Hasyim Gautama_Tata kelola tik 20151118

1

Rancangan Peraturan MenteriTata Kelola Sistem Elektronik

DR. Hasyim Gautama, CISM, ISMS-LAJakarta, 19 November 2015

Amanat PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 14:(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Elektronik.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri

Landasan Hukum

ProsesTata Kelola

Asesmen Pembinaan

Analisis Dampak Kebijakan

Daftar Isi RPM

Bab I : Ketentuan UmumBab II : Kategorisasi Sistem ElektronikBab III : Proses Tata Kelola Sistem ElektronikBab IV : Asesmen Tata Kelola Sistem ElektronikBab V : Asesor Tata Kelola Sistem ElektronikBab VI : Pelaporan Hasil AsesmenBab VII : Level Kapabilitas ProsesBab VIII : PembinaanBab IX : PengawasanBab X : SanksiBab XI : Ketentuan PeralihanBab XII : Ketentuan Penutup

Asas dan Ruang LIngkup

• AsasPeraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik berdasarkan Asas Risiko

• Ruang LingkupMencakup Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik.

PSE Pelayanan Publik• institusi penyelenggara negara yang terdiri dari

lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;

• korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;

• lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau

• badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara.

Kategorisasi Sistem Elektronik

No Sistem Elektronik

Penetap Kategori

1 Strategis Menteri dg rekomendasi Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor setelah berkoordinasi dg Menteri

2 Tinggi Menteri3 Rendah Menteri

Kategorisasi Sistem Elektronik didasarkan pada 10 kriteria

Ada lima proses:• Memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka

kerja tata kelola • Memastikan tercapainya manfaat • Memastikan Optimalisasi Risiko • Memastikan Optimalisasi Sumber Daya • Memastikan Transparansi Stakeholder

Tiap proses memiliki tiga sub proses terkaitEvaluate, Direct dan Monitor

Proses Tata Kelola Sistem Elektronik

Kegiatan Tata Kelola Sistem Elektronik

Asesmen Tata Kelola Sistem Elektronik

No Penyelenggara Kewajiban Asesmen1 SE Strategis Satu kali dalam satu tahun2 SE Tinggi Satu kali dalam dua tahun3 SE Rendah Dapat

Level Kapabilitas Proses

Berdasarkan ISO/IEC 15504

Penilaian Kegiatan

Applied

Full

Large

Partial

Null

Asesor Tata Kelola Sistem Elektronik

• Asesmen Tata Kelola Sistem Elektronik dilakukan oleh Asesor yang diakui oleh Menteri.

• Asesor yang melakukan asesmen Tata Kelola Sistem Elektronik pada Sistem Elektronik Strategis harus berkewarganegaraan Indonesia.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai Asesor Tata Kelola Sistem Elektronik diatur dengan peraturan menteri.

Laporan Hasil Asesmen

• Penyelenggara Sistem Elektronik Wajib menyerahkan laporan hasil asesmen kepada Direktur Jenderal

• Penyerahan paling lambat 7 hari setelah asesmen

• Format laporan di Lampiran 1

Pembinaan

No Level Kapabilitas Status Pembinaan5 Optimal Normal4 Terukur Normal3 Terkendali Normal2 Teratur Khusus1 Terlaksana Khusus0 Nihil Intensif

Sanksi

• Sanksi administratif berupa teguran tertulis

Terima Kasih

[email protected]