Top Banner
HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK Dosen Pengasuh: Dr.H.IDHAM.,SH.,M.Kn PROGRAM MAGISTER KESEHATAN UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014
22

Hukum Kebijakan Publik

Feb 15, 2016

Download

Documents

bHAN
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Hukum Kebijakan Publik

HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

Dosen Pengasuh:Dr.H.IDHAM.,SH.,M.KnPROGRAM MAGISTER KESEHATAN

UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2014

Page 2: Hukum Kebijakan Publik

SAP=Satuan Acara Perkuliahan1. Konsep Dasar Kebijakan Publik

a. Definisi dari Para Akedemisib. Enam Kesimpulan dari Pendapat

Akademisi

2. Sejarah Analisis Kebijakan Publika. Kode Hammurabib. Ahli Nujumc. Pengetahuan yang terspesialisasid. Revolusi Industri e. Abad Kesembilanbelasf. Abad keduapuluhg. Menuju Masyarakat Pasca Industri

Page 3: Hukum Kebijakan Publik

3. Kerangka Analisis Kebijakan Publika. Arti Analisis Kebijakanb. Analisis Kebijakan yang Terintegrasic. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

4. Metode Analisis Kebijakan Publika. Merumuskan Masalah-Masalah Kebijakanb. Meramal masa depan kebijakan

5. Rekomendasi aksi kebijakana. Rekomendasi dalam analisis kebijakanb. Pendekatan untuk rekomendasic. Metode untuk rekomendasi

Page 4: Hukum Kebijakan Publik

6. Pemantauan hasil kebijakana. Pemantauan dalam analisis kebijakanb. Pendekatan pemantauanc. Teknik-teknik pemantauan

7. Evaluasi Kinerja Kebijakan Publika. Evaluasi dalam Analisis Kebijakanb. Pendekatan terhadap evaluasic. Metode Evaluasi Kebijakan Publik

Page 5: Hukum Kebijakan Publik

1. Konsep Dasar Kebijakan Publik

Definisi dari Para Ahli

Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang apa dan bagaimanaKebijakan Publik (Public Policy), seperti:

Robert Eyestone (1971),

“Kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya”

Thomas R. Dye (1995)

“Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan dan/atau untuk tidak dikerjakan”

Page 6: Hukum Kebijakan Publik

Carl J. Friedrich (1963)

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pejabat pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”

James E. Anderson (1979)

“Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah”

Page 7: Hukum Kebijakan Publik

Kesimpulan Pendapat Para Ahli

Berangkat dari sejumlah pendapat di atas,setidaknya ada enam kesimpulan:

1. Pada umumnya kebijakan publik menitikberatkan pada tindakan yang memiliki maksud tertentu, dan bukan tindakan yang acak.

2. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan kegiatan atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Jadi antara satu kebijakan dengan kebijakan lain biasanya saling berkaitan.

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang.

Page 8: Hukum Kebijakan Publik

4. Kebijakan publik bisa berbentuk positif, artinya pemerintah melakukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil tertentu. Bisa juga berbentuk negatif, artinya pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu.

5. Implementasi kebijakan publik biasanya didasarkan pada legalitas hukum (peraturan perundangan) dan merupakan tindakan pemerintah yang otoritatif (dapat memaksa secara sah).

6. Kebijakan publik senantiasa harus ditujukan atau berorientasi kepada kepentingan publik. Artinya benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan/atau memenuhi keinginan, kepentingan dan kebutuhan publik.

Page 9: Hukum Kebijakan Publik

2. Sejarah Analisis Kebijakan Publik

a. Kode Hammurabi: Ditulis oleh penguasa Babilonia, abad 18 SM = Mengekspresikan keinginan membentuk ketertiban publik yang bersatu dan adil.

b. Ahli Nujum : Ahli nujum (spesialis simbol) = menjamin dan bertanggung jawab pada ramalan tentang akibat kebijakan (contoh: musim panen, bencana alam, dll)

Page 10: Hukum Kebijakan Publik

c. Pengetahuan yang terspesialisasi Pendekatan yang digunakan kepada pemberdayaan orang-orang yang memiliki spesialisasi (orang terdidik) di bidang kebijakan untuk membuat keputusan yang akan dihasilkan oleh pemimpin.

d. Revolusi Industri Peranan ilmuwan dan teknokrat menjadi lebih dominan di kalangan pengambil kebijakan.

Page 11: Hukum Kebijakan Publik

e. Abad Kesembilanbelas Pendekatan yang digunakan dalam

menetapkan kebijakan publik lebih dititikberatkan hasil studi empiris.

f. Abad keduapuluh menuju masyarakat pasca industri.Prosedur yang digunakan dalam menetapkan kebijakan publik menggunakan hasil penelitian secara empiris, kuantitatif dan hal-hal yang relevan dengan kebijakan yang akan dirumuskan.

Page 12: Hukum Kebijakan Publik

3. Kerangka Analisis Kebijakan Publik

a. Arti Analisis Kebijakan

Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk menghasilkan suatu keputusan.

b. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Analisis kebijakan dapat dinilai sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakan (Policy Informational Component) yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisi kebijakan.

Page 13: Hukum Kebijakan Publik

evaluasi

MASALAH KEBIJAKAN

perumusan masalah

HASIL-HASIL KEBIJAKAN

AKSIKEBIJAKAN

KINERJAKEBIJAKAN

MASA DEPAN KEBIJAKAN

perumusan masalah

Peramalan

PemantauanRekomendasi

Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah

Page 14: Hukum Kebijakan Publik

b. Analisis Kebijakan yang TerintegrasiAnalisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil.

c. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

1) Analisis kebijakan prospektif Berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan

dimulai.

2) Analisis kebijakan retrospektif

Sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan.

3) Analisis Kebijakan terintegrasi

Menggabungkan kedua analisis kebijakan di atas.

Page 15: Hukum Kebijakan Publik

4. Metode Analisis Kebijakan Publik

a. Merumuskan Masalah-Masalah KebijakanRumusan masalah adalah merupakan fase penelitian kebijakan dari berbagai formulasi masalah yang saling berbeda dan ini merupakan kegiatan yang paling penting dalam menetapkan sebuah kebijakan

b. Meramal masa depan kebijakan Peramalan (forecasting) adalah satu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Formulanya dibagi dalam tiga pendekatan, yaitu:1) Proyeksi = Ramalan yang didasarkan kecenderungan masa lalu

maupun masa kini ke masa depan.2) Prediksi = Ramalan yang didasarkan atas asumsi teoretik yang

tegas.3) Perkiraan = ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informatif

atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan.

Page 16: Hukum Kebijakan Publik

5. Rekomendasi Aksi-aksi Kebijakan

a. Rekomendasi dalam analisis kebijakanHal penting yang harus diperhatikan adanya informasi tentang konsekuensi-konsekuensi di masa depan setelah dilakukannya berbagai alternatif tindakan.

b. Pendekatan untuk rekomendasi Pendekatan yang lazim dipergunakan antara lain adalah pilihan publik vs pilihan swasta, penawaran dan permintaan, pilihan publik; analisis biaya dan manfaat; dan analisis biaya-efektifitas.

Page 17: Hukum Kebijakan Publik

c. Metode untuk rekomendasi Metode yang sering digunakan meliputi: pemetaan sasaran; klarifikasi nilai; kritik nilai; perumusan elemen biaya; dan estimasi biaya.

Page 18: Hukum Kebijakan Publik

6. Pemantauan hasil kebijakan

a. Pemantauan dalam analisis kebijakanPemantauan (monitoring) dalam analisis kebijakan memiliki rangkaian kegiatan yang merujuk kepada : Sumber-sumber informasi; jenis-jenis hasil kebijakan; dan jenis-jenis tindakan kebijakan.

b. Pendekatan pemantauanPendekatan yang lazim digunakan dalam siklus pemantauan kebijakan meliputi : akuntansi sistem sosial (suatu pendekatan untuk memantau perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu kewaktu); Eksperimentasi sosial; dan pemeriksaan sosial.

c. Teknik-teknik pemantauan Untuk memantau kebijakan yang telah dilaksanakan diperlukan alat ukur tertentu, yang meliputi: sajian dalam bentuk grafik; dan tampilan dalam bentuk tabel.

Page 19: Hukum Kebijakan Publik

7. Evaluasi Kinerja Kebijakan Publika. Evaluasi dalam Analisis Kebijakan

Evaluasi yang dilakukan harus mengarah kepada pemanfaatan dari suatu kebijakan yang telah dihasilkan. Hasil tersebut harus memberikan sumbangan kepada tujuan atau sasaran (goals).

b. Pendekatan terhadap evaluasi

Pendekatan evaluasi ada tiga yaitu:

1) Evaluasi semu = menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan.

2) Evaluasi Formal = menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan sebagai tujuan program kegiatan.

3) Evaluasi Keputusan Teoretis = Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

Page 20: Hukum Kebijakan Publik

c. Metode Evaluasi Kebijakan Publik

Metode ini dapat membantu analisis dalam mengevaluasi kinerja kebijakan publik. Teknik evaluasi kebijakan publik itu, lazimnya menggunakan tiga teknik pendekatan,

1) Pendekatan evaluasi semu = teknik yang digunakan berupa: sajian grafik; tampilan tabel; dan angka indeks.

2) Pendekatan evaluasi formal = teknik yang digunakan: pemetaan sasara; klarifikasi nilai; kritik nilai; dan pemetaan hambatan.

3) Pendekatan evaluasi teoretis = teknik yang digunakan: brainstorming; analisis argumentasi.

Page 21: Hukum Kebijakan Publik

Buku/Literatur yang Wajib dan atau layak menjadi bahan bacaan:1. Affan Gaffar, “Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi”,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 2. Alice Rivlin, “Systematic Thinking for Social Activation”,

Washington DC: The Brookings Institution, 1971 3. Enny Haryati, “Modul Kebijakan Publik”, Jakarta, Komunitas

Indonesia untuk Demokrasi, 2006.4. Harold D. Lasswell, “A Preview of Policy Sciences”, New York:

American Elsevier Publishing Co., 1971.5. Idham, “Konsolidasi Tanah Perkotaan”, Bandung: Alumni, 20046. Idham, “Paradigma Pembentukan Undang-undang”, Yogyakarta:

Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 20057. Idham, “Kebijakan Hukum Pertanahan Anti Wong Cilik, Analisis

Peraturan Presiden No. 36/2005”, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2005.

8. James E. Anderson, “Public Policy Making”, New York: Holt, Rimehart and Winston, 1979

Page 22: Hukum Kebijakan Publik

9. Jimly Asshiddiqie, “Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara”, Jakarta: Ind. Hill Co. 1997

10. Jujun S. Suriasumantri, “Filasfat Ilmu, sebuah Pengantar Populer”, Jakarta: Sinar Harapan, 1999.

11. Lindblom, C. E., “The Policy Making Process”, New Jersey: Prentice Hall, 1965.

12. M. Mafhfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”, Jakarta: LP3ES, 1998.

13. Solly Lubis, “Politik dan Hukum di Era Reformasi”, Bandung: Mandar Maju, 2000.

14. William N. Dunn, “Analisis Kebijakan Publik”, Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2000.

15. Zaid Zainal Abidin,” Kebijakan Publik”. Jakarta: Suara Bebas, 2006.

16. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik