HUKUM TATA NEGARA - Riana Susmayantirianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/HUKUM-TATA-NEGARA.pdf · jaminan HAM dalam konstitusi dan prosedur memperoleh perlindungan HAM .

HUKUM TATA NEGARA

ASAS-ASAS HTN

ISTILAH HUKUM TATA NEGARA

� Inggris : Constitutional Law (State Law)(State Law)

� Perancis : Droit Contitutionalle

� Belanda : Staatrecht

DEFINISI

� Hukum Tata Negara adalah :

“sekumpulan peraturan hukum “sekumpulan peraturan hukum yang mengatur Organisasi Negara, Hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horisontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya”.

OBYEK HTN adalah NEGARA

� HTN mempelajari tentang organisasi negara (susunan, tugas, hak, wewenang dan pembagian kerja antar lembaga negara) yang di dalamnya meliputi bahasan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan pembagian wilayah. pemerintahan, dan pembagian wilayah.

� Hubungan horisontal alat kelengkapan negara yang akan membahas tentang lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tentang hubungan vertikal yang akan membahas pembagian wilayah dan hubungan pusat-daerah.

� Warga Negara yang akan membahas tentang asas-asas kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia.

SUMBER HUKUM

� Segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa yaitu jika di langgar akan menimbulkan sangsi

SUMBER HTN DALAM ARTI FORMAL / KENBORN

� Hukum Tertulis : hukum hasil pekerjaanperundang-undangan dari berbagai badanyang berwenang. Wujudnya UU, PP,perjanjian, dll.perjanjian, dll.

� Hukum Adat : hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari rakyat yang di akui oleh penguasa. Misal ; Ketentuan hukum mengenai swapraja (kedudukan, struktur pemerintahan organisasi jabatan.

SUMBER HTN DI INDONESIA

� Hukum Tertulis

(UU No 10 Tahun 2004 pasal 7)

Hukum Adat� Hukum Adat

� Yurisprudensi � Kumpulan keputusan

pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan

� Ajaran-ajaran tentang Hukum Tata Negara

Asas Negara Kesatuan

� Negara Kesatuan : suatu bentuk negara dimana untuk mengatur daerah berada di tangan pusat, terdapat hubungan antara pusat dan daerah, kepala negara dan konstitusi dan daerah, kepala negara dan konstitusi hanya tunggal, kedalam dan keluar merupakan satu kesatuan

� Azas-azas Umum Negara Kesatuan :1. Desentralisasi2. Dekonsentrasi3. Tugas Pembantuan (Medebewind)

Desentralisasi

� Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ps. 1 Angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Desentralisasi

� Desentralisasi merupakan salah satu asas pemencaran kewenangan pada Negara KesatuanKesatuan

� Desentralisasi melahirkan Daerah Otonom

� Kewenangan yang diberikan kepada daerah menjadi Isi Otonomi Daerah

Dekonsentrasi

� Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. (Ps. 1 Angka 8 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Dekonsentrasi

� Urusan pemerintahan dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang disertai dengan pendanaan, sumber daya disertai dengan pendanaan, sumber daya manusia dan lainnya.

Tugas Pembantuan (Medebewind)

� Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Ps. 1 Angka 9 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

� Urusan pemerintahan, perintah pelimpahan dari pusat kepada daerah.

BAGAN TIGA JENIS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

Kabupaten/KotaPropinsiPusat

•Kebijaksanaan

•Perencanaan

•Pelaksanaan

•Pembiayaan

(kecuali gaji pegawai)

•Koordinasi

•Pengawasan

•Pengawasan

•Pengendalian

•Pertanggung-jawaban Umum

PenyerahanDesentralisasi

Perbedaan Kewenangan pada PemerintahSifat

Pemberian Kewenangan

Asas

•Membantu

•Pelaksanaan

Pengawasan•Kebijaksanaan •Perencanaan

•Pelaksanaan

•Pembiayaan

•Pengawasan

PengikutsertaanTugas pembantuan

(Medebewind)

•Menunjang

•Melengkapi

Pengawasan•Kebijaksanaan

•Perencanaan

•Pembiayaan

•Pengawasan

PelimpahanDekonsentrasi

Unsur dalam Negara Hukum:

� Hubungan antara yang memerintah denganyang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan,melainkan berdasarkan suatu norma objektifmelainkan berdasarkan suatu norma objektifyang juga mengikat pihak yang memerintah.

� Norma objektif atau disebut hukum tidakhanya memenuhi syarat formal namun secarasubstantif harus adil dan responsif.

Alasan mendasar negara dijalankan berdasarkan hukum :

� Kepastian Hukum

� Tuntutan perlakuan yang sama

� Legitimasi demokratis� Legitimasi demokratis

� Tuntutan akal budi.

Ciri-ciri Negara Hukum

� Menurut Franz Magnis Suseno,

Ciri-ciri negara hukum:

� kekuasaan dijalankan sesuai dengan � kekuasaan dijalankan sesuai dengan

hukum positif yang berlaku kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif berdasarkan UUD yang menjamin HAM dan pembagian kekuasaan

Ciri-ciri Negara Hukum menurut International Comission of Jurists di Bangkok 1965 :

� Perlindungan konstitusional, yaitu adanyajaminan HAM dalam konstitusi dan prosedurmemperoleh perlindungan HAM.memperoleh perlindungan HAM.

� Badan kehakiman yang bebas dan mandiri

� Pemilu yang bebas

� Kebebasan menyatakan pendapat

� Kebebasan berserikat

� Adanya pendidikan kewarganegaraan

Rechtsstaat(abad 19, Jerman)

� Karakteristiknya :1. Berangkat dari perjuangan menentang

absolutisme (revolusioner)Kontinental (civil law)2. Kontinental (civil law)

3. Administratif� Ciri-ciri Rechtsstaat :1. Adanya Undang-undang Dasar2. Adanya pembagian kekuasaan negara3. Adanya pengakuan Hak-hak kebebasan

Rakyat

Julius Stahl :

� Ciri-ciri Rechtsstaat :1. Perlindungan terhadap HAM2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara

untuk menjamin perlindungan HAMuntuk menjamin perlindungan HAM3. Pemerintahan berdasarkan peraturan4. Adanya peradilan administrasi

Burkens : Syarat Rechtsstaat :

1. Asas legalitas

2. Pembagian kekuasaan

3. Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar3. Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar

4. Pengawasan peradilan

� Rechsstaat, terbagi menjadi :

1. Liberal – Rechsstaat

2. Sociale – Rechsstaat

Prinsip Dasar Liberal Rechtsstaat

1. Pemisahan Negara dan masyarakat sipil

2. Adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil

3. Asas legalitas

4. Birokrasi dan Kekuasaan kehakiman yang netral4. Birokrasi dan Kekuasaan kehakiman yang netral

5. Perlindungan Hukum bagi rakyat

6. Pembagian kekuasaan

� Prinsip Dasar Sociale – Rechsstaat1. Perlindungan terhadap hak sosial, ekonomi dan hak budaya

2. Asas publik diartikan berbasis masyarakat

3. Asas legalitas

4. Kepentingan Seluruh Masyarakat

Konsep The Rule of Law(AV Dicey 1885 di Inggris)

� Makna The Rule of law :

� Supremasi absolut

� Persamaan di hadapan hukum� Persamaan di hadapan hukum

� Hukum Konstitusi adalah konsekuensi dari hak-hak individu

� Ciri-ciri the rule of law

� Supremasi aturan-aturan hukum

� Kesamaan kedudukan di depan hukum

� Jaminan perlindungan HAM

BENTUK-BENTUK NEGARA HUKUM

1. NEGARA HUKUM FORMAL

2. NEGARA HUKUM MATERIIL

NEGARA HUKUM FORMAL

� Negara hukum formal berkembang pada abad XIX

� Menitik beratkan pada individualisme

� Pemerintah sebagai nachwachtersstaat (penjagamalam) yang tugas melaksanakan keputusan-Pemerintah sebagai nachwachtersstaat (penjagamalam) yang tugas melaksanakan keputusan-keputusan parlemen yang dituangkan dalamundang-undang.

� Pemerintah dituntut untuk pasif dan hanya sebagaiwasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyatyang dituangkan dalam undang-undang agar tidakterjadi absolutisme.

� Akibat dari negara formal ini adalah kesenjangan ekonomi dan sosial.

NEGARA HUKUM MATERIIL

� Pertengahan abad XX muncul gagasan negarahukum materiil (welfare state).

� Pemerintah justru bertanggung jawab ataskesejahteraan masyarakatnyakesejahteraan masyarakatnya

� Pemerintah turut campur dalam kegiatanmasyarakat dan tidak boleh pasif.

Bilamana Suatu Negara Dikatakan Menjalankan Demokrasi ?

Jika :

� Adanya kebebasan membentuk perkumpulan

� Adanya kebebasan menyatakan pendapat

Adanya hak suara dalam pemilu� Adanya hak suara dalam pemilu

� Adanya kesempatan untuk di pilih untukmenduduki jabatan tertentu

� Terdapat berbagai sumber informasi

� Adanya pemilihan yang bebas dan jujur

� Kebijakan lembaga negara tergantungkehendak rakyat.

Ciri Negara Demokratis(Afan Gaffar) :

� Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat

� Penyelenggaraan kekuasaan secara � Penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggungjwab

� Adanya partisipasi langsung atau tidak langsung

� Rotasi Kekuasan

� Pemilu

� Kebebasan di jadikan hak-hak dasar manusia.

Asas-asas demokratis yang melandasi Negara Hukum :

� Asas hak-hak politik

� Asas mayoritas� Asas mayoritas

� Asas perwakilan

� Asas pertanggungjawaban

� Asas publik

Perubahan Paradigma dalam Amandemen UUD

� Desentralistik untuk mengubah paradigma sentralistik

� Demokratisasi untuk mengubah paradigma otoritarianparadigma otoritarian

� Pluralistik untuk mengubah paradigma unifomitas yang integralistik

� Paritisipatif untuk mengubah paradigma state oriented.

Kelemahan Amandemen

� Tidak mampu menggagas perubahan yang partisipatif, shg elitis.

� Menjadi pertarungan elit politik/kelompok. politik/kelompok.

� Tidak dilakukan oleh para ahli, tetapi dominasi kelompok

� Tidak memiliki content draf yang utuh sosok bernegara yang akan dibangun

� UUD menjadi parsial, tdk konsisten

Periode Amandemen I/1999

� Membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat lembaga DPR.

� Tidak ada pemikiran yang disepakati � Tidak ada pemikiran yang disepakati ketentuan mana yang akan dirubah selanjutnya dan sampai berapa tahap perubahan dilakukan

Periode Amandemen II/2000

� Otonomi daerah, Lbg Neg, Pemilu,HAM dan Hankam. Belum disepakatisubstansi perubahan berikutnya dansubstansi perubahan berikutnya dansampai berapa tahap dilakukan.

� Disepakati 4 hal yang tidak akandirubah, yaitu: bentuk NKRI, SistemPresidensiil, Pemerintahan Republikdan Pembukaan UUD 1945.

Periode Amandemen III/2001

� Substansi diluar amandemen I dan II

� Kesepakatan menghapuskan Penjelasan, ketentuan yang relevan ditarik kedlm pasal

Mtr yg tdk selesai ditampung dalam TAP � Mtr yg tdk selesai ditampung dalam TAP IX/MPR/2001utk bahan amandemen ke IV

� Kesepakatan Amandemen IV, sebagai tahap terakhir

Periode Amandemen IV/2002

� Ditujukan kepada materi yang tertampung dalam TAP No. IX/MPR/2001.

� Sampai akhir masa persidangan terdapat substansi yang alot diperdebatkan, al: pasal substansi yang alot diperdebatkan, al: pasal 29 (akhirnya disepakati untuk tidak diubah), keberadaan MPR untuk dipertahankan atau dihapuskan, psl 33 yg akhirnya ditmbh 2 ayat

Kedaulatan: di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (ps 1 ay 2)

� Kedaulatan dg membuka ruang partisipatif rakyat lebih luas

� MPR tdk lagi pelaku Kedaulatan Rakyat sepenuhnyasepenuhnya

� MPR tdk lagi memilih Presiden, menetapkan GBHN dan meminta pertanggung jawaban Presiden

� Anggt DPR, DPD dan Presiden dipilih secara langsung

Pemilihan Presiden Secara Langsung (Ps 6A)

� Kedudukan Presiden kuat, karena dipilih langsung

Presiden dan Wapres dipilih dalam � Presiden dan Wapres dipilih dalam satu paket

� Presiden tidak dapat dijatuhkan, kecuali melakukan tindak pidana sebagaimana diatur UUD

MPR terdiri atas anggota DPR & DPD yang dipilih melalui Pemilu (Ps 2 ay1)

�Tidak ada lagi pengangkatan anggota DPRDPR

�Tidak ada lagi golongan fungsionil

�Representasi lokal diwujudkan melalui DPD

Tidak ada check & balances pada dua kamar lembaga perwakilan

� DPR sebagai representation politik

� DPD sebagai representation regional

� DPD tidak memiliki kekuasaan legislatif� DPD tidak memiliki kekuasaan legislatif

� Peran DPD: hak inisiatif RUU tertentu, ikut membahas RUU tertentu, memberi pertimbangan RAPBN, pengawasan pelaksanaan UU tertentu

Otonomi Daerah

� Otonomi seluas-luasnya (residu teori), berwujud keinginan mempertahankan NK dengan semangat federalistik

� Harus ada representasi daerah yang kuat (DPD) melakukan kontrol kepada pusat pada saat pusat membuat kebijakan untuk kepentingan daerah

� Msh bersifat multi tafsir dan tarik ulur dibidang kewenangan, SDN/A, Penghrgn thd Pluralistik, dan Penghrgn Kelembg Lokal

TEORI RESIDU

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT(Urusan bersama

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)

WAJIB/OBLIGATORY(Pelayanan Dasar)

SPM(Standar Pelayanan Minimal)

- Hankam

- Moneter

- Yustisi

- Politik Luar Negeri

- Agama

Contoh: kesehatan,pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum,dan perhubungan

Contoh: pertanian,industri, perdagangan,pariwisata, kelautan dsb

Kekuasaan Kehakiman: MA

� Secara tegas menyebutkan 4 lingkungan peradilan, meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara

� Tidak menyebutkan peradilan yang secara faktual ada dan kehadirannya dibutuhkan, misalnya Peradilan Niaga, Ad Hoc HAM, Pajak, KPPU, Syariyah (Aceh), Adat (Papua).

Kekuasaan Kehakiman: MK

Ide dasar: menjamin kemurnian Konstitusi

Kopetensi:

Menguji UU terhadap UUD� Menguji UU terhadap UUD

� Sengketa antar Lembaga Negara

� Memeriksa Presiden & Wapres atas kehendak DPR

� Pembubaran Partai

� Sengketa hasil Pemilu

H A M

� Sebagai fundamental right, tidak bisa diambil alih negara dalam kondisi apapun

� Tdk konsistem merujuk prinsip universalitas hak asasihak asasi

� Terkesan mengambil alih dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

� Tidak mengatur problem kongkrit mengenai bagaimana negara melindungi, memajukan, menegakkan HAM dalam masa transisional

Kekuasaan legislative

� kekuasaan legislative dialihkan dari Presiden ke lembaga DPR

� Presiden memiliki hak inisiatif

RUU dibahas bersama antara Presiden dan � RUU dibahas bersama antara Presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama

� Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dlm tenggang wkt 30 hari

Hubungan eksekutif-legislatif

Kontrol kewenangan prerogratif Presiden:

�Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain harus mendapat persetujuan DPRmendapat persetujuan DPR

�Mengangkat duta dan menerima duta negara asing, pemberian abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR

�Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan dominasi DPR dengan membatasi atau mencampuri hak prerogratif Presiden.

Pertahanan dan Keamanan

� Kedudukan TNI seharusnya ditegaskan sebagai instrumen negara dibidang pertahanan yang tunduk pada otoritas pertahanan yang tunduk pada otoritas pemerintahan sipil

Perubahan kelembagaan negara

� Lembaga baru: KPU, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, DPD

� Lembaga yg sudah ada dan skr masuk konstitusi: Pemerintah Daerah, Bank Sentral, konstitusi: Pemerintah Daerah, Bank Sentral, DPRD

� Dihapuskan: DPA

� Lembaga independen aktual tdk masuk konstitusi: KPPU, KHN, Komnas HAM, Ombudsman, KPK

� Bagaimana sinergi hubungan antar lembaga

Pendidikan

� Hak WN atas pendidikan

� WN wajib mengikuti dikdas

� Pemrth wajib membiayai

Sistem pengajaran Nas: meningktkn � Sistem pengajaran Nas: meningktkn keimanan, ketqwn dlm rngk mencrdskn bngs

� Alokasi 20% APBN/D utk pendidikan

� Landsn pemb IPTEK Nilai agama, persatuan bgs, peradaban, dan kesejahteraan umat

Perekonomian

� Dlm pembhsn terjd deadlock antara pilihan ekonomi kekeluargaan & ekonomi terbuka,

� Akhirnya disepakati utk tdk dirubah� Akhirnya disepakati utk tdk dirubah

� Tambhn ayat ttg Perekonomian Nas berdsr: dmkrs dg prnsp kebersmn, effs, keadiln, beklnjtn, berws ling, kemandr, menjg keseimbngn kemjn & kestn ek nas.

Kesejahteraan Sosial

� Fkr mskn & anak terlntr dipelihr neg (hrsny tanggung jwb & diatur neg)

� Neg mengembngkn Sistem Jaminan sos � Neg mengembngkn Sistem Jaminan sos & memberdykn masy lemah (perlu affirmative action)

� Neg menydkn fas pelyn kes & fas umum (penegsn welfare state)

Pemilu diselengarakan KPU

� Pemilu diselenggarakan lembaga negara tersendiri, disebut KPU

� KPU bersifat nasional, tetap dan � KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri

� Asas Pemilu Luber dan Jurdil

� Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden

Perubahan Konstitusi

� Usul perubahan dpt diagendakan bila diajukan min 1/3 jml anggota MPR

� Khusus bentuk NK tidak dapat dilakukan � Khusus bentuk NK tidak dapat dilakukan perubahan (permanent rule). Hrsnya tetap terbuka perubahan meskipun diberikan syarat yang berat.

OTONOMI

� Dari Bhs. Yunani : autonomos ���� keputusan sendiri(self-ruling)

� Otonomi adalah kondisi atau ciri untuk “tidak”dikontrol oleh pihak lain ataupun “tidak”dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar

� Otonomi adalah bentuk “pemerinatahn sendiri” (self-government) yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (the right of self government;self determination)

OTONOMI

� Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local or internal affairs) atau terhadap minoritas suatu bangsaPendapatan yang cukup untuk menentukan � Pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil (self determination, self suffciency, self reliance)

� Supremasi/dominasi kekuasaan (supremacy of authority) atau hukum (rule) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah