HUKUM ACARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL · PDF file(Riduan Syahrani, S.H. ,Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung, Citra Aditya, 2000, hal 117) Title: HUKUM ACARA PENGADILAN

HUKUM ACARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DISUSUN OLEH : MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO

Definisi Hukum Acara•Hukum acara adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimanacaranya menjamin pelaksanaan atau penegakan HukumMateriil. (SOEDIKNO MERTOKUSUMO)

•Contoh Hukum Materiil:• UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

• Perjanjian Kerja Bersama

Asas-Asas Hukum Acara1. Hakim bersifat Pasif

2. Hakim bersifat menunggu

3. Sifat terbukanya persidangan

4. Mendengar kedua belah pihal (audi et alteram parte)

5. Putusan harus disertai dengan alasan-alasan

6. Tidak ada keharusan mewakilkan

7. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

8. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringann

Para Pihak Dalam Gugatan (legitima Persona Srandi in Judicio)

Penggugat

TurutTergugatTergugat

Syarat-Syarat Sebuah Gugatan

Identitas Para Pihak

Posita(Fundamentum

Petendi)Petitum

Pencabutan, Perubahan danPenggabungan Gugatan

Pencabutan

• Sebelum jawabansepihak

• Sesudah jawabansepersetujuan Tergugat

Perubahan

• Sebelum jawabansepihak sama dasargugatan, petitum, ataupokok perkara

• Sesudah jawabansepersetujuan Tergugat

Penggabungan

• Bila menguntungkanproses, ada hubungantuntutan, memudahkanpemeriksaan dan dapatmencegah putusansaling bertentangan

• Kumulasi subjektif dankumulasi objektif

Perihal Jawaban

EksepsiPokok

PerkaraRekonvensi

Definisi dan Tujuan Eksepsi•Eksepsi adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan

•Menghentikan proses gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (niet ovanlijk verklarad/ NO)

Dalam Pokok Perkara

Pengakuan

Penyangkalan seluruhnya/ sebagian

Reperte

Gugatan Rekonvensi

Syarat

• Harus diajukan bersama-sama dengan jawaban (Pasal 132a HIR)

Keuntungan

• Menghemat ongkos perkara

• Mempermudah pemeriksaan

• Mempercepat penyelesaian

• Menghindarkan putusan saling bertentangan satu sama lainnya.

Replik dan Duplik•Replik adalah kesempatan yan dimiliki oleh Penggugat untuk membantah seluruh dalil atau alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Tergugat melalui Jawaban

•Duplik adalah kesempatan yan dimiliki oleh Tergugat untuk membantah seluruh dalil atau alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat melalui Replik

Pembuktian•Yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu perbuatan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian dengan lain perkataan. Membutikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan. (Prof R. Subekti. Hukum Pembuktian(1986:17))

• Prinsip Pembuktian “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. (Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW)

Alat Bukti (Pasal 164 HIR)

Surat/ Tertulis

Saksi Persangkaan Pengakuan Sumpah

Bukti Surat/ Tertulis(Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW)

Surat Biasa Akta OtentikAkta di Bawah

Tangan

Bukti SaksiUnus Testis Nullus Testis - Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW

•Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggab sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi

Yang tidak dapat menjadi saksi -Pasal 145 HIR

•Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak

•Suami/ istri meski telah bercerai

•Anak-anak dibawah 15 tahun

•Orang gila walaupun kadang-kadang waras

Yang dapat mundur -Pasal 146 (1) HIR

•Saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak

•Keluara sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami/ istri salah satu pihak

•Orang yang karena martabat, pekerjaan, jabatannya wajib menyimpan rahasia.

Saksi de auditu -

•Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga atau dari orang lain

Bukti Persangkaan (Pasal 1915 BW)Kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa lain yang belumterang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, yaitu yang didasarkan atasundangundang (praesumptiones juris) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarikoleh hakim (praesumptiones facti)

Persangkaan Hakim Persangkaan

Undang-Undang(Pasal 1916 BW)

Bukti Pengakuan(Pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 Rbg dan Pasal 1923, 1928 BW )

Terbagi 2 (dua)

• Di dalampersidangan

• Di luar persidangan

Jenis-jenis

• Murni

• Dengan kualifikasi

• Dengan clausula

Bukti SumpahHIR (Pasal 155158, 177), Rbg (Pasal 182-185, 314), BW (Pasal 19291945)

• Harus ada pembuktian permulaan lebih dulu, tetapi yang belum mencukupidan tidak ada alat bukti lainnya

• Misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja.

Sumpah Supletoir/ (Pelengkap)

• Pasal 155 HIR (Pasal 182 Rbg, 1940 BW) mengatur tentang sumpahpenaksiran, yaitu “ sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannyakepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian

Sumpah Penaksir

• Adalah “sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepadalawannya (Pasal 156 HIR, 183 Rbg, 1930BW).

• Dapat diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali

Sumpah Decisoir(Pemutus)

Perihal Kesimpulan

Adalah hak yang diberikan kepada Para Pihak yang berperkara untuk menyimpukan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap apakah dalil-dalil yang diajukan terbukti atau tidak

Perihal Putusan•Memberi batasan putusan hakim yaitu “Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabatyang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri ataumenyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”. (Prof. Dr. SudiknoMertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2006 VII, hal 210)

Memberi batasa putusan pengadilan yaitu “ Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidangpengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”.(Riduan Syahrani, S.H. ,Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung, Citra Aditya, 2000,hal 117)