Hukum Milik Perindustrian 2011

HUKUM ALIH TEKNOLOGI DAN HAK ATAS

KEKAYAAN INTELEKTUAL

SITI KUSUMAWATI AZHARI

1

UU No. 18/2002Tentang

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika.Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.

Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

2

PP No 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

WARALABA ADALAH HAK KHUSUS YANG DIMILIKI OLEH ORANG PERSEORANGAN ATAU BADAN USAHA TERHADAP SISTEM BISNIS DENGAN CIRI KHAS USAHA DALAM RANGKA MEMASARKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TELAH TERBUKTI BERHASIL DAN DAPAT DIMANFAATKAN DAN/ATAU DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN PERJANJIAN WARALABA.WARALABA HARUS MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI BERIKUT:

A. MEMILIKI CIRI KHAS USAHAB. TERBUKTI SUDAH MEMBERIKAN KEUNTUNGANC. MEMILIKI STANDAR DAN PELAYANAN DAN BARANG DAN/ATAU

JASA YANG DITAWARKAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS.D. MUDAH DIAJARKAN DAN DIAPLIKASIKAN.E. ADANYA DUKUNGAN YANG BERKESINAMBUNGAN; DANF. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG TELAH TERDAFTAR.

PERJANJIAN WARALABA MEMUAT KLAUSULA PALING SEDIKIT: A. NAMA DAN ALAMAT PARA PIHAK; B. JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL; C. KEGIATAN USAHA; D. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK; E. BANTUAN, FASILITAS, BIMBINGAN OPERASIONAL, PELATIHAN, DAN PEMASARAN YANG DIBERIKAN WARALABA KEPADA PENERIMA; F. WILAYAH USAHA; G. JANGKA WAKTU PERJANJIAN; H. TATA CARA PEMBAYARAN IMBALAN; I. KEPEMILIKAN, PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN AHLI WARIS; J. PENYELESAIAN SENGKETA; DAN K. TATA CARA PERPANJANGAN, PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN.

3

UU No 5/1999Tentang

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

UU ini mengandung enam pengaturan yang tdd:1. perjanjian yang dilarang2. kegiatan yang dilarang3. posisi dominan4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha5. penegakan hukum6. ketentuan lain-lain.

UU ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berasaskan demokrasi ekonomi dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; persaingan usaha yang sehat; dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek2 monopoli serta terciptanya efektivitas dan efisiensi usaha.

a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

b. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran

c. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar oleh pelaku usaha shg dapat mendikte harga barang dan atau jasa.

d. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak punya pesaing berartie. Pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum NKRI.

f. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

g. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

h. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

i. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal , termasuk menguasai lebih dari 50% pangsa pasar sejenis barang/jasa ttt.

j. Pesaingan tidak sehat berupa; menolak atau menghalangi pelaku usaha ttt untuk melakukan usaha yang sama pada pasar bskt; menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku pesaingnya; membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bskt; melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4

UU No 4/1990 TentangSERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Karya cetak adalah semua jenis terbitan oleh Penerbit dari setiap karya intelektual dan artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah., surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.Karya rekam adalah jenis rekaman oleh Pengusaha rekaman dari setiap karya intelektual dan artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Diserahkan ke Perpustakaan Nasional (PN) dan Perpustakaan Daerah (PD) setiap provinsi.Penerbit dalam wilayah RI selambat-lambatnya dalam tiga bulan setelah diterbitkan menyerahkan dua buah cetakan dari setiap judul ke PN dan sebuah ke PD.Pengusaha Rekaman dalam wilayah RI selambat-lambatnya dalam tiga bulan setelah diterbitkan menyerahkan satu buah rekaman dari setiap judul ke PN dan sebuah ke PD.

PP No. 70/1991 tentang Pelaksanaan UU No 4/1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Karya Cetak/Karya Rekam minimal 30 hari sejak dikeluarkan Pabean.Jenis karya Cetak :Buku fiksi; buku non fiksi; buku rujukan; karya artistik; karya ilmiah yang dipublikasikan; majalah; surat kabar; peta; brosur; karya cetak lain yang ditetapkan PN.Penyerahan karya cetak lewat Pos atau langsung dikirim ke PN.Karya rekam dalam bentuk pita atau firingan, seperti film, kaset audio; kaset video; video disk, piringan hitam, disket dan bentuk lain sesuai perkembangan teknologi.

5

DESAIN INDUSTRI:Pengaturan desain industri baru dikenal abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Permulaannya desain industri berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan. Undang-Undang pertama yang mengatur desain industri adalah “The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslins Act” sekitar Tahun 1787. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.Desain industri dalam bentuk tiga dimensi mulai diatur melalui “Sculpture Copyright Act 1798”, pengaturan sederhana meliputi model manusia dan binatang.

Undang-Undang Registered Design Act 1949, Inggris, menentukan perlindungannya sebagai bagian seni terpakai (applied art), sehingga dikenal tiga bentuk perlindungan desain, yaitu: design registration; design copyright; dan full copyright.Design registratio; hak ini bisa didapatkan karena pendaftaran dan jangka waktu hak monopolinya maksimum 15 tahun.Design copyrigth; desain yang dapat didaftarkan dan dapat memenuhi syarat perlindungan hak cipta selama 25 tahun, dengan rancangan origional. Perlindungan hanya untuk perbanyakan tidak sah.Full copyright; desain industri yang digolongkan ke dalam sepenuhnya hak cipta adalah sama dengan perlindundungan hak cipta, yaitu selama hidup si pencipta dan 50 tahun setelah pencipta meninggal.

1)Djumhana, Muhammad & Djubaedillah, R. (2003) Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung, penerbit Citra Aditya Bakti.

6

DESAIN INDUSTRI/UU NO 31 TAHUN 2000:

a. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

b. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.

c. Hak Desain Industri adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

d. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

e. Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tsb bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

f. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

g. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

h. Pemegang hak Desain Industri memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

i. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan ; pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh per-UU.

j. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang2 ini.

7

UU No 14 Tahun 2001 tentang PATEN :

- Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- Penemu (Inventor) adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

- Invensi (penemuan) adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

- Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

- Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. - Pemeriksa adalah seseorang yang karena keahliannya diangkat

dengan Keputusan Menteri sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Paten dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

- Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

- Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tsb bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Dan invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi tsb tdk sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya,

- Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tsb tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan yang lama.

- Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum Tanggal Penerimaan, invensi tsb telah dipertunjukkan dalam suatupameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui secara resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui secara resmi dan atau Invensi tsb telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

- Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu dua belas bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tsb.

8

- Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindunganan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.

Tata Laksana

Paten tidak diberikan untuk Invensi:a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau

pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;.

b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan ;

c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika ataud. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; dan atau proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Jangka waktu paten:1. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun.2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun.

Hak dan Kewajiban Pemegang Paten:

Pemegang Paten memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal Paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;

b. dalam hal Paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten

c. kecuali apabila pemakaian paten tsb untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Kewajiban Pemegang Paten:1. membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di

Indonesia.2. lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang

diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jendral atas dasar permohonan, setelah jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten. Lisensi wajib diajukan apabila Paten ybs tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten.

3. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib.

Pembatalan Paten:

9

Paten batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu

UU No. 7 Tahun 1994:Pengesahan persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization)

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883.

10

Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. No.12 Vol.6. 1999:68-79.No. Akreditasi 53/DIKTI/Kep/1999. ISSN: 0854-8498 Ridwan Khairandy. Perlindungan Hukum Merk Terkenal.

Merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa (1997. Insan Budi Maulana. Sukses Bisnis melalui merk, Paten dan Hak Cipta. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm 60). Marek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan (1997. Wiratno Dianggoro. Pembaharuan Hukum Merek dan Dampaknya bagi dunia bisnis”.artikel pada jurnal hukum bisnis. Volume 2 hal.34)Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli, bahkan barang tertentu dapat menimbulkan image tertentu.

Merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak” bahkan dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.Di Indonesia marak terjadi memalsu merek oleh mental pengusaha lokal yang potong kompas dan tanpa usaha yang cukup.Proses menjadi merek terkenal memerlukan jaminan kualitas dan reputasi serta waktu yang lama dan biaya tinggi. Seperti Coca Cola merek minuman terkenal dari Amerika Serikat memerlukan waktu 100 tahun, Toyota perlu waktu 30 tahun, dan Mc Donald 40 tahun lebih (lihat Ekbis. Suplemen Harian Umum Republika, Senin 7 Desember 1998).

Permasalahan pelanggaran merek terkenal terjadi juga di berbagai negara lain seperti di Swedia (kasus Friskis och Svettis, 1991), Perancis (kasus Ungaro, 1991 atau Rochas, 1991), Jerman (kasus Bally vs Ball, 1991), Inggris (Eldeflower Champagne, 1993) dan di Jepang (kasus Loreley, 1991). Di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, karena pemilik terkenal yang sebenarnya justru digugat oleh pihak lokal, misalnya dalam kasus Piere Cardin dan Levi’s.Merek terkenal berdasarkan reputasi (reputation) dan kemashuran (renown) suatu merek. Merek dapat dibedakan tiga jenis yaitu merek biasa (normal marks), merek terkenal (well-known marks), dan merek termashur (famous mark). Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi, merek ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat konsumen melihat merek tsb kualitasnya rendah, merek ini dianggap tidak memiliki drawing power yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (mythical power) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai (1996. M. Yahya Harahap. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek 1992 hlm 80-81).

11

Merek Terkenal adalah merek yang mempunyai reputasi tinggi, memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga merek tersebut langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachment) dan sentuhan mitos (mythical context) kepada segala lapisan konsumen. Merek termashur reputasinya digolongkan dalam ‘merek aristokrat dunia”. Realitasnya sangat sulit membedakan merek terkenal dengan termashur, dalam perundang-undangan nasional Indonesia hanya dikenal merek biasa dan merek terkenal saja.

Kriteria merek terkenal berdasarkan undang-undang merek selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tsb di beberapa negara (jika ada). Jika hal-hal tsb belum cukup maka Hakim dapat memerintahkan lembaga independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan. Survey independen di Jerman, Perancis dan Italia. Di Jerman sebagaimana dikatakan Imam Syahputra (et al. 1997. Hukum Merek Baru Merek Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab. Jakarta. Harvarindo. Hlm 21-22) Pengadilan berpatokan pada survei pasar yang dilakukan secara objektif. Apabila survei pasar membuktikan lebih dari 80% masyarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselidiki maka merek tsb adalah merek terkenal. Sedangkan di Perancis penentuan merek terkenal berdasarkan pada poll 20% dari masyarakat yang mengetahui dan mengenal merek tsb.

12

Elemen untuk membangun pengertian merek terkenal (WIPO):a. jangka waktu, lingkup dan wilayah penggunaan merek;b. pasar;c. tingkat daya pembeda;d. kualitas nama baik (image);e. luas sebaran pendaftaran di dunia;f. sifat ekslusivitas penggunaan di dunia;g. nilai perdagangan dari merek yang bersangkutan di

dunia;h. rekor perlindungan hukum yang berhasil diraih;i. hasil litigasi dalam penentuan terkenal tidaknya suatu

merek;j. intensitas pendaftaran merek lain yang mirip dengan

merek yang bersangkutan.

Peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi :a. itikad tidak baikb. mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain.

Perlindungan merek berdasarkan Undang-undang Merek, merek tidak dapat didaftar bila:

1. beretentang dengan kesusilaan dan ketertiban umum2. tidak memiliki daya pembeda3. telah menjadi milik umum4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau

jasa yang dimintakan pendaftaran.

Supaya merek tsb tidak dianggap sebagai copy atau reproduksi merek orang lain harus:

a. tidak terdapat persamaan elemen secara keseluruhanb. tidak ada persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;c. tidak sama wilayah dan segmen pasar;d. tidak sama cara dan perilaku pemakaiane. dan tidak sama cara pemeliharaan;

kemiripan (identical) hampir mirip (nearly resembles) dengan merek orang lain apabila:

1. kemiripan persamaan gambar2. hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi;3. faktor terpenting, pemakaian merek menimbulkan kebingungan

(actual confusion) atau menyesatkan (decive) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tsb dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (likehood confusion).

13

UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

1. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tsb yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainya.

3. Merekjasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/jasa sejenis lainnya. Merek kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak(bukan engalihan hak) untuk menggunakan Merek tsb, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa (Pasal 2 UU merek).

- Hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum merek untuk jangka waktu sepuluh tahun (sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan) menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Penghapusan merek terdaftar bila tidak digunakan berturut-turut 3 tahun dalam perdagangan barang, sejak tanggal daftar. Atau merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

b. Kelembagaan

- Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang

14

atau jasa yang didaftarkan dengan jangka waktu dan syarat tertentu.

- Penyidikan : Negara berhak untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang merek. Petugas penyidik adalah pejabat POLRI, juga Pejabat PNS tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

b. Tata Laksana: Merek tidak dapat didaftar apabila merek mengandung salah satu

unsur dibawah ini:a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.b. Tidak memiliki daya pembeda;c. Telah menjadi milik umum; ataud. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa

yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan Merek harus ditolak oleh DirJen apabila merek tsb:a. mempunyai persamaaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

15

Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tsb, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas: pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; produsen barang hasil pertanian; pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau pedagang yang menjual barang tsb.

b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau kelompok konsumen barang tertentu.

c. Hasil : Pasal 29 PP No. 23 Tahun 1993: Pemilik merek terdaftar wajib

mencantumkan nomor pendaftarannya pada setiap penggunaan merek yang bersangkutan dengan menyebutkan : Merek Daftar R No. : .......

16

UU No. 19 Tahun 2002: Tentang Hak Cipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

a. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak cipta adalah hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tsb untuk kepentingan penciptanya.

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, ari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

b. Ciptaan yang dilindungi:buku, program komputer, pamplet, perwajahan (lay out) karya tulis

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;a. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;b. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;c. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;d. drama, atau drama musikal, tari (koreografi), pewayangan, dan

pantomim;e. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;f. arsitektur;g. petah. seni batiki. fotografij. sinematografik. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya

lainnya dari hasil pengalih wujudan.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan.

17

Untuk:- keperluan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.

- Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya atau sebagian bukan untuk tujuan komersil.

Tata Laksana:Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta wafat.- Selama 50 tahun.- Pemegang hak cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain

berdasarkan surat perjanjian lisensi.Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

- Perjanjian lisensi dilarang merugikan perekonomian Indonesia.- Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak Cipta.

18

TRADE SECRET

1)Di banyak negara, rahasia dagang (undisclosed information, trade secret) dilindungi dalam law of confidence. Dalam Haki dibatasi pada informasi yang berhubungan dengan ekonomi perdagangan dan industri.Di Jepang, istilah trade secret dikenal sebagai know how yang dibatasi hanya pada rahasia dagang di bidang teknologi dalam pelaksanaan kontrak lisensi. 2)Lisensi know how adalah perjanjian yang menyangkut pemberian izin untuk mengetahui cara menggunakan formula, prosedur pemrosesan tertentu, teknik, pengalaman, informasi, metode, keterampilan dan kiat-kiat khusus, ide-ide khusus dalam lapangan perdagangan dan industri. Semula dasar konsep know how berasal dari Amerika, dari the know how to do it yang berupa bisa dipatenkan dan hal yang tidak bisa dipatenkan. Memang istilah know how banyak dikaitkan dengan lisensi ataupun technology transfer. Inggris dan Amerika menganut bahwa semua informasi yang dapat menyebabkan kompetitor meraih keuntungan dapat dikualifikasikan dalam trade secret.

Artikel 39 TRIPs mengatur perlindungan mengenai rahasia dagang atau yang dikenal dengan trade secret sebagai berikut:

1.Dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif guna mencegah persaingan tidak sehat.

2.Masyarakat dan badan hukum akan memperoleh perlindungan hukum apabila informasi tsb: (a) bersifat rahasia, (b) bernilai komersial karena kerahasiaannya, dan (c) telah dijaga kerahasiaannya melalui tindakan tepat sesuai keadaannya oleh pihak yang memiliki fungsi kontrol atas informasi tsb secara sah.

Perlindungan hukum hanya diberikan pada informasi, konsep ide dan bukan wujud nyatanya.Jenis penelitian yang biasanya dilindungi adalah penelitian pasar, resep makanan, ide atau konsep yang melandasi iklan atau pemasaran, sistem kerja informasi kenangan, cara untuk mengubah atau menghasilkan produk, dan lain-lain. 2)Juga perusahaan karena pengalamannya, keputusan-keputusan manajerial, ide-ide atau konsep manajerial karyawannya, kiat-kiat untuk memajukan perusahaan, daftar pelanggan, data penjualan dan prospek pemasaran.

Dalam HaKI perlindungan rahasia dagang dapat selamanya, selama kerahasiaannya tidak hilang, perbedaan lainnya trade secret tidak harus ditulis, melainkan penggunaan konsep, ide atau informasi tsb dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan; trade secret diberikan perlindungan meskipun tidak mengandung kebaruan, inventive step atau nilai kreativitas tertentu.

Pelanggaran trade secret sering disebut breach of confidence dan biasanya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (tort).Pada dasarnya, unsur pokok perlindungan trade secret adalah sebagai berikut:

1. Informasi harus bersifat rahasia (confidential).

19

2. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum.

3. tergugat berkewajiban terhadap penggugat untuk menjaga kerahasiaan informasi.

4. terdapat penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat.5. penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat tsb harus

mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.6. berbagai upaya hukum (remedies) dapat diterapkan oleh

pengadilan.

2)Menurut David I Bainbridge: akar dari the law of confidence didasarkan kepada keadilan (equity) yang berkembang dari kasus-kasus hukum.Begitu pula pendapat W.R. Cornish( dalam Intellectual Property, ed 2, London: Swett & Maxwell, 1989, 218) menyebutkan:

“The jurisdiction to restrain breach of confidence has its roots in equity, partly because the remedy most often sought has been injuction, and party because the subject matter occupies the same moral terrain as breach of trust”

Konsep hukum ini secara modern mulai berkembang pada abad ke-19 sekitar tahun 1849, sewaktu terjadi kasus sengketa antara Prince Albert dan Strange mengenai materi kesusasteraan dan kasus Morison lawan Moat mengenai resep obat. 1)Purwaningsih, Endang (2005) Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights. Bogor, penerbit Ghalia Indonesia.2)Djumhana, Muhammad & Djubaedillah, R. (2003) Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung, penerbit Citra Aditya Bakti.

20

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000TENTANG

RAHASIA DAGANG

Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the world Trade Organization (Persetujuan Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang.

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan waktu tertentu.

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak:a. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinyab. Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk

menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan disertai dokumen pengalihan hak yang dicatatkan kepada Direktorat Jenderal (data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan).

Ketentuan mengenai perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang melanggar dengan; gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan tsb, Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang ybs.

21