Top Banner
18

hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Aug 19, 2019

Download

Documents

phungnhi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal
Page 2: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

KHA telah menjadi bagian dari hukum nasional, setelah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Pasca reformasi Pemerintah meratifikasi sejumlah

instrumen Hukum HAM internasional yang penting dan

banyak menginisiasi upaya menormakan HAM dengan

mengundangkan beberapa peraturan perundang-

undangan.

Page 3: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Setiap 3 menit di

suatu tempat di

Indonesia, seorang

anak meninggal

sebelum mencapai

umur 5 tahun (sekitar

190,000 kematian

setiap tahun); Terdapat 31% anak

balita menunjukkan

gejala-gejala demam,

yang merupakan

indikator malaria dan

infeksi akut lainnya Lebih dari 33% anak-anak tidak

mendapatkan imunisasi secara lengkap

Page 4: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Ratifikasi Instrumen HAM

Internasional

Inisiasi Peraturan

Perundang-Undangan

mengenai HAM

Pelanggaran Hak Anak

masih terjadi

Page 5: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Reformasi legislasi yang dilakukan tidak berlandaskan pada pendekatan berbasis hak (human rights-based legislative reform

Upaya reformasi legislasi belum berhasil mengurai akar permasalahan pemenuhan hak anak. Akar masalah tersebut berada pada lingkungan sosial yang melingkupi kehidupan anak yang menjadi locus beroperasinya relasi kuasa yang tidak setara antara anak dengan orang dewasa.

Page 6: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Reformasi legislasi dengan pendekatan berbasis hak anak

Lingkungan sosial sebagai konteks ekologi perkembangan anak

Page 7: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional

melalui harmonisasi legislasi nasional dengan

standar norma universal hak asasi manusia.

Menginkorporisasi perspektif gender dalam seluruh

tahapan reformasi legislasi.

Mencakup elemen reformasi kelembagaan dan

penegakan hukum melalui alokasi anggaran yang

efektif, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan, dan

penghapusan buta hukum.

Mensyaratkan partisipasi dan kemitraan secara

luas untuk memastikan internalisasi dan kepatuhan

terhadap standar norma universal hak asasi

manusia.

Page 8: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Pemenuhan hak anak harus memperhatikan lingkungan sosial,

termasuk nilai-nilai sosial dan kultural, yang melingkupi

kehidupan anak. Menurut Urie Bronfenbrenner anak merupakan

bagian dari masyarakat luas sehingga ada kekuatan yang lebih

besar dalam masyarakat yang menjadi bagian penting dari

ekologi perkembangan anak.

Page 9: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat

diskriminatif karena menetapkan usia perkawinan secara

berbeda.

Kewajiban harmonisasi secara eksternal dan

internal belum sepenuhnya dilakukan, pada

kewajiban ini dimandatkan Pasal 4 KHA.

Pengaturan yang diskriminatif terhadap perempuan yang

juga berdampak pada anak, khususnya anak perempuan

dapat ditemukan dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (UU SPPA) masih berpotensi melanggar hak ABH:

masih merujuk pada KUHAP, usia minimal

pertanggungjawaban pidana masih terlalu rendah

Page 10: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Isu anak-anak seringkali diberikan prioritas rendah

dalam anggaran negara.

Hasil identifikasi dan perhitungan di berbagai unit kerja pada

6 Kementerian/Lembaga inti pengampu implementasi UU

SPPA, diperoleh total kebutuhan anggaran untuk

implementasi UU SPPA dalam kurun waktu lima tahun ke

depan mencapai sekitar Rp 7.7 trilyun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU SPPA,

Pemerintah diwajibkan untuk mengaluarkan setidaknya 6

materi Peraturan pemerintah dan 2 materi Peraturan

Presiden yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu)

tahun sejak UU SPPA diberlakukan. Namun sampai saat

ini seluruh peraturan pelaksana UU SPPA belum

diterbitkan. Hal ini berdampak pada kepastian dan

kejelasan alokasi anggaran impelemnetasi UU SPPA .

Page 11: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Implementasi UU SPPA juga bisa berpotensi

melanggar hak-hak anak yang berhadapan dengan

hukum apabila paradigma aparat penegak hukum

belum berubah.

Penilitian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

mengkonfirmasi bahwa aparat penegak hukum belum

memiliki perspektif hak anak. Penelitian yang dilakukan

IJCR terhadap 42 putusan terpidana mati yang

dikeluarkan pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung

menemukan fakta ada 3 terpidana mati yang pada saat

melakukan tindakan kejahatannya masih berusia anak-

anak atau remaja, 2 terpidana berusia 19 tahun, 1

terpidana berusia di bawah 18 tahun.

Yusman Telaumbauna Arif (16 tahun) yang dituntut

seumur hidup dengan tuduhan pembunuhan berencana.

Kemudian oleh kuasa hukumnya diminta untuk

dihukum mati, dan dikabulkan oleh Majelis hakim

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Sumatera Utara,

Page 12: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

KPAI dalam menjalani peranannya lebih berorientasi pada

fungsi advokasi individual masyarakat yang pada

prakteknya telah dijalankan oleh organisasi-organisasi

kemasyarakatan dan non-pemerintah lainnya.

KPAI menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan

perlindungan anak seperti memberikan kebutuhan

pokok, menyediakan pendidikan dan sebagainya

Sekretariat KPAI merupakan unit Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Posisi ini akan mempengaruhi independensi dan

daya gerak KPAI secara keseluruhan

Page 13: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Produk peraturan perundang-undangan yang ada belum fokus pada upaya

pemberdayaan anak yang akan meningkatkan kapasitas anak untuk

berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan mengajukan

tuntutan apabila haknya dilanggar. Produk peraturan perundangan selama

masa transisi diarahkan untuk memperkuat institusi negara.

Kepentingan anak dalam demokrasi prosedural

dianggap cukup terwakili oleh orang dewasa yang

dilekati otoritas menetapkan kebijakan.

Page 14: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Proses reformasi legislasi masih terhambat karena adanya anggapan para politisi, anak-anak tidak memiliki kekuatan/kuasa (powerless) dalam proses politik.

Koordinasi antar kementerian dan

lembaga di Indonesia belum terbangun,

padahal cakupan hak-hak anak dalam

KHA yang harus direspon melalui

kebijakan publik sangat luas. Luasnya

cakupan KHA mensyaratkan berbagai

bidang kebijakan perlu diintegrasikan dan

dikoordinasikan agar norma-norma dalam

KHA dapat ditegakkan.

Peran dan fungsi DPR belum terlihat dalam upaya

pemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi

manusia. Kelemahan ini dapat dilihat dari rendahnya

komitmen DPR dalam membuat undang-undang yang

ramah terhadap hak asasi manusia.

Page 15: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Desentralisasi melahirkan 365 Perda yang

diskriminatif terhadap perempuan. Perda-perda

bermasalah ini menunjukkan adanya indikasi

fenomena disorientasi desentralisasi yang

disebabkan karena implementasi kebijakan

desentralisasi tidak diikuti dengan pergeseran

orientasi di kalangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah telah salah memaknai

otonomi daerah.

Perluasan cakupan bisnis korporasi dalam sektor pelayanan publik seperti ,

air bersih, kesehatan, dan pendidikan, berpotensi menghambat akses bagi

anak-anak untuk menikmati hak-hak dasarnya tersebut. Perluasan cakupan

tersebut menunjukkan kekuasaan korporasi melebih negara. Intervensi

korporasi dalam perumusan kebijakan semakin menguat.

Page 16: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Paulo Sérgio Pinheiro, dalam

melakuan studi mengenai

kekerasan terhadap anak merujuk

pada model ekologis yang diinisiasi

oleh WHO. Model ekologis

dipergunakan sebagai alat analisis

untuk melihat dan memahami

keragaman level dan keragaman

aspek kekerasan pada setiap level.

Sebagai alat analisis, model

ekologis ini mengakui bahwa

berbagai faktor yang kompleks dan

luas berpotensi meningkatkan

risiko kekerasan sehingga dapat

mengekalkannya.

Page 17: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal

Namun apabila melihat adanya kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, maka dapat dikatakan reformasi legislasi yang dikembangkan pemerintah pasca ratifikasi KHA gagal menyasar akar masalah mengapa pemenuhan hak anak sangat sulit ditegakkan. Akar masalah tersebut adalah relasi kuasa yang tidak setara antara anak dengan orang dewasa yang menempati peran-peran sosial di dalam setiap lingkungan sosial tersebut.

Efektivitas produk perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak sebenarnya dapat dilihat ketika produk peraturan perundang-undangan tersebut ditegakkan, terutama untuk merespon kasus-kasus yang dialami anak-anak, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, atau masyarakat.

Page 18: hukum nasional, setelah instrumen Hukum HAM internasional ... · Menghidupkan instrumen hukum HAM internasional melalui harmonisasi legislasi nasional dengan standar norma universal