Hasil Riset Indikator-LSI: Divided Government, Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK

19 Oktober 2014

Latar Belakang: Distribusi Kekuatan Politik Nasional

Diskusi Publik: "Divided Government"

2

Pada pemilu 9 April 2014 yang lalu, PDI Perjuangan keluar sebagai peraih suara terbesar dengan 18.95% suara. Selengkapanya seperti grafik di bawah:

6.7

9.0

6.8

19.0

14.8

11.8

10.2

7.66.5

5.3

1.50.9

6.3

8.4

7.1

19.5

16.3

13.0

10.9

8.8

7.0

2.9

0

5

10

15

20

25

NASDEM PKB PKS PDIP GOLKAR GERIND

RA

DEMO

KRAT

PAN PPP HANURA PBB PKPI

% Suara % Kursi DPR


3

PDI Perjuangan juga meraih jumlah kursi terbesar di DPR, 109 kursi atau 19.46% dari total 560 kursi di DPR

Kemudian pada 9 Juli 2014, dilakukan pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Dari momentum ini kemudian terbentuk dua kubu kekuatan politik yang mengusung masing-masing pasangan calon Presiden-Wakil Presiden periode 2014-2019.

Kubu pertama merupakan gabungan atau koalisi partai pengusung pasangan Jokowi-JK, atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Koalisi ini digalang oleh PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbesar pada pemilu legislatif, kemudian PKB, NasDem, Hanura dan partai non-parlemen PKPI.

Sementara kubu lainnya, Koalisi Merah Putih (KMP) mengusung pasangan Prabowo-Hatta. Koalisi ini secara agregat lebih besar dibanding KIH. Gabungan suara partai hasil pemilu 2014 pada KMP mencapai 59.1%, sementara KIH hanya sekitar 40.9%.



4

Namun kemudian melalui pemilihan secara langsung, pasangan Jokowi-JK berhasil keluar sebagai pemenang.

Pada pilpres tahun 2004 dan 2009 yang lalu, partai-partai pengusung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden kemudian saling menentukan arah koalisi baru dalam pembentukan pemerintahan selanjutnya setelah pemilihan berakhir.

Namun pasca-Pilpres 2014 yang lalu, koalisi partai pengusung pasangan calon cenderung solid (terutama KMP), dan melalui proses politik yang sedemikian rupa sehingga kemudian terjadi penguasaan KMP atas legislatif.

Kekalahan dalam pemilihan pimpinan lembaga legislatif ini melengkapi derita Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori Puan Maharani yang sebelumnya juga dipaksa menelan kekalahan dalam sidang paripurna revisi UU MD3, Tatib DPR dan RUU Pilkada.

Pemerintahan ke depan kemudian terbelah, antara kubu eksekutif yang dimotori oleh KIH dan kubu legislatif yang dimotori oleh KMP.



5

Inilah kali pertama pemerintahan pasca-reformasi mengalami divided government (pemerintahan yang terbelah). Sebelumnya belum pernah sekalipun presiden yang didukung oleh kekuatan politik yang terlalu kurus dan minimalis di parlemen. Bahkan pada masa Abdurrahman Wahid sekalipun awalnya mengantongi dukungan politik kuat dari Poros Tengah meski kemudian menyusut seiring polarisasi yang makin tajam antara pemerintah dengan DPR.

Dalam kondisi ini, banyak pandangan dari berbagai kalangan bahwa pemerintahan Indonesia ke depan akan banyak mengalami masalah, bahkan isu menggagalkan pelantikan pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih juga banyak beredar di media massa.

Berdasar kondisi tersebut, maka melalui forum diskusi ini, kami ingin menyajikan serangkaian analisis terkait kondisi pemerintahan yang terbelah, serta beberapa konsekuensinya.



6

Apa yang mendasari dinamika tersebut dan bagaimana konsekuensinya?

Bagaimana pengalaman yang terjadi pada periode-periode sebelumnya?

Apakah pemerintahan yang akan datang bisa keluar dari potensi kebuntuan yang mungkin terjadi?

Pertanyaan Riset

Alokasi Kekuatan Politik, Stabilitas Pemerintahan & Perekonomian


8

Dinamika peta kekuatan politik nasional hingga saat ini menggambarkan strategi dari partai-partai politik dalam melakukan alokasi kekuatan politik di dalam institusi-institusi politik.

Institusi politik akan menentukan distribusi kekuatan politik de jure, dan distribusi sumber daya akan mempengaruhi distribusi terhadap kekuatan politik de facto. Kedua sumber kekuatan politik tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi institusi ekonomi dan perubahan pada institusi politik di masa depan. Institusi ekonomi menentukan kinerja perekonomian termasuk distribusi sumber daya di masa depan (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2004).

Hal ini akan membawa konsekuensi pada stabilitas pemerintahan yang akan terbentuk, dan efek lanjutannya terutama pada perekonomian dan distribusi kekuatan politik di masa mendatang.



9

Pengaruh partai di dewan perwakilan dapat digunakan sebagai kontrol terhadap eksekutif. Kinerja partai merupakan aspek penting bagi pemilu berikutnya, dan partai tidak ingin kehilangan kredibilitasnya, Weingast & Wittman (2006) dan Mujani, Liddle & Ambardi (2012).

Hirarki yang ada pada lembaga legislatif akan mempengaruhi penyusunan agenda kerja dengan mengontrol pengalokasian anggota-anggota dewan, seperti penentuan kursi-kursi pimpinan komisi.

Kekuasaan pengalokasian tersebut didelegasikan oleh anggota-anggota partai kepada hierarki partai di dalam dewan yang dapat digunakan sebagai penghargaan untuk meningkatkan disiplin partai, dan pada gilirannya untuk meningkatkan nilai partai pada kompetisi pemilu.



10

Oleh karena itu penguasaan terhadap hirarki tertinggi dalam suatu institusi politik menjadi penting, dan konsekuensi lanjutannya adalah kinerja perekonomian dan distribusi kekuatan politik di masa mendatang.

Kinerja perekonomian akan sangat tergantung dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari interaksi politik dalam pemerintahan. Institusi ekonomi yang kita miliki, yang secara langsung membentuk dunia kita merupakan turunan dari institusi politik (Douglass C. North, 2003). Dan karena kebijakan merupakan output dari interaksi antar institusi politik, eksekutif dan legislatif, maka stabilitas dalam pemerintahan merupakan hal yang mendasar.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa indikator stabilitas politik memiliki peran positif terhadap kondisi perekonomian. Stabilitas politik akan mereduksi ketidakpastian, dimana kondisi ini menjadi vital bagi iklim investasi, dan investasi sendiri merupakan bagian utama dalam pertumbuhan ekonomi.



11

Salah satu temuan empiris tentang pengaruh stabilitas politik terhadap kinerja perekonomian disebutkan dalam sebuah tesis. Pendekatan stabilitas politik dalam tesis tersebut adalah dukungan partai politik yang menguasai legislatif kepada eksekutif.

Daerah pemerintahan yang menjadi objek amatan adalah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada tahun 2005 dan tidak mengalami pemekaran wilayah selama 2004-2009.

Variabel-variabel utama yang digunakan adalah:

Pertumbuhan PDRB perkapita (dependen)

Perolehan kursi partai terbesar di DPRD Kab/Kota tahun 2004 (independen/penjelas)

Dukungan partai terbesar kepada eksekutif. Dukungan ini didefinisikan sebagai dukungan ketika pilkada (independen/penjelas)

Komponen belanja daerah (independen/penjelas)

Temuan Empiris

Distribusi Wilayah Amatan (192 Kabupaten/Kota)

12



13

Dalam tesis tersebut disimpulkan:

Dukungan partai terbesar di legislatif kepada eksekutif, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Argumentasinya, kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif secara konstitusional memiliki kewenangan dalam mengajukan kebijakan-kebijakan pembangunan beserta kewenangan pengelolaan keuangannya kepada dewan perwakilan. Rencana kebijakan yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan. Sementara itu di dewan perwakilan terdapat hierarki yang ditentukan sesuai dengan besarnya alokasi kursi partai. Hierarki ini kemudian akan mempengaruhi agenda kerja dewan perwakilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika pimpinan eksekutif tidak mendapat dukungan dari partai yang memiliki pengaruh kuat di dewan perwakilan, maka berpotensi menimbulkan kebuntuan yang menyebabkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah dirancang tidak bisa berjalan.

Temuan Empiris


14

Dominasi partai juga berpengaruh, semakin besar dominasi partai pendukung eksekutif di legislatif, maka pengaruhnya juga positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dominasi partai di sini didefinisikan dengan banyaknya perolehan kursi di parlemen.

Jika dukungan partai terbesar kepada eksekutif, dan lebih jauh partai tersebut semakin dominan di dewan perwakilan, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka kemungkinan juga bisa dikatakan bahwa jika partai terbesar tidak mendukung eksekutif, dan lebih jauh partai tersebut semakin dominan di dewan perwakilan, maka bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini terkait dengan masalah komitmen politik dari kelompok yang memiliki kekuatan politik.

Kekuatan politik memiliki masalah bawaan yang melekat, yaitu komitmen politik. Kelompok yang memiliki kekuatan politik cenderung memilih kebijakan yang bisa menguntungkan mereka. Pertimbangan efisiensi bagi perekonomian tidak dapat dipisahkan dari konflik distribusi (Acemoglu, 2002)

Temuan Empiris


15

Pada kelompok data di sebelah kanan yaitu kelompok partai yang mendukung eksekutif, tampak beberapa nilai pada kelompok partai yang paling dominan menunjukkan pola penurunan dalam pertumbuhannya. Kemungkinan ini seperti pendapat Weingast & Wittman, yaitu eksekutif sangat kuat, tapi partai di dewan perwakilan lemah dalam melakukan kontrol. Atau (koalisi) partai pendukung eksekutif begitu kuat, sehingga kontrol (oposisi) di dewan perwakilan menjadi sangat lemah.

Kemudian masing-masing kelompok diuji untuk melihat bagaimana pengaruh variabel-variabel kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan Empiris


16

Pada kelompok kelompok daerah dimana partai terbesar mendukung eksekutif, komponen belanja daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan. Belanja pegawai dan, barang dan jasa pengaruhnya negatif. Ini bisa difahami karena kedua jenis belanja ini bersifat konsumtif dan sesuai dengan kerangka teoritis. Sementara jenis belanja produktif, belanja modal, kontribusinya yang positif.

Sementara pada kondisi pemerintahan daerah di mana eksekutif kurang mendapat dukungan kuat dari legislatif, variabel-variabel kebijakan tidak berpengaruh signifikan. Pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah ini hanya signifikan dijelaskan oleh modal awal daerah itu sendiri, sementara kontribusi pemerintah kurang bermakna.

Adjusted R

Square

DW

StatisticF Sig.

Adjusted R

Square

DW

StatisticF Sig.

0.143 1.81 4.50 0.00 0.236 1.93 6.25 0.00

IndependentStandardized

Coefficientst Sig. VIF

Standardized

Coefficientst Sig. VIF

(Constant) -0.39 0.70 -0.01 1.00

X1. Ln PDRB RIIL PERCAPITA 2005 (JUTA) -0.48 -4.26 0.00 1.55 -0.28 -2.22 0.03 1.77

X2. IPM 2005 0.23 2.20 0.03 1.36 0.16 1.09 0.28 2.39

X3. RATA2 RASIO PEGAWAI 2007-2009 -0.21 -1.10 0.28 4.54 -0.68 -2.91 0.00 6.03

X4. RATA2 RASIO BARJAS 2007-2009 -0.14 -0.50 0.62 9.06 -0.57 -2.02 0.05 8.91

X5. RATA2 RASIO MODAL 2007-2009 0.19 0.81 0.42 7.03 1.35 4.97 0.00 8.23

Dependent : Y. RATA2 GROWTH PDRB

PERCAPITA 2007-2009

Partai terbesar tidak Mengusung (n=106) Partai terbesar Mengusung (n=86)

Temuan Empiris


17

Rata-rata rasio belanja pada daerah-daerah dimana eksekutif tidak mendapat dukungan dari partai terbesar di legislatif hampir selalu lebih besar dibanding daerah lainnya.

Sehingga bukan hanya fungsi alokasi yang menjadi kurang bermakna kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tapi juga relatif lebih mahal. Dengan kata lain, daerah harus membayar lebih mahal untuk kontribusi yang tak berarti.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa menjadi lebih mahal?

2007 2008 2009

Tidak Mengusung 6.4 6.3 11.6

Mengusung 6.0 5.5 9.8





Belanja Pegawai (%)

Belanja Barang & Jasa (%)

Belanja Modal (%)

Rata-rata rasio belanja terhadap PDRB Riil

Temuan Empiris


18

Keterangan: sumbu x = persen kursi partai terbesar, sumbu y = rata-rata rasio belanja (pegawai+barjas+modal) terhadap PDRD Riil

Jika kekuatan partai politik di parlemen lebih berimbang, alokasi belanja daerah cenderung lebih mahal. Ini konsisten dengan kerangka teoritis dari Alesina & Drazen (1991), Spolaore (1992), dan temuan empiris Roubini & Sachs (1989a,b) dan Grilli, Masciandaro & Tabellini (1991) dalam Alesina & Rosenthal (1995), “when coalitions become too large and fragmented, they are associated with undesirable economic outcomes, such as large budget deficits”

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 0.2 0.4 0.6

0

0.5

1

1.5

2

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Daerah-daerah dimana eksekutif tidak didukung partai terbesar di parlemen

Daerah-daerah dimana eksekutif didukung partai terbesar di parlemen

Temuan Empiris

Pengalaman Sebelumnya

20

Tren Suara Partai 1999-2014 (%)

6.7

12.6

10.6

4.9

9.0

1.4

7.3 7.96.8

33.7

18.5

14.0

19.0

22.421.6

14.5 14.8

4.5

11.8

7.5

20.9

10.2

7.16.4 6.0

7.6

10.7

8.2

5.36.5

3.8

5.3

1.92.6

1.8 1.51.0 1.3 0.9 0.90

5

10

15

20

25

30

35

1999 2004 2009 2014

NASDEM

PKB

PKS

PDIP

GOLKAR

GERINDRA

DEMOKRAT

PAN

PPP

HANURA

PBB

PKPI


Distribusi Suara Partai 1999-2014


21

Megawati Soekarnoputri ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mandatnya dicabut oleh MPR.

Pemakzulan terhadap Gus Dur lebih banyak dipicu oleh konflik internal di dalam pemerintahannya. Konflik ini kemudian meluas kepada institusi lain, TNI dan DPR/MPR, karena banyak kebijakan-kebijakannya yang dianggap akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan bahkan potensi terjadinya disintegritas bangsa.

Gus Dur juga dituduh terlibat dalam kasus korupsi, yaitu Bulogate dan Bruneigate. Bantahannya terlibat dalam kasus tersebut tidak membuat puas DPR. DPR juga mengusulkan untuk diadakannya sidang istimewa terkait pertanggung jawaban Gus Dur sebagai Presiden. Gus Dur secara resmi dimakzulkan pada tanggal 23 Juli 2001, dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.



22

Gus Dur gagal dalam menjalin kerjasama dengan institusi-institusi yang secara konstitusional memiliki kekuatan politik. Bahkan di lingkungan eksekutif sendiri banyak terjadi perpecahan, pemerintahan era kepresidenan Gus Dur sangat tidak stabil.

Pengganti Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hanya bertahan hingga tahun 2004. Megawati kalah oleh pasangan SBY-JK dalam pemilihan langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Aturan main ini juga dihasilkan pada era kepresidenan Megawati.

Bukan hanya itu, suara PDIP juga merosot tajam pada pemilu legislatif tahun 2004. Megawati gagal meraih insentif secara politik.

Pasca pemilihan presiden 2004, koalisi baru kemudian terbentuk. PDIP merupakan satu-satunya partai besar di parlemen yang memilih menjadi oposisi. JK kemudian mengambil alih Golkar, yang pada periode 2004-2009 menguasai parlemen.



23

Pada pemilu tahun 2009, suara Demokrat meningkat pesat dan berhasil meraih suara terbanyak. Golkar, PDIP, PKB dan PPP menurun perolehan suaranya, dan masuk kekuatan baru di parlemen yaitu Gerindra dan Hanura, tapi suaranya kurang dari 5%.

Secara politik, Demokrat memperoleh insentif besar selama kepemimpinan SBY sebagai presiden selama 2004-2009. Demokrat meraih suara terbesar dan menguasai kursi pimpinan DPR.

Ini karena evaluasi publik atas kinerja pemerintahan positif. Terutama yang menyangkut isu-isu sensitif, ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Legitimasi publik atas kinerja pemerintahan ini kemudian mendorong pada tingkat kepuasan atas kinerja SBY sebagai Presiden tinggi dan membawa SBY terpilih untuk kedua kalinya untuk periode 2009-2014.



24

Pada pemilu presiden tahun 2009, SBY dan JK masing-masing memutuskan maju sebagai calon presiden. Pasangan SBY-Boediono diusung oleh koalisi yang dipimpin Demokrat. Pasangan JK-Wiranto diusung koalisi Golkar dan Hanura, dan pasangan Mega-Prabowo diusung koalisi PDIP dan Gerindra.

Seperti pengalaman tahun 2004, pasca pemilihan presiden koalisi baru kemudian terbentuk, dan menyisakan PDIP, Gerindra dan Hanura di pihak oposisi.

Dan pada pemilu tahun 2014 yang lalu, PDIP meraih suara terbesar dalam pemilihan legislatif. Perolehan suaranya menguat dibandingkan tahun 2009.

Sementara Demokrat, suaranya merosot tajam. Penurunan dukungan terhadap Demokrat terjadi seiring dengan ramainya pemberitaan di media massa tentang keterkaitan politisi-politisi Demokrat dengan sejumlah kasus korupsi, terutama Century dan Wisma Atlet.



25

Hal tersebut terekam oleh masyarakat sehingga evaluasi publik atas kinerja pemerintahan secara umum juga melemah, terutama dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan dalam menciptakan stabilitas politik.

Evaluasi yang buruk tersebut menghukum Demokrat pada pemilu 2014.



26

Evaluasi Publik

Kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu (%)

2 3

2 9

3 3

2 3

2 8

3 1

2 7

2 4

17

2 5

3 13 2

3 83 9

4 2

5 1 5 2

5 6

3 3

4 0 3 9

2 9

3 43 2

3 7 3 73 9

3 4 3 5

3 83 7

3 9

3 63 4

3 53 7

2 42 2

2 32 2

2 5

3 3

2 2

192 1

2 62 4 2 5 2 5

2 6 2 6

2 3 2 32 2

3 1 3 13 0

3 53 4

3 1 3 1

2 82 9

3 23 4

3 2 3 33 1

2 93 1

3 5

3 9

5 3

4 3

3 8

5 0

4 2

3 2

4 5

4 9

5 8

4 4

4 0

3 7

3 13 0

2 7

2 1 2 1

18

3 1

2 1

2 4

3 4

2 6

3 0

2 6

2 8

2 6 2 5

2 22 1

2 3

2 1

2 6 2 6

2 3

16

0

5 5 57

5

10

7 65 5

46

8

45 6 6 7

5 56

4 4 5

8 7

2

7 7 6 7 78 9 9

79 10

97

9

3 12 9

3 7

2 22 4

2 6

3 63 8

3 5

3 2

2 4

15

2 8

4 1

2 9

3 2

4 7

3 7

0

10

20

30

40

50

60

70

Lebih baik

Sama

Lebih buruk

T idak tahu


27

Kondisi politik nasional sekarang (%)

2 0

3 2

3 7 3 7

3 4

3 9

2 9

2 62 8

2 6

2 9

2 7 2 72 7

2 42 6 2 6

2 3 2 3 2 32 4

2 8

3 73 83 9

3 7 3 7

3 43 5

2 7

2 3

4 0

3 63 7 3 6

3 2

2 5

3 1

3 5

3 1

3 5

3 1

3 5

3 0 3 03 1

2 1

1917 17

2 3

15

2 9

3 4

2 3 2 4

2 7

3 2

3 6

3 4

3 03 2 3 3

3 23 1

3 43 3

19

11

8

13

7

109 9

109 8 8

11

15

17

910

10 10 9

11 119

1110

14

10 1110

12

2 82 7

2 9 2 92 9

3 7

3 0

3 4 3 43 5

3 7

4 0

2 8

3 1

3 9

2 42 3

2 5

2 2

0

10

20

30

40

50

B aik

Sedang

B uruk

T idak tahu

Evaluasi Publik


28

Kondisi keamanan dan ketertiban nasional sekarang (%)

52

59

6967

555959

55

48

55545352

474550

46464745

54

61

2826

15

23232222

272729

2729

22

2831

27

32303030

2624

101010 9

20

131615

21

131615

23212121192019

21

17

10

63 2

4 35 4 5 6

2 25

3 3 5 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 35

5557

6057

5958

2629

3130

2524

10 101211

1814

0

10

2 0

3 0

4 0

50

6 0

70

8 0

B aik

Sedang

B uruk

T idak tahu

Evaluasi Publik


29

Kondisi penegakan hukum nasional sekarang (%)

4 1

4 9

596 1

59

54

3 7

4 3

3 5 3 53 3 3 3 3 4 3 3

2 8

3 13 2

2 8

3 0 3 0

2 6

3 53 8

3 4

3 0

2 32 4

2 5 2 6

2 22 0

3 02 8 2 9 2 9

2 6

18

2 6

2 9

2 6

3 02 8 2 8

2 62 4

2 7

14 1415

10 11

15

3 2 3 2

2 93 0

3 1 3 1

3 5

4 2

3 9

3 43 6 3 6 3 6 3 5

4 1

3 7

2 7

11

6 6 7 78

7 75 5 5 5

9

5 6 7 7 76 6 7

6 6 6 6 6 75

9

4 3

4 6

4 1

4 84 6

3 7

3 0

2 62 8

3 43 3

3 1

2 2

18

2 3

18

14

2 2

0

10

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

B aik

Sedang

B uruk

T idak tahu

Evaluasi Publik


30

Kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi (%)

Evaluasi Publik

65

55

45

56

63

7780 78 79 80

84

59

4945

51

38

44

0

20

40

60

80

100

Sep

t'0

5

Sep

t'0

6

Sep

t'0

7

Sep

t'0

8

Okt

'08

De

s'0

8

Feb

'09

Mar

'09

Me

i'09

Jun

'09

Jul'0

9

Jan

'10

Mar

'10

Okt

'10

De

s'1

0

Jul'1

1

De

s'1

1

Baik +Sangat baik


31

Puas terhadap kinerja SBY sebagai presiden (%)

80

6965

71

63

56565558

6764

67

5450

555658

5354

45

56

63

697074

808079

85

7570

65666263

5957

60

53545656

5452

58

515657

62

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nov'0

4

Des'0

04

Mar'05

Jun'0

5

Sept' 0

5

Des' 05

Jan' 06

Mar' 0

6

Jun'0

6

Sep'0

6

Nov' 06

Des'0

6

Feb' 07

Mar'07

Mei' 0

7

Jun'0

7

Sep'0

7

Des'0

7

Mar'08

Jun'0

8

Sep'0

8

Okt'08

Des'0

8

Feb'0

9

Mar'09

Apr'09

Mei'09

Jun'0

9

Jul'09

Nov'0

9

Jan'1

0

Mar'10

Aug'1

0

Okt'10

Des'1

0

Mei'11

Jul'11

Des'1

1

Feb'1

2

Sep'1

2

Des'1

2

Mar'13

Apr'13

Jun'1

3

Okt'13

Des'1

3

Apr'14

Mei'14

Jun'1

4

Evaluasi Publik


32

Kinerja lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi (baik atau sangat baik) (%)

Evaluasi Publik

5456

504848 48

38

4546 47

39

47

66

61

57

66

20

30

40

50

60

70

Jan'10 Des'10 Mei'11 Des'12

POLISI

KEJAKSAAN

PENGADILAN

KPK


33

Sejak tahun 2000, perekonomian nasional terus menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Selalu mengalami pertumbuhan meski berfluktuasi.

Pada tiga periode pemerintahan pasca reformasi, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode kepresidenan SBY selalu lebih tinggi dibandingkan dengan periode Megawati.

Tahun 2005, terjadi kenaikan harga BBM dan angka inflasi tinggi, ini menekan pertumbuhan ekonomi dari 2005 ke 2006. Tahun 2007 pertumbuhan yang lebih tinggi terjadi.

Tahun 2008-2009, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Sebagaimana kita ketahui pada masa itu juga terjadi pelambanan ekonomi secara global. Tapi tahun 2010-2012 pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan tahun 2009.

Kinerja Perekonomian


34

Evaluasi publik terhadap situasi politik dan penegakan hukum nasional sejak 2011-2013, secara umum negatif. Akan tetapi tidak lantas berdampak serius terhadap kinerja perekonomian. Ini kemungkinan lebih karena semakin rendahnya evaluasi publik atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Efek langsung atas evaluasi negatif ini kepada SBY sebagai pemimpin pemerintahan. Pada tahun 2011-2013 secara rata-rata kepuasan atas kinerjanya paling rendah selama periode 2009-2014.

Tidak hanya terhadap SBY, begitu juga terhadap partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY. Perolehan suaranya pada pemilu 2014 menurun hingga separuh.

Evaluasi atas kondisi politik nasional yang buruk juga terjadi pada April 2004, meski kinerja perekonomian nasional mengalami pertumbuhan, akan tetapi konsekuensi politik harus ditanggung oleh PDIP, perolehan suara menurun dan Megawati kalah.

Kinerja Perekonomian

Kinerja Ekonomi Nasional

35

Tren PDB Perkapita (juta Rp)

6.8 6.9 7.1 7.37.6

7.98.2

8.69.0

9.39.7

10.210.7

11.1

5.9 6.1 6.3 6.5 6.77.0

7.37.7

8.08.3

8.79.2

9.710.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PDB riil/kapita* PDRB riil/kapita (akumulasi 33 Provinsi)


*) 2012: data sementara, 2013: data sangat sementara

36

Growth PDB Perkapita (juta Rp)

1.5

2.93.2

3.5

4.24.0

4.94.6

3.2

4.6

5.04.8

4.3

2.72.9

3.43.6

4.64.3

5.0

4.5

3.8

4.95.3 5.4

4.912.6

10.0

5.1

6.4

17.1

6.6 6.6

11.1

2.8

7.0

3.84.3

8.4

0

1

2

3

4

5

6

7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Growth PDBriil/kapita*

Growth PDRBriil/kapita (akumulasi33 Provinsi)

Inflasi


*) 2012: data sementara, 2013: data sangat sementara


37

Average Growth PDB Perkapita (juta Rp)

2.8

4.2

4.7

3.2

4.4

5.1

8.58.8

5.9

3.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2001-2004 2005-2009 2010-2013 2014**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rata-rata Growth PDBriil/kapita*

Rata-rata Growth PDRBriil/kapita (akumulasi33 Provinsi)

Rata-rata Inflasi


*) 2012: data sementara, 2013: data sangat sementara **) Hingga Sept 2014, tingkat inflasi 3.65. Ditambah rata-rata inflasi bulan Oktober-Desember 2009-2013, 0.29


Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK


39

Menciptakan stabilitas politik untuk pemerintahan mendatang harus menjadi prioritas utama.

Distribusi kekuatan politik merupakan konsekuensi langsung dari sistem demokrasi di Indonesia hingga saat ini, rakyat yang menentukan, dan oleh karena itu menjadi cermin dari harapan rakyat.

Polarisasi kekuatan yang saat ini terjadi pada institusi-institusi politik kita sangat berpotensi menimbulkan kebuntuan atau deadlock, menghambat pembangunan dan pada akhirnya merugikan rakyat.

Sejarah pemerintahan Indonesia sejak era reformasi telah menunjukkan, atau bahkan malah memberi pendidikan kepada elit politik untuk tidak membuat kegaduhan politik. Karena setiap kelompok yang dinilai bertanggung jawab kemudian dihukum, secara politik.

Menciptakan Stabilitas Politik


40

Dalam sistem presidensial dengan cita rasa parlementer, peran DPR tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, Koalisi Indonesia Hebat harus lebih lincah melakukan komunikasi politik ke elit-elit Koalisi Merah Putih.

Kemenangan politik KMP dalam sidang-sidang paripurna di DPR maupun MPR sebenarnya bukan menunjukkan kehebatan elit-elit KMP, tapi harus dibaca dalam kerangka kelemahan elit politik PDI Perjuangan dalam menjalin komunikasi politik.

Jokowi harus diberikan ruang lebih luas untuk menjadi panglima politik KIH untuk menjalin komunikasi politik dengan DPR dan DPD. Sebagai presiden terpilih, Jokowi adalah figur menentukan untuk menjajaki komitmen dengan beberapa anggota KMP yang bisa diajak bergabung dengan KIH. Jokowi juga dikenal lihai dan rendah hati, sehingga memudahkan penjajakan politik agar KIH tak mengulang kesalahan dan kekalahan di parlemen.

Jokowi Harus Proaktif Melakukan Komunikasi Politik


41

Jokowi Tak Boleh Menjadi Presiden Boneka dan Harus Membentuk Kabinet Kerja

Selain harus memegang tongkat komando politik dan manajemen koalisi yang solid, ujian berikutnya yang tak kalah berat buat Jokowi adalah mengelola harapan publik yang membuncah.

Agar Jokowi bisa mewujudkan harapan publik, Jokowi tidak boleh menjadi “presiden boneka.”

Untuk membuktikan Jokowi bukan presiden boneka, Jokowi harus membentuk kabinet kerja, yang diisi kalangan ahli yang kompeten, berintegritas, dan tidak punya catatan HAM.

Pemerintahan yang terbelah antara kekuatan di eksekutif dan legislatif seharusnya menjadi pemicu buat Jokowi untuk membentuk kabinet yang mengedepankan prinsip meritokrasi, yakni menempatkan the right persons in the right place.


42

Interaksi antar institusi politik menjadi faktor kunci berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam mencapai kemajuan ekonomi.

Oleh karena itu, komitmen dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan politik menjadi sangat penting, agar bisa mendistribusikan sumberdaya-sumberdaya potensial secara efisien.

Semakin cepat interaksi tersebut mencapai stabilitas politik di pemerintahan, maka semakin cepat kemajuan ekonomi bisa tercapai.

Kemajuan Perekonomian


43

Akan tetapi, kekuatan politik memiliki masalah bawaan yang melekat, yaitu komitmen politik. Kelompok yang memiliki kekuatan politik cenderung memilih kebijakan yang bisa menguntungkan mereka. Pertimbangan efisiensi bagi perekonomian tidak dapat dipisahkan dari konflik distribusi.

Stabilitas politik kemudian menjadi semakin sulit dicapai, pada akhirnya menghambat kemajuan ekonomi. Bukan hanya menghambat, malahan bisa semakin membebani keuangan negara.

Oleh karena itu, penguatan mekanisme kontrol terhadap interaksi politik di pemerintahan menjadi penting. Bukan hanya untuk menyelamatkan keuangan negara, tetapi juga institusi politik dan sistem demokrasi yang terhormat.

Penegakan Hukum dan Mekanisme Kontrol


44

Sejauh ini, KPK sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, legitimasinya paling tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Akan tetapi lembaga ini lebih terpusat sehingga sangat sulit untuk menjangkau seluruh wilayah pemerintahan di Indonesia. Harus ada upaya untuk semakin menguatkan fungsi KPK.

Penegakan Hukum dan Mekanisme Kontrol

Hasil Riset Indikator-LSI: Divided Government, Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK

Documents