lampung.
Page 39
39
F. Teknik pengolahan data
Dalam penelitian ini, tahap pengolahan datanya adalah sebagai berikut:
Editing, Pengecekan atau pengkoreksian data yang telah di kumpulkan karena
kemungkinan data yang telah masuk atau data yang terkumpul itu tidak logis
dan meragukan (Iqbal hasan,2002:89). Selain itu editing di lakukan untuk
meneliti kembali data yang di peroleh di lapangan, baik melalui kuesioner,
wawancara ataupun melalui dokumentasi. Langkah ini di lakukan untuk
meningkatkan validitas yang diolah.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data
yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data
lalu menggambarkan tentang fenomena yang terjadi. Fenomena yang diteliti
secara deskriptif tersebut dicari informasinya tentang beberapa hal yang
dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian Mengorganisasikan
Data.
Sugiyono (2011:247), Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis
data dapat dilakukan dalam beberapa tahap:
1. Reduksi Data
Sugiyono (2011:247): Reduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema
dan polanya, Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
Page 40
40
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Sugiyono (2011:249): Penyajian data dilakukan setelah data direduksi.
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Verifikasi dan Kesimpulan
Menurut Sugiyono (2011:253): Verifikasi dan Kesimpulan ialah,
”Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa
deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-
remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa
hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori”.
Sangadji (2010:210): Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah
sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi
selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran
kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis
suatu tinjauan ulang pada catatan.
Berdasarkan kutipan diatas, dapat dinyatakan bahwa kesimpulan adalah temuan
baru berupa deskripsi yang setelah diteliti menjadi jelas, yang sebenarnya
merupakan sebagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan tersebut
diverifikasi selama kegiatan berlangsung, dan verifikasi tersebut sesingkat
pemikiran kembali atau tinjauan ulang dari Penulis yang melakukan
penelitian.
Page 41
41
IV. GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Tentang Organisasi Muhammadiyah
Organisasi yang merupakan gerakan Islam dan dakwah Amar Ma‟ ruf Nahi
Mungkar berasaskan Islam dan bersumber pada Al Quran dan As Sunah.
Muhammadiyah Kota Bandar Lampung sebagai Sebuah organisasi yang berada
di bawah naungan Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tentunya tujuan
serta asas organisasinya harus mengacu pada organisasi induknya yakni
Muhammadiyah Pusat, namun dalam pelaksanaan mekanisme organisasinya,
Muhammadiyah Kota Bandar lampung memiliki otoritas tersendiri sebagai
sebuah organisasi yang berada di daerah.
B. Asas Maksud dan Tujuan Organisasi Muhammadiyah
Maksud dan Tujuan Muhammadiyah ini adalah menghimpun, membina dan
menggerakkan potensi masyarakat Islam serta meningkatkan perannya sebagai
kader untuk mencapai tujuan Muhammdiyah. Sebagaimana yang telah
disebutkan diatas, organisasi ini berasaskan Islam dan bersumber pada Al
Quran‟an dan As Sunah.
Sebagai sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam menghimpun, membina
dan menggerakkan potensi umat Islam, Muhammadiyah juga dituntut perannya
Page 42
42
dalam mencapai tujuan Muhammadiyah yakni terciptanya masyarakat yang
utama yang di diridai oleh Allah SWT. Artinya dalam setiap aktifitas gerakan
Muhammadiyah tidak bisa terlepas dari kondisi kemasyarakatan Indonesia
dimana dalam upayanya menciptakan masyarakat yang utama, pemberdayaan
masyarakat merupakan agenda yang paling utama.
C. Ruang Lingkup Gerakan Organisasi Muhammadiyah
Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujun organisasi, Muhammadiyah
mengembangkan kegiatan melalui usaha bidang yang juga menjadi ruang
lingkup gerakan Muhammadiyah. Usaha bidang tersebut antara lain gerakan
dakwah sosial-kemasyarakatan,gerakan keilmuan,dan gerakan kewirausahaan.
1. Gerakan Dakwah Sosial-Kemasyarakatan
Gerakan ini intens menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan berupa
peningkatan kualitas sumber daya insani penegakan supremasi hukum dan
Hak Azasi Manusia , seni dan budaya, penyikapan terhadap persoalan-
persoalan aktual bangsa, melakukan pelatihan, dialog, seminar workshop,
dan lokakarya mengenai permasalahan publik, serta kegiatan sosial
lainnya.
2. Gerakan Keilmuan
Gerakan ini memfokuskan diri pada pengkajian masalah-masalah
keilmuan, khususnya tentang ilmu Islam
Page 43
43
3. Gerakan Kewirausahaan
Gerakan ketiga ini sesuai dengan namanya berkonsenterasi pada masalah
kewirausahaan, khususnya dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan
masyarakat Indonesia.
D. Struktur Organisasi Muhammadiyah
Dalam menjalankan mekanisme organisasinya, Muhammadiyah memiliki
struktur organisasi yang terdiri dari Pusat,Wilayah, Daerah, Cabang, dan
Ranting Keberadaan struktur tersebut memberikan gambaran bagaimana
rentang kendali atau rantai komando organisasi dalam Muhammadiyah
dijalankan.
1. Ranting
Ranting merupakan kesatuan anggota dalam satu tempat. Ranting juga
merupakan tempat menghimpun, mengasuh, dan membimbing amal ibadah
anggot-anggotanya serta menyalurkan usahanya. Didirikan dengan Surat
Ketetapan Pimpinan Cabang, atas usul sedikitnya 9 (Sembilan) orang
anggota di satu tempat.
2. Cabang
Cabang adalah kesatuan ranting-ranting dalam suatu tempat. Cabang juga
merupakan tempat pembinaan dan koordinasi ranting, didirikan berdasarkan
Surat Ketetapan Pimpinan Dearah, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Ranting
yang telah mempunyai kemampuan berusaha untuk mewujudkan maksud
dan tujuan gerakan.
Page 44
44
3. Daerah
Daerah adalah kesatuan Cabang-cabang dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Daerah juga merupakan tempat pembinaan dan kordinasi Cabang, didirikan
dengan dengan Surat Ketetapan Pimpinan Wilayah, atas usul sedikitnya 3
(tiga) cabang yang berada disatu Kabupaten/Kota.
4. Wilayah
Wilayah adalah kesatuan daerah-daerah dalam Provinsi. Wilayah juga
merupakan tempat pembinaan dan koordinasi Daerah, didirikan dengan
Surat Ketetapan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 3 (tiga ) Daerah yang
berada di satu Provinsi.
Page 45
45
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Identitas Informan
Peneliti menentukan beberapa informan untuk menjadi narasumber dalam
penulisan ini, dimana informan yang menjadi narasumber dalam penelitian
ini memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Informan adalah orang-orang yang mengerti dan memahami konsep
Muhammadiyah dan nilai-nilai di dalamnya.
2. Informan adalah Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bandar
Lampung yang sudah Memimpin Muhammadiyah Kota Bandar
Lampung Selama dua priode.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria
di atas,yaitu:
1. Drs. H.M. Baijuri Rasyid, M.Ag. (Ketua PDM Kota Bandar Lampung)
2. Thabroni M. Zuhri, S.Ag. (Sekretaris PDM Kota Bandar Lampung)
3. Dr. Sudarman, M.A. (Akademisi)
4. Budi Santoso Budiman, S.P. (Wartawan Kantor Berita ANTARA
Lampung)
5. M. Solihin, S.Pd. (Anggota Bidang Kader PDM Kota Bandar
Lampung)
Page 46
46
B. Analisis Posisi dan Peran Masyarakat Sipil di Kota Bandar Lampung
Pelaksanaan Posisi dan Peran Muhammadiyah dalam masyarakat sipil,
tentu saja harus mengacu pada program kerja Muhammadiyah Kota Bandar
Lampung yang berkaitan dengan upaya peningkatan Peran Masyarakat
Sipil di Kota Bandar Lampung. Upaya tersebut dapat di lakukan oleh
berbagai bidang contohnya sebagai berikut:
1. Bidang Pengembangan Organisasi :
a. Memberikan respon terhadap segala peristiwa yang terjadi di Daerah,
atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik dan umat
Islam dengan tetap menjaga independensi terhadap pihak manapun.
2. Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga :
a. Proaktif menyikapi persoalan-persoalan aktual Daerah, Khususnya di
Kota Bandar Lampung
b. Mengadakan pelatihan peningkatan Kader Muhammadiyah
c. Mengadakan dialog, Seminar, Workshop, dan Lokakarya mengenai
kebijakan-kebijakan publik.
d. Menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga lain
3. Bidang Hukum, Hak azasi manusia dan Advokasi Publik
a. Memberikan masukan kepada berbagai pihak agar terlaksananya sosial
control dan chek and balances antara rakyat dan penguasa, sehingga
tercipta tegaknya negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan salah satu teori tentang
relasi masyarakat dengan negara yaitu :
Page 47
47
a. Fungsi Komplementer
Komplementer di mana elemen-elemen civil society di Pengurus Daerah
Muhammadiyah Kota Bandar Lampung mempunyai aktivitas memajukan
kesejahteraan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik
(public services). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengurus
Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung Bapak Drs.H.M. Baijuri
Rasyid,M.Ag (Rabu, 31 Oktober Pukul 10.00 Wib) mengatakan bahwa :
“...Muhammadiyah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat
dalam melengkapi peran pemerintah sebagai pelayan publik ini,
Muhammadiyah memiliki program-program kesejahteraan masyarakat
melalui majelis ekonomi misalnya di kota Badar Lampung ini sudah
ada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), selain itu juga pelayanan
publik terutama sekali di bidang pendidikan dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, menanamkan pengertian keagamaan
yang benar, dan menanamkan kerukunan antar umat beragama yang
betul.”
“...Kerjasama untuk masalah-masalah kebangsaan agar terwujudnya
persatuan dan kesatuan umat, contoh nyatanya mendirikan majelis
taklim, melakukan pengajian-pengajian rutin di awal bulan dilabuhan
ratu yang dihadiri oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM),
kerjasama Bank Syariah Mandiri dalam pengelolaan keuangan.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas, bila dianalisis dengan menggunakan
teori relasi masyarakat dengan negara, Pengurus Daerah Muhammmadiyah
Kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsi komplementer salah
satunya yaitu dengan adanya program BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah)
yang berkembang di dalam masyarakat. BTM adalah mediator yang
menjembatani masyarakat yang memiliki kelebihan likuiditas kepada
mereka yang kekurangan likuiditas. Baitut Tamwil Muhammadiyah
membuat program pinjaman tanpa bunga atau yang biasa disebut Qordhul
Page 48
48
Hasan. Kalau Baitut Tamwil Muhammadiyah mendapatkan biaya Qordhul
Hasan dari Zakat Infak Sodaqoh, untuk Baitul Tamwil Muhammadiyah
berasal dari 5 % portofolio pembiayaan. Pemberdayaan dengan Qordhul
Hasan ini berbasis ranting dan jamaah masjid, karena Muhammadiyah
ingin juga berperan serta berbasis ranting dan masjid, sehingga masyarakat
bisa langsung diberi kemudahan di bidang ekonomi yang sifatnya
membantu dari segala aspek seperti aspek taraf hidup, aspek wirausaha,
aspek kesehatan, serta aspek pendidikan. Berdasarkan pemaparan di atas
pelaksanaan fungsi komplementer dari Pengurus Daerah Muhammadiyah
Kota Bandar Lampung, sudah berjalan secara efektif.
Secara umum pelayanan sosial adalah perihal atau cara melayani atau usaha
melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang).
Pelayanan sosial adalah aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk
membantu para anggota masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan
sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya.
Selanjutnya, Alfred J. Khan memberikan pengertian pelayanan sosial
sebagai berikut:
“Pelayanan sosial terdiri dari program-program yang diadakan tanpa
mempertimbangkan kriteria pasar untuk menjamin suatu tingkatan
dasar dalam penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan,
pendidikan dan kesejahteraan untuk meningkatkan kehidupan
masyarakat serta kemampuan perorangan untuk pelaksanaan fungsi-
fungsinya, untuk memperlancar kemampuan menjangkau dan
menggunakan pelayanan-pelayanan serta lembaga-lembaga yang telah
ada dan membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan dan
keterlantaran” (Soetarso,1982).
Page 49
49
Penggunaan kata mempertimbangkan kriteria pasar mengungkapkan bahwa
masyarakat merasa wajib dan yakin akan pentingnya peningkatan kemampuan
setiap warga negara untuk menjangkau dan menggunakan setiap bentuk
pelayanan yang sudah menjadi haknya. Ketidakmampuan seseorang untuk
membayar pelayanan karena penghasilannya tidak mencukupi (karena
berdasarkan kriteria pasar) jangan menjadi hambatan untuk memperoleh
pelayanan. Berarti di sini, pemberi pelayanan harus melayani tanpa
mempertimbangkan si penerima pelayanan mampu membayar atau tidak.
Pelayanan sosial pada hakekatnya dibuat untuk memberikan bantuan kepada
individu dan masyarakat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan
yang semakin rumit itu. Y.B.Suparlan mengatakan bahwa, “Pelayanan
adalah usaha untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain
baik materi maupun non materi agar orang lain dapat mengatasi masalahnya
sendiri” (Suparlan, 1983).
Pelaksanaan pelayanan sosial mencakup adanya perbuatan yang aktif antara
pemberi dan penerima. Bahwa untuk mencapai sasaran sebaik mungkin
maka pelaksanaan pelayanan sosial mempergunakan sumber-sumber
tersedia sehingga benar-benar efisien dan tepat guna. Sehubungan dengan
itu maka dalam konsepsi sosial service delivery, sasaran utama adalah si
penerima bantuan (beneficiary group).
Dilihat dari sasaran perubahan maka sasarannya adalah sumber daya manusia
dan sumber-sumber natural. Pelayanan sosial tidak hanya mengganti atau
berusaha memperbaiki keluarga dan bentuk-bentuk organisasi sosial, tetapi
Page 50
50
juga merupakan penemuan sosial yang berusaha untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan manusia modern dalam berbagai hubungan dan peran-
perannya sama halnya seperti inovasi teknologis yang berfungsi sebagai
tanggapan terhadap persyaratan fisik dari kehidupan modern.
(http://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-pelayanan-sosial.
html )
Dengan pemaparan teori di atas, penulis menganalisisnya berdasarkan hasil
wawancara dengan Sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota
Bandar Lampung, Bapak Thabroni M. Zuhri, S.Ag (Kamis, 15 November
2012 Pukul 10.00 WIB) mengatakan bahwa :
“Banyak yang di lakukan Muhammadiyah terutama bidang dakwah ,
Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar,
tentu yang dominan peran Muhamadiyah itu dalam khususnya
mempengaruhi kebijakan di pemerintahan dalam bidang dakwah, kita
mengisi hal hal yang belum di perhatikan pemerintah, soalnya
dakwahnya bagaimana memperbaiki akhlak, termasuk dalam dunia
pendidikan juga, termasuk dalam bidang sosial, mempunyai panti asuhan.
di pendidikan kita mempunyai sekolah dari TK sampai Perguruan Tinggi
sekolah kita di Bandar Lampung ada 15 TK 14 mungkin dalam bidang
itu kita yang dapat berikan pada masyarakat umum, dan yang sekolah di
Muhammadiyah bukan hanya orang Muhammadiyah saja, banyak orang
luar, bahkan di universitas ada yan non muslim, jadi kalau kita ambil
contoh, kita punya panti asuhan yang di Bandar Lampung ada di
sukarame. di bidang sosial kita membantu anak-anak yatim piatu fakir
miskin yang kurang mampu biayanya kita bantu, bahkan sampai ada
yang kita kuliahkan, tentunya ada donatur dari luar dari dinas sosial,
yayasan Darmais dan orang-orang Muhammadiyah”.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut Pengurus Daerah Muhammadiyah
telah melakukan pemberdayaan moral masyarakat melalui dakwah,
kemudian adanya pendirian panti asuhan untuk merawat orang-orang tak
mampu dan yang terlantar. Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa
Page 51
51
fungsi dari komplementer atau pelengkap dari Pengurus Daerah
Muhammadiyah telah berjalan secara efektif serta memberikan pengaruh
yang cukup signifikan yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan dan taraf
hidup masyarakat baik jasmani maupun rohani di Kota Bandar lampung.
Menurut hasil wawancara dengan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah,
Dr. Sudarman, M.A pada hari Sabtu, 15 Desember 2012 Pukul 15.00
yaitu :
“ Muhammadiyah menjadi mitra pemerintah dalam hal pembangunan,
dalam hal menciptakan kemakmuran, dan dalam hal menciptakan
kesejahteraan masyarakat, contohnya mencerdaskan kehidupan bangsa,
itu menjadi tugas pemerintah, sekarang ini sekolah-sekolah
Muhammadiyah lebih banyak dibandingkan sekolah pemerintah, secara
tunggal Universitas Muhammadiyah / Perguruan tinggi muhammadiyah
lebih banyak dengan yang dimiliki oleh pemerintah. dalam bidang
kesehatan kita punya rumah sakit, poliklinik, punya balai pengobatan, dan
Lain-lain itu adalah contoh-contoh bahwa kita memiliki fungsi pelengkap
dari pemerintah di antaranya adalah kita punya perguruan tinggi Sekolah
Lanjut Tingat Atas, Sekolah Lanjut Tingat Pertama, Sekolah Dasar dan
Taman Kanak-kanak yang sudah banyak. kemudian di bidang kesehatan,
Rumah sakit.di bidang sosial kita punya Panti Asuhan, kita punya panti
pelayanan sosial, di Kota Bandar Lampung misalnya ada di Sukarame”.
“...Ya, Muhammadiyah juga melakukan kontrol terhadap pemerintah dan
masyarakat sehingga Muhammadiyah menjadi elemen penting Yang rill
dalam menciptakan masyarakat sipil, jadi Muhammadiyah itu
menciptakan civil society di indonesia karena Muhammadiyah ini
mempunyai amalan usaha yang sangat banyak, usaha-usaha yang rill
sehingga kontribusinya sangat jelas terhadap masyarakat sipil di
indonesia.”
Hal diatas juga didukung oleh Budi Santoso Budiman, S.P. yang mengatakan
bahwa :
“Kelebihannya Muhammadiyah lebih menonjol, kalau ormas yang lain
banyak fokus ke aspek ibadah, Muhammadiyah selain fokus mengenai
Page 52
52
aspek ibadah, akan tetapi disisi lain juga menyentuh ke soal-soal
kemasyarakatan tidak di lalaikan, serta lebih condong ke pendidikan
dan kesehatan, kelebihannya seperti itu. Kalau kekuranganya, saya kira
sama seperti organisasi yang lain pasti ada kekuranganya, tetapi dalam
hal ini saya tidak bisa menyebutkan kekurangan internal sebuah
organisasi tergantung dari sudut mana kita menilai, karena apa yang
kita anggap baik belum tentu baik buat orang lain”.
“Di dalam pendidikan dan kesehatan juga membuat masyarakat kita
menjadi berkualitas. Apabila pendidikannya tinggi, daya nalarnya akan
bagus. badannya sehat otomatis jadi orang yang pintar. kritis adalah
salah satu ciri masyarakat sipil yang kuat. kelompok yang terdidik dan
kritis itu otomatis sehat”. (Jumat, 14 desember pukul 16.00)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengurus
Daerah Muhammadiyah telah melakukan pelayanan sosial yang memberikan
dampak positif bagi kemaslahatan umat, yaitu dengan melakukan
pemberdayaan dibidang pendidikan dan kesehatan. Masyarakat yang memiliki
daya nalar yang bagus dan mempunyai sikip kritis dalam berfikir adalah salah
satu indikator terciptanya masyarakat madani yang berkualitas. Tetapi tentu
saja hal itu dapat tercipta apabila pendidikan dan kesehatannyapun mempunyai
kualitas yang baik sehingga tujuan untuk terciptanya kemaslahatan umat dari
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai. Hal ini pun sejalan dengan
tujuan dari gerakan sosial yang dilakukakan oleh Organisasi Muhammadiyah.
Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa fungsi komplementer atau
pelengkap dari Pengurus Daerah Muhammadiyah telah berjalan secara
efektif demi untuk terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bandar
Lampung, baik itu jasmani maupun rohani.
b. Fungsi Subtitusi / Subtitutor
Kalangan civil society yang dalam penelitian ini adalah Pengurus Daerah
Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, melakukan serangkaian aktivitas
Page 53
53
yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi
yang melayani kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung
Bapak Drs.Hi.M. Baijuri Rasyid,M.Ag yang mengatakan bahwa :
“...Kita (Muhammadiyah) mengadakan kunjungan - kunjungan kepada
masyarakat, terutama sekali masyarakat-masyarakat Muhammadiyah di
cabang-cabang, mengadakan pertemuan di tingkat cabang dalam
menghadapi masalah kehidupan berbangsa dan beragama. Mendirikan
suatu pengajian-pengajian sehingga taklim tersebut berjalan di cabang-
cabang”.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapati bahwa Pengurus Daerah
Muhammadiyah telah melaksanakan fungsi Subtitusi / Subtitutor bagi
kepentingan masyarakat di Kota Bandar Lampung terutama di bidang rohani
dengan melakukan kunjungan dalam pemberdayaan masyarakat di cabang-
cabang Muhammadiyah guna untuk bersilahturakhim serta memantau
perkembangan masyarakat di Muhammadiyah dalam menghadapi masalah-
masalah yang menyangkut dengan sosial budaya sehingga dapat
diselesaikan secara bersama-sama/musyawarah. Kemudian didirikannya
pengajian-pengajian atau Majelis Taklim agar berjalan dengan rutin dan
hikmad, sehingga dengan pemaparan tersebut penulis menilai bahwa salah
satu fungsi subtitusi yang dilakukan oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah
telah terlaksana secara efektif yaitu dari segi pembinaan rohani bagi
masyarakat muslim.
Hal di atas juga didukung oleh Wakil Rektor Muhammadiyah, Dr.
Sudarman, M.A yang mengatakan bahwa :
Page 54
54
“Saya kira sama dengan pertanyaan di atas bahwa sebagai mitra dari
pemerintah tentu saja hal-hal yang tidak bisa di lakukan pemerintah
Muhammadiyah mengambil Peran-peran itu. Peran-peran itu lebih ke
kesehatan, pendidikan, kemudian pelayanan sosial, bahkan bila terjadi
bencana alam itu kita lebih sigap. itu saya kira contoh-contoh fungsi
pengganti dari pemerintah”.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapati bahwa Pengurus Daerah
Muhammadiyah telah melaksanakan fungsi subtitusi bagi kepentingan
masyarakat di Kota Bandar Lampung terutama di bidang kerohanian dan
pelayanan sosial seperti bila terjadi bencana alam Muhammadiyah lebih
sigap dalam menanganinya. Hal tersebut merupakan kegiatan
Muhammadiyah yang lebih menonjolkan fungsi pengganti dari pemerintah.
c. Fungsi Kekuatan Tandingan
Sebagai kekuatan tandingan negara atau counterbalancing the state atau
counterveiling forces. Kalangan civil society yang dalam penelitian ini
adalah Pengurus Muhammadiyah adalah melakukan advokasi, pendampingan,
ligitasi, bahkan praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi kekuatan
hegemonik negara atau paling tidak menjadi wacana alternatif di luar
aparatur birokrasi negara.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengurus Daerah
Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, Bapak Drs.H.M.Baijuri Rasyid,
M.Ag yang menjelaskan bahwa :
“...Adanya pertemuan tokoh agama yang dilaksanakan oleh
pemerintah, kita (Muhammadiyah) mengajukan sumbang saran atau
memberikan masukan-masukan dalam rangka untuk meluruskan
Page 55
55
sekaligus untuk memperbaiki sikap Pemda terhadap umat beragama.
Inilah bentuk kontrol kerja kita (Muhamadiyah) terhadap pemerintah.”
“...Contoh nyatanya dalam bentuk pertemuan-pertemuan tersebut, jika
dalam bentuk surat atau tim tidak dapat terwujud, tetapi dalam bentuk
pertemuan-pertemuan terhadap Pemda kita ajukan masukan-masukan
atau saran – saran sebagai kontrol kerja kita terhadap pemerintah.”
“...Muhammadiyah tidak masuk dalam link mereka (pemerintah).
Sebab mereka katakanlah di back up oleh kelompok-kelompok lain.
Contoh dalam Forum Kerukunan Umat Beragama unsur-unsur
Muhammadiyah kota tidak ada, sehingga Muhammadiyah tidak dapat
memberikan apa yang merasa perlu kita berikan sumbangan terhadap
pemerintah daerah.”
“...Muhammadiyah dalam melaksanakan semua program tersebut, terus
terang saja Muhammadiyah kurang begitu dekat dengan pemerintah
daerah begitupun sebaliknya pemerintah juga kurang melibatkan
muhammadiyah secara mendetail...”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyatakan bahwa
bila dianalisis dengan menggunakan teori relasi masyarakat dengan negara,
Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dalam
menjalankan fungsi counter-balancing nya dengan memberikan sumbang
saran dalam rangka untuk meluruskan sekaligus untuk memperbaiki sikap
Pemda terhadap umat beragama. Sumbang saran tersebut diberikan ketika
diadakannya pertemuan-pertemuan tokoh agama yang dilakukan oleh
pemerintah. Hal tersebut merupakan bentuk kontrol kerja kita
Muhammadiyah terhadap pemerintah. serta dapat disimpulkan bahwa
fungsi-fungsi kekuatan tandingan/kontrol kerja terhadap pemerintah Kota
Bandar Lampung belum terbuka luas dengan organisasi-organisasi yang ada
di Kota Bandar Lampung, terutama Organisasi Muhammadiyah Kota
Page 56
56
Bandar Lampung atau dengan kata lain, Pemerintah kurang Melibatkan
Muhammadiyah.
Menurut hasil wawancara dengan Budi Santoso Budiman, S.P., pada hari
Jumat, 14 Desember pukul 16.00 yaitu :
“...Muhammadiyah ini harus menjadi Mitra, bisa menjadi Kontrol
atau bisa menjadi Balance/penyeimbang, misalnya kalau tidak baik
bisa di kritisi”.
Berdasarkan wawancara di atas, penulis mencatat bahwa peran organisasi
Muhammadiyah adalah sebagai counter-balancing yang menjadi mitra
pemerintah, yang tujuannya adalah mendorong hal-hal yang positif untuk
dilaksanakan, demi kemaslahatan bersama.
Lebih lanjut Budi Santoso Budiman, S.P. mengatakan bahwa :
“Kota ini fungsi kontrolnya harus diperkuat dan kontrol itu bisa di
bicarakan kepada pihak yang berkepentingan seperti walikota bisa
juga kontrol itu dipublikasikan ke media, yang ini sepertinya harus di
perkuat, yang di tingkat provinsi sudah berjalan, yang di tingkat kota
masih perlu di tingkatkan lagi fungsi kontrolnya terhadap pemerintah
kota. coba anda cek, ada tidak pengurus kota mengkritisi kebijakan
Herman H.N sebagai walikota rielnya belum ada, kalaupun ada
mungkin tidak terekpose media di masyarakat”.
“Pemerintah sudah melibatkan, tetapi belum optimal. terkadang
pemerintah itu melibatkan masyarakat maupun Organisasi
masyarakat, akan tetapi itu hanya formalitas saja. seperti melakukan
partisipasi, tetapi partisipasi itu di jalankan secara umum oleh
masyarakat, apalagi kebijakannya menyangkut penentuan yang
bersifat strategis pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) misalnya, susah untuk keterlibatannya bisa benar-benar
terbuka, jarang belum siap pemerintah”. (Jumat, 14 Desember pukul
16.00)
Page 57
57
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bila dianalisis dengan menggunakan
teori relasi masyarakat dengan negara, Pengurus Daerah Muhammadiyah
Kota Bandar Lampung telah menjalankan fungsi kekuatan tandingan/ kontrol
kerja terhadap pemerintah Kota Bandar Lampung. Kontrol kerja diperlukan
untuk memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang harus pro
rakyat, sikap kritis memang perlu dilakukan untuk meluruskan atau
memperbaiki kinerja pemerintah yang khususnya berhubungan dengan
keagamaan pada khususnya dan masalah - masalah sosial yang lain yang
ada di dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya.
Menurut hasil wawancara dengan M. Solihin, S.Pd.I (Anggota kader PDM
Kota Bandar Lampung) menyatakan :
“Biasanya kalau ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota
itu Muhammadiyah mengkritisi kemudian diadakan pleno dan rapat-rapat
itu di sampaikan secara arif kepada pemerintah kota, dan itu rutin di
lakukan. apa yang menjadi fokus perhatian kita di dalam pengembangan
pemerintah kota, jadi diminta atau tidak diminta Pimpinan Organisasi
Muhammadiyah daerah kota Bandar lampung memberikan saran
masukan kepada pemerintah kota untuk perbaikan Pemerintah Kota
Bandar Lampung”.(Kamis, 13 Desember pukul 15.00)
Dari hasil wawancara di atas, penulis mencatat bahwa Muhammadiyah telah
menjalankan perannya sebagai counter-balancing dengan menyampaikan
aspirasinya melalui pleno yang disampaikan secara arif kepada pemerintah
kota dan itu rutin dilakukan, dan menjadi fokus perhatian Muhammadiyah
di dalam pengembangan pemerintah kota Bandar Lampung.
Page 58
58
Matriks
Tabel 1 Fungsi Muhammadiyah Sebagai Organisasi Masyarakat Sipil
No Fungsi Organisasi Muhammadiyah
1 Komplementer Melakukan Pelayanan Publik di bidang
Pendidikan dengan Mendirikan Sekolah.
Melakukan Pelayanan Publik di bidang
Sosial dengan Mendirikan Panti
Asuhan.
Melakukan Pelayanan Publik di
Bidang ekonomi contoh nyatanya
adanya majelis ekonomi Baitut Tamwil
Muhammadiyah (BTM)
(Koperasi Simpan Pinjam Syariah)
yang bekerjasama dengan Bank
Syariah Mandiri (BSM) dalam
Pengelolaan Keuangan.
2 Subtitusi Mendirikan Pengajian-Pengajian
Melakukan Gerakan Dakwah
3 Kekuatan
Tandingan
Adanya Pertemuan tokoh agama yang
d i l a k s a n a k a n p e m e r i n t a h ,
Muhammadiyah mengajukan sumbang
saran dalam rangka untuk meluruskan
atau memperbaiki sikap Pemerintah
Daerah terhadap Umat Beragama
k a i t a n n ya u n t u k k e p e n t i n g a n
masyarakat.
M elaku k an A m ar M a‟ ru f N ah i
Mungkar untuk memperbaiki Ahlak.
Dalam bidang kesehatan mendampingi
masyarakat dalam hal wabah flu burung,
Page 59
59
Muhammadiyah mendapat kepercayaan
untuk memberdayakan warga agar
hidup sehat atau hidup bersih karena
kebersihan sebagian dari iman.
Page 60
60
VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Simpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa Muhammadiyah telah
menjalankan peran dan posisinya di Kota Bandar Lampung. Simpulan tersebut
diperoleh dari hasil analisis data serta ketepatan sasaran dalam pelaksanaan
kegiatan. Hasil dari analisis yang penulis lakukan berdasarkan data yang penulis
temui dilapangan, dari fungsi komplementer di mana organisasi Muhammadiyah
mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan untuk melengkapi peran negara
sebagai pelayan publik (public service) contoh nyatanya adalah melakukan
pelayanan publik di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah, di bidang
sosial dengan mendirikan p anti asuhan dan melakukan pelayanan publik
di bidang ekonomi yaitu adanya majelis ekonomi Baitut Tamwil Muhammadiyah
(BTM) atau (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) yang bekerjasama dengan Bank
Syariah Mandiri (BSM) dalam pengelolaan keuangan.
Sementara itu, pada fungsi Subtitusi / Subtitutor dimana organisasi
Muhammadiyah melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak
dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan
masyarakat luas. Contoh nyatanya adalah dengan mendirikan Pengajian-Pengajian
dan melakukan gerakan dakwah.
Page 61
61
Fungsi kekuatan tandingan pada organisasi Muhammadiyah juga telah tersusun
dan terprogram dengan adanya pertemuan tokoh agama yang dilaksanakan
pemerintah, Muhammadiyah mengajukan sumbang saran dalam rangka untuk
meluruskan atau memperbaiki sikap Pemerintah Daerah terhadap umat beragama
k a i t a n n ya u n t u k k e p e n t i n g a n masyarakat. Selain itu organisasi
Muhammadiyah m e l ak u kan Am ar M a ‟ r u f N ah i Mungkar untuk
memperbaiki Ahlak. Sementara itu, dalam bidang kesehatan mendampingi
masyarakat dalam hal wabah flu burung. Muhammadiyah mendapat kepercayaan
untuk memberdayakan warga agar hidup sehat atau hidup bersih karena
kebersihan sebagian dari iman.
Di dalam pencapaian tujuannya, organisasi Muhammadiyah masih mengalami
kendala yaitu sistem yang mengatur tentang mekanisme (AD/ART) kurang
mendukung terlaksananya peran dan fungsi tersebut. Pemerintah kota Bandar
Lampung kurang melibatkan Muhammadiyah, sehingga kurang nyambungnya visi
misi dilapangan. Padahal, organisasi Muhammadiyah pada setiap pertemuan
tokoh agama yang dilakukan pemerintah selalu menyampaikan sumbang saran
atau memberikan masukan-masukan dalam rangka untuk meluruskan sekaligus
untuk memperbaiki sikap Pemda terhadap umat beragama sebagai kontrol kerja
Muhammadiyah terhadap pemerintah. Akan tetapi terlepas dari kendala yang
dihadapi, organisasi Muhammadiyah telah memberikan kontribusi dalam
membangun SDM yang berkualitas untuk kemaslahatan umat. Hal itu terlihat
dengan telah terlaksananya 3 fungsi Civil Society kaitannya dengan relasi
masyarakat dengan negara yang telah dijabarkan oleh penulis di atas.
Page 62
62
B. Saran
Berdasarkan atas kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan kepada
pengurus organisasi Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan
posisi dan peran terutama dari fungsi komplementer, Subtitusi / Subtitutor dan
kekuatan tandingan didalam masyarakat sipil Kota Bandar Lampung untuk
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan rapat pimpinan Organisasi Muhammadiyah setiap tahun, minimal
merumuskan program kerja (tahunan dan semesteran) yang akan dilakukan
berdasarkan program kerja empat tahunan dengan memperhatikan
perkembangan dan kondisi baik perkembangan sosial maupun politik
masyarakat Kota Bandar Lampung.
2. Melakukan kajian atau mencari peluang untuk menerapkan visi dan misi
organisasi Muhammadiyah. Agar usul sumbang saran yang digunakan diforum
pertemuan dengan pemerintah Kota Bandar Lampung bisa diterima dan
diterapkan dimasyarakat Kota Bandar Lampung dengan memformulasikan
program kerja yang terarah dan terukur, serta menyentuh seluruh masyarakat
Kota Bandar Lampung mulai dari kegiatan, tujuan, sasaran, waktu
pelaksanaan, serta anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.
3. Menciptakan pengkaderan yang telah ditetapkan organisasi dengan
menghasilkan kader-kader yang memiliki kemampuan managerial organisasi
yang tinggi.
4. Menerapkan regulasi organisasi yang bisa mendukung kemampuan dan
eksistensi pengurus terhadap organisasi.