[email protected] LEMBAGA KEUANGAN (BANK) SYARIAH Dalam UU Perbankan Indonesia Bagya Agung Prabowo Program Magister Hukum (S2) Fakultas Hukum UII
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBAGA KEUANGAN
(BANK) SYARIAH Dalam UU Perbankan
IndonesiaBagya Agung Prabowo
Program Magister Hukum (S2) Fakultas
Hukum UII
2
POKOK BAHASAN
Pendahuluan Konsep Dasar Lembaga Keuangan
Syariah Produk-produk Bank Syariah Sistem operasional Bank Syariah Pengaturan/Legalitas Bank Syariah
3
PENDAHULUAN
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mau dilayani oleh bank dengan sistem bunga
mengoptimalkan peran sektor perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat.
4
Lembaga Keuangan di Indonesia Bank
Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat
Non Bank Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Modal Ventura Reksa Dana Asuransi Dana Pensiun Pegadaian
5
Proses Intermediasi Lembaga Keuangan
Surplus Spending Unit
Defisit Spending Unit
Lembaga Keuangan
6
Kedudukan Perbankan Syariah di Indonesia
BANK
BANK UMUM (BU)BANK
PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
BU Konvensional (BUK)
BUK yang membuka Unit Usaha Syariah
(UUS)
Bank Umum Syariah (BUS)
BPR Konvensional (BPR)
BPR Syariah (BPRS)
7
POKOK BAHASAN
Pendahuluan Konsep Dasar Lembaga Keuangan
Syariah Produk-produk Bank Syariah Sistem operasional Bank Syariah Pengaturan/Legalitas Bank Syariah
8
Kedudukan Perbankan Syariah di Indonesia
BANK
BANK UMUM (BU)BANK
PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
BU Konvensional (BUK)
BUK yang membuka Unit Usaha Syariah
(UUS)
Bank Umum Syariah (BUS)
BPR Konvensional (BPR)
BPR Syariah (BPRS)
9
Konsep Dasar Lembaga Keuangan SyariahISLAM
AKIDAH (IMAN)
SYARIAH (ISLAM)
AKHLAK (IHSAN)
IBADAH (Manusia-Pencipta)Hukum asalnya : segala
sesuatunya dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya
dalam Qur’an atau Sunnah
MUAMALAH (Manusia-Manusia) Hukum asalnya : segala
sesuatunya diperbolehkan kecuali yang ada larangan dalam Qur’an
Rukun Islam : Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji. (Tidak ada
perubahan-perubahan)
Ø Iman kpd AllahØ Iman kpd MalaikatØ Iman kpd Kitab-kitabØ Iman kpdNabi dan RasulØ Iman kpd Hari AkhirØ Iman kpd Qadha dan Qadhar
Engkau Beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri, kalaupun
tidak melihat-Nya, maka Ia melihatmu
Selalu diperlukan perubahan sesuai dengan waktu dan
tempat melalui proses ijtihad
Fungsi Bank Sudah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW :1. Menerima Simpanan2. Memberikan Pembiayaan3. Jasa TransferBiasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja
11
Perbankan Syariah: Akar, nilai-nilai utama dan dimensi keberhasilannya
Perbankan syariah memiliki akar pada ekonomi syariah nilai Ilahiyah dg.acuan utama Al-Qur-an dan Sunnah.
Nilai-nilai utama: Perspektif makro: Keadilan, maslahah, anti riba, zakat, anti
judi, symmetric information, nilai dasar uang sebagai alat tukar bukan komoditas.
Perspektif mikro: Shiddiq, Amanah, Fathonah, Tabligh. Dimensi keberhasilan: dunia dan akhirat (long term
oriented) dan sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.
12
Keadilan
Keseimbangan antara hak dan kewajiban Tata hubungan sederajat (tidak ada pihak
yang mengekploitasi dan terekploitasi) Menempatkan sesuatu pada tempatnya Berpihak kepada kebenaran
13
Maslahah Optimal Utility = materi + amal sholeh Environmental friendly Orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar
manusia (hanya memenuhi needs tidak wants) Harmonisasi individual needs dg public needs Peranan negara dalam pengelolaan asset
strategis Investasi pada bidang/sektor usaha yang halal
14
Anti riba (Productivity)
Masa depan tidak dapat dipastikan Menghindari adanya pihak yang
terekploitasi ∆ Uang beredar = ∆ Sektor riil
15
Zakat
Social safety net (perlindungan hak fakir miskin) Mendorong asset diinvestasikan (menghindari
dana idle) Hubungan harmonis antara the have dan the
have not. Zakat bukan charity tetapi kewajiban.
16
Anti Judi
Meminimisir tindakan murni spekulatif (tidak terkait dg pengembangan sektor riil).
Mendorong masyarakat berinvestasi pada sektor riil.
Mendorong masyarakat berperilaku yang berorientasi jangka panjang dan menghindari tindakan potong kompas.
Mengurangi gangguan mekanisme pasar
17
Symmetric Information
Meminimalkan transaksi yang tidak transparan (gharar) dan Mempromosikan transparansi pada setiap transaksi.
18
Uang hanya sebagai alat tukar
Fungsi dasar uang sebagai alat tukar Uang bukan untuk diperdagangkan Uang baru bernilai apabila telah diinvestasikan Pertumbuhan uang sejalan dengan
pertumbuhan sektor riil Pengendalian uang = pengendalian sektor riil
19
Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro: menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati:
1. Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram);
2. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;
3. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib);
4. Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).
20
NILAI DASAR LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
Larangan produk- jasa yg merugikan & berbahaya
Larangan proses yang berbahaya
Tidak m’gunakan sumberdaya illegal & secara tidak adil
Produktif, Tidak spekulatif Efektif, efisien,
berkelanjutan dalam penggunaan sumbar daya (SD)
Akses yg sebesar2nya bagi masyarakat untuk memperoleh SD.
Transparan dan jujur
Trasanksi yang fair, tdk boleh ada pemerasan
Persaingan yang sehat
Kontrak yang adil
ADIL MENGHINDARI KEGIATAN YG
MERUSAKKEMASLAHATAN
A Q I D A H
Jama’ah (Ukhuwwah)
PERTUMBUHAN EKONOMI YG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN (Rahmatan lil ‘alamin)
21
POKOK BAHASAN
Pendahuluan Konsep Dasar Lembaga Keuangan
Syariah Produk-produk Bank Syariah Sistem operasional Bank Syariah Pengaturan/Legalitas Bank Syariah
22
Produk Bank Syariah
PRODUK DEFINISI JENIS
A. WADIAH :
AMANAH
DHAMANAH
B. INVESTASI :
MUDHARABAH MUTHLAQAH
MUDHARABAH MUQAYYADAH
TITIPAN NASABAH INDIVIDU ATAU BADAN YANG HARUS DIKEMBALIKAN KAPAN SAJA DIKEHENDAKI NASABAH
TITIPAN, PENYIMPAN/BANK TIDAK BOLEH MEMANFAATKAN, DAPAT FEE
TITIPAN, PENYIMPAN/BANK BOLEH MEMANFAATKAN, BANK MENDAPATKAN BAGI HASIL, NASABAH DAPAT BONUS.
SIMPANAN BERJANGKA PEMILIK DANA PADA BANK
PENGGUNAAN DANA TIDAK DIBATASI OLEH WAKTU, TEMPAT, JENIS USAHA.
PENGGUNAAN DANA DIBATASI DARI SEGI WAKTU, TEMPAT, JENIS USAHA.
PRODUK UTAMA
KUSTODIAN/SAFETY DEPOSIT
GIRO WADIAH, TABUNGAN WADIAH
DEPOSITO BAGI HASIL :
DEPOSITO UMUM YANG DIPERPANJANG SECARA OTOMATIS (ARO)
DEPOSITO KHUSUS UNTUK JENIS USAHA TERTENTU
1. Produk Pendanaan1. Produk Pendanaan
23
Produk Bank Syariah
PRODUK DEFINISI JENIS
MUDHARABAH
MUSYARAKAH
MUZARAAH
MUSAQAH
DANA 100% DARI BANK
DANA DARI BANK DAN NASABAH
DANA DARI BANK, BENIH DAN LAHAN DARI PEMILIK, BENIH DAN KETERAMPILAN DARI PETANI
DANA DARI BANK, BENIH DAN LAHAN DARI PEMILIK, KETERAMPILAN DARI PETANI
MUTHLAQAH/LUAS, MUQAYYADAH/TERBATAS
MUSYARAKAH KEPEMILIKAN DAN AKAD
KHUSUS SKIM PEMBIAYAAN PRODUK PERTANIAN
KHUSUS SKIM PEMBIAYAAN PRODUK PERTANIAN
2. Produk Pembiayaan2. Produk Pembiayaan
PRODUK DEFINISI JENIS
BUYU=BAY - MURABAHAH - SALAM - ISTISHNA
IJARAH
JUAL BELI DGN PEMBAYARAN - TUNAI-ANGSURAN - DIMUKA - BISA DIMUKA, CICILAN, ATAU DITANGGUHKAN SEWA BELI
-ANEKA BARANG DAN JASA-UMUMNYA PRODUK PERTANIAN-BARANG BELUM ADA, A.D. PESANAN.
BAI UT TAKJIRI/BAYAR SEWA, MUSYARAKAH MUNTANAQISAH/PEMBAYARAN BERTAHAP.
a. Bagi Hasil
b. Bukan Bagi Hasil
24
Produk Bank Syariah
PRODUK DEFINISI JENIS
A. RAHN
B. QARDH
C. HAWALAHD. WAKALAH
E. KAFALAH
MENAHAN ASSET NASABAH SEBAGAI JAMINAN TAMBAHAN PADA PINJAMAN
GADAI, TANPA BUNGA, SEBAGAI ALTERNATIF PRODUK JAWATAN PEGADAIAN,
PINJAMAN TANPA BUNGA KEPADA NASABAH, WAKTU DITERIMA KEMBALI PADA SAAT JATUH TEMPO DGN JUMLAH YANG SAMA
ANJAK PIUTANG (FACTORING) PEMBERIAN MANDAT/KUASA
KEPADA PIHAK LAIN/WAKIL UNTUK WAKTU TERTENTU, SEPERTI L/C/
BANK GARANSI
PRODUK PELENGKAP
PRODUK UTAMA
PRODUK PELENGKAP UNTUK NASABAH BONAFID YANG LOYAL DAN MEMBUTUHKAN DANA SEGERA
FASILITAS UNTUK NASABAH DEPOSAN DENGAN JAMINAN DEPOSITO
PRODUK UTAMA PENGEMBANGAN USAHA KECIL
PRODUK UTAMA PRODUK UTAMA
PRODUK UTAMA
3. Produk Pelengkap3. Produk Pelengkap
25
Produk Bank Syariah
PRODUK PRODUK PRODUK
KLIRING TRANSFER (KIRIMAN UANG) COLLECTION STANDING INSTRUCTION BANK DRAFT INKASO ATM PHONE BANKING INTERNET BANKING/ON-
LINE SYARIAH BANKING SMS BANKING KARTU DEBET SYARIAH
PENYETORAN PAJAK PENUKARAN MATA UANG
ASING PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI
LEMBAGA LAIN PEMBAYARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)
SISTEM KOMUNIKASI HAJI TERPADU (SISKOHAT)
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK, TELEPON, AIR
REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS)
CASH MANAGEMENT PASAR MODAL SYARIAH REKSADANA SYARIAH PASAR UANG SYARIAH ASURANSI DAN DANA
PENSIUN SYARIAH OBLIGASI SYARIAH. GADAI EMAS SYARIAH BANK REFERENSI/GARANSI
4. Produk Jasa Layanan4. Produk Jasa Layanan
26
Produk Bank Syariah
PRODUK
Penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqah dan waqf tunai.
4. Fungsi Sosial4. Fungsi Sosial
27
NERACA BANK SYARIAH
AKTIVA/INVESTASI PASIVA/SUMBER DANA
1. LIKUIDITAS 1. GIRO
2. PEMBIAYAAN 2. TABUNGAN
3. ANTAR BANK 3. DEPOSITO
4. HTI 4. PINJAMAN
5. HIBAH
6. MODAL
28
PRINSIP DAN LANDASAN DASAR PRODUK BANK SYARIAH
1. TITIPAN/TRUST DEPOSITORY
2. BAGI HASIL/LOSS-PROFIT SHARING
3. JUAL BELI/SALE-PURCHASE
4. SEWA/LEASE
5. JASA/FEE BASED SERVICES
29
1. TITIPAN/TRUST DEPOSITORY
Prinsip Al-Wadiah
Titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yg harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.
Wadiah Yad Amanah, pihak yg menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang/barang yg dititipkan serta wajib menjaganya. Untuk itu pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
Wadiah Yad Dhamanah, pihak yg menerima dg seijin pemberi amanah dapat menggunakan dana/barang tersebut namun seluruh risiko menjadi tanggungan penerima titipan. Bila pemanfaatan tersebut menghasilkan penerima titipan dapat memberikan bonus.
30
SKEMA WADIAH YAD AL AMANAH
BANKNASABAH
1. Titip barang/uang
2. Bebankan biaya penitipan
NASABAHBANK
SKEMA WADIAH YAD DHAMANAH1. Titip barang/uang
DUNIA USAHA
2. Investasi
3. Bagi hasil
4. Bonus
31
2. BAGI HASIL (PROFIT-LOSS SHARING)
Musyarakah, Investasi yg melibatkan kerjasama pihak-pihak yg memiliki dana/keahlian dimana pihak yg berkongsi sepakat untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai dg. kontribusinya. Jenis musyarakah: syirkah al-inan/muwafadah/a’mal/wujuh.
Mudharabah, kerjasama antara dua pihak dimana pihak I menyediakan keseluruhan dana dan pihak II menjadi pengelola. Kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko sesuai dg kontribusinya. Jenisnya: Mudhadarabah muqayyadah/mutlaqah.
Muzara’ah, kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko sesuai dg kontribusinya. Jika benih berasal dari penggarap disebut mukhabarah.
Musaqah, adalah bentuk sederhana dari muzara’ah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan.
32
SKEMA MUSYARAKAH
NASABAH BANK
PROYEK/ USAHA
KEUNTUNGAN
BAGI HASIL SESUAI NISBAH
33
SKEMA MUDHARABAH
NASABAH BANK
PROYEK/ USAHA
KEUNTUNGAN
BAGI HASIL SESUAI NISBAH
Keahlian Modal 100%
MODAL
Modalkembali
34
2. JUAL-BELI (SALE-PURCHASE)
Bai al Murabahah (deferred payment sale), jual-beli barang pada harga asal dg tambahan keuntungan yg disepakat. Pembeli membayar kewajibanya secara tangguh. Sifat one short deal dan tidak tepat untuk pembiayaan modal kerja.
Bai’ al Salam (in front payment sale), pembelian barang yg diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka. Barang yg dipesan harus jelas spesifikasinya (quantity,quality, delivery). Sifat short-term dan dapat paralel.
Bai al Istishna’(Purchase by Order/Manufacture),kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membiat/membeli barang menurut spesifikasi yg telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.
35
SKEMA BAI’ AL MURABAHAH
BANKNASABAH
SUPPLIER/PENJUAL
1. Negosiasi
2. Aqad jual-beli
3. Beli barang4. Kirim barang
5. Bayar tangguh
36
SKEMA BAI’ AL SALAM (paralel)
BANKNASABAH
PRODUSEN/PENJUAL
1. Negosiasi pesanan dg kriteria
2. Pesan barang Dan bayar tunai
4. Kirim pesanan
5. Bayar angsur/tunai
3. Kirim do-kumen
37
SKEMA BAI’ AL ISTISHNA’ (paralel)
BANKNASABAH
PRODUSEN/PEMBUAT
1. Pesan
2. Beli
3. Jual
38
3. SEWA (LEASE)
Al Ijarah (operational lease),adalah aqad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dg pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
Al Ijarah al Muntahia Bittamlik (Financial Lease with purchase option), Akad sewa yang diakhiri dengan pilihan bagi penyewa untuk membeli barang tersebut pada akhir periode sewa.
39
SKEMA AL IJARAH
BANKNASABAH
SUPPLIER/PENJUAL
OBJEK SEWA
1. Pesan objek sewa
2. Beli objek sewa
3. Sewa Beli
A. MilikB. Milik
40
4. JASA (FEE BASED SERVICES)
Al Wakalah (deputyship),adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
Kafalah (Guaranty), adalah jaminan yg diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak III untuk memenuhi kewajiban pihak II atau yg ditanggung. Dapat juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yg dijamin dg berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jenisnya: Kafalah bil maal/bit taslim/al munjazah.
41
4. JASA (FEE BASED SERVICES)….
Al Hawalah (Transfer Service), adalah pengalihan hutang/piutang dari orang yg berhutang/berpiutang kepada orang lain yg wajib menanggungnya/menerimanya.
Ar Rahn (mortgage),adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
Al Qardh (soft loan), adalah jaminan yg diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak III untuk memenuhi kewajiban pihak II atau yg ditanggung. Dapat juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yg dijamin dg berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.
42
SKEMA AL WAKALAH
BANK
NASABAH
INVESTORKontrak + Fee
Kontrak + Fee
•Agency•Administration•Collection•Payment•Co-arranger•etc
44
SKEMA AL HAWALAH
BANK
PEMBELIPENYUPLAI1. Suplai barang
2. Invoice
3. Bayar4. Tagih
5. Bayar
45
SKEMA AR RAHN
BANK NASABAH
JAMINAN/BARANG YG DIGADAIKAN
Menggadaikan barang
Pinjaman/Pembiayaan
46
SKEMA AL QARDH
NASABAH BANK
PROYEK/ USAHA
KEUNTUNGAN
Keahlian Modal 100%
MODAL
Modalkembali
Aqad Qardh
100%
47
POKOK BAHASAN
Pendahuluan Konsep Dasar Lembaga Keuangan
Syariah Produk-produk Bank Syariah Sistem operasional Bank Syariah Pengaturan/Legalitas Bank Syariah
48
Fungsi Bank Syariah Intermediary agent (sama dg bank
konvensional) Fund/Investment Manager Penyedia jasa perbankan pada umumnya
(sama dg bank konvensional) sepanjang tidak melanggar syariah
Pengelola fungsi sosial (ZISW) Alat transmisi kebijakan moneter (sama dg bank
konvensional)
49
Operasional Bank Syariah
Prinsip produk/jasa bank syariah Bagi hasil (untung/rugi) musyarakah Jual beli murabahah Sewa ijarah Pinjaman tanpa tambahan apapun qardl Dll.
Produk/jasa bank syariah Pendanaan Pembiayaan berbasis bagi hasil dan non bagi hasil Pelengkap Jasa pelayanan Fungsi sosial (menerima dan menyalurkan ZIS)
50
Alur Operasional Bank Syariah
Lainnya (modal dsb)
PO
OLI
NG
D
AN
A
Prinsip bagi hasil
Prinsip jual beli
Bagi hasil/laba
Margin
Penghimpunan dana Penyaluran dana Pendapatan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan Mdh Mutlaqah(Investasi Tidak Terikat)Pendapatan berbasis imbalan (fee base income)
Mudharabah Mutlaqah(Investasi Tdk Terikat)
Agen : Mdh Muqayyadah / investasi terikat
Jasa keuangan: wakalah, kafalah, sharf
Tabel
Wadiah yad dhamanah
Tabel Bagi hasil
Mudharib
Prinsip Ujroh Sewa
52
AKAD
Akad dan Wa’ad Akad adalah keterkaitan antara penawaran dan
penerimaan (ijab dan qabul) yang mengakibatkan hak dan kewajiban.
Wa’ad adalah janji yang diberikan salah satu pihak.
Akad memiliki rukun dan syarat Rukun adalah bagian dari akad yang tidak boleh
ditinggalkan, dan merupakan bagian dari akad itu sendiri
53
AKAD Syarat adalah bagian dari akad yang
tidak dapat ditinggalkan dan berada di luar akad.
Rukun Rukun akad ada 3 kategori yang
umumnya masing-masing terdiri dari dua bagian:a.Para pihak yang berakad b.Obyek yang diakadkanc.Sighat/ pernyataan
54
AKAD Syarat
Syarat terdiri dari dua bagian besar: 1. Syarat terhadap rukun yaitu :
a. Syarat pihak yang berakad: • Cakap hukum, yaitu tamyiz (mampu membedakan
besar-kecil dan untung-rugi)b. Syarat Obyek akad (Ma’qud ‘alaih):
• Harus dari barang/hal yang dibolehkan secara syariah
• Dapat diperoleh secara wajar• Memiliki sifat-sifat yang jelas (Terukur dan
tertimbang)c. Syarat Sighat/Pernyataan
• Keterkaitan antara ijab dan qabul.• Dalam majlis akad.• Dilakukan berdasarkan metode yang disepakati:
Lisan, Tulisan, Isyarat atau Mu’athah
55
AKAD
2. Syarat terhadap akad itu sendiri :a. Syarat yang diharuskan dilaksanakan untuk
terlaksananya akad
b. Syarat yang dibolehkan selama tidak membatalkan akad
c. Syarat yang tidak dibolehkan. Kalaupun disebutkan maka tidak wajib dilaksanakan
56
AKAD
Syarat umum sebuah akad Tidak boleh dua akad dalam satu barang disaat
yang sama dan dengan pihak yang sama Efektifitas suatu akad tidak boleh tergantung
dengan akad yang lain (mu’allaq) Tidak boleh dirugikan dan merugikan Akad pemilikan tidak boleh terikat dengan waktu
58
AKAD PENGHIMPUNAN DANA Wadiah
Adalah akad penitipan Rukun
• Rukun wadiah adalah: Penitip, Penerima Titipan, barang yang dititipkan, bayaran (jika ada), Ijab dan Qabul
Syarat• Barang yang dititipkan adalah barang yang tidak
dilarang agama.• Memiliki jangka waktu.• Penerima titipan tidak boleh menggunakan barang
yang dititipkan, kecuali bila diizinkan.• Penerima titipan boleh mengenakan bayaran.
59
AKAD PENGHIMPUNAN DANA Perbankan
Bank bertindak selaku penerima titipan, sedangkan Nasabah menjadi pemberi amanah
Amanah yang dititipkan dapat berupa uang atau barang berharga
Bank dapat mengenakan biaya untuk penitipan Apabila titipan itu berupa uang bank dapat
menggunakannya dengan izin nasabah Bank dapat memberikan hadiah, tapi tidak boleh
diperjanjikan di muka
60
AKAD PENGHIMPUNAN DANA
ManfaatManfaat bagi nasabah:
• dapat menitipkan dananya dengan aman• dapat ditarik sewaktu-waktu
Manfaat bagi bank: • Dapat memanfaatkan dana yang dititipkan• Memperoleh biaya penitipan barang
61
AKAD PENGHIMPUNAN DANA Mudharabah
Adalah akad kerjasama usaha dimana satu pihak memberikan dana dan pihak lain menyediakan jasa pengelolaan dengan pembagian keuntungan disepakati dimuka dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal• Rukun
• Sahibul Mal (pemilik modal/dana), Mudharib (Pengelola), Modal/Dana, Nisbah/Rasio keuntungan, Ijab dan Qabul
• Syarat• Modal 100% dari pemilik modal.• Modal tidak boleh dalam bentuk hutang.• Nisbah/Rasio keuntungan tidak boleh nol, dapat berubah
berdasarkan kesepakatan.• Tidak boleh menyaratkan jaminan pokok ataupun keuntungan
terhadap Mudharib, kecuali apabila Mudharib terbukti lalai dan menyalahi janji.
62
AKAD PENGHIMPUNAN DANA Perbankan
Nasabah bertindak selaku pemilik dana (sahibul mal) dan Bank bertindak selaku pengelola
Apabila terdapat keuntungan, bank membaginya dengan nasabah berdasarkan tabel distribusi bagi hasil
Apabila bank menderita kerugian, nasabah (secara teori) ikut menanggung kerugian.
63
AKAD PENGHIMPUNAN DANA
ManfaatBank:
• Memperoleh dana yang dapat disalurkan untuk memperoleh keuntungan;
Nasabah: • dapat menyimpan dananya dengan aman;• Apabila bank mendapat keuntungan, nasabah
dapat memperoleh sebagiannya;
64
AKAD PENGHIMPUNAN DANA
QardhAdalah akad pinjaman dana yang tidak boleh mensyaratkan kelebihan/ tambahan. Rukun
• Pemberi Pinjaman (Muqridh), Peminjam (Muqtaridh), Dana pinjaman, Ijab dan Qabul.
Syarat• Tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan selain
pokok.• Boleh mensyaratkan jaminan.• Adanya jangka waktu.
65
AKAD PENGHIMPUNAN DANA Perbankan
Nasabah bertindak selaku pemberi pinjaman, dan bank bertindak selaku peminjam
Nasabah dapat menarik pinjamannya sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan
Bank dapat memberikan hadiah tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka
Akad Qardh sebagai penghimpunan dana digunakan di bank-bank Timur Tengah dan Iran
66
AKAD PENGHIMPUNAN DANA Manfaat
Bank memperoleh dana yang dapat disalurkan untuk mendapat keuntungan, tanpa kewajiban untuk membagikan keuntungan itu kepada nasabah
Nasabah dapat menyimpan dananya dengan aman dan dapat menagih kepada bank, karena bersifat hutang bank kepada nasabah
68
AKAD PENYALURAN DANA
Murabahah Adalah akad jual beli pada harga asal dengan
tambahan (keuntungan) yang disepakati Rukun
• Pembeli, Penjual, Harga, Barang, Ijab dan Qabul
Syarat• Akad pertama harus sah.• Harga pembelian harus diketahui.• Barang termasuk yang dibolehkan syariah.
69
AKAD PENYALURAN DANA
Perbankan Bank bertindak selaku penjual dan nasabah
bertindak selaku pembeli Bank membeli tunai dari pihak ketiga dan
nasabah mencicilnya kepada bank Karena masalah legal dan pajak, bank
mewakilkan pembelian barang kepada nasabah Bank dapat memberikan diskon kepada nasabah
apabila pembayaran dilunasi lebih awal Bank dapat mensyaratkan uang muka apabila
disepakati
70
AKAD PENYALURAN DANA
ManfaatBank memperoleh keuntungan dengan
menjual diatas harga beliNasabah dapat membeli barang dengan
angsuran
71
AKAD PENYALURAN DANA
Salam Adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan
dimuka sedangkan barang diserahkan kemudian Rukun
• Pembeli, Penjual, Barang, Harga, Ijab dan Qabul Syarat
• Barang dan harga harus jelas dan terukur.• Pembayaran sepenuhnya dilakukan pada waktu dilakukan
akad.• Adanya jangka waktu antara pembayaran dan penyerahan
barang• Penetapan tempat penyerahan barang.
72
AKAD PENYALURAN DANA
Perbankan Bank bertindak selaku pembeli dan nasabah
selaku penjual Bank memberikan dana seluruhnya dimuka Bank dapat meminta jaminan atas penyerahan
dana itu Sebelum barang tiba, bank dapat menjualnya
kepada pihak lain, tetapi tidak terikat kepada barang yang akan dikirimkan. (Salam Paralel)
73
AKAD PENYALURAN DANA
ManfaatBank memperoleh barang yang kemudian
dijual dengan harga lebih tinggi, sehingga mendatangkan keuntungan bagi bank
Nasabah memperoleh dana/modal untuk memproduksi barang
74
AKAD PENYALURAN DANA
Istishna Adalah jual beli dimana penyerahan barang dilakukan
kemudian dengan pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan: dimuka seperti salam, di akhir, di tengah ataupun bertahap (cicilan)
Rukun• Pembeli, penjual, harga, barang, ijab dan qabul
Syarat• Barang yang dipesan harus jelas jenis dan macamnya serta
terukur.• Alat bayar harus jelas dan terukur.• Adanya jangka waktu.
75
AKAD PENYALURAN DANA
PerbankanBank bertindak sebagai pembeli, nasabah
bertindak selaku penjual;Bank dapat menjual kepada pihak lain
dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian.
76
AKAD PENYALURAN DANA
ManfaatBank memiliki asset yang akan dijual
kepada pihak lain dengan keuntungan. Nasabah memiliki dana untuk
memproduksi suatu produk
77
AKAD PENYALURAN DANA
IjarahAdalah akad sewa barang/jasa dengan
pembayaranRukun
• Penyewa, pemberi sewa, manfaat/jasa, pembayaran, ijab dan qabul
Syarat• Manfaat harus jelas dan terukur• Alat bayar harus jelas dan terukur
78
AKAD PENYALURAN DANA
Perbankan Bank bertindak selaku pemilik manfaat/pemberi
sewa Nasabah bertindak selaku pengguna
manfaat/penyewa Bank mencari asset/manfaat yang disewakan
atau mewakilkannya kepada nasabah untuk mencarinya
Bank membayar manfaat secara tunai, nasabah membayar secara cicilan
79
AKAD PENYALURAN DANA
ManfaatBank memperoleh
pembayaran/keuntungan sewaNasabah memperoleh manfaat yang
diperlukan
80
AKAD PENYALURAN DANA Mudharabah
Adalah akad kerjasama usaha dimana satu pihak memberikan dana dan pihak lain menyediakan jasa pengelolaan dengan pembagian keuntungan disepakati dimuka dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal Rukun
• Sahibul Mal (pemilik modal/dana), Mudharib (Pengelola), Modal/Dana, Nisbah/Rasio keuntungan, Ijab dan Qabul
Syarat• Modal 100% dari pemilik modal.• Modal tidak boleh dalam bentuk hutang.• Nisbah/Rasio keuntungan tidak boleh nol, dapat berubah
berdasarkan kesepakatan.• Tidak boleh menyaratkan jaminan pokok ataupun keuntungan
terhadap Mudharib, kecuali apabila Mudharib terbukti lalai dan menyalahi janji.
81
AKAD PENYALURAN DANA
PerbankanBank menjadi pemilik dana/sahibul mal
dan nasabah menjadi pengelolaNisbah bagi hasil disepakati dimuka dan
dapat berubah berdasarkan kesepakatanBank dan nasabah dapat menyepakati
pembayaran kembali modal secara cicilanApabila terjadi kerugian ditanggung oleh
bank selaku pemilik modal/dana
82
AKAD PENYALURAN DANA
ManfaatBank memperoleh keuntungan dari
pengelolaan dana oleh nasabahNasabah memperoleh modal untuk
usaha, dan bagian keuntungan dari usaha
83
AKAD PENYALURAN DANA
MusyarakahAdalah akad kerjasama dimana para pihak saling menyediakan dana dan kerja/jasa, yang apabila mendapatkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan apabila terjadi kerugian dibagi secara proporsional Rukun
• Para pihak yang berakad, modal dan jasa, nisbah keuntungan, ijab dan qabul
Syarat• Modal harus jelas dan terukur.• Tidak boleh mensyaratkan jaminan terhadap pokok
maupun keuntungan
84
AKAD PENYALURAN DANA
PerbankanBank dan nasabah menjadi mitra usahaNisbah keuntungan disepakati dimukaBank dapat mewakilkan pengurusan usaha
kepada nasabahNasabah dapat mengambil alih porsi modal
bank dalam usaha secara bertahap/cicilanKerugian ditanggung bersama secara
proporsional
85
AKAD PENYALURAN DANA
ManfaatBank memperoleh porsi keuntungan dari
dana yang ditanamkanNasabah memperoleh tambahan modal
bagi usaha dan porsi keuntungan usaha
86
AKAD PENYALURAN DANA
QardhAdalah akad pinjaman dana yang tidak boleh mensyaratkan kelebihan/ tambahan. Rukun
• Pemberi Pinjaman (Muqridh), Peminjam (Muqtaridh), Dana pinjaman, Ijab dan Qabul.
Syarat• Tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan selain
pokok.• Boleh mensyaratkan jaminan.• Adanya jangka waktu.
87
AKAD PENYALURAN DANA
Perbankan Bank bertindak selaku pemberi pinjaman
(Muqridh) dan nasabah selaku penerima pinjaman (Mustaqridh)
Bank mengenakan biaya administrasi Bank meminta jaminan atas pinjaman Sering digunakan untuk produk non profit dan
bersumber dari dana sosial (zakat infaq sadaqah)
Sering digunakan untuk pinjaman sementara (bridging fund)
88
AKAD PENYALURAN DANA
ManfaatBank memperoleh biaya administrasi
yang jumlahnya sama bagi semua nominal
Nasabah memperoleh dana untuk berbagai keperluan
89
AKAD PENYALURAN DANA
Rahn Adalah menahan harta sebagai jaminan atas pinjaman Rukun
• Pemilik harta (Rohin), Penerima harta (Murtahin), harta yang ditahan (Marhun bih), pinjaman, Ijab dan Qabul
Syarat• Barang yang diserahkan/dijaminkan memiliki nilai
ekonomis dan dibolehkan syariah• Memiliki jangka waktu
90
AKAD PENYALURAN DANA
PerbankanBank bertindak selaku penerima harta
(Murtahin) dan nasabah selaku pemilik harta yang menyerahkannya (Rohin)
Penerapan:• Sebagai tambahan akad lain, seperti jual beli
yang tidak tunai. Dalam kondisi ini Rahn berarti jaminan (fiducia)
• Sebagai produk tersendiri seperti gadai.
91
AKAD PENYALURAN DANA
ManfaatBank memperoleh jaminan atas dana
yang dikeluarkannya. Dalam produk tersendiri, bank menerima pembayaran atas pemeliharaan barang yang diserahkan
Nasbah memperoleh pinjaman/ penggunaan dana/ piutang yang dapat dibayar secara bertahap/cicilan
93
AKAD JASA
WakalahAdalah akad perwakilan/ kuasa Rukun
• Muwakkil (yang mewakilkan), Wakil, hal yang diwakilkan, Ijab dan Qabul
Syarat• Hal yang diwakilkan harus termasuk yang dibolehkan
syariah.• Hal yang diwakilkan harus jelas dan khusus.• Jangka waktu perwakilan harus disebutkan.
94
AKAD JASA
KafalahAdalah akad penjaminanRukun
• Penjamin (Kafil), Pihak yang dijamin (Ashil), hal yang dijaminkan, Ijab dan Qabul
Syarat• Hal yang dijamin termasuk yang dibolehkan
syariah• Penetapan jangka waktu
95
AKAD JASA
HiwalahAdalah akad pemindahan hutang/ piutang Rukun
• Yang memindahkan hutang/piutang (Muhil), Yang menerima pindahan hutang/tagihan (Muhal ‘alaih), hutang/piutang, Ijab dan Qabul
Syarat• Adanya hutang/piutang serupa pada pihak ketiga• Penerima pindahan hutang/piutang tidak menagih
kembali kepada pihak yang memindahkan hutang/piutang
96
POKOK BAHASAN
Pendahuluan Konsep Dasar Lembaga Keuangan
Syariah Produk-produk Bank Syariah Sistem operasional Bank Syariah Pengaturan/Legalitas Bank Syariah
97
Muamalah …
Berawal dari, kaidah fiqh, “Pada dasarnya, semua bentuk
muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya”, maka saat ini produk perbankan syariah
berkembang dengan pesat sesuai dengan kebutuhan perbankan
modern.
98
PROSES LAHIRNYA SEBUAH PRODUK PERBANKAN SYARIAH
Kebutuhan masyarakat
Produk yg ada
Al Qur’anHaditsIjmaQiyas
Fatwa DSN
Ketentuan perbankan syariah
Perbankan SyariahPerbankan Syariah
99
Landasan Hukum
Bank Indonesia adalah otoritas pengawasan perbankan (termasuk perbankan syariah):
Pasal 29 (1) UU No.10 Th.1998 ttng Perbankan:
Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
Pasal 8 UU No.23 Th.1999 ttng Bank Indonesia:
Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
a.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b.Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
c.Mengatur dan mengawasi bank.
100
Bank Umum dan BPR SyariahPasal 1 ayat 3 UU No.10 Tahun 1998:
Bank Umum: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Pasal 1 ayat 4 UU No.10 Tahun 1998:BPR:bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
101
Bank Umum dan BPR Syariah
Pasal 6 huruf m UU No.10 Tahun 1998:
“… Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a.Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
b.Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah; …”
102
Pendirian Bank Syariah
Pasal 16 UU No.10 Tahun 1998:Persyaratan dan tatacara pendirian bank umum dan BPR Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia
SK No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 ttg Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konv menjadi Bank Umum Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah
103
Pendirian Bank Syariah
Pendirian Bank Syariah 1. Izin Prinsip2. Izin Usaha
Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah1. Izin Prinsip2. Izin Perubahan Kegiatan Usaha
104
Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional
PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional: Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah
(KCPS) Unit Syariah (US)
105
Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional
Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) dengan cara: Membuka KCS baru Mengubah KC konvensional menjadi KCS Meningkatkan status KCPS menjadi KCS
Wajib melaksanakan hal-hal sbb: Membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) Membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) Menyediakan modal kerja:
= 2 M untuk KCS di wilayah Jabotabek= 1 M untuk KCS di luar wilayah Jabotabek
106
Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional
Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bertempat dan beralamat di KC atau KCP bank umum
konvensional (tidak perlu membangun atau menyewa gedung kantor sendiri)
Menginduk kepada KCS dalam satu wilayah kerja BI (termasuk kliring)
Wajib mendapat izin dari BI Menyediakan modal kerja minimal 500 J di wilayah
Jabotabek dan 250 J di luar wilayah Jabotabek
107
Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional
Pembukaan Unit Syariah (US) Merupakan bagian dari KC atau KCP konvensional Transaksi Produk dan Jasa US dibukukan secara
terpisah dari kegiatan konvensional Wajib mendapat izin dari BI Menyediakan modal kerja minimal 500 J di wilayah
Jabotabek dan 250 J di luar wilayah Jabotabek Dalam jangka waktu 3 tahun US harus sudah
mengubah KC atau meningkatkan status KCP dimana US bertempat menjadi KCS
108
Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah
Pasal 6, 7 dan 13 UU No.7 Tahun 1992 sbgmn telah diubah dlm UU No.10 Tahun 1998 mengatur kegiatan usaha bank secara umum
Khusus untuk bank syariah, kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan adalah yang sesuai dengan Prinsip Syariah
109
Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah
Pasal 1 angka 13 UU No.10 Th.1998 ttng Perbankan: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum
Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
110
Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah
SK Direksi BI BI No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28:Bank Wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan usahanya yang meliputi:
• menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan prinsip wadiah (giro) dan mudharabah (tabungan dan deposito).
• melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, jual beli lainnya.
• pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya.
• membeli, menjual dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga atas dasar transaksi nyata (underlying transaction);
• membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah;
111
Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah
memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah;
menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip wakalah;
menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip wadiah;
kegiatan jasa lain berdasarkan prinsip Syariah.
Pasal 29 melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip sharf, penyertaan modal pada
bank atau perusahaan lain berdasarkan prinsip musyarakah dan atau mudharabah, penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarakan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah, dan pendiri dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal yaitu dapat menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan).
112
Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah
PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah
Pasal 34BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian yang meliputi:
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, jual beli lainnya.
pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya.
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan prinsip syariah.
Produk dan jasa baru wajib disetujui BI
113
Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah
Pasal 36 BPRS dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR
Konvensional. BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional
114
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)
Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah
Penjelasan UU No.10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf m :
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah;
b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
115
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)
DPS wajib mengikuti fatwa dari DSN DPS adalah dewan yang ditempatkan di Bank Syariah yang
keanggotaannya ditetapkan berdasarkan rekomendasi DSN yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank.
Keanggotaan DPS harus mendapat persetujuan BI. DSN merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI merupakan satu-
satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia
116
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan Penyelesaian pengaduan oleh bank tidak selalu memuaskan
nasabah dan seringkali menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga diperlukan mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana, murah, dan cepat;
Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen oleh asosiasi perbankan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di atas memerlukan waktu sehingga sebelum lembaga tersebut terbentuk fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia;
Fokus mediasi perbankan yang dilaksanakan Bank Indonesia adalah pada sengketa antara bank dengan nasabah kecil dan usaha mikro kecil (UMK) dengan batas klaim maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
117
Mediasi…..
Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank.
Bank Indonesia tidak memberikan rekomendasi dan atau keputusan penyelesaian sengketa kepada nasabah dan bank.
Hasil mediasi diwujudkan dalam bentuk Akta Kesepakatan yang ditandatangani nasabah dan bank, yang dapat memuat kesepakatan secara keseluruhan, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank.
118
PENUTUP
UU No.10 Tahun 1998: mengakomodir legalitas hukum baik dari aspek kelembagaan dan
kegiatan usaha bank syariah dengan jelas menjadi landasan yuridis yang kuat bagi perbankan dan para pihak yang
berkepentingan. UU No.23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan UU No.3 Tahun 2004: memberikan landasan hukum yang cukup kuat kepada Bank Indonesia
untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan Syariah.
Pengaturan hukum kegiatan usaha bank syariah secara “equal treatment regulations”. Namun demikian kadangkala terdapat pengaturan yang bersifat khusus terhadap kegiatan usaha bank syariah yang disesuaikan dengan karakter usaha bank Syariah.
119
PENUTUP Standarisasi dalam penerapan akuntansi dan audit bank Syariah yang
diperlakukan secara khusus sebagaimana ditentukan dalam standar internasional untuk akuntansi dan audit lembaga keuangan syariah yang diterbitkan oleh AAOIFI Bahrain.
Dalam kegiatan usaha bank syariah peranan DPS juga sangat penting dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
DPS harus independen dan terdiri dari para pakar Syariah Muamalah yang juga memiliki pengetahuan dasar bidang perbankan.
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa DSN. DSN merupakan badan independen yang mempunyai kewenangan
mengeluarkan fatwa syariah terhadap produk dan jasa lembaga keuangan syariah di Indonesia.
MATERI DISKUSI KELOMPOK(MEMBUAT MAKALAH & PRESENTASI
1. Al Wadiah
2. Mudharabah
3. Musyarakah
4. Murabahah
5. Al Qardh
120
MATERI DISKUSI KELOMPOK(MEMBUAT MAKALAH & PRESENTASI)
1. DIBUAT DALAM BENTUK MAKALAH UNTUK DOSEN DAN TIM PENYANGGAH: FONT ARIAL 12, JARAK 1,5 SPASI, ANTARA 10-15 HALAMAN, DISERTAI FOOT NOTE LENGKAP
2. DIBUAT DALAM BENTUK POWERPOINT UNTUK PRESENTASI DI DEPAN KELAS: DURASI WAKTU 7-10 MENIT PRESENTASI, 20-25 MENIT DISKUSI, ADU ARGUMENTASI
3. TIAP KELOMPOK DIBERI KEBEBASAN MEMILIH ANGGOTA SENDIRI AGAR ADA KECOCOKAN, MUDAH BEKERJASAMA
4. PENILAIAN AKAN DIAMBIL SECARA KELOMPOK MAUPUN INDIVIDU
121
MATERI DISKUSI KELOMPOK(MEMBUAT MAKALAH & PRESENTASI)
Pemateri Penyanggah
1 === 2
2 === 3
3 === 4
4 === 5
5 === 1
122
Related Documents
