Home >Recruiting & HR >Hubungan Buruh dan Perundingan Kolektif

Hubungan Buruh dan Perundingan Kolektif

Date post:18-Jul-2015
Category:
View:459 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:

Slide 1

Presenter : Apa pendapat teman-teman tetang berita berikut ini ?Apa tuntutannya ?Apa konsekuensinya bagi masyarakat ? Perusahaan ? Karyawan ?

1

PERUNDINGAN KOLEKTIF DAN HUBUNGAN BURUHRoesdaniel Ibrahim 122.140.128 Salahudin Arif 122.140.134Sherly Febrinasari 122.140.135

TUGAS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIAPROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PASCA SARJANA UNIVERSITAS TRISAKTISolusi dari seperti hal di atas dapat melalui perundingan kolektif,Spt apa itu dan apa itu hubungan buruh.. Mari kita sama-sama pelajari bab 14 berikut ini2TUJUAN PEMBELAJARANDefinisi perundingan kolektif dan hubungan buruh.Tujuan hubungan buruh bagi pihak manajemen, serikat buruh dan masyarakat.Dampak lingkungan hukum terhadap hubungan buruh.Interaksi utama antara buruh dan manajemen : pengorganisasian, negosiasi, kontrak dan administrasi kontrak.Pendekatan baru yang lebih ramah terhadap hubungan buruh dan manajemen.Perubahan tantangan persaingan (misalnya globalisasi dan kompetisi pasar produk) memengaruhi interaksi buruh dan manajemen.Hubungan buruh di sektor publik berbeda denga di sektor swasta.

DEFINISI PERUNDINGAN KOLEKTIF DAN HUBUNGAN BURUH

TUGAS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIAPROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PASCA SARJANA UNIVERSITAS TRISAKTISolusi dari seperti hal di atas dapat melalui perundingan kolektif,Spt apa itu dan apa itu hubungan buruh.. Mari kita sama-sama pelajari bab 14 berikut ini4Definisi Hubungan BuruhUndang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 disebutkan beberapa definisi :Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk anatara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

definisi perundingan kolektifSerikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah oraganisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja pekerjaan/ buruh dan keluarganya.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 disebutkan definisi :Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/ buruh atau serikatpekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

4 elemen keberhasilan hubungan industriMenurut John Dunlop dalam bukunya yang berjudul Industrial Relation System (1958) :Konteks lingkungan (teknologi, tekanan pasar, dan kerangka kerja hukum, terutama karena ini berpengaruh terhadap kekuatan perundingan).Peserta, meliputi pekerja dan serikatnya, manajemen, dan pemerintah."Jejaring aturan" (aturan main) yang menjelaskan proses interaksi antara manajemen dan buruh berikut penyelesaian perselisihan (seperti langkah-langkah yang diikuti dalam penyelesaian keluhan kontrak.Ideologi yang menjaga sistem hubungan industri berjalan benar, ketiga peserta harus memiliki kesamaan ideologi (seprti penerimaan sistem kapitalis) dan harus menerima peran-peran peserta lainnya.

Mengidentifikasi tujuan hubungan buruh bagi pihak manajemen, buruh dan masyarakat

TUGAS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIAPROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PASCA SARJANA UNIVERSITAS TRISAKTISolusi dari seperti hal di atas dapat melalui perundingan kolektif,Spt apa itu dan apa itu hubungan buruh.. Mari kita sama-sama pelajari bab 14 berikut ini8Mengidentifikasi tujuan hubungan buruh bagi pihak manajemen, buruh dan masyarakatManajemen :Fokus penanganan bergeser dari penanganan individu menjadi penanganan kelompok.Buruh :Efektivitas perundingan, karena dengannya akan ada kekuatan dan pengaruh untuk membuat suara pekerja didengar, serta untuk mempengaruhi perubahan di tempat kerja.Masyarakat :Perselisihan antara manajemen dan serikat dapat diselesaikan melalui perundingan kolektif dan bukan adu fisik di jalanan.

Tujuan hubungan buruh bagi pihak manajemenTujuan ManajemenMengendalikan biaya buruh.Meningkatkan produktivitas dengan terus menerus memeriksa upah dan tunjangan.Memelihara kekuasaan manajemen di area-area penting seperti staffing dan pengaturan kerja.Kekhawatiran Manajemen Terhadap SerikatBiaya tunjangan dan upah yang naik, Gangguan akibat pemogokan,Hubungan tidak selaras dengan pekerja,Keterbatasan diskresi dan fleksibilitas manajemen dalam mengambil keputusan.

Tujuan hubungan buruh bagi pihak manajemenStrategi Manajemen Menyikapi SerikatMelalui syarat dan ketentuan kerja yang menarik dan adil bagi pekerja/ buruh sehingga para pekerja/ buruh tidak melihat manfaat besar dari keberadaan serikat.Secara agresif melawan representasi serikat, bahkan ketika terdapat kepentingan pekerja/buruh yang signifikan.

Tujuan Serikat Buruh Bagi Pihak Buruh (1)Tujuan serikat di Indonesia dijabarkan dalam definisi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pasal 4 ayat (1), yaitu :

Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah oraganisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja pekerjaan/ buruh dan keluarganya.

Tujuan Serikat Buruh Bagi Pihak Buruh (2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.Syarat dan Ketentuan Pekerjaan (1)Penetapan Administrasi KesepakatanPenentuan dan Administrasi UpahOperasi PabrikUnit perundingan dan suplemen pabrikDurasi kontrak dan ketentuan pembukaan kembali dan renegosiasiKeselamatan serikat dan check offKomite perundingan khususProsedur ketidak puasanArbitrase dan mediasiPemogokan dan larangan bekerjaPenegakan kontrakProvisi umumPerbedaan upah dan struktur tariffTunjanganSistem insentif dan program bonus produksiKlasifikasi dan evaluasi kerjaPenyesuaian upah individuPenyesuaian gaji umum selama periode kontrakAturan kerja dari perusahaanPeriode istirahat dan tunjangan waktu lainnyaKeselamatan dan kesehatanKomite pabrikJam kerja dan praktik gaji premiOperasi shiftPekerjaan berbahayaPendisiplinan dan pemberhentianSyarat dan Ketentuan Pekerjaan (2)Fungsi Hak dan Tanggung JawabKeamanan Pendapatan atau PekerjaanCuti Bergaji dan Tidak BergajiKlausul hak-hak manajemenPemindahan pabrikSubkontrakAktivitas serikat pada premis dan waktu perusahaanKerjasama serikat dan manajemenRegulasi perubahan teknologiKonsultasi dan pemberitahuan di depanKetetapanpengangkatan dan mutasiJaminan pendapatan dan pekerjaanPelaporan dan gaji call-inProgram tunjangan pengangguran tambahanRegulasi lembur, shift, dan lain-lainPengurangan jam untuk menghindari PHKProsedur PHK senioritas recallPembagian kerja sebagai pengganti PHKLiburan dan hari besarCuti sakitCuti pribadi dan cuti pemakamanCuti tugas kemiliteran dan juriSyarat dan Ketentuan Pekerjaan (3)Program Tunjangan PekerjaKeamanan Pendapatan atau PekerjaanProgram KhususProgram asuransi dan kesehatanProgram pensionBagi untung pembelian saham dan program penghematanProgram bonusKetentuan pengurangan pekerjaPraktik promosiPelatihan dan pemeliharanTunjangan relokasiPesangon dan program tunjangan PHKPemagang dan pembelajarPekerja penderita cacat dan lansiaWanitaVeteranPerwakilan serikat

Bukan merupakan serikat buruh tetapi sebuah federasi yang berusaha memajukan kepentingan anggotanya di level nasional, seperti Chamber of Commerce dan the National Association of Manufacturer, yang berafiliasi secara nasional dan internasional dengan ribuan serikat lokal.

AFL-CIO mewakili kepentingan buruh : Kebijakan Publik Memberikan informasi dan analisis yang dapat digunakan serikat

Berdiri 20 Februari 1973 dengan nama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang terdiri dari 21 serikat buruh, 21 serikat buruh (vak sentral) yang terintegrasi dan terorganisir ke dalam 21 Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) yang bersifat sektoral.

1984 bersama-sama serikat buruh se-ASEAN membentuk ASEAN Trade Union Council (ATUC).

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2000 FBSI berubah nama menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) karena merupakan gabungan federasi.

FSPA NIBA(Federasi Serikat Pekerja Anggota Niaga, Bank dan. Asuransi).FSP PAR (Federasi Serikat Pekerja Pariwisata).FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia).FSPA FARKES (Federasi Serikat Pekerja Apotek Farmasi dan Kesehatan).Program Keberlangsungan Hidup SerikatCheckoff Provision (Ketentuan Checkoff)Ketentuan kontrak serikat yang mengharuskan perusahaan perusahaan memotong iuran serikat dari gaji pekerja.Union ShopKetentuan keselamatan serikat yang mengharuskan seseorang bergabung ke serikat dalam periode waktu tertentu setelah resmi diangkat.Closed ShopKetentuan keselamatan serikat yang mengharuskan seseorang menjadi anggota seri

Embed Size (px)
Recommended