I:· o oberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190830-111939-6424.p… · ,(I' .... C" ' • • ' ' ' ' • r • • • ....

,(I' ....

C"

' • • ' ' ' ' • r • • •

.... ~~~_ ... : .... ..:~.~~·~.;.:.:.;:·.ci~--~-.. ,~ .. ...:..-·..: ...... ~,. "•• .......

--------------------------: BELlJM DIKOREKSI. •

I:· o o 0 I•' o •'•'•<I• Io I • . -------------------

RISALAH

RAPAT PANITIA KERJA

PANSUS RUU TENTANG KEPARIWISATMN

Tahun Sidang

Masa·Persic:k.1Ilgan

Jenis Ra.pat

Rapat ke-

Hari I tanggal

J a m

Temp at

Ket u a

Sekretaris ,.

Acara

:.[·l a d i r

PFl1ERINT.AH · HADIR:

ke-

1990 - 1991

I

AAPAT PANITIA KEPJA

:. J.1. : Jun'at, 14 Septenber 1990

: 09.00 s/d 17.00 WIB. Wacanasabha VI

IGN. ISTI.AN'ID SUWAR.00!:-D

DRS • AGEM GINI'ING

PF11BAHASAN Dil1 RUU TFNrANG KEPARIWISATMN

25 dari 25 anggota PAN.IA.

;,.

1. . JOOP AVE j • 2. PROF. DR.M. DIMY'.ATI HARf9NO I SH, 3 . DRS. BUDIHAR'IO I 4. DRS • ANDI -

MAPPISAM:1ENG, 5. DRS. w .J. PRAIDrO I 6 . p. c. HARIJAWAN I 7. DRS. SOETJIPIO I SH, MH.

8. DRS.E.A. O!ALIK HAMID, 9. OIR.. TITALEY,SH, 10. DRS. R. SARt\000, 11. SUDARSOID,SH,

12 . RUSLI YAHYA, SH, 13. M. MASJKUR, SH.

PIMPINAN PANJA, :

1. WARNOHARDJO, SE, 2. ~.IR.G.M. TAMPUBOI.DN,3. IGN. ISTIANIO SUWAR.0000,4. IR.H­

ANWAR DATUK, .5. DRS. 7ARKASTI! NUR.

'/IJ:¥:XXJrA P ANJA :

WARNOHARri.JO,SE, 2. DR.I.R.G .. M. TAMPUBOLON,3. IGN'.. ISTIANTO SUWARGON0,4. DRS.H.UR.­

KASIH NUR, 5 . IR. H. ANVAR DATUK, 6 . NY. ENDANG K. INTEN. SO&lEOO, 7 . IBNU SALEH,

8. DRS. SOEF!ARDI, 9. IR. LUKAS NANI.OBY, 10. J. G. ~R, SH, 11. ABDUL ALTIEF, SH, 12 -

DRS.H.MANSJOER SJAH ARKIAm,13. NY.IR.TAT! SUNARTI SOEMIARNJ,14. DRS.BAMBANG WAH­

YllDI, 15. DRS . I WAYAN DHANA, 16 . SAHUNl'UNC SASTROHAMIDJOJO, 17. JOEPI'IO, 18. SURA.ST.ADI,

19. SUBAGYO, SH, 20. SOEMARID,21. MUHAMMAD BU~, SH,22. DRS. MJH. HUSNIE 'JJW1RIN,

23. NY. DJAILINAR OEI'CM) ,· BA I 24. I GUSTI NGURAH YUil-1A, 25. DJUPRI I SH.

KE'IUA/ .........................

i ' ..

- '

- 2 -

I<ETUA RAPAT (IGN. ISTIANIO Sl1WARCnNO) :

.Assalmrualaikum Wr. VJb.

Saudara-saudara sekalian, terutarna yang mewakili Pemarintah, marl kita

panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang ~'faha F..sa, karena pagi hari ini

kita bisa melanjutkan penbahasan RI.JU dalam .PANJA. Oleh karena itu maka skors

dicabut kenbali.

Seperti kita ketBhui bersama bahwa kemarin kita masih ada hanbatan kecil

didalam perunusan ketentuan peralihan yang merupaka:.1 Bab tersendiri, clan ad.a

kesempatan ma.sing-ma.sing untuk merenung. Kesimpulan kema.rin adalah masih

belum ad.a pegangan yang pasti diperlukannya adanya Bab ketentuan peralihan

didalam perumusan perundang-undangan yang baru.

Dida1am pemahasan RUU yang juga baru ialah !UP rnengenai Ilrru Pengetahuan

itu juga ti&ik ada ketentuan peralihan. Dan kita belum tahu persis apakah

adB. produk-produk ketentuan perunclangan yang telah dikeluarkan, ini sebagai

gambaran perbandingan.

Saudara-saudara sekaliari yang kami honnati, kita lanjutkan acara ini,

nungkin kita deri'garkan dari pihak Peroorintah apabi.la ada tambahan. Kami per­

silahkan.·

PEMER.ImAH (PROF. DR.M. DIMYATI HAR'IOIDJ· 'SH)_:_

Bapak Pimpinan yang karni honnati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hor -

ma.ti. Assalanu' alaikum Wr. Wb.

Da~i pihak Peroorintah rasanya sudah jelas oleh karena itu maka tidak ada

tambahan. Teri.ma kasih.

KF:I't.IA RA.PAT (IGN. ·rsTIANID SUWARGOID) :

Terima kasih. Sebelurmya kami haturl<a.n kepada F.KP, untuk bisa mengutara­

kan kenbali pandangannya terhadap ketentuan peralihan, apabila sudah siap.

ANGrorA/F .KP (ABDUL IATIEF I SH) :.

Terima I<asih Saudara Pimp1nan. Assalarru' alaikum Wr. Wb.

Saudara PilDpinan, Pemerinta.h clan rekan-rekan anggotaPANJA yang kami honnati.

Sebagai kelanjut:B.n penbahasan kita menyangkut masalah .Ketentuan Peralihan

F·.·KP sebagaimana m;mgem..tkakan alasan dan argur:rentasi dianggap perlunya adanya

ketentuan pe1:'alihan ini, ialah untuk rnenj aga agar j angan ada kef akuman didalam

hukun. Ini yang melatar belkangi karni .

Kerrudian apa yang telah kami sampaikan ini telah ditanggapi oleh Pemerintah

Paterintah menjawab bahwa: ketentuan peralihan ini diperlukan apabila ada UU rre­

ngatur sebelurmya . Oleh sebab., itu Sauclara :r?impinan dida.lam kesempatan ini, ka­

mi ingin juga roonanyakan lebih lanjut kepada Pemerintah.

Apakah/ ............ ,· . t .... , •• ,

..

- 3 -

Apakah ketentuan seperti apa yang dis~a~ oleh Penerintah tersebut yaitu ke­

tentua.n peralihan itu disebutkan apabila ad.a UU sebelumnya sud.ah diatur diclalam

suatu ketentuan teknik pembuatan perudang-undangan. Ini perlu kita jelaskan clan

perlu kita ketahui agar didalam pembuatan UU dimasa yang akan datang ada suatu

standar, karena kami. melihat memang ada- suatu ketentuan Udang-tmdang, di11lc'111a

UU sebelumnya telah mengatur tetapi juga tidak ad.a peraturan peralihan. Tapi

sebaliknya apa yang dikatakan oleh Pemerintah bahwa itu baru ada kalau ada l1U

sebelumnya. Dengan demikian dis:ini belum kelihatan adanya suatu standar atau

pegangan. Oleh sebab itu ini sebenamya terlebih dahulu harus kita selesaikan

dil:fhat dari segi teknis perundang-uncl.angan, dan oleh sebab itu F.KP rnengingin­

kan tambahan penjelasan dari pad.a Perrerintah. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami ingin menda.pat penjelasan da.ri Pemerintah, bagairnana ~nge­

nai lembaga atau badan-badan yang sebelum adanya UU ini telah ada, apakah de­

ngan telah adanya UU ini dengan sendirinya lembaga atau badan yang telah ada

itu dinyatakan tidak berlaku, sebab sudah ada. UU baru, semestinya itu didasar­

kan kepada ketentuan UU yang terakhir, karena UU lebih tinggi daripada ketentuan

Perundang-undangan sebelumya, apakah itu INPRES, KEPPRESdsbnya . Ini UU le-

bih tinggi dan bagaimana nasibnya badan atau lenibaga yang ada, kami ambil contoh

umpamanya BAPPERNAS, Mengenai Badan prorrosi , mengenai kawasan-kawasan wisata

y.ang sudah ada , 'mengenai sadar wisata dengan sapta pesonanya, karena itu se -

b~lumnya tidak didasarkan kepada UU karena tidal< ada UUnya, dan i tu bagiamana

nasibnya. Jadi FKP memintakan penjelasan agar s~paya yang berjalan nanti akan ada keabsahan. Oleh sebab itu Sauda.ra Pimpinan, kami. trengUSulkan ada Peraturan

Peralihan ini sekaligus untuk ioongabsahkan tindakan-tindakan yang sebenamya

sebelum. ada UU ini yang sudah berj alan, sepanj ang tidak bcrtentangan clengan UU

ini. Ka.lau bertentangan dengan sendirinya pengertian hukum itu batal, tetapi

sepanjang itu tidak bertentangan rnalah itu akan bisa berjalan terus. Oleh se-

bab itu kami ioonghendaki peraturan peralihan ini, supaya secara jelas disini di­

tentukan tentang adanya penmdang-undangan sebelurmya itq tetap dinyatakan berl~

ku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

DE!niki.anlah Saudara Pimpinan, . beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan

kepada Penerintah .. Pertama. nengenai tekhnis Perundang-undangan, yang kedua rre­

ngenai lembaga dan badan yang sudah ada.· Teri.ma kasih Saudara Pimpinan.

KETUA RAPAT · (IGN. ISTIANI'O 'SUJi\ROONO) :

Terima kasih kepada F .KP. Kami lanjutkan kepada F .ABRI.

ANJro'rA/F .'ABRI (S U 'B A ·G 'Y 0) :

Terima kasih Saudara Ketua, Ibu dan Bapak-bapak yang saya honrati.

Sebagaima.na kemarin telah kami sampaikan bahwa tmtuk Bab usulan baru dari F. KP

dan F.PDI.mangenai Bab Ketentuan Peralihan. F.ABRI did.a.lam DIM -nya rranang tidak

trempennasalahkan, namun did.a.lam penbahasan kemarin. Melihat perkembangan perrbaha­

san, F .ABRI IlElCOba untuk unmg rembug ~ngenai Bab Ketentua.n Peralihan ini.

Da..ri/ I • • I I I I I I I I ll ft I I I I

- 4 -

Dari perken:bangan pembahasan Panerintah kanarin telah menjelaskan secara pan­

jang lebar, clan F.ABRI berkes:i.mpulan bahwa penjelasan Pemerintah sebenarnya c~

~ jelas, sehingga kembali kepada DIM F .ABRI tidak. nenpennasalahkan tentang

Bab Ketentuan Peralihan, selama. ini F .ABRI selalu mencoba untuk narbantu Pe­

memerintah matbakukan hal-ha.l yang berkaitan dengan hal-hal masalah tekni!c Per­

undang-undangan. Dan dasar atau acuan yang· dipakai F.ABRI ada.lah antara lain

INPRES 15/70, maupun buku pedoman tekhnik perundang-undangan yang telah dike­

luarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum Perundang-undangan tepartemen Kehakiman.

D;i.clalam INPRES N015 Tahun 1970, .tentang tata cara nanpersiapkan Rancangan

Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, ada klosule

yang menyatakari, bahwa kalau dipandang perlu adanya ketentuan peralihan, jadi

dengan .Pengertian ini , bagi F .ABRI maki.n jelas, bahwa apabila dianggap ticlak

perl\l memang ketentuan peralihcin ini tidak perlu diaclak.an. Saya kira derni.kian

tanbahan penj elasan dari F .ABRI. Terima kasih.

KETUA Rt\PAT · (IGN. ISTIAN:ro "SUWARGOOO) :

Teri.ma kepada .F .ABRI ycii1g telah trenberikan. suatu sun:Dang pikir , dari ke­

tentuan yang telBh ada. da.ri pihak·Pemerintah. Kami persilahkan dari F.PP .

. "f.NJIX!rA/F :PP . ( MUHAM1AD "BUANG ,· "SH) :

AsssalarmJ'alaikum Wr.Wb.

SaudaraKetua, Saudara Wakil dari Pemerintah, Rekan-rekan PANJA yang k8Ini

honnati.

Sebagaimana climaklumi F.PP tOOIDang tidak menempatkan dalam DIM-nya tentang

ma.salah Keterituan Peralihan. Kemarin setelah mengikuti n-engenai masalah Ke -

tentuan Peralihan, karn.i juga ikut urun rerd:>ug.

Pada pagi hari ini kam.i ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Perne­

rintah, salah satu sebagaimana yang dijelaskan oleh Perrerintah kemarin. Pada

tingkat nasional, peraturan perundang-undangan di bi.dang kepariwisataan ini paling tinggi yang pernah dikeluarkan dari Presiden dan belt.m ada satupl.U1 pe­

raturan Penerintah. Dalam kaitan ini dijelaskan kema.rin, bahwa memang banyak

peraturan rerundang-undangan yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan Menteri

atau keputusan Dirjen, barangkali. juga keputusan Kakanwil. Pertanyaan kami

ialah, secara unum Kepiltusan Manteri, Keputus.an Dirjen dan Keputusan Kantor­

Wilayah yan&;telah pemah ada, apakah ada yang bersifat atau berlaku dalam

janpJ<a panjang?, dan materinya apa saja pada umumnya?, apakah rrenyangkut ha­

nya izin saja, peraturan tersebut berlaku untuk berapa lama. ? tentunya seja.1<

Departemen Parpostel.

Yang kedua, l.U1tuk kawasan Pariwisata ditetapkan ~lalui Peraturan Daerah

(PERDA.), ~nurut peraturan perundang-undangan yang berlaku PERTu\ itu baru. ber­

laku kalau sudah disetujui oleh M:nteri Dalam Negeri. Dalam kaitan pertanyaan .. -p~rtama tadi, berapa lama Peraturan Perundang-undangan yang pernah clikeluarkan

"Menteri atau Dirjen berlaku.

La.lu PERDA ini um.mnya, waktunya juga cukuP panjang berlakunya PERDA ini,

barangkali/ ......... .

- 5 -

barangkali lima tahtm, karerna. PERDA ada~ah produk hukt.nn yang kebetulan TIE­

nyangkut didalam kepariwisataan. Dua inilah yang baru kami pertanyakan, mu­

dah-rudshan Peroorintah dapat menjelaskan dan terima kasih atas jawabannyn

nan.ti.

KETUA RAPAT '(IGN. ·rsTIANIO SUWAROOID): '·

Teri.ma kasih pada F. PP. Kami persilahkan kepada F. PDI.

. J>.N:'IXJrA '/F. PDI '( D J U P R I, · SH) :

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Saud.ara Pimpinan, Saudara dari Pemerintah dan Rekan anggota PANJA yang

kami cintai dan karni muliakan. . . .

Setelah F .PDI n:anpelajari kenbali, maka ada hal yang ingin kami sampaikan ~

seba.gai ketetapan apa-apa. yang sudah disBIIll?aikan. Persoalan kalau ditarik

secara panjang, kita sadari bahwa kita ini belum mempunyai Undang-undang yang

·trengatur ten.tang pembentukan penmdang-Ufldangan, sehingga masalah-masalah se­

perti ini selalu setiap Pansus .y~ kita hadapi. Tapi setidak-ticlaknya kita

sekarang tahap pertarna ini ioonggunakan Inpres yang tadi disebut . c1ari F .ABIU

dan juga · pedorQan teknik penmdang-undangan yang dikeluarkan oleh Direktorat

Perundang-undaiigan dari Departemen Kehakiman,

'Maka tahap pertarna ki ta paling tidak mengguanakan pecloman i tu, karena ki ta

belum pi..mya undang-undang tentang penmdang-undangan.

Kalau pedoman teknik penmdang-undangan c;lisana ada rrengenai peraturan

peralihan itu, antara lain diatur masalah-ma.salah yang rrerupakan problematik

problem yang tinbul, akibat dari akan disahkannya UU yang baru, apakah uu itu

lama maupun UU yang baru, ~disana belum juga ditegaskan, bahwa peraturan Pera­

lihan itu tidak perlu kalau UU ini baru. Saya hanya mau irengutip saja tentang . ' '

peralihan, bagian yang kira-kira adalah roongetrapkan RUU yang sekarang sedang

kita bahas.

Saya ingin bacakan Ketencuan Peralihan No 45, yang· dirnuat didalam ketentuan

peralihan adalah, ketentuan-ketentuan rrengenai penyesuaian keadaru;l pada saat

nulai berlakunya peraturan penmdang-tmdangan barudengan ketentuan rrenurut per­

aturan tmdang-tmdang baru itu, sehingga peraturan-peraturan baru itu dapat ber­

jalan lancar clan tidak rrerbawa kegoncangan-kegoncangan didalam masyarakat.

Ketentuan-ketentuan yang ma.teril tenna.suk dalam ketentua.n peralihan ialah dalrun

garis besamya iooliputi, golongan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. ;

·a ... · Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan penmdan.g-undangan bar..J. ter­

haclap keada.an yang terclapat pada waktu peraturan perudang-undang baru itu mu­

lai berlaku.

b. Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan penmdang-undangan baru itu secara

~erangsur-angsur.

c. t t I• I II II I It II I I It•

- 6 -

c. Ketentuan tentang penyimpangan untuk sem:mtara waktu dari peraturan per­

unclang-undangan baru i tu.

d. Ketentuan-ketentuan merigenai aturan kh?Sus bagi keadaan atau dokUIOOn yang

sudah ada pada saat mulai berlakunya peratu:ran .. perundang-undanganbaru itu.

~rilah kita renungkan kembali Bapak-b~pak, hahwa peraturan perundang­

undangan yang menyangkut bidang kepariwisataan selama. ini, serru.anya diatur

dalam peraturan perundangan dibawah Undang-undang. Jadi pada waktu penyusunan

itu, kita- belum rrerrpunyai suatu UU , pada saat itu pula bahwa bentuk-bentuk

seperti itu memang harus berdasarkan satu UU , tapi tidak berarti tidak pu­

nya landasan karena ditarik dari TAP MPR. Jadi nestinya hanis dari UU, ka­

rerla. keadaan, maka UU itu mana.ng belum bisa diclahulukan.

Permasalahan sekarang tinbul. ~ngan/af~an RUU yan:g baru ini menjadi UU ,

~. berarti peraturan pelaks~. yang se.lama ini acla sejak tahun 191+5

SCIT!pai sekaran~, apa;kah. itu clalam bentuk INPRES , atau PER.DA cl.an sebagainya.

Tentu akan ditinjau agar disesuaikan. dengan UU yang baru , berarti perlu

adanya cantolan didalam RUU ini sebagai penegasan bahwa peraturan lama i tu

masih berlaku selama. tidak bertentangan dengan UU ini. Jtistru ma.lah , mak­

sudnya secara politis nembantu Pernerintah rrelegalisir Peraturan Perunclangan - . . . .. yang l~ sepanjang yang sudah kita sep~ti ini tidak bertentangan dengan

·apa yang ki:ta sepakati dalam UU ini. Jadi itu positif sekali baik itu untuk

kepen~ingan Pemerintah apalagi yang nenyangkut perundang-undangan atau khu­

susnya UU yang manang nenj'adi)<ew~gan DPR bersama.-sarna dengan Perrerintah.

ditinjau clari segi .substansi , nemang itu perlu ada penegasan diclalam RUU

irii, ka~. pada dasamya peraturan perundangan yang.lama ini akan di sesuai­

kan dengan UU yang baru ini, sehingga per~u ada penegasan dan dinyatakan ber­

laku selama tidak bertentangan dengan UU ini apakah itu dalam bentuk Kep-Pres

atau apakah itu Kep-Men, apakah itu. Dir-Jen, atau Perda clan sebagainya. akan

tercakup keseltiruhan jadi penna.salahannya kami dari F PDI dengan itikad bail<

ingin rmnbantu untuk penyaupurnaan claripada undang-un~ ini tid'll< lebih da­

ripada itu. Saudara Pirrpinan, itu ditinja;i dari subtansinya dan kemarin juga

kami kemukakan kita.meninjau dari berbagai perilndang-undangan yang ada, tentang

kemungkinan apkah ~:tu perlu peraturan, peralihan tapi dalarn kasus yang sekarang

kita hada.pi kami berpendapat itu perlu sekal~. ·Materinya, ditinjau dari segi

materi adalah sangat penting untuk ada penegascm clalrun rangka undang-undang

ini untuk nanti kita sahkan sebab kalau tidak ak.an rrenirrbulkan kesulitan-ke­

sulitan sementara ini kita be.lum begitu· terasa tapi sudah acla sahl: pertanyaan

karena pada dasar,nya pe~aturan perundangan yang lama .. akan disesuaikan akan

dicanturrkan undang-unclang ini dalarn salah satu pasal, yaitu dn.lam peratur.cm

peralihail atau materinya disana nantinya dengan sendirinya disesuru.kan dengan

keadaannya meskipun kita rrenyadari kita rrengetahui bahwa peraturan dibawah

undang-undang itu · adalah wewenang pemerintah sepenuhnya . Demikian Saudrn:-a Pim­

pil18Il sebagai tarrbahan kami. Dengan demikian kami rrenganggap bahawa perlu di­

tujukan kerribali ma.salah-masalah yang rrenyangkut peraturan peralihan ini.

Terima. kasih. KETUA./ ........... , ... .

- 7 -

KETUA RAPAT · (IGN. 'ISTIANIO 'SUWAROOID) :

.Terima kasih pada F .PDI clan terima kasih pada Fraksi-fraksi yang telah

menberikan ta-nggapannya . apakah i tu berupa saran, pertanyaan.

Dari kami ingin n:enyarankan kepada Pemerintah ,' Mohon peraturan penm -

da:lgan yang telah dikeluarkan kaitannya dengan UU yang akan dikeluarkan ini

bagaiBman.a, terutama bers'Ullber dari UU yang mana peraturan atau ketentuan

peraturan perunda.ng-undangan yang ada.ini, yang telah dikeluarkan, sebab ada

KEPRES,INPRES tentunya su.i:ber ada berupa UU andaikata PERDA sunbemya ada da­ri peraturan yang man.a. Dengan demikian akan keliliatanba:nclingkannya clengan di­

keluarkannya".'.'. UU ini, apakah ada pengaruJ:mya a-tau tic:iak.

Dengan demikian m.J.dah-mudahan akan lebih nanperjelas dari substansi dan mern­

perjelB;s keraguan-keraguan.terhada.p peraturan penmdangan yang telah ada.

I<anrl. pe~silahkari kepada pihak Perrerintah .

. 'PEMERINrAH . (PROF.' 'DR.M; 'DIMYATI 'HAR'IONO; SH) :

Terima kas:ih Bapak Pimpinan, Bapak-bapak dan Thu yang kami honnati.

Paoorintah nenymrpaikarl' terima ~ih atas perhatian yang dernikian intens dari

Fraksi-fraksi terhadap ma.salah Bab peralihan ·.ini.

Sebelum kami tanya te;rus:kan pertanyaan-pertanyaan dari Frak.si lebih clahulu

kami ingin n:encoba n:enj C!Wab. Apa yang di t;anyakan o leh Ketua_.

Ket:ua: yang terhonnat telah n:enyebut satu conyoh yang paling rnutahir di­

dalam kegiatan negara ini P~rintah dengan Dewan Perwakilan Rc'l.kyat dalam ID?m­

bentuk UU yaitu UU tenta:rig UU Ak8.dem:i. Tlnu. Pengetahuan. Baran,Q",kali itu satu

contoh yang paling bail< yang titjak. ada ketentuan peralihannya . Disana kita

lih.at bahwa dijaman Belandapun, jaman Jepang, Jarnan Republik tahun 1945 sarnpai

sekarang ·

kita •••••••

~ .

\. '

- 8 -

ki ta belum mempunyai peraturan yang menyan_glalt a.kademi ilmu: .pengetahua.n. J a.di

tidak ad.a Unda.ne:-unda.ng y~g mengatur ~bstansi itu sebelu.mnya. Oleh karena

itu tidak diperlu.ka.n aturan peralihan. Ini·satu contdh yang kOnkrit.

Selanjutnya perta.nya.an kedua, karena ad.a. Kepres1 ada Perda., apakah ad.a. ' '

da.aar··· cantolannya pad.a. Undang-undang ? J elas ad.a.. Kepres pembentukan Departe-. . . men-Departemen, i tu yang il:erpokok dida.aarkan tentu disamping pad.a kek:uasaan

Preaiden sebagai oiri the Erxseoutif of power yang diberikan langsung oleh

Undang-und.ang Daaar juga Ketetapa.n MPR, 'khuaua di pemerintahan umum itu ber-. ' .

da.sarkan Undang-un.dang dan sebagian tuga.s dari pemerinta.ban umum yang dibagi ~ .

dalaµi tiaP-tiap Departemen itulah: qa.ng dilrerahkan oleh Unda.ng-unda.ng mela.l ui

Presiden dil~anakan :ma.sing-ma.sing Departemen termaauk yang dila.kukan ole h ~ . ... . '

Menteri Pariwiaata; P-0a dan Telekomunikaai. Karena Menteri ada.la.h Kepala De-.. .~ . '

pa.rtemen st.baga.i pembantu Preeiden, tugasnya, menyelenggara.ka.n aebagian dari

pemerintaha.n ~um. ·Pemerinta.han wnum ini a.da. Undang-undangnya. di bidang par-

. riwiaa.ta. Karena belwn ad.a Undang-und~g aendiri khuaUB mengena.i pariwiaata, .. .

maka produk ya.ng tertinggi yang dikeluarkan oleh Pemerintah hanya. tingkat

Presid~, enta.h Keprea, entah Inatrukai,Preaiden. Mengenai :e>erda itu jelaa a.da .. Undang..unda.ng yang menga.tur tentang kewe­

nangan _P.emerinta.ha.n Daerah yang ad.a. dalam Undang-undang tentang Pokok-Pokok

Pemerinta.ba.n .• Jadimjelas a.cl.a dasa.rnya., .

Selanj~tnya. ijinka.nlah kami untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Fr~ .• . .

si Ka.r,ya Pembangunan. Ka.mi sangat .. bert.erima kaaih ataa keprihatinan Fra.ksi ·~ ·'

lCa.rya Pembangunan yang menyataka.n jangan samapai a.a.a kefacuman hukwn. Sebagai . •' .

orang yang_berkeoimpung di bid.ang kepa.riwisata.a.n khusuenya Depa.rtemen Pa.rpos-

tel, maka kita tau persis"'bahwa kefacuma.n. itu tida.k ad.a. Itu nanti bisa. kita

jawab ketika. menjawab. pertanyaan Fra.k:ai Ka.rya Pembangunan ya.ne; ketiga.

Yang kedua., a.pa.kah standard, ·aebenarny.a peraoalan !ni bagi Pemerintah,

standard baik dilihat dari aegi teori hukum mau:pun da.ri hukum poaitif Indon~

sia. :Siaa -kita a.ngkat du.a produk hukum yang menga.tu.r .~i dala.m masa..lah itu,

pertama. Inprea No. 15 Tahun 1970 yang llen,ga.tur tentang peratura.n :peralihan.

Dinyatalca.n jika diperlukan artinya .:tidak wajib harus ad.a, jika diperlukan.

Apa yang dia.ini' jika. diperluk.an itu yang diliha.t da.ri atruktu-r perundang-un­

dangan apabila sebelum Uncl.an&-\Ulda.ng ini terl:'it telah ada aatu produk hukum

yang peringkatnya. .sama. dengan Undangi-undang,,yaitu ruungkin Undang-undang,

mungkin ordohanai lcarena.. d;ulu )cita P'WlYa o:rdonansi. Karena ini tidak a.a.a, Js1 ta mengangga.p tidak perlu. Ja,di oleh ~na itu ketentu.an peral~ dalam Un dang--'Wldang Kepa.riwiaat~ ini tidak ad.a.. Pemerintah tidak mengusu1kan. a.a.a -nya., Hal itu juga ... terbukti dengan produk legial.atif yang teralchir.

Sekarang ·disamping ketentuan pera1ihan yang di dalam Inpres No.15 Tahun 1970

ini dalam petunjuk yang diberikan oleh Departemen Kehakiman : Pedoman Tehni.k

Peraturan P~rundang-'Wl.danga.n itu pun juga ad.a. penyebutan tentang ketentua.n peraliban, yaitu ketentuan peraJ.iha.n itu jilca. ad.a.. Itu produk yang ja.di pe­ga.ngan Pemerintah, yang sa.tu jika. diperlukan jika a.da.., Jika e.da. maka ba.ruB

. · · memenu.hi • • • • • •

~·

- 9 -

memenuhi syara.t-ayarat. Pemerintah men~p tidak diperluka.n dan memang tidak

ada. Karena. apa ka.rena sya.ra.t-ayara.t yang kita anggap itu tida.k akan menimbul -'

ka.n masalah.

Selanjutnya pertanyacin ketiga da.ri FraJc.si Karya Pembangunan ialah baga.ima­

na dengan lembaga,-lembaga yang ad.a se.ka.rang ini apabila Undangi-.undang ini berlE;

ku. Kena.pa. tidak terjadi ketacuman, saya kira. k:ita aemua. sud.ah mengerti bahwa.

Undang-unda.rig_peringk~tnya. tinggi di bawahnya itu aka.n otoma.tia menyesuaikan

da.n. nan.ti tid.ak cocok berlentanga.n itu seca.ra hukum ba.tal. Mungkin :persoala.nnya dis:µii lalu baga.:f mana lemba.ga,-lembaga. sudah. ad.a, barangkali mohon diperikaa ke.!!!

bali apa ha.ail kita. yang sudah kita sepakati di dalam penjela.aan umum. Di dala.m

penjela.aa.n. umwn itu a.da. perk:ata.an yang menyatakan : Und.ang-undang ini memberi -

ka.ri. ketentua.n yang bersifat pokok dalam penyelengga.ra.an kepa.riwiaata.an seclang

pela.ksa.naannYa diaera.hka.n kepC¥].a: Pera.tu.ran Pemerintah. Ja.di nanti dengan Undc'mg

undang ini 'kita akan lab.irk.an Peraturan Pemerintah produk-produk yang seauai d~ -· .

ngan .. kewenangannya. Olah karena i tu apa. yang di tanyaka.n ten tang lembaga m:f..aalnya.' . ·,

bagaimana. dengan Ba.pa.ma.a, :Sa.pa.ma.a d~bentuk dengan Keprea jadi tidak merupakan

masala.h, Kepres peringka.tnya. di, bawah Peraturan Pemerintah. Bagaimana. dengan

badan promoai yang audah ada, bad.an promoai._itu dibentuk oleh eebuah ya:yaaan,

Ya.ya.sax; B~ ~moai P~iwisata. !,ndonesia.. La:l:u pera.na.n Departemen Parpoatel

ba.gaiman:13., Menteri .ha.nyci.' mengu.kuhkan lembaga itu. Jadi pembentukan yayaaa.n

berdasa:i::kan peraturan perundangan yang berla.lru untuk memba.ntuk ya.yaaan, and

ever:y body. oan·do it, aiapa saja dari kita berha.k menu:ru.t.Undang-unda.ng mendir.!

ka.n ya:yaaan." Y_.ant mungkin tid.ak_ b~leh .:lcalau tidak didaaarkan pad.a penerima.a.n

Panoasila aeba.ga.i aatu-eatunya a.sas. ~etapi yang dilakukan oleh Menteri Parpos­

tel )la.ny,a. 'menguk:uhka.n. ba.dan 'itu~ Ba.hwa bada.n itu bergerak, jadi .Departemen Par­

poatel tidak mengambil a.tau mena.rik uang dari masyara.kat. Kellllldian kawaaan pa.riw:tsata, kawasan pa.riwisa.ta itu dibentuk oleh Pera.a.

Perda berpegang pad.a .peraturan yang lebih tinggi. Lalu ppa kewenangan Menteri

Pa.rpoatel, karen.a. mera.aa tidak,punya. Und.ang-unda.ng, tidak a.a.a da.srnya. teta.pi ad.a, tu.gas uta.llla.ey'a da.lam pembinaan kepa.riwiaata.an aebaga.1 ba.ha.gia.n dari ti.lgaS

pemerinta.han umwn yang diaera.bk.a.n kepada Menteri P~rpoatel, Mnnteri Pa.rpostel ' . .

me.entukan la-iteria •. Apa. kriteria.nya aatu. wilayah untuk 'bisa. menjadi kawaaan Pai-

riwis~~a, ha.rua ad.a obyek clan a,a.ya .tarik, harua ad.a a1csesbilitaa. Jadi men.genai

la.ban da.n ,saga.la mac.am it~ menjadi kewena.ngan. Pemerintah .Daerah aepenuhnya,

ta.pi kriteria dite~:tukan oleh Memparpostel. ]_3agaimana. denean aa.pta peaoru.1., aa.J2 ta pesona itu den~ Inprea jadi ma.sihdi bawah Pera.turan Pemerintah. Oleh

. . . ka.rena itu ba.ran&kali yanB dikemuka.ka.n. oleh Frakai Ka.rya. Pembat'l.o~an disamping

. . . ke.f'a.c'UIDantidak ~ terjadi, ld.ta memall$ juga ~ menga.ra.h .eebaga.i standard

karena .. dasa.r-d.a.sarnya ada.P diaamping itu lemb~ a.kan diaesuikan dcnga:n Undang­

undang. P~rsoala.n.ba.ga.imana dengan aubstansinya, aubatanai a.kan diatur denga.n

fungai-fungsi yan_g ditetapka.n.oleh Undans-un,dan.g dan kalau m.i.ealnya memang

audah .dianggap tidak perlu dan berd.asarkan undang-unda.ng ini biaa aaja.

dibubark.an ••••••

..

-10 -

dibubarkan. Dan Inatruksi Presiden tentang Sapta Peaona wisata itu menginga.t Paaal 4 ayat (l) Unadns-undang Daear 1945. Saye. kira. demild.an da.ri Fraksi Karya

Pemba.ngunan.

Selaujutnya Fuksi ABRI, teri.D)a. kasih, tidak mEnjadi aoal lagi. Tepat ae~

li apa. yang dika.takan oleh Fra.ksi ABRI tadi yaitu bila ad.a menurut Inpres 15/70. ·

Jj.i.Jca, dipandang perlu, Pemerintah melihat itu tidak ad.a urganeinya. Kami tambah­

ka.n .. ~adi pedoman dari Depa.rtemeu Keha.kiman ·· membrikan sya.rat-aya.rat ten -

tang pera~ peralihan itu ta.pi apabila ad.a, kalau tida.k a.cl.a otomatia tidak

jadi pEmDUalahan lagi. Demik:fan dari Frabi A.BR.I.

Selanjutnya. Fraksi Persatuan Pe~, apa.ka.h berla.k.u jangka. waktu

panjang, ya pada. UJD.UJDDYa a.da yang panjang, ad.a yang terba taa. Miea.lzva yang me­

nyangkut pembentukan Kanwil itu tidak pa.k:a.i jangka waktu.

Kemudian mengenai kawaaan pariwiaata itu Parda minta kepada Menteri Dalam

Negeri kem.udisn untuk berapa lama, itu Depa.rtemen Pa.rpoatel tida.k menoampuri,

itu-betul-betul kewenangannya d.aerah tetapi lcala.u Pemerintah J)aerah audah menya­

takan sud.ah dapat pengeaaha.n lail.U disampaikan kepaaa Menter! Pa.rpoatel, Menteri

Parpoatel nanti mengukuhkan, jadi fungsi yaog dilaknkati hanya mengukuhkan kare­

:na meliha.t kriteria-kriteria. ~i. aµdut kepariwisataan apakah a.da. da.ya tarik

dan ... obyek wiaatanya., apa ada.·a.kaesibilita.snya, ayarat-syara.t lain terpenuhi, ·

ba.ru dik:ukuhkan. J a.di pera.n.annya. i tu tida.k membentuk, mengukuhkan ea.ja.. Saya. k.! ·. . .

ra dem:Ud an aari Fra.ksi. Persatuan Pembangunan.

Selanjutnya dar.:L Fra.lcai Partai Demokrasi Illdones~a, memang betul. maaalah

peratUran. peralihan itu bisa menjadi p;roblematik. Problematik yang dikhawatir -

lean oleh'Fraksi Parta.i Demokr~l .. Indoneaia. seben&'r.DYa telah diama.ti dengan cer-.. mat c>elh Pemerintah. SyB.n.t-eayarat yang d.isebutkan dalam pedoman a, b, o, d

yang dikemukakan tadi itu betul: sekali, akan tetapill\1anpn lupa itu kalau ad.a

artinya ka.J.au peraturan ~rundlm8-undanaan meyangkut ~raturan peralihan i tu a.-I

da:, maka itu diperlukan, syarat-syarat itu· perlu kita perb&tib.n, lcalnu itu di -

anggap. t:Ldalc ad.a, maka problema.tik. aebenarnya tidak ad.a.

Ba.i:angkal.i ini eua.tu tambaban lagi beta.pa. ya.ng dikonstatir oleh Fra.kBi :P:trta.i

Demolaui itu memang· pa.tut mendapat perhatian tlahwa memang kita ini aepertinya

·tidak puny& pegangan tetapi sebenaroya 'pegangan itu ~. ouma di dalam pera.ktek

kita. itu belwn ma.ntap, harua ad.a 'a.pa ti~ ad.a. Xetidalc manta.pan itu juga biaa.

kita libat ini pada •:beberapa produk Undaris-undang • 'tJn~dang sebelum tahun

1966 misalnya, oleb karena apa oleh ka.reDa Republilc kita da.ri ta.bun 1945-1990

kita ketabui bersama. meJJlpUDJ"ai taae-taae df;.dalam sistim pemerintabannya., a.a.a

pad.a aaat 1945 saml>&i 1950 kemudia.n a.dalagi pad.a yang diaebut Demolcra.si Terpim­

pin, kemudia.n 1960 ke bela.kang. Ka.J.au kita. libat da.ri yang dulu Undang-undang

darurat No •. 2 Tamm 1950 itu · j1J88. tida.k: ·ad& ketentuan ppraJ.:thannya., kemu.dia.n U.n

dang-un~ No. io Ta.bun 1980 tentang Tanda Kehorma.tan Binta.ng :Bu.days. Pa.ram.a. ,. .

Dharma ini ba.ru penuh tahun 1~80. Jadi tadi itu kita ambil oontoh tahun 1950 da . -lam siatuasi ya.ng barbed.a tida.k ad.a peraturan peraliban. Seka.rang 'tJnd.ang-unda.ng

ta.bun 1980 juga .tid.a.k ad.a peraturan peratihan. Maaih a.da lagj, contoh-contoh ba­

, ik di maaa. aebelumnya da.n yang sekarang. Jadi mema.ng di dalam peraktek kita itu

ba.rangkali harua berani menetapkan aikap. Kalau memang itu sue.tu yang baru. da.n

eebel'W!JllY& eama aekali tida.k ad.a. ketentuan perundang-undanga.n yang peringka.tnya itu •••••••••

..

- 11 -

itu aama denga.n Undan&, tidak barua peraturan perUihan atau bab peralihm itu

ad.a. Sa;ya ldra. demikian untuk FraJcsi Pa.riai Demolcrasi Indoneaia dan torima ka.­

sih bahwa. apa. yan.g dikemukakan sebenarnia diland.a.ai oleb suatu iktika.d untuk

membantu Pemerintab.. Dal.am hal ini tentu Pemerintah ,menguoapk.an terima. lcaaih.

Tetapi kita. sa.ma-ea.ma melihat bahwa di dalam peraktek juga. a.cl.a baik produk ta­hun 1950, ta.bun. 1960, ta.bun 1980 yang itu semu.a.nya tidak mempergunakan bab pe_=:

aliba.n bah.lam' yang tera.khir ta.bun 1990 jll6& tidalc mengguna.k.an bab peralihan.

Saya kira demildan bapak Pimpinan, terima. kaaih.

KETUA RA.PAT ( ION. ISTI.ANTO SUWARCONO )

Ter:ima kasih kepada Pemerintah yang telah menjawab d.an memberikan penje­

laaan yang lebih lengka.p lagi. Kami telah eek ulang ta.npa. dengan mak'3Ud mempe­

nga.ruhi Si.dang ini, kepa.da Sekretariat memang bena:r bahwa. .inf'ormaai yang ka.mi

terima ba.hwa dalam perumusan RUU aekarang ini tida.k teroantum ketentuan pera. -

lihS.n. Jadi aebapi info::cmasi aaja.. Saud.ara-saudara. sekalian, Sidang yang kami

hormati, kami kira. kami masih memuta:rka.n aekali lagi mengenai masa.lah ini un .. -

tUk bisa memberika.n keaempa.tan ke:pada. sa.uda.rai-saudara sekalian mu.ngkin ada sa­

tu pemeoahan untuk biaa me.nyel.~saikannya.. Karena Frakai ABRI sud.ah tidnk mem -

persoalkan, kami mempersila.hkan kepa.da. F.KP untulc biaa memberikan penjelaaan.

ANGGOTA., F .KP ( ABDUL LATIEF, SH .. ) ' ':l'erima kasih aauda.ra Pimpinan, terima. kasih juga k:a.mi aampaikan kepada

·Pemerintah yang telah memberik.an penjelasan atas beberapa pertanyaan Y'ang lea.mi

ajukan •.

Melengkapi yang telab. dijelaakan oleh Pemertntah yang pertama mengenai maaa.lah

peratuxan peralihan ini tidak d~perlukan karena tidak ad.a Undang-undang aebe.

lumnya, menu.rut helaDa.t kcilmi apa yang dijela.akan oleh Pemerintah tetapi aampaJ.

aekara:ig ini kita. belum niempunyai pedoman atau pegangan yangkuat yang mungldn

ini ba.ru didasarkan pad.a. Inpres a.an ini pun dalam pera.kteknya belum dila.ksal'!!

kaU seoa:ra sera.gam. Ini kenya.ta.an'yang ad.a•

Yaitg kedua tangga.:pa.n terhadap baga.imana lembaga.-lembaga. yang ad.a eelama ini

sebelum a.da. Und.ang-undang. Tadi sud.ah dijelaakan aemua. lembaga ata.u bad.an di­

bentuk berdaaarkan Inprea atau Kepres yang sela.ma. ini sud.ah berjalan, yang lg. ta ketabui tingkata.nnya. lebih rend.ah dari pad.a. Und.a.ng-undang. S~a kira ini

kita sepak:ati beraa.ma.. Justru ataa. penjelasan Pemerintah inilah kami sampai

tadinya sampa.i eek.a.rang punya keyakinan memang sangat diperluk.an peraturan pe_!

aliba.n ini. Tanpa ld.ta aebutk:an ketentuan peralihan ini, itu aemua. ketentuan

perundang-undangan .yang ada, lebih rendah tingkatnya, itu tida.k berlak:u.. Ini

aebenarnya perlu ba.ra.ngkali dilihat da:ri.segi ketentuan bukum. Kalau seandainy

·nya kita cantumkan seoara. tega.a bahwa ketentuan pera.turan perwidang-undangan

yang tela.h ada sebelum Unda.ng-undang ini dibentuk, dinyataka.n berlaku aepan -

jang tida.lc bertentangan denga.n Undall8"-Ulldang· ini. Barangkali dilihat dari se­

gi yuridis itu lebih mengikat da.n lebih kuat sebab tanpa kita sebutkan lceten­

tuan peraliJ;an ini, tadi ka.mi suda.h jelaska.n kalau yang bertentangan dinya.ta.-·

ka.n tidak berla.k:u. kala.u memang tidak bertentangan berlakn torus, ini aebenar­

nya ba.rangkal.i lebih ba.ik kala.u itu ·kita tegaskan di dalam sua.tu ketentuan perwidang-unda.ngan •••• •

- ...... -

perundang-anda.ngan, dengan demildan eiapa. pun yang mempelaja.ri Undang-undang !xii akan mengert1 bahwa ketentU&ll .. ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang~

da sebel'UJlllY& yang tidak bertentangan dengan Undan~ ini maka · dinyatakan

berlaku. Jad.1 ini kita kait dengan a.pa. ySXJ.g dijelaskan oleh Pemerintah tad!. In.! lab sebena:mya. pendapat kami namun demiki an seandainya: nanti di d.a.lam . ~:putusa.n

Panja ini bagaimana pun keputusarmya na.nti a:pa.ka.l). diade.kan apa. tida.k tetapi maB.!

la..h peraturan peraliban ini dengan sa.dar ini yang penting dengan aadar kita. men­oantumkan atau tidak mencantumkan dan peraturan peralihan ini

bena.r-bena.~ •••••••

jm

..

•, . -13 -

benar-benar telah kita bahas, tidak ada lagi belakangan bahwa ini kekeliruan dalam

pembuatan perundang- undangan ini kami rasa penting sekali bagi kita didalam mengha­

silkan perundang- undangan lebih lebih perundang- undangan yang sifatnya sebenarnya

sebelumnya tidak ada nanti hasilnya juga benar- benar kita harapkan suatu hasil yang

bisa kita banggakan bersama, kami rasa saudara Pimpinan inilah tanggapan kami nanti

diserahkan kepada Panja'ini bagaimana kira-kira keputusan yang akan d:iambil, sekian

dan terima kasih Saudara Pimpinan.

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):

Terima kasih kepada FKP, kami persilahkan kepada FPP.

~ ANGGOTA/FPP (MUHAMMAD BUANG, SH ):

Terima kasuh saudara Ketua dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah atas

penjelasan- penjelasan terhadap pertanyaan yang kami sampaikan pada pagi hari ini,

menarik sekali keterangan Pemerintah tentang kawasan pariwisata yang dilakukan mela­

lui peraturan daerah (Perda) dan Men~eri Pariwisata hanya menetapkan kriterianya sa­

ja dan kemudian mengukuhkan kawasan tersebut menjadi kawasan pariwisata, dalam kaitan •

i tu praktek .Yang sud.ah berlaku,. Dengan .. merujuk kepada kesepakatan-kE:lsepakatan kita d,9_

lam pembahasar RUU Tenatng Kepariwisataan khususnya Pasal 29 ayat (2) yang lengkap -

nya kami bacakansebagai berikut: "Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwis,9_

ta dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana . '

pengembangan kepariwisataan. 11 Ayat (2) Pasal 29 yang telah kita sepakati jelas Peme -

rintah yang menetapkan, pengertia.n Pemerintah menurut Undang- Undang No .5 Th 1974 te!2. . '

tang pokok- pokok pemerintah di. daerah Pemerintah adalah Pemerintah pusat, pertanyaan ' ·~

yang akan kami ajukan berikutnya dengan telah d~tetapkannya beberapa kawasan menjadi

kawasan pariwisata melalui Perda yang kemudian dikukuhkan oleh Menteri Parpostel, ap,9_

bila RUU Kepariwisataan yang kita bahas·pada saat ini pada waktunya nanti telah di -

~ya~kan bagaimana nasib kawasan pariwisata tersebut dalam kaitannya dengan Pasal 29

~yat (2) ini, karena Pemerintah disini. Apakah Pemerintah menggunakan Pasal lain

nanti penyerahan urusan barang kali. Sebab dar~ pertanyaan pertama kami sebenarnya

ada satu yang belum jelas kami menerima j_~waban. dari Pemerintah, pada umumnya Kepmen,

atau Kepdirjen yang pernah ada materi- materi Y,ang pernah diatur apa saja Pak,garis ' '

besarnya saja Pak,materi- materi yang pernah diatu~ melalui Kepmen ctan Dirjen dan

atau barang kali Kep. Kakanwil pada uinurnnya mater!- materi apa saja. Tadi pemerintah

memberikan contoh tentan~.pembentukan Kanwil itu tentu waktunya tidak terbatas tapi

dalam kaitan dengan materi Kepariwisataan itu ~endiri apakah ada Kepmen atau Kepdir­

jen atau sejenis itu yang jamgka waktunya panjang Pak, jangan memberikan contoh soal

pembentukan Kanwil Departemen f>arpostel tetapi materi.lain barang kali yang berlaku

agak panjang, terima kasih Pak.

KETUA/ ••••••••

- 14 -

KETUA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO):

Terima kasih kepada FPP, terutama kepada Pak buang, kami persilahkan dari FPDI.

ANGGOTA/FPDI (DJUPRI, SH):

Saudara Pimpinan dan sidang yang terhormat dari bebeapa pembicara tadi menyeinggung

masalah rancangan Undang- Undang AIP (Akademi ilmu Pengetahuan) sayapun ingin menang

gapi sedikit, memang'kita·mempelajari juga bahwa disana tidak diajukan ketentuan per~

lihan. Tetapi perlu diketahui bahwa Rancangan Undang- Undang ini masih dalam pembaha . -san jadi belum final belum diputuskan dan belum menjadi Undang- Undang dan itu kalau

dibedakan dengan Undang- Undang Kepariwisataan maka RUU AIP itu berbeda sekali. AIP

itu memang masalah yang baru, badan ini pun baru kalau kita lihat di Rusia dan di Ame

rika ada tetapi kita baru untuk pertama .kali jadi peraturannyapun tidak ada, apalagi

Undang- Undang, peraturan Pasalnya juga tidak ada, Undang- Undangnya juga tidak ada.

Tetapi beroeda deqfab pariwisata ini, hal yang baru Undang- Undang-nya baru tetapi

permasalahannya sudah diatur dengan berbagai ketentuan perundang- undangan, ini beda­

nya. Kalau berbicara.dari segi materi, FPDI masih menganggap penting untuk ada pene­

gasan ·ten tang adanya pera tu ran pe.rundang- undangan, walaupun i tu berada dibawah

undang- undang saya ingin memberikan :§°uatu contoh Undang- Undang tentang peradilan

agama yang sudah menjadi Undang- Undang ini disini mengenai peraturan pelaksanaannya

!tu baik itu yang dikeluarkan pµda jaman·Belanda apalagi yang dukeluarkan selama Repu .. .. -blik ini· ditegaskan pula apakah itu masih berlaku atau tidak itu dicantumkan didalam

peraturan pelaksanaan, saya bacakan saja, yaitu pasal 106 ayat · (2) : " Semua peratu "." . .

ran pelaksariaan yang telah ada me~genai peradilan agama dinyatakan tetap berlaku sel~

ma ketentuan -ketentuan baru be~dasarkan Undang- Undang ini belum dikeluarkan sepan -

jang peraturan .. itu tidak bertentangan qengan Undang- Undang ini." peraturan pelaksan~

an ini ada yang dilahirkan selama republik banyak sekali juga itu, tetapi disini ma -

sih perlu dit~gaskan malah itu dilegalisir sepanjang tidak bertentangan dengan Undang

Undang Peradialn Agaga itu dan maksud dari pada kami juga demikian yang menyangkut

masalah Kepariwisataa~ ini karena pariwisata ini peraturan perundangannya sudah lama

disamping.kalau kita melihat badan- ·badan obyek wisata itu walaupun itu wewenag Peme

rintah yang menentukan tetapi kalau cantelannya itu ingin dicantelkan dalam Undang -

Undang ini artinya badan itu akan disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang ini teE_

tu ada penegasan didalam pasal itu, saya sekarang tidak mempersoalkan peralihan atau

tidak· tetapi bunyi materi pernyataan ahru.s di tegaskan tenatnga danya perraturan pe -

laksanaan itu dipandang masih penting didalam keten'tuan ini, demikian saudara ?.impi -

nan penjelasan kami dan ka!ni ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO ):

Terima kasih kepada rraksi- fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya, kami kok ma -

sih melihat .ada masalah yang perlu dipecahkan, namun demikiansebelum meningkat mung -

kin mojok dan sebagainya , kami berikan kesempatan FABRI kalau masih ada hal yang

ingin diutarakan.

ANGGOTA/ •••••.

- 15, -

ANGGOTA/ FABRI (SUBAYO):

Terima kasih saudara Ketua,jadi sebenarnya dal•am putaran pertama tadi FABRI sudah

cukup jelas bahwa didala m DIM FABRI tidak mengajukan permasalahan mengenai bab keten

tuan peralihan karena didalam RancanganUndang- Undang-nya pun tidak ada, kembali da -

lam hal ini mungkin FABRI hanya ingin menekankan bahwa sikap FABRI ini memang sudah

ckup tegas yaitu ingin membakukan hal- hal yang berkaitan dengan masalah- masalah

teknis penyusunan su~tu p~raturan perundang- undangan iniyang ajuannya juga cukup je­

las yaitu Inpres No. 15 th 1970 maupun buku pedoman teknik peraturan perundang-undan~

an yang telah dikeluarkan oleh Departemen kehakiman, hal ini juga telah kita sampai -

kan pada waktu pembahasan konsiderans mengingat didalam rapat Panja ini dimana FABRI

menganggap bahwa ketentuan-ketentuan yang telah tercantum didalam baik Inpres 15 mau­

pun pedoman teknik peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Departe -

men Kehakiman ini cukup memberikan arahan dan ·pedoman bagi FABRI didalam rangka pemb~

hasan setiap rancangan undang- undang dan hal ini kan terus diupayakan oleh FABRI un­

tuk bisa juga diterima oleh fraksi- fraksi· lain didalam DPR ini agar didalam setiap

pembahasan rancangan undang- undang ini kita tidak selalu dilibatkan pada pembahasan

yang tidak menentu memang FABRI sediri berulang kali juga telah menghimbau kepada Pe-. . '

merintah khususnya rekan rekan di Komis! III agar Pemerintah bisa dengan segera mem -~ '

prioritaskan penyusunan rancangan undang- undang tentang ketentuan-ketentuan pokok

peraturan perundang- undangan dan Pemerintah sendiri dalam hal ini Menteri l<ehakiman ·. . . ..

te.lah menyatakan bahwa rancangah undang- undang ;i.ni telah siap dan telah diajukan ke . .

Sekneg, berdasarkan hal tersebut sikap FABRI sudah jelas ingin membantu Pemerintah U.!!_

tuk membakukan hal-hal yang masalah -masalah teknik perundang- undangan ini jadi den~

an penjelasan tambahan ini tentunya j~ga dalam kesempatan ini kalau kita rnelihat pen-. .

dapat dari f.raksi-fraksi lain dldalam tahap ke 2 ini arahnya rnemang makin mendekat

sudah saya kira. Juga tergantung pada putusan Panja ini apapun nanti keputusan yang

akan diambil tapi fraksi ABRI me.pghimbau agar fraksi- fraksi lain ten tunya mernikirkan

kendala waktu·yang dihadapi oleh Panja didalam waktu pernbahasan RUU Kepariwisataan

ini yang hari. ini merupakan hari terakhir. dimana tentunya masih harus ki ta lanjutkan

de~gan ke~iatan- kegiatan di Timus ysng waktunya pun sesui kesepakatan kita telah ki­

ta se·pakati hanya akan diberikan waktu 4 hari untuk menyelesaikan seluruh pernbahasan

RUU Kepariwisataan ini, sekian saudara Ketua dan kami ucapkan terima kasih.

KETUA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO);

Kami persilahkan mungkin dari FPP.

ANGGOTA/ FPP (MUHAMMAD BUANG, SH):

Kami ada tambahan sedikit, tadi disinggung- singgung rnengenai Inpress No. 15 dari

FABRI maupun Pemerintah kemudian juga disinggung tentang pedoman teknis penyusunan

perundang- undangan yang dikeluarkan oleh Dep. Kehakirnan dlmana tadi oleh pihak Pem~

rintah dibacakan.jika dianggap perlu, curna itu saja ·kalirnat sepotong, sayang kami ti­

dak punya jadi,·yang ingin kami tanyakan minta penjelasan

siapa/ ••..•

:~~

- 16 -

· ... apa yang menganggap perlu dan apa kriteria mengangap perlu itu, barangkali disitu ·

ada Pak, kami karena tidak punya, sekian terima kasih.

~YA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO):

Terima kasih kepada pak buang yang mewakili FPP, saudara saudara sekalian sebelum ka­

mi mengarnbil saran -saran yang lain kami persilahkan dari pihak Pemerintah mungkin

ada sesuatu hal yang mungkin masih bisa memec~hkan masalah ini, kami persilahkan Pak.

PEMERINTAH ( PROF. DR. M. DIMYATI HARTONO, SH):

Bapak. pimpinan dan bapak- bapak beserta ibu- ibu sekalian yang kami hormati, barang

kali satu hal yang kecil saja sebab kalau kita keluarkan kembali toh tetap saja bisa

berpegang kepada masing- masing. Hanya contoh yang dikemukakan oleh FPO! yang menyanla

~ kut peradialan agama , barang kali contoh ini kurang tepat sebab peradilan agama itu

~ bukan tid~~ ada p~raturan sebelumnya bahkan undang- undang jaman Belanda itu ada ordo

nansi tingkat yang sama dengan Undang- Undang setelah Republik Indonesia ada undang -

undang kekuasaan pokok kehakiman, No.14 th 1970, disitu tercantum peradialn agama nah

pembenrukan peradilan agama itu adalah undang- undang pelaksanaan dari Undang- Undang

pokok, jadi mohon dipertimbangkan in~ tetapi seb~lum itu kami hanya menghimbau kepada

FPDI° kebesaran jiwanya oleh karena kemarin kalau tidak salah pada waktu kita pertama

kali bertukari pendapat pthak Ff?DI menyatakan kalau Pemerintah bisa menunjukkan adanya

satu Undang- µndang yang tanpa peralihan, FPDI akan bisa menerima ini barang kali mo­

hon dipertimbangkan kembali dan ·Pemerintah memenuhi kewajiban itu tidak hanya satu

tetapi lebih darisatu, d.emukian t?apak Pimpinan.

KETUA RAPAT . ( :i:STIANTO SUWARGONO ) .;

Terima kasih kepada Pemerin tah, ,·saudara- saudara sekalian saY,a kira ki ta mes ti menca­

ri suatu jalan lain senjata yang mesti siap adalah mojok untuk secara terbuka, blak­

kalkkan untuk mencoba untuk daling·mengakomodir sehingga dengan demikian kita nanti

akan ketemu permasalahannya, namun sebelum saya ksors masih ada fraksi yang ingin me­

nyampaikan , kami persilahkan.

ANGGOTA/ FPDI (DJ UP RI, SH);

Saudara Pimpinan, dan saudara- saudara khususnya.kepada Pemerintah mungkin tadi salah

menagkap apa yang saya maksudkan yang saya bac~kan d.ala'TI ketetapan Peralihan Pc:--adilan

Agama ini khusus yang menyangkut semua peraturan pelaksanaan dalarn ayat (2) peraturan

pelaksanaan itu ada ·yang d.iatur jaman Hindia belanda ada yang diatur selama Republik

ini, lah disini d.i tegaskan kembali masih dianggap berlaku selama tidak berten tangan

dengan Und~ng- Undang ini, ini penegasan. Kemudian saya memang menyadari bahwa kema­

rin saya memang menyatakan kalau. ada undang- undang yang tidak ada peraturan perali~

annya .. · saya mundur,dalam pengertiannya kita mesti mesti harus meninjau peraturan- pe

ra tu ran a tau undang- und.ang yang diu tarakan kemarin, say a kemarin meliha t ada sua tu

undang- undang yang disebut- sebut kalu tidak salah tahun 1973 disana memang

undang/, •.

- 17 -

undang- undang itu masih berdasarkan pada undang- undang dasar sementara, kalau kita·

.marilah kita juga mulai berfikir membakukan hirarkis perundanguundangan bahwa paling

atas didalam perundang- undangan itu urut- urutannya adalah kalau diatas sendiri

sumbernya adalah Pncasila kemudian Undang- Undang Dasar, Tap MPR, Undang- Undang

Peraturan Pemerintah kemudian Kepres dan seterunnya kemudian Kepmen itu dibawah

undang- undang. Sekarang ini masalah Kepariwisataan ini kita akan mengalirkan dengan

dengan satu. undang- undang, harus dinyatakan dalam satu undang- undang karena peratu­

ran pelaksanaan yang lama ini selama ini yang ada itu tidak berdasarkan pada undang -

undang yang kita sekarang mengkaitkan dengan undang-undang inisehingga perlu ditegas­

kan didalam undang- undang ini bahwa itu masi~ tetap berlaku, saya yakin apa yang di­

lakukan Pemerintah itu betul selama ini lalu ada badan- badan dengan sendirinya badan

madah~itmuada pernyataan mungkin didalam peraturan peralihan ini, yang paling penting

V saya bukan berarti mundur tetapi materinyalah mohon dipertimbangkan terlepas dari pa­

da istilahnya itu pakai peraturan peralihan tetapi materi ini perlu menjadi pemikiran .,

bersama dari kita, sebagai tanda bahwa saya toleran untuk menyelesaikan masalah ini.

Tetapi say·a harapkan terse rah kepada Pimpinan janganlah ki ta secara fixed tergan tung

dari waktu yang telah kita sepakati tetapi ada sesuatu yang sangat penting itu untuk

sekedar kita berbincang- bincang sehingga kita menemukan sesuatu yang menjadi kesepa-;..

katan bersama, jadi secara fleksibel begit~ , demikian saudara pimpinan terima kasih

atas perhatiannya.

KETUA RAPAT (- 'ISTIANTO SUWARGONO):

Terima kasih kepada FPDI tadi saya juga baru bisik-bisik sama Ketuanya, mohon hari

ini kalau .tidak sele,sai siap siap saya untuk mencaplok satu hari, hari Sabtunya untuk

meneruskan Panja, saudara-saudara sekalian yang ikami hormati saya mengajukan saran

marilah kita mojok sebentar terutama Pimpinan-pimpinannya untuk membicarakan mungkin ·,.'

tidak hanya terkait pada satu masalah mungkin t~rkait dengan masalah-masalah yang la-

innya sekali ·1agi saya mohon adanya suatu pengertian dari masing- masing artinya ke -

nginan kita ditampung Pemerintah juga Pemerintah bisa menampung kei.nginan kita, kami

skors kira-kira 30 menit. ( RAPAT DISKORS).

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):

Rapat kami · buka kembaii, :saudara- saudara .. sekalian peserta Panja terutama dari pihak

Pemerintah akhirnya setelah kita mojok se.lama 30 menit kita mendapatkan satu kepasti­

an dan sebaiknya ini yang menjelaskan dari pihak Pemerintah mengenai hasil-hasil tadi

dengan penjelasan juga yang tadi telah diutarakan 'oleh Pak JoopAve bagaimana menyusun

rancangan undang- undang ini sehingga kesimpulannya apa yang diragukan tidak perlu

dikawatirkan, kami persilahkan Pak dari Pemer~ntah.

PEMERINTAH ( PROF. DR. M. DIMYATI HARTONO, SH):

Bapak Pimpinan yang kami hormati, bapak- bapak dan ibu -ibu sekalian yang kami horrna ' ' -

ti setelah bertukar peridapat secara lebih akrap dan lebih mesra dan akhirnya temu ra­

sa, jadi tidak temu dulu tapi tukar pendapat dulu baru temu rasamaka akhirnya didapat

kesepakatan/ ••.•

-~-

kesepakatan yang kesepakatan itu didasarkan atas kesamaan etikat yaitu agar supaya

kita dapat menghasilkan produk perundang- undangan yang bai~, nah bicara tentang

produk produk undang- undang yang baik ini dari fraksi-fraksi memang mengamati de­

ngan tajam berbagai kemungkinan salah satu adalah apakah kira-kira produk-produk

yang sudah ada di bidang kepariwisataan sekarang ini pada saat nanti undang-undang

diterapkan itu ada yang bertentangan, pihak Pemerintah menyatakan barang kali tidak

ada yang perlu dikawatirkan sebab ketiak kita menyiapkan RUU ini dulu kita mengka­

ji dari berbagai macam segi, pertama ketentuan perundang-undangan yangada dibidang

kepariwisataan.kemudian kebutuhan yang timbul didalam masyarakat dan antisipasi te£_

hadap perkembangan keadaan yang akan datang di bidang kepariwisataan, akhirnya kita

melihat perlunya undang- undang itu oleh kareDa itu maka segala yang ada itu

dicoba ••••••••••••

- lj -

dicoba diwadahi kedalam RUU ini dan ternyata apa yang dipergera~ an oleh Pemerintah sudah cul{up didalam pembahasan sidang-sidang baik di sidang timgkat pertama, kedua dan ketiga ini ternyata ma

. -si~ banyak masukan-masukan dari Fraksi-£raksi yang merupakan wu-jud aspirasi masyarakat, bc1hkan diluar dugaan Pemerintah bersam~ sama Fraksi-traksi telah menghasilkan sesuatu produk yang barang kali m.erupakan terobosan terhadap produk-produk cukup yang ada yang lain khususnya menyangkut masalah kawasan pariwisata. Melihat kenyataan ini akhirnya kita sampai kepada satu sikap,bah wa produk legislatif yang akan dilahurkan dalam undang-undang itu bagaimana kalau produk itu sudah ditampung substansinys pada un­dang-undang yang ada sebelumnya dan bagaimana apabila belu, Bagi ·suatu produk yang ada itu tidak menjadi masalah tapi prodyk yang sama sekali baru disini kita masih ada pendapat yang belum, tapi ~etelah melalui pendekatnn tadi rasanya ada kesepakatan bah­wa un:tuk produk-produk legis:tatif yang merupakan undang-undang yang sama sekali baru ·kita ingin bersama-sama merintis jalan un­tuk memberikan satu sta:n.dar atr:1Upedoman agar supaya undang-undang baru yang substansinya sama ~ selcali · baru dan tidak ada undang-undang lainnya yang mengatur substansi tersebut itu dalam RUU tidak di­perlukan adanya BAB PERALIHAN"' dengan catatan agar supaya Pemerin­tah dapat mcny~mpaikan kepada pihak yang berwenang di lingkungan pemerintahan ~ntah Menteri Kehakiman atau kalau Inpres kepada Pr~ siden agar ada pedoman yang lebih jelas sehingga nanti tidak tim­

bul keraguan lagi dan ada pegangan yang kuat apabila l'emerintah bersama-sama dengan DPR mc:mb.ahas undang-undang yang substansinya

· sama sekali baru. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT ( IGN. ISTIANTO SU\•/ARGONO) :

Terima ka.sih kepada Pemerintah yang telah membontu memberi­kan penjelasan apa yang telah kita'hasilkan pada rujukan. })engan demikian Saudara-saudara bab yang menyangkut Ketentuan Peralihan tidak diperlukan. Kita lanjutkan pada bab berikutnya adalah Ke­tentuan Penutup Pas~l 40.

Kami persilahkan kepada pihak P.emerintah apabila ada peruba!} an atau pengembangan tambahan. Kami·persilahkan dari FKP.

ANGGOTA/FKP (ABDUL LATIEF, SH) : Terima kasih'Saudara Pimpinan pasal terakhir ini mudah-mu -

dahan bisa ~ebih lnncar daripada pasal-pasal sebelwnnya karena t£ dak ada sa.tu Fraksi pun yang tidak menyetujui Ketentuan Penutup ini, dan ~ami juga menyetujui Ketentuan Penutup dari Undang-Un , . ...,.. · dang Kepariwisataan ini.

Hanya ada beberapa ••••••

..

Hanya ada beberapa usul redaksi, inipun sebenarnya kami melihat beberapa ketentuan perundang-undangan yang ada. Jadi ini juga mungkin barangkali perlu menjadi perhatian kita agar supaya ke­seragaman dalam penutupan inipun di.masa yang akan datang itu m2 sih ctiperlulcan sama dengan Ketentuan Peralihan tadi.

Jadi dalam DIM kami memang kami usulkan setelah kami perbau

dingkap beberapa undang-undang sebelumnya, kalau di dalam RUU kou sep itu ditentukan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kami mengusulkan undang-undang ini disebut Undang -Undang Kepariwisataan dan berlaku paqa tanggal diundangkan.

Kemudian alinea berikutnya; i tu sama dengan konsep dari HUD.

Jadi inilah beberapa usul penyempurnaan d an perubahan dari­pada ·undang-undang ini dan mohon menjadi pertimbangan daripada Fraksi sekian dan terima kasih.

KJ~TUA ... RAPAT ( IGN. ISTIANTO SUWARGONO)

Ingin kami tr:myakan Pak, apakah hal terse but sudah baku, clari FKP. ANGGOTA/FKP (ABDUL LJ\TI.1.tJF, SH) :

Tadi kami sudah bandingkan dengan beberapa Ketentuan Perun­dang-un~angan yang ada~ Oleh ~ebab itu apakah memang redaksi se­perti yatjg ki ta usulka·n ini membuat lengkapnya undang-undang ini atau mengurangi nilai daripada undang-undang ini. Ini yang . kami sajikan untuk ·PANJA ini.

Kami moh9n tanggapan·P~merintah sekian dan terima kasih.

K8TUA RAPAT (IGN. ISTIANTO SU\'llillGOlJO) :

Terima kasih, kam;L.. persilahlrnn kepada pihak Pemerintah • ..

PJiM8RINTAH (PROF. DR. M. DH1YAT I Hl\RTONO) : Bapak Pimpinan yang karni hormati. Ini barangkali juga bisa

dipermasalahkan tetapi juga bisa tidak dipermasalahkan, artinya penyebutan penambahan kata "undang-undang ini disebut Undang-Un­dang Ke·pariwisataan" i tu eebenarnya juga tanpa· disebut jadi awal sudah mengatak~n. Diawal sekali ki ta' ---- ten tang Undang Undang Republik IndonesiaNomor •••••• Tahun 1990 Insya Allah tentang Ke­pariwisataan. Kalau tadi diungkapkan· bahwa dulu ada yang menyebut ini barangkali sama dengan peraiihan tadi itu. Jadi kita akan me-ngarah kepad.~ standarisasi yang lebih nrnnta:r. Jadi kalau disepa­kati Pemerintah ingin mempergunakan standar yang diusulkan ini yaitu undang undang ini mulai berlaku tanpa disebut Undang Undang Kepariwisata_an. · Terima'kasih'Bapak Pimpinan.

KETUA RArAT . . . . . . . . . . .

..

- 21

KETUA RAPAT (IGN. ISTIAJ:.no SUWARGONO) : '"Terima kasih pada Pemerintah. Kami hanya ingin mengusulkan

karena ini produknya sarna sumbernya. dari Parpostel Pak, ld ta t~ lah membuat Undang Undang Telekomunikasi. Memang bunyi Undang -Undang TelekomunikElsi adalah menyebutkan disebut Undang Undang Telekomunikasi:

~ami akan bacakan : Undang-Undang ini disebut Undang Undang Telekomunikasi dan mulai berlaku pada tanggal aiundangkan. Apa ki ta sarankan seragam .sa ja Pak. 1

Kami persilahkan.

PEM::!!RIUTAH (PROF. DR. M. DIMYATI HARTONO, SH) : .Bapak Pimpinan yang kami hormati dan Bapak-bapak, Ibu sekal1

an, dari awal kami mengemukakan kalau mau clipermasalahkan yang b1 sa, mau tidak dipermasalahkan ya bisa karena kami tahu undang-un-

dang :produk yang dibuat bersama-sama DPR oleh Dep. Parpostel ma­nusianya keba:n:Yakan ya sama, itu menyebutkan ini, kok sekarang ti: dak. Barangkali ki ta ak.an menuju lrnpada sesuatu yang lebih baik.

Memang in! juga ada produk macan-macam Pak. Misalnya saja : Undang Und&ng ••••••••• tentang Ketentuan-~eie.ntuan Pokok Perta­hanan KeamananNegara .Republik Indonesia; undang-undang ini dapat disebut. Undang ,Undang Pertahanan Keame.nan Negara ( karena panje.ng). Undang Undang.Perikanan kita baca belakangnya Undang Undang.ini mule.! ·berlaku pada tanggal diundangkan. Ini produk dari DEPARPOSTEL .- dengan DPR. Undang Undang Republik I!,!

. . donesia Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pos, belakang Undang Undang ini

. .

berla.k.u pada tanggal diundangkan. Kalau menurut pedoman ini apabila nama atau juduJ. !tu panjang

memang bisa, oleh karent. , biaa,;r .... tadi i tulah bisa menyebabkan jadi so . -

an dan tidak j.adi soal. Jadi menurut hemat Pemerintah mar!lah menu, . -

ju kepada standarisasi yang barangkali bisa jadi pegangan, jad.1 c~ ma kepar1w1sataan.

Jadi. saya. kira demilcian Pemerintah mengemukakan pendapatnya dengan himbauan tentu bukan bukan tidak setuju tapi barangkali ma­rilah ki ta menuju kearah standa.ris·asi, sehingga dengan demikian undang-undang yang akan dihasilkan nantim akan makin sempurna.

Terima kasih Pak.

KETUA RA.PAT (IGN. 'rsTIANTO. SUWARGONO) : Terima.kasih pada Pemerintah tentunya ini" kita kembal!kan pa­

da Fraksi,. sebena.rnya :yang menentukan mau. diperpanjang bisa, tidak bisa itu Pemerintah.

Kami persi~ahkan dari pihak FKP.

ANGGOTA/FKP . . . ' . . . . . . . . . . .

22 -

ANGGOTA/FKP (ABDUL LATIEF, SH) : Terima kasih Saudara Pimpina~, apa yang kami usulkan ini

juga sebenarnya sekaligus kami ingin membuat atau penyempurnaan sa~u undang-undang yang stander karena selama ini kami katakan selam.~ ini kami melihat Ketentuan Penutup in! bermaca.m-macam. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kalau memenang ini sepakati bahwa rumusan seperti yang diajukan oleh Pemerintah merupakan rumusan standar saya rasa ini bisa menjadi pegangan bagi kita dimasa-masa yang akan datang dengan emikian bagi kamipun sebenar -nya tidak keberatari kalau memang disesuaikan dengan rumusan yang ada dan standar.

Sekian dan terima kasih Saudara Pimpinan.

KETUA RAPAT (IGN. ISTIANTO SUWARGONO) : Terima kasib. walaupun FKP telah menyepakati, kami persi-

lah.kan dari FPDI.··! ,.

ANGGOTA/FPDI (DJUPRI 1 SH/ :-Memang sudah merupakan atu kebiasaan dalam penyebutan eperti

itu kalau panjang perlu disingkat, tapi kalau sudah singkat tidak us ah. Sebagai contoh yang terakhir : Undang Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko Sistimnya ---- panjang ekali Pak lalu disebut Undang Undang Konservasi Hayati, nanti yang akan da­tang akan ada Undang Undang non Hayati jadi disingkat, ini di -tuangkan disitu, tapi kalau hanya kepariwisataan itu kan sudah singkat •

. T erima kasih.

KETUA .RAPAT (IGN. ISTIANTO SUWARGONO) : Terima kasih. Dari FABRI kami silahkan.

ANGGOTALFABRI (SAHUNTUNG &STRIHAMIDJOJO) : Saya kira tetap sesuai dengan RUU, terima kasih.

KATUA RAPAT (IGN. ISTIANTO SUWARGONOl : 'f;erima kasih • Kesimpulannya adalah :

Bahwa karena kata "Kepariwisataan" ini pendek, maka tidak perlu lagi diperpendek. Dengan emikian e.kan kami bacakan :

.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40 Undang-undang ini mula.1 berlaku pada tanggal diundangkan •

Agar etiap orang mengetahuinya, menetapkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

') .. - ,.:._,) -

Disahkan di Jakarta Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

:~: REPUBLIK INDONESIA, :~..i

M 0 E R D I 0 N 0

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Apake.h dapat disetujui t

(RAPAT PANJA SETUJU)

T erima ke.sih.

Saudara-saudara marilah kita mengucapkan Syukur Alhamdhu­lillah karena pasal telah elesai dibahas, pada kesempatan ini saya ingin melaporkan, menginventarisir masalah penjelasan dari pasal-pasal yang harus kita kerjakan.

Menurut catatan Sekretaris : Pasal 1 - belum diputuskan yang menyangkut butir 1,2,3,4,5,6,7

dan butir 8, (butir 7 dan 8 adalah TIMUS). P asal 2 - TIMUS Pas al 3 - TIMUS Pasal 4 - belum diputuskan Pasal 5 --TIMUS ---- (Penjelasannya) Pasal 6 - tIMUS Pasal 7 - Sudah selesai Pasal 8 - TIMUS ----- (Penjelasan belum) Pasal 9 ayat (1) - Selesai -- (Penjelasan belum)

ayat (2) - Selesai -- (Penjelasan belum) Pasal 10 ayat .( ·1) - belum diputuskan

ayat (2) - belum diputuskan ayat (3) - belum diputuskan

Pasal 11 - belum diputuskan · Pasal 12 ayat ( 1) ..... belum diputuskan

ayat (2) - belum diputuskan ayat (3) - belum diputuskan

- 24 -

Pasal 13 ayat (1) - selesai ayat (2) - selesai

Pasal 14 - Penjelasan pada TIMUS Pasal 15 - selesai Pasal 16 e.yat (1) - Penjelasan belum diputuskan

ayat.(2) - belum diputuskan Pasal 17 ayat (1) - belum diputusk1µ1

ajat (2) - belum diputuskan ayat (3) - belum diputuskan

Pasal 18 - Penjelasan belum diputuskan i Pasal. 19 - Penjelastm·.belum diputuskan ·>

Pasal 20 - belum diputuskan Pasal 21 - Pe~jelasan belum diputuskan .. "

Pasal 22 - Penjelasan belum diputuskan . ~- ·i

penjelasan •••••••••

- 25 -

Penjelasan pasal 23 ayat (1) belum, ayat (2) juga belum, Pasal 24 ayat (1) juqa be­

. lurn ayat (2) juga belum ayat (3) juga belum. Selanjutnya mulai dari Pasal 25 s/d s~

lesai ini sudah final semuanya.

Dengan dernikian dari 39 pasal yang kita bahas, 23 soo.ah selesai 16 belurn sela

sai. Tenrasuk yang cukup jelas-cukup jelas. Disarnping itu masih ada J?enjelasan ura­ian daripada penjelasan umurn.

Karena sudah jam 1L30 WIB. Maka rapat di skor sampai dengan jam 14.00 setelah · imkan siang. ·

( r a p a t ·- di s k o r·). KE'IUA RAPAT IGN. ISTIAN'ID SUWAR:;ONO

Skor kami cabut kembali, Sdr.Sdr. sekalian yang kami honnati marilah kita mel~

jutkan, melihat penjelasan dari RUU ini. Seperti yang tadi dibacakan mana-mana yang

:i;:erlu dibahas, didepan sdr-sdr. sudah ada konsep yang dibuat: oleh panerintah, ada be­

berapa kemungkinan rne:nbahas pasal penjelasan ini.

Yang pertama adalah kita baca satu persatu butir demi butir dan satu pasal pen­

jelasan; tetapi kemungkinan waktuny~ tidak akan cukup. Kalau alternatif yang kedua,

adalah kita meneliti butir-butirnya apabila butir-butirnya sudah disepakati maka kita

limpahkan kepada pemrintah untuk merurnuskan dan ketemu lagi pada TlliUS.

Tentunya kalau itu disepakati, kita merrang akan membahas penjelasan yang belun

terselesaikan. Di dalam penjelasan yang belum te.rselesaikan ada yang bisa kita ketok

langsung yang berbunyi cukµp jelas, kecuali kalau diminta perubahan lagi. Baik kalau

. itu yang kita sepakati.

Marilah kita melihat catatan kita yang lama ma.sing-ma.sing fraksi supaya juga ml§:

lihat kepentingannya rnasing-rresing. Yang pertama adalah rrengenai masalah umum, di da­

lam catatan, yang ada di Sekretal;'iat kemungkinan ini juga agak keliru.

Menimbang a bahwa keadaan alam flora dan fai.ma peninggalan purbakala peninggalan

sejarah seni dan budaya yang dirniliki bangsa Indonesia, merupakan sl.mlber daya dan modal

yang besar artinya bagi usaha pe.nge.mbangan dan peningkatan kep:lriwisataan, kelihatannya

butir tersebut sudah dinasukkan.

Ada yang ingin manpennasalahkan, apa kita serahkan kepada f€merintah saja ?

Jadi kita melihat pada penjelasan umun, saya bacakan saja, Jadi penjelasan urnurn diserah

kan TIMUS tapi rrohon yang berkepentingan supaya ngecek dirurrah.

ANGGOTA F KP ABDUL IATIEF, SH :

Kami sependapat dengan apa yang dikemukakan Sdr. Pimpinan, coba kita ini diminta

hal-hal apa yang ingin kita.rnasukan dalam_penjelasan umun ini, apakah itu sudah dikete­

mukan dalam rumusan yang juga dari paneriritah, ini syukur kalau sudah diketemu kan, ka­

lau tidak kita berikan kesempatan kepada pernerintah untuk bisa mernasukan keinginan~kei­

nginan rnenurut catatan kita apa yang kita sarankan masuk di penjelasan urnurn.

Jadi garis besamya saja, sebagai contoh karni ingin di penjelasan umun ini apakah

sudah masuk penjelasan tentang pasal 32 ini suatu contoh. Hal itu sua.tu keepakatan ki­

ta, kalau belmn, soal redaksi dsb. kita serahkan kepada perrerintah tetapi substansinya

sudah ki ta sebut. Jadi dengan demikian barangkali tidak perlu ki ta baca-; dari urut.

· . Jadi ini usul kami Sdr. Pimpinan.

KETUA RAPAT.

-- 26 -

KE'IUA RAPAT ISTIANTO su~o : Kami mengambil jalan tengah, kaffii berik:an waktu 5 menit untuk manbaca sarrbil

rra.sing-masing fraksi menginventarisir apakah kepentingannya sudah tercakup apa be­

lun. Kalau belummohan angkat tangan, lll1tuk dicatat oleh J?effierintah dan Sekretariat •

. Kami persilahkan untuk mernbaca (perrerintah ) •

PEMERINTAH PROF. DR. M. DIMYATI HARTCN<;>., SH. : - ---· ~ -- ...... __, , ... --- ... '----Bapak P.impinan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang kami honnati, karena ini kon

sep perrerintah yang mencoba menyesuaikan dengan pe.rkanbangan yang terakhir, mungkin

dengan ini ada yang sudah tidak cocak, karena misalnya setelah kita teliti itu ada

yang dobel- sebenarnya sudah harus masuk ke penjelasan tapi sEbenarnya hal itu sudah

diatur di batang tubuh, misalnya jeais-jenis usaha itu dari F KP yang minta supaya awalnya itu pindahannya dicantumkan dalam·- penjelasan tetapi diangkat kepada batang

tubuh jenis usaha itu apa lalu penjelasan mengenai jenis usaha, .!tu yang s6.Tlula

tercantum disitu supaya diberi penjelasan, tidak perlu lagi karena sudah naik ke ~

tang tubuh.

Demikian terirna kasih. Jadi untuk ini perlu dicek dengan substansinya.

KEIUA RAPAT IGN ISTIANTO SUWARGONO. : -----·-----·.:.C-· -· ·-Sdr. Sdr. Sek.alain kami kira kita telah meubaca, karni persilahkan dari masing­

rra.sing fraksi apabila ada butir-butir yang akan ditambahkan, artinya kita tidak perlu

nengetok sekarang. Bisa diserahkan kepada TIMUS kecuali kalau manang bisa diketok dan

tidak ada perubahan dsb.

Kami persilahkan dari F PDI.

~OrA F PDI (I GJSTI NGURAH YUDHA)

Bapak Pinipinan,Ba.pak panerintah, kami juga sami;:ia.ikan terirna kasih atas konsep

yang telah di.bagikan.

Sidang PANJA yang- .ka:ni ho:rrnati untuk penjelasan·unun ini dari sisi kami, kami

mel.ihat rrendaya gunakan dulu didalam gedung rasanya tidak tertampung sarra sekali, se­

dangkan hal itu sudah rrenjadi pe.rmufakatan kita, baik dalam PANSUS maupun dalam PANJA.

Sedang disini akan dimasukkan dengan manrerhatikan juga'te.rmasuk belurn terc.anturn.

Hanya ini untuk pernerintah. Terirna kasih.

KmUA RAPAT IGN ISTIANTO St:wARGmO : Teriroa kasih. Dari F PP,· kami persilahkan.

ANG:;Ol'A F PP (MUHAMMAD BU.ANG, SH. ) : -· -·-· -. •• R - -··- 0 -- -

Tr.ima kasih Sdr. Ketua, setelah kami membaca secara seksarna dan dalam tempo se -

singkat-singkatnya dalam hal mengenai penyelenggaraan :i;:ienjelasan umum, maka fraksi ka

mi tidak ada masalah dan kalau semua fraksi setuju, kita ketok hari ini.

'l:'erirna kasih. KE'lUA RAPAT IGN ISTIANTO SUWAR30NO

< >Terima k.asih dari F KP.

AN3GOI1A F KP DOOL IAT:p!!F, SH :

Terirna kasih sdr. Pirrtpinan, kami juga setelah maribaca secara seksama dalam t6.Tlpo

yang sesingkat-singkatnya.maka dengan ini kami nyatakan bahwa segala perubahan 2 nanti

yang merupakan redaksionai kami rasa akan disusun TIMUS, adapun substansi sudah cukup •

. Sekian, terima kasih •.

KETIJA.

KEITJAuRAPAT IGN ISTIANTO SUWARGONO

Terima kasih, dari F ABRI.

-27-

ANGGO'l'A F ABRI SAHUN'IUNG SASIBOHAMIDJOJO Setelah membaca panbahasan wnum ini dalam waktu yang pendek, kami banya mengi­

ngatkan ke:nbali dulu ada kesepakatan bahwa pasal 32 UUD i tu masuk kE:..'ClaJ.am kebudayaan

itu secara lengkap pad.a penjelasan umum ini, saya. melihat kok belum ketemu barangkali

pemerintah yang menyusunnya tahu dimana, kami hanya mengingatkan itu, kalau yang laiE_

nya tidak.· ·rni yang pertama mengenai itu penjelasan pasal 32 karena dikeluarkan dari

mengingat tetapi dulu ad.a saran seingat kami ma.suk kedalam penjelasan umum.

Yang kedua alinea ketiga dari penjelasan urmml, halam kedua dari konsep yang

kami lihat alinea yanga paling atas. Untuk mencapai keberhasilan kepariwisataan yang

dimaksud diperlukan langkah-langkah yang serasi anatara beberapa pihak dalam berbagai

lembaga yauq; terkai t baik panerintah maupun swasta, apakah ini tidak di tambah dengan

masyarakat, dalam batang :l-ubuh bisa saja nanti, dengan masyarakat ini hanya menginga_!

·kan·kekurangan sedikit, lainnya belum ketemu.

Terima kasih

KE'IUA RAPAT IGN ISTIAN'I'O SUWARGONO

Ter:ima kasih kepada F ABRI, berbahagialah yang bersangkutan diingatkan oleh

F ABRI, kami persilahkan dari panerintah mungkin ada penjelasan.

PEMERINT.AH PROF. DR. M, DIMYATI HARTONO, SH. :

Bapak Pimpinan yang kami hormati serta Bapak Bapak dan !bu seka.lian yang kami

hormati. Pemerintah juga dengan tempo yang sesingkat-singkatnya ingin menjawab apa yang

dilm:nukakan dari F PDI .

Kalau tidak salah yang diusulkc111 mengenai produksi Dalam Negeri, i tu tidak pad.a

penjelasan tetapi justru masuk pad.a batang tubuh, mohon diperiksa pasal ~' halaman 8 -

huruf e, \ .

Selanjutnya dari F ABRI mengeriai yang pertama pasal 32, memang kcmi tmennya ada-

lah demikian, tetapi setelah kita baca.itu de:nikian banyak, dan banyak yang sudah masuk

lalu kita cari, inti yang belum masuk itu apa. Karena itu maka kita ambil dari pasal -

32 (sebagian), penjelasan pasal 32 itu telah terdapat pada halrunap 2 penjelasan alinea

·ketiga penyelenggaraan dst. tsb. dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan

mendorong upaya peningkatan .mutu lingkungan hidup, serta obyek dan daya tarik wisata i tu

sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke ar.ah kenajuan a.dab mernpertinggi dera­

jat kerranusiaan kesusilaan dan ketertiban umum guna rnanperutuh jati diri bangsa dalam

rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Demikian •••••••

- 28 -

!Sa:i.kian Fraksi ABRI dan Fraksi PDI. \i', .... . ·- . -- ~ .

Yang tsraRhir dari Fraksi ABRI mengenai yang disebut kok sampai swasta masya-

rakatnya tidak, mohon diperiksa halaman 3 gari 1, 2. 3 dari atas : Maka penye­

lenggaraan kepariwisataan dilakukan secara terpadu oleh Perrerintah, Badan Usaha Masyarakat. Teriam kasih Bapak Pirnpinan.

KE'1UA RAPAT (IGN. ISTIANIO SUWARGONO) :

Saudara-saudara sekalian kita telah mendengarkan penjelasan dari Pemerin­

tah. Dengan demikian kalau rnungkin akan kita ketok ataukah masih perlu dibica­

rakan mengenai redaksinya kita bwa ke Timus ataukah kita ketok sekarang ?

(Redaksi ke Timus).

De~an demikian penjelasan umum substansi sudah terpenuhi tinggal rnasalah re­

daksi diserahkan kepada Timus. Dapat disepakati? (Sidang setuju).

Kita lanjut ke pasal 1 sampai dengan 8 TIPhon dobaca selama 2 menit.

PEMERINTAH (PROF. DR. DTMYATI HARTOID, SH) :

Barangkali butir (2) itu yang senula tertulis itu ke Timus, tetapi Peme­

rintah mengusulkan karena sudah ada di Bab Penjelasan dulu kita angkat kepada

Batang Tubuh untuk mengisi butir (2) kalau itu disetujui. Terima kasih.

FEI'UA RA.PAT (IGN. ISTIANIO SUWARGOID) :

Apabila sudah dibaca kami persilahkan dari FKP.

FKP (ABDUL I.ATIEF, SH2 : Penjelasan pasal 1 anglca (1) kami rasa meteri perumusannya 2, cukup dan

sesuai dengan kami usulkan.

Angka (2) cukup jelas. Ang)<a (3) kami dapat menerirna rurnusan angka (3) ini.

Angka (4) cukup jelas. (5), (6), (7), (8) kami bisa menerima. Terima kasih.

KETUA RA.PAT (IGN. ISTIANTO ~UWARGOIDl :

Teri.ma kasih.

Dari Fraksi ABRI ? (Pas)

Dari Fraks i PDI ? (Telah j elas)

Dari FPP ?

FPP. (D~. M:>H. HUSNIE ~ill :

Mungkin materi substansinya sudah tidak ada masalah, mt.mgkin dari segi

. bahasa tOOhon betul-betul lebih benamya. Yang pertama angka (1) itu ada kali­

mat : tidak adanya tujuan untuk mencari nafkah. Nah ini saya kira bagaimana

bisa dis~derhanakan apakah tidak bennak.sud untuk mencari nafkah atau terserah

nanti, pokoknya dikalimatnya kurang begitu bagus.

~fudah-mudahan yang ketiga juga demikian, memang ada rnasalah kalimat "pe­

ngertian ini dengan demikian". Nah ini saya kira bisa dianukan nanti rrnmgkin

pengertian demikian misalnya begitu tidak hanya mengacu, saya kira demikian.

Teri.ma kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT (IGN. ISTI.ANI'O SUWAROONO)

Dari Pemerintah saya kira tidak ada masaiah. Saudara ........... .

·-:-

- 29 -

Saudara-saudara sekalian hampir saja saya ketok tetapi tidak jac1i,. karena

kelihatannya ma.sili ada redaksi yang perlu disempurnakan. Dan dengan demikian

maka kita lempar kepada Timus khusu untuk angka (1) clan (3) dari kalimat tidak

adanya tujuan tadi yang pertama dan pengertian ini tmtuk angka (3), dapat di­

sepakati? (Siclang setuju). Terima kasih.

Kita lanjutkan pada pasal 2. (Pasal 2 ini catatan dibahas dalam Timus)

FPP (MUHAMMAD BuANG, SH) :

Kalau bisa untuk Batang Tubuh sek.arang saja tidak. ada masalah. Kecualai

ada ketinggalan "usaha bersama clan kekeluargaan" yang kita sudah sepakati.

Lalu kita sepakat juga kita c1i Pansus sust.manya urutan seperti GBHN, ini saya

kira Batang Tubuh bisa ketok palu. Kalau kami boleh usulkan konkritnya sesuai

dngan rumusan GBHN : Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan

asas m:lllfaat, asas usaha bersama clan kekeluargaan, adil dan merata, ini kehi­

dupan dalam keseimbangan clan kepercayaan kepada diri sendiri, ini urutan-urut­

annya menurut GBHN. Ini bisa kita ketok untuk Batang Tubuh, sebab kesepakatan

sud.ah ada di Pansus, kalau tidak ada soal penj elasan boleh di Timus barangkali.

Terima. kasih.

KE':['UA RAPAT (IGN. ISTIANID SUWARGONO ) :

Apakah dalam hal ini kita mengarrbil alih untuk dari GBHN ataukah kita

arrbil mana-mana yang langsung terkait dari GBHN, ini kita perlu bahas nantinya

saya kira. Dari Pemerintah m.mgkin ada kehendak demikian ?

PEMERINTAH (PROF. DR. DIMYATI HAR10ID, SH) :

Teri.ma. kasih Bapak Pimpinan.

Dari Pemerintah sebenamya ini aslinya yang diajukan RUU, memang kalau

kita mengikuti GBHN demikian, tapi barangkali tidak harus mengikuti GBHN. Oleh karena kita sudah menp.,hadapi ma.salah konkrit yaitu kepariwisataan.

Jacli mana prioritas itu perlu diberikan, oleh kerena itu maka apa manfaat

jelas "adil clan merata". Nanti barangkali juga perikehidupan dalam keseirnbangan

itu cocok dengan bunyi pasal-pasal yang clibelakang.

Demikian Bapak Ketua, terima. kasih.

KETUA RAPAT (IGN. ISTIANID SUWARGOOO) :

Ini sudah saya duga waktu RUU Telkom jawaban Pemerintah juga begitu.

Jadi bagaimana kalau kita lempar ke Timus saja ?

Kalau begitu saya baca :

Bab II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggara.an kepariwisataan dilaksanakan

berdasarkan asas manfa.at (koma) asas usaha beI_"sama dan kekeluargaan (koma)

a~s a.dil dan merata (koma) kepercayaan pada c1isi sendiri )koma) dan berkehi­

dupan dalam keseimbangan (titik).

FKP (ABD!JL I.ATIEF, SH) :

Jadl begini pak materinya kami rasa sudah cukup serrua dan sudah kita sepa­

kati, hanya barangkali bagaimana rrenyusunnya, apakah disesuaikan dengan GBHN

apa tidak ? Kami rasa kalau memang ada pedornan yang lebih kuat kita pegang

- 30 -

sebenarnya kita sesuaikan saja dengan pedoman yang ada. Memang kami mendengar­

kam apa yang dikatakan oleh Pe:roorintah karena ini sudah disesuaikan denganope­

rasional dengan praktek nyata, Tetapi kalau menurut hernat karni asas ini sebe­

narnya kedudukannya sama dalam kita rrelaksanakan segala kegiatan. Oleh seb<Jb

itu karena sudah ada otentik yang kita tiru kami rasa kira arnbil dengan susu­

nan dari GBHN. Yang kalau suslma!1 GBHN itu sernua yang terakhir yaitu kerja asas kepercayaan peda disi sendiri dan kebetulan DIM kami begitu pak. Kalau rrem:mg disetujui ini kita ketok saja tidak perlu ke Tinn.is. Terima kasih ..

KETUA RAPAT (IGN; ISTIAN'ID SUWARC',000) : - .... Kami baca sekali lagi : Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan ber-

dasarkan asas manfaat, usaha bersama clan kekeluargaan, adil dan merata,

perike.l-iicluPan da.lam keseinbangan, dan kepercayaan pada diri sendi.ri.

Setuju ? Si.dang setuju. Teri.ma kasih.

Selanjutnya •••••••••

- )1 -

Selanjutnya untuk Pasal ~ Pcnje1<:1sc111, d.iscrahk.an Timus ? Setuju '?

{ SIDJ\NG Pl\N,JA : SE'lUJU )

Terima kasih.

Pasal 3, ini juga 'l'imus. Pasal maupLm Penjelasan diserabkan 'l'imus, cU.sepakati ?

oari Peuerintah ada usul.

PEME.RIN'l'l\II (PROF. DR. M. DIMYA'l'I lll\.H'l'CNO, Sil.)

Dapak Pimpinan yang kami henna.ti, scbenarnya diserahkan Timus i tu karena ·

dulu (e) itu belum tercanturn. Sekarang (e) su:la.h diusulkan rumusannya demikian

menurut Pemerintah. Kalau m:::mang ini bisa disetujui, lcbiJ1 baik.

Terima kasih.

~UA RAPAT ( ISTIANTO SlWARGa\10)

Dari Fraksi l\l3RI.

ANGGOI'A/F .ABRI (SAHUN'IUN3 SASTROill\MIDJOJO)

Setuju, karena dulu tinggal (c) yang reltml masuk, diserahkan dulu untuk

perumusannya (e} musuk.

Dari F.KP.

?U\JGGcYl'A/F .KP (ABOOL ~, SH.) :

Kami rasa betul yang dikatakan oleh rekan-rekan sebelunnya, ki ta dulu

ada usul nengenai pendaya gtmaan pnx:1uksi nasional ini sudah ada rumusan,

dengan dan.ikian kami rasa bis(';l saja kita setujui.

Kfil'UA RAPAT (ISTIAN'ID Sl.WARGONO)

Ter.i.ma kasih, dari P.PP 7

F .PP ada scdikit usul, i::ertarna yang belun tertarnpung karni lihat mendorong

i;:embangunan daerah. Apa mendorong r:cndaya gunaan produksi nasional bisa kita

· tafsirkan rrendorong pe.mbangunan daerah kami kurang jelas. Dan pada huruf (c)

ne.mperluas, kita sinkronkan dengan konsiderans I1l?lllperluas dan menerata"k:an

kesem_µ3.tan berusaha dan kesanpatan kerja. Jadi kalau itu cbpat kita tampung

sekarang, kami. tidak keberatan unt..-uk diketok· palu.

Dari Pemerintah.

PEMEHIN'f'l\JI ••••••• ·

..

- 32 -

PEMERINTAH (P~.!...DR. ~~TI HARIONO, SH.) :

Bapak Pimpinan yang kami ho.:i:mati_, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terima

kasih atas apa yanc;r dikenukakan_?leh Fraksi Persatuan Panbangunan.

Mchan di.baca halaman pertama·garis kel:i.ma dari bawah (Penjelasan Unun). Set.el.ah kana berusaha rrendorong pembangunan daerah.

I

.. KE.TUA RAf>AT ..J.!§_T._:qw.I'O SUVAroCNO) . :

Bagaim:ma F .PP ? , kami persilahkan dari F .KP.

J:>li1GGGrA/F .Kl? (ABDUL IATIEF, SH.) :

Ter:i.ma kasih Saudara P:i.npinan, nenang di DJM ksni ju::Ja ada rcendorang dan

neningkatkan pembangunan da.erah. Jadi k~tulan (e), tetapi karena ini sudah

~ukkan da1am penjelasan umum, sebenamya pengerti.annya sudah sarna diroana-. . . pun c;liletakkan, i-.tapi kalau manang mau diletakkan disini lagi saya rasa itu

lebih rnanpertegas. Itu terserah .

. Ke.nn.'rlian setelah rreneliti kernl::ali om, ada ketinggalan sedikit hanya rrenyang­

kut masalah istilah. Kalau kita~· lihat butir (a} Memperkenalkan dan rrendaya

gunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia.

Kami ~gusulkari · sebenarnya bukan )1anya menperkenalkan sebab kalau nenperkenal­

kan i tu ~elihatan ki ta t;i.dak prcxluktif begi tulah kalau hanya: 1ki ta perkenalkan,

kita pertontonkah dan lain sebagainya. Oleh·sebab itu kami rrengusulkan dengan . .

istilah m:mdayzigUnak.an, kalau mendayagunakan kita .5ekali menperkenalkan seka-

ligus untuk mengambil rilanfaatnya daripacla·obyek dan daya tarik wisata yang . ·,

ada di Iri,donesia. . .

Jadi disini istilahnya mendayagunakan dan melestarikan obyek dan daya tarik .· .. wisata. Jadi pengertiannya· lebih tegas s€Qenamya kita mengistilahkan inendaya­

gunakan daripada·nenperkenalkan. Merrperkenalkan itu· kelihatannya pasip, ta.pi

kal-au mendayagunakan kita sekaligus sl.ilah bisa m:!nanfaatkan obyek dan daya

tarik wisata yang ada di Indonesia. ·

Sebab istilah mendayagunakan itu sudah tenrasuk mempel;kenalkan jadi ditamOO.h

. untuk rrelestarikan .saja. 1 I

Teriwa kasih Saudara Pimpinan. ':.

Terima kasih, dari F.POI.

~/F.PDI (I GUSTI ~URAH YUDHA)

Kami justru dalam hal ini dengan kerendahan hati rrohon maaf, kami ingin

· waktu untuk. eek ·dalam catatan kami apa tidak sebaiknya mohon pada rekan-rekan

dan Perrerintah .. di Timus.

Hanya s~ian yang kami mohonkan, teriroa kasih. ·

.K.E'I'UA • • • • •••• • .... ------·--

• 'l ~ .. \

- 33 -

KE'IUA RAPAT (ISTIAN'IO St:MAF~O) :

Baik, dengan toleransi kita rranberikan waktu pada Fraksi PDI, maka k.ita

· sepakati dan sekaligus untuk Pernerintah ju3-a persiapan kanbali.

Kita serahkan Pasal 3 dan penjelasan Pasal 3 pada Timus.

Setuju ?

(SID~ PANJA SETUJU)

Terima kasih.

Selanjutnya adalah Pasal 4 Cl::>yek dan daya tarik wisata, sudah ketok.

Penjelasan ?·CUkup jela~. Disetujui.?

· ( SIDAN:; PANJA : SEIUJU ) •

Pasal .. 5 kalaµ tidak salah di Timus . senua •. Kita lempar ke Tirrus.

PEMERINl'AH (POOF. DR. M. DIM)-7\TI HAR'IONO, SH.) : ------------~--·~~ - -

Pasal 5 sebetulnya tidak ada masal~. Waktu itu i;;enjelasannya itu ter­

tulis membangun· cbyek saja. · Sekciram dise.sua:LJ<:an d:>:yek dan daya tarik wisata~

Tidak ada masalah.

KE'J.UA RAPAT ( ISTIAN'ro SlWARGCNO)

ltlhan dibaca masing-masing.

Dari F.PP ? tidak ada masa~. Dari. Fraksi ABRI. Tidak ada rnasalah.

Dari F.KP • . . ·.

PEMERINTAH (PROF. J?R. M. DIMYATI HAR'IONO, SH.) .. I"\ ' ....

MJhan maaf, ada.tarrbahan sebenamya. Tambahannya adalah dimasukkan nilai­

ni.lai agama yang sa:nula belUtn ada kemudian pelakunya Penerintah, Baclan usaha

Clari perseorangan.. Itu t.?lmbah.annya. . -

KEIUA RAPAT ( ISTIANTO St.JWAR;CNO) :

Oleh karenanya Frak~i-:fraksi naneriksanya yang berkepentingan dengan

Fraksinya.

F.KP.

~.KP (ABDUL' LATIEF I SH_.)_ ':

F. KP dulu ada us'ul dalam Pasal 5 ini menarcbah kata-kata ''rnengelola" dengan

da:nikian bunyi Pasal 5 ini : Perrbangunan d:>yek dan daya tarik wisata dilakukan . -

dengan cara nengusahakan, mengelola dan menbuat obyek-d:>yek baru sebagai obyek

daya tarik wisata sebaga.i.wana d:i.maksud dalam Pasa1 4.

Jadi di tarrhah dengan istilah "rnengelola '.'.

Penjel~~-~-·-~

- 34 -

Penjelasan kami. rasa sudah cukup jelas, sOOah ada yang kami usulkan nilai-nilai

agama sOOah masuk.

Terina kasih.

KE'IUA RAPAT ( ISTIAmO .~CNO)

Dari F.PDI. Sudah.cukup.

Baik kami bacakan apal;>ila Penerintah tidak .ada saran.

Pasal 5

Pembangunan obyek dan daya·tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan,·

trengelola, dan manbuat obyek-obyek baru sebagai abyek aan daya tarik wisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Interupsi Anggota

Sebaiknya kita kerrbali mengacu kepada apa yang sudah pemah disepakati.

Dalani Pasal S menurut catatan ang·telah kita ter:irna dari Sekretaris, Pasal 5

itu nanang oleh.Panja posisi akhir panbahasannya diserahkan kepada Timus l'err¥:­

rintah, usul F.KP menambah kata "daya tarik" diteri.ma.

Tidak ad.a tarnbahan "rrengelola" .itu. Ini has·.ir dari Panja.

KETUA RAPAT (ISTIANTO SUVAK;<NO} : .. - _ . ..,..___... --Dari'pihak J?emerintah mungkin.

· ;E'EMERINTAH . (PROF. DR •. ,~~-J?..IM~TI flAR10NO, SH.)

Bapak Pimpina, Bapak-:_-bapak dan Ibu.

~g· kfta ~gerti mengap:i. dari F .KP tircbul perkataan ''rrengelola", ketika

kita manbahas pada belak~gan • • • • • mengenai kawasan par:j.wisata i tu lalu

tircbul ~alahan pengelplaan. Oleh karena i tu, karena yang sebenarnya tim­

bulnya persoalan itu pada Pasal 12 kel::elakan:J, Pasal 5 ini memanq begini ke­

adaannya yang Sudah disepakati •

. Jadi menurut hena.t Pernerintah Pasal 5 yang sOOah kita setujui ya setuju.

Nanti pada ·Pasal belakang itu penjabarari leb.ih lanjut dari ini kalau ada kata

.pengelolaan itu saya kira malah tidak menjadi masalah, lebih enak.

Sebab ~ nariti Qetul yang dikemukakan oleh Fraksi ABRI.

Demik.ian Pak karena·itu: Perrerintah berpegang teguh kepada apa yang sudah di­

sepakati dalam nenasukkan atau manindah itu selalu mint.a persetuju.:in lebih

dahulu. Terirna kasih.

KEIUA RAPAT ( ISTIAN'ro SUWARC:iONO) ---------- -· . ·-... -- ., . Silahkari Pak •.

- 35 ·-

~/F .KP (ABDUL LATIEF, SH.)

'l'erima kasih Saudara Pimpinan, Jadi kalau kita lihat mernang apa. yang disusun oleh Sekretariat bahwa

Pasal 5.itu Timus belun ada keterangan. Jadi ceritanya begini, Pasal 5 ini kami hubungkan dengan Pasal 12 RUU karena

disitu pengusaI:aan d::>yek wisata meliputi keJiatan penbangunan ocyek wisata

beserta prasarana dan sarana wisata •. Jadi dt:iiini pengusahaan ooyek wisatc::. me­

liputi kegiatan pembangunan. Tetapi di Pasal 5 ini :panba.nJunan ocyek wisata . .

dilakukan dengan .. cara rrengusahakan dan mercbuat d::>yek-d:>yek baru sebagair royek

wisata sehaga'imana dimaksu:i dalam Pasal 4. Jadi ~ disini sebenari1ya waktU i tu .nenpe.rniasalahkan pengusahaan i tu apakah

sudah texmasuk·penb~an, apakah sudah termasuk pengelolaan, apakah pemba.ngun­

an itu ji:ga ·kalau kita lihat disini suiah te~uk. ,pengusahaan. Kalau di Pa.Sal S·seolah-olah pe:nbangunan'itu.suclah tennasuk pengusahaan •

. · ' I

Jadi kalimat ini redaksinya agak rancu kalau dibandingkan dengan Pasal-pa.sal . lainnya. Oleh sebab i tu waktu i tu diputuskan bahwa ini nariti akan dibawa ke

Timus. . " '

Bagafu\ana yang· seberiatnya, kalau disatu pihak Pasal 5 penbanqunan itu tennasuk

dengan ~a m:n19.lJS~an,_tetapi ~ Pasal 12 ~gusahaan meliputi kegiatan pern­ba!Y;Junan. Kami ·sendiri b:(ngung, tapi yar,ig lain-lain sudah cukup jelas. .. . ~ Sebab itu ka:ni pada waktu itu rrengusuJJ<an dai1 disetujui~

.-

··- .......

Kitn/ • • • • • • • • • • • • •

- 36 -

~!ta hubungkan dengan Pasal 14 RUU ~Pen.gusahaan Obyek wisata da­dapat dilakukan oleh Badan Uaaha atau perorangan". aadi istilah pengusahaan dan disesuEtikan dengan Pembangunan ini, kelihatannya masih perlu ditertibkan dan dijelaskan pengertiannya. Apakah pe~ bangunan itu sudah masUk pengelolaan, tetapi kalau kita mengata­kan bahwa pembangunan itu belum tentu siapa yang membangun belum ten tu mengelola.

Jadi dengan demikian diperlukan ada suatu rumusan yang da -pat dibaca oleh orang lain. Sekian terima kasih.

KETUA RAPAT (IGN. ISTIANTO SUWARGONO),.L . ~ . Terima kasih, saya menyarankan demikian bahwa PANJA ; .tidak 'P

pernah membahas mengenai Pasal 5, karena ini ketentuannya ·. 1.pada TIMUS, tapi sebaga1 konsekuensi logis daripada perubahan-peruba­han yang terjadi pada pasal-pasal selanjutnyan yang k~mungkinan akan berpengaruh pada Pasal yang semula diserahkan pada TIMUS itu mungkin saja bisa terjadi, sebab apa yang diserahkan pada T! MUS dulu dari PANSUS ·yang belum dikaji perkemba,ngan di PANJA.

Yang penting sekarang dicari apakah in! mengalir,·kalau ti­dak mengalir harus ki~ benahi kembali. ·

De.ngan demikian Pasal 5 dan penjelasannya diserahkan _ · pada TIMUS,(setuju)~ .Terima kasih.

Pasal 6 TIMUS, sep~rti saya kate.kan mungkin ada perkembanga.!l perkembangan ·perubahan pembahasan pada PANJA, seyogyanya kita ti­dak membahas secara: partial,. dengan demikian Pasal 6 ki ta serah -

. kan pada TIMUS dan penjelasannya • ..

PEMERIN·T~H (PROF.DR.M. DIMYATI HARTONO, SH):

.Bapak Pimpinan yang·kami.hormati, Bapak-bapak dan Ibu seka -. .

lien. Sebenarnya Pas.al 6. ini ada catatannya yai tu penambahan ni -lai-nile.i agama dan itu pada b. telah dicantum~an, sebenarnya da­ri Pemerintah hanya itu ·sesuai dengan putusan. Terima kasih. kalau tidak · sala~ dulu i tu ifit1.lahnya "merangsang" terus diganti " mendorong" •

KETUA RAPAT (IGN ISTIANTO SUWARGONV.t ·.

Ada saran ~pakah mungkin diketok mengurangi tugas TIMUS. Da~ ri F.ABRI.

ANGGOTA/F.ABRI (,SAHUNTUNG SASTROHAMIDJOJO): Setuju, kalau mem.ang tidak ada yang rnemasalahkan lagi.

·ANGGOTA/F .KP •••••••••

-' J

- 37 -

AHGGOT.AlF,Kf ( ABJ20):, JATIEF_,_ SH) :

Setuju sekali, ko.rena ini sesuni dengnn DD1 kami. Terima kasih;-

ANGGOt~tP12I-'.I GUS~I NGt}RAH YUD.lfAl:

.setuju •.

K:ETTJA RAPAT (IGN, ISTIJ\NTO SUWABGONO).t

Akan so.ya baca Pasal 6. I

"Obyek dan da.ya tarik wisata dila.kuknn dengan memperhati-kan :· a• Kemampuan untuk mend.orong, peningkatan perkembangnn kehidu­

.Pan ekonomi sosial 1).udeya; b. Nilai-nilai agama, · adat istiadat,>nndm gan nil.ai-nila.1 yang

b.idup dn.J.am masyarakat; c. Kelesto.rian ~udnya a.an mutu lingkungan ~idup ;

d. Ke1angsungan usaba pa.ri~isata itu sendiri.

Pasal 6 Cukup jelas. ~apat ~setujui . (setuj:u). Terima kasih.

"' . · ·PEMERJJ!Wi · CPJ.lQI• DR,M, D!MYATI HARTOl'{Oa SH);, .

Ba;p.ak Pimpinan, bapak-bapak serta Ibu sekalian. 2 hal pad.a Pasal 7 ini, · pertcma adalnh istilnh "penggolonga.n"

, . '

atau ·"golongan"• Yang kedua mengenai penjelasan itu sud.ah d.1-sepa.kati tidak menjad.:1 masalah# ta.pi yang jadi masa.lah adalah ... '

"golongan usaba" dan p·enj elasan. golongan dipergunkan sebagai usul Pemerinta.h karena meli­

hat dari judul.. Bab itu ~asing-masing tidak ad.a kata kerja, ta.pi kata benda. jadi "Jenis. Usab.a"; Golongan usaha, jadi konsisten Jia-dg·penggunan.n ini ·bukan penggolongan, usul pemerintah~"

' ' Kemudian, mengenai penjel~an, · sesuai dengan putusan bahwa . . '

Usaha ·yan~ digolongkan a, b, C itu .kedudukannya Sallla, karena i tu pada pasal 7 disusun penjelasan, peeye?utan urutan usaha pari-. visata 1ni bukan .. berarti dalam pasal ~1 ba]:l.ra peneJU>atan usnha yang satu 'lebih t.inggi dari yang lain, ak.nn tetapi mempunyai ke­dudukan yang sama dalam u~aha pari~snta, Teri.ma kasih •

ICETUA RAU* (IGN· ISTIANTO SIDURGONO)J.

.Tadi· ini·tidak perlu diserah.knn oleh ahli bnhasa soal go­longan. Dari F .ABRI.

ANGGQTA/l.ABRI ( SAH!JN!UNG SASTROHAM:rp.ro.ro) :

Dul.u F,ABRI setuju denga.n "Golonga.n" ua.n tetnp golongo.n.

- 38 -

DTYA WU {IGlf. ISTIANtO SVWARGONP);

Dari F.XP

AlfCiGOTA/F1KP (ABD!JL LATWe f!J}:

KaJDi setuju dengnn penjelasan usaha dan golongan.

QTUA RAPA1 (IQN. IST!ANTO SUWj.RGOlfQ.}: \ .

Terima ka.s:1l1• D~i F .PP

ANGGO'W)'.iP Q:IUHAMM,AD '.§U.f\NG., §H); \.

Dulu memang kami yang metigUlllilkan penggolongan.

!:; AIQGOTAtr.PpI C:t GUaTI NGY,RAH xrmu>.;

..

·-Kami · setuju dengan yang tertulis ini. Terima kasih,

UtllA RA.PM' CIGN, ISTIANJ.'O SV\jARGONO);,

BAB IV . "US.AH.A. PARIWISATA" Bagian P ertmna

Golongan Usnha

Paso.1 .. ;.7 ·

Usaha pariwisata digolongkan dalam:

a.~ usu.a ,3asa· pa.r:1.wisata; b';' Pengusahaan obyek dnn daya tarik ·wisa.ta; c• Usa.h.a· sarana pa.riwisata..

Pa.soi 7 (penjelasan) •. /

Penyebutan urutan usaha pariwisata dalo.m Pasol. ini tida.k berarti ba.h.wa penempatan usnha yang. satu lebih tinggi dari yang lain,

.aka?l tetapi mempunya.:1: kedudukan yang sama. daltun usaha pariwi-

sa.ta•' Da,Pat disepnkti, ( setuju), Terima. kasih. Kami. lanjutkan .Pada. Pasal .. 8 juga. katn pariwisata, Dari Pihnk

Pemer:Lntnh.· ·

2&mBINTAll <nw. :on. It D;t:MYAT! ~.§j) I

. . Ba.Pak Pimpinan yang kami horinati, ~apak dan Ibu sekalian ynng kami hormat1~· Pemerintah tetop. mencantumkan catatan, sehingga kata. "Pariwis~tn" ma.sih disitu, jadi sebenarnya. kalau d:J.h:!langkan knta "Pariwisa.ta." itu seakan-ako.n jasa bisa lari kemana-*ana, sedangkan kala.u di -

beri kata. Pariwisata, itu jelas jasa itu kemnna. Tapi dari sudut ~ahasa · mungldn bis a terlalu banyak j asa, k1 ta mau lihat bttnyakuya atau substansinya, Demikian Pak.

KETUA ••••••••••••··--

- 39 -

~TUA RAPAT (IGN, ISTIANTO SU.IA.RGONO):

Masih ingin dibicarakan karena mnsih sruna. dari F.ABRI

.A1fGGQTA/F .ABRI (SAHUNTUNG SASTROH.AMIDJOJO):

J"adi kata Pariwisata yong dibelakang itu di hilangkan •

.KfilTUA RAPAT (IGN. ISITIANTO SU1dARGONO):

Kami :g.ersilahkan dari F.PDI.

A~GGOTA/F,PDI (I GUSTI NGURAH YUDHA):

Sesuai dengan catatnnnya perlu dikonsultasiknn dengan

ahli bahasa. Terima kasih.

l\1~1UA RAP AT (IGN, ISTIANTO SUWARGONO) :

Kami persilahl{on dari F.PP.

,ANGGOTA/F ,PP (MUHAMMAD BUANG, SH):

Kata pariwisata tadinya minta dikonsultasikan dM 1i:runi

minta supaya dicoret, sama dengan F.ABRI, usul kami di TIMUS. Tdl.Uma kasih.

~TUA RAPAT (IGN ISTIANTO SUWARGONO):

Dari F.KP.

,ANGGOTA/F,KP (ABDUL LATIEF, SH):

Terima kasih Saudara Pimpinan. Menurut F.KP, sebenarnya isitilah Prtr:liwisnta yang akhir ini kami rasa bisa d::!llilangkan, karen tidak merubah arti. Terima kasih •

~TUA RAPAT (IGN, ISTIANTO SUWARGONO}t

· Deng an demildan semua Fraksi setuju menghilangkan ka ta pariwisata terakhir. kami persilahkan.

REMERINTAH (PROF1 DR.M. DIMYATI HARTONO, SH):

Terima kasih. Karena empat" Fraksi sudah setuju, tapi Peme­rintah belum, tapi karena ini menyangkut bahasa yang tepat ba-

rangkali pemerintah masih tetap untuk dikonsultasikan, jadi prin­sip ini sudah setuju tinggal penggunaan kata pariwisata disitu menrut ahli bahasa benar npa tidak. Sn.Ya kira demikian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT ••••••••

- 40 -

Kfil'.l'UA RA.PAT (IGN, ISTIANTO SUWA;RGCNO):

d.iserahkan pada TIMUS khusus mengenai kato. "Pari'Wisata".

A?WGOIA/F,KP (@DUL LATJEF, SH):

Buk:an timus pengertiannya. J ndi Pemerintah akan mengadul<:an

konsultasi dengan ahli bahasakalau kata pariwisata itu hilnng Pemerintah akan meJ.aporkan kepada TIMUS.

IQ:;TUA RA.PAT (IGN, ISTIANTO SUWARGONO);

Kita lanjutkan kepada penjelasan, ada yang mengatakan tidak cukup ~las. Untuk Pasal 8 penjelasan Cukup jelas dapat d.isetujui, (setuju). Terima kasih. Ki ta lanjut.J pada Pasal 9. Dari Pemerintah.

EEMTIBINTAH (PROF. UB.M. DIDYATI HARTONO, SH):

B~ak Pimpinon dnn Bapalc-bapak /Ibu yang kami b.ormati Pasal 9 itu memang tidak ada masalah lagi,

tapi/ ••••••••••••••••

- i..1 -

tapi p~elaaa.u yang disini oleh Fraksi lCa.1.7a Pembangmian yang dia.jukan Peme­

rintah tertul.is c'1ku.p jela.a:, ayat (2) juga oukup jelaa, aeb~ Pemermta.h

mengikuti apa yang sud.ah diputuskan oleh Panj a bahwa agar supa;ra j enits uaa.ha.

itu da.pat diberi ura.ian pada. pa.aal-pa.sal. berikuteya, dan. itu telah ad.a pada.

Pasal 11, begitu jugs. pa.da Paaal 12. PaSal-pa.sal itu pun yang .diangga.p perlu

yang meuentukan a.pa.ka.h ini perl u, i tu k:alau tidak sa.lah Panj a menyerahk:an ke­

pa.da Pemerinta.h. Dnp.ld.an, terima. .kaaih.

~A'aAPAT ( IGN. ISTIAN'l'O SUWARGONO)

Teri.ma kasih. Dari Fraksi ~ Pembangunan ?

ANGGO'l'A, F.KP ( ABDUL LATIEF, SH ) !l'er:lma. ka.sih sauda.J:a Pimpinan. Paaal :9 sebenarnya. kita sudah ke·tok p..-i­

lu tid.ak: ad.a peniasalaban, pe~an ka.J.imat ayat (2) diaerahkan ke Timua Ur!

tuk dikonsultaaikan dengan abli baba.sa• Ka.mi raaa apa.bila da.J.am keaempa.tan ini

kita bisa··•merwnuskan ini kala.u bi.sa diaetujui di Panja kami rasa kita. putua -

lean. eaja •. Kanna masalah suBuna.n kalimat diaiili did.a.hulu.i dengan Pemerintah.

"Pemerinta.h dapat meneta.pk:an jeni.s usa.ba jasa pariwisata selain sebaga..imana.

disebut ~am ayat. (1) 11 • Se-kan di beberapa. :pasal la.in, ·la.iJ:?. kalima.tnya, p~ da. hal pengertiamlya aalne.. Karena kita membioara.ka.n pa.salah ini di paaa.1 ini ~pa.ka.h. tida.k j:mis kit~ ·dabululcaii, umpamanya, jeuis usaha. ja.aa pa.riwisei.ta ael~ in seb&ga,i pa.r~wisata. Jadi detikian ka:rena kita. bioa,ra. soal jenis, ~ayn. rasa aebaik:nya dimulai dengan jenis. Jen.is usa.ha jasa pariwisata aela.in aeba.gaimana

dtmaksud dalam cqat (l) dapat ditetapka.n oleh Pemerintah. :Ba.ra.ngka.J.i kalimat-. .. . :' . '

nya ~el.lib bagaa susunanilya da.n kal.au disetujui kita ketok. Yang .kedua pada w~

t~ ~emballas ini me~g bellm1 terpikir kita iat:Uah jenis uaaba. Pad.a. waktu ki­

ta membahas ini me~g ·b,elum terpikir kita. Istilabny"a pa.le Buang ba.ra.ngkali

· ucUk-uouk, ucuk-uouk in! terus da.tang jenis. Sedangkan kalau ta.di iatilahnya

golongan itu ad.a memang te.rus gol.ongannya in! in! ini, karena kelihataanya ada

goiongan. Xalau'diaini teriur a.a.tang jeniB in1 apakah perlu sebelum itu jenis

· uasaba pariwiSata, waiaupun ini kita tida.k ba.has mungkin lupa. kalau ini memang " 'baik:, kita rasa. perlu kita bioa.rakan. Seki.an, terima. kasih.

1CEWA RAPAT ( ICN • ISTIANTO SOWARG()NO )

Terima kasih. Dari Frakai AlllU·?

·ANGGOTA, F.ABRI ( SABONTONG SASTROHAMIDJOJO ')

. Sauda.r,a Pimp~, kami liba.t da.ri perinoian kita membahas Pa.sal 7 kita

·muJ.ai dari golongaii us~ha. Demikian meman,g bagiaa kedua ini judulnya usaha ja­

sa pa.riw:tsa:ta. Pasal 9 ldta rirulai turun ·aar1 maoa.m-maoam usa.ha ini diaepa.kati

jenis, me~ duiu ad.a dua 1Da.Ca.m apa ma.cam apa jenia • .Ada yang menyebut jenia . " . .

pad.a. waktu itu jenis meakipun sementara karena. di belakang ada jenia kaitan

antua jenis dan golongan da.n pengelompokan it\1. na.nti ada. • Ja.di ka..lau ki'ta . .

bisa ·konsisten bahwa golonga.n itu tiga. besa.r, jenis.itu 24 kalau kelompok itu

pengelol'JlPQkan jenia ;yang terla.lu ba.nyak d.an 20 itu bisa. dijadikan tiga. kelom­

pok. ICaJ.u ini k:ita bisa pegang, kami tidak keberatan aepanjang ini diaepaka.ti. Terima kasih. KETUA. ••••••••••••••

- 4 2 -

ICETO'A RAPAT ( IGN. ISTIABTO SUWARGONO )

---------------------------------Memang itu sud.ah kesepaka.ta.n. Dari F.PDI ?

ANGGO'l'A, F.P.DI ( I GUSTI NGU.RAH YUDHA )

Ter:Lma. kasih~ Ja.di kesepa.ka.tan S1ldab ad.a aehingga Fraksi PDI teta.p biaa \

menerima. ini. Ayat (2) memang usul. PDI aebab ad.a pe~empurna.an dari pale Latief.

Seauai dengan Pemerintah karena. ini jenis sek:arang ~a.di jenia juga aeauai de -

ngan penyempillnaa.n fari_F.KP ta.di sebingga. lebih elok keliha.tan Undang-unda.ng

kita., jaeu. tida.k meru.ba. a.par-a.pa. Terima lca.aih • ..

KETUA RAPAT ( IGN. ISTIANTO SUWARGONO )

. Kami persilahk.a.n . F .PP

. ANGGO'l'A, l!' .P.P ( MUHAMMAD BUANG, SH )

Ada. kekeliruan ba.rangkali kita beraama., kami coba oek ini. Buka.n mater!

Paeal 8 di. ataanya tertulis ba.gian dua, . t1Baha jasa pariwisata, kam.i oari-oari

t.idak ad.a bag:taii. tiga, tau-tau bagian empa.t saja. Ba.rangkali bagian tiga. itu

juet:r:u. letakny~ pad.a Paaal. 9. a.tau di ma.na. bagian tiga. Kita sepaka.ti ada tiga golonga.n terdiri d.ari ~enis-jenis sedangkan qat (2)

kami set~ui.ta.di dan mema.ng 1'ami permasalahkan ta.di apa Pemerintah dulu,

k8m1 oenderung .rurm:isan F.KP ta.di auda.h bagus, jenis use.ha jasa pariw:Leata aeba­gaimana )"ang dima.ksug dC!l.am a.yat··(l) da.pat dit·etapka.n oleh Pemerintah.

Sa.ya kira culcu.p •

. XETUA WAT i( .iGN • ISTIANTO SUWARGONO )

F .KP a~ ad.a. t.am'oa.han ? .. .. .

ANGGO'l'A·~ F .XP ( AlJDUL LATIEF, SR ) .

Kami ada tamb&han ~edikit, aebe~a kalau kkta bioara. Paaal 9 ini

itu mJ.ta masih bi.Cara dal&m golongan,. jad.i bukan jenis. Jadi golonga.n. ueaha

jaaa pariwi8a.ta d.apat beru.pa jenis usa.ha.. Ja.di disini jenis itu diga.nti den:;an

golonga.n, jad.1.. ba:ru nyambung karena kita tadi sud.ah bioara golongaii, pasal be-

rik:Utnya. juga golongan, golongan itu· terua peoa.hanllya jenis uea.ba.. Ja.d.i dengan

demild.a:a. kalimatnya : Golongan usaba ja.Sa pa.riwiaata ·dapat beru.pa. Dape.t beru.­

pa j enis usaba terus a.

Xalau .ini swlah biisa kita aetujui kemudia.n ayat (2) ta.di dengan susunan kali­

mat seperti kami Mulkan, barangka.li bisa diketok. Teri.ma. kasih.

KETU'A RA.PAT_(_ ~GN •. : ISTIANTO SUW.ARGON01 ,) •

Dari Fraksi ABRI ? . .

ANGGOTA, F.A:BRI ( SAHUNTUNG SAS'l'ROHAMIDJOJO )

Menpna.1.yang pertama aa:ya kira. kekurangan itu mengenai golongan itu.

SUpqa aambung, says, mengerti tap& yang a.ya.t (2). i';li konaisten na.nti der...gon

.Pa.aal 16 .... KETUA RA.PAT ( IGN. ISTIANTO suWARGONO )

·Dari Fraksi ABRI aeleaa.i ? · (ANOOCY.I'A, F.ABRI, SAHUNTUNG SASTROHAMIDJOJO:

Selesa.1). Kami perailahkan pibak Pemerintah. PEMEB.INTAH •••••••••••••

- 43 -

PEMERINTAI! ( PROF. ·na. M. DIMYATI HARTONO, SH )

Saudara Pimpinan ya:ng ka.mi ho.r.mati.

Pemerintah pad.a daaa.r.nya setuju ~ka.n adanya koreksi penyempur.naan dan

kalau kita baca. Pasal 7 jud:ul.nya Golongan Uaaha. kemudian usaha pariwisata

digolongka.n dalam a. usaha. jaaa pa.riwisata, ka.lau ini kita pegang ke Pasal 9, · maka sebenarn.ya. ka.ta golonga.n itu diha.pus bisa jenisnya. pun sehingga., usaha.

jasa pa.riwisata. dapa.t berupa. jenie-jenis usaha. titik du.a. Sela.njutnya a.yat

(2) Pemerintah dapa.t menetapkan dan seterusnya, ad.a p::rubaha.n usul dari F.KP

mohon dipertimbangkan dua hal, aatu mohon diperiksa Pasal 4 ayat (2)

yang sudah diketok disana redak.sinya. : Pemerintah menetapkan, jadi kalau mau

lconsisten ya konsisten dengan yang sud.ah diketok. Disamping itu alasan kedua

kal.au dapat ditetapkan oleh Pemerintah itu dari sudut bahasa pasif sedangka.n

yang diinginka.n sebenarnya bukan pasif. Pemerintah itu aktif menetapkan, jadi

kalau disetujui Pemerintah dapat menetapkan itu kalau bisa disetujui Pasal 9 aya.t (2) konsisten dengan Pasal 4 aya.t (2). Terima kasih.

KETUA RAPAT ( IGN. ISTIANTO SOWARGONO )

Dari F .PDI setuju ? Dari F .PP setuju ? F .KP ?

ANGGOTA, F .KP ( ABDUL LATIEF, SH )

Ta.pi begini sebelumnya nanti k.ita ldbat pa.aal-pasa.l berikut, Pasal 10

u.mpamanya sala.h satu oontoh : syara.t-cya.rat bagi usaha. jasa pariwisata dan

ketentuan lain mengena.i pelak:sa:naa.n kegiata.nnya dia,tur lebih lanjut oleh

Menteri. Sebena.rnya kalau Menteri mau ke depan juga bisa barangkali kala.u me­

mang mau disusun kalimatnya, apalagi ka.ta.nya kalimat aktif'. Kami ma.u menyem­

pumaka.n supaya. konsisten dengan sebelumnya itu. Jadi tadi kami memperguna. -

kan istilah dari l?eme~intah ma.salah aktif dan pasif, awa.lan di dan a.walan me.

Te!rima ka.sih saudara impina.n. p .

KETUA RA.PAT ( IGN. ISTIANTO SUWARGONO )

PasaJ 9 ayat (1) : Uaaha jasa. pariwisata dapa.t berupa jenis-jenis usaba

a. ja.sa b4-ro perjalanan~wisata ;1

b. ja.sa a.gen perjalana.n widata

o. ja.sa pramuwisata

d. jasa konvenai perjalananinsentif d.an pe.meran

e. jasa~inpresariat

r. jasa konsultan pariwisata.

g. jasa informasi pariwisata..

ayat (2) : Pemerintah dapa.t menetapkan jenis usa.ba pariwisata

selain sebagaiman.a. di.ma.ksud dalam Pa.sa.l :(..

Penjelasan Pasal 9 aya.t (1) cukup jela.s

aya.t (2) oukup jelas

Dapat disepakati, setuju ? ( Sidang : setuju )

Teri.ma kasih. Dari pihak Peme:d.ntah ? PEMERINTAH ••••••••••

- 44 -

. PEMERINTAH ( PROF. DR. M. DD1YATI HA.RTONO, SH )

.Bapak Pimpinan ya;ng kami hormati, dari Pasal 10 aebenarnya tu.gas Peme­

rinta.h banya pad.a. ayat (l) ya.itu k:a.lima.t berbentuk bad.an hukum itu agar au­

paya. su~a diberi penjelasan da.n telah dicoba, yang dima.kaud bad.an hukum

Indonesia ada.l.ah Perseroa.n Terbata.s dan Koperasi. . .

I i • , .

.Masih rrtenjadi •••.••••••••

- 45 -

masih menjadim pertanyaan bagaimana dengan CV dan Firrna, apa itu juga akan dimasukkan.

itu demikian Pak.

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):

Dari fraksi mungkin a~.a _komentar, silahkan FKP .

ANGGOTA/ FKP (ABDUL LATIE, SH):

Terima kasih Saudara Pimpinan, FKP mengusulkan sebenarnya yang dimaksud dengan badan

hukum Indonesia itu barang kali tidak perlu ada penjelasan karena itu sudah jelas di­

dalam suatu ketentuan perundang- undangan dan' ini nanti alrnn berkembang apakah CV dan

Firrna itu pada saat itu menjadi badan hukum atau tidak ini memang didalam pertumbuh

an dan perkembangan hukum di Indonesia oleh sebab tiu kita jangan membatasi dipenjel~

san ini, kami rasa cukup sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO):

Dari FPDI kami pers~lahkan.

ANGGOTA/ FPDI ( I GUSTI NGURAH YUDHA) :·

Sependapat Pak,dengan FKP. Tidak ayat (3) sudah jelas kok.

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):

Dari FPP kami persilahkan~

ANGGOTA/ FPP (DRS. MOH HUNIE THAMRI): ·

Dari FPP memang sependapat bahwa tidak ctijabarkan.

KETUA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO):

Dari FABRI KAMI PERSILAHKAN.

ANGGOTA/ FABRI (SAHUNTUNG SASTROHAMIDJOJO):

Se tuju, koperasi tidak. ·. Dus hanya bad an hukum Indonesia saj a. Cukup j el as Pak maksud

nya.

KETUA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO):

Dari pihak Pemerintah, tidak ada ?. Maka Pasal 10 penjelasan ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas, ayat (30' cukup jelas, setuju ?. ( Rapat setuju).

BerlC;LflJUt pada Pasal 11 pada catatan dari pihak Pemerintah. Kami persilahkan Pak.

PEMERINTAH ( PROF. DR. M. DIMYATI HARTONO, SH ) ·•

Bapak Pimpinan yang kami horrnati serta ibu dan bapak sekalian yang kiami hormati,

usaha ,jasa biro perjalanan Pasal 11 merupakan usaha penyediaan· jasa perencanaan

atau jasa pelayanan dalam penyelenggaraan wisata, ini adalah memenuhi apa yang

- 46 -

diputuskan dalam Panja bahwa usaha jasa biro perjalanan itu sypaya diberi uraian

yang semula ada pada penjelasan sekarang diangkat pada batang tubuh dengan uraian

tentang badan tersebut lalu catatannya hur~f ,_£ pada kata Biro dan huruf E. pada k~

ta perjalanan apakah huruf kapitalatau tidak diserahkan kepada Timus, ini penting

untuk pak Buang buat laporan, terirna kasih.

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO) :

~engan dernikian penjelasan cukup jelas. Dari FPDI ?.

ANGGOTA/ FPDI (I GUSTI NGURAH YUDHA ):

Mohon maaf kepada FPP bahwq ini barang kali pas huruf besar ini, untuk sementara

sekian terirna kasih.

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO }:

Dari FPP kami persilahkan.

ANGGOTA/ FPP (MUHAMMAD BUANG, SH ):

Memang betul disini _£, p, :::!. itu harus huruf b~sar huruf pertama karena itu subjek

atau nama.jadi ~,.J., _£, .e,, :::!. itu harus kapital karena disini nama, jadi catatan di

hapuskan Pak, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO ):

Dari FABRI k~1 persilahkan.

ANGGOTA/ FABRI ( SAHUNTUNG SASTROHAMIDJOJO):

Kami kira setuju ini dianukan Pak, bagaimana ini karena ini .mernang banyak tadi di

depan juag ada yang nama nama itu huruf kecil, jadi supaya sesuai, terirna kasih.

KATUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):

Terima kasih saudara Pimpinan kami juga mengusulkan ini diperlu dikonsultasikan

karena sebelumnya Pasal 9 umpamanya itu huruf kecil. Jasa biro perjalanan wisata

dan sebagainya seluruhnya huruf kecil jadi kami juga tidak ahli benar ini oleh se

bab itu barang kali perlu dikonsultasikan dengan ahli bahasa, sekian terima kasih ·,

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):

Dari pihak Pemerintah saya kira tiaak ada masalah. ( Pemerintah : Setuju fakl

baikjadi karena pasal 11 ini sudah kita sepakati tinggal masalah penulisannya ka­

mi·menyarankan kepada Pemerintah mohon nanti ahli bahasa untuk mengecek tulisan­

tulisan yang tertera secara keseluruhan tentunya.

PEMERINTAH ( PROF. DR. M. DIMYATI HARTONG, SH):

_Z:-apo.n Pak kalau diijinkan kemarin Pemerintah sudah menuli surat kepada biro

Lembaga/ ..•••

- 47 -

Lembaga Pembinaan Bahasa Indonesia untuk meminta tenaga untuk hari Senen,terima

kasih.

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):

Terima kasih dengan demikian kita langsung pada penjelasan Pasal 11 karena materi

nya sudah diangkat maka penjelasannya dalah c;ukup jelas, dapat disetujui ? ( Rapat

setuju). Terima kasih, easal 12 juga sudah kita ketok hanya tinggal masalah penje­

lasan, semuanya cukup jelas ? Dari pihak Pemerintah ada yang tidak jelas ?.

Saudara- saudara sekalian maka tinggal masalah penjelasan Pasal 12 ayat (1) cukup

je1as ayat (2) cukup jelas ayat (3) cukup jelas, dapat disetujui ? ( Rapat setuju)

terima kasih. Kita lanjut pada Pasai 13, pasalnya sudah selesai saya kira penje -

lasannya ayat (.1) dan ayat (2), kalau tidak salah Pasal 13 pasal beserta penje

lasannya sudah selesai menurut catatan saya. Silahkan Pak.

ANGGOTA/ FKP (ABDUL LATIEF, SH):·

Terima kasih saudara Pimpinan kami waktu itu memang menginginkan di penjelasan itu

kami minta istilah informasi kemudian yang termasuk didala~ informasi ialah promo­

si ini sudah ada tetapi ~enurut catatan kami rasanya ada 3 yang kami mintakan ini

salah satt.i memang dari penjelasan RUU yang diambil oegitu sepenuhnya, ayat (1) dari

RUU sepenuhnya, kemudian istil.ah informasi itu termasuk promO'so dan pernasaran •

PERINTAH (PROF~' DR. M. DIMYATI HARTONO, SH_b.

.t-1.ohon maaf bapak Ketua kamim bacakan : 11 Dapat dilakukan selain oleh badan usaha di

bidang pariwisata dapat .pula dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial dida­

lam masyarakat. 11

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):

Terima kasih, dari fraksi ABRI. FABRI/ Sahuntung Sastrohamidjojo: Pas sudah).

Masih ada yang mempersoalkan ? Kalai tidak rnaka pasal 13 akan saya baca, dus hanya

penjelasan saja, ayat (1) : 11 Inforrnasi kepariwisataan disusun selengkap mungkin

dan secara terpadu sehingga mampu memberikan daya tarik untuk berwisata dan kejela­

san mengenai obyek daii daya tarik wisata, kalender acaPa, kemudahan transportasi

yang tersedia, adat~istiadat setempat, fasilitas-fasilitas kesehatun, pengamanan,

penukaran uang, akomodasi, gastronomi, harga dan tarif. "

Ayat (2) penjelasan : 11 Termasuk kegiatan penyedi.aan jasa informasi pariwisata ada­

lah kegiatan promosi dan pemasaran yang dapat dilakukan selain oleh badan usaha di­

bidang pariwisata dapat pula dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial dida­

lam masyarakat. 11 Apakah dapat disepakati ? FKP masih ada •

ANGGOTA/ FKP (ABDUL LATIEF, SH):

Karena banyaknya orang maka catatannya juga banyak, konskwensinya Pak oleh sebab . itu tolong dipikirkan. Jadi ada keinginan Pak di ayat (2) ini mungkin per.lu dimasuk

kan juga mengenai pusat-pusat industri dan

.... }

- 48 -

erajinan, ya di ayat (1) jadi begini Pak kalimat terakhir dimasukkan saja ; "infer~

masi kepariwisataan disusun selengkap mungkin dan secara terpadu sehingga sehingga

mampu memberikan daya tarik untuk berwisata ctan kejelasan mengenai obyek dan daya

tarik wisata, kalender acara, kemudahan transportasi yang tersedia, adat istiadat

setempat, fasilitas-fasilitas kesehataQ, pengamana~ penukaran uang, akomodasi,gas­

tronomi, harga dan tarif dan pusat-pudat industri dan kerajinan. " tapi ini kalau

· diterima karena in! ada usul dari kami, terserah kepada Panja ini, terima kasih. :.;. ...

KETUA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO):

Dari pihak Pemerintah ?.

PEMERINTAH ~ROF. DR. M. DIMYATI HARTONO, SH):·

Bapak pimpianan yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami horm~

ti karena tugas Pemerintah pada waktu itu adalah mengakomodasikan apa yang tertulis

didalam penjelasan RUU ini kita lakuka9, jadi Pemerintah tidak berani menambah kec.!:!_

ali dengan persetujuan, tetapi kalau bicara tentang kerajianan tadi itu, lndustri i

itu barang kali bisa dicantumkan sebenarnya pengertlan itu temasuk dalam daya tarik

dan obyek wisata. Jadi sudah masuk .~

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):

Yang lain-lain saya kira sama, baik dengan demikian sudah tertampung obyek dan daya

tarik wi.sat~, saudara- saudara sekalian rumusan penjelasanPasal 13 ayat ( 1) · dan

ayat (2) seperti yang tadi kami bacakan dapat disepakati? ( Rapat setuju).

Tarima kasih. Pasal 14 menurut catatan saya Pasal 14 sudah selesai. Jadi kita lewati.

Pasal 15 menurut catata~ saya Pasa1'15 juga sudah selesai.

PEMERINTAH (PROF. DR.· M. DIMYATI HARTONO, SH):

Mohon waktu sedikit Pak,karena kita bagian ke 3 itu tertulis mestinya tertulis

Bagian ke 3 dibawahnya Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata~ yang ke 2 Bapak

bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati Pemerintah ingin mengusulkan kecil teta

pi mungkin .. dapat dipertimbangkan yaitu pada Pasal 10, ini usul apabila dipeertimban.E_

kan bisa. Pasal 10,ayat (3) penjelasannya setelah kita baca ayat (1 l itu mengenai

badan hukum Indonesia, ayat (3) syarat-syarat dan seterusnya. Kalau kita biarkan be

gini itu bisa di interpretasikan bahwa Departemen P~rpostel itu atau Menter! yang

bertanggung jawab di bidang pariwisata itu juga menentvkan syarat-syarat badan hukum.

Padahal sebenarnya itu tidak karena itu sudah ada undang-Undangnya sendiri, diusulkan

untuk clear cut-nya ayat (3) itu diberi penjelasan : " Syarat-syarat yang dimaksud

dalam Pasal ini adalah syarat-syarat untuk mendapatkan ijin usaha." begitu.

KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):

Q~ri ,.rraksi- fraksi apa yang disampa Pemerintah ada saran ? Kami sarankan bagaimana

kalau dilempar ke timus ? Jadi kita beri catatan Pak Pasal 10 penjelasan ayat (3)

unwk ~t~ saran Penerintah. dapat disetujui . ' ...... .

- 49 -

Dapat disetujui ? Baik maka yang tadi diutarakan oleh Pemerintah dibawa ke TIMUS.

Pasal 15 tarnbahannya adalah Bagian III "Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata., Dapat disetujui ?

( SJiJTUJU )

Teri.Ina kasih. Pasal 15 kita lewati. Pasal 16 Batang Tubuh sudah selesai, maka kita bahas agak te­

liti mengenai PenjelAsan Pasal 16

INTSR UPS I. DARI FKP.

ANGGOTA/FKP (ABDUL LAT IJ~F, SH) Pasa;t · 16 berubah sepf)rti ki ta bicarakan Pasal 9 .. Jadi "Pengu­

sahaan Obyek c1 an Daya T:sirik ',Iisata" ---- dikelompokan, jadi "je -nisnya" hilang. Jadi 11:Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata di­kelompokan dalam ...... ~ .• •. • • • dst" ---- barangkali.

Saya rasa ini perlu dijelaskan oleh Pemerintah karena memang Pasal 16 ini agal{ lama ki ta bicarakan karena ini berbeda dengan Pasal 9. Kalau Pasal 9 itu jenisnya ---- semuanya kita masukan te-

.:.. " . tapi.Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik W~sata ini sebenarnya jenis­nya banyak tetapi kita jadikan menjadi tiga kelompok., Jadi akhir -nya ayat (2) ini memang pada ·wakt~ itu menjadi suatu penafsiran yang bErbeda-beda •

. In.i, saya rasa, beri kesempntan kepada Pemerintah kalau bisa memberikan.penjelasan.

K:8TUA RAPAT (IGN. ISTIANTO SU\'/AirGONO) Kalau tidak"salah dulu'sudah diberikan panjang lebar, artinya

yang diizinkan .itu adalah bagian daripada kelompok-kelompok itu dan disebut "jenis" tapi hanya namanya b.j.sa diberitasi dengan yang diatas karena yang diatas sudah jenis.

Pemerintah mungkin bisa memberikan penjelasan lagi, kami si­lahkan.

PEM8RINTAH ~PR?F• DR. M. DIMYA~~I HJu"i.TONO, SH) :

Memang da!i dulu Pemerintah sudah juga mengemukakan bahwa mo­hon hati-hati karena ini nanti yang mau ditetapkan oleh ayat (2)

itu apa. Apa pengelompokannya, apa jenisnya. Jadi akhirnya kalau sekarang berkembang ini mana yang lebih enak. Tanpa kata "jenis" Pengusahaan obyek can claya tarik wisata dikelompokan dalam a, b, c, (tanpa"kata "dapat") itu fiks. Apa itu a pada Pasal 16, 17, 19,

20 uraiannya masing-m1sing a,b,c itu. Kemudian'persoalan seb.enarnya apa yang diatur pada ayat (2), knlau pengelompokannya sudah jelas, itu ~iks tidak akan dirubah, yang belum :fiks adalAh apa yang termasuk dalam kelom;pok-kelompok itu .. Oleh karena i tu, maka Pemerintah mengusulkan perurnusan baru: "J?e­]llerintah .. ::.£1apat menetapkan obyek dan daya tarik wisata yang ter -masuk dalam masing-masing kelom1)0k lain sebagaimana dimaksud

ayat (1 ) ..

' ~)

- 50 -

Pemerintah ingin memperjelas bahwa apa ayat (1) a,b,c itu ada pengelompokan pengusahaan .obyek dan daya tarik wisata. Itu pengelompokannya, itu yang sudah past;.;alam, budaya., minat khu­kusitu tida.k. bisa dirubah pengelompokannya, tap.i apa yang masuk di dalam wisata ·budaya bisa berubah, apa yang masuk wisata alam berubah, apa yang masuk minat khusus juga bisa berubah. Oleh ka­rena itu yang mau.ditetapkan oleh Pemerintah adalah jenis pengu-

:; ·' sahaan yang termasuk dalam tiap-tiap kelompok. . .

Pormulasinya Pemerintah dap~t menetapkan jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata selain yang termasuk sebagaimana di­maksu' .ctal.~m ayat ( 1 )

Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT ( IGN. ISTIANTO SUWARGONOj '" Kami persilahkan dari ]'raksi ABIU. ·

ANGGOTA/FABRI (JOEPITO) : .

Terima.kasih Pak Ketua. Untuk tidak menimbulkan penapsiran pada ayat (2), maka ayat (1:) ada :Rerubahan redaksional yang agak

J,

pan.jang sedikit tapi bisa lebih je,las barangkali nanti yai tu kami usulkan demik,ian : "Pengusaha.an obyek dan daya ctarik wisata yang terdiri dari berbagai jenis, dikel'ompokan dalam : a. b.c. Jadi bisa masuk dengan menyebut adanya berbagai jenis. Ber.bagai jenis .itu dike1ompakan dalam -----------, sehingga kita bisa bicara jenis ini· ayat (2).

Jadi kami ulangi : Pas.al·16 ayat (1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisat~ yang terd.iri dari berbagai jenis, dike1ompoman dalam: a ----.kalau pengusahaan disana tidak perlu tinggal obyek dan daya tarik wisata. Jadi ini kelompok, tapi ada berbagai jenis didalam kelompok itu. Jadi disini untuk membe:t;ikan gambaran ke­pada kita bahwa sanya didalam pen~usahaan obyek dan daya tarik wi­sata itu bnnyak jenisnya. Disini dikatakan berbagai jenis, dikelom­pokan, jadi berbagai jenis itu dikelompokan, sehingga kalau kita sudah berbicara pada ayat (1) berbagai jenis, maka di ayat (2) ini tidak ·~da tancia tanya lagi, jenis pen'gusahaan obyek dan daya tarik. wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (-.1) a tau kalau mau bicara lebih lengkap dalam keloopok itu ;. ________ .

'INI'ERUPSI ''MRI "PEMERINTAH

PEMER.IN:rAH .............. - -

- 51 -

PEMERINr.All ~PROF. DR. M. Dil1YATI ·HARTQNO, ·SH)

Mohan maaf ada kesalahan Pemarintah tadi kata "selain'.' itu yang di­

hapus. Jadi Pemerintah dapat tmnenpatkan"j enis pengusal-i.aan obyek clan da­

ya tarlk wisata yang termasuk dalam tiap-tiap kelarpok sebagaimana dimak­

sud dalam ayat (l) '.' Kata "selain" itu hilang, sebab kata "selain" itu ~ lu kan akan melbedakan , .. sedangka.n kelompok itu sudah fiks, intinya yang

belum fiks, sehingga tertulisnya ''P~rintah dapat roopgatakan jenis pe­

ngusahaan obyek dan daya tarik wi.sata yang. terma.suk dalam tiap-tiap kelom­

pok sebaga:imana dimaksud dalam ayat (1) .

ISnikian terima kasih .

. 'KETUA: 'RAPAT . {IGN .. ·rsTIANro 'SlWARGO~D> : Ter!IM kasih, F.KP silahkan .

. 'Af:r:lrfrA ·p :KP( 'ABDUL l:AI'l'EF ,· 'SH) :

.. Teri.ma kasll.1. Apa yang disulkan oleh F .ABRI tadi barangkali sudah bi­

sa dipahami clan sudah d:inv.mgerti; walaupun kalimatnya panj ang.

Jadi pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang terdiri dari berbagai j e­

nis-j enis usaha yang dikelanpo15kan dalam ... -- jadi pengertiannya itu 100-

mang betul, bahwa kita ini terdiri dari berbagai jenis. Tetapi dari se­

k:i.Sn jenis itu ·dikelanpokk<m didalam 3 kelcmpok. Dengan demi.kian ayat (2)­

nya itu sebenamya hanya: sedikit perub~an-- " P~rintah dapat menetapkan

jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sel~in yan~ tennasuk sebagai­

mana yang dimaksud dalam ayat (1) di.atas. Jadi ad.i yang tetrnasuk. . .

Tapi tadi yang iusulkan oleh Pe.merintah belum singki:on dengan yang diatas .

Oleh sebab itu kita harus singgung dulu yang diatas, baru dijelaskan pada

ayat (2). Terima kasih Saudara Pimpinan .

. 'KETUA · 'RAP.AT'( ·rGN;"IS'I'I.AM!O:S'lJWARGON)):

Terlma kasih. Saya inalah punya saran nungkin \IDtuk perbandingan sa-

ja. ayat (1) Pengusahaan obyek dan daya tarik Wisata terdiri dari bebera­

pa j enis yang dikelanpokkan :

a. keloq>ok pengusahaan obyek clan daya tarik wisata alam ;

b. keloq>okmpengusahaan obyek c1an daya tarik wisata budaya;

c. kelompok pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus .

Ayat (2) Pemerintah dapat menetapkaii. jenis yang ada dalam kelanpok penguRa­

haan obyek dan daya tarik wisata ·sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

( interi.lpsi )

· 'mxurA.'F ;PP · ( 'MUHAM1AD :BUANG ,· 'SH) :

Terima kasih. Saya kira substansi tidak. ada perbedaan, sawa kita sa-

ma dan mengerti maksudnya. Dirurruskan keribali oleh Pemerintah clan kita b-

wa ke TIMUS supaya kita bisa menyeles~an yang lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT ... ....... . -

- 52 -

KETUA RAPAT ( IGN. ISTIAN'IO SUWARGOID) :

Ter:ima kasih, bail< wi:tlaupun dulu sebenamya sudah diketok.

Sebenamya kita sama, tinggal menuangka:nnya bagaimana. Ini jadi mau di-

bawa ke TIMUS ? Setuju ? . ( rapat menyetujui )

Terima kasih. Pasal 16 penjelaasan, ada komentar silahkan kepada F .KP

Afr.X1JrA F. KP ( ABDUL LATIEF, SH) :

Terima kasih. Kami rasa penj elasannya juga nan ti dibawa ke TIMUS

saja, sebab kita belum tahu perkenbangan pasal 15 nmusannya. Kalau roo. - ·

mang nmisannya nanti tidak jelas disini pasal 16, kalau rulllSannya tidak jelas' nungkin nan.ti diperlukan ada penjelasan di pasal. Oleh sebab itu

kedua-duany~ kita TIMUS-kan saja. TF..rima kasih.

'APIXDrA . ( IGN; '!STIANro 'SUWAROOID) :

··· Terima kasih. Setuju penej elasan pas al 16 ke TJMJS ?

( rapat menyetujui)

Terima kasih. Pasal 17, pasalnya sud.ah disetjui, tinggal ayat-nya.

Dari Pemerintah ada penjelasan,.:. silahkan .

. 'PEMERINI'AH '('PROF.' 'DR.' 'M.DIMYATI "HAR'IOID, 'SH):

Terimakasih. Ada dua hal yang ingin karni keirukakan, pertama adalah

ayat (1) . ~- ka.lau tidak salah dibebankan untuk merrberikan penjelasan ten­

'tang siapa yang dimaksud dengan Badan Usaha.· Yang dimaksu~ Ba~ Usaha

adalah 3 pelaku ekonomi nasionai, yaitu Pernerintah, .. swasta, dan Koperasi.

Ini yang pertama., karena du.lu· persoala:nnya Koperasi, dan koperasi disini

dima.sukkan. Yang ~dua, Pa:nerintah tidak ingin nerubah keputusan, hanya

twhon dipertillbangl<an. Setelah kita tinhane;-tirrbangkan dari sudut praktek

nanti"kalau undang-unclang ini dilaksanakan.

- 53 -

kelihatarmya ayat ( 3) kata Menteri ini ak.ai1 mcnimbulkan kesuli tan di dalam praktek

alasannya adalah karena pengusahaan obyek dan dayu tarik wisata, yang kalau bicara

tentang lintas sektoral, dulu mElTlang lint.as sektoral derajat tinggi, di dalam obyek

dan daya tarik wisata itu sebenamya bahan itu diberlakukannya kewenagan DEPARPOSTEL

kalau disitu nanti ada hutan yang juga bukan kevJenangan PARPOSTP.L kalau itu misalnya

laut juga bukan kewenangan PARPOSTEL, kaliJ.u menyangkut transportasi juga bukzm kcwe­

nangan PARPOSTEL, kami kawatir nanti di dalam i;:elaksanaa..11 akan menqalarni kesulitan

Oleh karena itu apakah kira-kira diperkenankan kalau }?2merintah mohon dipertim­

bangkan kata menteri i tu dapat diganti pemerinta..11, sehingga nan ti kapemya prcduk l~

gislatif akan dilaksanakan mungkin PP, mungkin KEPRES, yang me:npunyai dampak positif

terhadap Departemen ~ lain.

Jadi ini rnohon )?elUerintah dapat di1:.ert.irnba.ngkan agar pasal 17 ·ini na.rti di dalam

pelaksanaan i tl1 bisa betul ~ berjalan.

Terima kasih.

KEIUA RAPAT IGN ISTIANTO SU1'1ARGONO

Dari fraksi-fraksi a.da'" tanggapan, dari F l\BRI.

ANGGGrA F ABRI · SAHUN'lUNS SASTROHAMIDJOJO

Kami mendukung pemerintc'1.h.

KETUA I<APA'r IGN. ISTIANTO SUWARGONO

Dari F KP.

ANGGGrA F KP ABDUL IATIEF, SII. : ·---~ --· ·--- ·- - - - -

Kami j.uga setuju usul :p=merintah Menteri itu diganti :pemerintah. Terima kasih.

KETUA RAPAT IGN. ISTIANTO Suw7\RGONO

Dari F PP.

~A .JJ' PE__~IA!'~ B~'G L S!i_.

Kami tidak keberatan.

KE!TUA RAPAT IGN ISTIAN'I'O SUWARGCNO

Dari F PDI.

ANGGOTA F PDI

Setuju.

.........

KETUA RAPAT IGN ISTIANTO SUV\77\RGONO : --------------Terima kasih. Dengan demik.ian maka kc:tta Menteri cliganti dengan pemerintah.

Setuju (Sidang Setuju) Terima kasih.

Selanjutnya penjelasan pasal 17, tadi sudah dijelaskan oleh pemerintah, ad.a yang

ingin dif€rmasalahkan, jadi pasal 17 penjelasan ayat (1) yan9 dimaksud dengan Badan -

Usaha adalah 3 (tiga) pelaku ekoncmi nasional yaitu pemerintah, svvasta, dan koperasi.

Ayat (2), ayat (3) cuk.up jelas, dapat disetujui.

Silahkan F KP.

ANGGOI'A F KP ABDUL IATIEF, SH~ :

Penjelasan ayat (1) khusus dengan Badan Usaha adalah 3 (tiqa) r::ielaku ekonc:mi nasi£

nal yai tu pernerintah swasta Clan koperasi. Jadi menurut hemat karni penqertian badan usa­

ha itu sudah cukup jelas, daripada nanti menimbulkan penapsiran, orang masih tanya lagi

rnemang pemerintah, PEMDA bagairnana umpama.nya, karena ada badan usaha milik daerah, milik

perne:i;in tah.

Jadi ini nan ti. . ....... .

- 54 -

Jadi ini nanti menimbulkan pertanyaan, sedang pengertian badan usaha itu sud.ah jelas ada di GBHN. Jni usul kami, dengan demikian istilahnya cukup jelas. KETUA RAPAT IGN ISTIANT0 1 SUEARGONO :

Dari piliak penerintah, dari fraksi lain, tetap dicantumkan, dari F POI juga min.,..

ta. dicantumk.an. Dari F ABRI kaffii. persilahkan.

~A F ABR!/SAHUN'IUNG SAS'.IROHAMIDJOJO. : Jadi ini rnemang rnasalah phisologis juga karena ini kita bicara pemerataan dll.

tlmtutan masyarakat dulu waktu pembahasanini juga banyak, rnengenai rna.salah koperasi itu bagairnana, ini maksudnya sebagai teruslah, kalau kit.a rnanperhatikan koperasi itu secara eksplisit tercantum, di dalarn batang t.ubuh tidak. ada sarna sekali. Nah di dalarn penjel~ an. Inilah saran karni.

KETUA RAPAT IGN ISTIANTO SUWAffiONO. ---------·------.. -........ ~·-""--.---..-. Dari F PP •.

~ F P.P Ml.JHAM-.W) BUANG, SH. :

Kami dapat menyetujui, cuma rnasalah kata perrerintah, walaupun kit.a rnemaharni ini

BUMN dan BUMD, tapi kalau kit.a kerrbali ke UU no.5 tahun 1974. tentang pokok-pokok PEMDA

yan; diroaksud dengan perrerintah itu pemerintah pusat, jadi jangan salah tapsir disini

hanya pemerintah pusat dalam pengertian BUMN, BU.MD tidak tennasuk. Kalau kit.a ma.u anu­

kan Bl.MN, Badan Usaha Milik Negara (Daerah) Swasta dan K~rasi, sebab pengertian perns:_ rintah ini menurut UU No.5 th. 1974 Pernerint.ah Psat bukan Pernerintah Daerah. Jadi korn­

plitnya yaitu Badan Usaha Milik Negara (Daerah) Swasta dan Koperasi.

KETUA RAPAT IGN ISTIANTOSUWARGONO ~ .

Dari F KP.

ANGGorA F KP ABDUL ~IEF_, SJi..

Jadi kalau mau lengkap itu bisa disebut disni yaitu :Badan Milik Negara Badan Usa

ha Milik Daerah 1 Svasta dan Koperasi. Jadi sebenarnya pengertian itu, pengertian BUMN de

BUMD i tu sebenarnya manang ada usaha bidangnya rnasing-roasing daerah dengan pusat, seper

ti ta.di dik.atakan perrerintah itu pengertiannya mun:Jkin pusat. Tetapi kita mengenal ada

nya BUMD. Ini apakah tiganya dihilangkan saja, mungkin yang dimaksud dalarn Badan Usaha

adalah swasta dan koperasi.

KETUA AAPAT IGN ISTIANTO SUWARGONO :

Saya kira dari F POI. Menyepak.ati. Dari F ABRI, setuju, say a baca. Perubahan dari

ayat (1) penjelasan ~al 17, yang d.irnaksud dengan Badan Usaha adalah BUM:t\! BUMD tulisan­

nya nanti dipanjangkan swasta dan koperasi.

Ayat (2) cukup jelas. · Ayat (3) cukup jelas. Dapat disetujui ? Setuju. Pasal 18

diserahkan k.epada perrerintah. lll1tuk dibawa ke TIMUS rnengenai contoh ? nya plus ~rijelas

annya.

INTERUPSI

ANmaI'A F POI I GUSTI NGURAH YUDHA .... -----------··-···-·--·--------·-·---·---

Kami rrohon biar seragam, usul yang kecil-kecil 3 d, setiap titik dua i tu a titik

b nya i tu pas ti kecil.

l<E!'n.JA. • • • •••

- 55 -

KE"IUA RAPA! It;;N ISTIAN'ID Sl.WARGONO :

Dari pemerintah karena sudah ada antara lain saya kira dll bisa dihilangkan.

Jadi dcngan demikian bisa saya baca untuk diketok ? Penjelasan pasal 18 te:rrnasuk

dalam r:;engelanpokan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam adalah : a penge­

lolaan dan pernanfaatan 1taman nasional antara lain taman nasional Ujung Kulon, Taman

n<lsiona.l Bali Barat , T~ Nasional Brano Tengger. b Pe.rrbangunan dan Pengelolaan

'ra.imn Wisata antara lain : Taman. Wisata Batu Raden, Taman Wisata Candi Borobudur

dan Prarnbanan. c PEmbangunan dan Pengelolaan Taman Hutan raya antara lain: THR.

Ir. H. Juanda, THR 13uki t : ( BUki t Soeharto)

Inte.rupsi

l2fM1l~~p~'I~J._ . Pro_:t! D.fl~_J1.~PIMX.fl.TI flA.R'IONO, SH

Jvlohon maaf pak, ini dulu rnemang banyak dan ada pendapat yang ~gatakan bahwa

yang dipilih il:.u yill1g tidak rnenyeb.ut narna orang tetapi rnenyebut narna terrpat, jadi ini

kesalahan Administrasi pengetikan pak.Terima Ka3ih.

Kfil'UA RA.PAT IGN ISTD\NTO Sl.WARGONO : ~----r.::.-....-.,.__

Jad.i tidak usah saya e:-::-uskan, saya kembalikan kepa ·aa TIMUS, untuk dirunruskan

pemerintah nantinya. Dapat d.isetujui ? Setuju, ter.ima kasih •

. Pas al 19 ini juga TIMUS, penjelasan TIMUS, pasal · sudah selesai setuju ?

(sidang setuju) Ter.ima kasih.

Pasal 20 ini juga pasalnya sudah selesai, penjelasan diserahkan kepada TIMUS,

PEJV£RlNTAII PROF DR. M. DIMYA''fi HAR'ICNO, SH : -.~_... ........ _ ................. ~~.:.. .. -· .... =---...,-"'-""""__......_ __

Dis.iJni :i;:ersoalannya adalah rnasalah kata kepribadian bangsa apa jati diri bangsa,

ada itu kernudian sudah terjawab di dalam penjelasan. r:x:roikian, terima kasih.

KE'IUl~ Ri\PAT IGN ISTIM'ITO SUWARGONO : --·-··--c-1··'------------Saya kira pasal 20 suaah selesai, penjelasan diserahkan TIMUS, Pasal 21 pen jel~

san TIMUS, usaha sarana pariwisata pasal 22 sudah ki ta ketok penjelasan cukup

jelas. Dari i;;etl'lerintah ada .••. dari yang lain. • • • saran. • • • • ~ngan derniktan Pasal 22

cukup jelas, bis a cfrsetujui ? (sida.Bg setuju) Terirna kasih. Pasal 2 3 sudah diketok.

pasal sudah diketok, ini semua sudah disepakati semua. nan~ dari awal jenis usaha di­

hc.:ipus, usaha juga dihapus. Jadi pasal 23 ayat (1) ayat (1). nya saja yang berubah, usa

ha sarana pariwisata dapat berupa

- 56 -

Jenis-jenis usaha :

a. Penyediaan ak.arodasi

b. Penyediaan makan dan minum

c. Penyediaan angkutan wisata

d. Penyediaan sarana wisata tirta

e. Kawasan pariwisata

Apakah disepakati ? Sidang setuju. Terima. kasih,

Pasal 23 penjelasan cukup jelas ? Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas. Dapat disetujui ? (Sidang Setuju).

Kita lanjut pada pasal 24, pasalnya sudah selesai tinggal penjelasan

PEMERINTAH (PROF. DR. Dil1YATI HAR'IOID, SH) :

Bapak Pimpinan , Bapak-Bapak clan Ibu sekalian yang kami henna.ti.

Seperti hanya pasal 10 yang dikelrukakan Pe.merintah, maka kata '1Menteri" disini

ingin diberi penjelasan yang dllnaksud adalah syarat-syarat untuk mendapat izin

usaha, untuk rrernbedakan bad.an usaha diatasnya. Terima. kasih.

KETUA RAPAT (IGN. ISTIAN'IO Sl.MARGONO) :

Dengan da:nikian maka pasal 24 penjelasan diserahkan selengkapnya pada Tim Perumus terrnasuk tambahan ayat (3) yang tadi menjelaskan mengenai 1 ~1enteri11 •

Pasal 25, pasal 25 ini dua-duanya suadah final.

Kita lanjut pada pasal 26, pasal 26 juga sudah final, dua-duanya sud.ah final.

Pasal 27, penjelasan juga sudah final

Pasal 28 juga sudah final.

Pasal 29 juga sudah final sarnpai dengan pasal 39. Saudara-saudara sekalian dengan demikian syukur alhanrlulillah kita bisa

nenyelesaikan tugas· Panja, hanya kami. trohon seka.li lagi saja untuk mereview

secara cepat. Jadi m2ngenai penj elasan umum redaksi pada Ti.mus, pasal 1 pada

Tim.ls, pasal 2 penjelasan pada Timus, pasal 3 pada Timus, pasal 16 pada Timus, pasal 5 juga Timus, pasal 10 Timus, pasal 8 Ti.mus, pasa 18 Timus, pasal 19 Ti­mus, pasal 20 Timus, pasal 21 Tum.is, pasa 24 'l':inus, pasal 25 seterusnya final.

Saudara-saudara sekalian rnari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan

Yang Maha Esa kita bisa menyelesaikan tugas Panja ini dan sel211jutnya seperti

kita ketahui bers'ama masih ada langkah berikutnya pada Timus. Akan kami bacakan Bapak-Bapak yang akan nenangani Timus yaitu

Fraksi Karya Pembangunan

1. Ir. Lukas Nanlohy

2. J.G. Wowor, SH

3. Abdul Latief, SH

4. Ibnu Saleh

5. Drs . Mansj oer S jah Arkiang

6. Drs. Bani>ang W&~yudi

Fraksi ABRI ... " ............ .

. ···"'-

- 57 -

Fraks i ABRI :

1. Bapak Surastadi

2. Bapak Saht.mtlm.g Sastrohamidjojo

3. Bapak Subagyo, SH

Fraksi Persatuan Pernbangunan

1. Bapak Muharrrnad Buang, SH 2. Bapak Drs . Muha:mnad Husnie Thamrin

Fraksi PDI : 1. Bapak I Gus ti Ngurah Yudha

"

Ada keinginan dari beberapa teman bahwa Timus ini · akan disarankan lllllai

hari Senin, sehingga Senin, Selasa, Ra.bu clan saya yakin selesai.

PEMERINTAH PROF. DR. DIMYATI HARTONO ,· SH) :

Sebelurn ~apak Pimpinan apakah ini' suclah zrerupakrm penutup da:i;i Panja ? '/"".·.,··.·

KETUA R!\PAT (IGN. ISTIAN'ID SUWARGONJ) :

Saya tidak berani. mengatakan penutup Panja pak, karena saya tidak diberi­

kan mandat tmt:ul<:: m.2J.Tlbubarkan Panja sehingga ini kami anggap berlanjut saja

srunpai dengan Timus nanti laporannya Panja kepada Pansus.

I<:cbetulan Timus diperintahkan Timus saya yang menangani.

Saudara-saudara sekalian yang kami hormati.

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan serriboyan senyurn, santai,

serius tapi selesai hari ini kita telah bisa menyelesaikan walauptm dengan

kest.mgguhan yang benar-benar tetapi dengan senyurn yang akhimya menghasilkan

n.rrnusan-rumu.san kita patut merrbanggakan atau patus dibanggakan.

Dan karc:na ini suclah jam 16.50 saya tidak akan m::ngganggu Bapak.-Bapak.

Sekali lagi cJengan ucapan terirna kasih1 Was salamu' alaikurn Wr. Wb.

Hapat dilanjutkan oleh Timus nai.1ti di Hotel Indonesia pada jam 09 .00 pagi.

Terirna kasih.

Ri\PAT DISEKORS PADA JAM 16 . 50 WIB.

Jakarta, 14 Septerrber 1990. SEKRETARIAT PANSUS

RUU TENrANG .KEPARIWISATAAN