Top Banner
PERTEMUAN 3 dan 4 HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL Dosen Pengampu : SURYA PRAHARA, SH., MH Mata Kuliah Sosiologi Hukum
87

Hukum dan Perubahan Sosial

Jul 31, 2015

Download

Documents

takuya_eek
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Hukum dan Perubahan Sosial

PERTEMUAN 3 dan 4HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIALDosen Pengampu :

SURYA PRAHARA, SH., MH

Mata Kuliah Sosiologi Hukum

Page 2: Hukum dan Perubahan Sosial

KONSEP DASAR SOSIOLOGI HUKUM

SOSIOLOGI : mempelajari masyarakat dlm konteks hubungan atau interaksinya antar warga.

ILMU HUKUM : mempelajari sekumpulan aturan-aturan untuk membimbing perilaku manusia yang diterapkan & ditegakkan diantara anggota masyarakat (Negara).

SOSIOLOGI HUKUM : Ilmu pengetahuan ttg interaksi manusia yg berkaitan dg hukum dlm kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum sbg pengetahuan yg bersifat multi disipliner approach.

Page 3: Hukum dan Perubahan Sosial

HUKUM

* Perwujudan nilai-2 normatif (abstrak)* Instrumen utk pengendalian sosial

SOSIOLOGI

Memenuhi kebutuhan konkrit (aturan main)dalam kehidupan msyarakat

(Baca Pokok-2 Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto)

Page 4: Hukum dan Perubahan Sosial

Universalitas hukum itu diperoleh dg cara mengabstraksikan realita dg pola perilaku manusia, kmdn dikembangkan dalam

suatu norma sosial

REALITA HUKUM

FENOMENA Unsur-2 - Ciri-2 -

Sifat-2 Definisi kategori

klasifikasi NORMATIF SOSIOLOGIS

(Aspek Kualitas) (Aspek Kuantitas)

SOCIAL RELATIONSHIP

(Causality)

ABSTRAKSI HUKUM

(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

Page 5: Hukum dan Perubahan Sosial

PERILAKU SOSIOLOGIS(Emile Durkheim)

PER

ILA

KU

MA

SA

LA

LU

PER

ILA

KU

MA

SA

DATA

NG

PER

ILAKU T

ERAPA

N• Apa yg jadi motif• Bgm pola perilakunya• Apa ciri individu

• Mengarahkan

• Mengubah

• Mengendalikan

• Dari hasil belajar

sosial• Mencoba-coba

• Mempraktekkan

POTENSIMANUSIA

• Kepaduan (cohesiveness)• Komitmen (commitment)

(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

Page 6: Hukum dan Perubahan Sosial

MASYARAKAT

NORMA

UKURAN TTG SEJUMLAH PERI-LAKU YG DITERIMA & DISEPA-KATI SECARA UMUM OLEH MASYARAKAT(VOLKWAYS, MORES, CUSTOMS, LAWS).

BENTUK-BENTUK SOCIAL RELATIONSHIP : KERJASAMA (COOPERATION), PENYESUAIAN (ACCOMODATION),

PERSAINGAN (COMPETATION), PERTENTANGAN (CONFLICT), PENGUASAAN (DOMINATION).

NILAI

MENTALITA (AKTIVITAS JIWA, CARA BERFIKIR, BERPERASAAN)YG TERBENTUK DR PERILAKUMANUSIA MENJADI SEJUMLAHANGGAPAN

(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

Page 7: Hukum dan Perubahan Sosial

TERPOLA KRITIS

OBYEKTIFSUBYEKTIF

REALITA HUKUMMENEKANKAN

PD TUJUANMENEKANKAN

PD PROSES

AKALBUDI

PERILAKU HUKUM

(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

Page 8: Hukum dan Perubahan Sosial

KONSEP KEBENARAN

KEBENARAN : Absolut (kitab suci). Otoriter (kekuasaan) Mistik (Dewa, Paranormal, Dukun dll). Logika rasional (Pemikiran manusia = Wisdom). Ilmiah (pakar, ilmuwan).

KEBENARAN HUKUM → Normatif

KEBENARAN SOSIOLOGIS → Bebas Nilai (values free)

FAKTA SOSIAL

KEBENARAN SOSIOLOGI HUKUM

NORMA-NORMA

Tidak sama dg kebenaran hukum

(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

Page 9: Hukum dan Perubahan Sosial

HUKUM DAN MORALITAS(Emile Durkheim)

Mayarakat

KETERATURANTINDAKAN

OTORITAS

Masyarakat

KEPENTINGANKOLEKTIF

KETERIKATANKELOMPOK

Disiplin

Ilmu Pengetahuan

Otonomi

Moralitas

MILIEU SUI GENERIS

(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

Page 10: Hukum dan Perubahan Sosial

PENERAPAN HUKUM SOSIOLOGIS(Emile Durkheim)

ATMOSPHERESuasana

STRUKTUR

FUNGSI/TUGAS

PRESSUREDesakan

Pengembangan&

Pemeliharaan

UNITYKekompakan

LEMBAGAPENEGAK HUKUM

KEPATUHANHUKUM

KEWIBAWAAN HUKUM

HUKUM NGR

HUKUM ADAT

(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)

Page 11: Hukum dan Perubahan Sosial

PERKEMBANGAN HUKUM DLM MASYARAKAT

Fungsi Sosial : sbg himpunan moralitas & wahana utk mencapai cita2 sosial (Durkheim). Masa itu hk dianggap satu-satunya perekat sosial.

Struktur Sosial : hukum lahir scr bertahap, dipaksakan olh pemegang kekuasaan, dipengaruhi olh kepentingan material, ideal, cara berfikir kelas-2 sosial, dan kelompok-2 kepentingan dlm masyarakat (Weber).

Perubahan Sosial : keberadaan hukum hrs mengabdi pd kepentingan rakyat, dan utk menekan kaum borjuis (Karl Marx).(Baca Pokok-2 Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto)

Page 12: Hukum dan Perubahan Sosial

ASPEK BEKERJANYA HK DLM MASYARAKAT

SBG SARANA KONTROL SOSIAL. Suatu proses yg dilakukan utk mempengaruhi

orang-2 agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yg disepakati bersama. Kontrol sosial dijalankan dg menggerakkan bbrg aktivitas alat ngr utk mempertahankan pola hubungan & kaedah-2 yg ada.

SBG SARANA REKAYASA SOSIAL. Suatu proses yg dilakukan utk mengubah perilaku

masyarakat, bukan utk memecahkan masalah sosial.

SBG ALAT KEJAHATAN. Law as a tool of crime, perbuatan jahat dg

menggunakan hukum sbg alatnya sulit dilacak karena diselubungi olh hk dan berada dlm hukum.(Baca Ketika Kejahatan Berdaulat, Tbg Ronny Nitibaskara)

Page 13: Hukum dan Perubahan Sosial

PARADIGMA HUKUMPARADIGMA I(Pra Normatif)

PARADIGMA II(Normatif)

NORMAL LAW ANOMALI

LAW REVOLUTION KRISIS

ANOMALI BARU

PARADIGMA : PANDANGAN FUNDAMENTAL TTG APA YG MENJADI POKOK PERSOALAN (SUBJECT MATTER) DALAM HUKUM

NORMAL LAW

dst

(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

Page 14: Hukum dan Perubahan Sosial

PEMAKNAANNYA :

Interaksi Manusia mengandung tiga unsur, yaitu : Tindakan (act), sesuatu (thing), dan makna (meaning).

Hukum yg dimaksud bukan saja hukum dlm arti tertulis tetapi juga yg tidak tertulis, baik menyangkut falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yg melatar belakangi penerapan hukum.

Hukum memiliki daya mengatur jika scr relatif sdh dipersatukan dlm kelompok-2 sosial, apalagi dlm sistem sosial.

Page 15: Hukum dan Perubahan Sosial

Hukum bersifat memaksa ttp paksaan itu bukanlah merupakan syarat utama, kemanfaatanlah yang menjadi ukuran utama.

Pemaksaan itu lebih utk melindungi sistem sosial daripada hukum.

Obyek Sosiologi hukum : karakteristik hukum masyarakat, ideologi, kelembagaan sosial, organisasi formal dan sosial, dan dinamika sosial.

Page 16: Hukum dan Perubahan Sosial

KEDAULATAN HUKUM

Sbg kelanjutan dp keadaulatan rakyat.

Hukum berdaulat kr sifatnya imperatif, tanpa diterima olh rakyatpun hk tetap berlaku (Kelsen)

Hukum berdaulat kr bersumber pada kesadaran hk rakyat.

Hukum yg baik adl hukum yg dierima olh rakyat karena mencerminkan harapan rakyat.

(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)

Page 17: Hukum dan Perubahan Sosial

KOMPONEN YURISPRUDESIAL SOSIOLOGICAL

Fokus Peraturan-Peraturan Struktur Sosial

Proses Logika Perilaku

Cakupan Universal Bervariasi

Perspektif Partisipan Pengamat

Kegunaan Praktis Alamiah

Tujuan Pengendalian Keseimbangan

MODEL HUKUM (Donald Black)

PENGEMBANGAN HK TDK TERLEPAS DR ASPEK NORMATIF DAN SOSIOLOGIS. DALAM KENYATAAN KEDUA MODEL TSB

SALING TERKAIT, SALING MELENGKAPI, DAN SALING MEMBERIKAN SUMBANGAN DLM APLIKASI

(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

Page 18: Hukum dan Perubahan Sosial

REALITAS HUKUM(Law on books & Law in action)

Terjadinya perbedaan karena :

Apakah “pola tingkah laku sosial” tlh mengungkapkan materi hk yg diumuskan dlm peraturan.

Apakah keputusan pengadilan sama dg apa yg diharuskan dlm peraturan.

Apakah tujuan yg dikehendaki hukum sama dg efek peraturan itu dlm kehidupan masyarakat.

* SIKAP AMBIVALEN MERUPAKAN PENGHALANG BAGI TEGAKNYA HUKUM

* KEKUASAAN YG TDK BERPARADIGMA HK MERUPAKAN PELUANG TERJADINYA PELANGGARAN HAM

(D.L KIMBAL)(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

Page 19: Hukum dan Perubahan Sosial

SISTEM HUKUM

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)

Dari Romawi berkembang ke Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Indonesia

Bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum, dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis.

Adagium: “tidak ada hukum selain undang-undang”. Dengan kata lain, hukum selalu diidentikkan dengan undang-undang.

Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakanhukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak dapat mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.

Hukum digolongkan menjadi dua bagian utama yaitu:

Hukum Publik: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana

Hukum Privat: Hukum Perdata, Hukum Dagang

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)

Dianut negara-negara anggota persemakmuran Inggris, AS, Kanada, Amerika Utara.

Bersumber pada putusan hakim/putusan pengadilan/yurisprudensi. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan2 hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum.

Hakim berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan2 hukum dan menciptakan prinsip2 hukum yang baru yang berguna bagi pegangan hakim2 yang lain dalam memutuskan perkara sejenis.

Asas doctrine of precedent, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis.

Hukum digolongkan menjadi dua bagian utama yaitu hukum publik dan hukum privat.

3. Sistem Hukum Adat

Bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.

Sifat: tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang.

4. Sistem Hukum Islam

Bersumber pada Al Qur’an, Sunnah Nabi, Ijma dan Qiyas.

Baca buku Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara.

Page 20: Hukum dan Perubahan Sosial

1. Subyek HukumAdalah pengemban hak dan kewajiban. Siapa saja? Orang pribadi dan badan hukum(Criminal Justice System)

2. Masyarakat HukumKumpulan dari subyek hukum di dalam suatu masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur dan hukum yang tercipta dalam hubungan dengan masyarakat itu sendiri, bersifat abstrak dan memerlukan adanya relation and communication.

3. Peranan HukumTerdiri dari hak (fakultatif) dan kewajiban (imperatif).

4. Peristiwa HukumMerupakan perbuatan hukum yaitu segala perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban5. Hubungan HukumBisa sederajat, timbal baik, dan timpang

6. Obyek HukumSegala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum, meliputi: materiil dan immateriil

PRANATA HUKUM

Page 21: Hukum dan Perubahan Sosial

HUKUM DLM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL

S O L I D A R I T A S S O S I A L

KESADARAN KOLEKTIF

(Collective Conscience)

M E K A N I S O R G A N I S

HUKUM REPRESIF HUKUM RESTITUTIF

Masyarakat segmental

Masyarakat modern

(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

Page 22: Hukum dan Perubahan Sosial

MEMAHAMI MASYARAKAT

Auguste Comte menggambarkan masyarakat :

Statika Sosial : Menganalogikan masy spt “onatomi” tubuh manusia yg terdiri dr organ, kerangka & jaringan. Hal Ini = mempelajari masy dlm keadaan statis sbg pendekatan yg bersifat sinkronik.

Dinamika Sosial : Menganalogikan masy spt berfungsinya tubuh manusia, pernafasan, metabolisme, sirkulasi darah dll. utk menggambarkan pertumbuhan organik dr embrio ke arah kedewasaan. Hal ini = mempelajari masy dlm keadaan dinamis, proses berlangsungnya kehidupan masy (perubahan sosial) yg bersifat diakronik.

Baca: buku Sosiologi Perubahan Sosial

Page 23: Hukum dan Perubahan Sosial

PERUBAHAN SOSIAL DLM KONTEKS PEMBANGUNAN

Perubahan sosial adl transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berfikir dan dalam pola perilaku pd wakt tertentu (Macionis).

Perubahan sosial adl modifikasi dlm pengorganisasian masyarakat (Persell).

Perubahan sosial adl perubahan pola perilaku, hub sosial, lembaga dan struktur sosial pd wkt tertentu (Farley).

Kesimpulan :

1. Perubahan sosial mengacu pd variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pd wakt tertentu.

2. Proses penggantian nilai-nilai budaya & institusi-institusi sosial dalam konteks struktur dan organisasi masyarakat, menyangkut pula orientasi berfikir, & gaya hidup manusia yang berlangsung dlm kehidupan bersama sbg masyarakat.

Page 24: Hukum dan Perubahan Sosial

PEMBANGUNAN Kata “Pembangunan” secara umum diartikan sbg ush

utk memajukan masy & warganya. Kemajuan dimaksud terutama menyangkut segi material, shg pembangunan sering diartikan sbg kemajuan yg dicapai masy hanya di bidang “ekonomi” dengan tdk melihat segi moralitas manusia.

Ada perbedaan prinsipiil antara konsep pembangunan yg dianut olh “ngr berkembang” dg pembangunan “ngr maju” (Adikuasa).

Di Ngr berkembang persoalan pembangunan adl bgm mempertahankan kehidupan sos, & bgm meletakkan dasar-dasar ekonomi kehidupan masy yg mampu bersaing di pasar internasional (Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan pembangunan manusia (human development) .

Di Ngr maju (adikuasa) persoalan pembangunan adl bgm melakukan ekspansi lebih lanjut bagi kehidupan ekonominya yg sdh mapan.

Page 25: Hukum dan Perubahan Sosial

Antara “Perubahan Sosial” dg “Pembangunan”

terdapat hubungan yang bersifat :

1. Resiprokal : saling berbalasan, saling bermanfaat, saling tergantung, juga saling mengisi atau saling mengurangi.

2. Dialektika : penalaran dg dialog sbg cara utk menyelidiki suatu masalah. Segala sesuatu yg terdapat di alam semesta itu terjadi dari hasil pertentangan dua hal & yg kemudian bertentangan dg yg lain shg menimbulkan hal yg lain lagi.

Page 26: Hukum dan Perubahan Sosial

POLA PERUBAHAN SOSIAL

1. Pola Linear : Perkembangan masyarakat mengikuti pola yg pasti.

Auguste Comte - Tiga tahap dlm peradaban:

1. Teologis & Militer : semua hub sos bersifat militer; masy/pok bertujaun menundukkan masy/pok lain; semua konsepsi teoritik didasarkan pd pemikiran mengenai adikodrati; dan kebijakan dilandasi imajinasi, penelitian tdk dihargai.

2. Metafisik & Yuridis: jembatan perubahan dr bentuk masyarakat militer dg masyarakat industri; kebijakan masih dilandasi pd imajinasi ttp mulai bergeser kearah landasan penelitian.

3. Ilpengtek & Industri: industri mendominasi hub sosial & produksi jadi tujuan utama masy; imajinasi tergeser olh hasil penelitian & konsepsi-2 teoritik.

Baca: buku Sosiologi Perubahan Sosial

Page 27: Hukum dan Perubahan Sosial

Unlinear : perkembangan masyarakat tidak selalu menuju kearah kemajuan tetapi bisa juga ke arah kemunduran (primitivisme).

Spenser : struktur sosial berkembang secara “evolusioner” dari struktur yg homogen ke arah heterogen. Perubahan struktur sosial sll diikuti dg perubahan fungsi sosial. Masy sederhana bergerak maju scr evolusioner ke arah ukuran lebih besar, terpadu, majemuk, dan kepastian terjelma menjadi bangsa yg beradab atau sebaliknya menjadi bangsa yg primitif.

2. Pola Siklus : perkembangan masyarakat laksana st roda, kadang di atas kadangkala turun ke bawah.

Oswald Spengler : kebudayaan tumbuh, berkembang & pudar laksana gelombang yg muncul mendadak, berkembang kemudian lenyap, atau laksana tahap perkembangan seorang manusia melewati masa muda, dewasa, tua, dan akhirnya punah ( contoh : bangsa Yunanai, Romawi, Indian, Aborigin dll).

Page 28: Hukum dan Perubahan Sosial

MASALAH YG MENJADI PERHATIAN DLM PERUBAHAN SOSIAL • APA YANG BERUBAH. (Kependudukan, Pembagian Kerja, Perburuhan, Peranan Keluarga dll).

• KEMANA ARAH PERUBAHAN. (Tradisional, Modernisasi).

• BAGAIMANA KECEPATAN DARI PERUBAHAN. (Evolusi, Reformasi, Revolusi dll).

• MENGAPA TERJADI PERUBAHAN. (Kesenjangan budaya, Demoralisasi, Disorganisasi, Involusi, Polarisasi, Erosi Kepemimpinan dll).

• FAKTOR APA YG TERKANDUNG DLM PERUBAHAN. (Inovasi, Invensi, Difusi dll).

Page 29: Hukum dan Perubahan Sosial

BIDANG-2 YG TERKAIT DLM PERUBAHAN SOSIAL

DIMENSI STRUKTUR FUNGSI UNSUR-UNSUR PROSES

MASYARAKAT B U D A Y A LATENCY(Membentuk pola perilaku)

TUJUAN

SISTEM SOSIAL

NORMA

SANKSI

BOUNDARY MAINTENANCE/ TAPAL BATAS/ ARAH

SYSTEMIC LINKAGE/ PEREKATAN

ORGANISASI

FORMAL

SOSIAL

INTEGRATION(Memper-satuKan)

PERINGKAT SOSIAL

STATUS/PERANAN

KEKUASAAN

FASILITAS

KOMUNIKASI

SOSIALISASI

KONTROL SOSIAL

INDIVIDUINDIVIDU

PERSONAL

GOAL(Pencapaian

tujuan)

ADAPTATION(Penyesuaian)

KEYAKINAN

SENTIMEN/PERASAAN

TEKANAN/STRESS

KETEGANGAN/STRAIN

PELEMBAGAAN

PERUBAHAN

Baca: buku Sosiologi Sistematik

Page 30: Hukum dan Perubahan Sosial

EKONOMI TRADISIONAL

FOKUSNYA ADL :

Proses sosial yg memungkinkan

elit ekonomi & politik mengelola

alokasi sumberdaya produksi

PERAN KEKUASAAN DALAM

KEPUTUSAN EKONOMI MRPKN

PIJAKAN UTAMA.

EKONOMI MODERN

FOKUSNYA ADL :

Alokasi efisien atas sumberdaya

produksi scr berkesinabungan dg

memperhatikan mekanisme sosial

politik, baik oleh lembaga swasta

maupun pemerintah utk memper-

tahankan/memperbaiki “standar

kualitas hidup manusia”.

POLITIK(ORIENTASI KEKUASAAN)

EKONOMI(ORIENTASI PROVIT)

SOSIAL(ORIENTASI MORAL)

PEMBANGUNAN(ORIENTASI MATERIAL)

INTERFACE DALAM PERUBAHAN SOSIAL

PE

RU

BA

HA

NS

OS

IAL

Page 31: Hukum dan Perubahan Sosial

PERKEMBANGAN TEORI PEMBANGUNANEKONOMISOSIALIS

LIBERALISME MASHAB KLASIK

• Free fight compatation• Invisible hand• devision of labour• spealization

KEHANCURAN EKONOMI

LEPASNYA PAHAMMANUSIA DALAMIKATAN-2 KOLEKTIFMENUJU INDIVIDUALISM

• WELFARE STATE• DEMOKRATISASI• POLITIK CHECKS & BALANCES• PERKUATAN •KEKUASAAN YUDICEEL

AMERIKA SERIKATBANTU

NEGARA- EROPA(Trickle Down Efect)ROSTOW• SUKSES

NEGARA-2 ASIAAFRIKAAMERIKA LATIN• GAGAL

FAK INTERNAL

FAK EKSTERNAL

MUNCUL NEGARA

PHERY-PHERY(NGR PINGGIR)

METROPOLITAN(NGR PUSAT)

• KETDK SEIMBANGAN EKONOMI NGR BERKEMBANG DG NGR MAJU• EKSPLOITASI NGR MAJU THD NGR BERKEMBANG• COMPARATIVE ADVANTAGE

• PSIKOLOGI - VIRUS N’ACH

• KEBUD• SPIRIT• KREATIFITAS• RASIONAL

• KETERGANTUNGAN SUATU NGR KPD NGR LAIN

AWAL PERKEMBANGAN → EKONOMI POLITIKEKONOMI PEMBANGUNAN

KESEIMBANGAN DLMPEMBANGUNANEKONOMI DENGANPEMBANGUNAN POLITIKDALAM HAL :

NEGARA BANGSA

NEGARA KESEJAHTERAAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN(UNDP)

KEAMANAN MANUSIA (HUMAN SECURITY)

FAKTOR PENYEBAB

SELESAIPD I & II

Page 32: Hukum dan Perubahan Sosial

AKIBAT PERUBAHAN SOSIAL(Abad ke-20)

Jumlah penduduk dunia meningkat sangat tinggi Tuntutan bangsa untuk merdeka meningkat Polarisasi kekuasaan berkembang meluas Berkembangnya organisasi & oligarkhi menuntut

perluasan spesialisasi Bertambah lebar jurang pemisah antara yang

memerintah dg yang diperintah Hilangnya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif,

legislatif & yudikatif Krisis kekuasaan yudiceel yg disebabkan oleh jumlah

gol semakin membesar, masing-2 berusaha merebut kekuasaan.

Perundang-undangan yg lambat mengantisipasi, shg kekuasaan yudiceel dipengaruhi oleh kekuatan-2 dominan dlm masyarakat (politik, ekonomi).

Page 33: Hukum dan Perubahan Sosial

PERGESERAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW(Eropa Kontinental)Peranan ngr dlm

pembuatan UU dominanHk tertulis sbg andalan bagikepastian hk

CAMMON LAW(Anglo Saxon)

Hk tertulis & konvensiMendapat tempat yg

pentingHakim dpt membuat hk mll

Vonis-2 tanpa hrs terikatpd hk tertulis

Keadilan diutamakan

ORIENTASI

CAMMON LAW CIVIL LAWKOMPONEN

PEMBUATAN

FUNGSI

PELUANG

Partisipatif dgmengundangkanseluas-luasnyaparmas baik scrindividu maupunkelompok

Aspiratif,memenuhi kehen-dak masyarakatyg dkontestasikanscr demokratis

Limitatif karenamemuat kttn prin-sip scr rinci & ketatshg tdk dpt diinter-pretasikan scr sepi-hak olh pmrth, kecuali hal-2 teknis

Sentralistik karenapembuatannya lbhbanyak ditentukanolh lbg-2 ngr trtmpemerintah

Positivis instrumentalis dlm arti isinyalbh mencerminkankehendak atau altjustifikasi atas program yg akan dilakukan pmrth

Interpretatif krn hanya memuatmslh-2 pokok utkditafsirkan dg prtnrendah yg dibuatolh pemrth, dmninterpretasi seke-dar menyangkuthal-2 teknis

MASYARAKAT

Page 34: Hukum dan Perubahan Sosial

ALIH-ALIH PELEMBAGAAN HUKUM

GOVERNMENT

POLITIC (Subyektivasi)

RULE MAKING

INSTITUTION

NORM (Obyektivasi)

RULE MAKING

INSTITUTION

SANCTION (Internalisasi)

ALL OTHER SOCIETAL

ALL PERSONAL FORCE

STATE

Rule Occupati

on

(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)

FEED BACK

Page 35: Hukum dan Perubahan Sosial

PERUBAHAN SOSIAL vs NETRALITAS HUKUM

TUJUAN HUKUM

1. KEADILAN SOSIAL

2. KEBENARAN

3. KEMANFAATAN SOSIAL

ARUS POLITIK GLOBAL

PEMBANGUNAN NAS

PERUBAHAN SOSIAL

MASALAH SOSIAL

NETRALITAS HUKUM

KEBERFIHAKAN HUKUM

Page 36: Hukum dan Perubahan Sosial

MASALAH SOSIAL

Masalah sosial adalah penyimpangan perilaku individu

maupun lembaga di dalam masyarakat sebagai akibat dari

kebijakan atau penerapan kebijakan tidak tepat dalam

mengelola masyarakat sehingga menimbulkan patologi sosial.

PERMASALAHAN SOSIAL MENYANGKUT :

1. Sistem kelembagaan.

2. Fungsi lembaga.

3. Peranan lembaga.

4. Sarana dan prasarana.

5. Pengorganisasian lembaga.

6. Manajemen lembaga.

Folkways, Mores, Customs & Law

Page 37: Hukum dan Perubahan Sosial

Bentuk-2 Permasalahan

Manipulasi sentimen etnis dan agama untuk kepentingan elit politik

Lingkungan hidup rusak akibat diskriminasi dlm peruntukan tanah, dan kebuasan eksploatasi sumber daya alam

Marginalisasi hak hidup warga asli/suku terasing

•Rakyat kecil dipakai untuk mendukung politik massa

•Rakyat kecil di pelosok terperangkap dalam tarik-ulur politik lokal

Kehidupan ekonomi kian mahal dan sulit

Page 38: Hukum dan Perubahan Sosial

DESAS-DESUS(Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller)

Berita yg menyebar secara cepat, tidak berdasarkan fakta (kenyataan), dr persoalan moral hingga mslh kenegaraan.

Tersebar karena orang perlu & suka.Menarik ketika terjadi ketegangan sosial.Dpt merusak nama baik (reputasi), kaburkan

tujuan, lemahkan semangat – digunakan utk propaganda.

Tdk dpt dibantah scr efektif hanya dg menggunakan penjelasan yg rasional.

Desas-desus yg berlangsung lama & diterima sbg kebenaran bisa menjadi legenda.

Page 39: Hukum dan Perubahan Sosial

P A N I K (Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller)

Kondisi emosional yg diwarnai olh keputusasaan & ketakutan yg tdk terkendali, disertai penyelematan diri scr kolektif yg didasari olh sikap histeris.

Terjadi pd pok yg mengalami keletihan kr tekanan jiwa (stress) sesaat atau berkepanjangan, berada dalam keadaan sangat berbahaya & hanya memiliki kemungkinan membebaskan diri scr terbatas.

Setiap orang menempuh cara utk melindungi dirinya sendiri.

“Kepemimpinan” sangat diperlukan dlm suasana panik guna mengorganisasi agr kerjasama; hilangkan ketidakpastian dg cara memberi arahan & membangun kepercayaan diri.

Page 40: Hukum dan Perubahan Sosial

GERAKAN SOSIAL

(Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller)

Perilaku masa yang melakukan kegiatan secara berkesinabungan untuk menunjang atau menolak kebijakan yg dianggap merugikan masyarakat atau kelompok.

Awal mula gerakan dilakukan olh suatu kelompok yg merasa tdk puas thd suatu keadaan; pribadi kecewa; penyaluran kegagalan; atau mereka yg merasa hidup kurang berarti.

Semula bentuk gerakan tidak terorganisasi, terarah dan terencana selanjutnya terorganisasi.

Contoh: Gerakan demo, gerakan ekspresif, gerakan utopia, gerakan reformasi, gerakan revolusioner, (KAMI 1966, Reformasi 1998).

Faktor pendorong: kemiskinan, ketidakadilan, korupsi yg parah, kekejaman, konsumerisme, individualisme, gila materi & jabatan, hedonisme dll

Page 41: Hukum dan Perubahan Sosial

CIVIL DISOBEDIENCE(Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller)

Pembangkangan sipil adl penyimpangan hk secara umum dan terbuka karena terdorong oleh kata hati serta pandangan moral, disertai dengan kesediaan menerima sanksi hukum.

Aksi tsb merupakan teknik paksaan tanpa paksaan yang menggunakan tuntutan dr sejumlah orang yang rela menderita demi menegakkan suatu pandangan moral.

Page 42: Hukum dan Perubahan Sosial

Pembangkangan sipil disebabkan kr muncul-nya kasus-2 yang berkaitan dengan adanya perasaan kurang puas atas sistem hukum yang tidak adil.

Aksi ini merupakan tindakan politik yang bukan merupakan tindakan kekerasan dengan tujuan untuk mengubah hukum atau kebijakan pemerintah.

Pembangkan sipil diilhami oleh pemikiran bhw keadilan yg berlaku di masyarakat hanya untuk golongan tertentu saja dan kurang memperhatikan golongan yang lain.

Page 43: Hukum dan Perubahan Sosial

Pembangkangan sipil bisa mencapai tuntutan yang dikehendaki apabila memiliki disiplin diri yg kuat dari para pelaku, dan tdk mengarah ke tindakan kekerasan.

Cara ini umumnya berlaku di negara-negara demokrasi di mana para pelaku telah memiliki kesadaran cukup tinggi dlm hidup bernegara. Dengan kata lain tuntutannya benar-benar utk kepentingan bangsa dan negara.

Page 44: Hukum dan Perubahan Sosial

Social disobidience = Paksaan tanpa kekerasan (nonviolent coercion) sbg teknik perlawanan (non resistance) atau perlawanan pasif (pasif resistance).

Sasarannya ialah membangkitkan perasaan simpati masyarakat dan mempermalukan partai dominan agar partai dominan mau membuat kelonggaran.

Teori dasar: ketidakpuasan (discontent theory), ketidakmampuan menyesuaikan diri (malajusment theory), kesenjangan (deprivasi).

Page 45: Hukum dan Perubahan Sosial

PATOLOGI SOSIAL Semua tingkah laku yg bertentangan dg norma

kebaikan, stabilitas lokal, pola kesedarhanaan, moralitas, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal (Penyakit Masyarakat).

Perkembangan tdk seimbang dr macam-2 bag kebudayaan, shg melahirkan kesenjangan sosial, kelambatan kultural (cultur lag), disorganisasi sosial, hingga disintegrasi sosial.

Inter-dependensi antara disorganisasi sosial dan lingkungan budaya yg buruk merupakan rangsangan bagi orang normal menjadi sakit sosial (sosiopatik).

Bentuknya : Kemiskinan, Kejahatan, Pelacuran, Alkoholisme, Narkotika, Perjugian, Pelacuran

Page 46: Hukum dan Perubahan Sosial

STEREOTIPE

Kesan (pandangan salah, prasangka) tentang ciri-ciri tertentu (khusus) kelompok luar yang telah diterima secara luas oleh masyarakat.

Citra kaku tentang suatu kelompok ras atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut.

Kecenderungan bahwa sesuatu yang dipercayai orang besifat terlalu menyederhanakan dan tidak peka terhadap fakta obyektif.

Stereotype mungkin ada benarnya, tetapi tidak seluruhnya benar.

Page 47: Hukum dan Perubahan Sosial

ALIENASI

Keterasingan, ketidakberdayaan, ketidakberartian,

keterpencilan, ketidakseimbangan diri

Keterasingan diri atas karyanya di dlm masyarakat

atau kelompok, disertai perasaan tanpa norma,

tanpa arti, tanpa daya, tanpa kemampuan, tanpa

perhatian, merasa rendah diri, terisolasi, dan

tersingkir dlm kehidupan.

Page 48: Hukum dan Perubahan Sosial

A N O M I Kondisi sosial yg tidak memiliki seperangkat nilai & sistem

penerapannya yang diyakini benar, berlaku scr konsisten, dan digunakan sebagai pedoman sikap & perilaku oleh warga masyarakatnya.

Nilai-nilai lama telah ditinggalkan sedangkan nilai baru belum terbentuk.

Cara menerapkan nilai lama tidak sesuai dg perkembangan, sedangkan cara baru belum ada.

Page 49: Hukum dan Perubahan Sosial

POLARISASI

Proses terjadinya dua lapisan dlm masyarakat (lapisan atas dan lapisan bawah) yang menunjukkan perbedaan sikap dan kemampuan dalam merespon (menyerap) ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil pembangunan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kesenjangan dlm kesejahteraan dan kemampuan kedua lapisan tersebut.

Bentuk a.l kesenjangan dlm kesejahteraan, pendidikan, akses dlm berpolitik dll.

Page 50: Hukum dan Perubahan Sosial

ANOMALI Anomali adalah proses penyimpangan fungsi-fungsi lembaga dalam masyarakat

yg tdk segera diperbaiki peranannya sehingga menimbulkan kegalauan atau keadaan anomi.

Bentuknya berupa pelanggaran thd norma-norma sosial yg tlh melembaga atau mapan, tidak ada sanksi yg efektif, & tidak melakukan perubahan scr substansial cara utk mengatasi masalah.

Page 51: Hukum dan Perubahan Sosial

INVOLUSI Involusi adalah kemunduran, kemerosotan

kebudayaan kr ketidakseimbangan yang terjadi di dalam kehidupan sosial sudah mencapai bentuk yang pasti, namun tidak berhasil diseimbangkan atau diubah menjadi suatu pola baru, justru terus berkembang hingga menjadi semakin rumit.

Bentuknya berupa peningkatan teknik melangsungkan kehidupan atas dasar ketertutupan (exclucivisme), dlm konteks mekanisme daya tahan masyarakat (defence-mechanisme), hingga sikap sosial mengalami dehumanisasi, kepekaan sosial menghilang, persepsi sosial menjadi kabur, kebanggan hanya pada lambang-lambang kesuksesan, mabuk kekuasaan, materi dan panik

Page 52: Hukum dan Perubahan Sosial

EROSION PATRON-CLIENT

Pengikisan hubungan ketergantungan antara Klien (yang dipimpin, dilindungi, anggota) terhadap Patron (Pelindung, Pemimpin) disebabkan oleh menguatnya nilai kesadaran rasional di satu sisi, di sisi laian melemahnya nilai ketauladanan dan rasa tanggungjawab) Patron sbg pengaruh dr orientasi materi yg menonjol, serta berfikir dan bertindak scr ekonomis.

Page 53: Hukum dan Perubahan Sosial

K R I S I S Krisis adl proses melemahnya daya pengikat sosial berupa nilai-nilai, lembaga-

lembaga, fungsi-fungsi, status-status, peranan-peranan, mekanisme, tata-cara hidup dalam masyarakat

Bentuknya berupa kontradiksi-kontradiksi sikap dan tindakan dlm bentuk arogan, brutal, agresif, anarkhi di masyarakat dalam menghadapi setiap kebijakan yg dianggap tidak selaras dengan pendapat umum

Page 54: Hukum dan Perubahan Sosial

C R I M E

Crime is societal problem not criminal justice problem (Radcliff Brown).

Tindakan yang bertentangan dg rasa solidaritas kelompok (Thomas).

Pelanggaran thd perasaan ttg kasihan dan kejujuran (Garofalo).

Konsep kejahatan sering dilihat dr aspek kegarangan tindakan (Feloni = kejahatan serius; Misdemeanor = kejahatan yg kurang serius)

Page 55: Hukum dan Perubahan Sosial

Organized Crime : Suatu tindak kejahatan yg dilakukan oleh sekelompok orang scr sistematis (modus operandi).

Criminal Organization : Suatu organisasi yg didirikan oleh para penjahat utk mengoptimalkan pencapaian tujuan (punya struktur organisasi yg jelas, memiliki keanggotaan tetap, menggunakan peralatan teknologi, memiliki aksi kejahatan yang berkelanjutan, menggunakan akumulasi kekuasaan

State Organized Crime : tindakan yg menurut hk ditentukan sbg kejahatan & dilakukan olh pejabat pmrth dlm menunaikan tugas dr negara

Crime againts humanity : 1) kejahatan perang; 2) pembersihan etnik (genocide; 3) perbudaan dll.

Page 56: Hukum dan Perubahan Sosial

KEJAHATAN PD MASYARAKAT INDUSTRI

Penyelundupan (smuggling) sbg bentuk kejahatan konvesional yg berdimensi baru, memanfaatkan teknologi komunikasi, transpotasi (kapal curah, container, cargo air transportation, diplomatic bag dll).

Penyebaran hama & penyakit mll bahan makanan import kadaluarsa, baik berasal dr ngr pengeksport yg kondisi alat angkutnya buruk, maupun yg tertahan di pelabuhan tujuan.

Pasar gelap (black market) barang-2 terlarang spt makanan, minuman, drug mll pengemasan & peredaran yg tdk konvensional (pembuangan limbah 3B, debt collector).

Page 57: Hukum dan Perubahan Sosial

Pemalsuan merk dagang terkenal & pembajakan hak paten.

Penggelapan pajak, pemalsuan restitusi pajak.

Penyalahgunaan credit card, pecurian pulsa telp, money laundry.

Pelecehan sex dan child abused, kejahatan yg bersumber dr tekanan psikologis akibat kerja berat & diburu wakt.

Cyber crime (kejahatan maya.

Kejahatan asuransi.

Page 58: Hukum dan Perubahan Sosial

TERORISME Strategi untuk mencapai suatu tujuan dengan

menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan utk memaksa pemerintah, penguasa & rakyat dengan menimbulkan rasa takut.

Digunakan olh kelompok yg hanya memperoleh dukungan kecil, tetapi memiliki keyakinan yang teguh atas kebenaran tujutannya.

Berbagai tujuan terorisme : menarik perhatian dunia, mengacaukan stabilitas pemerintahan, mendukung revolusi, dan balas dendam.

Page 59: Hukum dan Perubahan Sosial

WHITE COLLOR CRIME

Ciri-2 WCC menurut Laura Snider :

- Dilakukan dlm konteks kewenangan.

- Berlindung di balik jabatan.

- Akibat yg ditimbulkan meluas.

- Menguntungkan diri sendiri maupun kelompok.

- Dilakukan dlm konteks sindikat.

Label yg mengandung pesan moral & politik utk kejahatan yg dilakukan olh orang-2 yg memiliki kedudukan sosial tinggi & terhormat dlm pekerjaannya (para pengusaha & eksekutif).

Kegiatan tdk sah tanpa menggunakan kekerasan scr langsung teruama menyangkut penipuan, penyesatan, penyembunyian informasi, penggelapan dan manipulasi.

WCC menggugurkan teori yg menyatakan pelaku kriminal adl orang-2 yg berasal dr kelas sosial & ekonomi rendah.

Page 60: Hukum dan Perubahan Sosial

JUDICIAL ACTIVISM

Hakim yg mengembangkan atau memperluas pengertian hukum dan peraturan konstitusi yang berlaku dengan menggunakan interpretasi hukum menurut pendapatnya sendiri.

Kecenderungan para penegak hukum untuk mengarah ke upaya memperluas atau mempersempit pengertian peraturan hukum dan ketetapan konstitusi di luar kehendak pembuat peraturan hukum dan ketetapan tersebut.

Page 61: Hukum dan Perubahan Sosial

JUDICIAL CRIME

Kejahatan yang dilakukan olh aparat penegak hukum dlm konteks jabatan & kekuasaan untuk menetapkan seseorang atau sekelompok orang salah atau tdk bersalah dg cara menyimpangkan perkara dari tujuan hk shg menguntungkan diri sendiri & merugikan fihak lain yg berperkara serta merusak tatanan hukum.

Page 62: Hukum dan Perubahan Sosial

CRIMINAL LAWYER

Aktivitas lawyer yang menjadi langganan pelanggar hukum baik perorangan maupun terorganisir. Pekerjaannya : merekayasa alibi, mengatur pertemuan yg bersifat tersembunyi, mempengaruhi polisi, jaksa maupun hakin dlm membuat berita acara, menuntut hingga menyidangkan perkara. Juga menakuti saksi, mengaburkan peristiwa/perkara mll mass media, dg cara menyuap aparat gakkum, hingga mengancam keselamatan hakim.

Page 63: Hukum dan Perubahan Sosial

EXTRA JUDICIAL CRIME

Lembaga yg terbentuk kr ketidakpuasan masyarakat atas kinerja para penegak hukum.

Masyarakat tdk mempercayai integritas moral para penegak hukum kr aparat tlah melakukan penyalahgunaan wewenang & memberi perlindungan thd praktek-2 kejahatan.

Masyarakat mengganggap tindakannya mrpkn tindakan suci (mahatma) & mrpkn hk positif.

Masyarakat melakukan upaya penegakan hukum menurut pandangan & cara-cara mereka sendiri.

Page 64: Hukum dan Perubahan Sosial

HUMAN SECURITY

(Keamanan Manusia)

MULTI FASET KEAMANAN MANUSIA : Keamanan kultural & agama. Keamanan harta milik. Keamanan hak-hak manusia. Keamanan perempuan. Anak dan lansia. Keamanan kerja. Keamanan keluarga & Kediaman. Keamanan makanan. Keamanan perjalanan. Keamanan informasi. Keamanan hak cipta. Keamanan pendidikan. Keamanan kesehatan. Jiwa & bencana.

Human security sbg

Sistem keamanan ygBerlawanan

denganSistem State

sesurity

Page 65: Hukum dan Perubahan Sosial

PENDEKATAN DLM KEAMANAN MANUSIA :Pengusangan perang.Pengusangan kekerasan.Demokratisasi politik, ekonomi & hukum

(peradilan)Keadilan hukum.Pelestarian lingkungan.Penyelesaian konflik scr damai.Perubahan umur kerja.Multikulturalisme & multirelijionisme.Hak manusia dg relativism kultural.Ekoteknologi.

Page 66: Hukum dan Perubahan Sosial

INDUSTRI KEAMANAN :

Asuransi (pendidikan, usia lanjut, rumah, kendaraan, kecelakaan, harta, pekerjaan, perjalanan).

Pengawalan, patroli, jaga malam.

Detektif swasta.

Pengamanan fisik (pagar, kunci, alarm, mata elektronik, senjata api, foto kamera).

Praktek dokter.

Akutansi.

Page 67: Hukum dan Perubahan Sosial

TANTANGAN KEAMANAN MANUSIA MASA DEPAN :Pangan, air, tanah, udara.Ekologi. Informasi.Kemiskinan mayoritas.Hak intelektual.Bencana alam.Perpecahan keluarga.Kesehatan.Radikalisasi agama.Terorisme.Trans-nasitional crime.Keseimbangan biomassa.

Page 68: Hukum dan Perubahan Sosial

PROBLEM SOSIAL MASA KINI(Makro)

Upaya mempersenjatai diri dan upaya mengurangi persenjataan (armament and disarment)

Masalah Hak Asasi ManusiaAlih teknologi, inflasi, tawar-menawar secara

kolektif (collective bargaining)Biaya pemerintahan (government budgeting), Inovasi kelembagaan (institutional innovation), Restrukturisasi sosial (social restructuring)Keikutsertaan buruh dalam mengelola

perusahaan, juga dalam hal penentuan kebijaksanan (codetermination) serta keterlibatan buruh dlm manajemen (worker’s self management)

Page 69: Hukum dan Perubahan Sosial

Hak atas non-diskriminasi (atas dasar jenis kelamin, gender, dan /atau kemampuan melahirkan anak, ras, kebangsaaan dst)

Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang khusus, seperti lapangan kerja, sistem peradilan dll

Kebebasan vs kekerasan.Hak sipil dan politik lainnya (berkumpul,

mengelaurkan pendapat dll)Pembagian waris bagi wanita.Alokasi & peruntukan tanah.Perubahan tata-nilai dlm kesenian (musik).Perkawinan sesasama jenis. dll

Page 70: Hukum dan Perubahan Sosial

KONFIGURASI PROBLEM SOSIAL

PROBLEM MAKRO STRATEGIS

PROBLEM MESSO TAKTIS

PROBLEM MIKRO TEKNIS

GRAND THEORY

MIDDLE RANCE THEORY

LOWER THEORY

MASALAH KELEMBAGAAN

MASALAH ORGANISASI

MASALAHINDIVIDU

Page 71: Hukum dan Perubahan Sosial

Masalah Makro :- Masalah Keadilan.- Masalah Kemakmuran.- Masalah Keamanan.

Masalah Messo :- Sistem Penegakan Hukum.- Sistem Kepolisian Nasional.- Fungsi Lembaga Arbritase.

Masalah Mikro :- Persaingan Usaha.- Kepailitan Perusahaan.- Peranan lembaga.- Perbankan.- Perlidungan konsumen.- Perlindungan wanita.

Page 72: Hukum dan Perubahan Sosial

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

Arnold M Rose

Mengemukakan adanya 3 teori umum perihal perubahan-perubahan sosial, yang dihubungkan dengan hukum, yaitu:

1. Kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan dibidang teknologi

2. Kontak konflik antar kebudayaan

3. Gerakan sosial

Page 73: Hukum dan Perubahan Sosial

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

Teori tentng penemuan-penemuan di bidang teknologi dikemukakan oleh:

William F Ogburn menyatakan bahwa penemuan-penemuan baru dibidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial oleh karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat.

Page 74: Hukum dan Perubahan Sosial

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

Teori menyangkut kebudayaan dikemukakan oleh para antropolog dan sosiolog, menyatakan bahwa:

Proses pembaharuan (=perubahan) terjadi apabila dua kebudayaan (atau lebih) berhubungan.

Page 75: Hukum dan Perubahan Sosial

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

Teori gerakan sosial menyatakan,

Bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang tertentu menimbulkan keadaan tidak tentram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan

Page 76: Hukum dan Perubahan Sosial

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosialPertama, Karl Marx (1818-1883)Marx adalah salah satu pemikir evolusionis

yang mengasumsikan adanya dinamika perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu suatu perubahan transisional yang tidak terelakan sehubungan dengan adanya keniscayaan dealektik yang kodrati yang termanefestasikan dalam sejarah, dimana hukum sebagai komponen dari system kehidupan ikut berubah secara fungsional.

Page 77: Hukum dan Perubahan Sosial

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

Perubahan dealektik menurut Marx adalah perubahan sosial yang dipicu oleh konflik-konflik atau kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan-hubungan ekonomi

Page 78: Hukum dan Perubahan Sosial

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosialKedua, Henry Summer Maine (1822-1888)Maine melihat proses-proses perubahan

sosial sebagai suatu yang alami, dengan arahannya yang selalu menuju ke situasi-situasi yang serva adaptif dan meningkatkan mutu survival bagi siapapun. Henry Maine melihat masyarakat bukan sebagai model atau tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem variabel yang tidak pernah bisa terbebas dari berlakunya dinamika proses, yang akan berkembang secara progresif dari awal dan kuno ke kompleks dan modern

Page 79: Hukum dan Perubahan Sosial

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosialKetiga, Max Weber (1864-1920)Dalam meninjau hubungan hukum

dengan perubahan sosial, weber sangat memperhatikan hubungan antara sifat kekuasaan politik didalam suatu negara dengan hukumnya. Cara-cara penyelenggaraan hukum dan peradilan pada masa-masa lalu menurut weber bersumber pada cara-cara perukunan antara kelompok-kelompok suku yang bersengketa, yang menjadikan fatwa-fatwa normatif para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pendeta yang karismatik sebagai pedoman

Page 80: Hukum dan Perubahan Sosial

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

Tetapi bersamaan dengan munculnya kekuasaan politik yang menjalankan roda pemerintahan secara rasional, maka proses hukum pun akan dijalankan secara rasional pula oleh personil-personil yang dilatih secara khusus untuk berkemampuan menerapkan hukum secara formal berdasarkan asas-asas logika.

Page 81: Hukum dan Perubahan Sosial

Faktor yang menyebabkan perubahan sosial adalah:

a. Sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri:

1. bertambah atau berkurangnya penduduk

2. Penemuan-penemuan baru

3. Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat

4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri

Page 82: Hukum dan Perubahan Sosial

b. sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat

1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia

2. Peperangan dengan negara lain

3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Page 83: Hukum dan Perubahan Sosial

Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan:a. Faktor-faktor yang mendorong

jalannya proses perubahan;1. Kontak dengan kebudayaan lain2. System pendidikan yang maju3. Sikap menghargai hasil karya

seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju

4. System lapisan masyarakat yang terbuka

5. Penduduk yang heterogen6. Orientasi kemuka7. Nilai meningkatkan taraf hidup

Page 84: Hukum dan Perubahan Sosial

b. Faktor yang menghambat terjadinya perubahan:1. Kurangnya hubungan dengan

masyarakat-masyarakat lain2. Perkembangan ilmu pengetahuan

yang terlambat3. Sikap masyarakat yang

tradisonalistis4. Adanya kepentingan-kepentingan

yang telah tertanam dengan kuat5. Prasangka terhadap hal-hal yang

baru atau asing6. Kebiasaan 7. pasrah

Page 85: Hukum dan Perubahan Sosial

Hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum

Perubahan-perubahan social dan perubahan-perubahan hukum (atau sebaliknya) tidak selalu berlangsung bersama-sama

Page 86: Hukum dan Perubahan Sosial

Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin sebaliknya

Page 87: Hukum dan Perubahan Sosial

Apabila terjadi demikian maka akan timbul sosial lag, yaitu: suatu keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan.