Hk Perusahaan_ PP_ CV FA PO PT

DANDY FIRMANSYAH (1006811324)PARAMITA NUR KURNIATI (1006814093)

VINI ASTRIANI (1006815291)JOSE SIBARANI (1006812970)

HANA AYU BJ

Hukum Perusahaan

Definisi Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. (Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan)

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat (1)n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan)

Unsur Perusahaan

Bentuk usahaJenis usaha (melakukan kegiatan usaha)Mencari keuntungan dan/atau laba

Unsur Kegiatan Usaha

Dalam memorie van toelichting yang dibacakan oleh Pemerintah Belanda dalam rancangan penghapusan Pasal 2-5 KUHD (S.1938-276), terdapat kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan menjalankan kegiatan usaha, yakni suatu perbuatan yang dilakukan: Secara terus menerus (continuity); Dengan terang-terangan (legal); Dalam kedudukan tertentu (status); dan Tujuan mencari laba (profit oriented)

Penggunaan istilah “menjalankan kegiatan usaha” dipergunakan untuk menggantikan istilah “perdagangan dan perniagaan” yang dirumuskan dalam Pasal 2-5 KUHD Lama yang telah dihapus

NB: Bandingkan dengan pengertian dan unsur perusahaan

Bentuk Usaha

Persekutuan Perdata (Maatschap)

PengertianPasal 1618 KUH Perdata menyebutkan bahwa maatschap adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Perjanjian ini dinamakan perjanjian konsensual, sebab perjanjian tersebut tidak memerlukan suatu cara yang tertentu (akta, bentuk tertentu), melainkan cukup dengan pemufakatan secara lisan saja.


Persekutuan Perdata bukanlah badan hukum, karena dalam pendirian tidak diharuskan melalui pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM dan tidak ada keharusan pemisahan harta antara persekutuan dengan sekutunya.


Unsur-Unsur

1. Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian (kontrak).2. Prestasi masing-masing pihak adalah memasukkan sesuatu atau memberikan kontribusi ke dalam persekutuan.3. Tujuannya adalah membagi keuntungan atau manfaat.4. Memasukkan sesuatu, dan mendapatkan keuntungan. Sesuatu itu bisa berupa:

1. Pemasukan dengan barang (inbreng van zaken);2. Pemasukan dengan uang (inbreng van Geld);3. Kerajinan (nijverheid), Tenaga Kerja dan Kerajinan (Arheid

en Vlijt).


Hubungan Hukum Internal (Antarsekutu)1. Pasal 1630 KUHPerdataTiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya,sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya.

2. Pasal 1633 KUHPerdata Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.


3. Pasal 1639 KUHPerdataSemua anggota boleh menyelenggarakan pemeliharaan persekutuan, kecuali telah dimufakati bahwa hanya seorang dari mereka yang diserahi kewajiban tersebut. Apabila semua sekutu menyelenggarakan pemeliharaan tersebut, maka tindakan sekutu juga mengikat sekutu-sekutu lainnya. Jika telah ditentukan salah seorang sekutu dan menyelenggarakan pemeliharaan tersebut, maka sekutu tersebut bertanggung jawab kepada sekutu lainnya.


Hubungan Hukum Eksternal (Pihak Ketiga)1. Pasal 1642 KUHPerdataMasing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya.

2. Pasal 1643 KUHPerdata Para peserta boleh ditagih oleh kreditur, yang berhubungan dagang dengan mereka, masing-masing untuk jumlah dan bagian yang sama, walaupun andil seorang peserta dalam perseroan itu lebih kecil daripada andil peserta lain, kecuali jika pada waktu membuat utang itu ditentukan dengan tegas bahwa para peserta wajib memikul utang itu bersama-sama menurut perbandingan saham masing-masing dalam perseroan itu.

3. Apabila salah satu sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dengan mengatasnamakan persekutuan, maka tindakan tersebut hanyalah mengikat sekutu tersebut dan tidak mengikat sekutu lainnya sehingga persekutuan dapat menuntut pelaksanaan perikatan tersebut, kecuali apabila tindakan sekutu tersebut menguntungkan persekutuan.


Akibat Hukum PertanggungjawabanSetiap akibat hukum yang ditimbulkan oleh tiap-tiap sekutu, menjadi tanggung jawab pribadi tiap-tiap sekutu yang melakukan perikatan tersebut.


PendirianMenurut Pasal 1624 KUHPerdata, persekutuan perdata mulai berlaku sejak saat tercapai kesepakatan mendirikan persekutuan perdata, jika dalam persetujuan ini tidak ditetapkan sesuatu saat yang lain. Dengan berdirinya persekutuan perdata, maka perikatan yang timbul sebelum berdirinya persekutuan perdata hanya mengikat sekutu yang membuat perikatan tersebut.


Pembagian Laba RugiMenurut 1633 KUHPerdata :Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing.

Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.


Pembubaran

a. Lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian maatschap;b. Karena hapusnya benda atau telah diselesaikannya tindakan yang menjadi objek dari Persekutuan Perdata tersebut.c. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu, tetapi kemauan itu didasarkan atas itikad baik;d. jika salah seorang sekutu meninggal atau ditempatkan di bawah pengampuan , atau dinyatakan pailit.e. Penghentian oleh Pengadilan atas tuntutan yang diajukan oleh salah satu atau beberapa sekutu, biasanya alasan yang digunakan adalah salah sekutu dalam Persekutuan Perdata melakukan wanprestasi.


Setiap sekutu hanya dapat bertindak mewakili dirinya sendiri, artinya seorang sekutu tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan.

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap)

Adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial.

Macam-macam Sekutu

Berdasarkan pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, terdapat karakteristik yang khas dari CV, yaitu :

terdapatnya 2 macam sekutu• Satu orang atau lebih secara tanggung

menanggung bertanggung jawab untuk keseluruhannya atau sering disebut dengan sekutu komplementer atau sekutu aktif.

• Artinya sekutu aktif / komplementer bertugas untuk:

1.Mengurus CV2.Berhubungan hukum dengan pihak ketiga.3.Bertanggung jawab secara pribadi untuk

keseluruhan.

Macam-macam Sekutu (Cont..)

Satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau yang sering disebut dengan sekutu komanditer atau sekutu diam

• Artinya sekutu pasif / komanditer:1.Wajib menyerahkan uang, benda ataupun

tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan.

2.Berhak menerima keuntungan.3.Tanggung jawab terbatas pada jumlah

pemasukan yang telah disanggupkan.4.Tidak boleh campur tangan dalam tugas

sekutu komplementer (Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang)

Jenis CV

Persekutuan komanditer murniDalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer

Persekutuan komanditer campuranBentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer.

Persekutuan komanditer bersahamPersekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan.

Prosedur Pendirian

Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang)

Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.

FIRMA

Pengertin Firma

Secara Harfiah:perserikatan dagang antara beberapa

perusahaan

sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama

Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan

Pendirian Firma

Didirikan dengan akta otentikDidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

dimana firma tersebut berkedudukanakta pendirian tersebut harus diumumkan dalam

Berita Negara Republik IndonesiaSelama akta pendirian belum didaftarkan dan

diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma

Akta Pendirian Firma

1. Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma.

2. Pernyataan firmanya dengan menunjukan apakah persekutuan itu umum ataukah terbatas pada suatu cabang khusus perusahaan tertentu dan dalam hal terakhir dengan menunjukan cabang khusus itu.

3. Penunjukan para sekutu yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma.

4. Saat mulai berlakunya persekutuan dan saat berakhirnya.

5. Dan selanjutnya, pada umumnya bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu.

Pembubaran Firma

5 hal yang menyebabkan Persekutuan Firma berakhir, yaitu : Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah

ditentukan dalam akta pendirian; Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian

sekutunya; Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang

dijalankan persekutuan firma; Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah

pengampuan atau dinyatakan pailit.

(KUHPerdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD)

Perusahaan Perorangan

Definisi :“Perusahaan Peorangan adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha, Dimana modalnya dikuasai oleh satu orang, yakni pengusaha itu sendiri. (Purwosutjipto, pengertian pokok hukum dagang)

Perbedaan perusahaan perorangan dengan bentuk persekutuan lain

Perbedaannya terletak pada jumlah pengusaha Perseorangan pengusaha 1 orang, modal

tunggal dari pengusahaPersekutuan didirikan oleh 2 orang atau

lebihPerseroan Terbatas jumlah pengusaha

sama = jumlah pemegang saham

Pengaturan Perusahaan Perorangan

• Pada dasarnya tidak ada pengaturan secara resmi untuk perusahaan perorangan (Purwosutjipto, pengertian pokok hukum dagang)

• Akan tetapi, bentuk perusahaan perorangan tersebut telah diterima secara luas oleh masyarakat.

• Bentuk perusahaan perorangan yang telah diterima oleh masyarakat secara luas diantaranya bentuk perusahaan dagang (P.D) dalam pengaturan harta kekayaan dapat diberlakukan pasal 18 KUHD dan pasal 1131-1132 KUHPerd

Pembentukan

Pengusaha/ kuasanya datang ke notaris untuk membuat akta pendirian perusahaan dagang

Akta pendirian tidak perlu didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan tidak perlu diumumkan

Pengusaha mengusahakan suatu izin Usaha yang dapat diminta ke kantor wilayah perdagangan setempat

Minta Izin Tempat Usaha ke Pemerintah DaerahSurat-surat izin lain yang dianggap perlu

Setelah lengkap pengusaha dapat menjalankan perusahaannya

Fungsi Perusahaan Perseorangan

Fungsi KomersialFungsi Sosial

Tanggung Jawab Pemilik Perusahaan

Hubungan hukum Pengusaha dengan Pihak Ketiga• Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari

perbuatan hukum, pengusaha terikat, artinya pengusaha harus melaksanakan perikatan-perikatan itu. Begitu juga kalau perbuatan hukum itu dilakukan oleh pembantu atas namanya.

• Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh si pengusaha sendiri, maupun oleh pembantunya, menjadi tanggung jawab pengusaha.

Tanggung Jawab Pemilik Perusahaan

• Jika perbuatan melawan hukum dilakukan oleh si pengusaha sendiri, maka pihak ketiga dapat melakukan tuntutan pertanggung jawaban berdasarkan pasal 1365 BW.

• Apabila perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pembantu si pengusaha, maka pihak ketiga dapat melakukan tuntutan pertanggung jawaban berdasarkan pasal 1367 BW.

Pembubaran Perusahaan Perorangan

“Pada hakikatnya, mekanisme pembubaran perusahaan perorangan tidak terdapat pengaturannya.”

Pembubaran Perusahaan Perorangan

Pembubaran perusahaan perorangan tergantung pada:A. Pendiri- atas kehendak sendiri- pendiri dinyatakan tidak cakap/ditaruh di bawah pengampuan- pendiri meninggal duniaB. Dengan musnahnya barang/kekayaan perusahaanC. Selesainya usaha yang menjadi pokok perusahaan

Kelebihan Perusahaan Perorangan

Mudah dibentuk dan dibubarkanBekerja dengan sederhanaPengelolaannya sederhanaTidak perlu kebijaksanaan pembagian labaBiaya organisasi rendah.Seluruh keuntungan yang diperoleh menjadi

hak pemilik.

Kekurangan Perusahaan Perorangan

Tanggung jawab tidak terbatasKemampuan menejemen terbatasSulit mengikuti pesatnya perkembangan

perusahaan Sumber dana hanya terbatas pada pemilikResiko kegiatan perusahaan ditanggung

sendiriStatus hukum Perusahaan Perorangan/

Perusahaan Dagang adalah bukan badan hukum.

Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang modal dasarnya terbagi dalam saham dan bertujuan mencari keuntungan.

Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham.

Tanggung jawab si pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya

Memiliki organ-organ yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Ciri-Ciri dan Karakteristik

Ciri-Ciri: Memiliki status hukum tersendiri (badan hukum) Memiliki harta kekayaan tersendiri Tidak membebankan tanggung jawab kepada pendiri atau pemegang

saham Kepemilikannya tidak digantungkan pada pendiri atau pemegang saham Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak dihubungkan

dengan eksistensi pemegang sahamnya Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas.

Karakteristik: Badan Hukum (Legal Entity) Saham PT mudah dialihkan (Shareholders ownership of interests are

freely transferable) Tanggung jawab terbatas (Limited Liability)

Prosedur Pendirian

Perjanjian pendirian PT dituangkan ke dalam Akta Notaris berbahasa Indonesia

Pendiri wajib mengambil bagian sahamAkta Pendirian memuat ADPermohonan pengesahan dalam jangka waktu 60 hr

setelah tanggal akta (online system) diikuti dengan kelengkapan dokumen fisik dalam jangka waktu 30 hari)

Cont..

Pengesahan Menteri memperoleh status Badan Hukum [7:4]

Data Perseroan Daftar Perseroan [29:3]Pengumuman oleh Menteri [30:1]

Modal & Saham

Modal Dasar minimal 50 juta rp [32:1]Ditempatkan & disetor 25% [33:1]Penyetoran non uang? dinilai oleh appraisal

independen [34:2]Penambahan modal dasar persetujuan Menteri,

sedangkan utk modal ditempatkan cukup pemberitahuan [42:2]

Pengurangan modal Direksi wajib memberitahu para kreditur melalui pengumuman di koran [44:2]

Pengurangan modal persetujuan Menteri [46:1]Pengurangan modal ditempatkan

penarikan/pembelian kembali atau pengurangan nilai nominal [47:1]

Cont..

Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya [48:1]Nilai saham dalam mata uang rupiah [49:1]Saham tanpa nilai nominal tidak dapat

dikeluarkan [49:2], kecuali dalam konteks Pasar Modal dimungkinkan [49:3]

Persyaratan kepemilikan diatur di dalam ADDireksi mencatat saham dalam Daftar

Pemegang Saham [50:1]Saham Direksi & Komisaris serta keluarganya

dicatat dalam daftar khusus [50:2]

Cont..

AD memuat cara pemindahan hak atas saham [55]

Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan Akta pemindahan hak [56:1]

Pemindahan hak atas saham dicatat di dalam Daftar Pemegang Saham [56:3]

Preemptive right ada pada pemegang saham lain [57:1]

R.U.P.S.

RUPS memiliki kewenangan yg tidak diserahkan kepada Direksi & Komisaris

Dimungkinkan RUPS via teleconference asalkan semua peserta dapat saling mendengar, melihat secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat

RUPS = RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaRUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam kurun waktu 6

bulan pasca tutup tahun buku.RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap saat

berdasarkan adanya kebutuhan untuk kepentingan PTPenyelenggara RUPS adalah Direksi, kecuali dalam hal-hal

yg ditentukan oleh UU

Cont..

Setiap saham memiliki satu hak suara, kecuali ditentukan lain dalam AD (84:1)

Saham-saham tertentu tidak memiliki hak suara (84:2)RUPS sah jika memenuhi quorum yang ditentukan oleh AD dan

UUPTPutusan RUPS diambil berdasarkan prinsip musyawarah utk

mufakatJika musyawarah tidak mencapai mufakat, putusan RUPS

diambil berdasarkan votingRUPS dituangkan dalam Risalah RapatPemegang saham dapat mengambil keputusan diluar rapat

dengan syarat semua pemegang saham menyetujui secara tertulis usulan yang diajukan untuk diputuskan

Direksi

1. Anggota Direksi dianggkat oleh RUPS (94:1)

2. Jangka waktu tertentu, tapi dapat diangkat kembali (94:3)

3. Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian diatur di dalam AD (94:4)

4. Dalam hal RUPS tidak menentukan “saat” pengangkatan, penggantian atau pemberhentian, maka penutupan RUPS merupakan “saat” tersebut (94:6)

5. Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian wajib diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari sejak saat pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian untuk dicatat dalam Daftar Perseroan

6. Pengangkatan Direksi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 93 adalah batal demi hukum sejak saat diketahui adanya persyaratan yang tidak terpenuhi (95:1)

Cont..

1. Direksi dapat memberikan kuasa Direksi kepada pihak lain (103)

2. Direksi harus mendapatkan persetujuan PT bila hendak mengajukan permohonan pailit atas PT ybs (104)

3. Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris (106:1)

4. Dalam jangka waktu 30 hari harus ada RUPS untuk menguatkan atau mencabut pemberhentian oleh Komisaris tsb (106:4,5,6)

5. Dalam AD diatur mengenai pengurus sementara jika seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara (107)

1. Komisaris adalah organ PT yang bertugas mengawasi Direksi (1.6)

2. Komisaris adalah suatu badan kolegial, anggotanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri (108:4)

3. Dewan Komisaris wajib ada dengan minimal 2 anggota untuk PT yang memenuhi kualifikasi tertentu (108:5)

4. Syarat menjadi Komisaris? (110:1)

5. Komisaris diangkat oleh RUPS (111:1)

6. Kewenangan supervisory dengan landasan iktikad baik (good faith) dan kehati-hatian (duty of care, prudent) (114:2)

1. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi apabila ia salah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (114:3), kecuali jika anggota Komisaris tsb dapat membuktikan bahwa dirinya tidak salah / lalai (114:5)

2. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara tanggung menanggung bila anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 orang (114:4)

3. Dalam AD dapat ditetapkan kewenangan Komisaris utk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (117:1)

4. Pemegang saham minimal 10% dapat melakukan derivative action untuk menggugat Komisaris yang dianggap salah atau lalai (114:6). Tuntutan yang sama juga dapat dilakukan terhadap Direksi (97:6)

Hk Perusahaan_ PP_ CV FA PO PT

Documents