Top Banner

of 23

Himpunan Peraturan Pertanahan

Jul 16, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Himpunan Peraturan Pertanahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 TentangPembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Undang-Undang

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi 2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan DanPemakaian Tanah-Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Nr 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (Stbl 1918 Nr 88) Dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20) Sebagai Undang-Undang 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai UndangUndang 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan Dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan 8. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang 9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir 10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi PerusahaanPerusahaan Milik Belanda 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil 13. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Pengesahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang-Undang 14. Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda 15. Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 17. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi 18. Undang-Undang No.19 Tahun 1961 Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut 19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya 20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok Pokok Perumahan 21. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp. Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu 22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan 23. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perdjandjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka Dengan Pajak Peralihan 1944

25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara RepublikIndonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura 27. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 28. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 29. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian 30. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan 31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 32. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) 33. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 34. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman 35. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 36. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun 37. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang 38. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 39. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas 40. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 41. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian 42. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 43. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 44. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 45. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Undang-Undang 46. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah 47. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah 48. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 49. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 50. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 51. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 52. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan + Penjelasan 53. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 54. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara 55. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 56. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 57. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 58. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara + Penjelasan 59. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 61. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 62. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

63. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 64. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 65. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan 66. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 67. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 68. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 69. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 70. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 71. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 72. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 73. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 74. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 75. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 76. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 77. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 78. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepula 79. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 80. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 81. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 82. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 83. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 84. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 85. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang 86. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 87. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 3.Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Tentang Penambahan Bea Balik Nama

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan TanahTanah Negara

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958) 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang Cabangnya Dan Anak Anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nasionalisasi 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Perusahaan Pharmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Penentuan Pemborongan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang Cabang Yang Dikenakan Nasionalisasi 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 Tentang Penetapan Perusahaan Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Perusahaan N.V. K.P.M. Di Indonesia 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi N.V. "Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V.)" Dan N.V. "Semarang Veer" 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 35) Tentang Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1960 Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 4) Tentang Penentuan Perusahaan Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan Royak Interocean Lines (R.I.L) 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Yang Dikenakan Akan Nasionalisasi 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Penentuan PerusahaanPerusahaan Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 1961 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian + Lampiran 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 1961 Tentang Penentuan Perusahaan Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1963 Tentang Pokok Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1963 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan BadanBadan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Peruntukan Dan Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lintas Lintas Kereta Api Dalam Wilayah Jakarta Raya

31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tanggal 23 Nopember 1964Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian 32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1965 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Peruntukan Dan Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lalu Lintas Kereta Api Dalam Wilajah Djakarta Raya 33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No.11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya 35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi 36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Petanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri 37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1981 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan 39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia 40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman 41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) 42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah 43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional 44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria 45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa 46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai 47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1992 Tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang Undang Pokok Agraria 48. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 Tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing 49. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1993 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau 50. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah Dan Bangunan 51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara 52. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik 53. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan 54. Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan 55. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 56. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia 57. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 58. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. 59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian HasilPenerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 61. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan. 62. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat 63. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan 64. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 65. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 66. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 67. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi 68. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu 69. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan 70. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri 71. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Penelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 72. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan 73. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat 74. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan 75. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan + Penjelasan 76. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan + Penjelasan 77. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia 78. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional 79. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah + Lampiran 80. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Umum (Perum) 81. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah 82. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 83. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 84. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe 85. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 86. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 87. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan + Lampiran 88. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar 89. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah 90. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

91. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama 92. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik 93. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan 94. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Penjualan Saham MilikNegara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk Dan PT Bank Lippo Tbk 95. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 96. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 97. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 98. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur 99. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota + Lampiran A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD dan EE 100. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 101. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah 102. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah 103. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan + Lampiran 104. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan 105. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 106. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana 107. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 108. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia 109. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 110. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 111. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 112. Peraturan Pemerintah Republikindonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan 113. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan 114. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil + Lampiran 115. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri 116. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi 117. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol Kinerja Instansi Pemerintah Negara/Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

118.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional 119. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan 120. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar + Penjelasan 121. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional + Lampiran 122. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan 123. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 124. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan 125. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara 126. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan 127. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 128. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang 129. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan 130. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk RehabilitasiDan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan. Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data Spasial Nasional 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan

Rekonstruksi Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 Tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 509 Tahun 1961 Tentang Perobahan Keputusan 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitya 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Badan 5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Kesempatan Bagi Penduduk Setempat 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1978 Tentang Badan Koordinasi 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980 Tentang Pemanfaatan Tanah HakGuna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1992 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1993 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri 20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur 21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara 22. Keputusan Presiden Republik Ingonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah 23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional 24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Penyelenggaraan Transmigrasi Berpindah ke Dalam Proyek Transmigrasi Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 Presiden Repbulik Indonesia No. 131 Tahun 1961

25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan 26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di 27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan 28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara Instruksi Presiden Fungsional Surveyor Pemetaan Bidang Pertanahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan PelaksanaanPrioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 + Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

1. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Panitia-Panitia Kerja Likwidasi Tanah2. Peraturan Menteri Muda Agraria Nomor 15 Tahun 1959 Tentang Pemberian Dan PembaharuanBeberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman Mengenai Tata-Tjara Kerdja Bagi Pedjabat-Pedjabat Jang Bersangkutan 3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria 4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Concessie Dan Sewa Untuk Perusahaan Kebun Besar 5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas TanahTanah Hak. 6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya. 7. Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Bentuk Akta 8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti 9. Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah 10. Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pembebanan Dan Pendaftaran Hypotheek Serta Credietverband 11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil 12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil Yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah Cq Panitya Landreform Kecamatan Sebagai Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 4 Tahun 1964 13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 Tentang Pungutan Uang Pemasukan Dan Penggantian Harga Formulir 15. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan 16. Peraturan Direktur Jenderal Agraria Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Penggunaan Tanah Di Daerah Transmigrasi Dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran Dan Keluarganya 17. Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/Prk/1965 18. Peraturan Direktur Jenderal Agragia Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah Tanah Partikelir

19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Penyesuaian 20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Papan Nama, Kop 21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tatacara 22. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara PembuatanSurat Ukur Diluar Desa Lengkap 23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah Dan Sertipikat 25. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi 26. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya 27. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah 28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform 29. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah 30. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Dan Penerbitan Sertipikatnya 31. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau 32. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal 33. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 34. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya 35. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah. 36. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. 37. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan. 38. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu. 39. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan. 40. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah 41. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing 42. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing 43. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 44. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sertipikat Lama Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Badan Pertanahan Nasional

45. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 46. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 47. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik 48. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara 49. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur Dan Sertipikat. 50. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan 51. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi 52. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara 53. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 54. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 55. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi Dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 56. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. 57. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 58. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 59. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran. 60. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. 61. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 62. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Insonesia 63. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 64. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 65. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional 66. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting 67. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional 68. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Tentang Surveyor Berlisensi

69. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang 70. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang 71. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 TentangPetunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan 72. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 73. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan 74. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu + Lampiran 75. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan 76. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara 77. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara 78. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur 79. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur 80. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur 81. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu 82. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau 83. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur 84. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran 1 + Lampiran 2 85. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 86. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan + Lampiran 1 + Lampiran 2 + Lampiran 3 87. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat 88. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan + Lampiran 89. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (sudah termasuk lampiran) 90. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana + Lampiran 91. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran 92. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Di Bidang Pertanahan + Lampiran Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional

93. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 TentangSatuan Pelaksana Pengendalian Intern Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 94. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu 95. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah + Lampiran I + Lampiran II.a + Lampiran II.a (Peta) + Lampiran II.b + Lampiran II.b (Peta) + Lampiran II.c + Lampiran II.c (Peta) 96. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan + Lampiran Format A1 + Lampiran Format B1 + Lampiran Format C1 + Lampiran Format D1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria

1. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan 2. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 24 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Pembagian 3. 4.Tanah-Tanah Yang Sudah Ditanami Dengan Tanaman Diusahakan Sebagai Tambak (T.L.N. No. 2616) Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 4 Tahun Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 6 Tahun Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Keras Dan Tanah-Tanah Yang Sudah 1964 Tentang Penetapan Perimbangan 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Diselenggarakan Menurut Peraturan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional / Menteri Negara Agraria

1. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 336/KA Tahun 1958 Tentang Penunjukkan Pejabat-PejabatUntuk Menjalankan Wewenang Menteri Agraria Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 2. Keputusan Menteri Muda Agraria No. SK. 322/KA/1960 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 3. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 978/KA/1960 Tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian 4. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 115/KA/1961 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran (T.L.N. No. 2335) 5. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 273/KA Tahun 1961 Tentang Penunjukan Daerah Percontohan Landreform 6. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 403/KA/1961 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran (T.L.N. No. 2338) 7. Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 508/KA/1961 Tentang Saat Mulai Bekerjanya Penitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja 8. Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 509/KA/1961 Tentang Pernyataan Penguasaan Oleh Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan Dari Luas Maksimum 9. Keputusan Menteri Agraria No. SK. VI/6/KA Tahun 1962 Tentang Perpanjangan Waktu Untuk Mengalihkan Tanah-Tanah Pertanian Absentee 10. Keputusan Menteri Agraria No SK. 33/DEPAG/1964 Tentang Pengangkatan Pimpinan/AnggautaAnggauta Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani (Bomatani) Pusat 11. Keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia Nomor SK. 5/DEPAG/1965 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor SK.8/KA/1963 Bagi P.N.P.R. Wisayayasa 12. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 88/DEPAG/1965 Tentang Penghentian Untuk Sementara Semua Kegiatan Anggauta-Anggauta Panitya Landreform Pusat/Daerah Yang Mewakili Barisan Tani Indonesia (B.T.I.) 13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Batas Usia Pejabat Pembuat Akta Tanah 14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri 15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi Dan Pembebasan Tanah, Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya Untuk Kawasan Industri

16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/Kbpn/1989 Tentang Perubahan Hak 17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyajian Informasi 18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1990 Tentang Penyempurnaan 19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1990 Tentang PembentukanPanitia Pemeriksaan Tanah "A" Di Kecamatan Yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku 20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi Dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia 21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee/Guntai 22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri, Dan Pemecahannya Untuk Perusahaan Industri 23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah 24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Lagu Mars Dan Hymne Badan Pertanahan Nasional 25. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah 26. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal 27. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Penetapan Besarnya Uang Pengganti Biaya Cetak Blangko Sertipikat Dan Tata Cara Pengelolaannya 28. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal 29. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS) 30. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform 31. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 32. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah 33. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS) 34. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai 35. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 36. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah 37. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal 38. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi 39. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 58-III-1998 Tentang Pengadaan Tenaga Ajudikasi Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Susunan Keanggotaan Dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar Lingkungan Untuk Kawasan Industri Pakai Menjadi Hak Milik Atas Tanah-Tanah Yang Telah Diberikan Kepada Para Transmigran

40. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 41. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1999Tentang Persetujuan Penghapusan Blangko Sertipikat Tanah Lama Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional 42. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958 43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pada Daerah Uji Coba Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang 44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 45. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform 46. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional 47. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 48. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional + Lampiran 1. Buku I Pelayanan Informasi Pertanahan Sistem Manual Sistem Komputer 2. Buku II Pelayanan Tata Usaha Sistem Manual 3. Buku III Pelayanan Hak-Hak Atas Tanah Sistem Manual Sistem Komputer 4. Buku IV Pelayanan Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Sistem Manual Sistem Komputer 5. Buku V Pelayanan Pengaturan Penguasaan Tanah Dan Penatagunaan Tanah Sistem Manual 6. Buku VI Pelayanan Pengendalian Pertanahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sistem Manual 49. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembeian Penghargaan Berupa Sertipikat/Piagam Dan Plakat Kepada Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota 50. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil 51. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pemberian Penghargaan Bhumi Bhakti Adhiguna Kepada Para Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota 52. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah 53. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau 54. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat 55. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat 56. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu 57. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsi Sulawesi Tenggara 58. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara 59. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu 60. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 61. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 245-VII-2006 Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia 62. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya

63. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang 64. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang 65. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01-VII-2007 Tentang 66. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 TentangPengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 67. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + LampiranTentang 68. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + LampiranTentang 69. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 158 VII 2008 Tentang Penunjukan Staf Pelaksana Kegiatan Pengelola Dokumentasi SJDI Hukum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008 Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

1. Surat Edaran Menteri Negara Agraria Republik Indonesia Nomor 410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 2. Surat Edaran Menteri Negara Agraria Republik Indonesia Nomor 500-1567 Tanggal 2 Juli 1997 3. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 500-3344a-SES.MENTanggal 30 Oktober 1997 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997 4. Surat Edaran Menteri Negara Agraria Republik Indonesia Nomor 500-3755 Tanggal 10 Desember 1997 Perihal Perubahan HM Menjadi HGB atau HP dan HGB Menjadi HP 5. Surat Edaran Menteri Negara Agraria Republik Indonesia Nomor 045.2-230/SESMEN/98 Tanggal 26 Januari 1998 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998 6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 110-288 Tanggal 3 Pebruari 1998 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1998 7. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 500-3460 Tanggal 18 September 1998 Perihal Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal 8. Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-424 Tanggal 10 Pebruari 1999 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi. 9. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 640 893 D.IV Tanggal 9 Maret 1999 Perihal Pengiriman SK MNA/ KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Formasi PPAT di Kabupaten/Kotamadya 10. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 300-214-SETTAMA Tanggal 28 Januari 2003 Perihal Pedoman Sementara Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan 11. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 630.1-1187 Tanggal 14 Mei 2003 Perihal Petunjuk Lanjutan Mengenai Penyelesaian Masalah Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Dikuasai Oleh BPPN 12. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 110-1756 Tanggal 17 Juli 2003 Perihal Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2003 13. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 640-1884 Tanggal 31 Juli 2003 Perihal Blanko Akta PPAT 14. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 600-1900 Tanggal 31 Juli 2003 Perihal Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 15. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 640-206 Tanggal 3 Pebruari 2004 Perihal Penunjukan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPAT 16. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 500-770 Tanggal 7 April 2004 Perihal Proses Balik Nama Asset Properti BPPN 17. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 640-1369 Tanggal 31 Mei 2004 Perihal Pelayanan dan Kepastian Hukum Perihal Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS dan RS Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi

18. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 500-2204 Tanggal 19Agustus 2004 Perihal Penyampaian Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Badan Pertanahan Nasional 19. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 045,2 235 Tanggal 1 Pebruari 2005 Perihal Penyampaian Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) 20. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 446/3.4-100/II/2010 Tanggal 8 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan 21. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 462/7.1-100/II/2010 Tanggal 10 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan 22. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 463/7.1-100/II/2010 Tanggal 10 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar 23. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 464/7.1-100/II/2010 Tanggal 10 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

1. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 Tentang Peningkatan 2. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 3. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1994Tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah Dan Bangunan 4. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Pir 5. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Inventarisasi Atas Tanah Terlantar, Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee Baru 6. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Petunjuk Operasional Proyek Inventarisasi Dan Evaluasi Sumberdaya Nasional Matra Laut (Marine Resource Evaluation And Planning) Di Lingkungan Direktorat Penatagunaan Tanah Pusat Tahun Anggaran 1995/1996 7. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 8. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal 9. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Sekala Besar 10. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pendataan Dan Monitoring Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Penanaman Tanaman Pangan 11. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 12. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 13. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Inventarisasi Tanah-Tanah Hak Guna Usaha Yang Dijarah Masyarakat Dan Pembinaannya 14. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 15. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003Tentang Jangka Waktu Proses Permohonan Hak Atas Tanah Pada Deputi Bidang Pengkajian Dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Tentang Inventarisasi Penguasaan Tanah Oleh Badan Hukum/Perorangan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan

Instruksi Menteri Dalam Negeri

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1973 Tentang Larangan Penguasaan Tanah 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Pemindahan Hak-Hak 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10/INST/DJA/1983 Tentang Petunjuk Operasional 4. 5. 6. 7. 8.Pelaksanaan Proyek-Proyek SPK Program Pencetakan Sawah Dilingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Penertiban Tanah Di Daerah Perkotaan Yang Dikuasai Oleh Badan Hukum/ Perseorangan Yang Tidak Dimanfaatkan/Diterlantarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Pensuksesan Penyelenggaraan Transmigrasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1982 Tentang Kebijaksanaan Untuk Meningkatkan Kegiatan Pelaksanaan Landeform Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Secara Produktif Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah Atas Tanah Melampaui Batas

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria

1. Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. SK. 30/KA/1962 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. SK. 35/KA/1962 Tentang Pelaksanaan 3. Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Republik Indonesia Nomor SK. 8/KA/1963 Tentang 4. 5.Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda Kepada PerusahaanPerusahaan Negara Dan Bank-Bank Negara Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. SK. 10/KA/1963 Tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Republik Indonesia Nomor SK. 37/KA/1964 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor SK.8/KA/1963 Penguasaan Tanah Pertanian Absentee

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan

1. Peraturan 2.

3.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-37/PB/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2008 Tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1968 Tentang Penertiban Dan Penggunaan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.59/DDA/Tahun 1970 Tentang Penyederhanaan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pembagian Uang Pemasukan 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan MengenaiPenyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pemberian Hak Atas Tanah Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Hak Atas Tanah Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah Pungutan-Pungutan Di Bidang Agraria

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai PenetapanUang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Di Atasnya Serta Penerbitan Sertipikatnya 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975 Tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1977 Tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah Atau Janji Bagi Para Penjabat Pembuat Akta Tanah 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak Atas Tanah Yang Dipunyai Bersamadan Pemilikan BagianBagian Bangunan Yang Ada Diatasnya 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 149 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata-Guna Tanah 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagian Pada Bangunan Bertingkat 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Dari Bank Tabungan Negara 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi PerusahaanPerusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tana 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia Pelaksanaan Landrefom

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Daerah Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Kota

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 16/DDT/Agr/68 Tentang Pelarangan KepadaSemua Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Mengadakan Pencabutan Surat-Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform 2. Surat-Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 004/HK/DPT/1969 Tentang Cara Pengukuran Dan Pembuatan Peta-Peta Yang Dimaksud Dalam Pasal 1 Ayat 2 Dan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/Dda/1970 Tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknis Pembayaran Ganti Rugi Secara Langsung 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Administrasi Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa Dan Ganti Rugi Atas Tanahtanah Yang Terkena Ketentuan-Ketentuan Landreform 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi Dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 Tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 222 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.13/DJA/1982 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Administrasi Pemberian Atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Kepada Petani Peserta Proyek Pengembangan Perkebunan (Pir, Pir Khusus Pir Lokal, P.R.P.T.E., Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat) 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.15/DJA/1982 Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 Dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.31/DJA/1982 Tentang Pengangkatan AnggotaAnggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.51/DJA/1982 Tentang Perubahan Sk Menteri Dalam Negeri No SK.15/DJA/1982 Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 Dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh PerusahaanPerusahaan 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 277 Tahun 1982 Tentang Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Lingkungan Karet, Karet Kuningan Dan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Wilayah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 196 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Seksi Landreform Pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk PelaksanaanPembayaran Ganti Kerugian Dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum Dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya 21. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 593.41-64. Tentang Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan Peraturan Menteri Keuangan

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.05/2007 Tentang Perubahan Atas 3. 4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 0l/PM.2/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

Peraturan Menteri Negara Peruma