HUKUM PERSAINGAN USAHA

HUKUM PERSAINGAN USAHA

Persaingan Usaha di Indonesia, diatur dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Kata Monopoli berasal dari bahasa Yunani yang berarti “Penjual Tunggal”, di Amerika sering digunakan dengan istilah “Antitrust”, di masyarakat Eropa menggunakan bahasa “Dominasi”, dan masyarakat bisnis juga sering menyebut dengan “Kekuatan Pasar”. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang telah menguasai pasar, dimana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk subsitusi yang potensial, serta terdapatnya kemampuan pelaku pasar untuk menerapkan harga produk yang lebih tinggi tanpa mengikuti hukum pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

Sementara yang dimaksud dengan “Praktek Monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.Sedangkan pengertian “Persaingan Usaha Tidak Sehat” adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Untuk itu tindakan “anti monopoli dan anti persaingan sehat” adalah dampak negatif terhadap : “Harga, Kualitas & Kuantitas” barang & jasa.Selanjutnya pengertian “Pemusatan Kekuatan Ekonomi” adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa.Pengertian “Posisi Dominan” adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai poisisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan jasa tertentu.

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah RI yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, jadi yang termasuk pelaku usaha adalah :1. Orang Perorang;2. Badan Usaha yang berbadan hukum;3. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum;Dalam ilmu hukum monopoli dikenal beberapa sikap dan tindakan monopolistik adalah sebagai berikut :1. Mempersulit masuknya para pesaing kedalam bisnis yang bersangkutan;2. Melakukan pemasungan sumber suplai yang penting atau suatu outlet distribusi yang penting;3. Mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak pesaingnya sulit untuk menandingi produk atau jasa tersebut;

4. Integrasi ke atas atau ke bawah yang dapat menaikkan persediaan modal bagi pesaingnya atau membatasi akses pesaingnya kepada konsumen atau supplier;5. Mempromosikan produk secara besar-besaran;6. Menyewa tenaga-tenaga ahli yang berlebihan;7. Pembedaan harga yang dapat mengakibatkan sulitnya bersaing dari pelaku pasar lain;8. Kepada pihak pesaing disembunyikan informasi tentang pengembangan produk, tentang waktu atau skala produksi;9. Memotong harga secara drastis;10. Membeli atau mengakuisisi pesaing-pesaing yang

tergolong kuat atau tergolong prospektif;11. Menggugat pesaing-pesaingnya atas tuduhan

pemalsuan hak paten, pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan-tuduhan lainnya.

Dengan demikian yang menjadi sasaran utama mengapa pasar harus diatur, sehingga dapat tercapai suatu kompetisi di pasar adalah agar tercapainya suatu efisiensi pasar. Alasan utama pasar diatur secara yuridis adalah :1. Alasan Moral;2. Alasan Reaksi Kapitalisme;3. Alasan Utilitarian (demi kemaslahatan umat);4. Alasan Berdasarkan Hak dan Kebebasan;5. Alasan Yuridis-Konstitusional;Untuk itulah, tidak dapat disangkal bahwa cara yang paling ampuh untuk mengendalikan persaingan bisnis adalah dengan cara “Mengaturnya dengan UU”.Termasuk di Indonesia telah berlaku UU-RI Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berlandaskan kepada Demokrasi Pancasila dan UUD 1945.

UU Nomor 5 Tahun 1999, mempunyai TUJUAN :1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen;2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang;3. Mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha;4. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam

kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Disamping tujuan, maka Unsur-Unsur pendukung yang wajib untuk diperhatikan adalah sebagai berikut :1. Mempertahankan dan mendorong terjadinya suatu persaingan yang efektif;2. Mempromosikan minat konsumen, pembeli, dan pengguna lain dari barang dan jasa dalam hubungannya dengan harga, mutu, dan variasi produk yang tersedia;3. Mempromosikan melalui persaingan yang mengurangi biaya serta mengembangkan dan menggunakan teknik baru dan memberikan kemudahan masuknya pesaing baru ke dalam pasar yang ada;4. Mempertahankan dan mendorong keseimbangan penyaluran industri dan ketenagakerjaan;5. Mempertahankan dan mendorong kegiatan persaingan dalam pasar di luar negeri;

RUANG LINGKUP HUKUM ANTI MONOPOLI :1. Perjanjian yang dilarang;2. Kegiatan yang dilarang;3. Penyalahgunaan posisi dominan;4. Komisi Pengawas persaingan usaha;5. Tata cara penanganan perkara;6. Sanksi-sanksi;7. Perkecualian-Perkecualian.

HAL-HAL YANG DILARANG adalah :1. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik

untuk persaingan pasar, yang terdiri dari :a. Oligopoli;b. Penetapan Harga;c. Pembagian Wilayah;d. Pemboikotan;e. Kartel;f. Trust;g. Oligopsoni;h. Integrasi vertikal;i. Perjanjian tertutup;j. Perjanjian dengan pihak luar negeri;

2. Kegiatan-Kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan :

a. Monopoli;b. Monopsoni;c. Penguasaan Pasar;d. Persekongkolan;

3. Posisi dominan di Pasar, yang meliputi :a. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing;b. Pembatasan pasar dan Pengembangan Teknologi;c. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar;d. Jabatan Rangkap;e. Pemilikan Saham;f. Merger, Akuisisi dan konsolidasi;

Hal-Hal Yang Dikecualikan Oleh UU Anti Monopoli :1. Bisnis Franchise; dan2. Hak Paten;

Ruang Lingkup Pengecualian :1. Perjanjian yang dikecualikan, adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian yang berkaitan HaKI, pengecualian ini hanya terbatas sebab tidak semua aturan main tentang monopoli dan persaingan sehat dapat dilanggar mentang-mentang pelaku bisnis tersebut mempunyai hak milik intelektual;b. Perjanjian yang berkaitan dengan Waralaba, pengecualian ini juga bersifat terbatas, sebab tidak semua aturan main tentang monopoli dan persaingan

sehat dapat dilanggar mentang-mentang oleh pelaku bisnis tersebut melaksanakan bisnisnya secara waralaba;c. Perjanjian penetapan dalam rangka standar teknis barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan;

d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuang untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan;e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan yang dikecualikan oleh UU Anti Monopoli, adalah :

1. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong ke dalam usaha kecil, tentunya juga perkecualian tersebut harus ditafsirkan dengan sangat terbatas, karena apakah dengan ini berarti bahwa yang namanya pengusaha kecil dapat seenaknya melanggar aturan main tentang monopoli atau persaingan curang;

2. Kegiatan usaha Koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota, perkecualian ini juga banyak memendam masalah, karena dengan dikecualikan hal ini berarti pihak koperasi dengan seenaknya dapat melanggar aturan main tentang monopoli dan/atau persaingan curang.

HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA :

Tidak banyak yang tercatat dalam sejarah hukum di Indonesia seputar kelahiran dan perkembangan hukum persaingan usaha, yang banyak dicatat dalam sejarah justru tindakan-tindakan atau perjanjian dalam bisnis yang sebenarnya dilarang dalam UU Anti Monopoli. Pada masa Pemerintahan Orde Baru, terjadi banyak persaingan usaha yang tidak sehat. Pada masa itu banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan curang. Setelah berakhirnya rezim orde baru, hukum persaingan lebih dimarakkan dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1999.Oleh karena itulah sebelum adanya UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Praktek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat di Indonesia diatur dalam :

1. UU nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian, dimana pada prinsipnya juga melarang industri-industri yang mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan curang. Hanya makna dan konsep larangan tersebut dalam UU yang bersangkutan sangat terfokus dan tidak jelas, sehingga larangan tersebut sangat jarang dipraktekkan. Ketentuan tentang larangan persaingan curang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Perindustrian, yang menentukan bahwa Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap

industri untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur dan mencegah

pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Selebihnya dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perindustrian ditentukan lebih lanjut bahwa pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan

industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan- perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindari pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

2. KUHP, Pasal 382 bis, yang menyatakan “Bahwa barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan penjara pidana paling lama 1 tahun 4 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp. 300.500,--, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain”.Perbuatan-perbuatan yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :a. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang;b. Perbuatan persaingan curang tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan hasil perdagangan atau perusahaan, melangsungkan hasil perdagangan atau perusahaan, memperluas hasil perdagangan atau perusahaan;c. Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik perusahaan si pelaku ataupun perusahaan lain;d. Perbuatan pidana persaingan curang tersebut dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau menyesatkan orang tertentu;e. Akibat dari perbuatan pidana persaingan curang tersebut, menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren dari si pelaku, atau menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku tersebut.

3. UU PT, terdapat ketentuan tentang persaingan curang dalam perdagangan yaitu yang berkaitan dengan ketentuan merger, akuisisi dan konsolidasi. Dalam bagian umum penjelasan atas UU PT ditegaskan bahwa tujuan utama pengaturan tentang merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan tersebut adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan perdagangan dalam satu tangan dengan cara melakukan monopoli ataupun monopsoni. Selebihnya dalam Pasal 109 ayat (1) UU PT dinyatakan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambil alihan perseroan harus memperhatikan :a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan;b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.4. UU Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.

PENJELASAN PERJANJIAN YANG DILARANG, TERKAIT DENGAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT :1. Oligopoli, disebut juga Shared monopoly dilarang, sesuai dengan isi Pasal 4 UU Anti Monopoli, jika terpenuhinya unsur- unsur sebagai berikut :a. Adanya suatu perjanjian;b. Perjanjian tersebut dibuat antar pelaku usaha;c. Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa;d. Perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan curang;e. Praktek monopoli atau persaingan curang patut diduga telah terjadi jika 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari 1 jenis barang atau jasa.Jadi dapat dikatakan bahwa pasar yang di oligopolis adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen saja (untuk produksi satu jenis barang).

2. Penetapan Harga, diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU Anti Monopoli. Penetapan Harga yang dilarang tersebut adalah meliputi :a. Penetapan harga antar pelaku usaha;b. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan/atau jasa yang sama;c. Penetapan Harga dibawah pasar dengan pelaku usaha lain;d. Penetapan harga jual kembali;3. Pembagian Wilayah, diatur dalam Pasal 9 UU Anti Monopoli, unsur-unsurnya bahwa Pelaku Usaha telah melakukan pembagian wilayah adalah :a. Perjanjian tersebut dilakukan dengan Pelaku Usaha Pesaing;b. Tujuannya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar;c. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.Dalam penjelasan Pasal 9 UU Anti Monopoli, yang dimaksud dengan Pembagian Wilayah Pemasaran Atau Alokasi Pasar adalah :a. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa;b. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.Jadi tujuan dilarangnya perjanjian yang membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar, karena dapat meniadakan atau membatasi persaingan pasar, sehingga pihak konsumen maupun pihak pesaing akan sangat dirugikan.

4. Pemboikotan, diatur dalam Pasal 10 UU Anti Monopoli, bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dan Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan/atau Jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut :a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain;b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar yang bersangkutan.5. Kartel, diatur dalam Pasal 11 UU Anti Monopoli, yang menetukan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dimaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

6. Trust, suatu kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing- masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/tau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan tentang Trust ini terdapat dalam Pasal 12 UU Anti Monopoli, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

7. Oligopsoni, adalah keadaan pasar dimana hanya 2 atau 3 perusahaan saja yang menjadi penjual terhadap produk tertentu, maka sebaliknya dengan oligopsoni di pasar hanya ada 2 atau 3 pembeli yang membeli produk tertentu. Oligopsoni diatur dalam Pasal 13 UU Anti Monopoli yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama, menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.8. Integrasi Vertikal, adalah suatu penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Integrasi Vertikal ini diatur dalam Pasal 14 UU Anti Monopoli, ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.

9. Perjanjian Tertutup, yang membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok. Perjanjian tertutup ini diatur dalam Pasal 15 UU Anti Monopoli. Yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu. Dan Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Serta Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok :a. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;b. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri, diatur dalam Pasal 16 UU Anti Monopoli, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian dengan pihak luar negeri sebenarnya dibolehkan asal

perjanjian tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan bisnis yang tidak sehat.

PENJELASAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILARANG DALAM HUKUM ANTI MONOPOLI :1. Monopoli, adalah suatu kegiatan penguasaan atas produksi dana atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Adapun praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Diatur dalam Pasal 17 UU Anti Monopoli.Unsur-unsur Praktek Monopoli yang dilarang :a. Melakukan penguasaan atas produksi suatu produk;b. Melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk;c. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli;d. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku Usaha dianggap melakukan tindakan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, apabila :

a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya;b. Mengakibakan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama;c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari suatu jenis barang atau jasa tertentu;d. Memiliki kemampuan bersaing yang signifikan dalam

pasar yang bersangkutan;

Pengecualian terhadap kegiatan monopoli yang dilarang, adalah :

a. Praktek keagenan tunggal;b. Perlindungan hak milik intelektual;c. Bisnis franchise;

2. Monopsoni, keadaan dimana seseorang atau satu kelompok usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa, keadaan dimana seseorang atau satu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk. Monopsoni ini diatur dalam Pasal 18 UU Anti Monopoli. Indikasi seseorang dianggap menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk (melakukan monopsoni) adalah apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai dari 50% pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu.3. Penguasaan pangsa pasar, diatur dalam Pasal 19-21 UU Anti Monopoli, Kegiatan Penguasaan Pasar dapat berupa :

a. Penolakan pesaing, dengan menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;

b. Menghalangi konsumen dari pelaku usaha lain (Pesaing) untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha;

c. Pembatasan peredaran produk dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar yang bersangkutan;d. Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (Pesaing);e. Melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan;f. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa.

4. Persekongkolan (Konspirasi Usaha), suatu bentuk kerjasama dagang diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam persengkokolan belum tentu terdapat perjanjian. Praktek persaingan usaha tidak sehat dengan cara persengkokolan, diatur dalam Pasal 22-24 UU Anti Monopoli.Jenis-jenis persengkokolan yang dilarang adalah :a. Persengkokolan untuk mengatur pemenang tender;b. Persengkokolan untuk memperoleh rahasia perusahaan;c. Persengkokolan untuk menghambat pasokan produk.

PENJELASAN POSISI DOMINAN YANG DILARANG DALAM UU ANTI MONOPOLI :1. Penyalahgunaan Posisi Dominan, diatur dalam Pasal 25 UU Anti Monopoli, penyalahgunaan posisi dominan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara :a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi;c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.Pelaku Usaha dikatakan memiliki Posisi Dominan, Apabila :a. Menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;b. Menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Jabatan Rangkap Yang Dilarang, diatur dalam Pasal 26 UU Anti Monopoli, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain bila perusahaan-perusahaan tersebut :a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama;b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha;c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar.3. Pemilikan Saham Yang Dilarang, Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu;b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu.

4. Merger, Akuisisi dan Konsolidasi, dapat menimbulkan efek negatif kepada

persaingan pasar yang sehat, hal ini karena dapat :

a. Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi;

b. Kekuatan pasa menjadi besar yang dapat mengancam pelaku bisnis

kecil.Konsentrasi pasar dapat dilihat dari dua

faktor, yaitu banyaknya pelaku pasar untuk produk yang bersangkutan dan besarnya pangsa pasar yang dikuasai.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA :Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 37 UU Anti Monopoli, dinyatakan bahwa guna mewujudkan dan melaksanakan UU ini dibutuhkan suatu badan yang bertugas pokok untuk mengawasi pelaksanaan dari UU Anti Monopoli yang diberi nama “Komisi Pengawas Persaingan Usaha”, berdasarkan Pasal 35 UU Anti Monopoli, mempunyai Tugas-Tugas :1. Melakukan penilaian terhadap kontrak-kontrak yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan curang;2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan curang;3. Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang;

4. Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan wewenang Komisi Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam UU ini;5. Memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan curang;6. Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan UU ini;7. Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja Komisi Persaingan Usaha, kepada Presiden RI dan DPR-RI.Sedangkan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, adalah :1. Menampung laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan curang;2. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan curang;3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus- kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan curang yang didapatkan karena : Laporan Masyarakat, Laporan Pelaku Usaha & Diketemukan sendiri oleh Komisi Pengawas dari hasil survey & penelitiannya;

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktek monopoli dan/atau persaingan curang;5. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang

diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli;6. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU Anti Monopoli;7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas;8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU ini;

9. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;10. Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat;11. Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan curang;12. Memberikan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Anti Monopoli.

DUMPING DAN SUBSIDI :Dasar Hukum yang mengatur adalah,a. UU Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan;b. PP Nomor 34 Tahun 1996, tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;c. Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan RI Nomor : 430/MPP/Kep/9/1999, tentang Komite Anti Dumping Indonesia dan Tim Operasional Anti Dumping.Suatu produk dianggap sebagai produk yang didumping, bila produk tersebut dipasarkan ke negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal.Tindakan dumping menyebabkan atau berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian materiil industri yang ada di negara tempat barang dumping itu dipasarkan atau secara materiil menyebabkan terpuruknya industri domestik.

Kerugian materiil akibat dumping : harus ada bukti positif (bukan sekedar asumsi) dan pemeriksaan

tentang volume barang-barang impor yang didumping dan efek dari barang-barang impor yang didumping terhadap harga pasar domestik atas produk-produk sejenis dan akibat dari impor terhadap produsen domestik yang meproduksi barang yang sama tersebut.

Bea masuk anti dumping dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri, besarnya bea masuk anti dumping adalah setinggi-tingginya sama dengan margin dumping yaitu selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang dumping tersebut. Nilai normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumtif.

Subsidi :a. Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah atau badan pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri atau eksportir;b. Setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan.Bentuk subsidi dapat berupa kontribusi keuangan dengan :a. Memberikan pembiayaan, hibah ke perusahaan individu, kredit, penyertaan modal, loan guarantee kepada perusahaan swasta;b. Pembebasan Pajak;c. Penyediaan barang & jasa selain infrastruktur;d. Membayar kewajiban Badan Hukum Privat.

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang yang mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Besarnya Bea Masuk Imbalan adalah : setinggi-tingginya sama dengan subsidi netto. Subsidi Netto adalah selisih antara subsidi dengan :a. Biaya permohonan, tanggungan atau penguatan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi; dan/ataub. Penguatan yang dikenakan pada saat ekspor untuk pengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.Dalam hal impor barang, yang bersangkutan dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan secara bersamaan, dan dalam pelasanaannya bila bersamaan harus dikenakan salah satu jenis saja yang terkena paling tinggi.

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA :Guna menangani masalah dumping dan subsidi, Pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang beranggotakan : Unsur Deperindag, Depkeu dan Dep lain atau Lembaga Non Departemen Terkait.

KADI tersebut bertugas :1. Melakukan penyelidikan terhadap barang dumping dan barang yang mengandung subsidi;2. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti informasi;3. Mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;5. Membuat laporan pelaksanaan tugas.PROSEDUR HUKUM, BERKAITAN DENGAN DUMPING DAN SUBSIDI :Tahap pertama adalah penyelidikan oleh KADI yang dilaksanakan oleh Tim Operasional Anti Dumping (TOAD) atas barang impor yang diduga sebagai barang dumping dan/atau barang yang mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian. Bagi industri dalam negeri inisiatif untuk melakukan penyelidikan tersebut dapat dilakukan atas inisiatif dari komite sendiri atau karena permohonan industri dalam negeri.

Dalam hal adanya permohonan dari industri dalam negeri, maka komite harus memberikan keputusan menolak atau menerima dan memulai penyelidikan atas permohonan tersebut paling lama 30 hari sejak diterimanya permohonan tersebut. Keputusan diambil berdasarkan penelitian atas bukti yang diajukan dan dianggap memenuhi persyaratan.Penyelidikan harus diakhiri dalam waktu 12 bulan sejak keputusan dimulainya penyelidikan, namun dalam hal tertentu dapat diperpanjang menjadi selama-lamanya 18 bulan.Dalam hal adanya dumping, Komite menyampaikan besarnya margin dumping dan/atau subsidi netto dan mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Menteri memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan yang besarnya sama dengan atau lebih kecil dari marjin dumping dan/atau subsidi netto.Atas dasar keputusan Menteri tersebut, Menteri Keuangan RI menetapkan besarnya Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan.

Dalam hal tidak terbukti, Komite menghentikan penyelidikan dan melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Dalam melakukan penyelidikan, TOAD memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai informasi yang diperlukan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan bukti-bukti secara tertulis. Khusus untuk eksportir atau produsen luar negeri, diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan komite dalam waktu maksimal 30 hari. Untuk kepentingan penelitian kebenaran informasi, Komite dapat melakukan penyelidikan di luar negeri, sepanjang mendapat persetujuan dari perusahaan yang akan diselidiki dan memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan, kecuali negara yang bersangkutan menolak.

TINDAKAN SEMENTARA TERHADAP DUMPING & SUBSIDI :a. Dumping;Pengenaan tindakan sementara, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, beupa :1. Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping Sementara;2. Atau Penyerahan Jaminan dalam bentuk uang tunai, jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi sebesar Bea Masuk Anti Dumping Sementara.Tindakan sementara tersebut dikenakan paling cepat 60 hari sejak dimulainya penyelidikan. Masa berlaku tindakan sementara tersebut paling lama 4 hari atau bila ada permintaan dari eksportir yang mewakili sebagian besar eksportir yang mengekspor barang yang diselidiki, dapat ditetapkan paling lama 6 bulan.

Bea Masuk Anti Dumping Sementara dapat ditetapkan lebih rendah dari margin dumping sementara. Dalam hal tersebut, maka masa berlaku tindakan sementara paling lama 6 bulan atau atas permintaan eksportir yang mewakili sebagian besar eksportir yang mengekspor barang yang diselidiki, dapat ditetapkan paling lama 9 bulan.

b. Subsidi;Pengenaan tindakan sementara, ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI, berupa :1. Pembayaran Bea Masuk Imbalan Sementara;2. Atau Penyerahan Jaminan dalam bentuk Uang Tunai, Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi, sebesar Bea Masuk Imbalan Sementara.Tindakan sementra tersebut dikenakan paling cepat 60 hari sejak dimulainya penyelidikan dan berlaku paling lama 4 hari.

Tindakan sementara tidak diberlakukan lagi dalam hal penyelidikan berakhir, dan dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Kuangan RI, berupa :1. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan;2. Pencabutan keputusan tindakan sementara dan pengembalian pembayaran Bea Masuk Anti Dumping Sementara atau Pengembalian Jaminan.

TINDAKAN LANJUTAN :Eksportir barang dumping atau Pemerintah Negara Pengekspor dan/atau eksportir barang yang mengandung subsidi dapat mengajukan tawaran untuk melakukan tindakan penyesuaian kepada Komite selama masa penyelidikanm yaitu berupa penyesuaian harga atau penghentian ekspor barang dumping atau barang mengandung subsidi serta penghapusan atau pembatasan subsidi atau tindakan lainnya. Tujuan dari tindakan penyesuaian tersebut adalah untuk menghilangkan kerugian industri dalam negeri.

Komite menilai tawaran tersebut dan melaporkannya kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI untuk ditolak atau diterima. Walaupun tawaran diterima, penyelidikan tetap dilanjutkan hingga selesai.Selama tindakan penyesuaian diberlakukan, eksportir diharuskan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada komite dan dapat dilakukan verifikasi data. Komite dapat mengeluarkan inisiatif untuk menyarankan eksportir atau negara pengekspor untuk melakukan tindakan penyesuaian.