Home >Law >Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3

Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3

Date post:14-Dec-2014
Category:
View:19 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
semoga bermanfaat
Transcript:
  • 1. 1. MENGENAL ADAT Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, dan merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang berbeda sehingga adat merupakan identitas suatu bangsa.
  • 2. Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Yang terlihat dalam poses kemajuan jaman adalah adat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman sehingga adat menjadi kekal serta tetap terjaga.
  • 3. Di negara Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu maka adat Indonesia dikatakan Bhineka Tunggal Ika. Adat Istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat merupakan sumber yang sangat penting bagi hukum adat kita.
  • 4. 2. PENGERTIAN HUKUM ADAT a. Prof. Dr. Soepomo s.H. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peaturan-peraturan legislatif (unstatutory law) yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum
  • 5. b. Dr. Sukanto Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.
  • 6. C. Mr. J.H.P. Bellefroid Hukum adat adalah peraturan hidup yang tidak diundangkan oleh penguasa tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut sebagai hukum.
  • 7. d. Prof. M.M. Djojodigoeno Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. E. Prof. Mr. C. Van Vollenheven Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lain yang menjadi sendi dan diadakan sendiri oleh kekuaaan Belanda.
  • 8. F. Mr. B. Terhaar Bzn Hukum adat Hindia Belanda ada di dalam ilmu, praktek dan pengajaran, menegaskan sebagai berikut : -Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusn-keputusan, baik warga masyarakat hukum, maupun kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan hakim.
  • 9. -Hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum bukan saja hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah. Petugas-petugas di lapangan agama, petugas desa lainnya.
  • 10. G. Prof. Dr. Hazairin Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yang berisi kaidah-kaidah adat berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannyatelah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat
  • 11. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber para perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tidak tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)
  • 12. Hukum Adat Adalah Hukum Non-Statutair Hukum adat pada umumnya belum/tidak tertulis. Oleh karena itu dari mata seorang ahli hukum yang memegang teguh Kita undang-undang seorang hukum yang berkaca mata Kitab Undang-Undang, meang hukum keseluruhannya di Indonesia ini tidak teratur, tidak sempurna, tidk tegas.
  • 13. Hukum Adat Tidak Statis Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Prof. Dr. Soepomo SH). Juga van Vollenhoven menegaskan yang demikian. Dalam buku beliau Adat recht jilid 2 halaman 233 dan seterusnya sebagai berikut : -Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya; hukum adat menunjukkan perkembangan.
  • 14. -Hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat. Unsur Hukum Adat ada 2: 1. Unsur Psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum 2. Unsur Kenyataan bahwa adat itu dala keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
  • 15. Bidang-Bidang Hukum Adat, meliputi : a. Hukum Negara, b. Hukum Tata Usaha, c. Hukum Pidana (Supomo : Hukum Adat delik), d. Hukum Perdata, e. Hukum Antar Bangsa Adat. Dari semua mascam hukum tersebut hanya hukum perdata adat materiilah yang tidak terdesak oleh jaman penjajahan dan hingga kini masih eksis.
  • 16. Timbulnya Hukum Adat Suatu peraturan adat istiadat yang hidup di dalam yang hidup dalam masyarakat (menjadi tradisi) dapat diakui sebagai peraturan hukum: -Van Vollenhoven dalam Adatrecht Jilid 2 halaman 398 menulis bahwa dalam hal ini orang harus tidak menggunakan suatu teori, tetapi harus meneliti kenyataan.
  • 17. -Apabila hakim menemui ada peraturan-peraturan adat, tindakan-tindakan yang oleh adat, tindakan-tindakan yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan adat itu terang bersifat hukum.
  • 18. Menurut Ter Haar dalam orasinya pada tahun 1937 mengatakan bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan petugas hukum seperti Kepala Adat, hakim, rapat adat, perangkat desa dan sebagainya yang dinyatakan di dalam atau diluar persengketaan.
  • 19. Tiap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang dan selanjtnya hilang dengan lahirnya peraturan baru, sedang perauran baru itu berkembng dan seterusnya silih berganti dengan munculnya peraturan-peraturan baru. Jadi Prof. Soepomo sependapat dengan Ter Haar sebab beliau mengambil sikap petugas hukum, ia bertindak (mempertahankan) atau tidak sebagai kriterium.
  • 20. Wujud Hukum Adat Di dalam masyarakat hukum adat, wujud hukum adat ada 3 antara lain : -Hukum yang tidak tertulis (Jus non scriptum), merupakan bagian terbesar. -Hukum yang tertulis (Jus scriptum), hanya sebagian kecil saja, misal peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh raja-raja.
  • 21. -Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah suatu hasil penelitian (research) yang dibukukan, seperti hasil penelitian Prof. Soepomo yang diberi judul Hukum Perdata Adat jawa Barat dan buku hasil penelitian Prof. Djojodigoeno/Tirtawinata yang diberi judul Hukum Perdata Adat Jawa Tengah
  • 22. Kekuatan materiil Peraturan Hukum Adat Praturan para aparat hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan te
Embed Size (px)
Recommended