Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK"

Temuan Survei:

10 – 18 Januari 2015

• Istilah ”capaian kinerja pemerintah 100 hari” baru dikenal pasca reformasi.100 hari bukanlah waktu yang panjang, sehingga mustahil bagipemerintahan baru untuk menyelesaikan banyak persoalan dalam jangkawaktu sependek itu. Namun ekspektasi publik yang besar terhadap presidendan wakil presiden terpilih, yakni Jokowi-JK, berujung pada melonjaknyaharapan yang kadang tak masuk akal.

• Namun, kinerja 100 hari tetaplah penting, terutama dalam kerangka berikutini: Pertama, 100 hari adalah masa krusial bagi tuntasnya agenda pokokpembentukan kekuasaan dan perangkat-perangkat yang menunjangnya.Dalam masa singkat ini, portofolio kabinet dan siapa saja yang mengisinya

Latar Belakang

Rilis Surnas LSI

Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 2

Dalam masa singkat ini, portofolio kabinet dan siapa saja yang mengisinyaharus tuntas. Pos-pos kementerian juga harus segera melakukanrestrukturisasi dan menyiapkan agenda kerja dan sasaran yang hendakdicapai dalam jangka pendek, menengah hingga lima tahun mendatang.

• Kedua, program 100 hari merupakan bukti simbolik untuk meyakinkanpublik bahwa pemerintahan baru mampu menjawab masalah selama limatahun ke depan. Disebut simbolik karena program ini menjadi kerangkaoperasional atas komitmen dan janji-janji yang telah dibuat selamakampanye. Narasi-narasi besar kampanye Jokowi-JK harus mampudiimplementasikan dalam program yang lebih sistematik dan reasonable.

• Ketiga, program 100 hari menjadi batu pijakan atau pondasi bagi arahpembangunan selama lima tahun ke depan.

• Sejauhmana kinerja pemerintahan Jokowi-JK mendapat penilaian publikmenjadi krusial karena demokrasi mengandaikan setiap warga punyaderajat dan hak yang sama untuk menilai baik buruknya kinerjapemerintah.

• Setiap lembaga itu tentu bisa dan boleh merumuskan kriterianyasendiri untuk mengukur derajat keberhasilan kinerjanya. Namun padaakhirnya evaluasi publik adalah cara penting untuk mengukur tingkat

Latar Belakang

Rilis Surnas LSI


akhirnya evaluasi publik adalah cara penting untuk mengukur tingkatkeberhasilan (atau kegagalan) pemerintah karena publiklah yang akandikenai dampak sebuah kebijakan. Isu akuntabilitas publik karena itumenjadi isu penting di pemerintahan yang demokratis.

• Pertanyaannya, bagaimanakah penilaian publik atas kinerjapemerintahan Jokowi-JK? Lebih spesifik lagi, bagaimana merekamengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden yang memegangperan utama dalam pemerintahan? Bagaimanakah evaluasi publikterhadap kementerian-kementerian yang ada? Bagaimana evaluasimereka atas upaya penanganan pemerintah terhadap isu-isu mutakhir?

• Sejauh mana faktor-faktor demografis mempengaruhi penilaianpublik atas kinerja pemerintah? Sama pentingnya, benarkahevaluasi publik tersebut dipengaruhi sikap partisanshipmereka?

Latar Belakang

Rilis Surnas LSI


• Untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada100 hari pemerintahannya.

• Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhikepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Tujuan

Rilis Surnas LSI


• Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punyahak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

• Sampel: Jumlah sampel 1.220 responden. Berdasar jumlah sampel ini,diperkirakan margin of error sebesar +/-2.9% pada tingkatkepercayaan 95%.

• Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancarayang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satudesa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden

Metodologi

Rilis Surnas LSI


desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden

• Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara randomsebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembalimendatangi responden terpilih (spotcheck). Dalam quality control tidakditemukan kesalahan berarti.

• Waktu wawancara lapangan 10 – 18 Januari 2015.

• Sumber dana: LSI (dana yang dihimpun untuk survei publik)

Populasi desa/kelurahantingkat Nasional

Desa/kelurahan di tingkat Provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional

Ds 1 … Ds n

Prov 1

Ds 1 … Ds m

Prov k

… …

Flow chat penarikan sampel

Rilis Surnas LSI


Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK

Di KK terpilih dipilih secara randomSatu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan

RT1 RT2 RT3 …. RT5

KK1 KK2

Laki-laki Perempuan

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random

Validasi SampleValidasi Sample

KATEGORI SAMPEL POPULASI KATEGORI SAMPEL POPULASI

Laki-laki 50.0 50.1 Islam 90.1 87.3

Perempuan 50.0 49.9 Katolik/Protestan 6.7 9.8

Lainnya 3.1 3.0

Pedesaan 50.8 50.2

Perkotaa 49.2 49.8 Jawa 40.4 40.2

Sunda 16.2 15.5

Madura 3.4 3.0

ETNIS

AGAMAGENDER

DESA-KOTA

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

Rilis Surnas LSI


Madura 3.4 3.0

Batak 3.5 3.6

Betawi 3.5 2.9

Minang 3.1 2.7

Bugis 3.2 2.7

Lainnya 26.8 29.4

KATEGORI SAMPEL POPULASI KATEGORI SAMPEL POPULASI

ACEH 1.9 1.9 NTB 1.9 1.9

SUMUT 5.5 5.5 NTT 2.0 2.0

SUMBAR 2.0 2.0 KALBAR 1.8 1.8

RIAU 2.3 2.3 KALTENG 0.9 0.9

JAMBI 1.3 1.3 KALSEL 1.5 1.5

SUMSEL 3.1 3.1 KALTIM 1.3 1.3

BENGKULU 0.7 0.7 KALTARA 0.0 0.2

LAMPUNG 3.2 3.2 SULUT 1.0 1.0

PROVINSI PROVINSI

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

Rilis Surnas LSI


LAMPUNG 3.2 3.2 SULUT 1.0 1.0

BABEL 0.5 0.5 SULTENG 1.1 1.1

KEPRI 0.7 0.7 SULSEL 3.4 3.4

DKI 4.0 4.0 SULTRA 0.9 0.9

JABAR 18.2 18.1 GORONTALO 0.4 0.4

JATENG 13.7 13.6 SULBAR 0.5 0.5

DIY 1.5 1.5 MALUKU 0.6 0.6

JATIM 15.9 15.8 MALUT 0.4 0.4

BANTEN 4.5 4.5 PAPUA BARAT 0.3 0.3

BALI 1.6 1.6 PAPUA 1.2 1.2

Kondisi Indonesia secara Umum

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan politik nasional sekarang? … (%)

28.9

40.0

30

40

50

60

70

Kondisi Politik Nasional

Rilis Surnas LSI


1.9

15.8

2.3

11.2

0

10

20

Sangat Baik Baik Sedang Buruk Sangat Buruk Tidak

tahu/tidak

jawab

Kondisi politik lebih banyak dinilai sedang. Yang menjawab baik lebih banyak dibandingkan yang menjawab buruk.

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan penegakan hukum secara nasional sekarang? … (%)

38.4

31.930

40

50

60

70

Kondisi Penegakan Hukum

Rilis Surnas LSI


1.5

20.8

1.45.9

0

10

20

30


tahu/tidak

jawab

Kondisi penegakan hukum lebih banyak dinilai baik.

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan keamanan nasional sekarang? … (%)

57.5

27.7

40

50

60

70

Kondisi Keamanan Nasional

Rilis Surnas LSI


2.6

27.7

8.3

0.9 3.0

0

10

20

30


tahu/tidak

jawab

Umumnya, warga menilai baik kondisi keamanan nasional.

Bagaimana Ibu/Bapak melihat kondisi pemberantasan korupsi di negara kita sekarang ini?… (%)

39.640

50

60

70

Kondisi Pemberantasan Korupsi

Rilis Surnas LSI


3.3

25.421.4

3.36.9

0

10

20

30


tahu/tidak

jawab

Lebih banyak yang menilai kondisi pemberantasan korupsi sekarang ini baik.

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi nasional di negara kita sekarang ini? … (%)

39.740

50

60

70

Kondisi Ekonomi

Rilis Surnas LSI


0.4

26.0 26.2

4.2 3.5

0

10

20

30


tahu/tidak

jawab

Kondisi ekonomi dinilai sedang, tapi lebih banyak yang menilai buruk ketimbang baik.

Kondisi Umum Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Ekonomi

% Sangat baik + Baik

43.0

60.1

Penegakan hukum

Pemberantasan

korupsi

Keamanan

nasional

Sangat baik + Baik

Rilis Surnas LSI


26.5

30.8

39.9

0 20 40 60 80 100

Ekonomi nasional

Politik nasional

Penegakan hukum

secara nasional

Sangat baik + Baik

Kondisi kemanan nasional paling baik penilaiannya. Sedangkan kondisi ekonomi dan politik dinilai paling rendah. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga masih kurang baik.

2527

24 24

3131 3133

31

40

5250 49

52

60

2724 24

26

43

37

43

30

40

50

60

70

Politik

Penegakan

hukum

Keamanan

Tren Kondisi Umum Nasional

Rilis Surnas LSI


Kondisi keamanan, penegakan hukum dan kondisi politik dinilai sedikit membaik dalam setahun terakhir. Sementara kondisi ekonomi dan pemberantasan korupsi stagnan.

25 24 2427

2422

2426

0

10

20

Jan'14 Mrt'14 Mei'14 Jun'14 Jan'15

Keamanan

Ekonomi

Pemberantasankorupsi

Masalah Mendesak

Menurut Ibu/Bapak mana masalah paling mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan? … (%)

1.4

5.0

5.3

6.1

15.6

28.2

31.9

Memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan denganmoral

Keamanan/ketertiban

Memperbaiki kualitas pendidikan

Pemerataan pendapatan

Pemberantasan korupsi

Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok

Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran

Rilis Surnas LSI


1.9

0.4

0.5

0.5

0.8

1.0

1.3

0 10 20 30 40 50 60 70

Tidak tahu/jawab

Mencegah masuknya barang-barang dan pekerja dari luarnegeri

Hutang luar negeri

Kebebasan berpendapat

Memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang luar negeri

Melindungi alam Indonesia dari kehancuran akibat kegiatan us

Meningkatkan kewibawaan pemerintah

moral

Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan mengendalikan harga kebutuhan pokok merupakan masalah paling mendesak yang harus diselesaikan pemerintah

Temuan

• Kondisi ekonomi dan politik saat ini dinilai paling rendah, bahkankondisi ekonomi saat ini lebih banyak yang menilai buruk ketimbangyang menilai baik.

• Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga dinilai masihkurang positif. Hanya kondisi keamanan yang dinilai cukup positif.

• Mayoritas publik juga menilai beberapa aspek perekonomian dirasapaling mendesak dan harus dibenahi oleh pemimpin nasional untuklima tahun ke depan, terutama masalah lapangan pekerjaan danstabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok.

Rilis Surnas LSI


stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok.

• Kemudian, masalah pemberantasan korupsi juga mendapat sorotanpublik cukup besar untuk bisa semakin ditingkatkan.

Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi PolitikNegara/Institusi Politik

Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi Politik

Tolong Ibu/Bapak sebutkan, seberapa percaya Ibu/Bapak bahwa lembaga-lembaga negara berikut saat ini telah bekerja dengan baik: apakah sangat percaya, cukup percaya, sedikit

percaya, ataukah tidak percaya sama sekali? … (%)

72

80

81

83

83

Menteri-menteri

Wakil Presiden

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Presiden

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Rilis Surnas LSI


50

59

59

65

66

69

0 20 40 60 80 100

Partai Politik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pengadilan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Kepolisian RI (Polri)

Sangat percaya + cukup percaya

TNI, Presiden, dan KPK paling dipercaya. Partai politik paling kurang dipercaya, kemudian DPD dan DPR.

Seberapa yakin Ibu/Bapak dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah ini untuk menjalankan tugasnya dengan baik dalam lima tahun kedepan; Sangat Yakin, Cukup Yakin, Kurang Yakin,

Tidak Yakin Sama Sekali? … (%)

82.578.9

53.5 51.7

60

80

100

Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi Politik (Oktober 2014)

Rilis Surnas LSI


41.3

0

20

40

Presiden Wakil Presiden DPD DPR RI Partai Politik

Sangat atau cukup yakin

Pada Oktober 2014, mayoritas publik juga yakin Presiden dan Wakil Presiden bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk 5 tahun ke depan. DPD, DPR dan Parpol juga kurang dipercaya.

82.578.9

53.5 51.7

41.3

82.979.6

59.3 59.2

50.1

40

60

80

100

Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi Politik

Rilis Surnas LSI


0

20

Presiden Wakil Presiden DPD DPR RI Partai Politik

Okt'14 (sangat atau cukup yakin) Jan'15 (sangat atau cukup percaya)

Meski kepercayaannya paling rendah, tapi dalam tiga bulan terakhir publik semakin percaya kepada DPD, DPR dan Parpol.

Temuan

• TNI, Presiden, KPK dan Wakil Presiden merupakan institusi yangpaling dipercaya di negeri ini.

• Kemudian menteri-menteri, Kepolisian, MPR dan Pengadilan.Sementara DPD, DPR dan Partai politik kepercayaan publiknya lebihrendah.

• DPD, DPR dan Partai Politik tiga bulan lalu kepercayaannya jugapaling rendah, tapi saat ini mulai membaik.

Rilis Surnas LSI


Evaluasi Kinerja Pemerintah

Political Confidence terhadap Jokowi (Okt’14)

Seberapa yakin Ibu/Bapak Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Presiden yang mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik dari sekarang? … (%)

21.7

52.8

30

40

50

60

Rilis Surnas LSI


Lebih spesifik terhadap Jokowi, sekitar 74.5% publik yakin atau sangat yakin bahwa Jokowi akan menjadi Presiden yang mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik (SMRC, Oktober 2014).

21.717.5

1.96.1

0

10

20

Sangat yakin Cukup yakin Kurang yakin Tidak yakinsama sekali

TT/TJ

Kepuasan terhadap Kinerja Presiden & Wakil Presiden

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden & M. Jusuf Kalla

sebagai Wakil Presiden? … (%)

55.0 54.2

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


6.6

29.9

2.9 5.65.1

31.2

3.46.1

0

20

40

Sangat puas Cukup Puas Kurang puas Tidak puas sama

sekali

TT/TJ

Joko Widodo (Jokowi) M. Jusuf Kalla

Yang puas atas kinerja Presiden sekitar 61.6%, dan 59.3% puas terhadap kinerja Wakil Presiden.

Hasil Kerja Pemerintahan Jokowi-JKMenurut penilaian Ibu/Bapak bagaimana HASIL KERJA PEMERINTAHAN Jokowi - JK sejauh ini dalam

menangani permasalahan-permasalahan berikut, apakah sangat buruk, buruk, baik atau sangat baik? … (%)

57.3

61.2

65.6

66.0

68.0

69.8

70.7

72.3

75.2

Menangani masalah pertikaian/konflik antara kelompok/suku di sejumlah

wilayah di tanah air (Papua, Poso, dll.)

Memberantas korupsi

Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menangani pencurian ikan di perairan Indonesia

Melaksanakan sistem belajar mengajar di sekolah dengan baik

Menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau

Menyediakan pendidikan yang terjangkau

Menjaga persatuan bangsa

Menjaga ketertiban/keamanan di masyarakat

Rilis Surnas LSI


36.4

39.6

39.9

44.5

44.9

48.5

52.6

53.4

0 20 40 60 80 100

Mengurangi jumlah pengangguran

Menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap dollar

Mengurangi jumlah orang miskin

Menjaga harga-harga barang kebutuhan pokok (SEMBAKO) terjangkau oleh

rakyat pada umumnya

Mengatasi masalah harga BBM dalam negeri

Menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita

(TKI/TKW)

Menangani kasus pelanggaran HAM

Mengatasi peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba)

wilayah di tanah air (Papua, Poso, dll.)

Baik + sangat baik

Kinerja pemerintah di bidang ekonomi perlu digenjot, khususnya dalam mengurangi pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, dan harga sembako. Permasalahan lain yaitu menjaga

stabilitas harga sembako, masalah BBM dalam negeri dan masalah TKI/TKW.

Kartu Indonesia Sehat (KIS)• Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah?• Jika Ya, apakah program Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti

atau tidak berarti sama sekali dalam membantu meringankan beban rakyat yang memerlukan?• Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

tersebut… (%)

72.2

51.5

63.6

50

60

70

80

Rilis Surnas LSI


27.830.6

9.4

1.96.6 8.3

0.30

10

20

30

40

Ya Tidak Sangat

berarti

Cukup

berarti

Kurang

berarti

Tidak

berarti

sama

sekali

TT/TJ Ya Tidak TJ

Sebagian besar warga tahu program KIS dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.

Kartu Indonesia Pintar (KIP)• Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah?• Jika Ya, apakah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti

atau tidak berarti sama sekali dalam membantu meringankan beban rakyat yang memerlukan?• Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut… (%)

65.8

34.2

54.2

60.8

40

50

60

70

Rilis Surnas LSI


28.9

7.4

1.7

7.84.7

0.20

10

20

30

Ya Tidak Sangat

berarti

Cukup

berarti

Kurang

berarti

Tidak

berarti

sama

sekali

TT/TJ Ya Tidak TJ

Sebagian besar warga tahu program KIP dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)• Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari pemerintah?• Jika Ya, apakah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti

atau tidak berarti sama sekali dalam membantu meringankan beban rakyat yang memerlukan?• Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut… (%)

55.7

44.3

26.9

56.9

51.4

30

40

50

60

Rilis Surnas LSI


26.9

8.3

2.15.8 4.2

0.10

10

20

30

Ya Tidak Sangat

berarti

Cukup

berarti

Kurang

berarti

Tidak

berarti

sama

sekali

TT/TJ Ya Tidak TJ

Umumnya warga tahu program KKS dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.

Kepuasan terhadap Kinerja Presiden 2005 - 2015(100 Hari Memimpin)

66

29

70

28

62

3340

60

80

100

Rilis Surnas LSI


29

4

28

26

0

20

Puas/sangat puas Kurang/tidak puas sama sekali TT/TJ

Jan'05 (SBY 2004-2009) Jan'10 (SBY 2009-2014) Jan'15 (Jokowi 2014-2019)

Pada evaluasi kinerja Presiden di tiap 100 hari pertama kepemimpinan pada masa SBY jilid pertama dan kedua, posisi Jokowi dinilai lebih rendah.

Temuan

• Kepuasan warga terhadap kinerja Presiden Joko Widododan Wakil Presiden M Jusuf Kalla cukup tinggi, masing-masing sebesar 55% dan 54% yang menilai cukup puas.Jika dijumlahkan dengan yang menilai sangat puas, makakepuasan terhadap Presiden dan Wapres masing-masingmenjadi 62% dan 59%.

• Meski kepercayaan publik terhadap Presiden masih sangattinggi, tapi tidak lantas merasa puas terhadap kinerja

Rilis Surnas LSI


tinggi, tapi tidak lantas merasa puas terhadap kinerjaJokowi.

• Lebih spesifik, dibandingkan dengan political confidencepada Oktober 2014 yang lalu, kepuasan terhadap Jokowisaat ini posisinya lebih rendah. Ini menggambarkanadanya penurunan kepercayaan publik terhadap Jokowi.

Temuan

• Faktor utama kepuasan terhadap kepala negara adalahapa dan bagaimana pelaksanaan program-programutamanya. Tiga program utama yang diluncurkan Jokowi-JK di awal masa pemerintahannya: Kartu Indonesia Sehat(KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu KeluargaSejahtera (KKS).

• Tiga kartu sakti yang dicanangkan Jokowi tersebut sudahcukup luas terdengar oleh publik. Kartu Indonesia Sehat

Rilis Surnas LSI


cukup luas terdengar oleh publik. Kartu Indonesia Sehat(KIS) 72% publik sudah tahu. Kartu Indoensia Pintar (KIP)66% publik sudah tahu. Dan Kartu Keluarga Sejahtera(KKS) 56% publik sudah tahu. Dan diantara warga yangsudah tahu masing-masing kartu tersebut, penilaiannyasangat positif, di atas 80%. Namun hingga saat ini masihsangat sedikit menjangkau publik.

• Faktor lain yang berhubungan dengan kepuasan terhadapPresiden dan Wapres adalah opini tentang kinerja merekasejauh ini di bidang ekonomi. Khususnya dalammengurangi pengangguran, stabilitas nilai rupiah,mengurangi jumlah orang miskin, stabilitas hargasembako, dan masalah TKI/TKW. Kurang dari 50% wargayang menilai “baik” atau “sangat baik” kinerja merekadalam mengatasi permasalahan tersebut.

Temuan

Rilis Surnas LSI


dalam mengatasi permasalahan tersebut.

• Sebaliknya, dalam hal menjaga ketertiban/keamanan,menjaga persatuan, menyediakan pendidikan danpelayanan kesehatan yang terjangkau, pemerintahanJokowi-JK dianggap baik/sangat baik oleh sebagian besarwarga.

Kebijakan BBM Bersubsidi

Kenaikan Harga BBM BersubsidiPada tanggal 18 November 2014 yang lalu, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM bersusidi karena subsidi BBM selama ini dinilai tidak tepat sasaran dan sangat membebani keuangan

negara. Apakah Ibu/Bapak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut, apakah sangat setuju, setuju, kurang setuju atau tidak setuju sama sekali? … (%)

23.6

42.1

29.3

25

30

35

40

45

Rilis Surnas LSI


1.23.7

0

5

10

15

20

25

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju samasekali

TT/TJ

Mayoritas warga kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, 71.4%.

Menurut Ibu/Bapak, apakah pemerintah sebaiknya mengurangi subsidi BBM (menaikkan harga BBM)? (AGUSTUS 2014, n=2900 responden)

78.771.4

40

60

80

100

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Rilis Surnas LSI


21.324.8

0

20

Ya Tidak Setuju + sangatsetuju

Kurang setuju +tidak setuju sama

sekali

AGUSTUS 2014 JANUARI 2015

Sikap ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan 5 bulan lalu.

Akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, seberapa besar dampaknya bagi Ibu/Bapak? … (%)

15.2

28.8 28.6

20.0

15

20

25

30

35

Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Rilis Surnas LSI


5.02.6

0

5

10

15

Tidak berdampaksama sekali

Berdampaksedikit

Cukupberdampak

Berdampak besar Berdampaksangat besar

TT/TJ

Efek kenaikan harga BBM dirasa cukup memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Jika harga bahan bakar naik, seberapa besar dampaknya bagi Ibu/Bapak?(AGUSTUS 2014, n=2900 responden)

31.4

35.8

22.9

15.2

28.8 28.6

20.020

30

40

50

Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Rilis Surnas LSI


1.4

8.2

0.3

5.0

15.2

2.6

0

10

Tidak

berdampak

sama sekali

Berdampak

sedikit

Cukup

berdampak

Berdampak

besar

Berdampak

sangat besar

TT/TJ

Agustus 2014 Januari 2015

Namun dampak yang dirasa lebih rendah dari yang dibayangkan sebelumnya.

Pada tanggal 1 Januari 2015, pemerintah menurunkan harga solar dan premium. Solar turun dari Rp7.500 per liter menjadi Rp 7.250 per liter, dan premium turun dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter. Keputusan ini dilakukan mengikuti harga minyak mentah dunia yang juga menurun. Apakah

Ibu/Bapak setuju dengan kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM untuk mengkuti penurunanharga pasar minyak mentah dunia? … (%)

71.0

50

60

70

80

Penurunan Harga BBM Menyesuaikan Dengan Harga Minyak Dunia

Rilis Surnas LSI


12.59.0

3.8 3.7

0

10

20

30

40

50

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju samasekali

TT/TJ

Sebaliknya, publik sangat mendukung terjadinya penurunan harga BBM.

Kenaikan & Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berdasar Demografi

BaseSetuju atau

sangat setuju

Kurang atau tidak

setuju sama

seka l i

TT/TJ

Sediki t atau tidak

berdampak sama

s eka l i

Cukup

berdampak

Berdampak besar

atau sangat bes ar

Tidak

jawab

Laki -laki 50.0 28.0 69.1 2.9 23.2 30.2 44.8 1.7

Perempuan 50.0 21.7 73.7 4.6 17.0 27.3 52.2 3.4

Pedes aan 50.8 26.0 68.4 5.6 20.7 28.5 46.5 4.3

Perkotaan 49.2 23.6 74.5 1.9 19.6 29.0 50.6 0.8

<= 20 thn 3.7 38.8 61.2 0.0 15.4 24.9 59.7 0.0

21-30 thn 15.9 24.4 73.5 2.1 21.6 29.9 46.7 1.8

31-40 thn 30.9 24.4 73.3 2.3 19.8 27.4 51.1 1.6

41-50 thn 25.4 25.0 70.9 4.1 17.4 27.1 52.6 2.9

Kenaikan harga BBM bersubsidi Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi

Gender

Desa-Kota

Usia

Gender

Desa-Kota

Usia

Rilis Surnas LSI


Penolakan atas kenaikan harga BBM dan dampak besar yang dirasa terutama lebih besar pada kelompok perempuan, wilayah Perkotaan, usia 50 tahun ke bawah, pendidikan dan pendapatan menengah bawah.

41-50 thn 25.4 25.0 70.9 4.1 17.4 27.1 52.6 2.9

51-60 thn 14.4 27.0 67.5 5.5 24.5 31.9 39.4 4.2

=> 61 thn 9.7 19.4 71.2 9.3 22.5 36.5 36.4 4.6

<= SD 40.7 21.6 72.1 6.3 17.9 25.9 52.1 4.2

SLTP 20.6 24.9 72.7 2.4 23.1 27.5 47.9 1.6

SLTA 27.9 25.5 72.9 1.5 18.7 32.5 47.3 1.5

Kul iah 10.8 35.1 62.4 2.5 26.8 32.4 39.7 1.0

< 600 ribu 20.7 24.0 67.5 8.5 18.6 23.6 51.0 6.8

600 ribu - < 1 juta 18.9 23.1 71.7 5.2 14.5 24.1 58.5 2.9

1 juta - < 1.4 juta 17.4 20.9 76.5 2.6 16.8 31.6 50.0 1.6

1.4 juta - < 2 juta 15.6 25.0 72.7 2.4 26.0 33.6 38.6 1.8

2 juta - 4 juta 19.4 29.1 69.8 1.1 23.6 32.0 44.1 0.3

> 4 juta 8.0 30.1 69.9 0.0 23.6 30.9 45.5 0.0

Pendapatan

Pendidikan Pendidikan

Pendapatan

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berdasar Partisanship

25

15

30

16

25

15

33

17 1721 23 24

71

81

66

82

6975

64

7680

76 75 74

91

20

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


Penolakan besar terjadi pada tiap kelompok partisanship. Pemilih PDIP, PKB dan basis Capres Jokowi-JK penolakannya lebih rendah.

15 16 15 17

94 4 2

610

27

3 3 3 30

0

20

Nasio

nal

Pra

bo

wo

-H

att

a

Jo

ko

wi-

JK

NasD

em

PK

B

PK

S

PD

IP

Go

lkar

Geri

nd

ra

Dem

okra

t

PA

N

PP

P

Han

ura

Setuju Tidak setuju TT/TJ

Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berdasar Partisanship

20

13

2430

22 2026

16 14

2429 27

29 2730

20

32 32

2528

40

2118

49

59

44 43 43

50

41

49

6165

5053

73

1020

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


Dampak yang besar lebih banyak dirasa oleh kelompok basis Capres Prabowo-Hatta, terutama dari pemilih Demokrat, Gerindra, PPP, PAN dan PKS.

13 14

7 8 9

2 30

510

1 3 1 1 3 30

0

Nasio

nal

Pra

bo

wo

-H

att

a

Jo

ko

wi-

JK

NasD

em

PK

B

PK

S

PD

IP

Go

lkar

Geri

nd

ra

Dem

okra

t

PA

N

PP

P

Han

ura

Sedikit Cukup berdampak Berdampak besar TT/TJ

• Kenaikan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014 yang laluditentang oleh mayoritas publik, 71.4%.

• Selain itu, dampak bagi perekonomian masyarakat juga sangat luasdirasakan, sekitar 29% merasa cukup berdampak, dan lebih dari48% merasa dampak yang lebih besar bahkan sangat besar.

• Penolakan dan dampak yang lebih besar atas kenaikan harga BBMbersubsidi terjadi di setiap lapisan masyarakat, dan terutama darikelompok kelas bawah, usia semakin muda, perempuan dan diperkotaan.

Temuan

Rilis Surnas LSI


perkotaan.

• Berdasar kelompok partisan, kenaikan harga BBM bersubsidi jugamendapat penolakan sangat besar, begitu pula dampak darikenaikannya.

Evaluasi Kementerian

Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Polhukam

Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di Bidang POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%)

51.5

46.6

49.6

34.6

34.9

35.4

39.1

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

Rilis Surnas LSI


55.3

54.2

52.7

32.8

33.8

34.6

0 20 40 60 80 100

Menteri Komunikasi dan InformatikaRudiantara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Yuddy Chrisnandi

Menter iLuar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi

Sesuai harapan + sangat sesuai harapanTT/TJ

Kinerja menteri-mentri Polhukam sejauh ini masih belum memenuhi harapan sebagian besar warga. Masih banyak warga yan belum tahu program kongkret mereka.

Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Perekonomian

Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di BidangPEREKONOMIAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%)

53.4

50.4

49.1

51.9

52.3

50.5

33.7

34.9

35.5

35.6

35.6

35.7

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel

Rilis Surnas LSI


56.1

55.1

52.2

54.5

53.4

31.4

32.2

33.4

33.5

33.7

0 20 40 60 80 100

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry MursyidanBaldan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AnakAgung Gde Ngurah Puspayoga

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri

Menteri Perindustrian M. Saleh Husin

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki HadiMuljono

Sesuai + Sangat sesuai harapan

Tidak tahu/Tidak jawab

Kerja menteri-menteri bidang perekonomian belum sesuai harapan sebagian besar warga. Program kongkret mereka masih banyak yang belum diketahui warga.

Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan

Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di BidangPEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%)

47.0

42.6

41.0

41.9

37.7

43.5

47.5

48.3

48.4

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek

Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah AniesBaswedan

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin

Rilis Surnas LSI


54.0

51.5

53.7

51.1

33.4

36.2

36.4

37.7

0 20 40 60 80 100

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Marwan Ja’far

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakYohana Yambise

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi



Kerja Menteri Agama, Menteri Sosial, Mendikbud, dan Menkes cukup banyak dinilai sesuai harapan warga. Cukup banyak warga yang belum tahu program menteri-menteri tersebut.

Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Kemaritiman

Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di BidangKEMARITIMAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%)

48.1

32.4

34.9

39.5

61.1

Menteri Perhubungan IgnasiusJonan

Menteri Kelautan danPerikanan Susi Pudjiastuti

Rilis Surnas LSI


54.8

54.0

33.7

34.9

0 20 40 60 80 100

Menteri Energi danSumberdaya Mineral Sudirman

Said

Menteri Pariwisata Arief Yahya



Umumnya warga menilai kerja Menteri KP sesuai harapan. Namun, menteri-menteri lainnya di bidang Kemaritiman masih belum sesuai harapan. Ini karena warga juga tidak tahu sehingga tak bisa menilai.

• Di tingkat kabinet/menteri, mayoritas warga tidak mengetahuikinerja mereka. Hanya kinerja Menteri Kelautan yang dianggapmayoritas publik (61%) memenuhi harapan. Untuk tiga menteri,Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Diknas, hampir separo(47-48%) mengatakan bahwa kinerja mereka memenuhi harapan.Sisanya, publik yang menganggap kinerja menteri sesuai harapanjumlahnya di bawah 40%.

Temuan

Rilis Surnas LSI


Isu-isu

Isu Presiden BonekaAda yang berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Presiden, Joko Widodo (JOKOWI)

banyak dipengaruhi oleh Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) yangmenunjukkan bahwa Joko Widodo merupakan Presiden boneka. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Joko Widodo sebagai Presiden telah bekerja sebagaimana mestinya tanpa dipengaruhi oleh siapapun termasuk Megawati

Soekarnoputri. Diantara dua pendapat tersebut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak? … (%)

23.6

55.8

30

40

50

60

Rilis Surnas LSI


23.620.6

0

10

20

30

Joko Widodo sebagai Presidenbanyak dipengaruhi oleh MegawatiSoekarnoputri,yang menunjukkanbahwa Joko Widodo merupakan

Presiden boneka

Joko Widodo sebagai Presiden telahbekerja sebagaimana mestinya

tanpa dipengaruhi oleh siapapuntermasuk Megawati Soekarnoputri

Tidak tahu/jawab

Umumnya warga menilai bahwa Presiden Jokowi relatif independen. Namun, cukup banyak yang masih menganggapnya dipengaruhi Megawati dan banyak pula yang tidak berpendapat.

“Blusukan” ala JokowiAda yang berpendapat bahwa kegiatan “blusukan” yang sering dilakukan oleh Joko Widodo (JOKOWI) merupakan kegiatan pencitraan belaka agar terkesan bahwa Joko Widodo adalah orang yang perhatian

kepada rakyat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kegiatan “blusukan” yang dilakukan Joko Widodo (JOKOWI) merupakan upaya untuk memastikan pelayanan pemerintah sampai ke masyarakat.

Diantara dua pendapat tersebut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak? … (%)

69.9

40

50

60

70

80

Rilis Surnas LSI


14.3 15.7

0

10

20

30

40

Kegiatan “blusukan” hanyapencitraan, agar Joko Widodo

terkesan perhatian kepada rakyat

Kegiatan “blusukan” merupakanupaya Joko Widodo untuk

memastikan pelayanan pemerintahsampai ke masyarakat

Tidak tahu/jawab

Kegiatan “blusukan” Presiden Jokowi dinilai positif oleh sebagian besar warga.

Kecelakaan AirAsia 1. Apakah Ibu/Bapak tahu atau mengikuti berita tentang kecelakaan pesawat Air Asia yang terjadi

pada tanggal 28 Desember 2014 lalu?2. Jika tahu, secara umum hingga saat ini seberapa puas Ibu/Bapak dengan penanganan yang dilakukan

pemerintah terhadap musibah tersebut? … (%)

92.1

63.6

60

70

80

90

100

Rilis Surnas LSI


7.9

21.4

12.1

0.6 2.30

10

20

30

40

50

60

Ya Tidak Sangat puas Cukup puas Kurang puas Tidak puassama sekali

Tidaktahu/jawab

Hampir semua orang tahu kecelakan pesawat AirAsia yang terjadi akhir tahun lalu. Dan umumnya puas dengan penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap musibah itu.

Isu Presiden Boneka & Blusukan Berdasar Demografi

Isu Presiden Boneka Isu Blusukan

Base

Jokowi

Pres iden

Boneka

Jokowi bukan

Pres iden

Boneka

TT/TJ

"Blusukan"

hanya

pencitraan

"Blus ukan"

bukan

penci traan

TT/TJ

Laki -laki 50.0 24.1 59.1 16.9 16.6 71.7 11.8

Perempuan 50.0 23.2 52.5 24.3 12.1 68.2 19.7

Pedes aan 50.8 18.0 60.4 21.6 12.4 68.1 19.6

Perkotaan 49.2 29.4 51.0 19.6 16.3 71.9 11.8

<= 20 thn 3.7 29.1 56.5 14.4 22.3 68.2 9.5

21-30 thn 15.9 25.9 59.5 14.6 13.8 75.7 10.5

31-40 thn 30.9 26.0 55.7 18.3 15.0 71.5 13.5

41-50 thn 25.4 21.8 56.5 21.6 13.9 70.2 15.9

Gender Gender

Desa-Kota Desa-Kota

Usia Usia

Rilis Surnas LSI


Jokowi bukan Presiden boneka dan Blusukan bukan kegiatan pencitraan.

51-60 thn 14.4 23.0 50.1 26.9 14.7 63.9 21.4

=> 61 thn 9.7 17.7 52.2 30.1 10.5 64.6 24.9

<= SD 40.7 17.5 52.7 29.8 10.2 64.1 25.7

SLTP 20.6 20.5 61.5 18.0 12.9 75.4 11.6

SLTA 27.9 29.4 56.2 14.3 16.3 75.1 8.5

Kul iah 10.8 37.5 55.6 7.0 27.3 68.0 4.7

< 600 ribu 20.7 12.1 57.2 30.7 7.5 65.6 27.0

600 ribu - < 1 juta 18.9 18.4 55.9 25.6 13.2 68.5 18.4

1 juta - < 1.4 juta 17.4 25.4 49.4 25.3 15.0 65.9 19.1

1.4 juta - < 2 juta 15.6 23.6 62.6 13.8 14.6 74.9 10.5

2 juta - 4 juta 19.4 36.4 52.1 11.4 20.5 72.5 7.0

> 4 juta 8.0 31.6 60.3 8.2 16.8 77.6 5.7

Pendidikan Pendidikan

Pendapatan Pendapatan

Isu Presiden Boneka Berdasar Partisanship pada Pemilu 2014

24

47

12

21 18

35

12

28

46

3235

3227

56

33

67 6661

45

70

46

40

4945

5055

21 20 21

14

21 20 18

26

1420 20 18 18

20

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


Basis Capres Prabowo-Hatta menilai Jokowi adalah Presiden boneka, terutama pemilih Gerindra. Basis PKS, PAN, Demokrat, PPP dan Golkar penilaiannya juga lebih negatif dibanding rata-rata secara umum.

12 1214 14

0

20

Nasio

nal

Pra

bo

wo

-H

att

a

Jo

ko

wi-

JK

NasD

em

PK

B

PK

S

PD

IP

Go

lkar

Geri

nd

ra

Dem

okra

t

PA

N

PP

P

Han

ura

Jokowi Presiden Boneka Jokowi bukan Presiden Boneka TT/TJ

Isu Blusukan Berdasar Partisanship pada Pemilu 2014

14

3025

18

2528

30 29

18

70

53

79 80

72

55

83

5862

58 60

53

73

16 17 1518 20

25

1518

20

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


“Blusukan” dinilai bukan pencitraan, tapi basis Capres Prabowo-Hatta penilaiannya jauh lebih negatif dibanding basis Capres Jokowi-JK. Begitu juga pada basis partai-partai pendukungnya.

14

511 10

4

18 1816 17 159

1813 14 15

10

18

9

0

20

Nasio

nal

Pra

bo

wo

-H

att

a

Jo

ko

wi-

JK

NasD

em

PK

B

PK

S

PD

IP

Go

lkar

Geri

nd

ra

Dem

okra

t

PA

N

PP

P

Han

ura

Blusukan hanya pencitraan Blusukan bukan pencitraan TT/TJ

• Sebagian besar publik menilai bahwa Jokowi bukan Presiden boneka,56%, dan kegiatan “blusukan” dinilai bukan untuk pencitraan, 70%.Penilaian ini relatif cukup merata di setiap segmen demografimasyarakat.

• Tapi pada kelompok partisan, variasinya lebih jelas. Pada basispemilih Capres Prabowo-Hatta, Jokowi dinilai sebagai presidenboneka. Dan pada basis partai-partai yang tergabung dalamkoalisinya, penilaian negatif lebih besar ketimbang rata-rata secaranasional, terutama basis pemilih Gerindra yang bahkan lebih banyak

Temuan

Rilis Surnas LSI


nasional, terutama basis pemilih Gerindra yang bahkan lebih banyakyang menilai negatif.

• Kemudian kegiatan “blusukan”, secara umum basis partisan tidaksependapat kegiatan blusukan adalah pencitraan, tapi penilaiannegatif jauh lebih besar pada basis pemilih Capres Prabowo-Hattadibanding basis Capres Jokowi-JK. Begitu juga pada basis partai-partai pendukungnya, penilaian negatifnya lebih besar dari rata-ratasecara nasional.

Kinerja Jokowi BerdasarSosio-Demografis

Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi sebagai Presiden Berdasar Demografi

62 61 62 63 63

53

62

7067

33 3431

35 34

41

32

24 22

6 4 73 3 5 6 6

1120

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


Kepuasan Jokowi lebih rendah pada kelompok usia 31-40 tahun.

6 4 73 3 5 6 6

0

Nasio

nal

Lak

i-la

ki

Pere

mpu

an

<=

20

th

n

21

-30

th

n

31

-40

th

n

41

-50

th

n

51

-60

th

n

=>

61

th

n

Puas Kurang puas TT/TJ


62 6461 61

58

68 6561

57 58 58

3329

34 3540

2530

35 36 38 36

8 7 8 6

20

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


6 85 5 2

7 5 48

4 6

0

Nasio

nal

<=

SD

SLT

P

SLT

A

Ku

liah

< 6

00

rib

u

60

0 r

ibu

-<

1 j

uta

1 j

uta

- <

1.4

ju

ta

1.4

ju

ta -

<2

ju

ta

2 j

uta

- 4

juta

> 4

ju

ta


Semakin tinggi pendidikan dan pendapatan, kepuasan terhadap Jokowi cenderung semakin rendah, sebaliknya, ketidakpuasan semakin tinggi.


62

68

53

75 73

47

36

73

58

3327

41

14

27

48

64

25

34

20

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


14

6 5 611

04

0 28

0

20

Nasio

nal

Jaw

a

Su

nd

a

Mad

ura

Bata

k

Beta

wi

Min

an

g

Bu

gis

Lain

nya


Etnis Minang, Betawi dan Sunda, kepuasan terhadap Jokowi paling rendah. Bahkan kelompok etnis Minang, mayoritas tidak puas kepada Jokowi.


6267

5661 62

51

64

71

62

3329

3733 35

41

30

23

34

6 7 6 8 6 6

20

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


6 47 6

38 6 6 4

0

Nasio

nal

Ped

esaan

Perk

ota

an

Su

mate

ra

DK

I+

Ban

ten

Jab

ar

Jate

ng

+D

IY

Jati

m

Lain

nya


Wilayah perkotaan, terutama di Jawa Barat, kepuasan terhadap Jokowi paling rendah.

Kenaikan & Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Terhadap Kepuasan Jokowi

62

79 79

62

47

63

7670 70

55

48

67

33

2117

33

48

18

26 26

38

48

2933

20

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


Semakin tidak setuju dan semakin besar dampak dari kenaikan harga BBM, semakin tidak puas kepada Jokowi.

8

06

05 5 5 7

3 4 6 4

0

Nasio

nal

San

gat

setu

ju

Setu

ju

Ku

ran

gsetu

ju

Tid

ak

setu

jusam

a s

ekali

TT

/T

J

Tid

ak

berd

am

pak

sam

a s

ekali

Berd

am

pak

sed

ikit

Cu

ku

pb

erd

am

pak

Berd

am

pak

besar

Berd

am

pak

san

gat

besar

TJ


Isu Presiden Boneka & Blusukan terhadap Kepuasan Jokowi

62

32

75

59

28

70

56

33

63

2226

68

27 27

16 1720

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


Efek isu sangat negatif terhadap kepuasan Jokowi.

6 4 2

16

5 3

17

0

20

Nasio

nal

Jo

ko

wi

Pre

sid

en

Bo

neka

Jo

ko

wi

bu

kan

Pre

sid

en

Bo

neka

TT

/T

J

Blu

su

kan

han

ya

pen

cit

raan

Blu

su

kan

bu

kan

pen

cit

raan

TT

/T

J


Musibah Air Asia terhadap Kepuasan Jokowi

62 62 60

6963

47

68

3533 33

26 2832

49

3238

6 5

14

5

27

20

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


Semakin tidak puas dengan penanganan musibah, semakin tidak puas juga terhadap Jokowi. Namun kelompok ini sangat kecil

6 5 4 5 40

0

Nasio

nal

Tah

u

Tid

ak t

ah

u

San

gat

pu

as

Cu

ku

p p

uas

Ku

ran

g p

uas

Tid

ak p

uas

sam

a s

ekali

Tid

ak

tah

u/

jaw

ab


Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi sebagai Presiden Berdasar Partisanship

62

38

7468

64

50

77

53

43

5853

50

73

33

54

2225

29

40

20

43

55

41 4045

27

20

40

60

80

100

Rilis Surnas LSI


6 47 6

38 6 6 4

0

20

Nasio

nal

Pra

bo

wo

-H

att

a

Jo

ko

wi-

JK

NasD

em

PK

B

PK

S

PD

IP

Go

lkar

Geri

nd

ra

Dem

okra

t

PA

N

PP

P

Han

ura


Basis pemilih Capres Prabowo-Hatta tidak puas dengan kinerja Jokowi. Konsisten dengan basis pemilih partai, basis PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan PPP, kepuasan Jokowi lebih rendah dari rata-rata

Nasional, terlebih Gerindra, lebih besar tidak puas.

Pemberantasan Korupsi

Kinerja Pemerintah dalamPemberantasan Korupsi (%)

65

55

45

56

63

7780 78 79 80

84

59

4945

51

38

44 42

4943

40

60

80

100

Baik +Sangat baik

Rilis Surnas LSI


38

0

20

40

Sep

t'0

5

Sep

t'0

6

Sep

t'0

7

Sep

t'0

8

Okt

'08

De

s'0

8

Feb

'09

Mar

'09

Me

i'09

Jun

'09

Jul'0

9

Jan

'10

Mar

'10

Okt

'10

De

s'1

0

Jul'1

1

De

s'1

1

Me

i'13

*

Okt

'14

*

Jan

'15

Paling tidak sejak pertengahan 2011 hingga saat ini, kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi cenderung dinilai semakin positif.

*) Mei 2013 & Okt’14: sangat puas + cukup puas

Pemberantasan Korupsi & Kepuasan Terhadap SBY (%)

63

7780

78 79 80

84

59

49

45

51

44

63

69 70

74

80 79

85

70

6562 63

5760

45

55

65

75

85

Rilis Surnas LSI


45

38

44

25

35

45

Okt

'08

De

s'0

8

Feb

'09

Mar

'09

Me

i'09

Jun

'09

Jul'0

9

Jan

'10

Mar

'10

Okt

'10

De

s'1

0

Jul'1

1

De

s'1

1

Pemberantasan korupsi (baik+sangat baik) Kepuasan SBY (puas+sangat puas)

Kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi tampak konsisten dengan kepuasan terhadap Presiden.

5456

58

6966

6157

66 67

75

60

80

100

POLISI

Kinerja Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (%)(Baik+sangat baik)

Rilis Surnas LSI


5450 4848 48

38

4546 47

39

47

20

40

Jan'10 Des'10 Mei'11 Des'12 Mei'13* Jan'14*

POLISI

KEJAKSAAN

PENGADILAN

KPK*) Mei 2013 & Jan’14: Lembaga sudah bekerja dengan baik + sangat baik

KPK selalu dinilai paling positif dalam pemberantasan korupsi. Pada Mei’13 dan Jan’14, penilaian kinerja secara umum, tidak spesifik pada pemberantasan korupsi.

70

58

83 83

69

81

40

60

80

100

Kepercayaan terhadap Presiden, Kepolisian & KPK(sangat percaya + cukup percaya)

Rilis Surnas LSI


0

20

Presiden Polisi KPK

Jan'14 Okt'14* Jan'15

Kepercayaan publik terhadap KPK setara dengan Presiden.

*) Okt’14: sangat yakin + cukup yakin

Temuan

• Sejak awal 2010, kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsidinilai semakin rendah, hingga pertengahan 2011. Tapi kemudianpenilaian publik hingga saat ini kecenderungannya membaik.Penilaian publik terhadap pemberantasan korupsi tampak konsistendengan kepuasan terhadap Presiden.

• KPK sebagai lembaga yang spesifik bertugas untuk memerangi tindakpidana korupsi, kinerjanya dinilai selalu lebih tinggi dibandinglembaga penegakan hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan danpengadilan.

Rilis Surnas LSI


pengadilan.

• Pada Mei 2013 dan Januari 2014, penilaian kinerja tidak spesifikdalam rangka pemberantasan korupsi. Akan tetapi karena KPKmemiliki tugas yang spesifik yaitu pemberantasan korupsi, makapenilaian KPK masih konsisten.

• Tren kepercayaan publik terhadap KPK tidak tersedia, tapi palingtidak saat ini, KPK termasuk lembaga yang paling dipercaya publik,setara dengan Presiden. Sementara Kepolisian, kepercayaan publikjauh lebih rendah.

Kesimpulan

Kesimpulan

• Kepuasan terhadap kinerja Jokowi sangat dipengaruhi oleh kenaikanharga BBM bersubsidi pada 18 November 2014 yang lalu. Kenaikanharga BBM ditentang oleh mayoritas masyarakat, dan terlebihdampak besar yang dirasa masyarakat juga sangat luas.Konsekuensinya, penilaian publik terhadap kondisi ekonomi akansemakin buruk.

• Dalam temuan terlihat sangat jelas, semakin tidak setuju dansemakin besar dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi,kepuasan terhadap Jokowi semakin rendah, oleh karena itu

Rilis Surnas LSI


kepuasan terhadap Jokowi semakin rendah, oleh karena itusebaliknya, semakin tidak puas kepada Jokowi.

• Kemudian, kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga sangatdipengaruhi oleh kelompok partisan, terutama basis pendukungCapres pada pemilu 2014 yang lalu.

• Basis pemilih Capres Prabowo-Hatta tidak puas dengan kinerjaJokowi. Basis pemilih partai yang tergabung dalam koalisi ini jugakonsisten, pada PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan PPP,kepuasan terhadap Jokowi lebih rendah dari rata-rata Nasional,terlebih Gerindra, lebih banyak yang tidak puas terhadap Jokowi.

Kesimpulan

• Kelompok partisan ini juga mempertajam isu-isu sensitif, yaitukenaikan harga BBM bersubsidi, isu presiden boneka dan blusukansebagai instrumen pencitraan dari Jokowi.

• Penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi lebih besar padakelompok basis Capres Prabowo-Hatta, begitu juga dengan basispartai-partai koalisinya.

• Sebagian besar basis Capres Prabowo-Hatta juga menganggapJokowi adalah presiden boneka, terutama basis partai Gerindra.

Rilis Surnas LSI


• Kemudian kelompok masyarakat yang menilai kegiatan “blusukan”Jokowi sebagai instrumen pencitraan juga jauh lebih besar darikelompok basis Capres Prabowo-Hatta. Dan dari basis partai-partaikoalisinya penilaian negatif juga lebih besar dari rata-rata secaranasional.

• Dan pada akhirnya kelompok yang setuju bahwa Jokowi adalahpresiden boneka, dan setuju bahwa blusukan hanya merupakanpencitraan Jokowi, maka lebih banyak yang tidak puas terhadapJokowi.

Kesimpulan

• Kepuasan terhadap Jokowi juga tampak berbeda pada kelompok etnis.Kelompok etnis Minang, Betawi dan Sunda kepuasan terhadap Jokowipaling rendah. Terutama kelompok etnis minang, mayoritas tidak puasterhadap Jokowi.

• Basis etnis umumnya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Padasebaran wilayah, Jawa Barat paling rendah kepuasannya terhadapJokowi, dan tidak puas paling tinggi.

• Ini juga berkaitan dengan basis partisan kelompok pemilih pasanganCapres. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Sumatera Barat merupakan

Rilis Surnas LSI


Capres. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Sumatera Barat merupakanwilayah dimana pasangan Prabowo-Hatta unggul paling besar dibandingwilayah lain. Sumatera Barat merupakan basis etnis Minang, yang saatini mayoritas tidak puas terhadap Jokowi.

• Kemudian wilayah Jawa Barat, merupakan wilayah konsentrasi utamaetnis Sunda. Pada Pilpres 2014 yang lalu pasangan Prabowo-Hatta jugaunggul di Jawa Barat.

• Dan etnis Betawi, terutama terkonsentrasi di sekitar DKI dan Banten.Jika digabungkan, pasangan Prabowo-Hatta juga unggul di DKI danBanten. Khususnya Banten yang menjadi basis pendukung Prabowo.

Kesimpulan

• Kinerja Menteri-menteri dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi-JKsejauh ini juga secara umum dinilai masih belum sesuai denganharapan publik, terutama di bidang ekonomi.

• Hal ini konsisten dengan penilaian publik secara umum, kondisiekonomi nasional dan hasil-hasil kerja pemerintah pada beberapaaspek perekonomian saat ini dinilai paling rendah, terutama masalahpengangguran dan kemiskinan.

• Beberapa masalah utama yang dinilai publik sebagai masalah-masalah yang paling mendesak untuk mendapat perhatian

Rilis Surnas LSI


masalah yang paling mendesak untuk mendapat perhatianpemerintah juga terutama terkait dengan perbaikan ekonomi, yaitulapangan kerja dan stabilitas harga-harga kebutuhan pokok.

Kesimpulan

• Isu pemberantasan korupsi. Sejak awal 2010 kinerja pemerintahdalam pemberantasan korupsi terus menurun seiring dengan sangatmasifnya pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi yang melibatkanelit-elit utama partai terbesar.

• Hingga mencapai titik terendah pada pertengahan tahun 2011.Setelah itu, penilaian publik cenderung membaik. Artinya,kepercayaan publik mulai terbangun kembali terhadap upayapemerintah memberantas korupsi, tentu saja melalui lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada.

Rilis Surnas LSI


lembaga penegakan hukum yang ada.

• KPK merupakan salah satunya. Dan KPK merupakan satu-satunyalembaga penegakan hukum yang secara spesifik bertugasmemerangi tindak pidana korupsi.

• Sejauh ini kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi selalu dinilailebih tinggi dibanding lembaga penegakan hukum lainnya, yaitukepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dan yang paling penting,kepercayaan publik terhadap KPK saat ini sangat tinggi, setaradengan Presiden.

Kesimpulan

• Oleh karena itu, sikap Jokowi harus jelas terkait kisruh antara duainstitusi negara ini. Jika tidak, Jokowi akan menanggung hukumandari publik, kepercayaan dan kepuasan terhadap Jokowi bisamenurun.

• Dan jika kepercayaan publik semakin rendah, artinya Jokowi semakinkehilangan modal paling penting untuk menciptakan stabilitaspemerintahan ke depan, yaitu dukungan rakyat.

• Dukungan rakyat, merupakan modal paling penting dalam alokasikekuatan politik. Dan untuk periode 2014-2019, secara de facto

Rilis Surnas LSI


kekuatan politik. Dan untuk periode 2014-2019, secara de factoJokowi-JK merupakan peraih alokasi terbesar. Oleh karena itu,Jokowi-JK harus mampu menggunakan kekuatan ini sesuai dengankepentingan rakyat.

Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK"

Data & Analytics