Hotel harvest (inpres 15 2010)

SOSIALISASI

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

Oleh :

Bappeda Provinsi Jambi

Disampaikan pada acara ;Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam Penanggulangan Kemiskinan Provinsi JambiHotel Harvest Jambi, 2010

Kemiskinan

Pengertian

; orang, keluarga, dansekelompok masyarakat yangmemiliki keterbatasan sumberdaya—material, sosial, danbudaya—sehingga menghalangimereka untuk dapat hidup layakmenurut ukuran paling minimaldi suatu negara tempat merekabermukim (Amich Alhumami,2009)

Miskin

Pengertian

; kondisi kehidupanyang serba kekuranganyang dialami seseorangatau rumah tanggasehingga tidak mampumemenuhi kebutuhanminimal/yang layak bagikehidupannya (BPS, 2004)

Pengertian

Penduduk miskin ; pendudukyang tidak mempunyai kemam-puan dalam memenuhi ke-butuhan dasar untuk kehidup-an yang layak, baik kebutuhandasar makanan maupunkebutuhan dasar bukanmakanan (Sunaryo Urip, 2004)

Garis kemiskinan adalah ;sejumlah rupiah yang diperlukanoleh setiap individu untuk dapatmembayar kebutuhan makanan(setara 2100 kilo kalori per orangper hari) dan kebutuhan non-makanan (yang terdiri dariperumahan, pakaian, kesehatan,pendidikan, transportasi, sertaaneka barang dan jasa lainnya)

1• Keterbatasan Sumberdaya

2• Hidup dibawah kelayakan

3• Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar

KARAKTERISTIK MISKIN/KEMISKINAN

Kemiskinan Sementara ; suatu kondisi yang menyebabkanseorang/sekelompok orang mengalami kemiskinan olehkarena bencana alam, krisis ekonomi dan lain-lain

Kemiskinan Kronis ; suatu kondisi seorang/sekelompok orangyang memang mengalami kemiskinan olehketidakberdayaannya

Kemiskinan Absolut ; suatu kondisi seorang/sekelompokdengan mengacu pada suatu set kondisi yang konsisten yangtidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat, misal ketidak-mampuan dalam memenuhi kebutuhan 2000 s/d 2500kalori/hari, pendapatan dibawah US $1 s/d US $2/hari

Kemiskinan Relatif ; perbandingan suatu kondisi kemiskinanantara seorang/sekelompok orang dengan orang/kelompoklainnya dimana orang/sekelompok orang lebih miskindibandingkan dengan orang/sekelompok orang lainnya

Beberapa Istilah Kemiskinan

Kemiskinan Sementara

Kemiskinan Kronis

Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Relatif

Beberapa Istilah Kemiskinan

Produktivitas Rendah

Modal Rendah

Tabungan Rendah

Produksi Rendah

Pengetahuan Rendah

Daya Beli, Pendidikan dan Informasi

Rendah

Pendapatan Rendah

Konsumsi Rendah

Status Gizi Rendah

Kesehatan Rendah

Kinerja Rendah

Papan, Sarana Prasarana Dasar

Pemukiman Rendah

MISKIN

23

.3

39

.4

51

.4 57

.3

78

.1

29

.2

51

.6

69

.5 76

.5

10

9

0

20

40

60

80

100

120

Kaya Hampir Miskin Cukup Miksin Miskin Sangat Miskin

AKB

AKBA

Keterangan :AKB : Angka Kematian BayiAKBA : Angka Kematian Balita

PULAU BERHALA

19.171

9.041

16.72714.244

9.611

17.672

11.480

8.753

13.01213.426

Sebaran Rumah Tangga Miskin (2010)

199,469

157,362 133,137

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2008 2009 2010

Perkembangan RTS (Penerima RASKIN) Prov JambiTahun 2008 - 2010

17,366 17,104

27,406

21,502

19,482

22,018

21,035

16,218

17,788

19,550

12,380

10,276

23,494

20,527

13,038

18,214

16,562

10,256

15,572 17,043

9,611 9,041

19,171

17,672

11,480

16,727

14,244

8,753

13,012 13,426

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Batanghari Bungo Kerinci Kota jbi Ma. Jambi Merangin Sarolangun Tebo TJB TJT

2008

2009

2010

Perkembangan RTS (Penerima RASKIN) Prov. JambiTahun 2008 – 2010 Dirinci Per Kabupaten/Kota

PerkembanganJumlah RTS

(RTM) Di Provinsi Jambi

Tahun2008 - 2009

PerkembanganJumlah RTS

(RTM) Di Provinsi Jambi

Tahun2009 - 2010

PULAU BERHALA

Potensi SDA Provinsi Jambi

• Perkebunan

• Batubara

• Emas

• Perkebunan

• Batubara

• Timah

• Minyak dan Gas

• Perdagangan

• Perkebunan

• Industri

• Perikanan

• Batubara

• Minyak dan Gas

•Perdagangan

•Perkebunan

• Industri

• Minyak dan Gas

• Perikanan

• Batubara• Minyak dan Gas• Perkebunan• Kehutanan

• Perdagangan

• Pariwisata

• Minyak dan Gas

• Batubara

• Minyak

• Perkebunan

• Perkebunan

• Batubara

• Batualam

• Bahan baku semen

• Minyak dan Gas

• Perkebunan

• Batubara

• Perak

• Emas

• Pertambangan Umum

•Pertanian Tanaman Pangan

•Perkebunan

• Pariwisata

•Perak

BATANG TUBUH Peraturan Presiden Nomor 15 TAHUN 2010

8 BAB 27 PASAL 46 AYAT

Hub. Kerja danTata Kerja

(1 pasal, 4 ayat)

Pendanaan(2 pasal, 3 ayat)

Ketentuan Umum(1 pasal, 5 ayat)

Arah Kebj. PenggKemiskinan

(1 pasal, 2 ayat)

Strategi & Program PPK

(3 pasal, 6 ayat)

KetentuanPenutup(3 pasal)

KetentuanPeralihan

(2 pasal, 2 ayat)

TNPPK(14 pasal, 24

ayat)

Arah Kebijakan Penanggulangan KemiskinanBab II Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Nasional

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

berpedoman berpedoman

JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP ) Provinsi Jambi (2005-2025)

1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif

2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya

3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan ber-budaya hukum

4. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib

5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan

6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Sasaran-sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP ) Provinsi Jambi

(2005-2025)

1. Mewujudkan Jambi yang memiliki keunggulan kompetitif2. Mewujudkan masyarakat Jambi yang beriman, bertaqwa dan

berbudaya3. Mewujudkan demokrasi dan budaya hukum4. Mewujudkan kondisi Jambi yang aman, tentram dan tertib5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Program Tahun 2010

1. Penyempurnaan Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat

2. Pemantapan PNPM Mandiri3. Perluasan Pelayanan KUR4. Peningkatan Efektifitas Penanggulang-

an Kemiskinan

Prioritas RPJMNPenanggulangan Kemiskinan

Prioritas Nasional

Program Tahun 2010

1. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

3. Pembinaan Anak Terlantar, KUR4. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma5. Pembinaan Panti Asuhan/Panti LANSIA6. Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit

Sosial7. Peningkatan dan Pengembangan

Kesempatan Kerja

Program Daerah 2010

Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Bab III Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1)

Strategi PercepatanPenanggulangan Kemiskinan

Mengurangi beban pengeluaran masyarakatmiskin

Meningkatkan kemampuan dan pendapatanmasyarakat miskin

Mengembangkan dan menjamin keberlanjutanusaha mikro dan kecil

Mensinergikan kebijakan dan programpenanggulangan kemiskinan

Program PercepatanPenanggulangan Kemiskinan

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis

keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak

dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup

masyarakat miskin Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan

potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin

untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada

prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk

memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha

berskala mikro dan kecil

Program-program lainnya yang baik sesara langsung ataupun

tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat miskin

KEMISKINAN

Pengurangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan

Serangkaian Kebijakan dan

Program

Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar (pangan, pendidikan, kesehatan dll)

Kesempatan Berusaha

Kesempatan Kerja

Mengatasi Masalah Kemiskinan

Program PercepatanPenanggulangan Kemiskinan

Kelompok ProgramPenanggulanganKemiskinanBerbasis Keluarga

Kelompok ProgramPenanggulanganKemiskinan BerbasisPemberdayaanMasyarakat

Kelompok ProgramPenanggulanganKemiskinan Ber-basis Pemberdaya-an UMK

Bertujuan untukMelakukanpemenuhan hakdasar, pengura-ngan bebanhidup dan per-baikan kualiktashidup masyara-kat miskin

Bertujuan untukMengembangkanpotensi dan mem-perkuat kapasitaskelompok masy. miskin utk terlibatdlm pembg. yg di-dasarkan padaprinsip pember-dayaan masy.

Bertujaun untukMemberikan aksesdan penguatanekonomi bagipelaku usahaberskala mikro dankecil

No Kabupaten/KotaSubsidi Pemprov Jambi

2008 2009

1 Batanghari 520.980.000 668.520.000

2 Bungo 513.120.000 554.904.000

3 Kerinci 822.180.000 1.268.676.000

4 Kota Jambi 645.060.000 1.108.458.000

5 Ma. Jambi 584.460.000 704.052.000

6 Merangin 660.540.000 983.556.000

7 Sarolangun 631.050.000 894.348.000

8 Tebo 486.540.000 553.824.000

9 Tanjab. Barat 533.640.000 840.888.000

10 Tanjab. Timur 586.500.000 920.322.000

Jumlah 5.984.070.000 8.497.548.000

SUBSIDI PEMPROV JAMBI UNTUK RASKIN

PROGRAM KUPEM Per Des 2009

No Bidang UsahaPenyaluran

(Rp)Pengembalian

(Rp)

1 Peternakan 2.720.000.000,00 2.710.763.200,00

2 Pertanian T. Pangan 1.475.635.000,00 1.068.663.777,00

3 Perikanan 2.548.574.000,00 1.618.179.934,00

4 Industri 2.155.776.000,00 2.040.783.020,66

5 Perdagangan/Jasa 3.851.800.000,00 3.546.795.079,00

Jumlah 12.751.785.000,00 10.985.185.010,66

PERSENTASE PENGEMBALIAN PROGRAM KUPEM

99.66

72.42

63.49

94.67 92.08 86.15

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Peternakan Pertanian T.

Pangan

Perikanan Industri Perdagangan/Jasa Total

Pers

enta

se (

%)

Bidang Usaha

PPKpercepataannya dilaksanakan denganmenyusun kebijakan dan program yangbertujuan mensinergikan kegiatanpenanggulangan kemiskinan danmelakukan pengawasan sertapengendalian dalam pelaksanaannya

Tim NasionalPercepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK)

Bab IV Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1)

TPPK

Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasiprogram-program penanggulangan kemiskinan

Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanpenanggulangan kemiskinan

bertugas melakukan koordinasipenanggulangan kemiskinan didaerah masing-masing sekaligusmengendalikan pelaksanaan kebijakandan program penanggulangankemiskinan sesuai Keputusan TimNasional (Pasal 17)

TKPK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 18

Keanggotaan TKPK (Provinsi, Kab/Kota)

terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha danpemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan

Ketua TKPK (Provinsi, Kab/Kota)

adalah Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Gubernur

Sekretaris TKPK (Provinsi, Kab/Kota)

adalah Kepala Bappeda (Provinsi, Kab/Kota) yang ditetapkanoleh Gubernur

Pendanaan

Sumber

TNPPK APBN

TKPK-Prov APBD

Prov

Lain-lain

TKPK-Kab/Kota

APBD Kab/Kota