Top Banner
` HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Yogyakarta) SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi Program Studi Akuntansi Oleh : Heriadi 152114116 PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2019 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
147

HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

Dec 10, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

`

HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN

PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Empiris di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar sarjana ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

Heriadi

152114116

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2019

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 2: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

i

HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN

PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Empiris di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar sarjana ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

Heriadi

152114116

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2019

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 3: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

`

ii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 4: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

`

iii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 5: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

`

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“No amount of money ever bought a secound of time”

-Tony Stark-

“You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than

anyone else”.

-Albert Einstain-

Kupersembahkan untuk:

Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, dan anugrahNya.

Keluarga Papa dan Keluarga Mama serta Kakak dari penulis yang selalu

mendukung dalam doa dan perbuatan selama studi.

Semua teman-teman Akuntansi angkatan 2015 yang selalu berjuang bersama dan

berproses bersama.

Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah

membekali ilmu selama studi ini.

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih atas segala dukungan dan doa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 6: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

`

v

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN

PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Empiris di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Yogyakarta)

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 23 Juli 2019 adalah karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini

tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan

cara menyalin, atau meniru dalam bentuk apapun yang menunjukan gagasan atau

pendapat dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila saya melakukan hal di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini

saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau

meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan

ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

Heriadi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 7: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Heriadi

Nomor Mahasiswa : 152114116

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan

Universitas Sanata Dharma tugas akhir saya yang berjudul:

HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN

PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIP PAJAK

MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Empiris di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Yogyakarta)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan

kepada Perpustakaan Unversitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan,

mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data,

mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media

lain untuk kepentingan akademisi tanpa perlu meminta izin dari saya maupun

memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai

penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Juli 2019

Yang menyatakan

Heriadi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 8: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

`

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

bimbingan dan penyertaanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul “Hubungan Intensifikasi Pajak, Law Enforcement dan Pelayanan

Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi

Empiris di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Yogyakarta”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,

Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini telah banyak

memperoleh bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu

penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Johanes Eka Priyatma, M.Sc, Ph. D. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma

yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan

kepribadian kepada penulis.

2. Dra. YFM. Gien Agustinawansari., MM., Ak.,CA selaku Pembimbing yang

telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal

penelitian ini.

3. Keluarga penulis yang banyak memberikan motivasi, semangat, dan

mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 9: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

`

viii

4. Teman-teman Akuntansi 2015 terkhusus kelas C yang selalu memberikan

semangat dan berproses bersama.

5. Teman-teman kelas skripsi yang telah membantu dalam memberikan saran dan

dorongan dalam penulisan tugas akhir ini.

6. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang

tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu

penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pembaca.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

Heriadi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 10: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PENULIS ........................... v

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ............................. vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ..................................................................... vii

HALAMAN DAFTAR ISI .................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiii

ABSTRAK ........................................................................................................... xiv

ABSTRACT ............................................................................................................. xv

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 3

C. Batasan Penelitian ............................................................................... 3

D. Tujuan Penelitian ................................................................................ 4

E. Manfaat Penelitian ............................................................................... 5

F. Sistematika Penulisan .......................................................................... 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................................. 7

A. Pajak .................................................................................................... 7

B. Fungsi Pajak ........................................................................................ 7

C. Objek Pajak ......................................................................................... 8

D. Subjek Pajak ....................................................................................... 8

E. Wajib Pajak ......................................................................................... 9

F. Pajak Daerah ....................................................................................... 9

G. Pajak Kendaraan Bermotor ................................................................. 9

H. Kepatuhan Wajib Pajak .................................................................... 10

I. Intensifikasi Pajak ............................................................................. 12

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 11: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

x

J. Law Enforcement .............................................................................. 15

K. Pelayanan Pajak ................................................................................ 17

L. Hasil Penelitian Sebelumnya ............................................................ 18

BAB III METODE PENELITIAN......................................................................... 21

A. Jenis Penelitian ................................................................................. 21

B. Desain Penelitian .............................................................................. 21

C. Tempat Penelitian ............................................................................. 21

D. Waktu Penelitian ............................................................................... 21

E. Populasi dan Sampel ......................................................................... 22

F. Sumber Data ..................................................................................... 23

G. Operasional Variabel ........................................................................ 23

H. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 24

I. Teknik Analisis Data ........................................................................ 27

BAB IV GAMBARAN UMUM KANTOR SAMSAT YOGYAKARTA

DAN RESPONDEN PENELITIAN ....................................................... 30

A. Sejarah Singkat Kantor SAMSAT .................................................... 30

B. Sejarah Singkat SAMSAT Yogyakarta ............................................ 32

C. Lokasi SAMSAT Yogyakarta ........................................................... 33

D. Struktur Organisasi ........................................................................... 34

E. Visi,Misi,dan Motto .......................................................................... 35

F. Ruang Lingkup Kegiatan .................................................................. 35

G. RESPONDEN PENELITIAN........................................................... 36

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN .......................................................... 38

A. Deskripsi Data ................................................................................... 38

B. Analisis Data ..................................................................................... 43

C. Pembahasan ...................................................................................... 50

BAB VI PENUTUP ............................................................................................... 54

A. Kesimpulan ....................................................................................... 53

B. Keterbatasan Penelitian ..................................................................... 54

C. Saran ................................................................................................. 54

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 56

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 12: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

`

xi

LAMPIRAN ........................................................................................................... 60

1. Kuesioner Penelitian ....................................................................... 61

2. Bukti Pengisian Kuesioner ............................................................. 66

3. Tabulasi Data Responden ............................................................... 77

4. Analisis Statistik Deskriptif .......................................................... 119

5. Uji Validitas data .......................................................................... 120

6. Uji Realibilitas data ...................................................................... 127

7. Uji Normalitas data....................................................................... 128

8. Uji Hubungan ............................................................................... 129

9. Tabel r ........................................................................................... 131

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 13: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

`

xii

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1 Kisi-Kisi Variabel Penelitian .............................................................. 26

Tabel 2 Kriteria Korelasi .................................................................................. 28

Tabel 3 Karakteristik Data Penyebaran Kuesioner .......................................... 38

Tabel 4 Karakteristik Responden Bedasarkan Gender..................................... 39

Tabel 5 Deskripsi Responden Bedasarkan Umur............................................. 39

Tabel 6 Deskripsi Responden Bedasarkan Pekerjaan ..................................... 40

Tabel 7 Deskripsi Responden Bedasarkan kepentingan pembayaran .............. 41

Tabel 8 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian............................................... 42

Tabel 9 Hasil Uji Validitas ............................................................................... 44

Tabel 10 Hasil Uji Realibilitas ........................................................................... 45

Tabel 11 Hasil Uji Normalitas ........................................................................... 46

Tabel 12 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Variabel Intensifikasi Pajak dan

Kepatuhan Wajib Pajak ....................................................................... 47

Tabel 13 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Variabel Pelaksanaan Law

Enforcement dan Kepatuhan Wajib Pajak ........................................... 48

Tabel 14 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Variabel Intensifikasi Pajak dan

Kepatuhan Wajib Pajak ....................................................................... 49

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 14: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

xiii

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi SAMSAT Yogyakarta............................ 34

Gambar 2 Karakteristik Responden Bedasarkan Gender ................................... 39

Gambar 3 Karakteristik Responden Bedasarkan Umur ..................................... 40

Gambar 4 Karakteristik Responden Bedasarkan Pekerjaan ............................... 41

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 15: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

`

xiv

ABSTRAK

HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN

PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Empiris di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Yogyakarta)

Heriadi

NIM : 152114116

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2019

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan

intensifikasi pajak, law enforcement, dan pelayanan pajak dengan kepatuhan Wajib

Pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepatuhan masyarakat

Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam membayar pajak belum optimal. Pemerintah

melakukan kebijakan-kebijakan intensifikasi pajak, law enforcement, dan

pelayanan pajak untuk mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak.

Jenis penelitian ini adalah studi empiris. Teknik pengambilan sampel yang

digunakan adalah accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan

menyebarkan kuesioner kepada 399 responden yang membayar pajak di kantor

SAMSAT Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

yakni deskriptif kuantitatif dengan alat uji korelasi Rank Spearman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensifikasi pajak dengan kepatuhan

Wajib Pajak memiliki hubungan yang cukup dan hubungan yang positif. Law

enforcement dengan kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan yang sangat kuat

dan hubungan yang positif. Pelayanan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak

memiliki hubungan yang cukup dan hubungan yang positif.

Kata kunci : Intensifikasi Pajak, Law Enforcement, Pelayanan Pajak, Kepatuhan

Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 16: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

xv

ABSTRACT

CORRELATION OF TAX INTENSIFICATION, LAW ENFORCEMENT, AND

TAX SERVICES TO THE TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING TAXES

MOTOR VEHICLE

(An Empirical Study at the office SAMSAT Yogyakarta City)

Heriadi

Student Number : 152114116

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2019

This study aimed to determine the relationship strength and direction of tax

intensification, law enforcement, and tax services to the taxpayer compliance in

paying taxes motor vehicle. This research was motivated by the compliance of the

people on Central Java and Yogyakarta in paying taxes are not optimal. The

government carries out tax intensification, law enforcement, and tax service to

optimize taxpayer compliance.

This type of research was an empirical study. The sampling technique used was

accidental sampling. Data collection was done by spreading a questionnaires to 399

respondents at SAMSAT Yogyakarta. The data analysis technique used in this

study used the quantitative descriptive with Spearman Rank Correlation Test.

The result of this study indicate that the tax intensification had a strong enough

relationship and a positive relationship with the taxpayer compliance. Law

enforcement had a strong relationship and a positive relationship with the taxpayer

compliance. Tax service had a strong enough relationship and a positive

relationship with the taxpayer compliance.

Keywords : Tax Intensification, Law Enforcement, Tax Service, taxpayer

compliance, motor vehicle.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 17: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus diperlukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah pendanaan menjadi sangat

penting dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut. Pemerintah

membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan

nasional yaitu menggali sumber dana berupa pajak. Pengertian pajak menurut

undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1 tentang perpajakan adalah sebuah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang

memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan undang-undang dan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan dan

kemakmuran rakyat.

Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah

menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima

jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan

bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak

rokok. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan bermotor dapat

meningkatkan pajak asli daerah, tetapi dalam faktanya kepatuhan masyarakat

sebagai Wajib Pajak masih rendah dalam membayar pajak daerah, khususnya dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 18: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

2

membayar pajak kendaraan bermotor (Nurlela, 2018).

Ketidakpatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan tingkat kepatuhan masyarakat

Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam membayar pajak kendaraan bermotor belum

optimal. Tingkat kepatuhan masih di angka 68 persen yang berarti dari 100 orang

sebanyak 32 orang masih tidak patuh membayar pajak (Ferri, 2018). Banyaknya

utang pajak yang tidak dibayarkan Wajib Pajak akan mengakibatkan pemasukan

pajak daerah akan berkurang sehingga akan menghambat pembangunan nasional.

Pemerintah telah melakukan intensifikasi pajak kendaraan bermotor agar Wajib

Pajak dapat mentaati membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan

SE-06/PJ.09/2001 intesifikasi pajak yaitu kegiatan optimalisasi penggalian

penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam

administrasi direktur jendral pajak. Intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara

pemeriksaan, pencairan, tunggakan, penagihan, dan penerapan sanksi yang lebih

tegas.

Contoh intensifikasi pajak yang dilakukan kantor bersama sistem administrasi

manunggal (SAMSAT) yaitu dengan mengeluarkan E-SAMSAT dan razia

kendaraan bermotor. Tujuan dari E-SAMSAT yaitu mempermudah Wajib Pajak

dalam melunaskan pajak yang terutang dan melakukan razia yang bertujuan agar

masyarakat lebih menaati dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah

berharap dengan adanya intensifikasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah untuk membuat Wajib Pajak

menaati membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pelaksanaan Law Enforcement.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 19: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

3

Law enforcement (penegakan hukum) merupakan kegiatan untuk melaksanakan

dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap

pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara perpajakan,

agar ketentuan pajak dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi pelanggarnya.

Adanya undang-undang yang mengatur diharapkan Wajib Pajak dapat mematuhi

membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain intensifikasi pajak dan law enforcement diperlukan juga pelayanan pajak

yang baik di kantor SAMSAT. Pelayanan baik yang dimaksud seperti ketepatan

informasi yang diberikan, fasilitas yang terdapat di kantor SAMSAT Yogyakarta.

Adanya pelayanan pajak yang baik dari kantor SAMSAT diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana hubungan antara intensifikasi pajak dengan kepatuhan

Wajib Pajak kendaraan bermotor?

2. Bagaimana hubungan antara Law Enforcement dengan kepatuhan Wajib

Pajak kendaraan bermotor?

3. Bagaimana hubungan antara pelayanan pajak dengan kepatuhan Wajib

Pajak kendaraan bermotor?

C. Batasan penelitian

1. Intensifikasi pajak yang telah dilakukan oleh kantor SAMSAT

Yogyakarta sangat banyak seperti E-SAMSAT, razia kendaraan

bermotor, SAMSAT keliling, SAMSAT malam, dan SAMSAT corner.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 20: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

4

Variabel intensifikasi pajak hanya berfokus pada dua kebijakan yang

telah dilaksanakan oleh kantor SAMSAT Yogayakarta yaitu E-

SAMSAT dan razia pajak kendaraan bermotor.

2. Law Enforcement yang telah dilakukan oleh kantor SAMSAT

Yogyakarta yaitu pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Variabel Law Enforcement hanya berfokus pada pemberian sanksi

administrasi.

3. Pelayanan pajak yang telah dilakukan oleh kantor SAMSAT

Yogyakarta sangat banyak seperti pemberian layanan yang baik kepada

Wajib Pajak, Fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak, pelayanan

pada hari keagamaan, pelayanan pembayaran melalui transaksi bank.

Variabel pelayanan pajak hanya berfokus pada layanan yang diberikan

petugas SAMSAT kepada Wajib Pajak, Fasilitas yang diberikan kantor

SAMSAT kepada Wajib Pajak.

4. Kendaraan bermotor terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda

empat. Penelitian ini akan berfokuskan pada kendaraan roda dua.

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan

antara Intensifikasi pajak, Law Enforcement, dan pelayanan pajak dengan

kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada SAMSAT

Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 21: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

5

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi pihak-pihak yang berkait, yaitu :

1. Bagi SAMSAT

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengetahui

kekuatan dan arah hubungan intensifikasi pajak, pelaksanaan law

enforcement, pelayanan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan

bermotor.

2. Bagi Universitas

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan

kepustakaan di bidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan di bidang

perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB).

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 22: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

6

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka yang akan digunakan untuk

mendukung proses penelitian. Teori-teori yang relevan,

ditulis dan dibahas pada bab ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, desain

penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, populasi

dan sampel, sumber data, operasional variabel, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Tempat Penelitian

Bab ini menjelaskan secara garis besar tempat penelitian,

meliputi sejarah singkat, susunan organisasi yang

mencakup tugas pokok.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data,

keterbatasan penelitan dan saran dari penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 23: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

7

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor

16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

(Mardiasmo, 2016: 2).

Pengertian pajak menurut Soemitro adalah peralihan kekayaan dari

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber

utama untuk membiayai public investment (Sumaran 2015: 3).

B. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (budgetair)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan dana yang

masuk ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran

negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangungan.

(Halim 2014: 4).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 24: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

8

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi. (Halim 2014: 4).

C. Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Sumaran,

2015: 108).

D. Subjek Pajak

Subjek pajak menurut Sumaran terbagi menjadi empat, yaitu;

1. Orang Pribadi adalah perseorangan yang tinggal atau tidak di

Indonesia baik itu WNI/WNA tetapi memiliki penghasilan dari

aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah harta

warisan dai pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh

ahli waris sebelum mereka membagi-baginya.

3. Badan adalah semua badan yang berdiri dan berkembang di

Indonesia kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan

badan yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 25: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

9

4. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha pribadi dari orang yang

tidak bertempat tinggal di Indonesia seperti WNA atau WNI

belum lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berada di

Indonesia, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia.

E. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran

pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. (Eko 2017: 3).

F. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy 2014: 6).

G. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 26: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

10

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya

menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen

serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Eko 2017: 352).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan

penguasaan kendaraan bermotor (Eko 2017: 352). Pajak kendaraan

bermotor itu ada dua macam, yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor tahunan, yaitu pembayaran pajak

kendaraan bermotor yang dilakukan setiap satu tahun sekali sesuai

dengan masa berlaku kendaraan bermotor tersebut. Bukti

pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan ini adalah dengan

pengesahaan pada STNK (Widanarko, 2010).

2. Pajak kendaraan bermotor lima tahunan, yaitu sama halnya seperti

pajak kendaraan bermotor tahunan, akan tetapi di dalam pajak

kendaraan bermotor lima tahunan ini akan terjadi pergantian plat

nomor kendaraan bermotor untuk masa berlaku lima tahun ke

depan. (Widanarko, 2010).

H. Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari penerimaan

pajak sangat didominasi dari kesadaran warga negara, apabila Wajib

Pajak dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya maka

mereka dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan

(Christina, 2012).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 27: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

11

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan

Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kemudian dikutip oleh

Rahayu (2010: 139), tentang kriteria kepatuhan Wajib Pajak

menjelaskan bahwa :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak

dalam tahun terakhir.

2. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

3. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal

terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang

terutang paling banyak 5%.

4. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir

diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak

mempengaruhi laba rugi fiskal.

Merujuk pada kriteria kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor

meurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015

tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Kendaraan Bermotor, tentang kriteria kepatuhan Wajib Pajak

menjelaskan bahwa :

1. Tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 28: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

12

3. Membayar pajak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada

Surat Ketetapan Pajak Daerah.

4. Tidak pernah dikenakan hukuman dalam bidang pajak kendaraan

bermotor.

I. Intensifikasi Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-

06/PJ.9/2001, intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi

penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang

telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak, dan dari

hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Intensifikasi pajak dapat

dilakukan dengan cara pemeriksaan, pencairan, penagihan dan

penerapan sanksi yang lebih tegas.

Intensifikasi adalah keniscayaan bagi fiskus, baik untuk pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah. Keniscayaan untuk selalu dilakukan

sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi dari Wajib Pajak,

yaitu jika bisa membayar sedikit (atau bahkan jika bisa tidak perlu

membayar) kenapa harus membayar lebih. Naluri yang pada akhirnya

menimbulkan upaya-upaya penghindaraan pajak, baik melalui celah-

celah peraturan perpajakan dengan tax planning, maupun upaya

dengan melawan hukum seperti penyelundupan dan penggelapan pajak.

Suatu hal yang harus selalu dicermati oleh fiskus, karena memang

tidak mudah menyadarkan siapapun untuk secara suka rela merogoh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 29: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

13

koceknya dalam-dalam untuk membayar pajak yang dengannya tidak

mendapat imbalan apapun secara langsung (Albert, 2018).

Upaya Intensifikasi pajak menurut Kustiawan (2010: 40) akan

mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek

personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Menyesuaikan aspek organisasi pengelola pendapatan asli daerah

(dinas pendapatan daerah), perangkat sesuai dengan kebutuhan

yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara

optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi

daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain yang diatur dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 1999.

2. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah,

karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:

a. Peningkatan jumlah Wajib Pajak dan wajib retribusi daerah.

b. Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi.

c. Peningkatan pemungutan pajak dandalam jumlah yang benar.

d. Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam

hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang

pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.

3. Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun

operasional yang meliputi:

a. Penyempurnaan administrasi pungutan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 30: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

14

b. Penyesuaian tarif.

c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.

4. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi:

a. Pengawasan dan pengendalian yuridis

b. Pengawasan dan pengendalian teknis

c. Pengawasan dan pengendalian penata usahaan

5. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan cara

meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola

pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan

aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-

program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan daerah.

Terdapat beberapa intensifikasi pajak yang telah dilakukan

SAMSAT Yogyakarta yaitu :

a. SAMSAT online

Pada tanggal 01 November 2015 SAMSAT Jawa Tengah dan

Yogyakarta mulai memasuki era jaringan yang lebih luas, yang

meliputi semua pelayanan. Seluruh SAMSAT Jawa Tengah dan

Yogyakarta langsung menerapkan sistem online ke seluruh titik

pelayanan. Sistem online adalah sistem dimana setiap transaksi

segera direkam dan dibukukan pada masing-masing file yang

dipengaruhi oleh transaksi itu (Sejati, 2007). Kelebihan sistem

online ini yaitu pada cakupannya yang benar-benar bisa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 31: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

15

menghubungkan seluruh kantor SAMSAT, kantor SAMSAT

pembantu maupun SAMSAT keliling. Hakekat dari sistem online

adalah fleksibelitas pelayanan, Wajib Pajak dapat membayar

pajak kendaraan bermotor dan pengesahan surat tanda nomor

kendaraan (STNK) di SAMSAT manapun di Jawa Tengah tidak

perlu ke SAMSAT asal. Dengan kata lain samsat ada dimana-

mana dan Wajib Pajak bisa membayar kemana saja (Sasongko,

2008).

b. Razia pajak kendaraan bermotor

Pengertian razia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

merupakan penangkapan beramai-ramai, penggerebekan

penajahat yang berbahaya bagi keamanan, dan pernyataan

tersebut dapat disimpulkan razia pajak kendaraan bermotor

adalah pemeriksaaan yang dilakukan secara bersama-sama demi

efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang

berulang-ulang dengan tujuan untuk memastikan Wajib Pajak

kendaraan bermotor telah memenuhi kewajibannya dalam

membayar pajak kendaraan bermotor.

J. Law Enforcement

Law Enforcement (penegakan hukum) adalah berlakunya hukum

positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati (Larasati,

2018). Salah satu upaya penegakan hukum dalam bidang perpajakan

adalah adanya pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak atau

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 32: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

16

terlambat dalam membayar pajak. Hal tersebut dilakukan agar tercipta

masyarakat hukum yang tertib dan tunduk kepada aturan hukum yang

menjadi landasan suatu masyarakat yang hidup dan berkembang dalam

suatu negara hukum.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/dipatuhi (Larasati, 2018). Ancaman terhadap pelanggaran

suatu norma perpajakan diancam dengan sanksi administrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan macam-macam sanksi

administrasi, yaitu bunga dan denda.

Law Enforcement merupakan proses yang melibatkan banyak hal.

Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh

hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh

Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,

yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri.

b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk

maupun yang merapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 33: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

17

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pegaulan hidup.

K. Pelayanan Pajak

Definisi kualitas pelayanan pajak yang ditulis Lewis dan Baums

yang dikutip oleh Anatan dan Lena (2007: 47) menjelaskan bahwa:

“Kualitas pelayanan pajak merupakan sebagai ukuran seberapa bagus

tingkat layanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan

ekspektasi pelanggan, kualitas pelayanan diwujudkan melalui

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan

penyampaian pelanggan tersebut membagi harapan pelanggan”.

Pelayanan pajak yang dapat memuaskan orang atau sekelompok

orang yang dilayani menurut Moenir (2000 : 197) menjelaskan bahwa

petugas pajak harus memenuhi empat persyaratan pokok. Persyaratan

pokok yang harus dimiliki petugas dalam melaksanakan pelayanan

antara lain:

a. Tingkah laku yang sopan.

b. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang

seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan.

c. Waktu penyampaian informasi yang tepat.

d. Keramah-tamahan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 34: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

18

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan meurut Moenir

(2000 : 123) meliputi lima faktor yaitu:

a. Faktor kesadaran, dapat dirumuskan “suatu proses berfikir

melalui metode renungan, pertimbangan, dan perbandingan,

sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati

dan keseimbangan untuk perbuatan dan tindakan yang akan

dilakukan.

b. Faktor aturan, merupakan perangkat penting dalam segala

tindakan dan perbuatan orang.

c. Faktor organisasi, mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam

bentuk struktur maupun mekanismenya yang berperan dalam

mutu dan kelancaran pelayanan.

d. Faktor pendapatan, seluruh penerimaan sesorang sebagai imbalan

atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan oleh orang lain atau

badan dalam bentuk uang.

e. Faktor kemampuan, dapat melakukan tugas atau pekerjaan

sehingga menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan

keharapan.

L. Hasil Penelitian Peneliti Sebelumnya

Penelitian Mustika (2013) dengan judul “Pengaruh Kualitas

Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif deskriptif yaitu menjelaskan dalam bentuk tabel maupun

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 35: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

19

grafik atas kondisi objek maupun hasil penelitian dalam bantuan

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan biaya

kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kepatuhan.

Penelitian Susilawati (2013) dengan judul “Pengaruh Kesadaraan

Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas

Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu

menjelaskan dalam bentuk tabel maupun grafik atas kondisi obyek

maupun hasil penelitian dalam bantuan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaraan Wajib Pajak,

pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Nurlela (2018) dengan judul “Hubungan Kesadaraan

Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu

menjelaskan dalam bentuk tabel maupun grafik atas kondisi obyek

maupun hasil penelitian dalam bantuan analisis korelasi Spearman

Rank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaraan Wajib

Pajak dan kualitas pelayanan pajak behubungan positif dan signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 36: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

20

Penelitian Ertivana (2015) dengan judul “Hubungan Kesadaraan

Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan penegakan hukum Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu menjelaskan

dalam bentuk tabel maupun grafik atas kondisi obyek maupun hasil

penelitian dalam bantuan analisis korelasi Spearman Rank. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaraan Wajib Pajak

behubungan negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak,

sedangkan pengetahuan pajak dan penegakan hukum berhubungan

positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Chusaeri (2015) dengan judul “Hubungan Pemahaman

dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan,

Kesadaraan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi

SAMSAT Kota Batu)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif deskriptif yaitu menjelaskan dalam bentuk tabel maupun

grafik atas kondisi obyek maupun hasil penelitian dalam bantuan

analisis korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan

perpajakan, kesadaraan Wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi

perpajakan berhubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan

Wajib pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 37: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi empiris. Studi empiris merupakan

suatu penelitian yang melibatkan beberapa sampel dengan tujuan untuk

mencari generalisasi atas suatu pertanyaan yang berhubungan dengan

sebuah subyek.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian

kuantitatif bertujuan untuk menganalisis data dengan prosedur statistik

dan menguji teori melalui pengukuran vairabel menggunakan angka.

(Santoso, 2015: 1). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan

program aplikasi SPSS versi 22.

C. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Bersama SAMSAT

Yogyakarta yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No.13, Bumijo,

Jetis, Kota Yogyakarta. Kantor Bersama SAMSAT dipilih sebagai

lokasi penelitian karena Kantor ini merupakan tempat pelayanan dan

pembayaran PKB Pemda tingkat I.

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019 sampai April

2019.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 38: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

22

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang

tercatat memiliki kendaraan roda dua di SAMSAT Yogyakarta yang

berjumlah 222.915 unit kendaraan (Mahatma, 2018).

2. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling.

Sampel dalam penelitian ini akan dihitung menggunakan rumus

slovin.

𝑛 = 𝑁

1 + 𝑁𝜀2

Keterangan:

n = besaran sampel

N = besaran populasi

ε = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (Prasetyo, 2005: 137).

Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel yang akan digunakan

sebesar 399 Wajib Pajak yang memiliki kendaraan roda dua di

Yogyakarta dengan nilai kritis yang digunakaan adalah sebesar 5%.

𝑛 = 𝑁

1+𝑁𝜀2 = 222.915

1+222.915(0,05)2 = 399,28 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 39: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

23

F. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan kuisioner.

G. Operasional Variabel

1. Intensifikasi pajak (X1)

Intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi penggalian

penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah

tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak, dan

kebijakan yang telah dilakukan oleh SAMSAT Yogyakarta yaitu

E-Samsat dan Razia kendaraan bermotor.

Indikator yang digunakan untuk menilai variabel ini adalah

a. Pengetahuan mengenai intensifikasi pajak kendaraan

bermotor.

b. Pengetahuan mengenai E-Samsat

c. Pengetahuan mengenai razia kendaraan bermotor

2. Law Enforcement (X2)

Law Enforcement merupakan berlakunya hukum positif dalam

praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Salah satu upaya

penegakan hukum dalam bidang perpajakan adalah adanya

pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat

membayar pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 40: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

24

Indikator yang digunakan untuk menilai variabel ini adalah:

a. Pengetahuan mengenai Law Enforcement

b. Cara-cara mengenai Law Enforcement

3. Pelayanan pajak (X3)

Pelayanan Pajak merupakan ukuran seberapa baik tingkat layanan

yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi Wajib

Pajak, kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan

kebutuhan dan keinginan Wajib Pajak.

Indikator yang digunakan untuk menilai variabel ini adalah

kualitas pelayanan petugas pajak kendaraan bermotor.

4. Kepatuhan pajak (Y)

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaaan dimana Wajib Pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya.

Indikator yang digunakan untuk menilai variabel ini adalah

kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

H. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

metode survei dengan mengunakan instrumen kuisioner. Kuesioner

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Intensifikasi Pajak,

Law Enforcement, Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 41: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

25

diperoleh dari Fatmawati (2016) yang berjudul “Hubungan Sosialisasi

Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor (Studi Empiris pada Samsat DIY)”. Kuesioner yang

digunakan dalam penelitian ini untuk variabel Pelayanan Pajak

diperoleh dari Dharma (2014) yang berjudul “Hubungan Kesadaran

Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada

Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Kuesioner dalam

penelitian ini berisi identitas responden dan pernyataan terkait variabel.

Kuesioner akan disebar ke Wajib Pajak kendaraan bermotor SAMSAT

Yogyakarta. Kuesioner menggunakan skala likert dalam pengukuran

terhadap pernyataannya.

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Cenderung Setuju (CS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Adapun kisi-kisi variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 42: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

26

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Variabel Penelitian:

Variabel Indikator Nomor Item

Intensifikasi

Pajak (X1)

1. Pengetahuan mengenai

Intensifikasi Pajak Kendaraan

Bermotor

2. Pengetahuan mengenai E-

Samsat

3. Pengetahuan mengenai Razia

Kendaraan Bermotor

1,2,3

4,5,6

7,8,9

Pelaksanaan Law

Enforcement (X2)

1. Pengetahuan mengenai Law

Enforcement

2. Cara-cara mengenai Law

Enforcement

1,2,3,6

4,5,7

Pelayanan Pajak

(X3)

Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

Kendaraan Bermotor

1,2,3,4,5,6,7

Kepatuhan

Membayar Pajak

Kendaraan

Bermotor (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak membayar

pajak kendaraan bermotor

1,2,3,4,5,6,7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 43: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

27

I. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya pernyataan

yang terdapat dalam instrumen penelitian. Suatu Kuesioner dikatakan

valid apabila pernyataan yang terdapat dalam kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan valid apabila r hitung

bernilai positif dan lebih besar dari r tabel (Ghozali, 2011: 52).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan

apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh

informasi yang digunakan dapat dipercaya atau tidak. Nilai reliabilitas

dalam penelitian ini akan menggunakan rumus Alpha Cronbach’s.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai

Cronbach’s Alpha > 0,70 maka instrumen variabel dapat dikatakan

reliabel (Ghozali, 2011: 54).

c. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel,

apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji

normalitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan uji

Kolmogrov-smirnov. Jika didapatkan nilai signifikasi Kolmogrov-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 44: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

28

Smirnov lebih dari 0,05(sig> 0,05), maka data berdistribusi normal.

Sedangkan jika didapatkan nilai signifikansi Kolmogrov-Smirnov

kurang dari 0,05(Sig<0,05), maka data tidak berdistribusi normal

(Hidayat, 2013).

2. Uji Hubungan (Korelasi Spearman Rank)

Uji Korelasi Spearman Rank digunakan untuk mencari hubungan

antara dua atau lebih variabel yang berskala ordinal (Basri, 2012). Uji

korelasi Spearman Rank digunakan untuk melihat kekuatan hubungan

dan melihat arah hubungan. Untuk melihat seberapa jauh koefisien

antar variabel, maka peneliti menggunakan kriteria korelasi untuk

melihat besarnya korelasi antara variabel dalam penelitian ini. Berikut

ini adalah kriteria tingkat hubungan antar variabel:

Tabel 3.2 Tabel Kriteria Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00 - 0,25 Sangat lemah

0,26 - 0,50 Cukup

0,51 - 0,75 Kuat

0,76 - 0,99 Sangat Kuat

1,00 Sempurna

Sumber: (Sahid,2017).

Arah korelasi dilihat pada angka koefisien korelasi sebagaimana

tingkat kekuatan korelasi. Koefisien korelasi bernilai positif, maka

hubungan kedua variabel dikatakan searah, maksud dari hubungan

searah yaitu jika variabel X meningkat maka variabel Y juga akan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 45: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

29

meningkat. Koefisien korelasi bernilai negatif maka hubungan kedua

variabel tersebut tidak searah, tidak searah artinya jika variabel X

meningkat maka variabel Y akan menurun. (Sahid,2017)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 46: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

30

BAB IV

GAMBARAN UMUM

KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP

YOGYAKARTA DAN RESPONDEN PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Sejarah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diawali oleh

sebuah gagasan yang disampaikan pada forum penataran para pimpinan Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat 1 Indonesia pada bulan April 1976 di

Jakarta. Hasil penataran menghasilkan suatu rekomendasi berapa usulan

kepada pemerintah, khususnya pimpinan Departemen Dalam Negeri agar

SAMSAT dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia.

Terbentuknya SAMSAT ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan

Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Meteri Pertahanan dan

keamanan/panglima ABRI, Meteri Dalam Negeri No.POL KEP 13/XXI/76

Nomor: KEP 1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan

kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat 1, Komandi Daerah Kepolisian

dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai

pajak-pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum pembentukkan SAMSAT di

seluruh Indonesia adalah instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999,

Nomor 29 tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem

Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 47: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

31

Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda

Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama antara Kepolisian Republik

Indonesia (POLRI), PT Jasa Raharja (persero), dan Dinas Pendapatan DIY.

Tujuan dibentuknya SAMSAT adalah memberikan kemudahan pelayanan

kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor,

pembayaran pajak, maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya SAMSAT mengacu pada Surat Keputusan

Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur utama PT. Jasa

Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor

SKEP/02X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi

Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba

Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Sistem SAMSAT yang dikelola oleh tiga instansi berbeda maka untuk

memudahkan dalam koordinasi dalam penyelengaraan pelayanan dibentuk

Tim Pembina SAMSAT Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Provinsi yang

berkedudukan di Ibukota Provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

masing-masing ketiga instansi yang ada di SAMSAT memiliki tugas dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 48: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

32

wewenang yang berbeda. Berikut adalah pembagian tugas dan wewenang

instansi tersebut :

1. Unit Pelayanan : Petugas Dinas Pendapatan Daerah dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Unit Administrasi : Petugas Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisan

Negara Republik Indonesia dan Jasa Raharja

3. Unit Pembayaran : Petugas Dinas Pendapatan Daerah

4. Unit Pencetakan : Petugas Dinas Pendapatan Daerah dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Unit Penyerahan : Petugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia

6. Unit Arsip : Petugas Dinas Pendapatan Daerah dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Unit Informasi : Petugas Dinas Pendapatan Daerah dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Sejarah singkat SAMSAT Kota Yogyakarta

Latar Belakang terbentuknya SAMSAT Kota Yogyakarta adalah untuk

memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan

mengurus dokumen kepemilikan. Tujuan dibentuknya SAMSAT Kota

Yogyakarta adalah untuk memberikan pelayanan, pembayaran pajak

kendaraan bermotor, regristrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor, bea

balik nama kendaraan bermotor. Pembagian tugas dan wewenang dari tiga

instansi yang berkoordinasi di SAMSAT Kota Yogyakarta:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 49: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

33

1. DITLANTAS POLDA DIY mempunyai fungsi dan kewenangan di

bidang indentifikasi dan registrasi kendaraan bermotor, penerbitan

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor, pemeliharaan dan pengamanan rekaman dan

berkas.

2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta bertugas di

bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

3. PT Jasa Raharja (Persero) cabang Yogyakarta berwenang di bidang

pengutipan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,

Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum dan Pelayanan Klaim

Asurnasi Jasa Raharja.

C. Lokasi SAMSAT Yogyakarta

SAMSAT Yogyakarta adalah salah satu SAMSAT yang ada di Kota

Yogyakarta. Lokasi dari SAMSAT Yogyakarta ini berada di Jl. Tentara Pelajar

no. 13, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, kode pos 541907, nomor telepon :

0274-562936.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 50: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

34

D. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur SAMSAT Kota Yogyakarta

Sumber : SAMSAT Kota Yogyakarta

Kepala Kantor

Pemungutan Pajak

Daerah di Kota

Yogyakarta

Petugas Jalan

SAMSAT Kota

Yogyakarta

Dinas Lalu Lintas Kepolisian

Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sub Bagian Tata

Usaha

Seksi-Seksi Petugas Junior

SAMSAT

Kepala SUB Direktorat Administrasi

Regristrasi Dan Indentifikasi Dinas

Lalu Lintas Kepolisian Daerah

Staff KPPD

Kepala Seksi Samsat Kota

Yogyakarta

Bintara Urusan STNK

SAMSAT Kota Yogyakarta

Staff Seksi STNK SAMSAT

Kota

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 51: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

35

E. Visi, Misi dan Motto

1. Visi SAMSAT

Pelayanan secara profesional.

2. Misi SAMSAT

a. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan Wajib Pajak.

b. Meningkatkan kemampuan dan disiplin bagi petugas.

c. Meningkatkan pelayanan dalam registrasi dan indentifikasi kendaraan

bermotor.

d. Meningkatkan Pendapatan daerah dan negara.

3. Motto SAMSAT

Kepuasan anda adalah kebahagiaan kami.

F. Ruang Lingkup Kegiatan

SAMSAT Yogyakarta merupakan sebuah instansi pemerintah yang

bergerak di bidang pelayanan, khususnya yang melayani pembayaran pajak

kendaraan bermotor, mutasi kendaraan keluar maupun masuk, ganti STNK,

bea balik nama kendaraan bermotor. Pelayanan pembayaran pajak

kendaraan bermotor pada praktiknya menjadi prioritas bagi SAMSAT,

karena mayoritas Wajib Pajak yang datang melakukan pembayaran pajak

kendaraan bermotor setiap harinya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 52: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

36

Untuk mencapai maksud dan tujuan kantor SAMSAT jasa pelayanannya

sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan melayani pendaftaran ganti nomor polisi

kendaraan Wajib Pajak.

2. Melakukan kegiatan melayani ganti nama pemilik kendaraan

3. Dalam usahanya Kantor SAMSAT melakukan beberapa kegiatan

ialah melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2

dan Roda 4.

4. Melakukan kegiatan melayani perpanjangan STNK setelah masa

habis 5 tahun.

5. Melakukan kegiatan melayani Wajib Pajak yang ingin memindah

kendaraan bermotor mereka ke sebuah kota lain yang bisa disebut

mutasi keluar maupun mutasi masuk.

6. Melakukan kegiatan melayani Wajib Pajak yang ingin

mendaftarkan kendaraan baru mereka yang disebut Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

G. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

SAMSAT Yogyakarta. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam

penelitian ini, kuesioner yang dibagikan sejumlah 399 lembar dan kuesioner

yang kembali sejumlah 399 lembar.

Bedasarkan responden yang disebarkan kepada 399 responden maka

didapatkan beberapa informasi mengenai responden yang ada dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 53: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

37

penelitian ini yaitu: gender, umur, pekerjaan, dan kepentingan pembayaran

Wajib Pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor atau menggunakan jasa

pembayaran.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 54: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

38

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu

Atap Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode

kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang

diperoleh dari penyebaran kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan

kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Yogyakarta. Berdasarkan

data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, kuesioner yang dibagikan

sejumlah 399 lembar dan kuesioner yang kembali sejumlah 399 lembar.

Tabel. 5.1.Karakteristik Data Penyebaran Kuesioner

Keterangan Jumlah Presentase

Kuesioner yang dibagikan 399 100%

Kuesioner yang diolah 399 100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner,

karakteristik responden yang menjadi populasi dalam penelitian ini dibagi

menjadi beberapa kelompok yaitu: menurut gender, umur, pekerjaan, dan

kepentingan pembayaran Wajib Pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor

atau menggunakan jasa pembayaran. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Gender

Deskripsi responden berdasarkan gender dapat dilihat pada tabel 5.2

berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 55: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

39

Tabel 5.2 Karakteristik Responden Bedasarkan Gender

Gender Jumlah Presentase

Laki-laki 262 66%

Perempuan 137 34%

Jumlah 399 100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019

Gambar 1. Karakterisitik Responden Berdasarkan Gender

Diagram di atas menujukkan bahwa responden dalam

penelitian jumlah responden dengan gender laki-laki yaitu sebanyak

262 orang (66%), sedangkan jumlah responden dengan gender

perempuan sebanyak 137 orang (34%).

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Deskripsi responden berdasarkan umur dapat dilihat di tabel 5.3

berikut:

Tabel 5.3 Karakteristik Responden Bedasarkan Umur

Umur Jumlah Presentase

10-19 Tahun 13 3%

20-29 Tahun 130 33%

30-39 Tahun 121 30%

40-49 Tahun 108 27%

≥ 50 Tahun 27 7%

Jumlah 399 100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019

66%

34%

Gender

Laki-laki Perempuan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 56: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

40

Gambar 2. Karakteristik Responden Bedasarkan Umur Responden.

Diagram di atas menujukkan bahwa responden dalam

penelitian jumlah responden dengan umur 10-19 tahun yaitu sebanyak

13 orang (3%), responden dengan umur 20-29 tahun yaitu 130 orang

(33%), responden dengan umur 30-39 tahun yaitu 121 orang (30%),

responden dengan umur 40-49 tahun yaitu 108 orang (27%), dan

responden dengan umur ≥ 50 Tahun yaitu 27 orang (7%).

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Deskripsi responden berdasarkan Pekerjaan dapat dilihat di tabel 5.4

berikut:

Tabel 5.4 Karakteristik Responden Bedasarkan Pekerjaan

Pekerjaan Jumlah Presentase

Pelajar/Mahasiswa 75 19%

Pegawai Negeri 61 15%

Pegawai Swasta 105 26%

Wiraswasta 76 19%

Lain-lain 82 21%

Jumlah 399 100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019

3%

33%

30%

27%

7%

Umur Responden

10 - 19 Tahun 20 - 29 Tahun 30 - 39 Tahun 40 - 49 Tahun ≥ 50 Tahun

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 57: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

41

Gambar 3. Karakteristik Responden Bedasarkan Pekerjaan.

Diagram di atas menujukkan bahwa responden dalam

penelitian jumlah responden dengan pekerjaan sebagai

pelajar/mahasiswa yaitu sebanyak 75 orang (19%), responden dengan

pekerjaan sebagai pegawai negeri yaitu 61 orang (15%), responden

dengan pekerjaan pegawai swasta yaitu 105 orang (26%), responden

dengan pekerjaan sebagai wiraswasta yaitu 76 orang (19%), dan

responden dengan pekerjaan diluar dari kategori yang diberikan yaitu

82 orang (21%).

d. Deskripsi Responden Berdasarkan kepentingan Wajib Pajak dalam

membayar pajak kendaraan bermotor.

Deskripsi responden berdasarkan kepentingan Wajib Pajak dapat dilihat

di tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5 Karakteristik Responden Bedasarkan Kepentingan Wajib

Pajak

Wajib Pajak Sebagai Jumlah Persentase

Pemilik Kendaraan bermotor 399 100%

Jasa Pembayaran 0 -

Jumlah 399 100%

19%

15%

26%

19%

21%

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa Pegawai Negeri Pegawai Swasta Wiraswasta Lain-Lain

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 58: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

42

Bedasarkan Tabel 5.5 menunjukkan bahwa responden

bedasarkan kepentingan Wajib Pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor terdiri dari pemilik kendaraan bermotor dan jasa

pembayaran. Responden bedasarkan kepentingan Wajib Pajak dalam

membayar pajak kendaraan bermotor menunjukkan 100% merupakan

pemilik kendaraan bermotor karena sebelum menyebarkan kuesioner

kepada responden, peneliti menanyakan terlebih dahulu mengenai

kepentingan Wajib Pajak sebagai pemilik kendaraan atau jasa

pembayaran, jika Wajib Pajak menyatakan sebagai pemilik kendaraan

bermotor maka peneliti akan memberikan kuesioner kepada Wajib

Pajak tersebut dan jika Wajib Pajak tersebut menyatakan sebagai jasa

pembayaran maka peneliti tidak memberikan kuesioner penelitian.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran

umum atas data yang telah dikumpulkan. Analisis ini meliputi jumlah

penelitian, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

Tabel 5.6 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.

N Min Max Mean

Std.

Deviasi

Intensifikasi

Pajak 399 25 44 35,50

3,582

Pelaksanaan Law

Enforcement 399 19 34 27,94

3,224

Pelayanan Pajak 399 19 34 28,67 3,363

Kepatuhan Wajib

Pajak 399 19 34 27,47

3,115

Valid N (listwise) 399

Sumber : Output SPSS

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 59: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

43

Bedasarkan Tabel 5.6, diketahui bahwa variabel Intensifikasi Pajak

memiliki nilai minimum 25, nilai maksimum 44, nilai rata-rata 33,50 dan

standar deviasi 3,582. Variabel Pelaksanaan Law Enforcement memiliki nilai

minimum 19, nilai maksimum 34, nilai rata-rata 27,94 dan standar deviasi

3,224. Variabel Pelayanan Pajak memiliki nilai minimum 19, nilai

maksimum 34, nilai rata-rata 28,67 dan standar deviasi 3,363. Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 19, nilai maksimum 34, nilai

rata-rata 27,47 dan standar deviasi 3,115.

B. Analisis Data

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh

mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur.

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner.

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu

untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan SPSS 22 dengan

teknik pengujian pearson product moment. Responden yang digunakan

dalam penelitian ini berjumlah (n) = 399 responden dengan r tabel 0,097

dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Pertanyaan dalam kuesioner dapat

dikatakan valid apabila r hitung bernilai positif dan lebih besar dari r

tabel.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 60: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

44

Tabel 5.7 Hasil Uji Validitas

Variabel Item Pearson

Correlation R Tabel Keterangan

Intensifikasi Pajak

X1.1 0,714 0,097 Valid

X1.2 0,253 0,097 Valid

X1.3 0,268 0,097 Valid

X1.4 0,717 0,097 Valid

X1.5 0,764 0,097 Valid

X1.6 0,708 0,097 Valid

X1.7 0,493 0,097 Valid

X1.8 0,229 0,097 Valid

X1.9 0,668 0,097 Valid

Pelaksanaan Law

Enforcement

X2.1 0,676 0,097 Valid

X2.2 0,748 0,097 Valid

X2.3 0,443 0,097 Valid

X2.4 0,313 0,097 Valid

X2.5 0,578 0,097 Valid

X2.6 0,681 0,097 Valid

X2.7 0,737 0,097 Valid

Pelayanan Pajak

X3.1 0,576 0,097 Valid

X3.2 0,63 0,097 Valid

X3.3 0,509 0,097 Valid

X3.4 0,416 0,097 Valid

X3.5 0,67 0,097 Valid

X3.6 0,717 0,097 Valid

X3.7 0,737 0,097 Valid

Kepatuhan Wajib

Pajak

Y1.1 0,628 0,097 Valid

Y1.2 0,753 0,097 Valid

Y1.3 0,346 0,097 Valid

Y1.4 0,348 0,097 Valid

Y1.5 0,638 0,097 Valid

Y1.6 0,725 0,097 Valid

Y1.7 0,757 0,097 Valid

Sumber : Output SPSS

Pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa pertanyaan kuesioner pada variabel

Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan Law Enforcement, Pelayanan Pajak dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 61: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

45

Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan r hitung > r tabel (0,097), sehingga dapat

disimpulkan seluruh item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Reliabilitas suatu test

merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, dan akurasi. Pengukuran

yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat

menghasilkan data yang reliabel. Reliabilitas dalam penelitian ini data

diukur dengan uji statistik Cronbach’s Alpha. Variabel dapat dikatakan

reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,70.

Tabel 5.8 Hasil Uji Realibilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan

Intensifikasi Pajak 0,727 Reliabel

Pelaksanaan Law

Enforcement

0,708 Reliabel

Pelayanan Pajak 0,718 Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak 0,711 Reliabel

Sumber : Output SPSS

Pada Tabel 5.8 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai

Cronbach’s Alpha > 0,70, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel

dinyatakan reliabel.

c. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan

tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau

variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak.

Nilai signifikasi Kolmogrov-Smirnov lebih dari 0,05(sig> 0,05), maka

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 62: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

46

data berdistribusi normal, sedangkan jika didapatkan nilai signifikansi

Kolmogrov-Smirnov kurang dari 0,05(Sig<0,05), maka data tidak

berdistribusi normal.

Tabel 5.9 Hasil Uji Normalitas

Pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai signifikasi Kolmogrov-

Smirnov 0,002 kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Hubungan

Peneliti menggunakan analisis korelasi Rank Spearman untuk

mengetahui sejauhmana hubungan intensifikasi pajak, law enforcement,

pelayanan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak

kendaraan bermotor. Analisis korelasi Rank Spearman menggunakan

SPSS versi 22 sehingga diperoleh nilai korelasi sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 399

Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 2,80491265

Most Extreme

Differences

Absolute ,060

Positive ,038

Negative -,060

Test Statistic ,060

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002c

Sumber : Output SPSS

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 63: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

47

Tabel 5.10 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Variabel Intensifikasi Pajak dan

Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

Intensifikasi

Pajak

Kepatuhan

Wajib Pajak

Spearman's

rho

Intensifikasi Pajak Correlation

Coefficient 1,000 ,301**

Sig. (2-tailed) . ,000

N 399 399

Kepatuhan Wajib

Pajak

Correlation

Coefficient ,301** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .

N 399 399

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS

Tingkat Koefisien korelasi yang didapatkan pada tabel 5.10 yaitu 0,301.

Angka terebut berada pada interval >0,26-0,50 (Tabel 3.2). Jadi dapat

disimpulkan bahwa hubungan antara intensifikasi pajak dengan kepatuhan

Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah hubungan yang tergolong cukup.

Nilai koefisien korelasi dalam hasil pengujian tersebut positif. Nilai positif

berarti hubungan antara variabel intensifikasi pajak dengan kepatuhan Wajib

Pajak adalah hubungan yang searah. Jika variabel intensifikasi pajak tinggi,

maka akan tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 64: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

48

Tabel 5.11 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Variabel pelaksanaan Law

Enforcement dan Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

Pelaksanaan

Law

Enforcement

Kepatuhan

Wajib Pajak

Spearman's

rho

Pelaksanaan Law

Enforcement

Correlation

Coefficient 1,000 ,792**

Sig. (2-tailed) . ,000

N 399 399

Kepatuhan Wajib

Pajak

Correlation

Coefficient ,792** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .

N 399 399

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Outpus SPSS

Tingkat Koefisien korelasi yang didapatkan pada Tabel 5.11 yaitu 0,792.

Angka terebut berada pada interval >0,76-0,99 (Tabel 3.2). Jadi dapat

disimpulkan bahwa hubungan antara law enforcement dengan kepatuhan

Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah hubungan yang tergolong sangat

kuat. Nilai koefisien korelasi dalam hasil pengujian tersebut positif. Nilai

positif berarti hubungan antara variabel law enforcement dengan kepatuhan

Wajib Pajak adalah hubungan yang searah. Jika variabel law enforcement

tinggi, maka akan tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 65: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

49

Tabel 5.12 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Variabel Pelayanan Pajak dan Kepatuhan

Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS

Tingkat koefisien korelasi yang didapatkan pada tabel 5.12 yaitu 0,429.

Angka terebut berada pada interval >0,26-0,50 (Tabel 3.2). Jadi dapat

disimpulkan bahwa hubungan antara pelayanan pajak dengan kepatuhan

Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah hubungan yang tergolong cukup.

Nilai koefisien korelasi dalam hasil pengujian tersebut positif. Nilai positif

berarti hubungan antara variabel pelayanan pajak dengan kepatuhan Wajib

Pajak adalah hubungan yang searah. Jika variabel pelayanan pajak tinggi,

maka akan tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Correlations

Pelayanan

Pajak

Kepatuhan

Wajib Pajak

Spearman's

rho

Pelayanan Pajak Correlation

Coefficient 1,000 ,429**

Sig. (2-tailed) . ,000

N 399 399

Kepatuhan Wajib

Pajak

Correlation

Coefficient ,429** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .

N 399 399

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 66: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

50

C. Pembahasan

Bedasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

tingkat Koefisien korelasi yang didapatkan pada tabel 5.10 yaitu 0,301.

Angka terebut berada pada interval >0,26-0,50 (Tabel 3.2). Jadi dapat

disimpulkan bahwa hubungan antara intensifikasi pajak dengan kepatuhan

Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah hubungan yang tergolong cukup.

Nilai koefisien korelasi dalam hasil pengujian tersebut positif. Nilai

positif berarti hubungan antara variabel intensifikasi pajak dengan kepatuhan

Wajib Pajak adalah hubungan yang searah. Jika variabel intensifikasi pajak

tinggi, maka akan tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang

pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak menjelaskan pengertian

dan pelaksanaan intensifikasi pajak. Pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak

tentang intensifikasi pajak akan mendorong Wajib Pajak dalam mematuhi

membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan intensifikasi pajak ini

sesuai dengan salah satu indikator intensifikasi pajak yang dikemukakan oleh

Fatmawati, yaitu pengetahuan intensifikasi pajak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 pasal 22

tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Kendaraan bermotor menjelaskan pengertian dan cara-cara intensifikasi pajak

yang dilakukan SAMSAT salah satunya E-SAMSAT. Pengetahuan yang

dimiliki Wajib Pajak tentang E-SAMSAT mendorong Wajib Pajak dalam

mematuhi membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan E-SAMSAT

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 67: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

51

ini sesuai dengan salah satu indikator intensifikasi pajak yang dikemukakan

oleh Fatmawati, yaitu pengetahuan E-SAMSAT.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 1

dan pasal 3 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan

penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan

pengertian dan tata cara pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor.

Pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak mengenai razia kendaraan bermotor

mendorong Wajib Pajak dalam mematuhi membayar pajak kendaraan

bermotor. Pengetahuan razia kendaraan bermotor ini sesuai dengan salah satu

indikator intensifikasi pajak yang dikemukakan oleh Fatmawati, yaitu

pengetahuan razia kendaraan bermotor.

Bedasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

tingkat Koefisien korelasi yang didapatkan pada Tabel 5.11 yaitu 0,792.

Angka terebut berada pada interval >0,76-0,99 (Tabel 3.2). Jadi dapat

disimpulkan bahwa hubungan antara law enforcement dengan kepatuhan

Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah hubungan yang tergolong sangat

kuat.

Nilai koefisien korelasi dalam hasil pengujian tersebut positif. Nilai

positif berarti hubungan antara variabel law enforcement dengan kepatuhan

Wajib Pajak adalah hubungan yang searah. Jika variabel law enforcement

tinggi, maka akan tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 pasal

24 dan 29 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 68: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

52

penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan

pengetahuan pelaksanaan penegakaan hukum, pelaksaanaan penindakan dan

pembayaraan denda pelanggaran. Pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak

mengenai Law Enforcement akan mendorong Wajib Pajak dalam mematuhi

membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan tentang pelaksanaan Law

Enforcement ini sesuai dengan indikator Law Enforcement yang

dikemukakan oleh Fatmawati, yaitu pengetahuan Law Enforcement.

Bedasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

tingkat koefisien korelasi yang didapatkan pada tabel 5.12 yaitu 0,429. Angka

terebut berada pada interval >0,26-0,50 (Tabel 3.2). Jadi dapat disimpulkan

bahwa hubungan antara pelayanan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak

kendaraan bermotor adalah hubungan yang tergolong cukup.

Nilai koefisien korelasi dalam hasil pengujian tersebut positif. Nilai

positif berarti hubungan antara variabel pelayanan pajak dengan kepatuhan

Wajib Pajak adalah hubungan yang searah. Jika variabel pelayanan pajak

tinggi, maka akan tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 tentang

standar pelayanan di tempat pelayanan terpadu Kantor Pelayanan Pajak

menjelaskan petugas wajib memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib

Pajak. Kualitas pelayanan yang baik dari petugas SAMSAT akan mendorong

Wajib Pajak dalam mematuhi membayar pajak kendaraan bermotor. Kualitas

pelayanan pajak ini sesuai dengan indikator pelayanan pajak yang

dikemukakan oleh Dharma yaitu pelayanan pajak kendaraan bermotor.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 69: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

53

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan,

peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara intensifikasi pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak

kendaraan bermotor merupakan hubungan yang cukup. Arah hubungan

intensifikasi pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor

adalah hubungan yang searah. Jadi, jika intensifikasi pajak tinggi, maka

kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor juga tinggi.

2. Hubungan antara pelaksanaan Law Enforcement dengan kepatuhan

Wajib Pajak kendaraan bermotor merupakan hubungan yang sangat

kuat. Arah hubungan pelaksanaan Law Enforcement dengan kepatuhan

Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah hubungan yang searah. Jadi,

jika pelaksanaan Law Enforcement tinggi, maka kepatuhan Wajib Pajak

kendaraan bermotor juga tinggi.

3. Hubungan antara pelayanan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak

kendaraan bermotor merupakan hubungan yang cukup. Arah hubungan

pelayanan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor

adalah hubungan yang searah. Jadi, jika pelayanan pajak tinggi, maka

kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor juga tinggi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 70: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

54

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah responden bedasarkan

gender dan umur tidak seimbang. Persepsi bedasarkan gender dan umur

responden mempengaruhi responden dalam menjawab pernyataan yang

terdapat dalam kuesioner. Hal itu dibuktikan dengan Debbi (2016) menyatakan

bahwa gender adalah salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi

dalam pengisian kuesioner. Responden bergender perempuan akan patuh

dalam mengisi kuesioner dengan alasan hati nurani atau memiliki perasaan

bersalah jika tidak mengisi kuesioner dengan sebenarnya. Sementara itu

responden bergender laki-laki akan mengisi kuesioner dengan cepat dan tidak

membaca item-item kuesioner secara satu persatu.

Terkait dengan usia, Jackson (2000) dalam Adnindya (2016)

menyatakan bahwa usia responden adalah faktor penting dalam pengisian

kuesioner. Adningsih menyatakan responden yang lebih tua , akan lebih teliti

dan berhati-hati dalam pengisian kuesioner. Sementara itu usia responden yang

lebih muda akan cepat dan kurang teliti dalam pengisian kuesioner.

C. Saran

1. Bagi pihak SAMSAT Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh pihak

SAMSAT Yogyakarta dalam meningkatkan Intensifikasi Pajak yang

telah dilakukan, meningkatkan pelaksanaan hukum yang tegas dan adil,

meningkatkan pelayanan yang diberikan terhadap Wajib Pajak agar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 71: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

55

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

meningkat.

2. Bagi Peniliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memilih responden dengan jumlah

responden bedasarkan gender, umur dan pekerjaan yang lebih

seimbang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 72: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

56

DAFTAR PUSTAKA

Adnindya, Adnin. 2016. “Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Usia Responden,

dan Pendidikan terhadap Kepatuhan dalam Mengisi Kuesioner”. Skripsi

Dipublikasikan. Universitas Putra Batam, Batam.

Albert, Nur. 2018. “Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kecamatan Kota

Timur Kota Gorontalo”. Skripsi Dipublikasikan. Universitas Negeri

Gorontalo, Gorontalo.

Anatan, Lina dan Lena Ellitan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam

Bisnis Modern. Alfabeta, Bandung.

Basri, Seta. 2012. “Uji Korelasi Spearman dengan SPSS dan Manual”

http://setabasri01.blogspot.com/2012/04/uji-korelasi-spearman-dengan-

spss-dan.html. Diakses tanggal 11 Maret 2019.

Christina, Ni Kadek dan Putu Kepramareni. 2012. “Pengaruh Kewajiban Moral,

Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat

Denpasar”. Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 2, No. 2.

Chusaeri, Yusuf. 2015. “Hubungan Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak

Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaraan Wajib Pajak, Kualitas

Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Studi SAMSAT Kota Batu”. Skripsi Dipublikasikan.

Universitas Islam Malang, Malang.

Debbi. 2016. “Analisis Pengaruh Responden dalam Pengisian Kuesioner

Penelitian”. Skripsi Dipublikasikan. Universitas Kristen Maranatha,

Bandung.

Dharma, Suardhana. 2014. “Hubungan Kesadaraan Wajib Pajak, Sosialisasi

Perpajakan. Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi

Dipublikasikan. Universitas Pasundan, Bandung.

Ertivana, Derwiza. 2015. “Hubungan Kesadaraan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak

dan Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor”. Skripsi Dipublikasikan. Universitas Bung Hatta, Padang.

Fatmawati, Yeni. 2016. “Hubungan Sosialisasi Perpajakan, Kesadaraan Wajib

Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Samsat

DIY)”. Skripsi Dipublikasikan. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta,

Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 73: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

57

Ferri, Rendika. 2018. “Kepatuhan Masyarakat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di

Jawa Tengah dan Yogyakarta Masih Kurang”

http://jogja.tribunnews.com/2018/04/05/kepatuhan-masyarakat-bayar-

pajak-kendaraan-bermotor-di-jawa-tengah-masih-kurang Diakses tanggal

23 September 2018.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Halim, Abdul. 2014. Perpajakan; Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus.

Salemba Empat, Jakarta.

Moenir. 2000. Manajemen pelayanan umum Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta.

Hidayat, Anwar. 2013. “Penjelasan Tentang Uji Normalitas dan Realibilitas”

https://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas.html/amp Diakses

tanggal 11 Maret 2019.

Kustiawan, Memen. 2005. “Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur pemerintah Daerah”.

Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.2 No.1.

Larasati, Novia. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta”. Skripsi Dipublikasikan.

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Eko, Lasmana. 2017. Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017. Mitra Wacana

Media, Jakarta.

Mahatma, Christine. 2018. “Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Naik Hingga

200%” http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-

di-kota-yogya-naik-hingga-200 Diakses 30 Oktober 2018.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Andi offset, Yogyakarta.

Mustika, Wayan. 2013. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan

Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi

Dipublikasikan. Universitas Udayana, Bali.

Nurlela, Lina. 2018. “Hubungan Kesadaraan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor

Samsat Kabupaten Garut”. Skripsi Dipublikasikan. Universitas Garut,

Garut.

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif.

Raja Grafindo, Jakarta.

Putra, Adi. 2009. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Kerelasian

Nasabah. Skripsi Dipublikasikan, Universitas Negeri Malang, Malang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 74: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

58

Rahayu. Siti. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal, Graha Ilmu,

Yogyakarta.

Sahid, Raharjo. 2017. “SPSS Indonesia Olah Data Statistika Dengan SPSS”

https://www.spssindonesia.com/2017/04/analisis-korelasi-rank-

spearman.html. Diakses tanggal 09 April 2019.

Santoso, Singgih. 2015. Menguasai Statistik Nonparametrik. PT Elex Media

Komputindo, Jakarta.

Sasongko, Danang. 2008. “Analisis Sistem On-Line Dalam Peningkatan PKB

Kantor Bersama Samsat Karanganyar”. Skripsi Dipublikasikan.

Universitas Slamet Riyadi, Solo.

Sejati, Puji Wahyu. 2007. “Evaluasi sistem On-Line Berbasis Komputer

Pembayaran PKB pada Samsat Surakarta”. Skripsi Dipublikasikan.

Universitas Negeri Solo, Solo.

Soekanto, Soerjono. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Rajawali Press, Jakarta.

Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak. Salemba Empat, Jakarta Selatan.

Sumaran, Thomas. 2015. Perpajakan Indonesia; Pedoman Perpajakan yang

Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi Kelima. Indeks,

Jakarta.

Susilawati, Evi. 2013. “Pengaruh Kesadaraan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak,

Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Skripsi Dipublikasikan.Universitas

Udayana, Bali.

Widanarko, Aris. 2010. “Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor

Samsat Kota Surakarta”. Skripsi Dipublikasikan. Politeknik Keuangan

Negara STAN,Bintaro.

.............,Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perpajakan.

.............,Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah atas Jenis Pajak.

.............,Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2009

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

.............,Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 tentang Standar

Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 75: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

59

.............,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Lain.

.............,Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan

Bermotor.

.............,Surat Edaraan Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang

Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 76: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

60

LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 77: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

61

Lampiran I.

Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Angket

Lampiran : 1

Yth : Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Hubungan Intensifikasi Pajak,

Pelaksanaan Law Enforcement dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi Empiris Kantor Bersama Sistem

Administrasi Manunggal Di Bawah Atap (SAMSAT) Yogyakarta”, maka saya

memohon Bapak/Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan angket yang telah

disediakan. Jawaban Bapak/Ibu diharapkan objektif, artinya diisi apa adanya sesuai

dengan kondisi Bapak/Ibu terima/rasakan. Oleh karena itu, data dan identitas

Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya.

Demikianlah pengantar ini dibuat. Atas perhatian, bantuan dan kerja sama

Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Hormat saya

Peneliti

(Heriadi)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 78: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

62

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

No. Responden : .............. (Diisi oleh peneliti)

Tanggal/Bulan/Tahun : ......../......../........

Pertunjuk pengisian : Jawablah pertanyaan atau pernyataan berikut ini dengan

mengisi jawaban pada titik-titik yang telah disediakan

atau memberi tanda cek (√) pada kotak pilihan jawaban

yang telah disediakan. Jawablah pertanyaan dan

pernyataan tersebut dengan sejujurnya. Kuesioner ini

hanya dipergunakan untuk bahan penelitian semata.

I. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin : □ Laki-laki □ Perempuan

2. Umur : .......... Tahun

3. Pekerjaan saat ini : .............................................

4. Sebagai : □ Pemilik Kendaraan Bermotor □ Jasa Pembayaran

II. Hubungan Intensifikasi pajak, Pelaksanaan Law Enforcement, Pelayanan Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi

Empiris SAMSAT Yogyakarta.

KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN INTESIFIKASI PAJAK , PELAKSANAAN LAW ENFORCEMENT

DAN PELAYANAN PAJAK

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR

STUDI EMPIRIS KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL

DI BAWAH ATAP (SAMSAT) YOGYAKARTA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 79: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

63

Pada bagian ini, Bapak/Ibu diminta memberikan tanda cek (√) pada salah satu

alternatif jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling tepat pada kolom yang telah

tersedia.

Keterangan

Simbol Kategori

SS Sangat Setuju

S Setuju

CS Cendrung Setuju

TS Tidak Setuju

STS Sangat Tidak

Setuju

KUESIONER PENELITIAN

1. Intensifikasi Pajak Kendaraan bermotor

No Pernyataan SS S CS TS STS

1. Intensifikasi pajak merupakan kegiatan

optimalisasi penggalian penerimaan pajak

yang dilakukan SAMSAT.

2. Intensifikasi Pajak kendaraan bermotor

penting dilakukan agar Wajib Pajak

membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Kebijakan-kebijakan Intensifikasi Pajak yang

dilakukan SAMSAT yaitu E-SAMSAT dan

Razia Kendaraan Bermotor.

4. Samsat menyediakan aplikasi E-Samsat untuk

mempermudah pembayaran pajak kendaraan

bermotor.

5. Saya Menggunakan aplikasi E-Samsat untuk

melakukan pembayaran pajak kendaraan

bermotor.

6. Saya Merasa terbantu dengan adanya aplikasi

E-SAMSAT dalam membayar pajak

kendaraan bermotor.

7. Razia kendaraan bermotor merupakan

pemeriksaan serentak terhadap kelengkapan

surat-surat dari pengendara bermotor.

8. Razia kendaraan bermotor bertujuan untuk

memastikan Wajib Pajak telah memenuhi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 80: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

64

kewajibannya dalam membayar pajak

kendaraan bermotor.

9. Saya akan ditilang polisi jika tidak membayar

pajak kendaraan bermotor.

Sumber :Fatmawati (2016)

2. Pelaksanaan Law Enforcement

No Pernyataan SS S CS TS STS

1. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor merupakan

jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan akan

dipatuhi.

2. Terdapat undang-undang yang mengatur

ketentuan pajak Kendaraan Bermotor.

3. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi

pelanggar aturan pajak kendaraan Bermotor

cukup besar.

4. Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak

Kendaraan Bermotor pantas dikenakan

Sanksi.

5. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor harus

dikenakan kepada pelanggarnya secara tegas.

6. Pengenaan sanksi perpajakan merupakan

salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor.

7. Polisi akan bertindak tegas kepada para

pengendara motor yang belum/ terlambat

membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sumber : Yeni Fatmawati (2016)

3. Pelayanan Pajak

No Pernyataan SS S CS TS STS

1. Petugas kantor SAMSAT bersikap baik dan

sopan terhadap Wajib Pajak.

2. Petugas kantor SAMSAT mampu melayani

Wajib Pajak dengan cepat.

3. Petugas Kantor SAMSAT memberikan

informasi yang jelas kepada anda selaku

Wajib Pajak.

4. Petugas Kantor SAMSAT melayani Wajib

Pajak dengan baik.

5. Petugas Kantor SAMSAT berpakaian rapi dan

sesuai dengan ketentuan kantor SAMSAT.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 81: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

65

6. Wajib Pajak mudah memperoleh penyuluhan

atau bimbingan dari petugas.

7. Wajib Pajak merasa nyaman dengan fasilitas

pada Kantor SAMSAT.

Sumber: Dharma(2014).

3. Kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor

No Pernyataan SS S CS TS STS

1. Saya selalu membayar Pajak Kendaraan

Bermotor tepat pada waktunya.

2. Saya pernah memiliki tunggakan

pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Saya selalu membayar pajak sesuai dengan

jumlah yang telah ditetapkan pada Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

4. Saya selalu menyampaikan informasi

identitas pribadi kepada Kantor Samsat

secara lengkap dan benar.

5. Saya tidak pernah melakukan kecurangan di

bidang pajak kendaraan bermotor.

6. Saya tidak pernah mendapatkan hukuman

atas kelalaian saya dalam bidang pajak

kendaraan bermotor.

7. Saya pernah mendapatkan surat teguran

terlambat membayar pajak dari Kantor

Samsat.

Sumber :Fatmawati (2016)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 82: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

66

LAMPIRAN II.

BUKTI PENGISIAN KUESIONER

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 83: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

67

BUKTI PENGISIAN KUESIONER (lanjutan)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 84: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

68

BUKTI PENGISIAN KUESIONER (lanjutan)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 85: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

69

BUKTI PENGISIAN KUESIONER (lanjutan)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 86: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

70

BUKTI PENGISIAN KUESIONER (lanjutan)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 87: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

71

BUKTI PENGISIAN KUESIONER (lanjutan)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 88: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

72

BUKTI PENGISIAN KUESIONER (lanjutan)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 89: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

73

BUKTI PENGISIAN KUESIONER (lanjutan)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 90: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

74

BUKTI PENGISIAN KUESIONER (lanjutan)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 91: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

75

BUKTI PENGISIAN KUESIONER (lanjutan)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 92: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

76

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 93: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

77

LAMPIRAN III.

TABULASI DATA RESPONDEN

1. Tabulasi Data Intensifikasi Pajak

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

1 4 4 4 5 3 3 5 5 5 38

2 4 5 4 5 4 5 5 4 4 40

3 3 4 3 3 2 2 5 4 5 31

4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 39

5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 41

6 5 4 4 3 3 3 4 4 5 35

7 5 4 5 4 3 3 4 4 4 36

8 4 5 5 4 4 4 5 5 5 41

9 5 5 4 5 5 5 4 5 4 42

10 5 4 5 4 4 4 5 5 4 40

11 4 5 5 4 4 4 5 4 5 40

12 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37

13 4 5 5 5 4 4 4 5 5 41

14 4 5 4 4 4 4 5 4 5 39

15 4 5 4 5 4 5 4 4 5 40

16 4 5 4 4 4 3 5 4 5 38

17 5 4 5 5 5 5 5 4 4 42

18 5 4 4 4 2 2 4 4 5 34

19 5 4 5 5 4 4 5 5 5 42

20 4 5 4 4 5 4 5 5 5 41

21 5 4 5 5 4 5 4 5 4 41

22 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33

23 5 4 4 5 5 4 5 4 5 41

24 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37

25 4 4 5 4 5 4 4 5 5 40

26 4 5 4 5 4 5 4 5 5 41

27 4 5 5 5 3 3 5 5 4 39

28 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38

29 4 5 4 5 4 3 4 5 4 38

30 4 4 5 5 2 1 5 5 5 36

31 4 4 5 4 2 2 4 4 5 34

32 4 5 5 4 5 2 4 4 5 38

33 4 4 4 3 2 2 4 4 5 32

34 4 5 4 5 3 2 4 5 4 36

35 5 5 5 4 4 5 4 4 4 40

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 94: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

78

Tabulasi Data Intensifikasi Pajak (lanjutan).

36 5 5 4 5 4 1 3 4 4 35

37 4 5 4 4 2 2 4 4 5 34

38 5 5 4 5 1 1 4 5 4 34

39 4 4 5 4 2 2 4 5 5 35

40 3 4 3 3 2 2 3 5 5 30

41 4 5 4 5 2 2 3 4 5 34

42 5 5 5 5 3 3 4 4 5 39

43 4 5 4 4 4 3 5 5 5 39

44 4 4 5 5 2 2 5 4 5 36

45 4 5 4 5 1 1 4 5 5 34

46 5 4 5 5 4 1 4 5 4 37

47 5 4 5 4 3 3 5 4 5 38

48 4 4 4 3 3 2 4 4 5 33

49 4 5 4 5 3 2 4 5 4 36

50 4 5 4 5 4 2 4 5 4 37

51 5 5 4 5 3 3 5 4 4 38

52 5 5 4 4 4 3 5 5 5 40

53 5 5 4 5 4 4 5 5 5 42

54 4 4 5 4 4 4 5 5 5 40

55 4 4 5 5 4 5 5 4 5 41

56 5 5 5 4 5 5 4 4 5 42

57 5 5 4 4 3 3 4 4 4 36

58 4 4 5 5 3 3 4 4 5 37

59 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37

60 5 5 4 4 4 4 5 4 5 40

61 4 4 5 4 4 4 4 4 5 38

62 4 5 4 4 4 3 4 4 5 37

63 4 4 5 4 4 3 4 5 4 37

64 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38

65 4 5 4 3 2 2 4 4 5 33

66 4 4 5 4 2 1 3 4 4 31

67 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34

68 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36

69 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34

70 1 2 1 2 1 1 2 1 1 12

71 4 4 5 4 2 1 3 4 4 31

72 4 4 5 4 4 1 3 4 5 34

73 4 4 5 4 4 3 5 5 3 37

74 4 5 4 4 4 5 5 4 4 39

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 95: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

79

Tabulasi Data Intensifikasi Pajak (lanjutan).

75 5 4 5 4 3 3 4 4 4 36

76 3 4 4 4 3 3 4 4 5 34

77 4 4 5 4 5 3 4 4 5 38

78 5 4 5 4 4 3 4 4 5 38

79 5 5 4 4 3 3 4 4 4 36

80 4 4 5 4 4 4 4 3 4 36

81 4 5 4 5 3 3 4 5 4 37

82 4 5 5 4 4 5 4 4 5 40

83 5 5 4 4 3 3 4 4 5 37

84 5 4 5 4 4 3 4 4 5 38

85 5 4 4 3 2 2 4 4 5 33

86 4 5 5 5 4 3 4 4 5 39

87 5 5 4 4 4 2 3 4 5 36

88 4 4 5 4 3 3 4 4 3 34

89 4 4 5 4 4 3 4 4 4 36

90 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36

91 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36

92 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34

93 3 5 4 3 3 4 5 4 3 34

94 4 5 4 4 3 4 4 4 3 35

95 3 5 4 3 3 4 4 5 3 34

96 4 5 4 4 4 3 4 5 4 37

97 4 5 4 4 5 4 4 4 5 39

98 4 5 4 4 5 3 3 5 5 38

99 4 5 4 4 4 3 4 5 4 37

100 5 5 5 5 2 2 3 5 2 34

101 3 4 5 3 3 3 4 4 3 32

102 4 5 4 4 4 2 3 4 4 34

103 5 5 4 5 3 3 4 4 3 36

104 4 5 4 4 3 2 3 4 3 32

105 4 5 4 4 3 5 4 4 3 36

106 4 5 4 4 5 5 4 4 5 40

107 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34

108 4 5 4 4 3 3 4 5 3 35

109 4 4 5 4 5 3 4 4 5 38

110 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34

111 3 5 4 3 3 2 3 4 3 30

112 3 4 4 3 3 3 4 4 3 31

113 4 5 4 4 5 3 4 3 5 37

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 96: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

80

Tabulasi Data Intensifikasi Pajak (lanjutan).

114 3 5 3 3 4 2 3 3 4 30

115 4 4 5 4 4 2 3 4 4 34

116 5 5 4 5 4 4 4 4 4 39

117 3 5 4 3 3 4 5 4 3 34

118 2 4 5 2 3 2 3 4 3 28

119 3 4 3 3 2 2 4 5 2 28

120 4 3 4 4 3 3 4 4 3 32

121 2 4 5 2 2 2 3 5 2 27

122 3 5 4 3 3 3 5 4 3 33

123 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34

124 3 4 5 3 3 3 4 4 3 32

125 4 5 3 4 5 3 4 4 5 37

126 3 4 5 3 3 4 3 3 3 31

127 5 5 5 5 3 4 5 5 3 40

128 5 5 4 5 4 4 5 5 4 41

129 3 5 4 3 3 3 4 4 3 32

130 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

131 3 5 4 3 4 3 4 4 4 34

132 3 5 4 3 4 4 5 5 4 37

133 4 4 3 4 3 3 4 4 3 32

134 5 5 4 5 4 4 3 5 4 39

135 3 4 4 3 2 2 4 4 2 28

136 3 5 4 3 2 2 3 4 2 28

137 4 5 5 4 2 2 5 5 2 34

138 5 5 4 5 3 3 4 4 3 36

139 3 4 4 3 3 2 3 4 3 29

140 3 5 4 3 3 2 3 5 3 31

141 3 4 5 3 2 3 4 4 2 30

142 5 4 5 5 3 3 4 4 3 36

143 3 4 4 3 3 3 4 5 3 32

144 5 5 4 5 3 3 4 5 3 37

145 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34

146 4 4 5 4 3 3 4 5 3 35

147 5 4 5 5 4 3 4 4 4 38

148 3 4 5 3 2 2 3 4 2 28

149 5 5 4 5 3 3 4 5 3 37

150 4 5 5 4 3 2 3 5 3 34

151 4 4 5 4 5 2 3 4 5 36

152 3 5 5 3 3 3 4 5 3 34

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 97: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

81

Tabulasi Data Intensifikasi Pajak (lanjutan).

153 3 5 4 3 3 3 4 4 3 32

154 5 5 5 5 5 5 5 5 1 42

155 5 5 5 5 2 2 3 5 2 34

156 5 4 5 5 3 4 4 5 3 38

157 3 4 5 3 2 2 3 3 2 27

158 5 5 5 5 3 3 4 5 3 38

159 5 5 5 5 4 4 5 4 4 41

160 3 5 4 3 3 4 4 4 3 33

161 4 4 4 4 3 3 4 4 3 33

162 3 4 3 3 2 2 3 4 2 26

163 3 3 3 3 1 1 5 5 1 25

164 3 5 4 3 3 3 4 4 3 32

165 3 5 4 3 3 3 4 4 3 32

166 3 5 5 3 2 2 3 4 2 29

167 3 5 4 3 2 1 3 5 2 28

168 4 5 4 4 3 2 4 5 3 34

169 3 5 4 3 3 3 5 5 3 34

170 3 4 5 3 2 2 4 4 2 29

171 3 4 5 3 2 2 3 4 2 28

172 3 4 5 3 3 2 3 4 3 30

173 4 4 5 4 3 2 3 4 3 32

174 3 4 5 3 2 3 4 4 2 30

175 4 5 5 4 3 3 5 5 3 37

176 3 5 5 3 2 2 3 5 2 30

177 3 5 4 3 3 3 4 5 3 33

178 3 4 4 3 2 2 3 4 2 27

179 3 5 4 3 2 2 4 4 2 29

180 3 5 4 3 4 4 5 4 4 36

181 4 5 4 4 3 3 4 5 3 35

182 3 5 5 3 2 2 5 4 2 31

183 3 4 5 3 2 2 3 4 2 28

184 3 5 5 3 2 2 5 4 2 31

185 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

186 3 5 5 3 3 3 4 4 3 33

187 4 5 5 4 3 4 5 4 3 37

188 3 5 3 3 3 3 5 4 3 32

189 3 4 5 3 3 3 5 4 3 33

190 3 5 5 3 3 4 5 4 3 35

191 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 98: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

82

Tabulasi Data Intensifikasi Pajak (lanjutan).

192 1 2 2 2 2 2 1 1 1 14

193 3 5 5 3 2 2 4 5 2 31

194 4 5 3 4 3 3 5 5 3 35

195 4 5 4 4 3 3 5 4 3 35

196 3 5 5 3 2 2 3 4 2 29

197 3 4 5 3 2 2 4 4 2 29

198 3 5 5 3 3 3 5 4 3 34

199 3 4 5 3 4 4 3 3 4 33

200 4 5 5 4 3 4 5 5 3 38

201 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

202 4 5 4 4 3 3 5 5 3 36

203 5 4 5 5 3 3 5 4 3 37

204 5 5 5 5 3 4 5 5 3 40

205 4 5 5 4 4 4 5 5 4 40

206 3 4 4 3 2 2 5 4 2 29

207 4 5 3 4 3 3 5 5 3 35

208 4 4 5 4 3 2 4 5 3 34

209 4 5 5 4 3 3 5 5 3 37

210 5 4 4 5 4 3 5 5 4 39

211 3 5 5 3 2 2 4 5 2 31

212 3 5 4 3 3 2 4 5 3 32

213 5 5 5 5 3 3 4 5 3 38

214 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43

215 4 5 4 4 3 2 5 5 3 35

216 4 5 4 4 4 5 5 5 4 40

217 5 5 4 5 2 2 5 5 2 35

218 3 4 5 5 5 5 5 5 5 42

219 3 5 5 3 3 2 4 5 3 33

220 3 4 5 3 3 2 4 5 3 32

221 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

222 4 5 5 4 4 3 5 4 4 38

223 5 5 5 5 4 2 5 5 4 40

224 5 5 4 5 3 2 4 4 3 35

225 4 4 5 4 3 2 5 4 3 34

226 3 5 5 3 3 3 5 5 3 35

227 5 5 5 5 4 3 4 4 4 39

228 4 5 5 4 3 1 4 4 3 33

229 4 5 5 4 1 1 3 4 1 28

230 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 99: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

83

Tabulasi Data Intensifikasi Pajak (lanjutan).

231 4 5 4 4 3 3 5 5 3 36

232 4 4 4 4 3 3 5 5 3 35

233 3 5 5 3 3 2 5 5 3 34

234 4 4 5 4 4 3 3 4 4 35

235 5 4 4 5 3 3 4 4 3 35

236 4 5 4 4 4 3 5 4 4 37

237 4 4 4 4 3 3 5 5 3 35

238 4 5 4 4 3 3 5 4 3 35

239 4 4 4 4 3 2 5 5 3 34

240 4 5 5 4 4 3 3 4 4 36

241 3 5 5 3 4 4 5 4 4 37

242 4 5 5 4 3 3 4 5 3 36

243 3 5 4 3 2 2 3 4 2 28

244 3 5 5 3 3 2 4 4 3 32

245 3 5 5 3 3 2 4 5 3 33

246 4 3 3 4 3 2 3 5 3 30

247 4 5 4 4 3 2 3 5 3 33

248 3 4 4 3 2 2 4 4 2 28

249 4 4 5 4 3 3 5 3 3 34

250 5 4 5 5 3 2 4 5 3 36

251 4 5 5 4 3 2 4 5 3 35

252 3 4 4 3 2 2 5 4 2 29

253 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34

254 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34

255 4 4 4 4 3 3 4 4 3 33

256 4 5 4 4 3 2 4 4 3 33

257 4 5 4 4 3 3 4 5 3 35

258 5 4 5 5 4 4 5 5 4 41

259 5 5 5 5 4 4 5 4 4 41

260 4 4 5 4 3 2 3 5 3 33

261 5 5 5 5 4 4 5 4 4 41

262 5 5 5 5 4 4 5 4 4 41

263 5 5 5 5 2 2 3 5 2 34

264 4 5 5 4 3 2 5 5 3 36

265 4 4 3 4 3 2 3 4 3 30

266 4 4 4 4 3 3 5 4 3 34

267 4 4 4 4 3 2 4 4 3 32

268 5 4 5 5 3 3 4 4 3 36

269 5 4 5 5 3 3 4 4 3 36

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 100: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

84

Tabulasi Data Intensifikasi Pajak (lanjutan).

270 3 4 4 3 2 2 3 3 2 26

271 4 5 4 4 3 2 5 4 3 34

272 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

273 4 4 4 4 3 3 5 5 3 35

274 5 5 5 5 3 3 4 4 3 37

275 5 4 5 5 4 4 5 4 4 40

276 4 4 5 4 3 2 5 5 3 35

277 4 5 5 4 2 2 3 5 2 32

278 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42

279 4 5 4 4 3 3 5 5 3 36

280 4 5 5 4 3 3 5 5 3 37

281 5 5 5 5 3 3 4 4 3 37

282 4 5 4 4 3 2 4 5 3 34

283 5 5 5 5 3 3 4 5 3 38

284 5 5 5 5 3 3 4 5 3 38

285 5 5 5 5 3 3 4 5 3 38

286 5 4 5 5 4 4 4 5 4 40

287 4 4 4 4 3 2 3 5 3 32

288 4 4 5 4 3 3 3 4 3 33

289 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44

290 5 4 5 5 4 3 4 4 4 38

291 3 5 5 3 2 2 3 4 2 29

292 5 5 4 5 3 2 3 5 3 35

293 5 5 5 5 3 2 4 5 3 37

294 4 4 5 4 3 3 4 5 3 35

295 4 5 4 4 3 3 5 4 3 35

296 5 4 4 5 3 2 4 5 3 35

297 5 4 4 5 4 5 5 5 4 41

298 5 5 5 5 4 3 4 5 4 40

299 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34

300 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34

301 4 5 5 4 3 2 3 5 3 34

302 5 5 5 5 3 2 3 4 3 35

303 5 5 5 5 4 3 4 4 4 39

304 4 4 5 4 3 2 5 4 3 34

305 4 5 5 4 4 4 5 4 4 39

306 4 5 5 4 3 3 5 5 3 37

307 5 5 5 5 4 3 4 4 4 39

308 4 5 5 4 3 3 4 4 3 35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 101: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

85

Tabulasi Data Intensifikasi Pajak (lanjutan).

309 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42

310 5 5 5 5 3 2 4 4 3 36

311 5 5 4 5 5 5 4 4 5 42

312 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42

313 4 5 4 4 4 3 5 5 4 38

314 5 4 5 5 4 4 5 5 4 41

315 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

316 5 5 5 5 3 3 4 5 3 38

317 4 5 4 4 2 2 5 4 2 32

318 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42

319 4 5 5 4 2 1 4 5 2 32

320 1 5 1 5 1 1 4 1 1 20

321 4 5 5 4 2 2 4 4 2 32

322 4 5 5 4 3 3 4 4 3 35

323 4 4 4 4 2 2 3 4 2 29

324 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34

325 4 5 4 4 3 2 4 4 3 33

326 4 5 5 4 3 3 4 5 3 36

327 4 5 5 4 3 3 4 4 3 35

328 4 5 5 4 3 2 4 4 3 34

329 5 5 5 5 4 4 5 4 4 41

330 4 5 5 4 4 3 5 5 4 39

331 4 5 4 4 3 3 5 5 3 36

332 1 1 1 4 1 3 1 5 4 21

333 5 5 5 5 4 3 5 4 4 40

334 4 5 4 4 3 3 4 5 3 35

335 4 5 5 4 4 4 5 4 4 39

336 5 5 5 5 4 3 4 4 4 39

337 4 4 5 4 3 3 5 4 3 35

338 5 4 4 5 3 3 4 4 3 35

339 4 4 5 4 3 3 4 4 3 34

340 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

341 4 4 4 4 3 3 5 5 3 35

342 4 5 5 4 4 3 4 4 4 37

343 5 4 5 5 3 2 4 4 3 35

344 5 4 5 5 4 3 5 4 4 39

345 4 4 4 4 4 3 4 5 4 36

346 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

347 4 4 5 4 3 3 4 5 3 35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 102: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

86

Tabulasi Data Intensifikasi Pajak (lanjutan).

348 4 5 5 4 4 3 4 4 4 37

349 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

350 4 5 5 4 5 5 5 4 5 42

351 5 4 5 5 3 3 4 5 3 37

352 4 5 5 4 4 3 5 4 4 38

353 5 4 5 5 4 3 4 5 4 39

354 5 5 5 5 4 4 4 5 4 41

355 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

356 4 5 5 4 3 3 4 5 3 36

357 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42

358 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

359 5 5 5 5 4 3 4 4 4 39

360 4 5 5 4 2 2 4 4 2 32

361 4 4 5 4 3 3 4 5 3 35

362 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

363 5 5 5 5 4 4 4 5 4 41

364 5 5 5 5 3 3 4 4 3 37

365 4 5 5 4 4 3 3 5 4 37

366 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42

367 4 5 5 4 3 3 4 5 3 36

368 5 5 5 5 4 4 4 5 4 41

369 5 5 4 5 4 4 5 4 4 40

370 4 5 4 4 3 2 4 4 3 33

371 4 4 4 4 3 3 4 4 3 33

372 1 5 1 1 2 2 3 5 2 22

373 4 5 4 4 3 3 4 5 3 35

374 4 5 5 4 3 3 4 5 3 36

375 5 5 5 5 4 3 4 5 4 40

376 4 5 4 4 3 4 5 5 3 37

377 4 4 4 4 3 3 4 5 3 34

378 4 5 4 4 3 3 5 5 3 36

379 5 5 4 5 3 3 4 5 3 37

380 5 4 5 5 4 3 4 5 4 39

381 4 5 5 4 2 2 5 5 2 34

382 4 4 4 4 3 3 5 5 3 35

383 5 4 4 5 4 2 4 4 4 36

384 3 5 5 3 2 2 4 5 2 31

385 5 4 4 5 4 3 5 5 4 39

386 4 5 5 4 3 3 5 5 3 37

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 103: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

87

Tabulasi Data Intensifikasi Pajak (lanjutan).

387 5 4 4 5 4 3 4 5 4 38

388 4 5 4 4 3 3 4 5 3 35

389 4 5 5 4 3 3 5 5 3 37

390 3 5 4 3 3 3 4 5 3 33

391 5 5 4 5 4 3 4 4 4 38

392 4 4 5 4 4 3 5 4 4 37

393 4 5 5 4 3 3 5 4 3 36

394 4 5 5 4 4 4 5 5 4 40

395 5 4 5 5 4 4 5 5 4 41

396 5 5 5 5 4 3 5 5 4 41

397 3 4 4 3 2 2 4 5 2 29

398 4 4 5 4 3 2 4 5 3 34

399 5 4 5 5 4 4 5 4 4 40

2. Tabulasi Pelaksanaan Law Enforcement

Responden 1 2 3 4 5 6 7 Total

1 4 5 4 5 4 4 4 30

2 4 5 4 5 4 5 5 32

3 5 5 4 5 5 5 4 33

4 5 5 4 4 4 4 5 31

5 5 4 5 4 4 4 5 31

6 5 5 4 5 4 5 5 33

7 5 5 4 4 4 5 4 31

8 5 4 4 4 5 4 3 29

9 5 4 5 5 5 5 4 33

10 5 4 5 4 5 4 5 32

11 5 4 5 4 4 5 4 31

12 4 4 5 4 3 4 4 28

13 5 4 4 5 4 5 5 32

14 5 4 5 4 3 4 5 30

15 5 4 4 5 5 4 5 32

16 5 4 4 5 3 3 4 28

17 5 4 5 4 5 4 4 31

18 5 4 5 5 3 4 3 29

19 4 4 4 5 4 5 4 30

20 4 5 4 4 5 4 5 31

21 5 5 4 5 3 4 3 29

22 4 4 3 4 4 4 4 27

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 104: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

88

Tabulasi Pelaksanaan Law Enforcement (lanjutan)

23 4 5 4 5 5 4 5 32

24 5 4 4 5 4 5 4 31

25 5 4 5 4 4 5 4 31

26 5 4 5 4 5 4 4 31

27 5 4 5 5 4 5 4 32

28 4 4 5 5 4 4 5 31

29 5 4 4 4 4 4 4 29

30 4 4 5 4 4 4 5 30

31 5 4 5 5 4 5 5 33

32 4 4 5 4 4 5 4 30

33 4 4 5 4 3 4 4 28

34 5 5 4 5 4 4 4 31

35 4 4 5 4 4 4 5 30

36 4 5 4 3 4 3 4 27

37 4 4 5 4 4 4 5 30

38 5 4 4 5 4 5 4 31

39 5 5 4 4 5 5 4 32

40 5 5 5 5 4 4 5 33

41 4 5 4 5 4 5 5 32

42 5 4 5 4 5 5 4 32

43 5 5 4 5 4 5 5 33

44 4 5 4 5 5 4 5 32

45 4 5 4 5 5 4 5 32

46 5 4 5 4 5 4 5 32

47 5 5 4 5 5 5 5 34

48 5 4 5 4 5 4 5 32

49 5 4 5 4 5 4 5 32

50 5 5 5 4 4 5 4 32

51 5 5 5 4 5 5 5 34

52 4 5 5 5 4 4 5 32

53 5 5 4 5 5 5 5 34

54 5 5 5 4 4 4 5 32

55 4 4 5 4 4 4 5 30

56 5 4 5 4 4 5 4 31

57 4 5 4 5 4 4 5 31

58 3 3 4 5 4 4 3 26

59 5 3 4 4 4 4 4 28

60 4 4 4 4 5 4 4 29

61 4 4 3 4 4 5 4 28

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 105: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

89

Tabulasi Pelaksanaan Law Enforcement (lanjutan)

62 4 4 3 4 4 4 3 26

63 4 3 4 5 4 4 4 28

64 3 2 5 4 4 3 3 24

65 4 4 3 4 4 4 4 27

66 3 2 3 4 4 4 2 22

67 5 4 3 4 4 4 5 29

68 4 3 4 4 4 4 4 27

69 4 4 3 4 4 3 3 25

70 3 1 4 5 3 2 2 20

71 4 4 3 4 4 5 4 28

72 4 2 1 4 4 5 2 22

73 4 2 5 4 5 4 3 27

74 4 5 3 4 3 4 5 28

75 3 4 4 3 4 3 3 24

76 4 4 3 3 3 4 5 26

77 4 5 3 4 4 5 3 28

78 4 5 3 5 4 5 3 29

79 4 4 3 4 4 4 3 26

80 4 3 3 4 4 3 3 24

81 5 4 3 4 5 4 3 28

82 3 4 4 3 3 4 4 25

83 5 4 4 4 5 4 4 30

84 4 5 3 5 4 5 3 29

85 4 5 3 3 4 5 3 27

86 3 4 3 3 3 4 3 23

87 3 5 4 3 3 5 4 27

88 4 5 3 5 4 5 3 29

89 4 5 4 4 4 5 4 30

90 4 4 3 4 4 4 3 26

91 4 5 3 4 4 5 3 28

92 5 4 3 5 5 4 3 29

93 5 4 3 5 5 4 3 29

94 4 5 3 4 4 5 3 28

95 4 5 4 4 4 5 4 30

96 5 4 4 5 5 4 4 31

97 5 5 3 4 5 5 3 30

98 4 5 4 4 4 5 4 30

99 4 4 3 5 5 5 4 30

100 4 3 2 5 5 5 3 27

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 106: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

90

Tabulasi Pelaksanaan Law Enforcement (lanjutan)

101 4 3 4 5 5 4 3 28

102 4 4 3 4 5 5 3 28

103 4 4 3 5 4 5 4 29

104 4 3 5 4 4 5 4 29

105 5 4 3 5 4 5 3 29

106 4 4 3 3 3 3 3 23

107 4 3 3 3 4 5 3 25

108 4 3 3 5 4 5 3 27

109 4 4 3 4 4 5 3 27

110 4 4 3 4 4 5 3 27

111 3 3 3 5 3 3 3 23

112 4 4 3 5 4 5 3 28

113 3 4 3 5 3 3 3 24

114 3 4 3 5 3 4 5 27

115 4 4 3 5 4 5 4 29

116 3 2 3 5 5 4 3 25

117 3 2 3 5 4 5 3 25

118 4 3 4 5 5 4 3 28

119 5 4 3 4 4 5 3 28

120 4 4 3 5 4 3 3 26

121 4 4 3 4 4 5 3 27

122 5 5 3 4 4 5 3 29

123 3 4 5 5 4 3 4 28

124 4 3 4 5 4 5 3 28

125 4 4 3 4 4 5 3 27

126 4 4 3 4 5 5 3 28

127 5 4 5 4 4 5 4 31

128 4 4 5 4 5 5 3 30

129 5 3 4 5 4 4 3 28

130 4 4 5 5 5 5 3 31

131 4 4 5 4 4 5 3 29

132 4 4 3 4 5 5 4 29

133 4 4 3 4 5 5 3 28

134 4 4 3 5 4 4 3 27

135 4 3 5 4 4 5 3 28

136 3 2 3 5 5 3 3 24

137 4 3 3 4 4 5 3 26

138 4 3 5 5 4 4 3 28

139 4 5 3 5 5 4 4 30

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 107: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

91

Tabulasi Pelaksanaan Law Enforcement (lanjutan)

140 4 4 3 5 5 5 3 29

141 4 4 5 5 5 5 3 31

142 4 3 3 4 4 5 3 26

143 4 4 3 5 5 5 3 29

144 5 2 3 5 4 3 3 25

145 3 2 3 4 4 3 2 21

146 3 2 5 4 3 3 2 22

147 3 2 3 4 4 3 2 21

148 5 3 4 4 3 3 3 25

149 3 4 3 3 4 4 4 25

150 4 3 4 5 5 4 2 27

151 4 3 3 5 4 5 4 28

152 3 2 3 5 4 4 3 24

153 4 4 5 5 5 5 3 31

154 5 5 5 5 5 5 5 35

155 4 3 3 4 5 5 3 27

156 5 3 5 4 4 5 3 29

157 4 3 3 4 4 4 3 25

158 4 4 3 5 4 5 3 28

159 4 3 5 5 4 4 3 28

160 4 3 3 4 4 5 3 26

161 3 2 5 4 4 4 3 25

162 4 3 3 4 4 5 3 26

163 4 2 3 4 2 3 2 20

164 4 3 4 4 3 3 3 24

165 3 2 3 5 3 3 3 22

166 3 2 3 4 3 2 2 19

167 3 2 3 5 4 3 2 22

168 4 4 3 4 4 5 3 27

169 3 2 3 5 5 5 2 25

170 4 3 3 5 4 3 3 25

171 3 3 4 5 4 3 3 25

172 3 3 4 4 4 3 3 24

173 4 4 3 5 4 5 3 28

174 3 2 3 5 4 3 3 23

175 4 3 3 4 4 3 3 24

176 4 3 4 5 5 5 4 30

177 4 3 3 5 4 3 3 25

178 4 3 5 5 4 5 3 29

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 108: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

92

Tabulasi Pelaksanaan Law Enforcement (lanjutan)

179 3 2 3 5 4 2 3 22

180 3 3 4 5 4 3 3 25

181 4 3 5 4 5 4 4 29

182 4 3 3 5 4 3 3 25

183 3 2 3 5 3 2 2 20

184 3 2 5 4 3 2 2 21

185 5 5 5 5 5 5 5 35

186 3 2 5 5 4 2 3 24

187 4 4 3 5 4 4 4 28

188 4 4 3 5 4 4 3 27

189 3 2 5 4 4 3 3 24

190 4 4 3 5 4 5 3 28

191 3 2 5 4 3 2 2 21

192 3 1 4 4 3 2 2 19

193 4 3 3 5 4 3 3 25

194 3 4 5 4 3 4 5 28

195 3 4 3 5 3 4 3 25

196 4 4 3 2 4 4 3 24

197 4 2 3 4 4 2 3 22

198 4 4 3 5 4 4 3 27

199 4 4 3 5 4 4 3 27

200 5 5 3 5 5 5 3 31

201 4 4 3 5 4 4 3 27

202 5 4 3 5 5 4 3 29

203 4 4 3 5 4 4 3 27

204 4 4 5 4 4 4 5 30

205 4 3 3 5 4 3 3 25

206 3 2 5 3 3 2 5 23

207 4 3 4 5 4 3 4 27

208 4 3 3 5 4 3 3 25

209 4 4 3 4 4 4 3 26

210 4 3 5 5 4 3 5 29

211 4 3 3 5 4 3 3 25

212 4 4 5 5 4 4 5 31

213 4 4 3 5 4 4 3 27

214 5 5 5 5 5 5 5 35

215 4 4 5 4 4 4 5 30

216 4 4 3 5 4 4 3 27

217 4 4 5 5 4 4 5 31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 109: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

93

Tabulasi Pelaksanaan Law Enforcement (lanjutan)

218 5 5 5 5 5 5 5 35

219 4 5 3 5 4 5 3 29

220 4 4 3 5 4 4 3 27

221 5 5 5 5 5 5 5 35

222 5 3 5 5 5 3 5 31

223 4 3 5 5 4 3 5 29

224 4 5 5 5 4 5 5 33

225 5 5 3 4 5 5 3 30

226 3 4 3 5 3 4 3 25

227 4 4 3 5 4 4 3 27

228 4 2 5 5 4 2 5 27

229 3 2 5 4 3 3 2 22

230 4 3 5 5 4 3 3 27

231 4 4 3 5 5 5 4 30

232 4 5 5 5 4 4 4 31

233 5 4 4 5 5 4 3 30

234 4 4 4 5 5 5 3 30

235 4 4 3 4 4 5 4 28

236 5 4 4 5 5 5 3 31

237 5 4 3 4 4 5 3 28

238 4 5 4 5 4 5 4 31

239 4 3 5 5 5 4 4 30

240 5 4 4 5 4 5 3 30

241 4 3 3 5 4 3 3 25

242 3 2 5 4 3 2 2 21

243 3 2 3 4 3 2 2 19

244 3 2 3 4 4 3 2 21

245 4 3 5 4 4 4 4 28

246 4 2 3 4 4 3 2 22

247 4 4 4 5 4 4 3 28

248 4 3 4 5 4 3 3 26

249 4 4 3 5 5 5 3 29

250 3 2 3 5 4 3 2 22

251 4 4 3 5 4 4 4 28

252 4 3 4 5 4 4 3 27

253 3 3 3 4 4 4 3 24

254 4 4 3 4 4 4 4 27

255 5 4 3 5 4 5 4 30

256 3 2 3 4 3 2 2 19

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 110: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

94

Tabulasi Pelaksanaan Law Enforcement (lanjutan)

257 4 4 4 5 5 5 5 32

258 5 5 4 5 4 4 5 32

259 5 4 4 5 4 4 4 30

260 4 4 3 5 5 5 4 30

261 5 4 4 5 5 4 5 32

262 5 4 4 5 5 4 4 31

263 5 4 3 4 4 3 4 27

264 3 3 4 5 4 3 3 25

265 4 3 4 4 4 5 4 28

266 4 4 3 4 4 3 4 26

267 4 4 3 4 4 5 4 28

268 4 4 3 5 5 5 4 30

269 3 3 4 5 5 4 3 27

270 4 4 3 4 4 4 4 27

271 4 3 5 5 5 5 4 31

272 4 4 3 3 4 3 3 24

273 4 4 3 5 5 5 4 30

274 5 3 4 4 4 4 3 27

275 4 4 3 3 4 4 4 26

276 4 4 4 5 4 4 4 29

277 4 3 3 4 4 5 4 27

278 4 4 3 4 5 4 4 28

279 4 4 3 4 4 5 4 28

280 5 5 4 5 5 5 4 33

281 4 4 4 5 5 5 4 31

282 4 3 4 5 5 4 3 28

283 4 4 4 5 5 5 5 32

284 4 4 3 4 5 5 3 28

285 5 4 4 5 4 5 4 31

286 4 4 3 4 5 5 4 29

287 4 4 3 4 4 4 3 26

288 4 4 3 5 4 4 5 29

289 3 2 3 5 3 3 2 21

290 4 4 3 5 5 4 3 28

291 4 4 3 4 4 4 3 26

292 5 3 4 5 5 4 5 31

293 4 4 3 5 5 5 4 30

294 4 4 3 4 5 5 4 29

295 3 2 5 3 3 4 2 22

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 111: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

95

Tabulasi Pelaksanaan Law Enforcement (lanjutan)

296 5 4 3 4 4 5 3 28

297 4 4 3 4 5 5 5 30

298 5 5 4 5 5 5 5 34

299 4 4 3 4 5 5 4 29

300 4 4 3 4 5 5 4 29

301 3 3 4 4 3 3 4 24

302 4 3 4 5 5 5 3 29

303 4 5 4 5 4 5 3 30

304 4 4 5 5 5 4 5 32

305 4 3 4 5 4 3 3 26

306 4 3 4 5 5 4 4 29

307 5 3 4 5 4 4 3 28

308 5 5 4 4 4 5 4 31

309 4 4 4 5 5 5 3 30

310 4 3 3 4 4 3 3 24

311 4 5 3 4 4 5 4 29

312 4 5 4 5 4 5 5 32

313 5 4 4 5 4 5 3 30

314 4 4 4 5 4 4 4 29

315 4 5 5 5 4 5 5 33

316 5 4 4 5 5 5 4 32

317 4 4 5 5 5 4 5 32

318 5 4 4 5 5 4 5 32

319 4 3 4 5 5 4 3 28

320 3 2 2 5 4 3 2 21

321 3 2 3 4 3 2 2 19

322 4 5 3 4 4 5 5 30

323 4 4 3 4 4 5 4 28

324 4 5 4 5 5 5 4 32

325 5 4 3 4 4 3 3 26

326 4 4 4 5 5 5 5 32

327 4 4 3 4 4 4 4 27

328 4 4 3 3 3 3 3 23

329 4 5 4 5 5 4 3 30

330 4 4 5 5 5 4 5 32

331 4 4 4 5 4 4 4 29

332 2 2 4 5 3 3 2 21

333 5 4 4 5 5 5 5 33

334 4 5 3 5 4 4 4 29

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 112: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

96

Tabulasi Pelaksanaan Law Enforcement (lanjutan)

335 3 2 3 5 3 3 3 22

336 5 3 4 5 4 5 5 31

337 4 5 3 5 4 5 3 29

338 4 4 4 5 4 4 4 29

339 4 4 3 4 4 5 3 27

340 4 4 3 4 4 5 4 28

341 4 3 4 5 4 4 3 27

342 4 3 5 5 4 4 3 28

343 4 3 5 5 5 5 3 30

344 5 4 4 5 4 4 3 29

345 4 3 3 4 4 4 3 25

346 4 3 4 4 3 3 4 25

347 4 4 3 3 4 3 3 24

348 4 3 3 4 4 3 3 24

349 4 3 3 4 5 5 3 27

350 4 5 5 5 5 4 3 31

351 5 5 4 5 4 5 4 32

352 4 4 4 5 5 4 3 29

353 4 3 3 4 4 5 3 26

354 4 5 3 5 5 5 4 31

355 4 4 4 5 5 5 3 30

356 4 5 4 4 4 5 3 29

357 5 3 4 5 4 3 3 27

358 4 3 4 4 4 4 3 26

359 5 3 4 4 4 4 3 27

360 3 4 3 5 3 4 4 26

361 5 3 4 5 4 4 3 28

362 3 3 4 5 4 4 3 26

363 5 3 4 4 4 4 3 27

364 5 4 3 4 4 5 5 30

365 4 3 4 5 5 4 3 28

366 4 3 3 4 4 4 3 25

367 4 3 3 4 5 4 3 26

368 4 4 4 5 4 3 5 29

369 5 4 4 4 5 5 5 32

370 3 2 3 5 4 3 3 23

371 4 3 3 4 4 4 3 25

372 4 2 3 3 3 3 2 20

373 4 3 3 5 4 4 3 26

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 113: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

97

Tabulasi Pelaksanaan Law Enforcement (lanjutan)

374 4 3 3 5 4 3 5 27

375 4 4 4 5 5 5 5 32

376 4 3 3 4 4 4 3 25

377 5 4 5 5 4 4 4 31

378 4 4 5 5 4 5 4 31

379 5 4 4 4 4 5 4 30

380 4 5 3 5 3 5 5 30

381 4 3 3 4 3 3 3 23

382 4 4 3 4 5 5 5 30

383 3 2 3 5 4 3 3 23

384 3 3 4 4 4 3 3 24

385 4 5 5 5 4 5 4 32

386 4 3 3 4 5 5 3 27

387 4 4 4 4 5 5 5 31

388 5 4 4 4 5 5 5 32

389 5 4 4 5 5 4 4 31

390 5 4 4 5 5 5 4 32

391 4 3 3 4 4 3 3 24

392 4 4 5 3 5 5 4 30

393 4 4 4 5 5 5 5 32

394 5 4 4 5 5 5 5 33

395 4 4 5 5 4 5 3 30

396 5 4 3 3 4 5 4 28

397 3 3 3 4 5 5 3 26

398 5 5 5 5 4 4 4 32

399 5 4 4 4 5 4 4 30

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 114: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

98

3. Tabulasi Pelayanan Pajak

Responden 1 2 3 4 5 6 7 Total

1 4 4 4 5 4 4 4 29

2 5 4 5 4 5 5 5 33

3 5 5 4 4 5 5 5 33

4 5 5 4 5 5 5 4 33

5 5 4 3 4 4 3 4 27

6 5 5 5 5 4 4 5 33

7 5 5 4 5 4 4 3 30

8 4 4 4 3 5 3 4 27

9 5 5 4 4 4 5 4 31

10 4 4 4 5 4 4 4 29

11 5 5 5 4 4 4 5 32

12 5 4 4 4 4 5 4 30

13 4 4 4 5 4 3 4 28

14 4 3 3 3 5 3 5 26

15 5 4 3 5 5 3 4 29

16 3 3 4 3 3 4 3 23

17 5 4 5 5 4 5 5 33

18 4 5 4 4 4 5 4 30

19 4 5 4 5 5 4 5 32

20 5 4 4 5 5 4 5 32

21 4 4 3 3 4 5 4 27

22 4 4 5 4 4 5 4 30

23 5 4 4 4 5 4 4 30

24 4 4 4 3 3 3 3 24

25 4 3 3 3 3 4 5 25

26 4 5 4 5 5 4 4 31

27 4 4 4 5 5 5 4 31

28 5 4 5 4 4 4 4 30

29 4 5 4 4 4 4 5 30

30 4 5 4 4 5 4 5 31

31 5 4 4 5 5 4 4 31

32 4 5 4 4 4 5 4 30

33 4 4 4 5 4 5 3 29

34 4 5 5 3 3 4 3 27

35 4 4 4 4 5 5 3 29

36 4 4 3 4 5 4 5 29

37 4 4 5 4 4 5 4 30

38 4 5 4 5 5 4 5 32

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 115: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

99

Tabulasi Pelayanan Pajak (lanjutan)

39 5 5 4 4 5 5 4 32

40 5 4 5 4 4 5 5 32

41 4 5 4 4 5 5 5 32

42 5 5 4 5 5 5 5 34

43 5 5 4 5 5 5 4 33

44 5 5 4 5 5 4 5 33

45 5 4 5 5 4 5 4 32

46 5 4 4 5 4 5 4 31

47 5 4 4 5 5 5 5 33

48 5 4 5 4 5 4 5 32

49 5 5 4 5 4 4 4 31

50 5 5 4 5 4 5 4 32

51 5 4 5 4 5 5 4 32

52 5 5 4 4 5 5 5 33

53 5 5 4 5 5 4 5 33

54 5 5 5 5 4 5 4 33

55 5 4 5 5 5 5 5 34

56 4 4 4 5 4 4 5 30

57 4 4 4 5 4 4 4 29

58 4 4 5 4 3 4 3 27

59 4 4 5 4 4 5 4 30

60 4 4 5 4 3 4 5 29

61 4 5 4 4 4 4 5 30

62 4 4 5 4 4 5 3 29

63 4 5 4 4 5 5 4 31

64 4 4 5 3 4 5 4 29

65 4 4 3 4 4 5 3 27

66 4 3 4 4 4 4 5 28

67 4 5 5 4 4 5 5 32

68 3 3 4 3 3 3 3 22

69 5 5 4 4 3 4 3 28

70 5 5 4 3 4 5 5 31

71 3 3 3 4 4 5 4 26

72 3 4 3 4 4 5 4 27

73 5 5 3 4 4 4 5 30

74 3 4 5 4 4 5 4 29

75 4 5 3 4 4 3 4 27

76 4 5 3 4 3 4 3 26

77 4 2 3 3 3 3 4 22

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 116: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

100

Tabulasi Pelayanan Pajak (lanjutan)

78 4 3 3 3 3 3 3 22

79 2 3 3 3 4 4 5 24

80 4 3 3 4 4 3 3 24

81 4 5 3 4 4 5 4 29

82 4 3 3 4 4 5 5 28

83 4 5 4 3 3 3 3 25

84 4 3 5 5 5 5 4 31

85 4 3 3 4 4 5 4 27

86 3 3 3 4 3 4 3 23

87 4 5 3 4 4 5 4 29

88 4 4 5 4 4 5 4 30

89 4 4 5 4 5 4 5 31

90 4 5 4 4 4 5 5 31

91 4 5 4 5 4 5 4 31

92 4 3 4 5 4 5 4 29

93 4 3 4 5 5 4 5 30

94 4 5 4 5 5 4 5 32

95 4 3 5 3 3 4 5 27

96 4 3 5 3 4 5 3 27

97 4 3 3 3 4 3 3 23

98 5 4 5 4 4 5 5 32

99 4 5 4 5 5 5 5 33

100 4 5 4 5 5 4 5 32

101 4 5 5 4 5 5 5 33

102 4 5 4 3 5 5 4 30

103 3 4 3 4 3 3 3 23

104 4 5 3 3 3 3 3 24

105 5 5 4 4 4 5 4 31

106 4 5 4 5 4 5 4 31

107 4 4 5 4 4 3 4 28

108 4 5 3 4 4 5 5 30

109 4 5 4 3 3 4 5 28

110 3 4 5 3 3 5 4 27

111 4 5 3 4 4 5 4 29

112 4 5 4 5 3 4 5 30

113 3 4 5 3 4 5 3 27

114 3 4 5 3 4 5 3 27

115 4 5 3 3 4 5 3 27

116 3 4 5 5 3 4 5 29

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 117: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

101

Tabulasi Pelayanan Pajak (lanjutan)

117 4 3 3 4 3 3 3 23

118 4 3 5 4 4 5 3 28

119 4 5 3 4 4 5 4 29

120 4 3 5 4 4 3 4 27

121 3 3 4 5 5 5 4 29

122 4 4 5 4 4 5 3 29

123 3 4 5 4 3 5 5 29

124 5 4 5 4 5 4 5 32

125 4 5 3 4 4 5 3 28

126 5 4 3 5 5 5 5 32

127 4 5 4 4 4 4 5 30

128 3 4 3 5 3 4 3 25

129 4 5 5 5 4 4 4 31

130 4 5 5 5 5 5 4 33

131 5 5 4 5 5 5 4 33

132 4 4 5 5 5 5 4 32

133 4 4 5 4 4 5 4 30

134 3 4 5 5 5 5 4 31

135 5 5 4 5 5 5 5 34

136 4 5 3 4 3 3 3 25

137 4 5 5 4 3 4 4 29

138 5 5 4 4 5 5 5 33

139 4 3 3 4 3 3 3 23

140 4 4 5 4 5 5 3 30

141 4 5 3 3 4 5 4 28

142 5 3 4 3 4 4 3 26

143 4 5 4 3 5 3 4 28

144 5 5 4 4 5 5 4 32

145 5 5 3 4 5 5 4 31

146 4 5 3 3 3 3 3 24

147 3 4 5 4 4 5 4 29

148 4 3 5 4 4 5 5 30

149 4 3 3 4 3 3 3 23

150 4 5 3 3 3 3 3 24

151 4 3 5 4 5 4 3 28

152 4 3 4 3 3 3 3 23

153 5 5 4 4 4 5 5 32

154 5 5 5 5 5 5 5 35

155 5 5 4 4 4 5 5 32

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 118: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

102

Tabulasi Pelayanan Pajak (lanjutan)

156 5 5 3 3 3 3 4 26

157 3 3 4 3 3 3 3 22

158 4 4 5 4 4 5 5 31

159 4 3 5 5 4 4 3 28

160 4 3 3 4 4 5 3 26

161 3 2 5 4 4 4 3 25

162 4 3 3 4 4 5 3 26

163 4 2 3 4 2 3 2 20

164 4 3 4 4 3 3 3 24

165 3 2 3 5 3 3 3 22

166 3 2 3 4 3 2 2 19

167 3 2 3 5 4 3 2 22

168 4 4 3 4 4 5 3 27

169 3 2 3 5 5 5 2 25

170 4 3 3 5 4 3 3 25

171 3 3 4 5 4 3 3 25

172 3 3 4 4 4 3 3 24

173 4 4 3 5 4 5 3 28

174 3 2 3 5 4 3 3 23

175 4 3 3 4 4 3 3 24

176 4 3 4 5 5 5 4 30

177 4 3 3 5 4 3 3 25

178 4 3 5 5 4 5 3 29

179 3 2 3 5 4 2 3 22

180 3 3 4 5 4 3 3 25

181 4 3 5 4 5 4 4 29

182 4 3 3 5 4 3 3 25

183 3 2 3 5 4 2 3 22

184 3 2 5 4 4 3 4 25

185 5 5 5 5 5 5 4 34

186 3 2 5 5 3 2 3 23

187 4 4 3 5 3 2 3 24

188 4 4 3 5 4 4 3 27

189 3 2 5 4 3 2 3 22

190 4 4 3 5 4 3 3 26

191 3 2 5 4 3 3 4 24

192 3 1 4 4 3 3 4 22

193 4 3 3 5 4 4 3 26

194 3 4 5 4 3 2 3 24

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 119: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

103

Tabulasi Pelayanan Pajak (lanjutan)

195 3 4 3 5 4 3 3 25

196 4 4 3 2 4 3 4 24

197 4 2 3 4 4 3 3 23

198 4 4 3 5 4 3 5 28

199 4 4 3 5 3 2 3 24

200 5 5 3 5 3 3 4 28

201 4 4 3 5 4 3 5 28

202 5 4 3 5 4 3 3 27

203 4 2 3 5 5 5 5 29

204 4 3 4 4 4 4 3 26

205 3 2 3 5 5 5 3 26

206 3 2 3 3 4 3 2 20

207 3 2 3 5 4 4 3 24

208 4 4 3 5 4 5 4 29

209 3 2 3 4 4 5 3 24

210 4 3 3 5 5 5 3 28

211 3 3 4 5 4 4 3 26

212 3 3 4 5 4 4 3 26

213 4 4 3 5 5 5 4 30

214 5 5 5 5 5 5 5 35

215 4 3 3 4 4 5 4 27

216 4 3 4 5 5 5 3 29

217 4 3 3 5 4 5 4 28

218 5 5 5 5 5 5 5 35

219 3 2 3 5 5 5 5 28

220 3 3 4 5 4 5 4 28

221 5 5 5 5 5 5 5 35

222 4 3 3 5 5 4 5 29

223 4 3 5 5 5 5 3 30

224 4 5 5 5 5 4 5 33

225 5 5 3 4 4 3 5 29

226 3 4 3 5 3 3 4 25

227 4 4 3 5 5 5 5 31

228 4 2 5 5 3 2 2 23

229 3 2 5 4 3 3 2 22

230 4 3 5 5 4 3 3 27

231 4 4 3 5 5 5 4 30

232 4 5 5 5 4 4 4 31

233 5 4 4 5 5 4 3 30

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 120: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

104

Tabulasi Pelayanan Pajak (lanjutan)

234 4 4 4 5 5 5 3 30

235 4 4 3 4 4 5 4 28

236 5 4 4 5 5 5 3 31

237 5 4 3 4 4 5 3 28

238 4 5 4 5 4 5 4 31

239 4 3 5 5 5 4 4 30

240 5 4 4 5 4 5 3 30

241 4 3 3 5 4 3 3 25

242 3 2 5 4 3 2 2 21

243 3 2 3 4 3 2 2 19

244 3 2 3 4 4 3 2 21

245 4 3 5 4 4 4 4 28

246 4 2 3 4 4 3 2 22

247 4 4 4 5 4 4 3 28

248 4 3 4 5 4 3 3 26

249 4 4 3 5 5 5 3 29

250 3 2 3 5 4 3 2 22

251 4 4 3 5 4 4 4 28

252 4 3 4 5 4 4 3 27

253 3 3 3 4 4 4 3 24

254 4 4 3 4 4 4 4 27

255 4 4 4 5 4 5 4 30

256 4 4 3 4 3 2 2 22

257 4 4 3 5 5 5 5 31

258 4 4 4 5 4 4 5 30

259 4 5 4 5 4 4 4 30

260 3 2 2 5 5 5 4 26

261 4 3 3 5 5 4 5 29

262 4 5 4 5 5 4 4 31

263 4 3 4 4 4 3 4 26

264 4 5 4 5 4 3 3 28

265 5 5 4 4 4 5 4 31

266 5 4 3 4 4 3 4 27

267 4 4 4 4 4 5 4 29

268 5 5 4 5 5 5 4 33

269 4 3 3 5 5 4 3 27

270 5 5 4 4 4 4 4 30

271 4 4 3 5 5 5 4 30

272 4 4 4 3 4 3 3 25

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 121: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

105

Tabulasi Pelayanan Pajak (lanjutan)

273 4 4 4 5 5 5 4 31

274 4 5 4 4 4 4 3 28

275 5 5 4 3 4 4 4 29

276 4 4 4 5 4 4 4 29

277 4 3 3 4 4 5 4 27

278 4 4 3 4 5 5 4 29

279 4 3 3 4 5 5 4 28

280 5 4 4 5 5 4 4 31

281 5 4 4 4 5 5 5 32

282 5 5 5 5 4 5 5 34

283 4 5 5 4 5 4 4 31

284 4 4 5 5 5 5 4 32

285 5 4 4 5 5 4 4 31

286 5 4 4 4 4 5 5 31

287 4 4 4 5 5 5 3 30

288 4 4 5 5 4 4 4 30

289 4 3 3 3 3 3 3 22

290 4 4 5 5 4 5 4 31

291 4 4 5 5 3 4 5 30

292 5 4 4 4 4 4 5 30

293 4 5 5 5 5 5 5 34

294 4 4 5 5 5 4 5 32

295 4 4 3 3 4 4 5 27

296 4 3 4 5 5 5 4 30

297 4 5 5 5 4 4 5 32

298 4 4 5 5 5 5 5 33

299 4 3 3 4 5 5 5 29

300 4 3 3 4 5 5 5 29

301 4 3 3 4 3 3 3 23

302 4 3 4 5 5 5 4 30

303 4 4 5 5 3 5 5 31

304 4 5 5 5 4 4 4 31

305 4 3 3 5 4 5 5 29

306 4 4 5 3 5 5 3 29

307 4 3 3 3 4 3 3 23

308 4 3 4 5 4 4 5 29

309 4 4 5 5 3 3 3 27

310 4 3 3 3 3 4 4 24

311 4 3 4 3 4 4 5 27

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 122: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

106

Tabulasi Pelayanan Pajak (lanjutan)

312 4 5 5 5 5 4 4 32

313 5 4 4 4 5 5 5 32

314 4 4 5 5 5 5 4 32

315 5 5 4 4 5 5 5 33

316 4 5 5 4 5 5 5 33

317 4 4 4 5 4 4 5 30

318 4 4 4 5 5 5 5 32

319 4 4 5 5 5 4 4 31

320 5 4 5 5 4 5 4 32

321 3 4 3 3 3 3 3 22

322 4 3 3 4 4 5 3 26

323 4 4 5 5 4 5 5 32

324 4 4 5 5 4 3 3 28

325 4 4 5 5 4 4 4 30

326 5 4 4 5 5 5 5 33

327 4 3 3 4 5 5 5 29

328 4 4 5 5 4 3 3 28

329 4 4 5 5 3 3 3 27

330 4 3 3 4 4 3 3 24

331 5 4 5 5 5 5 5 34

332 4 3 4 5 4 5 5 30

333 4 3 4 5 4 4 4 28

334 4 5 4 4 4 4 4 29

335 4 4 3 3 3 3 4 24

336 4 4 5 5 4 4 5 31

337 4 5 4 4 3 4 5 29

338 4 3 4 5 4 4 5 29

339 4 4 5 5 5 4 4 31

340 4 5 3 4 4 5 5 30

341 4 4 5 5 4 5 5 32

342 4 4 5 5 5 5 5 33

343 4 3 4 5 4 5 5 30

344 4 5 5 4 4 5 5 32

345 4 4 5 5 4 4 5 31

346 4 4 5 5 5 4 4 31

347 4 3 4 3 3 3 3 23

348 4 5 5 5 4 4 4 31

349 4 4 4 5 5 4 5 31

350 5 4 5 4 4 3 3 28

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 123: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

107

Tabulasi Pelayanan Pajak (lanjutan)

351 4 4 5 5 5 5 4 32

352 4 5 5 5 4 4 5 32

353 4 4 5 5 5 5 5 33

354 4 5 5 5 4 5 5 33

355 4 4 5 5 5 5 5 33

356 4 5 5 5 4 4 4 31

357 4 4 4 5 5 5 5 32

358 5 5 5 4 4 5 5 33

359 5 4 4 5 4 5 5 32

360 4 4 3 3 3 3 3 23

361 5 4 5 5 5 5 5 34

362 5 5 5 4 4 5 5 33

363 5 4 4 4 5 5 5 32

364 5 4 4 5 5 5 5 33

365 4 4 5 5 5 5 5 33

366 4 5 5 4 5 4 4 31

367 4 4 5 5 5 5 5 33

368 4 3 4 4 4 5 5 29

369 5 4 5 4 4 4 4 30

370 5 4 3 3 3 3 3 24

371 5 4 4 5 5 5 5 33

372 4 5 5 5 5 5 5 34

373 4 4 5 5 4 3 3 28

374 5 4 3 3 3 3 3 24

375 5 5 4 4 4 4 5 31

376 4 4 5 5 4 4 4 30

377 5 5 4 4 4 5 5 32

378 4 4 5 5 4 5 5 32

379 5 4 5 5 5 5 5 34

380 5 4 4 4 5 5 5 32

381 4 5 5 5 5 5 5 34

382 5 4 4 4 5 5 5 32

383 5 4 3 3 3 3 3 24

384 5 5 4 4 4 4 4 30

385 5 4 4 5 5 4 4 31

386 5 4 5 5 5 5 4 33

387 4 4 4 5 5 5 5 32

388 5 4 4 4 5 5 5 32

389 5 4 4 5 5 4 4 31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 124: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

108

Tabulasi Pelayanan Pajak (lanjutan)

4. Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak

Responden 1 2 3 4 5 6 7 Total

1 4 4 3 5 4 4 4 28

2 4 2 3 5 4 3 3 24

3 4 4 4 4 5 5 4 30

4 5 5 5 4 4 4 5 32

5 5 4 3 4 4 4 4 28

6 3 2 4 5 3 3 2 22

7 4 3 4 4 4 3 3 25

8 4 4 4 4 5 4 5 30

9 5 5 4 4 5 4 5 32

10 4 4 4 4 5 4 5 30

11 5 5 4 4 5 4 5 32

12 4 4 4 4 4 4 5 29

13 4 4 4 4 5 4 4 29

14 4 3 3 5 4 4 3 26

15 4 3 4 4 5 4 4 28

16 4 3 4 5 4 5 3 28

17 4 4 4 5 5 4 4 30

18 3 4 3 5 5 3 3 26

19 5 5 5 5 4 4 5 33

20 5 4 4 5 5 4 5 32

21 4 3 3 5 4 4 3 26

22 4 3 4 4 4 5 3 27

23 4 4 3 5 3 4 3 26

24 4 3 4 5 4 5 3 28

390 5 4 4 4 5 5 4 31

391 4 3 3 4 3 3 3 23

392 4 4 5 3 5 4 4 29

393 4 4 4 5 5 5 5 32

394 5 4 4 5 5 5 5 33

395 4 4 5 5 4 3 3 28

396 5 4 3 3 4 4 4 27

397 3 3 3 4 3 3 3 22

398 5 5 5 5 4 4 4 32

399 5 4 4 4 5 5 4 31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 125: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

109

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (lanjutan)

25 4 4 5 4 4 5 4 30

26 4 3 4 4 5 4 3 27

27 5 4 3 4 4 4 4 28

28 5 3 4 4 5 4 3 28

29 4 3 3 4 4 4 3 25

30 5 4 4 3 4 5 4 29

31 3 2 3 5 4 3 2 22

32 5 4 4 3 4 5 4 29

33 4 3 4 5 4 5 3 28

34 3 3 3 5 4 3 3 24

35 4 4 3 4 4 4 4 27

36 5 5 3 5 4 4 5 31

37 4 4 4 4 4 5 4 29

38 5 4 4 5 5 4 4 31

39 5 4 4 5 5 4 4 31

40 5 4 3 4 4 5 4 29

41 5 4 4 5 4 5 4 31

42 5 4 4 4 4 5 5 31

43 5 4 4 4 4 5 3 29

44 5 4 4 4 4 5 4 30

45 4 3 4 4 4 4 3 26

46 4 4 3 4 4 5 3 27

47 5 5 4 5 4 4 4 31

48 4 4 4 5 4 4 4 29

49 4 3 4 5 5 4 3 28

50 4 4 4 5 4 5 4 30

51 5 4 3 4 5 5 5 31

52 4 3 4 4 5 4 3 27

53 5 3 4 5 4 4 3 28

54 4 3 4 4 4 4 4 27

55 4 4 3 4 4 5 3 27

56 5 3 4 4 4 5 5 30

57 4 4 3 4 4 4 3 26

58 3 3 4 5 4 4 3 26

59 5 3 4 4 4 4 4 28

60 4 4 4 4 5 4 4 29

61 4 4 3 4 4 5 4 28

62 4 4 3 4 4 4 3 26

63 4 3 4 5 4 4 4 28

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 126: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

110

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (lanjutan)

64 3 2 5 4 4 3 3 24

65 4 4 3 4 4 4 4 27

66 3 2 3 4 4 4 2 22

67 5 4 3 4 4 4 5 29

68 4 3 4 4 4 4 4 27

69 4 4 3 4 4 3 3 25

70 3 1 4 5 3 2 2 20

71 4 4 3 4 4 5 4 28

72 4 2 1 4 4 5 2 22

73 4 2 5 4 5 4 3 27

74 4 5 3 4 3 4 5 28

75 3 4 4 3 4 3 3 24

76 4 4 3 3 3 4 5 26

77 3 3 4 4 4 5 3 26

78 4 3 4 5 4 5 3 28

79 3 2 5 4 4 4 3 25

80 4 3 3 4 4 3 3 24

81 4 5 3 4 5 4 3 28

82 4 4 3 3 3 4 4 25

83 5 4 3 4 5 4 4 29

84 4 3 4 5 4 5 3 28

85 4 4 3 5 4 5 3 28

86 4 4 3 3 3 4 3 24

87 4 3 4 3 3 5 4 26

88 4 3 4 5 4 5 3 28

89 4 4 3 4 4 5 4 28

90 4 4 3 4 4 4 3 26

91 4 4 3 4 4 5 3 27

92 4 3 4 5 5 4 3 28

93 5 4 3 5 5 4 3 29

94 4 4 3 4 4 5 3 27

95 4 4 3 4 4 5 4 28

96 4 4 3 5 5 4 4 29

97 4 4 3 4 5 5 3 28

98 4 4 3 4 4 5 4 28

99 4 4 3 5 5 5 4 30

100 4 3 2 5 5 5 3 27

101 4 3 4 5 5 4 3 28

102 4 4 3 4 5 5 3 28

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 127: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

111

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (lanjutan)

103 4 4 3 5 4 5 4 29

104 4 3 5 4 4 5 4 29

105 5 4 3 5 4 5 3 29

106 4 4 3 5 3 3 3 25

107 4 3 3 5 4 5 3 27

108 4 3 3 5 4 5 3 27

109 4 4 3 4 4 5 3 27

110 4 4 3 4 4 5 3 27

111 3 3 4 4 3 3 3 23

112 4 4 3 5 4 5 3 28

113 4 3 3 5 3 3 3 24

114 3 4 3 5 3 4 5 27

115 4 4 3 5 4 5 4 29

116 3 2 3 5 5 4 3 25

117 3 2 3 5 4 5 3 25

118 4 3 4 5 5 4 3 28

119 5 4 3 4 4 5 3 28

120 4 4 3 5 4 3 3 26

121 4 4 3 4 4 5 3 27

122 5 5 3 4 4 5 3 29

123 3 4 5 5 4 3 4 28

124 4 3 4 5 4 5 3 28

125 4 4 3 4 4 5 3 27

126 4 4 3 4 5 5 3 28

127 5 4 5 4 4 5 4 31

128 4 4 5 4 5 5 3 30

129 5 3 4 5 4 4 3 28

130 4 4 5 5 5 5 3 31

131 4 4 5 4 4 5 3 29

132 4 4 3 4 5 5 4 29

133 4 4 3 4 5 5 3 28

134 4 4 3 5 4 4 3 27

135 4 3 5 4 4 5 3 28

136 3 2 3 5 5 3 3 24

137 4 3 3 4 4 5 3 26

138 4 3 5 5 4 4 3 28

139 4 5 3 5 5 4 4 30

140 4 4 3 5 5 5 3 29

141 4 4 5 5 5 5 3 31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 128: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

112

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (lanjutan)

142 4 3 3 4 4 5 3 26

143 4 4 3 5 5 5 3 29

144 5 2 3 5 4 3 3 25

145 3 2 3 4 4 3 2 21

146 3 2 5 4 3 3 2 22

147 3 2 3 4 4 3 2 21

148 5 3 4 4 3 3 3 25

149 3 4 3 3 4 4 4 25

150 4 3 4 5 5 4 2 27

151 4 3 3 5 4 5 4 28

152 3 2 3 5 4 4 3 24

153 4 4 5 5 5 5 3 31

154 5 1 5 5 5 5 1 27

155 4 3 3 4 5 5 3 27

156 5 3 5 4 4 5 3 29

157 4 3 3 4 4 4 3 25

158 4 4 3 5 4 5 3 28

159 4 3 5 5 4 4 3 28

160 4 3 3 4 4 5 3 26

161 3 2 5 4 4 4 3 25

162 4 3 3 4 4 5 3 26

163 4 2 3 4 2 3 2 20

164 4 3 4 4 3 3 3 24

165 3 2 3 5 3 3 3 22

166 3 2 3 4 3 2 2 19

167 3 2 3 5 4 3 2 22

168 4 4 3 4 4 5 3 27

169 3 2 3 5 5 5 2 25

170 4 3 3 5 4 3 3 25

171 3 3 4 5 4 3 3 25

172 3 3 4 4 4 3 3 24

173 4 4 3 5 4 5 3 28

174 3 2 3 5 4 3 3 23

175 4 3 3 4 4 3 3 24

176 4 3 4 5 5 5 4 30

177 4 3 3 5 4 3 3 25

178 4 3 5 5 4 5 3 29

179 3 2 3 5 4 2 3 22

180 3 3 4 5 4 3 3 25

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 129: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

113

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (lanjutan)

181 4 3 5 4 5 4 4 29

182 4 3 3 5 4 3 3 25

183 3 2 3 5 3 2 2 20

184 3 2 5 4 3 2 2 21

185 5 1 5 5 5 5 1 27

186 3 2 5 5 4 2 3 24

187 4 4 3 5 4 4 4 28

188 4 4 3 5 4 4 3 27

189 3 2 5 4 4 3 3 24

190 4 4 3 5 4 5 3 28

191 3 2 5 4 3 2 2 21

192 3 1 4 4 3 2 2 19

193 4 3 3 5 4 3 3 25

194 3 4 5 4 4 4 4 28

195 3 4 3 5 4 5 4 28

196 4 4 3 2 4 3 3 23

197 4 2 3 4 3 2 2 20

198 4 4 3 5 4 4 3 27

199 4 4 3 5 4 4 3 27

200 5 5 3 5 4 4 5 31

201 4 4 3 5 4 5 4 29

202 5 4 3 5 5 5 4 31

203 4 4 3 5 5 5 5 31

204 4 4 5 4 4 4 3 28

205 4 3 3 5 5 5 3 28

206 3 2 5 3 4 3 2 22

207 4 3 4 5 4 4 3 27

208 4 3 3 5 4 5 4 28

209 4 4 3 4 4 5 3 27

210 4 3 5 5 5 5 3 30

211 4 3 3 5 4 4 3 26

212 4 4 5 5 4 4 3 29

213 4 4 3 5 5 5 4 30

214 5 1 5 5 5 5 1 27

215 4 4 5 4 4 5 4 30

216 4 4 3 5 5 5 3 29

217 4 4 5 5 4 5 4 31

218 5 1 5 5 5 5 1 27

219 4 5 3 5 5 5 5 32

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 130: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

114

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (lanjutan)

220 4 4 3 5 4 5 4 29

221 5 1 5 5 5 5 1 27

222 4 4 5 5 5 4 5 32

223 4 3 5 5 5 5 3 30

224 4 5 5 5 5 4 5 33

225 5 5 3 4 4 3 5 29

226 3 4 3 5 3 3 4 25

227 4 4 3 5 5 5 5 31

228 4 2 5 5 3 2 2 23

229 3 2 5 4 3 3 2 22

230 4 3 5 5 4 3 3 27

231 4 4 3 5 5 5 4 30

232 4 5 5 5 4 4 4 31

233 5 4 4 5 5 4 3 30

234 4 4 4 5 5 5 3 30

235 4 4 3 4 4 5 4 28

236 5 4 4 5 5 5 3 31

237 5 4 3 4 4 5 3 28

238 4 5 4 5 4 5 4 31

239 4 3 5 5 5 4 4 30

240 5 4 4 5 4 5 3 30

241 4 3 3 5 4 3 3 25

242 3 2 5 4 3 2 2 21

243 3 2 3 4 3 2 2 19

244 3 2 3 4 4 3 2 21

245 4 3 5 4 4 4 4 28

246 4 2 3 4 4 3 2 22

247 4 4 4 5 4 4 3 28

248 4 3 4 5 4 3 3 26

249 4 4 3 5 5 5 3 29

250 3 2 3 5 4 3 2 22

251 4 4 3 5 4 4 4 28

252 4 3 4 5 4 4 3 27

253 3 3 3 4 4 4 3 24

254 4 4 3 4 4 4 4 27

255 5 4 3 5 4 5 4 30

256 3 2 3 4 3 2 2 19

257 4 4 3 5 5 5 5 31

258 5 5 4 5 4 4 5 32

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 131: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

115

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (lanjutan)

259 5 4 4 5 4 4 4 30

260 4 4 3 5 5 5 4 30

261 5 4 4 5 5 4 5 32

262 5 4 4 5 5 4 4 31

263 5 4 3 4 4 3 4 27

264 3 3 4 5 4 3 3 25

265 4 3 4 4 4 5 4 28

266 4 4 3 4 4 3 4 26

267 4 4 3 4 4 5 4 28

268 4 4 3 5 5 5 4 30

269 3 3 4 5 5 4 3 27

270 4 4 3 4 4 4 4 27

271 4 3 5 5 5 5 4 31

272 4 4 3 3 4 3 3 24

273 4 4 3 5 5 5 4 30

274 5 3 4 4 4 4 3 27

275 4 4 3 3 4 4 4 26

276 4 4 4 5 4 4 4 29

277 4 3 3 4 4 5 4 27

278 4 4 3 4 5 5 4 29

279 4 4 3 4 4 5 4 28

280 5 5 4 5 5 5 4 33

281 4 4 4 5 5 5 4 31

282 4 3 4 5 5 4 3 28

283 4 4 4 5 5 5 5 32

284 4 4 3 4 5 5 3 28

285 5 4 4 5 4 5 4 31

286 4 4 3 4 5 5 4 29

287 4 4 3 4 4 4 3 26

288 4 4 3 5 4 4 5 29

289 3 2 3 5 3 3 2 21

290 4 4 3 5 5 4 3 28

291 4 4 3 4 4 4 3 26

292 5 3 4 5 5 5 5 32

293 4 4 3 5 5 5 4 30

294 4 4 3 4 5 5 4 29

295 3 2 5 3 3 4 2 22

296 5 4 3 4 4 5 3 28

297 4 4 3 4 5 5 5 30

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 132: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

116

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (lanjutan)

298 5 5 4 5 5 5 5 34

299 4 4 3 4 5 5 4 29

300 4 4 3 4 5 5 4 29

301 3 3 4 4 3 3 4 24

302 4 3 4 5 5 5 3 29

303 4 5 4 5 4 5 3 30

304 4 4 5 5 5 4 5 32

305 4 3 4 5 4 3 3 26

306 4 3 4 5 5 4 4 29

307 5 3 4 5 4 4 3 28

308 5 5 4 4 4 5 4 31

309 4 4 4 5 5 5 3 30

310 4 3 3 4 4 3 3 24

311 4 5 3 4 4 5 5 30

312 4 5 4 5 4 5 5 32

313 5 4 4 5 4 5 3 30

314 4 4 4 5 4 4 4 29

315 4 5 5 5 4 5 5 33

316 5 4 4 5 5 5 4 32

317 4 4 5 5 5 4 5 32

318 5 4 4 5 5 4 5 32

319 4 3 4 5 5 4 3 28

320 3 2 2 5 4 3 2 21

321 3 2 3 4 3 2 2 19

322 4 5 3 4 4 5 5 30

323 4 4 3 4 4 5 4 28

324 4 5 4 5 5 5 4 32

325 5 4 3 4 4 3 3 26

326 4 4 4 5 5 5 5 32

327 4 4 3 4 4 4 3 26

328 4 4 3 3 3 3 3 23

329 4 5 4 5 5 4 3 30

330 4 4 5 5 5 4 5 32

331 4 4 4 5 4 4 4 29

332 2 2 3 5 3 3 2 20

333 5 4 4 5 5 5 5 33

334 4 5 3 5 4 4 4 29

335 3 2 3 5 3 3 3 22

336 5 3 4 5 4 5 5 31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 133: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

117

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (lanjutan)

337 4 5 3 5 4 5 3 29

338 4 4 4 5 4 4 4 29

339 4 4 3 4 4 5 3 27

340 4 4 3 4 4 5 3 27

341 4 3 4 5 4 4 3 27

342 4 3 5 5 4 4 3 28

343 4 3 5 5 5 5 3 30

344 5 3 4 5 4 4 3 28

345 4 3 3 4 4 4 3 25

346 4 3 4 4 3 3 3 24

347 4 4 3 3 4 3 3 24

348 4 3 3 4 4 3 3 24

349 4 3 3 4 5 5 3 27

350 4 5 5 5 5 4 3 31

351 5 5 4 5 4 5 4 32

352 4 4 4 5 5 4 3 29

353 4 3 3 4 4 5 3 26

354 4 5 3 5 5 5 4 31

355 4 4 4 5 5 5 3 30

356 4 5 4 4 4 5 3 29

357 5 3 4 5 4 3 3 27

358 4 3 4 4 4 4 3 26

359 5 3 4 4 4 4 3 27

360 3 4 3 5 3 4 4 26

361 5 3 4 5 4 4 3 28

362 3 3 4 5 4 4 3 26

363 5 3 4 4 4 4 3 27

364 5 4 3 4 4 5 3 28

365 4 3 4 5 5 4 3 28

366 4 3 3 4 4 4 3 25

367 4 3 3 4 5 4 3 26

368 4 4 4 5 4 3 3 27

369 5 4 4 4 5 5 5 32

370 3 2 3 5 4 3 3 23

371 4 3 3 4 4 4 3 25

372 4 2 3 3 3 3 2 20

373 4 3 3 5 4 4 3 26

374 4 3 3 5 4 3 3 25

375 4 4 4 5 5 5 5 32

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 134: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

118

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (lanjutan)

376 4 3 3 4 4 4 3 25

377 5 4 5 5 4 4 4 31

378 4 4 5 5 4 5 4 31

379 5 4 4 4 5 5 4 31

380 4 5 3 5 4 5 5 31

381 4 3 3 4 3 3 3 23

382 4 4 3 4 5 5 5 30

383 3 2 3 5 4 3 3 23

384 3 3 4 4 4 3 3 24

385 4 5 5 5 4 5 4 32

386 4 3 3 4 5 5 3 27

387 4 3 3 4 4 4 3 25

388 4 3 5 5 4 4 3 28

389 5 3 3 4 5 4 3 27

390 4 3 3 4 4 3 3 24

391 4 3 3 3 4 3 4 24

392 4 3 3 3 5 5 3 26

393 4 3 3 5 4 5 4 28

394 4 3 5 5 5 5 4 31

395 4 5 4 5 5 5 4 32

396 4 3 5 5 5 4 3 29

397 3 2 3 3 4 2 2 19

398 4 3 3 3 4 3 3 23

399 5 4 5 5 5 5 5 34

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 135: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

119

LAMPIRAN IV

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Intensifikasi_Pajak 399 25 44 35,50 3,582

Pelaksanaan_Law_

Enforcement 399 19 34 27,94 3,224

Pelayanan_Pajak 399 19 34 28,67 3,363

Kepatuhan_WP 399 19 34 27,47 3,115

Valid N (listwise) 399

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 136: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

120

LAMPIRAN V

UJI INSTRUMEN DATA

A. Uji Validitas Data

1. Intensifikasi Pajak

Correlations

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 Total_X1

X1.1 Pearson Correlation 1 ,066 ,181** ,873** ,389** ,282** ,170** ,136** ,389** ,714**

Sig. (2-tailed) ,190 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,006 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

X1.2 Pearson Correlation ,066 1 -,011 ,094 ,090 ,126* ,120* ,094 -,018 ,253**

Sig. (2-tailed) ,190 ,832 ,061 ,073 ,012 ,017 ,060 ,726 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

X1.3 Pearson Correlation ,181** -,011 1 ,175** ,071 ,070 ,052 ,026 -,022 ,268**

Sig. (2-tailed) ,000 ,832 ,000 ,155 ,164 ,304 ,610 ,655 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

X1.4 Pearson Correlation ,873** ,094 ,175** 1 ,383** ,276** ,178** ,201** ,354** ,717**

Sig. (2-tailed) ,000 ,061 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

X1.5 Pearson Correlation ,389** ,090 ,071 ,383** 1 ,644** ,222** -,028 ,672** ,764**

Sig. (2-tailed) ,000 ,073 ,155 ,000 ,000 ,000 ,575 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 137: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

121

Uji Validitas Intensifikasi pajak (lanjutan)

X1.6

Pearson

Correlation ,282** ,126* ,070 ,276** ,644** 1 ,410** -,015 ,421** ,708**

Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,164 ,000 ,000 ,000 ,772 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

X1.7 Pearson

Correlation ,170** ,120* ,052 ,178** ,222** ,410** 1 ,132** ,166** ,493**

Sig. (2-tailed) ,001 ,017 ,304 ,000 ,000 ,000 ,008 ,001 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

X1.8 Pearson

Correlation ,136** ,094 ,026 ,201** -,028 -,015 ,132** 1 -,073 ,229**

Sig. (2-tailed) ,006 ,060 ,610 ,000 ,575 ,772 ,008 ,143 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

X1.9 Pearson

Correlation ,389** -,018 -,022 ,354** ,672** ,421** ,166** -,073 1 ,668**

Sig. (2-tailed) ,000 ,726 ,655 ,000 ,000 ,000 ,001 ,143 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

Total_

X1

Pearson

Correlation ,714** ,253** ,268** ,717** ,764** ,708** ,493** ,229** ,668** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 138: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

122

2. Pelaksanaan Law Enfocement

Correlations

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 Total_X2

X2.1 Pearson Correlation 1 ,494** ,186** ,063 ,354** ,410** ,397** ,676**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,207 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

X2.2 Pearson Correlation ,494** 1 ,080 ,040 ,258** ,577** ,536** ,748**

Sig. (2-tailed) ,000 ,111 ,420 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

X2.3 Pearson Correlation ,186** ,080 1 ,088 ,068 -,002 ,383** ,443**

Sig. (2-tailed) ,000 ,111 ,080 ,178 ,973 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

X2.4 Pearson Correlation ,063 ,040 ,088 1 ,229** ,055 ,076 ,313**

Sig. (2-tailed) ,207 ,420 ,080 ,000 ,273 ,131 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

X2.5 Pearson Correlation ,354** ,258** ,068 ,229** 1 ,447** ,247** ,578**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,178 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

X2.6 Pearson Correlation ,410** ,577** -,002 ,055 ,447** 1 ,307** ,681**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,973 ,273 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 139: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

123

Uji validitas pelaksanaan Law Enforcement (lanjutan)

X2.7 Pearson Correlation ,397** ,536** ,383** ,076 ,247** ,307** 1 ,737**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,131 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

Total_X2 Pearson Correlation ,676** ,748** ,443** ,313** ,578** ,681** ,737** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Pelayanan Pajak

Correlations

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 Total_X3

X3.1 Pearson Correlation 1 ,503** ,117* ,035 ,290** ,269** ,357** ,576**

Sig. (2-tailed) ,000 ,019 ,480 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

X3.2 Pearson Correlation ,503** 1 ,226** ,006 ,167** ,302** ,392** ,630**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,899 ,001 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

X3.3 Pearson Correlation ,117* ,226** 1 ,174** ,152** ,211** ,252** ,509**

Sig. (2-tailed) ,019 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 140: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

124

Uji Validitas Pelayanan Pajak (lanjutan)

X3.5 Pearson Correlation ,290** ,167** ,152** ,361** 1 ,548** ,420** ,670**

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

X3.6 Pearson Correlation ,269** ,302** ,211** ,160** ,548** 1 ,494** ,717**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

X3.7 Pearson Correlation ,357** ,392** ,252** ,150** ,420** ,494** 1 ,737**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

Total_X3 Pearson Correlation ,576** ,630** ,509** ,416** ,670** ,717** ,737** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 141: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

125

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Total_Y1

Y1.1 Pearson Correlation 1 ,504** ,063 ,019 ,284** ,411** ,426** ,628**

Sig. (2-tailed) ,000 ,211 ,708 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

Y1.2 Pearson Correlation ,504** 1 -,013 ,058 ,328** ,524** ,643** ,753**

Sig. (2-tailed) ,000 ,802 ,245 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

Y1.3 Pearson Correlation ,063 -,013 1 ,144** ,120* ,016 ,139** ,346**

Sig. (2-tailed) ,211 ,802 ,004 ,017 ,756 ,005 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

Y1.4 Pearson Correlation ,019 ,058 ,144** 1 ,243** ,099* ,093 ,348**

Sig. (2-tailed) ,708 ,245 ,004 ,000 ,048 ,064 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

Y1.5 Pearson Correlation ,284** ,328** ,120* ,243** 1 ,474** ,349** ,638**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,017 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 142: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

126

Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (lanjutan)

Y1.6 Pearson Correlation ,411** ,524** ,016 ,099* ,474** 1 ,428** ,725**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,756 ,048 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

Y1.7 Pearson Correlation ,426** ,643** ,139** ,093 ,349** ,428** 1 ,757**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,005 ,064 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

Total_Y1 Pearson Correlation ,628** ,753** ,346** ,348** ,638** ,725** ,757** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 399 399 399 399 399 399 399 399

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 143: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

127

B. Uji Realibilitas Data

1. Intensifikasi Pajak

2. Pelaksanaan Law Enforcement

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,708 7

3. Pelayanan Pajak

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,711 7

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,727 9

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,718 7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 144: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

128

C. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 399

Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 2,80491265

Most Extreme

Differences

Absolute ,060

Positive ,038

Negative -,060

Test Statistic ,060

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002c

Sumber : Output SPSS

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 145: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

129

LAMPIRAN VI

UJI HUBUNGAN

1. Intensifikasi Pajak

Correlations

Intensifikasi

Pajak

Kepatuhan

Wajib Pajak

Spearman's

rho

Intensifikasi Pajak Correlation

Coefficient 1,000 ,301**

Sig. (2-tailed) . ,000

N 399 399

Kepatuhan Wajib

Pajak

Correlation

Coefficient ,301** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .

N 399 399

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Pelaksanaan Law Enforcement

Correlations

Pelaksanaan

Law

Enforcement

Kepatuhan

Wajib Pajak

Spearman's

rho

Pelaksanaan Law

Enforcement

Correlation

Coefficient 1,000 ,792**

Sig. (2-tailed) . ,000

N 399 399

Kepatuhan Wajib

Pajak

Correlation

Coefficient ,792** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .

N 399 399

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 146: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

130

3. Pelayanan Pajak

Correlations

Pelayanan

Pajak

Kepatuhan

Wajib Pajak

Spearman's

rho

Pelayanan Pajak Correlation

Coefficient 1,000 ,429**

Sig. (2-tailed) . ,000

N 399 399

Kepatuhan Wajib

Pajak

Correlation

Coefficient ,429** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .

N 399 399

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Page 147: HUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ...repository.usd.ac.id/35350/2/152114116_full.pdfHUBUNGAN INTENSIFIKASI PAJAK, LAW ENFORCEMENT DAN PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR

131

Lampiran VII

TABEL r

df 0.05 0.02 0.01 0,001

390 0,0991 0,1175 0,1300 0,1656

391 0,0989 0,1173 0,1298 0,1654

392 0,0988 0,1172 0,1296 0,1652

393 0,0987 0,1170 0,1295 0,1650

394 0,0986 0,1169 0,1293 0,1647

395 0,0984 0,1167 0,1291 0,1645

396 0,0983 0,1166 0,1290 0,1643

397 0,0982 0,1164 0,1288 0,1641

398 0,0981 0,1163 0,1287 0,1639

399 0,0979 0,1161 0,1285 0,1637

400 0,0978 0,1160 0,1283 0,1635

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI