Top Banner
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019 1 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi menusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung- jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga
40

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

Oct 31, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak

untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi

dengan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan

jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka

diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan,

mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi

menusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan

bernegara yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung

prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa

dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan

penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk

memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena

makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik,

penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-

jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga

Page 2: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

2PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan

masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan

informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan

hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk

memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk

menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat,

tepat waktu, biaya ringan/ propor-sional, dan cara sederhana; (3)

pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik

untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka

akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik

tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan

pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan

yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan

akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk

mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi, di Pemerintah Kabupaten Blitar secara

hukum berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor :

:188/29/409.06/KPTS/2017 Tentang Perubahan Keputusan Bupati

Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 tentang Pejabat

Page 3: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

3PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah

Kabupaten Blitar tertanggal 20 Januari 2017 dan juga Peraturan

Bupati Blitar Nomor : 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Blitar tertanggal 28 Desember 2017 serta Keputusan Bupati Blitar

Nomor 188/214/409.012/KPTS/2015 tentang Standar Operasional

Prosedur Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Blitar.

Peraturan ini bertujuan untuk : (1) memberikan standar bagi

badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2)

meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan

publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang

berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk

memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya

tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, badan

publik akan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi

pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan

demikian, hal itu akan dapat mempercepat terwujudnya

pemerintahan yang baik (good governance)

Page 4: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

4PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan

informasi publik terdiri atas :

a. Ruangan Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik berukuran 10 x 15 meter

persegi yang terdiri dari meja front desk dan kursi petugas, 1

unit PC untuk petugas Front Desk, meja komputer dan 3

kursi tamu serta 1 set meja kursi tamu serta instrument

untuk pelayanan Informasi berupa formulir permohonan

informasi, buku register permohonan informasi, tanda bukti

permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan

informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Ruang

ini juga dilengkapi 2 unit PC yang terhubung dengan internet

yang dapat digunakan oleh tamu secara gratis.

Page 5: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

5PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

b. Anjungan Informasi

Mempermudah pengunjung dalam mengakses informasi

melalaui www.smaratppid.blitarkab.go.id yang berisikan

berbagai aplikasi pelayanan berbasis website dokumentasi

(www.dokmentasi.blitarkab.go.id), website ppid

(www.ppid.blitarkab.go.id), website sistim pencairan secara

elektronik (www.sipecel.blitarkab.o.id) dan banyak lagi apliksi

yang berbasis website yang bisa di akses secara online.

Ajungan permohoan informasi secara elektronik merupakan

inovasi yang kami lakukan pada Tahun 2018 dan

disempurnakan pada Tahun 2019. Dengan ini pemohon

informasi bisa melakukan permohonan langsung lewat aplikasi

elektrnik ini. Pengunaan Meedsos pemkabblitar juga merupakan

Page 6: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

6PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

inovasi kita di Tahun 2019 dengan melibatkan tenaga Non PNS

sebanyak 4 Orang ( 2 Orang Desain Grafis, Video Editor dan 2

Orang Tenaga Analisa Berita dan Liputan Berita ). Banyak

pengaduan yang dilakukan melalui meedsos terutama di

Facebook dan di IG Pemkab. Pada Tahun 2019 juga di bentuk

Tim Monitoring Media yang anggotanya lintas OPD dan

melibatkan komonitas meedsos, di mana tugas tim meedsos

adalah selalu mengamati pemberitaan di meedsos yang

melakukan diskusi untuk counter pemberitaan dan klasifikasi

pmberitaan di meedsos. Di buatnya tempat monitoring media di

ruang Informsi dan Komuniksi Publik (IKP) untuk pemantauan

Pemberitaan.

Dengan adanya banyak inofasi ini kita berharap bisa

memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada

masyarakat yang datang lansung di Desk Informasi PPID Utama

Kabupaten Blitar maupun secara tidak langsung/online.

Page 7: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

7PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

c. Meja Komputer untuk internet Gratis 2 Unit

Memberi kemudahan bagi pemohon informasi untuk

mengakses informasi mlalui media online untuk mendapatkan

data yang diinginkan. Dimana 2 unit PC ini terhubung dengan

Wifi yang langsung tersambug dengan akses internet.

Page 8: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

8PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

d. Ruang Tunggu Layanan

Ruang ini dibuat senyaman mungkin diperutamakan

bagi pencari informasi. Sambil menunggu antrian pelayanan

pemohon bisa menikmati suguhan informasi procedure

pelayanan lewat TV. Dimana sudah di program dengan Vidio

SOP pelayanan dan petunjuk pelayanan serta tahapan apa

yang harus dilakukan pemohon informasi untuk bisa

mendapatkan informasi yang lagsung datang ke Desk PPID

Utama Kabupaten Blitar.

Page 9: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

9PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

e. Taman Baca

Di tujukan untuk pengunjung yang datang maupun

yang melakukan permohonan informasi ke PPID Utama

Kabupaten Blitar. Di ruang ini kami sediakan berbagai macam

bacaan baik buku perundangan tentang PPID, Perundangan

Keterbukaan Informasi Publik, Majalah, Media cetak dengan

berbagai sumber seperti Jawa Pos, Duta, Memo, Surya,

Bangsa, Memo x, Birawa dan masih bayak lagi sebagai bahan

baca bagi pengunjung maupun pemohon informasi.

Page 10: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

10PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

f. Ruang Data Terpadu

Bagi tamu yang berkunjung ke PPID Kabupaten Blitar

akan diterima di ruang ini, ruang yang repersentatif dan nyaman

untuk saling berkoordinasi. Sekaligus bisa mengakses data

statistik yang disajikan dalam bentuk infografis.

Page 11: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

11PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

g. Televisi Smart Untuk Informasi secara Digital (Vidio)

Mernampilkan Informasi pelayanan dan alur pelayanan

secara digital serta memutar profile PPID Kabupaten Blitar

dalam memberikan pelayanan.

h. Publikasi Produksi UMKM Blitar

PPID Kabupaten Blitar juga menginformasikan tentang

produk batik khas di Kabupaten Blitar. Yang sangat terkenal

yaitu Batik Tutur dengan berbagai corak warna dan jenis batik

yang menarik.

Page 12: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

12PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

i. Ruang Baca

Untuk memberikan informasi yang bersifat terbatas dan

rinci, dimana pemohon informasi hanya diijinkan masuk dengan

berbagai ketentuan diantaranya tidak boleh membawa alat foto

dan tulis, Informasi yang di minta hanya boleh dibaca dan di

lihat saja.

`

Page 13: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

13PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

j. Ruang Kerja PPID

PPID Kabupaten Blitar selain mempunyai Desk

Pelayanan Informasi juga mempunyai Ruang Kerja PPID, di

Ruang Kerja ini petugas PPID memberikan Pelayanan informasi

yang diminta oleh Pemohon Informasi.

Page 14: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

14PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

k. Ruang Sistem Data Terpadu (SIDADU)

Ruang ini memberikan informasi kepada masyarakat

untuk mengetahui tentang data Pemerintah Kabupaten Blitar

yang sudah terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang ada di

Kabupaten Blitar. Info tentang PAD Kabupaten Blitar yang

langsung realtime terhubung dengan Aplikasi yang ada di Dinas

Pendapatan, Realisasi Anggran Kegiatan Kabupaten Blitar yang

langsung ter integrasi dengan BPKAD Kabupaten Blitar. Daftar

Pajak Daerah pertriluwan dalam bentuk Tabel dan Grafik.

TV Wall Sebagi Sarana Presentasi

l. Tempat Carjer HP Pengunjung dan Pemohon Informasi

Memberikan fasilitas Cas bagi pengunjung atau para

emohon informasi ketika HP mereka kehabisan daya listrik.

Ruang ini membeikan fasilitas yang bagus bagi pengunjung dan

pemohon informasi di PPD Utama Kabupaten Blitar.

Page 15: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

15PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

m. Buku Tamu Elektronik

Memberikan kemudahan bagi permohon informasi

dengan melakukan pengisian buku tamu secara elektronik.

Pengisin buku tamu perlu dilakukan untuk mengetahui

jumlah masyarakat yang ingin mencarai informasi, juga untuk

merekap jumah pemohon yang dating ke Desk PPID Utama

Kabupaten Blitar yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan

Informatika.

Page 16: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

16PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

n. Papan Informasi

Informasi yang diberikan berisikan informasi tentang

pelayanan informasi. Persyaratan apa yang harus di penuhi

untuk bisa mendapatkan informasi baik secara organisasi

maupun secara perorangan. Langkah dan tahapan serta berapa

lama alam memberikan informasi sesuai dengan penjelsan di

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publuk.

o. Sarana Telepon

Di era information Technology saat ini untuk mendukung

layanan informasi publik secara mudah, cepat dan akurat,

PPID Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyediakan akses

informasi bagi publik melalui telepon dengan nomor (0342)

555955.

\

Page 17: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

17PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

p. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya untuk memenuhi akan informasi yang terkait

dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah

Kabupaten Blitar, selain dapat datang langsung, telepon/fax

atau melalui email, juga dilakukan dengan melakukan

penyediaan informasi melalui website dengan alamat

www.ppid.blitarkab.go.id

Website tersebut terdiri dari 11 kanal yaitu :

1. Beranda

2. Profil yang terdiri v ideo p ro f l e , sub menu latar

belakang, susunan keanggotaan dan bagan organisasi

3. Regulasi

4. Badan Publik

5. Alur Informasi

6. Formulir

7. Informasi Wajib

8. Pengaduan

9. Standar Layanan

10. Sengketa Informasi

11. Dokumentasi.

12. Info Grafis Pemerintah Kabupaten Blitar

Page 18: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

18PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Didalam website tersebut juga terdapat sub domain

Transparansi Anggaran yang terdiri dari :

1. Transparansi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

3. Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran

4. Transparansi Pendapatan Daerah

q. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor :

:188/29/409.06/KPTS/2017 Tentang Perubahan Keputusan

Bupati Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 tentang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pemerintah Kabupaten Blitar. Susunan Keanggotaan PPID

Kabupaten Blitar adalah

sebagai berikut :

No. JABATAN DALAMKEANGGOTAAN

JABATAN DALAM KEDINASAN

1. Pembina Bupati Blitar

2. Wakil Pembina Wakil Bupati Blitar

3. Atasan PPID Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar

4. PPID Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Blitar

5. Sekretaris Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi PublikKabupaten Blitar

6. Bidang Pelayanan danDokumentasi Infromasi

Kepala Bagian Humas dan ProtokolSetda Kabupaten Blitar

7. Bidang Pengolah Data danKlasifikasi Informasi

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data danStatistika pada Bappeda Kabupaten Blitar

8. Bidang Penyelesaian SengketaInformasi

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blitar

9. PPID Pembantu Sekretaris/KTU SKPD di lingkungan PemerintahKabupaten Blitar

Page 19: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

19PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Dalam operasional pelayanan informasi publik di PPID

Pemerintah Kabupaten Blitar melibatkan seluruh sumber daya

manusia yang ada di Bidang Informasi dan Komunikasi

Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.

Setiap hari ada 1 orang yang bertugas di meja pelayanan

informasi.

r. Sarana Kelengkapan

Untuk mendukung kelancaran penanganan permohonan

informasi perlu adanya kelengkapan administrasi.

No. Kelengkapan PPID Keterangan

1. SK PPID Ada Tidak

2. Pedoman Umum tentang PPID √

3. Daftar Informasi Publik √

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) √

Page 20: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

20PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

5. Buku Register √

6. Form Permohonan Informasi √

7. Form Permohonan Keberatan √

8. Form Tanda Bukti Penerimaan

Permohonan Informasi

9. Form Tanda Bukti Keberatan √

10. Meja Layanan Informasi √

11. Informasi melalui website √

12. Petugas Front Desk √

s. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon

informasi PPID Kabupaten Blitar menetapkan waktu pemberian

Palayanan Informasi Publik. Di PPID Kabupaten Blitar

penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada

hari Senin sampai dengan Jum’at.

Senin s/d Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jum’at : 08.00 – 11.00 WIB

Page 21: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

21PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

t. Ruang Command Center

Merupakan Pusat Koordinasi Dinas Komunikasi dan

Informatika maupun antar OPD. Semua Aplikasi yang ada di

Pemerintah Kabupaten sudah di integrasikan untuk

mempermudah semua OPD dan Instansi lain berkoordinasi

yang selanjutnya untuk mengambil kebijakan.

Page 22: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

22PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung

selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui E-Lapor

sebanyak 1 orang dengan jumlah permintaan informasi

sebanyak 1

2. Jumlah permohonan informasi publik melalui Desk sebanyak

2 orang dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 2

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi

publik adalah sesuai dengan SOP

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan adalah 2

4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 0

5. Pengaduan/klarifikasi melalui :

Page 23: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

23PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

a. Media Sosial F a c e b o o k : 60 pengaduan dan

telah di tindak lanjuti ke OPD terkait dan telah diberikan

balasan/jawaban

b. Media Sosial Instagram : 90 pengaduan dan telah

ditindak lanjuti ke OPD terkait dan telah diberikan jawaban

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Untuk Kabupaten Blitar sampai dengan Tahun 2019 Terdapat

satu sengketa informasi yang merupakan permasalahan

permohonan informasi Tahun 2018, OPD termohon BAPEDA

Kabupaten Blitar terkait Perda RT/RW rencana Tata Kota.

Pemohon tidak menghadiri Persidangan di Komisi Informasi

Provinsi Jawa Timur Sebanyak 2 kali panggilan dan dinyatakan

gugur.

V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Belum adanya pemahaman yang baik terhadap Undang-Undang

Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Masih adanya OPD yang belum melengkapi admisnistrasi PPID

menyediakan desk informasi

3. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply

data dari masing-masing satuan kerja.

4. Masih belum memahai informasi mana yang boleh di

publikasikan mana yang tidak sehingga keterbukaan informasi

kurang maksimal.

VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi

Publik

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Page 24: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

24PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

2. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengakses informasi

yang telah disediakan.

3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi

melalui jaringan internet.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada

Desa-desa yang ada di Kabupaten Blitar.

2. Bimtek bagi PPID Pembantu untuk penguatan peran PPID

Pembantu.

3. Menyediakan website dan penunjukan admin di tiap-tiap

SKPD.

4. Melakukan Uji Konsekwensi terhadap informasi yang

dikecualikan.

5. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Publik (SIP-PPID)

versi web untuk pengelolaan PPID.

6. Melakukan supervisi ke PPID Pembantu secara berkala untuk

memantau kegiatan PPID Pembantu.

7. Membuat aplikasi berbasis web untuk pelayanan masyarakat.

8. Mengaktifkan Media Sosial setiap OPD maupun Pemerintah

Kabupaten Blitar sebagai salah satu sarana publikasi maupun

interaksi dengan masyarakat.

VIII.Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Pelayanan Informasi dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun

Anggaran 2019, yaitu pada Program Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi.

Page 25: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

25PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

IX. Kegiatan Penunjang dan Prestasi di Tahun 2019

1. Menerima kunjungan dari PPID Utama Kabupaten Raja Amapat

pada tanggal 13 September 2019.

2. Menerima kunjungan dari Kabupaten Banyumas pada tanggal 13

November 2019

3. Menerima kunjungan dari Kabupaten Jombang pada tanggal 12

November 2019

4. Sosialisasi Penyusunan Daftar Informasi Publik Oleh Bapak Aminudin

dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Bimtek tentang Sengketa

informasi Publik, dilakukan pada tanggal 10 September 2019.

5. Sosialisasi PPID Tentang E-Lapor, Tentang Upaya Penguatan Peran PPID

menuju keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Blitar Oleh Bapak Agus

Dwi Muhanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Timur pada tanggal 10 September 2019.

Page 26: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

26PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Prestasi

1. Dalam PPID Award Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar

mendapat penghargaan :

Badan Publik Menuju Informatif Kab/Kota Se Jawa Timur.

CDemikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun

sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 28 Januari 2019Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

EKO SUSANTO, ST. M.Si

Page 27: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

27PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 28: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

28PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Page 29: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

29PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Jln. Sudanco

Supriyadi Nomor 17, Telepon/Fax (0342) 555955e-mail : [email protected]

B L I T A R

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Register* : ………………………………………………………………

Nama : …………………………………….............…………………………………………….

Alamat : …………………………………….............…………………………………………….

………………………………………..............………………………………………….

Nomor Telp : ……………………………………..................................................…………………..

Rincian Informasi yg Dibutuhkan :

Tujuan Penggunaan Informasi :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….............................................................................................………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat

2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. Mengambil langsung

2. Kurir

3. Pos

4. Faksimili

5. Email

Blitar, ……………………….……

Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi

(Penerima Permohonan)

( ) ( )

NIP. …………………….

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda ( √ )

*** Coret yang tidak perlu

Page 30: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

30PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Jln. Sudanco

Supriyadi Nomor 17, Telepon/Fax (0342) 555955e-mail : [email protected]

B L I T A R

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Register : ……………………………………………………

Nama : ………………………..…..………………………........................................……………………

Alamat : …………………………………...………….......................................………………………....

No. Telp./Hp. : ………………………………………………........................................…...…………………….

Subyek informasi : ......................................................................................................................

Cara Memperoleh Informasi melalui : …………………………………………….........................................……………………………

……………………............................................…………………………………………………..

Telah menerima permohonan informasi TERTULIS/TIDAK TERTULIS*

Blitar, ……………………………………

Petugas Pelayanan Informasi

( )

Page 31: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

31PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH KABUPATEN BLITARPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jln. Sudanco Supriyadi Nomor 17, Telepon/Fax (0342) 555955e-mail : [email protected]

B L I T A R

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal ……. bulan ………………….. tahun …………. dengan nomor register*

…………………………………………………, Kami menyampaikan kepada Saudara:

Nama : ……………………....................………………………………………………….

Alamat : ……………………....................………………………………………………….

Nomor Telepon/Email : ……………………...................................……………………………………….

Pemberitahuan sebagai berikut :

A. Informasi Dapat Diberikan :

No HAL-HAL TERKAIT INFORMASI PUBLIK KETERANGAN

1 Penguasaan Informasi Publik**Kami

Badan Publik Lain, yaitu …………………………..

2 Bentuk fisik yang tersedia**Softcopy/salinan elektronik

Hardcopy/salinan tertulis

3 Biaya yang dibutuhkan***

Penyalinan Rp ................. (....... lembar)

Pengiriman Rp ...............

Lain-lain Rp .................

Jumlah Rp .................

4 Waktu pemenuhan**** Hari

5 Penjelasan penghitungan permintaan Informasi yang dimohon oleh pemohon***** terhitung hari kerja,

B. Informasi tidak dapat diberikan karena :

Informasi yang diminta belum dikuasai

Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ………… hari

Blitar , ……………………..

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

( )

NIP……………..

Page 32: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

32PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH KABUPATEN BLITARPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jln. Sudanco Supriyadi Nomor 17, Telepon/Fax (0342) 555955e-mail : [email protected]

B L I T A R

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Register : ……………………………………………………

Nama : …………………….............………………………………..…..……………………………………………

Alamat : …………………….............…………….…………………………...…………………………………....

No. Telp./Hp. : …………………….............…………………………………………………………...…………………….

Subyek informasi : ........................................................................................................................

Cara Memperoleh Informasi melalui :

....................................................................................................…………………

….....................................................................................................................

................................................................................................... .....................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................................……..

Telah menerima permohonan informasi TERTULIS/TIDAK TERTULIS*

Blitar, ……………………………………

Petugas Pelayanan Informasi

( )

Page 33: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

33PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH KABUPATEN BLITARPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jln. Sudanco Supriyadi Nomor 17, Telepon/Fax (0342) 555955e-mail : [email protected]

B L I T A R

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASINo. Pendaftaran* : …………………………….

Nama : .............................................................................................................................

Alamat : .......................................................................................................................................

...................................................................................................................………

Nomor Telp / Email : ...............................................................................................................................

Rincian Informasi yg Dibutuhkan : ................................................................................................................................

..............................................................................................................................

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi yang : Pasal 17 huruf ............. UU KIP **

didasarkan alasan Pasal ............ Undang-Undang ....................... ***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan

kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Blitar, ……………………................. ****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

( )

NIP.

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – j UU KIP*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang

mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)**** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas rentang waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP

dan peraturan ini.

Page 34: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

34PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH KABUPATEN BLITARPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIJln. Sudanco Supriyadi Nomor 17, Telepon/Fax (0342) 555955

e-mail : [email protected] L I T A R

FORM KEBERATAN

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : ……………………………………………..........................……………………

Nomor Permohonan Informasi : .....................................................……….......................................................

Alasan Permohonan Informasi : ………………………......................................................................................

Identitas Pemohon

Nama : ……………………..…....................................................................................................

Alamat : ………………………………………....................….……………………………………...

………………………………………...................…………………………………………..

No Telpon/Email : ……………………………………...................................................................................

Pekerjaan : …………………….........................................................................................................

Identitas Kuasa Pemohon

Nama : ………………………......................................................................................

Alamat : ………………………......................................................................................

No Telpon/Email : ………………………......................................................................................

B. ALASAN KEBERATANa. Permohonan Informasi ditolakb. Informasi berkala tidak disediakanc. Permintaan informasi tidak ditanggapid. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimintae. Permintaan informasi tidak dipenuhif. Biaya yang dikenakan tidak wajarg. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)(Diisi kronologis singkat pengajuan keberatan)

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :

…………………………………………………………………………………………………………………………

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Blitar, …………………………………

Petugas Pelayanan Informasi Pengaju Keberatan

(Penerima Keberatan)

( ) ( )

Page 35: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

35PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH KABUPATEN BLITARPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jln. Sudanco Supriyadi Nomor 17, Telepon/Fax (0342) 555955e-mail : [email protected]

B L I T A R

TANDA BUKTI

PENERIMAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran : …………………………………………………….

Nama : …………………….............................................………………………………………………….

Alamat : …………………................................................……………….……………………………...

…..............................………....................…………………………....………………………..

No. Telp./Hp. : …………...........................................…………………………….…………………………..…..

Subyek Keberatan : ………...............................................……………………………………………………………..

Telah menerima pernyataan keberatan atas permohonan informasi TERTULIS/TIDAK TERTULIS*

Blitar, ……………………

Petugas Pelayanan Informasi

( )

Page 36: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

36PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Penghargan PPID Terbaik Katagori A Se- Jawa Timur

Desk Informasi Terbaik Se-Jawa Timur

Page 37: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

37PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Kabupaten Blitar Menyabet 4 Penghargaan Sekaligus PPID Awad Tahun 2017

Foto Bersama KI Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Page 38: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

38PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Dokumentasi Sosialisasi Elapor dan Penyusunan Daftar Informasi Publik Badan Publik

Kadishubkominfo selaku PPID Kab. Blitar memberikan sambutan pada Bimtek Pembentukan PPID

Para Narasumber Bimtek dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Page 39: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

39PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Acara di Hadiri oleh Asisten III Sekrertariat Pemerintah Kabuaten Blitar

Peserta Bimbingan Teknis

Page 40: I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019

40PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

REGULASI PPIDKABUPATEN BLITAR