Hukum Pajak 1 Sejarah Definisi Tujuan Fungsi

HUKUM PAJAK

Pengantar, sejarah,definisi, tujuan, fungsi

Sejarah Pemungutan Pajak

• Mengapa penduduk/rakyat harus patuh pada pemerintah negaranya ?

• LE CONTRAT SOCIAL • Sebelum zaman Romawi dan Yunani Kuno ,

telah ada suatu wadah yang menguasai dan memerintah penduduk.

2Eka Sri Sunarti - FHUI

Le Contrat Social atau perjanjian masyarakat Jean Jacques

Rousseau

sebagian dari hak penduduk diserahkan kepada suatu wadah yang akan mengurus kepentingan bersama.

L’etat Staat State Negara



Unsur – unsur negara :

1. Daerah / wilayah

2. Rakyat

3. Pemerintahan

4. Kedaulatan


Fungsi pemerintahan negara :

1. Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan - bentrokan dalam masyarakat .

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

3. Pertahanan negara untuk menjaga serangan dari luar.

4. Menegakkan keadilan badan – badan peradilan


Negara memerlukan :

1. Dana pajak, retribusi, sumbangan, dll.

2. Daya tenaga kerja (terdidik, terlatih , dll)

3. Sumber alam kekayaan alam, hutan, laut.


Pajak Pro : para bangsawan , para penguasa. contoh : Louise XIV dari Perancis

Kontra : petani, nelayan, pedagang. Contoh : revolusi Amerika terjadi diundangkannya “The Stamp Act” 1765 (pajak koran, akte perkawinan, kertas dll.)

dan “The Townshend Act” 1767 (pajak teh, cat, kartu, dll) .


Oliver Wendell Holmes Jr.(1841-1935) mengatakan bahwa : “the taxes are the price we pay for civilization” ,

Slogan di Amerika selama revolusi Amerika (1775-1783) :

1.No taxation without representation ,2.Taxation without representation is robbery,3.Taxation without representation is tyranny.


Definisi Pajak :

Pajak belasting (belast om te betalen) : beban yang harus dibayar.

Pajak tax (compulsory payment) : pembayaran wajib.

Fiscal fiscina pundi-pundi / bejana uang fiscus.


Prof.P.J.A.Adriani (bk. “Het Belastingrecht”)

• Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.


Prof. Rochmat Soemitro

• Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum .

• Bk.”Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944”.


Ray M.Sommerfeld

• Tax is any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit or equal value in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.

• Buku. “An introduction to Taxation” .


R.Santoso Brotodihardjo :Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang emngatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak.


Unsur- unsur pajak :

1. Iuran kepada negara ,2. Yang dapat dipaksakan,3. Berdasarkan undang-undang,4. Dengan tidak mendapat imbalan prestasi

secara langsung,5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara.


Tujuan pajak :

Menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat .

Hukum pajak merupakan hukum yang hidup karena senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi suatu bangsa dan negara karenanya kebutuhan kehidupan bangsa dan negara ditumpukan pada berhasilnya pemungutan pajak.


Macam-macam pungutan :1. Pajak ;2. Bea cukai ;3. Retribusi ;4. Sumbangan / iuran ;5. Pungutan .


Fungsi Pajak :

Menurut prof.Rochmat Soemitro dan R.Santoso Brotodihardjo :

1.Fungsi Budgeter memungut pajak untuk kas negara

2.Fungsi Regulerent mengatur


Fungsi Pajak :Menurut Richard A.Musgrave dan R.Soetomo :1.Fungsi Budgeter ,2.Fungsi Regulerend,3.Fungsi Distribution of income ,4.Fungsi Harmonization of political wants and

economy,5.Fungsi Stabilization of economy


Materi perpajakan meliputi :

1. Aspek yuridis ,

2. Aspek ekonomi,

3. Aspek akuntansi


Hubungan hukum pajak dengan hukum lain :1. Hukum Pajak merupakan Hukum Publik ; contoh : mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara . 2. Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum

Administrasi Negara ; contoh : pajak yang dipungut di masukkan kedalam kas negara .


3.Hukum Pajak dengan hukum Perdata : Dalam mencari dasar perhitungan

pemungutannya berdasarkan taatbestand (keadaan , kejadian dan perbuatan hukum ) yang bergerak dalam bidang hukum perdata .

contoh : pasal 1602 KUHPer kekayaan,

warisan, pendapatan, dll.


Hukum Pajak dengan Hukum Pidana : Dalam undang-undang perpajakan terdapat

ketentuan pidana ; contoh : psl 38, 39 KUP, pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan.


Terimakasih, semoga bermanfaat .


Hukum Pajak 1 Sejarah Definisi Tujuan Fungsi

Documents