Hospital Bylaws

OOLEHLEH

SSOFWAN OFWAN DAHLANDAHLAN

HHOSPITAL BYLAWSOSPITAL BYLAWSSering diterjemahkan:Sering diterjemahkan:- Statuta RS; Statuta RS; - Peraturan Internal RS;Peraturan Internal RS;- Peraturan Dasar Internal RS;Peraturan Dasar Internal RS;- Peraturan Tatakelola RS; atauPeraturan Tatakelola RS; atau- Konstitusi RS.Konstitusi RS.

HOSPITAL (1)TempatTempat dimanadimana pasienpasien mendapat makanan, mendapat makanan, pemondokanpemondokan dandan layananlayanan keperawatankeperawatan selagi selagi menjalani pengobatan atau pembedahan.menjalani pengobatan atau pembedahan.

Sebuah institusi yang menerima, merawat Sebuah institusi yang menerima, merawat dandan mengobati secara medis terhadap orang mengobati secara medis terhadap orang sakit atau sakit atau cideracidera; ; termasuktermasuk pula gedung yang pula gedung yang digunakan untuk tujuan itu.digunakan untuk tujuan itu.

Juga diartikan sebagai tempat dimana praktek Juga diartikan sebagai tempat dimana praktek kedokteran dilaksanakan oleh Dr. kedokteran dilaksanakan oleh Dr.

(Morris and Moritz)

HOSPITAL (2)

Tempat dimana:1. Orang dg problem kesehatan datang.2. Dr, perawat dan profesional lainnya melakukan aktivitas profesionalnya.3. Pendidikan dan penelitian di lapangan kesehatan dilakukan.4. Segmen dari masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan. (Magula, M, 1982)

HOSPITAL (3)HOSPITAL (3)

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

((Definisi Yuridis Menurut Pasal 1 angka 1 UURSDefinisi Yuridis Menurut Pasal 1 angka 1 UURS))

PERANAN HOSPITAL Pelayanan kesehatan:

menyembuhkan, merawat pesakit, cidera atau jompo.

Pendidikan dan Pelatihan:melaksanakan pelatihan dan pendidikan.

Riset dan Pengembangan:melakukan riset untuk memahami penyakit sertamengembangkan metode pengobatan baru.

Penyuluhan Kesehatan:melakukan penyuluhan kesehatan kepada staf,pasien serta keluarganya, dan masyarakat.

(Hematram Yadav, 2006)

HAKEKAT HOSPITALHAKEKAT HOSPITAL1.1. Sebuah institusi besar;Sebuah institusi besar; karena sarat dengan peralatan, yangkarena sarat dengan peralatan, yang

dioperasionalkandioperasionalkan oleholeh banyakbanyak orangorang ddengaengan n berbagai macam bakat dan keahlian.berbagai macam bakat dan keahlian.

2. 2. Sebuah organisasi yang komplek; ; sebab sebab banyak orang melakukan kerjabanyak orang melakukan kerja--kerjakerja

ttertentu denganertentu dengan kompensasi kompensasi sesuai sesuai dengan dengan kebukebutuhan rencana kerjatuhan rencana kerja (y(yanangg dibatasi dibatasi

oleh oleh aturan, aturan, reguregulalasi si dandan proprosedur sedur sesuaisesuai

kebutuhankebutuhan birokrasi danbirokrasi dan hukum).hukum).

3.3.Sebuah lembaga yang rumit;Sebuah lembaga yang rumit;sebabsebab bbanyakanyak departemen,departemen, unit,unit, jabatan,jabatan,sstaf, perantaf, peran dan fungsi, yang dan fungsi, yang kesemuanya kesemuanya ssalingaling ber berkaitkaitanan dan saling bergantungan dan saling bergantungan

satusatu s sama lain. ama lain.

4.4.Sebuah sistem Sebuah sistem yang yang dinamis dan dinamis dan adaptif;adaptif;karenakarena h haruarus s terus-menerus beterus-menerus berinteraksirinteraksidengandengan lingkulingkunganngan eksternal,eksternal, sosial sosial,, dandanllingkungan ingkungan oorganisasi.rganisasi.

5. Sebuah tempat kerja yang sarat dgn masalah;

oleh sebab itu diperlukan sistem untuk mengatasi masalah (problem-solving system).

6. Sebuah fasilitas publik yang sangat essensial;sebab merepresentasikan infestasi SDM, finansial, serta sumber daya lainnya gunamemberikan layanan kritikal kepadamasyarakat.

7. Sebuah proses kerja yang rumit:a. inputnya; berupa personil, peralatan, informasi, dana dan pasien;b. proses kerjanya; memerlukan sumber daya, koordinasi, integrasi psiko-sosial dan manajemen;c. outputnya; berupa finished output untuk diserahkan kpd lingkungannya, disamping RS harus tetap mempertahankan identitas dan integritasnya sepanjang masa. (Magula, M)

RINGKASNYAHospital merupakan tempat bertemunya banyak unsur dan kepentingan, antara lain: 1. Pemilik;2. Manajemen (CEO, COO, Manajer, Spv.);3. Profesional (Dr, Drg, Perawat, Bidan, dll);4. Pasien dan keluarganya; 5. Masyarakat beserta lingkungannya; 6. Mahasiswa, residen dan peneliti;7. Pemerintah, DPR, Pemda, DPRD, dll.

KONFLIKKepentingan yang berbeda dari banyak unsur dalam RS, berpotensi menimbulkan konflik, yang sudah tentu akan membawa pengaruh pada mutu layanan kesehatan di RS yang bersangkutan.Oleh karena itu perlu problem solving system.

PENYEBAB KONFLIK

Keterbatasan sumber daya.Kerja-kerja yg saling bergantungan

satu sama lain.Perbedaan nilai & persepsi diantara

staf RS.Tidak ada peraturan & protap di RS.

Adanya difficult people. (Hematram Yadav,

2006)

SOLUSI KONFLIK

Perlu perangkat hukum sebagai:o landasan bagi pengelolaan RS; dano acuan penyelesaian konflik di RS ybs.

Perangkat hukum tsb adalah:1. Hukum dalam UU: o UU Kesehatan, UURS, UUPK, dll.2. Hukum diluar UU:o Hospital Bylaws (disahkan Pemilik RS);o Peraturan Direktur RS (disahkan

Direktur);o Prosedur Tetap (disahkan Direktur).

UU RUMAH SAKIT Berisi: o Definisi.o Bentuk kelembagaan.o Jenis dan klasifikasi.o Peran, Fungsi, Kewenangan, Tanggungjawab.o Perpajakan (pengurangan pajak).o Sumbangan dari public fund & retribusi pasien).o Potensi RS yg bisa membahayakan lingkungan.o Pendirian, perizinan dan perpanjangan izin.o Organisasi dan administrasi.o Fungsi sosial.o RM, informed consent, rahasia medis, dsbnya.o Kedudukan mahasiswa dan residen yg praktek.o Sanksi, dll.

TUJUAN UURS

1.Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

2.Memberikan perlindungan thd keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan RS dan SDM RS.

3.Meningkatkan mutu dan mempertahankanstandar pelayanan RS.

4.Memberikan kepastian hukum kpd pasien,masyarakat, SDM RS dan RS.

(Pasal 3 UU RS)

UU RUMAH SAKITPasal 29 ayat (1) huruf r UURS:Setiap RS mempunyai kewajiban:a. ..................r. menyusun dan melaksanakan peraturan

internal RS (hospital bylaws).Peraturan Internal terdiri atas: corporate bylaws dan

medical staff bylaws.

Pasal 36 UURS:Setiap RS harus menyelenggarakan tatakelola

RS dan tata kelola klinis yang baik.

UU RUMAH SAKIT

1. RS Swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitan. (Psl 7 ayat (4)

2.Kepala RS harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. (Psl 34 ayat (1)

3. RS punya hak menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. (Psl 30 huruf e)

4. Pasien punya hak menggugat/ menuntut RS yang diduga melakukan layanan tidak

tidak memenuhi standar............ (Psl 32 huruf q)

5. Pasien punya hak mengeluh melalui media cetak dan elektronik. (Psl 32 huruf r)

6. Pasien dan/ atau keluarganya yg menuntut RS dan menginformasikannya melalui media masa dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya. (Psl 44 ayat (2)7. RS tdk dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. (Psl 45 ayat (2))

8. RS bertanggungjawab secara hukum thd semua kerugian yg ditimbulkan atas kelalai- an yg dilakukan oleh tenaga kesehatan di RS. (Psl 46)

9.Pendapatan RS Publik yang dikelola Pemerintah dan Pemda digunakan secara langsung utk biaya operasional RS dan tidak dapat dijadikan penda-patan negara atau pemda. (Psl 51)

10. Setiap orang dg sengaja menyelenggarakan RS

tidak memiliki ijin ..... dipidana dgn pidana penjara paling lama 2 th & denda paling banyak 5 M.

(Psl 62)

11. Dalam hal .......... dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yg dapat dijatuhkan thd korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 x dari pidana denda ....... sebagaimana dimaksud dlm Pasal 62. (Psl 63)

UU PRAKTIK KEDOKTERANUU PRAKTIK KEDOKTERAN

1.1. Harus punya Sertifikat Kompetensi dari Kolegium.Harus punya Sertifikat Kompetensi dari Kolegium.2.2. Harus punya STR dari KKI.Harus punya STR dari KKI.3.3. Harus menjaga kompetensi dg selalu mengikut pendidikanHarus menjaga kompetensi dg selalu mengikut pendidikan

berkelanjutan. berkelanjutan. 4.4. Harus memperbarui STR yang habis masa berlakunya.Harus memperbarui STR yang habis masa berlakunya.5.5. Harus punya SIP untuk bekerja di RS.Harus punya SIP untuk bekerja di RS.6.6. Dalam menjalankan praktik harus selalu:Dalam menjalankan praktik harus selalu:

- memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku.- memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku.- menjalankan prosedur Informed Consent yang benar.- menjalankan prosedur Informed Consent yang benar.- melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik.- melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik.- menjaga Rahasia Kedokteran.- menjaga Rahasia Kedokteran.- menghormati hak-hak pasien.- menghormati hak-hak pasien.

IMPLIKASI UUPK

TERHADAP RUMAH SAKIT

1. Hanya boleh mempekerjakan Dr yang punya STR.2. RS tidak boleh mempekerjakan Dr yang tidak punya STR.3. RS berhak menetapkan Clinical Privilege setiap Dr di RS.4. RS memfasilitasi agar setiap Dr selalu melaksanakan

layanan sesuai standar.5. Melaksanakan:

- manajemen Informed Consent yang benar.- manajemen Rekam Medik yang baik dan rapi.- manajemen Rahasia Kedokteran yang tertib.- manajemen Kendali Mutu (Audit Medik dsbnya).

6. Memfasilitasi terlaksananya hak-hak pasien di RS.7. Melakukan tindakan korektif thd Dr yang kinerjanya buruk.

BYLAWS

Oxford dictionary:Regulasi yang dibuat oleh otoritas setempat atau korporasi.

Wharton:Bylaws memiliki kekuatan mengikat selama tidak bertentangan dg kelaziman, iktikat baik, hukum dan tdk melanggar hal-hal yg dilarang.

Inggris Kuno:Kata “by” bisa berarti kota, sehingga bylaws berarti peraturan kota / peraturan setempat.

HOSPITAL BYLAWSAdalah Peraturan Internal Dasar RS, terdiri dari:

1. Corporate Bylaws; dan 2. Medical Staff Bylaws.

Tujuan: 1. Untuk Corporate Bylaws: agar tercipta good corporate governance. 2. Untuk Medical Staff Bylaws: agar tercipta good clinical governance.Hospital Bylaws:o disahkan Pemilik RS atau Badan Otoritas, yang

oleh pemilik RS diberi kewenangan mensahkan. (mis: Pengurus atau Governing Body).

o berlakunya hanya di RS ybs (tailored made).

CORPORATE GOVERNANCETujuan:Mengamankan investasi shareholders dan aset organisasi; yang pada intinya:omelindungi investor; dan omeminimalkan risiko penipuan dan salah urus (malpractice). (Friedman, 1995)

Cadbury Committee:Ada tiga kebutuhan dasar agar dapat tercipta good corporate governance, yaitu:1.Internal financial controls.2.Efficient and effective operations.3.Compliance with law and regulation.

PRINSIP GOOD GOVERNANCE 1. Accountability:

setiap yang dikerjakan harus bisa dipertanggung-jawabkan kepada shareholders dan stakeholders.

2. Probity: harus ada absolute standard of honesty dalam menangani aset RS, dimana soal integritas harus dijadikan the hallmark of personal conduct dalam membuat keputusan yang dapat mempengaruhi pasien, staf, suppplier, dsb-nya

3. Openness: ada transparansi yang cukup guna meningkatkan

kepercayaan dan mengurangi kecurigaan. (Sherry, Pearce, Tingle, 2007)

MEDICAL STAFF BYLAWSTujuan: o agar tercipta good clinical governance.Clinical governance: sebuah sistem yang mampu menunjukkan (baik pada layanan primer maupun sekunder), bahwa sistem tsb menjamin adanya upaya peningkatan mutu

pada setiap level layanan kesehatan. Organisasi RS harus akuntabel terhadap layanan kesehatan yang disediakannya.

(Sherry, Pearce, Tingle: 2007)

CLINICAL GOVERNANCE1. Harus ada harmonisasi antara tanggungjawab klinik dan manajemen dgn akontabilitas praktek.2.Harus dapat diwujudkan adanya tim kerja yang

bersifat interdependen.3.Harus dpt diwujudkan adanya sistem monitoring,

evaluating & improving menuju standar yg aman.4.Harus ada dorongan agar selalu ada peningkatan

mutu. 5.Harus bisa menciptakan budaya belajar secara

terus-menerus. 6.Harus ada upaya meningkatkan kinerja individu,

kinerja team, dan kinerja organisasi.


CORPORATE BYLAWSCORPORATE BYLAWS

MMenyediakan enyediakan roadmaproadmap bagibagi opeoperasionarasionalisasilisasiRSRS sebagai sebuah badan usaha sebagai sebuah badan usaha atau badan atau badan layanan umumlayanan umum..

MEDICAL STAFF BYLAWSMEDICAL STAFF BYLAWS

MMenyediakan enyediakan frameworkframework bagibagi DDr danr dan para para pembantunya pembantunya agar bisaagar bisa melaksa melaksannakanakan fungsi fungsi profesionalnya dengan baik, gunaprofesionalnya dengan baik, guna menmenjjaminamin tteerrwujudnya wujudnya layanan yang bermutu dan amanlayanan yang bermutu dan amanbagi pasien bagi pasien (patient safety)(patient safety)..

KEINGINAN PEMILIK

HUKUM DAN PER-UU-AN

MORAL DAN ETIKA

HOSPITAL BYLAWS

PERATURAN DIREKTUR (RULE)

PROTAP (REGULATION)

disahkan Pemilik

disahkan Direktur RS

disahkan Direktur RS

HOSPITAL BYLAWS

CORPORATE BYLAWS

MEDICAL STAFF BYLAWS

PERDIR PERDIRPERDIRPERDIR

Peraturan Direktur dan Protap:Harus berlandaskan pada HBL dan peraturan perundang-undangan !!!

PROTAP PROTAP PROTAPTAP PROTAPOTAP

CIRI-CIRI 1. BYLAWS: Bersifat abstrak, berisi prinsip-prinsip umum. Sebagai landasan bagi Direktur RS dalam pem- buatan Peraturan Direktur & Protap. Disahkan oleh Pemilik atau Governing Body (otoritas tertinggi yang mewakili pemilik).

2. PERATURAN DIREKTUR: Bersifat lebih konkrit, spesifik, lebih teknis. Sebagai pedoman operasional RS. Disahkan oleh Direktur guna implementasi dari prinsip-prinsip umum yang ada dalam HBL.

3. PROTAP:Bersifat lebih konkrit sebab sudah menjelaskan tentang urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan tentang:- siapa (who) yang harus melakukan.- apa (what) yang harus dilakukan.- kapan (when) harus dilakukan.- bagaimana (how) cara melakukan. Sebagai pedoman praktis bagi semua staf RS. Sebagai parameter bagi Direktur untuk menilai pelaksanaan tanggungjawab staf RS. Disahkan oleh Direktur guna implementasi Perdir.

Sebaiknya menggunakan format dari Kemenkes !!!

FUNGSI HBL1. Acuan bagi pemilik untuk melakukan

pengawasan terhadap RS miliknya.2. Acuan bagi direktur RS dalam mengelola

dan menyusun kebijakan operasional RS.3. Menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu.4. Perlindungan hukum bagi “stake holders”.5. Pencegahan dan penyelesaian konflik.6. Persyaratan bagi akreditasi dan perijinan.

LANDASAN HUKUM HBLPasal 29 ayat (1) huruf r UURS:Setiap RS mempunyai kewajiban:a. .................r. menyusun dan melaksanakan peraturan

internal RS (hospital bylaws).

Penjelasan: Peraturan Internal (HBL) adalah:a. peraturan organisasi RS (corporate bylaws); danb. peraturan staf medis RS (medical staff bylaws).

SANKSI

Pasal 29 ayat (2) UURS:Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adminstratif berupa: a. teguran;b. teguran tertulis; atauc. denda dan pencabutan izin rumah

sakit.

HOSPITAL BYLAWS DI ASDidasarkan three legged stool model, yaitu: a. Governing Body (Pengarah & Pengawas). b. Executive (Administration). c. Medical Staff. Governing Body (Board of Trustees): Bertanggungjawab secara hukum menyangkut kebijakan dan jalannya RS secara keseluruhan. Executive (Administration): Bertanggungjawab thd manajemen keseharian.Medical Staff: Bertanggungjawab terhadap semua layanan kesehatan di RS. (Blum, J, D,. 2001)

THREE LEGED STOOL MODEL

GOVERNINGGOVERNINGBODYBODY

EKSEKUTIF STAF MEDIK

PEMILIK RS SWASTA

PENGARAH &PENGAWAS

CORE BUSSNISS

MANAJEMENKESEHARIAN

BISA DIDELEGASIKAN KEPADA GOVERNING BODY

RINGKASNYARS memiliki tiga kepemimpinan, yaitu:1. Governing Body: Pemegang otoritas tertinggi sbg pengarah dan pengawas (yang mewakili Pemilik).2. Eksekutif atau Pejabat Pengelola: Motor penggerak yang bertanggungjawab terhadap manajemen keseharian.3. Staf Medis:

Pelaku utama core business yang memiliki otonomi sendiri (self governing entity).

Peraturan internal korporasi atau corporate bylaws adalah aturan yang mengatur agar tatakelola korporasi (corporate governance) terselenggaradengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola,dan komite medik di rumah sakit.

CORPORATE BYLAWS

o Identifikasi RS: - Nama RS; - Visi, misi, tujuan, nilai-nilai, dan filosofi RS; - Struktur organisasi, meliputi struktur organisasi pelaksana (instalasi, kelompok staf medis, staf medis fungsional) dan organisasi pendukung RS (SPI, Komite Medis, Komite Keperawatan).

o Identifikasi Pemilik: - Nama pemilik RS; - Peran (fungsi), tanggungjawab, kewenangan, tugas, kewajiban, dan hak-hak dari pemilik. - Hubungan antara pemilik dgn GB dan eksekutif.

MATERI CORPORATE BYLAWS

o Identifikasi Governing Body (Pengurus) RS:- Pembentukan GB (pemilihan dan pengesahan);- Struktur organisasi GB;

- Peran (fungsi), tanggung-jawab, kewenangan,

tugas, kewajiban, dan hak-hak dari GB;- Hubungan antara GB dengan pemilik, eksekutif,

dan Staf Medis RS.o Identifikasi Eksekutif RS:

- Pembentukan eksekutif (pemilihan, pensahan, dll); - Struktur eksekutif;

- Peran (fungsi), tanggung-jawab, kewenangan,

tugas, kewajiban, dan hak-hak dari eksekutif;- Hubungan antara eksekutif dengan pemilik (GB), dan dengan Staf Medis RS.

o Mekanisme pemberlakuan Hospital Bylaws.(mis: Hospital bylaws ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan)

o Mekanisme review & revisi Hospital Bylaws.(mis: Hospital Bylaws ini akan dilakukan review dan revisi setiap 2 (dua) tahun, atau setiap ada perubahan peraturan perundang-undangan yang menuntut dilakukannya perubahan Hospital Bylaws)

GOVERNING BODY o Suatu badan yang memiliki kekuasaan tertinggi

untuk menentukan kebijakan dan pengawasan.o Kewenangannya bersifat kolektif, tidak individual.o BBertindak hanya atas hasil keputusan rapat GB.ertindak hanya atas hasil keputusan rapat GB.o FFungsi, tanggungjawab, kewenangan, tugas, ungsi, tanggungjawab, kewenangan, tugas,

kewajiban dan hak-haknya diatur dlm Cor. Bylawskewajiban dan hak-haknya diatur dlm Cor. Bylawso Punya pembantu yang minim dan tidak memilikiunya pembantu yang minim dan tidak memiliki

ppembantu berjenjang (hirarki) seperti eksekutif.embantu berjenjang (hirarki) seperti eksekutif.o DDibentuk dari kumpulan orang yang secara khusus

mungkin tidak ahli dalam pelayanan yang menjadi program RS.

UU RUMAH SAKITPasal 56(1)Pemilik RS dpt membentuk Dewan Pengawas RS.(5)Dewan Pengawas RS bertugas:

a. menentukan arah kebijakan RS;b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;c. menilai dan menyetujui pelaksanaan anggaran;d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan biaya;e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RS; dang. mengawasi kepatuhan penerapan etika RS, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI GB Mengawal misi RS secara keseluruhan.

Menyetujui atau merevisi rencana jangka panjang institusi.

Mengawasi program-program RS.

Memilih eksekutif dan menentukan persyaratan-persyaratannya.

Bekerjasama secara dekat dan interaktif dengan eksekutif.

Berperan sebagai penengah apabila terjadi konflik antara staf dengan eksekutif, atau antara staf dgn staf lainnya (atas permintaan eksekutif).

Mengeluarkan kebijakan umum untuk mengatur program. Memastikan dasar legal dan tanggungjawab etik terpenuhi. Menerima tanggungjawab untuk menjaga dan mengurus sumber daya yang cukup. Memastikan bahwa organisasi terintegrasi dgn

baik dengan lingkungan sosialnya. Senantiasa menganalisa diri sendiri dgn secara

kontinyu dan periodik menganalisa struktur dan kinerjanya.

KEWAJIBAN DEWAS 1. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik

mengenai RBA yang diusulkan pejabat eksekutif RS;

2. Mengikuti perkembangan kegiatan, memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik mengenai setiap masalah yangdianggap penting bagi pengelolaan;

3. Melaporkan kepada Pemilik tentang kinerja RS; 4. Memberikan nasehat kepada pejabat eksekutif dalam

melaksanakan pengelolaan RS;

5. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja keuangan dannon-keuangan, serta memberikan saran dan catatan pentingpenting untuk ditindaklanjuti oleh manajemen;

6. Memonitor tindak-lanjut dari hasil evaluasi dan penilaiankinerja.

(PP No. 23 Th. 2005)

EXECUTIVE (PEJABAT PENGELOLA)

Individu atau gabungan individu yang bertidak atas dasar otoritas yang diberikan.

Bertanggungjawab langsung thd operasional RS. Tugasnya adalah full-time. Punya pembantu berjenjang (hirarki). Memiliki tanggungjawab terdepan dan terbatas. Umumnya mereka professional dan memiliki

kompetensi dalam managerial role. Fungsi, tanggungjawab, kewenangan, tugas, ke- Fungsi, tanggungjawab, kewenangan, tugas, ke-

kekewajibanwajiban dandan haknyahaknya diaturdiatur dlmdlm CorporateCorporate Bylaws.Bylaws.

EKSEKUTIF

Pejabat eksekutif RS terdiri dari:

1. Pemimpin;

2. Pejabat Keuangan;

3. Pejabat Teknis; dll.

Nama sebutan tsb diserahkan sepenuhnyakepada tiap-tiap rumah sakit.

ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi dalam RS yang akan melaksanakan core bussiness, yaitu antara lain:

1.Instalasi. 2.Kelompok Staf Medis Fungsional.3. Staf Medis Fungsional.

ORGANISASI PENDUKUNG

1.Satuan Pengawas Intern (SPI):

a. Kedudukannya dibawah Direktur.b. Tugasnya membantu Direktur dalam

melakukan pengawasan.c. Bertanggungjawab kepada Direktur.

2.Komite Medis:

a. Kedudukannya dibawah Direktur.

b. Tugasnya membantu Direktur dalam mengawal mutu layanan medis.

3.Komite Keperawatan? Silahkan jika perlu.

MEDICAL STAFF BYLAWS

Peraturan internal staf medis atau medical staff bylaws) adalah aturan ygmengatur tatakelola klinis (clinical gover-nance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.

MEDICAL STAFF BYLAWSTujuan:Agar tercipta good clinical governance.Clinical governance: Sebuah sistem yang mampu menunjukkan, baik pada layanan primer maupun sekunder, bahwa sistem tersebut menjamin adanya upaya peningkatan mutu pada semua level dari layanan kesehatan. Organisasi RS harus akuntabel thd layanan kesehatan yang disediakan.


MEDICAL STAFF BYLAWSTujuan:Agar tercipta good clinical governance.Clinical governance: Sebuah sistem yang mampu menunjukkan, baik pada layanan primer maupun sekunder, bahwa sistem tersebut menjamin adanya upaya peningkatan mutu pada semua level dari layanan kesehatan. Organisasi RS harus akuntabel thd layanan kesehatan yang disediakan.


CLINICAL GOVERNANCE1. Harus ada harmonisasi antara tanggungjawab klinik dan manajemen dgn akontabilitas praktek.2.Harus dapat diwujudkan adanya tim kerja yang

bersifat interdependen.3.Harus dpt diwujudkan adanya sistem monitoring,

evaluating & improving menuju standar yg aman.4.Harus ada dorongan agar selalu ada peningkat-

an mutu. 5.Harus bisa menciptakan budaya belajar terus-

menerus. 6.Harus ada upaya meningkatkan kinerja individu,

team, dan kinerja organisasi.


MATERI MEDICAL STAFF BYLAWS

1. Tujuan, otoritas staf klinik, keanggotaan, katagori keanggotaan, clinical privileges, dsb. 2.Penanganan terhadap professional performance

dan ethical performance dibawah standar (tatalaksana sidang, skorsing dan banding).3.Rincian mengenai departemen klinik, komite

medis, rapat-rapat dan kebijakan terkait hal-hal yang bersifat konfidensial.4.Prinsip-prinsip umum menyangkut admisi, otopsi,

informed consent, layanan emergensi, rekam medik dan kebijakan mengenai operasi, dll. (Blum, J, D,. 2001)

1. Setiap RS wajib menyusun peraturan internal staf medis dg mengacu pada peraturan internal korporasi dan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan internal staf medis disusun oleh komite medik dan disahkan oleh kepala/direktur RS.

3. Peraturan internal staf medis berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh komite medik dan staf medis dalam melaksanakan tata kelola klinis yangbaik (good clinical governance) di RS.

4. Tata cara penyusunan peraturan internal staf medis dilaksanakan dg berpedoman pada lampiran Permeskes ini. (Permenkes No. 755)

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Di dalam peraturan internal staf medis diatur tentang:-pembentukan komite medik;-tugas dan fungsi serta mekanisme kerja komite medik beserta ketiga subkomitenya;-mitra bestari (peer-group), dan mekanisme pengambilan keputusan dlm komite medik.


MUKADIMAH/PENDAHULUANBAB I

KETENTUAN UMUMBAB II

TUJUANBAB III

KEWENANGAN KLINISBAB IV

PENUGASAN KLINISBAB V

KOMITE MEDIKBAB VI

RAPAT-RAPAT


BAB VII SUBKOMITE KREDENSIAL

BAB VIII SUBKOMITE MUTU PROFESI

BAB IX SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI

BAB X PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS

BAB XI TATA CARA REVIU DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Internal Staf Medis ditetapkan oleh kepala/direktur dan disahkan oleh pemilik rumah sakit.

KOMITE MEDISOleh

Sofwan Dahlan

UU RUMAH SAKITPasal 33 UURS:(1) Setiap RS harus memiliki organisasi yg efektif, efisien, dan

akuntabel.

(2) Organisasi RS paling sedikit terdiri atas:- Kepala RS atau Direktur RS;- Unsur pelayanan medis, unsur pelayanan keperawatan, unsur penunjang medis;- KOMITE MEDIS;- SPI; dan- Administrasi umum dan keuangan.

KOMITE MEDIS

Komite medis adalah perangkat rumahsakit untuk menerapkan tatakelola klinis (clininal governance) agar staf medis di RS terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. (Permenkes No. 755, Th 2011)

KEWENANGAN KLINIS

Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam RS untuk suatu

periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical

appointment). (Permenkes No. 755, Th

2011)

PENUGASAN KLINIS

Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.

(Permenkes No. 755, Th 2011)

KREDENSIAL

Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).

Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.

AUDIT MEDIS Audit medis adalah upaya evaluasi

secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yg diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.

Hendaknya medical audit dibedakan dg individual case audit dan kedua-duanya diperlukan bagi peningkatan mutu RS.

TUJUAN KOMITE MEDIS

Komite medis dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tatakelola klinis (clininal governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.

(Permenkes No. 755, Th 2011)

KOMITE MEDIS

Komite medis merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh direktur.

Komite medis bukan merupakan wadah perwakilan staf medis.

SUSUNAN KOMITE MEDIS

Susunan organisasi komite medik terdiri dari:a. ketua;b. sekretaris; danc. subkomite.

Jika SDM kurang, susunan organisasi komite medis terdiri dari:

- ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau

- ketua dan sekretaris merangkap ketua dan

anggota subkomite.

KEANGGOTAAN

Keanggotaan komite medis ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap

profesional, reputasi, dan prilaku.

Jumlah keanggotaan komite medis disesuaikan dengan jumlah staf medis di rumah sakit.

KETUA KOMITE MEDIK

Ditetapkan oleh Direktur RS,dengan memperhatikan masukan dari staf

medis yang bekerja di rumah sakit.

Sekretaris komite medis dan Ketua subkomite ditetapkan oleh Direktur RS,

berdasarkan rekomendasi dari Ketua komite medis dgn memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.

ANGGOTA KOMITE MEDIK

Terbagi menjadi tiga subkomite, yaitu:

1. Subkomite Kredensial; bertugas menapis profesionalisme Staf Medis;2. Subkomite Mutu Profesi; bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme Staf Medis; dan3. Subkomite Etika dan Disiplin Profesi; bertugas menjaga disiplin, etika, dan prilaku laku profesi staf medis.

TUGAS KOMITE MEDIK

Meningkatkan profesionalisme staf medis yg bekerja di RS dgn cara:

- melakukan credentialing bagi seluruh staf

medis yg akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;- memelihara mutu profesi staf medis;- menjaga disiplin, etika, dan prilaku

profesi medis.Sedangkan priviliging merupakan kewenangan

direktur RS.

FUNGSI KOMITE MEDIS

Dalam melaksanakan credentialing, komite medis memiliki fungsi sbb:

1. Pengusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan

dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;

2. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengka- jian terhadap: a. kompetensi; b. kesehatan fisik dan mental; c. prilaku;

d. etika profesi.e. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan;f. wawancara terhadap pemohon

kewenanganklinis;

g. penilaian dan pemutusan kewenangan yangadekuat;

h. pelaporan hasil penilaian kredensial danmenyampaikan rekomendasi kewenanganklinis kepada komite medis

i. melakukan proses rekredensial pad saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite

medis; danj. rekomendasi kewenangan klinis dan pener- bitan surat penugasan klinis.

Dalam tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medis berfungsi sbg:

- pelaksanaan audit medis;- rekomendasi pertemuan ilmiah internal

dlmrangka pendidikan berkelanjutan bagi staf

medis;- rekomendasi kegiatan eksternal dlm

rangkapendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit.

- rekomendasi pendampingan (proctoring) bagi staf medis yg membutuhkan.

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan prilaku profesi staf medis komite medik memiliki fungsi:

- pembinaan etika dan disiplin profesi kedok-teran;

- pemerikasaan staf medis yang diduga mela-kukan pelanggaran disiplin;

- rekomendasi pendisiplinan pelaku profesio-

nal di rumah sakit; dan- pemberian nasehat/ pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

KEWENANGAN KLINIS

- Memberikan kewenangan klinis;- Memberikan rekomendasi dan suratpenugasan klinis (clin. appointment).- Memberikan rekomendasi penolakankewenangan klinis tertentu;- Memberikan rekomendasi

perubahan atau modifikasi rincian kewenangan

klinis;- Memberikan rekomendasi tindak

lanjutaudit medis;

- memberikan rekomendasi pendidikan

kedokteran berkelanjutan;

- memberikan rekomendasi pedamping-an (proctoring); dan

- memberikan rekomendasi pemberiantindakan disiplin.

HUBUNGAN KOMITE MEDIS & DIREKTUR

Direktur rumah sakit menetapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medis.

Komite medik bertanggung-jawab kpd direktur rumah sakit.

PANITIA ADHOC

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik dapat dibantu oleh panitia adhoc.

Panitia adhoc ditetapkan oleh direktur rumah sakit berdasarkan usulan ketua komite medik.

Panitia adhoc berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari.

MITRA BESTARI

Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan Dr Spesialis / Drg Spesialis, dan / atau instansi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

INSENTIF

Personalia komite medis berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan RS.

Pelaksanaan kegiatan komite medik didanai dengan anggaran RS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan penye-lenggaraan komite medik dilakukan oleh badan-badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan diarahkan utk meningkatkan kinerja komite medik dalam rangka menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di RS.

Pembinaan dan pengawasan dilaksa-

nakan melalui:- advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis;- pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan- monitoring dan evaluasi.Dalam rangka pembinaan maka pihak-

pihak yang bertanggungjawab dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.

SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI

1. Melindungi pasien dari layanan staf medis yang tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk melakukan asuhan klinis (clinical care).

2. Memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme staf medis di RS.

LANDASAN SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI

1. Peraturan internal RS;2. Peraturan internal staf medis RS;3. Etika Rumah Sakit; dan4. Norma etika medis dan norma-

norma Bioetika.

TOLOK UKUR PENDISIPLINAN

1. Pedoman pelayanan kedokteran di RS;2. Prosedur kerja pelayanan di RS;3. Daftar Kewenangan Klinis di RS;4. Pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk

melakukan layanan medis di RS;5. KODEKI;6. Pedoman prilaku profesional kedokteran;7. Pedoman Pelanggaran Disiplin Kedokte-

ran (buku praktek kedokteran yang baik);8. Pedoman pelayanan medik / klinik; dan9. SOP asuhan medis.

UPAYA PENDISIPLINAN

1. Sumber Laporan:

2. Dasar Dugaan Pelanggaran:a. kompetensi klinis;b. penatalaksanaan kasus;c. pelanggaran disiplin profesi;d. penggunaan obat & alat yg tak sesuai;

e. ketidakmampuan berkolaborasi dg staf yang dapat membahayakan pasien.

UPAYA PENDISIPLINAN

3. Pemeriksaan:a. dilakukan oleh panel pendisiplinan;b. melalui proses pembuktian;c. dicatat oleh petugas sekretariat KM;

d. terlapor dapatdidampingi oleh personil dari RS;

e. panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan;

f. pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan keputusan bersifat rahasia.

4. Keputusan.

UPAYA PENDISIPLINAN

5. Tindakan pendisiplinan:a. Peringatan tertulis;b. Reduksi kewenangan klinis;

c. bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu;

d. Pencabutan kewenangan klinis semen-tara atau selamanya.

6. Pelaksanaan keputusan.

PEMBINAAN PROFESIONALISMESubkomite etika & disiplin profesi menyusun

materi kegiatan pembinaan prof. kedokteran.

Pelaksanaannya dlm bentuk ceramah, disku-si, simposium, lokakarya, yang dilakukan oleh unit kerja RS terkait seperti unit pendidikan dan latihan, komite medik, dsbnya.

Staf medis dpt minta pertimbangan pengambi-lan keputusan etis melalui kelompok profesi kepada komite medis.

Subkomite mengadakan pembahasan kasus dg mengikutsertakan pihak terkait.

.

SUBKOMITEETIKA & DISIPLIN

PROFESIDI RUMAH SAKIT

OlehSofwan Dahlan

UU RUMAH SAKIT

Pasal 13 UURS:(1) ..............................................................(2) ................................................................(3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di

RS harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan RS, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

(4) ..................................................................

UU PRAKTIK KEDOKTERANPasal 55 UUPK:(1) Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi

dalam menjalankan praktek kedokteran dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

(2) ................................................................(3) .................................................................Yang dimaksud dengan ‘penegakan disiplin’ dalam ayat ini adalah penegakan aturan-aturan dan/atau penetapan keilmuan dlm melaksanakan pelayanan yang harus diikuti oleh Dr dan Drg.

MKDKI

1. Untuk menegakkan disiplin dibentuk MKDKI;2. MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI;3.Tugasnya bersifat independen, yaitu:

a. menerima, memeriksa dan memutus pengaduan pelanggaran disiplin dokter;b. menyusun pedoman dan tatalaksana

penanganan kasus pelanggaran disiplin Dr;4.Bentuk sanksi disiplin berupa:

a. peringatan tertulis;b. rekomendasi pencabutan STR / SIP; atauc. kewajiban mengikuti pendidikan / pelatihan.

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN

1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.2. Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang memiliki kom-

petensi yang sesuai.3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan

tertentu yang tidak memiliki kompetensi.4. Mendelegasikan dokter pengganti sementara yang tidak

memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak memberitahukan perihal penggantian tersebut.

5. Menjalankan praktik dalam kondisi fisik atau mental yang menyebabkan tidak kompeten dan membahayakan.

6. Melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan tanpa alasan.

7. Melakukan pemeriksaan/pengobatan berlebihan yang tidak sesuai kebutuhan pasien.

8. Tidak memberikan penjelasan jujur, etis dan memadai.

9. Melakukan tindakan medis tanpa informed consent. 10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan RM.11. Melakukan perbuatan yang bertujuan menghentikan ke- hamilan yang tidak sesuai ketentuan.12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaannya atau keluarga.13. Menjalankan praktik dengan menerapkan pengetahuan atau teknologi yang belum diterima atau diluar tata-cara yang layak.14. Melakukan penelitian terhadap manusia tanpa ethical clearance dari lembaga yang diakui pemerintah.15. Tidak memberikan pertolongan emergensi atas dasar ke-

manusiaan.16. Menolak/menghentikan pengobatan tanpa alasan yang layak dan sah.

17. Membuka rahasia kedokteran.18. Memberikan keterangan medis yang tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.19. Turut serta dalam tindakan penyiksaan / eksekusi mati.20. Meresepkan/memberikan obat Napza yang tak sesuai peraturan perundang-undangan.21. Melakukan pelecehan seksual, intimidasi atau kekerasan di tempat praktik.22. Menggunakan gelar akademik / sebutan profesi yang bukan haknya.23. Menerima imbalan dari merujuk/meminta pemeriksaan / memberikan resep obat/alat.24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan atau tulisan yang tak benar atau menyesatkan.25. Ketergantungan Napza, alkohol atau zat adiktif lainnya.

26. Praktik dengan STR, SIP dan Sertifikat Kompetensi yang tidak sah.27. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis.28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lain yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.

ETIKA RUMAH SAKITRS merupakan ‘artificial entity’ yang dalam pergaulannya terikat oleh moral, etika dan hukum (termasuk hk. disiplin).Etika RS mengatur hubungan:1.RS dengan KODERSI;2.RS dengan masyarakat;3.RS dengan pasien;4.RS dengan pimpinan, staf, dan karyawan;5.RS dengan Lembaga terkait; dll.

BASIC ROLES OF HOSPITAL ETHICS COMMITTEE (PERAN UTAMA KOMITE ETIK RS)

1. Education.2. Multidisciplinary Discussion.3. Resource Allocation. 4. Institutional Commitment.5. Policy Formulation.6. Consultation. Di Indonesia, peran tersebut dipercayakan kepada Komite Etik dan Hukum RS.

EDUCATION:

Educating hospital staff about issues in ethical decision making and about how to use the hospital ethics committee.

MULTIDISCIPLINARY DISCUSSION:

Providing a locus for interdisciplinary participation in value clarification and prioritization leading to conflict resolution.

RESOURCE ALLOCATION:

Recommendation in-hospital allocation policies to maintain quality of care in the face of cost contain-ment measures.

INSTUTIONAL COMMITMENT:

Expressing the spirit of the hospital regarding its stated mission, philosophy, image, and identity (most often applicable to religious or private hospital).

POLICY FORMULATION:

Developing policies and guidelines regarding ethical issues.

CONSULTATION:

Assisting attending physician regarding difficult deci-sions.

APA PERBEDAAN

ANTARA

KOMITE ETIK & HUKUM RS

DENGAN

SUB KOMITE ETIKA & DISIPLIN

PROFESI

KOMITE ETIK & HUKUM RS Merupakan organ RS yang kedudukannya setingkat dengan Komite Medis RS.

Bertugas mengawal prilaku RS sbg lembaga agar prilaku RS sesuai dgn KODERSI, yang intinya mengatur kewajiban RS terhadap:a. Kode Etik RS (KODERSI);b. Masyarakat;c. Pasien;d. Pimpinan, staf dan karyawan;e. Lembaga terkait; danf. Lain-lain.

SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESIMerupakan organ yang kedudukannya berada dibawah Komite Medis.Bertugas membantu Komite Medis mengawal Dr di RS agar prilakunya (professional performance dan ethical performance) sesuai KODEKI.Intinya mengatur kewajiban Dr terhadap:a.pesakit yang membutuhkan pengobatan;b.pasien (yaitu pesakit yang telah menjalin perjan-

jian terapetik dengan RS atau Dr);c.health care team (co-worker);d.profession; dane.masyarakat (Society).

DIREKTUR

KOMITE MEDIK KOMITEETIKA & HUKUM

Sub-komite etika & disiplin profesi

- mengawal kinerja RS sebagai lembaga yang oleh hukum dianggap sebagai person- acuannya KODERSI

- mengawal kinerja Dr sebagai profesional- acuannya KODEKI

Hospital Bylaws

Documents