Top Banner
Laporan Final Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 Oleh: PT Multi Utama Indojasa MUC Consulting Group
335

Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Mar 16, 2019

Download

Documents

lamdat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Final Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Oleh: PT Multi Utama Indojasa MUC Consulting Group

Page 2: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Isi Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 3: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Isi

i

DAFTAR ISI ASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk TAHUN 2017

DAFTAR ISI i

DAFTAR LAMPIRAN ii

LAPORAN HASIL iii

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 2-21

PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI 22-30

URAIAN HASIL PENILAIAN/EVALUASI

BAB I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

31-48

BAB II Pemegang Saham dan RUPS 49-76

BAB III Dewan Komisaris 77-138

BAB IV Direksi 139-231

BAB V Pengungkapan Informasi dan Transparansi 232-256

BAB VI Aspek Lainnya 257-258

LAMPIRAN

Page 4: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Lampiran Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 5: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Lampiran

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ii

DAFTAR LAMPIRAN ASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk TAHUN 2017

Lampiran I Ringkasan Hasil Penilaian

Lampiran II Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator

Lampiran III Daftar Capaian Penerapan GCG Per Alat Uji

Page 6: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Hasil Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 7: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF
Page 8: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF
Page 9: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 10: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

1

RINGKASAN EKSEKUTIF ASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk TAHUN 2017

Assessment implementasi Good Corporate Governance di Perusahaan dilaksanakan dengan menggunakan kriteria berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN, bertujuan untuk menilai implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan meliputi enam aspek pokok yaitu:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;

2. Pemegang Saham dan RUPS; 3. Dewan Komisaris; 4. Direksi; 5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; 6. Aspek Lain.

Pencapaian skor assessment GCG Perusahaan untuk periode tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB Aspek Pengujian GCG Assessment Bobot

Capaian Tahun 2017 Klasifikasi Kualitas

Penerapan GCG

Skor

% Pencapaian

I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

7,00 6,543 93,476 Sangat Baik

II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

9,00 8,611 95,675 Sangat Baik

III. Dewan Komisaris 35,00 32,426 92,646 Sangat Baik

IV. Direksi 35,00 31,414 89,755 Sangat Baik

V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

9,000 6,597 73,301 Cukup Baik

VI. Aspek Lainnya 5,00 0,625 12,500 -

Total ( I + II + III + IV + V + VI) 100,00 86,217 86,217 Sangat Baik

Pada tahun 2017 total skor yang diperoleh Perusahaan adalah sebesar 86,217 dari total Bobot yaitu sebesar 100,00 yang setara dengan 86,217% sehingga secara overall hasil assessment implementasi GCG Perusahaan tahun 2017 mendapatkan Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”.

Page 11: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 12: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

2

Tidak Baik

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

ASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

TAHUN 2017

Pelaksanaan Assessment GCG Perusahaan periode tahun 2017 mendapatkan perolehan

total skor sebesar 86,217 dari total Bobot yaitu sebesar 100,00 yang setara dengan

86,217%. Secara overall hasil assessment implementasi GCG Perusahaan periode tahun

2016 mendapatkan Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Baik”, dengan total area of

improvement adalah sebanyak 87 rekomendasi.

Skor capaian assessment implementasi GCG Perusahaan periode tahun 2017 untuk masing-

masing aspek berikut praktik yang sejalan dan area of improvement dijelaskan sebagai

berikut:

I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara

Berkelanjutan

Skor capaian sebesar 6,543 dari nilai bobot sebesar 7,000 atau 93,476% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”

Praktik yang Sejalan

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

1 1 Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

1 2 Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

2 3 Direksi menunjuk seorang Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2 4 Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.

3 5 Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala.

Sangat Baik Baik Kurang Baik Cukup Baik

91,301%

Page 13: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

3

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

3 6 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam kontrak manajemen.

4 7 Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

5 11 Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi.

5 12 Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.

6 13 Perusahaan memiliki kebijakan tentang sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (whistle blowing system).

6 14 Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system).

6 15 Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (whistle blowing system).

Area of Improvement

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

4 8 Mendorong seluruh pejabat wajib lapor LHKPN mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu.

4 9 Terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK

Mendorong kepada sebagian pejabat wajib lapor LHKPN mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK secara tepat waktu.

5 10 Pedoman Pengelolaan Gratifikasi memuat Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi.

Total area of improvement untuk Aspek I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan adalah sebanyak 4 rekomendasi.

Page 14: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

4

II. Pemegang Saham dan RUPS

Skor capaian sebesar 8,611 dari nilai bobot sebesar 9,000 atau 95,675% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”

Praktik yang Sejalan

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

7 16 Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

7 17 Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon Anggota Direksi.

7 18 Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengangkatan Anggota dan Komposisi Direksi.

7 19 Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi Anggota Direksi.

7 20 Pemegang Saham/RUPS memberhentikan Anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7 21 Pemegang Saham/RUPS memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.

8 22 Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.

8 24 Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan Dewan Komisaris dan komposisinya.

8 26 Pemegang Saham/RUPS memberhentikan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9 27 Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.

9 28 Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

9 29 Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.

10 31 RUPS menetapkan gaji/honorarium tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

10 32 Pemegang Saham/RUPS menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporang Keuangan Perusahaan.

10 33 Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan Perusahaan, penetapan besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut (Risalah RUPS jika dilakukan RUPS fisik, Surat

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Cukup Baik

95,675%

Page 15: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

5

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

Keputusan jika dilakukan RUPS bukan fisik).

10 34 Pemegang Saham/RUPS menetapkan penggunaan laba bersih.

10 35 Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.

11 36 RUPS mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.

11 37 RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.

12 38 Pemegang Saham memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

12 39 Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

12 40 Pemegang Saham merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.

Area of Improvement

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

8 23 Mendokumentasikan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisaris

8 25 RUPS/Pemegang Saham menetapkan keputusan yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

10 30 Terdapat sistem/penilaian kinerja Direksi secara individu yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

Terdapat Kontrak Manajemen atau Key Performance Indicators/KPI Direksi yang memuat target kinerja individu yang disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham

Pemegang Saham memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi.

Total area of improvement untuk Aspek II Pemegang Saham dan RUPS adalah sebanyak

5 rekomendasi.

Page 16: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

6

III. Dewan Komisaris

Skor capaian sebesar 35,00 dari nilai bobot sebesar 32,426 atau 92,464% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”

Praktik yang Sejalan

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

13 42 Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.

14 44 Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

14 46 Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan

sesuai kewenangannya.

15 48 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rancangan RKAP

yang disampaikan oleh Direksi.

16 49 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting

mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan

berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan secara

tepat waktu dan relevan.

16 50 Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.

16 51 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern Perusahaan.

16 52 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan manajemen risiko Perusahaan.

16 53 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan.

16 54 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.

16 55 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia SAK.

16 56 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

16 57 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Cukup Baik

97,155 %

Page 17: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

7

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

17 60 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

17 61 Dewan Komisaris (berdasarkan usulan dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS.

17 63 Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

19 68 Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.

20 69 Dewan Komisaris memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.

21 70 Dewan Komisaris memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

22 73 Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

22 74 Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

23 75 Sekretaris Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.

23 76 Sekretaris Dewan Komisaris melakukan adminstrasi dan penyimpanan dokumen.

23 77 Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.

23 78 Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.

24 79 Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.

24 80 Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi

komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan

Komisaris.

24 81 Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.

24 82 Komite Dewan Komisaris melaksankan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris.

24 83 Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

Page 18: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

8

Area Not Applicable

Kode Area Not Applicable

Aspek Indikator

18 64 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan

18 65 Peranan Dewan Komisaris dalam pemilihan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan

19 66 Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan seleksi yang ditetapkan.

Area of Improvement

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

13 41 Seluruh Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat menyampaikan Surat/memo kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan.

Mendokumentasikan tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan Perusahaan.

14 43 Menetapkan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris disetiap ada perubahan susunan komposisi Dewan Komisaris.

14 45 Mendokumentasikan surat penyampaian Dewan Komisaris kepada Direksi untuk memasukkan RKA Dewan Komisaris sebagai bagian dari RKAP.

Mendokumentasikan surat penyampaian Program Kerja Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Pemegang saham.

15 47 Melengkapi organ Dewan Komisaris dengan Komite Audit.

Dewan Komisaris menyampaikan RJPP kepada Pemegang Saham untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS secara tepat waktu.

17 58 Dewan Komisaris menelaah kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga yang mencakup: (1) laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSA-62) yang diterbitkan Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan, serta laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku; (2) hasil evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan; (3) kinerja kegiatan upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi; (4) kajian hukum (legal

Page 19: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

9

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

opinion) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris melaporkan hasil evaluasi/pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan.

17 59 Komisaris Utama menandatangani Laporan Manajemen Triwulan I sampai dengan Triwulan III.

17 62 Dewan Komisaris melakukan:

- Penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit ekstemal melalui (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal.

- Penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI.

- Melakukan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris serta penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris.

- Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal dan eksternal serta pengaduan yang diterima menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal.

19 67 Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.

Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.

21 71 Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

Page 20: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

10

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

Melengkapi Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan aspek penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu.

22 72 Melengkapi Tata Penyusunan Risalah Rapat seperti dengan:

- Pendahuluan (Dasar Rapat dan Peserta yang menghadiri

rapat)

- Pembukaan

- Evaluasi rapat sebelumnya

- Pemaparan/Presentasi

- Tanggapan-tanggapan

- Penjelasan/jawaban

- Kesimpulan dan Saran

- Penutup

Melengkapi tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya minimal

dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan evaluasi tindak

lanjut hasil rapat sebelumnya.

Total area of improvement untuk Aspek III Dewan Komisaris adalah sebanyak 19

rekomendasi.

Page 21: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

11

IV. Direksi

Skor capaian sebesar 35,00 dari nilai bobot sebesar 31,414 atau 89,755% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”

Praktik yang Sejalan

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

25 84 Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

26 86 Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

26 87 Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standar operasional baku (SOP) untuk proses inti (core business) Perusahaan.

27 89 Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS.

27 91 Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perusahaan.

27 92 Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan/efisiensi Perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.

27 93 Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.

28 94 Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.

28 95 Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.

28 96 Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.

28 97 Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan.

28 100 Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijkan yang telah ditetapkan.

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Cukup Baik

89,755%

Page 22: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

12

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

29 105 Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan

yang berlaku umum di Indonesia (SAK).

29 107 Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern

untuk melindungi mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

31 111 Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.

31 112 Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.

31 113 Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.

31 115 Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perusahaan.

31 116 Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.

31 117 Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.

32 119 Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan penjabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.

32 120 Direksi menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.

33 121 Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

34 125 Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

34 127 Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

35 128 Perusahaan memiliki Piagam Pengawan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.

Area Not Applicable

Kode Area Not Applicable

Aspek Indikator

28 104 Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak Perusahaan (subsidiary governance) dan/atau Perusahaan patungan.

Page 23: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

13

Area of Improvement

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

25 85 Melengkapi konten Board Manual mengenai pelatihan bagi anggota Direksi

Melengkapi konten rencana dan pelatihan bagi anggota Direksi dengan anggaran pelatihan Direksi.

Menyusun laporan hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.

26 88 Melengkapi konten Board Manual dengan muatan pengaturan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.

Melengkapi konten Board Manual dengan muatan pengaturan ketentuan standar waktu tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ ditandatangani.

27 90 Mendokumentasikan dan melaksanakan penyampaian rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris paling lambat 15 September sebelum tahun berjalan

28 97 Memenuhi pencapaian seluruh target KPI Perusahaan.

28 98 Menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target sebagai kinerja masing-masing Direksi dalam KPI Direktorat.

Menyusun dan menyampaikan tingkat pencapaian target kienrja individu Direksi dalam Laporan Realisasi Target Key Performance Indicators (KPI) Direktorat secara khusus.

28 99 Menyusun dan menyampaikan tingkat pencapaian target kienrja individu Direksi dalam Laporan Realisasi Target Key Performance Indicators (KPI) Direktorat secara khusus.

28 100 Menyampaikan dokumentasi pelaksanaan audit TI.

Menyusun laporan penerapan sistem teknologi informasi kepada Dewan Komisaris secara khusus dalam Laporan Pelaksanaan Kinerja TI.

28 101 Pelaksanaan Pelayanan

Menyampaikan SOP layanan dan SPM secara terbuka dalam

website Perusahaan.

Page 24: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

14

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

28 102 Menyampaikan dokumentasi proses pengadaan secara lengkap,

yang meliputi TOR/KAK pekerjaan, informasi HPS, berita acara

evaluasi, dan penetapan pelaksana pekerjaan.

Menyampaikan HPS secara terbuka sebagai bagian dari

implementasi prinsip transparansi.

Menyelesaikan temuan audit dalam proses pengadaan barang

dan jasa antara lain terkait dengan prosedur pembelian langsung

yang belum dapat dilakukan oleh seluruh unit dan fungsi,

melengkapi proses pendaftaran vendor dengan persyaratan aspek

mutu, safety dan environment.

Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan antara lain

dengan implementasi e-procurement.

28 103 Program K3

Menyampaikan dokumentasi rencana dan pelaksanaan program

K3 untuk tahun 2017.

29 106 Melakukan sosialisasi kebijakan manajemen risiko yang dimiliki

oleh internal Perusahaan.

29 108 Menyampaikan dokumentasi monitoring tindak lanjut hasil

auditor internal maupun eksternal (KAP) sehingga dapat diketahui

saldo temuan audit maupun yang masih dalam proses tindak

lanjut.

30 109 Melengkapi dan menjalankan fungsi kepatuhan yang dijalankan

oleh oleh Departemen Hukum dan Asuransi dalam mengikuti

perkembangan peraturan perundangan yang akan berlaku bagi

Perusahaan.

30 110 Melakukan evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review)

atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama

yang akan dilakukan oleh perusahaan

31 113 Sejalan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32

/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Terbuka bahwa Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang

pemenuhan hak-hak kreditur, maka Perusahaan perlu menyusun

kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban Perusahaan kepada

kreditur, mencakup kebijakan mengenai perlindungan hak dan

kepentingan kreditur serta manajemen/ pengelolaan

penggunaan pinjaman jangka panjang.

Page 25: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

15

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

31 117 Meningkatkan nilai pemegang saham secara konsisten dan

berkelanjutan dengan memenuhi pencapaian target-target yang

telah disepakati.

Meningkatkan kinerja Perusahaan agar dapat memenuhi harapan

pemegang saham melalui pencapaian target dalam KPI yang lebih

besar dibanding tahun sebelumnya

31 118 Menyusun rencana kerja CSR untuk mengimplementasikan

tanggung jawab sosial perusahaan pada periode tahun

berikutnya.

Terkait ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang

berkaitan dengan CSR.

- Menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan

- Melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan CSR dengan targetnya.

32 119 Seluruh anggota Direksi menandatangani surat pernyataan tidak

memiliki benturan kepentingan antara kepentingan

pribadi/keluarga, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan

Perusahaan yang dilakukan pada awal pengangkatan dan

diperbaharui setiap awal tahun.

33 122 Memberikan dan memberikan informasi terkait Laporan

Manajemen Triwulanan, Laporan Manajemen Tahunan, Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan) kepada PT MTI sebagai

Pemegang Saham Minoritas.

Memberikan perlakuan yang sama dalam pemberian informasi

kepad Pemegang Saham Minoritas yaitu perlakuan yang sama

dalam hal penyampaian informasi terkait operasional dan

keuangan Perusahaan melalui penyampaian Laporan Manajemen

Triwulanan dan Tahunan serta Laporan Keuangan Perusahaan.

34 123 Pedoman pelaksanaan rapat Direksi mengatur pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dangan usulan Direksi.

34 124 Mendokumentasikan Rencana Rapat serta dimuat dan ditetapkan dalam RKAP.

Page 26: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

16

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

34 125 Mendokumentasikan alasan ketidakhadiran Direksi yang

berhalangan hadir dalam setiap rapat Direksi maupun dalam

rapat Dewan Komisaris (surat kuasa).

34 126 Mendokumentasikan terkait evaluasi terhadap pelaksanaan

keputusan hasil rapat sebelumnya dalam setiap rapat Direksi.

35 129 Jumlah personil yang ditugaskan di Internal Audit sesuai dengan

kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Internal Audit.

a. SPI/fungsi Audit Internal memiliki rencana kebutuhan tenaga auditor/SDM.

b. Jumlah tenaga auditor mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis bebankerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau bagian SDM.

Kualitas auditor SPI yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan

untuk pelaksanaan tugasnya.

a. Pimpinan fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi QIA (Qualified Internal Auditor).

b. Staf auditor internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dan sebagian auditor telah mendapatkan program sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Internal Audit.

c. Terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf Auditor Internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor SPI dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi.

SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di

dalam organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan

peningkatan kualitas.

a. Mengesahkan Kebijakan dan prosedur yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Fungsi Pengawasan Intern. Bentuk dan isi prosedur disesuaikan dengan struktur organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

b. SPI/Fungsi Internal Audit melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. Review (assessment) berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap Charter Audit Internal, standar dan kode etik, efisiensi serta efektivitas dari Internal Audit memenuhi kebutuhan dari berbagai stakeholders-nya, assessment yang dilakukan oleh assessor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Page 27: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

17

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

35 130 Mendokumentasikan terkait bahwa SPI memantau tindak lanjut

rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal.

a. Penanggung jawab Fungsi Audit Internal mengesahkan pedoman untuk memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

b. Mendokumentasikan bahwa Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris cq Komite Audit.

36 131 Sekretaris Perusahaan mengikuti pengembangan kompetensi

terkait Hukum.

Mendokumentasikan bahwa posisi Sekretaris Perusahaan

dibawah Direktur Utama dan mendapatkan persetujuan Dewan

Komisaris dalam pengangkatannya.

36 132 Mendokumentasikan bahwa Laporan Triwulanan dan Tahunan

telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tepat waktu.

Mendokumentasikan bahwa Sekretaris Perusahaan menyusun

tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPSLB.

Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan

Risalah Rapat Direksi.

a. Risalah Rapat Direksi seluruhnya memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.

b. Risalah Rapat memuat keputusan rapat sebelumnya.

Mendokumentasikan bahwa program pengenalan (induction

program) meliputi penjelasan terkait Pelaksanaan prinsip-prinsip

GCG Perusahaan;

Mendokumentasikan bahwa Sekretaris Perusahaan memberikan

Laporan yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan

apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.

36 133 Mendokumentasikan capaian realisasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.

37 134 Pemanggilan RUPS mencantumkan pemberitahuan bahwa bahan

yang akan dibicarakan dalam RUPS di kantor Perseroan sejak

tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal

RUPS diadakan.

RUPS/Keputusan Pemegang Saham mengesahkan /menyetujui

RJPP dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari

setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum

periode RJPP berjalan.

Page 28: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

18

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

37 135 Mendokumentasikan terkait panggilan untuk RUPS mencakup

informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS

termasuk usul yang direncanakan Direksi untuk diajukan dalam

RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum

tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka informasi

dan/atau usul itu harus disediakan di kantor Perseroan sebelum

RUPS diselenggarakan.

Total area of improvement untuk Aspek IV Direksi adalah sebanyak 49 rekomendasi.

Page 29: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

19

V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Skor capaian sebesar 6,597 dari nilai bobot sebesar 9,000 atau 73,301% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “Cukup Baik”

Praktik yang Sejalan

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

38 136 Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi Perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi Perusahaan yang penting.

38 137 Tingkat kepatuhan Perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan.

39 138 Terdapat media untuk peyediaan Informasi Publik agar dapat di peroleh dengan cepat dan tepak waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

39 139 Website Perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting Perusahaan.

39 141 Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan www.bumn.go.id dimutakhirkan secara berkala

39 142 Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting Perusahaan yang disediakan dalam website Perusahaan.

40 143 Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.

40 144 Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

40 145 Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi.

40 149 Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.

Area of Improvement

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

39 140 Terdapat media komunikasi seperti majalah internal dan buletin

40 146 Laporan Tahunan pada bagian Profil Perusahaan memuat informasi terkait:

- Penjelasan tentang visi dan misi Perusahaan

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Cukup Baik

73,301%

Page 30: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

20

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

40 147 Laporan Tahunan pada bagian informasi Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan memuat:

Informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

40 148 Laporan Tahunan, pada bagian praktik Tata Kelola Perusahaan memuat informasi terkait Uraian mengenai aktivitas berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan Produk dan Konsumen/Nasabah memuat antara lain informasi tentang: - Biaya yang telah dikeluarkan.

Laporan Tahunan mengenai uraian aktivitas dan biaya yang

dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan

terutama mengenai Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

yang telah dilakukan, memuat antara lain informasi tentang:

- Mitra Usaha Binaan - Program Pengembangan Pendidikan - Program Perbaikan Kesehatan - Program pengembangan seni budaya. - Biaya yang telah dikeluarkan.

Laporan Tahunan mengenai Uraian aktivitas dan biaya yang

dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan

terutama aktivitas lingkungan, memuat antara lain informasi

tentang:

- Biaya yang telah dikeluarkan.

41 150 Memperbaiki muatan dan kualitas Annual Report sehingga dapat

meraih juara tertinggi.

41 151 Perusahaan bepartisipasi dalam CSR (Sustainability Reporting

Award) dan sejenisnya.

Perusahaan memperbaiki kualitas informasi dan media publikasi

serta mengikuti kompetisi yang relevan, sehingga mendapatkan

penghargaan dibidang publikasi dan keterbukaan informasi.

Total area of improvement untuk Aspek V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

adalah sebanyak 9 rekomendasi.

Page 31: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpulan dan Rekomendasi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

21

VI. Aspek Lainnya

Skor capaian sebesar 0,625 dari nilai bobot sebesar 5,000 atau 12,500% yaitu

mendapat Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG “-”

Praktik yang Sejalan

Kode Praktik yang Sejalan

Aspek Indikator

43 153 Tidak terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Area of Improvement

Kode Area of Improvement

Aspek Indikator

42 152 Peningkatan kinerja di setiap bidang sehingga layak untuk menjadi Perusahaan terbaik dan menjadi benchmark bagi Perusahaan lain.

Total area of improvement untuk Aspek VI Aspek Lainnya adalah sebanyak 1

rekomendasi.

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Cukup Baik

12,500%

Page 32: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Perusahaan dan Metodologi Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 33: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

22

PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI ASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk TAHUN 2017

A. Riwayat Singkat dan Profil Perusahaan

Perseroan mulai beroperasi tahun 1960 sebagai unit usaha Perusahaan Nasional Pelabuhan (“PN Pelabuhan”). Selama tahun 1964 – 1969, izin operasional pelabuhan di Indonesia hanya diberikan untuk Otoritas Pelabuhan, dimana PN Pelabuhan fokus pada aspek komersial. Pada tahun 1969–1983, izin untuk kegiatan operasional diberikan ke setiap pelabuhan, sehingga PN Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan dihilangkan. Pada tahun 1985, seluruh operator pelabuhan di Indonesia merger menjadi empat perusahaan, dimana keempat perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Salah satu perusahaan tersebut adalah Perum Pelabuhan II dan Perseroan berubah menjadi unit usaha Perum Pelabuhan II.

Pada tahun 1992, Badan hukum Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57/1991, yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Perum Pelabuhan II berganti nama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan Layanan pemanduan dan penundaan masuk ke dalam usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Seiring dengan identitas baru yang diluncurkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2012 sebagai IPC, ditindaklanjuti dengan transformasi untuk lebih efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan jasa pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan, pada tanggal 10 Juli 2013 unit usaha layanan pemanduan & penundaan di spin-off menjadi PT Jasa Armada Indonesia atau yang dikenal dengan nama IPC Marine Service berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-47228.AH.01.01. Tahun 2013, tanggal 9 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084678.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 9 September 2013. Selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 75 tanggal 14 Maret 2014, Akta No. 35 tanggal 20 Februari 2017, Akta No. 14 tanggal 11 Oktober 2017, Akta No. 15 tanggal 7 November 2017 dan terakhir Akta No. 29 tanggal 10 November 2017 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0189812 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142773. AH.01.11.Tahun2017 tanggal 10 November 2017. Sejak awal berdiri sampai dengan akhir tahun 2017 tidak terdapat perubahan nama Perseroan.

Sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang bergerak di bidang usaha jasa penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kapal, penumpang, barang dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, termasuk penyediaan jasa penundaan dan

Page 34: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

23

mengusahakan pelayanan jasa pemanduan, serta penyediaan sarana bantu pemanduan dan prasarana pemanduan, Perseroan mentransformasikan nilai-nilai perusahaan induk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Aksi Korporasi dalam bentuk Operational Excellence, Customer Centricity, dan Quantum Leap guna mengoptimalkan kepuasan pelanggan, pemasok, komunitas, lingkungan, karyawan, serta pemegang saham.

Sejak spin-off, Perseroan melakukan investasi secara masif untuk perbaikan kualitas armada dan peningkatan kapasitas SDM sesuai standar internasional, di bawah supervisi Thome Consulting, Singapore. Hasilnya, kualitas armada meningkat dari Grade 2.4 (48% dari skor tertinggi 100%) menjadi Grade 3.6 (72%). Perseroan melakukan optimasi secara revolusioner di bidang pemeliharaan, perbaikan, dan sistem pengadaan barang. Hal ini dilakukan melalui strong corporate governance, dan peningkatan integritas SDM guna memastikan kualitas layanan dengan standar tertinggi serta tingkat profitabilitas secara berkelanjutan. Perseroan juga meningkatkan kualitas dan memasarkan Layanan VVIP dengan standar Zero Waiting Time. Hasilnya, pasar di luar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berkembang, dan pendapatan Perseroan meningkat 68% di tahun pertama operasi penuh setelah spin-off. Dengan pengalaman operasi selama 57 tahun, total armada 72 unit kapal, kinerja pemanduan & penundaan 52,000 kapal/tahun, serta kapabilitas dalam melayani klien-klien ternama nasional dan asing, Perseroan adalah perusahaan yang paling berpengalaman, paling besar, dan paling dapat diandalkan di Indonesia.

Perseroan memperoleh Sertifikasi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (DOC) ISM Code untuk Manajemen Pengoperasionalan Kapal dan Sertifikasi Manajemen Keselamatan (SMC) untuk 10 Kapal Tunda yang dioperasikan oleh Perseroan dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut tanggal 24 Februari 2016 berlaku sampai dengan 27 September 2020. Pada 10 Maret 2016, dalam rangka bulan bakti K3 telah tercapai 5.000.000 Jam Kerja Tanpa Kecelakaan dan diberikan penghargaan oleh Direktur pengawas K3 Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kemudian pada 14 April 2016, Perseroan mendapatkan sertifikasi Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan OHSAS 2007 dari Lloyd’s Register Quality Assurance Indonesia yang berlaku sampai dengan 13 April 2019.

Pada tanggal 15 – 18 Desember 2017, Perseroan melakukan penawaran umum sebesar 1.215.506.500 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus enam ribu lima ratus) saham baru atau sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2017

B. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Visi

Terdepan dalam pengelolaan armada kapal sehingga dapat menjadi perusahaan penyedia kapal Harbour Tug pilihan utama di Indonesia memberikan pelayanan yang dapat diandalkan dan terkemuka di Asia.

Page 35: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

24

Misi

1. Meningkatkan peran dan kontribusi ke shareholder dengan memberikan pelayanan profesional dan safety kepada customer, serta penggunaan Teknologi Informasi untuk seluruh proses.

2. Memberikan Pelayanan yang efisien dan bersahabat. 3. Mencapai standard profesionalisme tertinggi melalui integritas, kualitas, kerja sama

dan efisiensi serta meyakinkan kesinambungan jangka panjang demi keuntungan semua pihak yang berkepentingan.

Nilai Perusahaan

1. Customer Centric (“Meet Customer Expectation”) a. Secara proaktif berusaha mencari tahu dan memahami kebutuhan pelanggan

sehingga dapat memberikan solusi-solusi yang inovatif; b. Membina hubungan kemitraan jangka panjang dengan para pelanggan; c. Secara konsisten memberikan pelayananan dan kualitas terbaik guna mendorong

perkembangan usaha pelanggan.

2. Integrity (“Walk the Talk”) a. Membangun kepercayaan dengan mengatakan yang sebenarnya dan

melaksanakan apa yang dikatakan; b. Menunjukkan sikap yang profesional dan jujur dalam interaksi terhadap pihak-

pihak internal maupun eksternal; c. Bersikap disiplin dan patuh terhadap kode etik bisnis dalam melaksanakan

pekerjaan harian.

3. Nationalism (“National Pride”) a. Mendukung kebijakan dan berkontribusi guna mensukseskan program-program

Pemerintah di bidang pembangunan nasional; b. Membangun rasa kebanggaan dan semangat nasionalisme dalam melaksanakan

pekerjaan; c. Melanjutkan perkembangan perusahaan dan berkompetisi dengan perusahaan-

perusahaan jasa Pemanduan dan Penundaan kelas dunia.

4. Team Work (“Together We Can”) a. Berkolaborasi dalam tim guna memperoleh hasil terbaik; b. Bekerjasama untuk membangun ide-ide yang implementatif sebagai solusi atas

kebutuhan-kebutuhan pengguna jasa pemanduan dan penundaan kapal; c. Semangat kebersamaan dan saling menghargai.

5. Action (“Make It Happens”)

a. Keberanian untuk bercita-cita tinggi dan berupaya untuk merealisasikannya; b. Bersikap proaktif mencari jalan untuk melaksanakan visi perusahaan; c. Membuat terobosan-terobosan dan langkah signifikan dalam mendorong

perkembangan perusahaan.

Page 36: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

25

C. Bidang Usaha Perusahaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaran dan pengusahaan jasa kapal, penumpang, barang dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan untuk menyediakan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, barang dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan yang terdiri atas: a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal; b. Mengusahakan pelayanan jasa pemanduan kapal; c. Mengusahakan pelayanan jasa angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan; d. Penyediaan sarana bantu pemanduan; e. Penyediaan prasarana pemanduan; f. Mengusahakan pelayanan jasa penyewaan kapal; g. Mengusahakan pelayanan jasa keagenan kapal; h. Perawatan dan perbaikan kapal; i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; j. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; k. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau

kendaraan; l. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan

bongkar muat barang dan peti kemas; m. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang,

alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan; n. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah

kering dan ro-ro; o. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.

2. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut: a. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; b. Jasa maritim.

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama : Dani Rusli Utama 2. Komisaris : Jimmy AB. Nikjuluw 3. Komisaris : A. Sumardi

Page 37: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

26

Susunan Direksi Perusahaan Per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: 1. Direktur Utama : Dawam Atmosudiro 2. Direktur Operasi dan Komersial : Supardi 3. Direktur Armada dan Teknik : Herman Susilo

E. Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan Ikhtisar Keuangan Perusahaan dari tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

Dalam Juta

Posisi Keuangan 2015 2016 2017

Aset

Aset Lancar 466.656.118 527.232.084 927.845.691

Aset Tidak Lancar 34.943.645 71.138.111 428.502.079

Total Aset 501.599.763 598.370.195 1.356.347.770

Liabilitas & Ekuitas

Liabilitas Jangka Pendek 215.320.012 261.635.773 352.326.409

Liabilitas Jangka Panjang* - - -

Ekuitas 286.279.751 336.734.422 1.004.021.361

Total Liabilitas dan Ekuit 501.599.763 598.370.195 1.356.347.770

Laba Rugi Komprehensif

Pendapatan- Netto 873.952.137 827.606.689 746.653.357

Beban Pokok Penjualan (541.692.615) (600.545.540) (499.246.733)

Laba Kotor 332.259.522 227.061.149 247.406.624

Pendapatan (Beban) lain-lain (44.436.006) (58.002.175) (80.198.664)

Laba Usaha 287.823.516 169.058.974 167.207.960

Pendapatan Keuangan 637.406 845.880 1.135.891

Beban Keuangan (71.378) (106.008) (83.068)

Laba(Rugi) sebelum pajak penghasilan badan

288.389.544 169.798.846 168.260.783

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan

Kini (84.262.598) (54.660.157) (45.965.935)

Tangguhan 4.482.487 1.925.416 (1.877.801)

Laba (Rugi) Setelah Pajak 208.609.433 117.064.105 120.417.047

Pendapatan Komprehensif - - -

Laba (Rugi) Komprehensif** 208.609.433 117.064.105 120.417.047

Laba Per Saham Dasar (Nilai Penuh)

359,67 201,83 84,51

F. Metodologi Assessment GCG

Acuan Pelaksanaan Kegiatan

Dasar pelaksanaan pekerjaan Assessment GCG Perusahaan periode tahun 2017 ini adalah Surat Perintah Kerja Nomor:PR.102/01/06/MS-18 tanggal 9 April 2018 tentang Pekerjaan Jasa Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 dan Berita Acara Mulai Pekerjaan Nomor: UM.339/07/09.3/MS-18 tanggal 2 Mei 2018.

Page 38: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

27

Tujuan Assessment GCG

Tujuan pelaksanaan Assessment penerapan GCG di Perusahaan adalah: 1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan

kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perusahaan. melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG nya;

2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di Perusahaan. serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di Perusahaan yang bersangkutan;

3. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan Corporate Governance di lingkungan Perusahaan;

4. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen. Infrastructure dan softstructure terkait GCG serta memberikan penilaian scoring berdasarkan parameter alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 terhadap praktik GCG di Perusahaan dan memberikan hasil evaluasi dan analisis;

5. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di Perusahaan sejalan dengan best practices.

Periode Assessment dan Implementasi GCG

Periode penerapan GCG di Perusahaan yang dinilai dalam pelaksanaan Assessment GCG ini adalah sampai dengan tahun 2017 sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian. Pelaksanaan assessment ini dilakukan mulai tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018.

Parameter Penilaian

Berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Indikator/parameter tersebut dikelompokan dalam enam faktor/aspek penerapan GCG yang terdiri dari:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;

2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal; 3. Dewan Komisaris; 4. Direksi; 5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; 6. Aspek Lainnya.

Page 39: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

28

Pengumpulan & Penilaian Data

Data-data yang diperoleh selama proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan Kertas Kerja Assessment. Kertas kerja penilaian/evaluasi GCG dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Tahap pertama. Evaluator mempelajari uraian yang termuat pada kolom Aspek

Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.

2. Tahap kedua. Evaluator menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG. dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai

setiap faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. yaitu meliputi:

Review Dokumen Dokumen-dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh assessor dari pihak Perusahaan melalui tim counterpart Perusahaan. Dalam proses ini assessor bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Dokumen yang terkumpul dianalisis untuk menentukan apakah aktivitas organ Perusahaan telah sesuai dengan parameter pengujian berdasarkan informasi dari dokumen. Simpulan hasil analisis dokumen bersifat sementara dan akan dilengkapi dengan kuesioner dan wawancara.

Penyebaran Kuesioner Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dilaksanakan apabila kondisi penerapan GCG tidak diperoleh dari review dokumen atau simpulan hasil review dokumen memerlukan pendalaman. Kuesioner disebarkan kepada pihak-pihak yang relevan di Perusahaan. Jawaban kuesioner akan diteliti dan ditentukan validitasnya untuk mendukung data dari review dokumen. Berikut ini daftar penyebaran kuesioner yang dilakukan pada proses assessment GCG Perusahaan.

Wawancara dan/atau observasi Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari review dokumen dan kuesioner. Materi wawancara adalah praktik-praktik GCG yang tidak dapat diperoleh dari metode review dokumen dan kuesioner.

b. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir a. untuk menilai pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/sub indikator.

c. Membandingkan pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya pada setiap parameter/sub indikator dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir b. yang meliputi penjelasana kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki Perusahaan yang bersangkutan.

Page 40: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

29

d. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/sub indikator yang memberikan usulan rekomendasi yang dituangkan pada kolom identifikasi masalah dan usulan rekomendasi.

e. Berdasarkan butir c. menyusun analisis pelaksanaan GCG Perusahaan dimaksud dan dimuat pada kolom (Analisis Penerapan GCG).

3. Tahap ketiga. setelah melakukan Analisis Penerapan GCG per Parameter/Sub indikator. Penilai/evaluator dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan setiap parameter/sub indikator beserta penjelasannya. dengan berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.

Untuk tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh Perusahaan untuk setiap faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/sub indikator ditetapkan sebagai berikut:

1. Keberadaan SOP/kebijakan/peraturan yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ Perusahaan (Pemegang Saham/RUPS. Dewan Komisaris dan Direksi). termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/peraturan;

2. Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/peraturan; 3. Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses; 4. Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/peraturan; 5. Pelaksanaan proses di organ Perusahaan sesuai SOP/kebijakan/peraturan; 6. Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ Perusahaan; 7. Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.

Tingkatan pemenuhan “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” dikategorikan/diberikan nilai dalam lima tingkatan. yaitu 0; 0.25; 0.50; 0.75 dan 1.

Sebagai langkah akhir. evaluator menetapkan nilai/skor hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG Perusahaan. dengan menetapkan klasifikasi kualitas penerapan GCG baik per indikator. aspek maupun keseluruhan. berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tingkat Capaian Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG

1 Nilai diatas 85 Sangat Baik

2 75 <X ≤ 80 Baik

3 60 < X ≤ 75 Cukup Baik

4 50 < X ≤ 60 Kurang Baik

5 Nilai < 50 Tidak Baik

Page 41: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Profil Perusahaan dan Metodologi

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

30

Pelaporan

Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Yang dimaksud bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan adalah Laporan Penilaian Penerapan GCG Perusahaan atau Laporan Evaluasi Penerapan GCG Perusahaan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG Perusahaan. Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG. terdiri dari:

1. Halaman judul; 2. Daftar isi; 3. Daftar Lampiran; 4. Ringkasan eksekutif; 5. Simpulan dan Rekomendasi; 6. Profil Perusahaan dan Metodologi; 7. Uraian hasil penilaian/evaluasi; 8. Lampiran.

Untuk evaluasi penerapan GCG. laporan memuat realisasi pelaksanaan rencana tindak (action plan) dari rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya. hambatan yang terjadi (jika ada) dan rencana penyelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan rencana tindak lanjut merupakan sub bagian pada uraian hasil evaluasi. Informasi mengenai Profil Perusahaan dan Metodologi menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan Perusahaan selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Lampiran laporan hasil penilaian/evaluasi terdiri dari:

1. Ringkasan nilai akhir faktor penerapan GCG dan klasifikasi penilaian/evaluasi beserta kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG;

2. Daftar capaian nilai/skor per indikator/parameter; 3. Daftar usulan rekomendasi berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

Page 42: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 43: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 44: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

31 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

BAB I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan 1,218 1,218

1.

Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki GCG Code dalam bentuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang diterbitkan tahun 2016. (1)

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah ditandatangani oleh Organ Perusahaan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 26 April 2016. (2)

Pedoman Tata Kelola Perusahaan baru disusun tahun 2016 sehingga belum diperlukan dilakukannya pemutakhiran dan peninjauan secara berkala. (N/A)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Pedoman Tata

Kelola Perusahaan terbit tanggal 26 April 2016.

2) SK Bersama Direksi dan Dewan Komisaris JAI No HK 56/01/11.8MS-6

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,609 1,00 0,609

2. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku Perusahaan/Code of Conduct (CoC) yang diterbitkan tahun 2016.(1)

Pedoman Perilaku Perusahaan telah

Referensi: 1) Kode Etik Bisnis

terbit tanggal 26 April 2016

2) SK Bersama Dewan Komisaris dan

Hambatan: -

Rekomendasi:

0,609 1,00 0,609

Page 45: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

32 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 26 April 2016.(2)

CoC tahun 2016 telah memuat antara lain: (1) - Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan

Komisaris; hal 27) - Nilai-nilai perusahaan (values); (hal 6) - Benturan kepentingan; (hal. 21) - Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan,

hiburan, dan pemberian donasi; (hal.24,25) - Kepedulian terhadap kesehatan dan

keselamatan kerja serta pelestarian; (hal. 13) - Kesempatan yang sama untuk mendapatkan

pekerjaan dan promosi; (hal. 9) - Integritas laporan keuangan (hal 18) - Perlindungan informasi perusahaan (hal 12

dan 20) - Informasi orang dalam; (N/A) - Perlindungan harta perusahaan; (hal. 11) - Kegiatan sosial dan politik; (hal.25 dan 17) - etika yang terkait dengan stakeholders (hal

14-17) - Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku

termasuk pelaporan atas pelanggaran; (hal. 5) - Pelanggaran dan sanksi; (hal. 5)

Kelemahan:

Direksi No HK.56/01/1.8/MS-16

-

Page 46: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

33 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

-

2. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Pedoman perilaku secara konsisten 1,217 0,913

3. Direksi menunjuk seorang Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kekuatan: Direksi telah menunjuk Direktur Keuangan dan

SDM sebagai Direksi yang bertanggung Jawab terhadap pemantauan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik berikut tugas dan tanggung jawabnya. (1)

Dalam implementasinya tanggung jawab dan tugas Direktur Keuangan dan SDM telah melaksanakan fungsi dalam penerapan dan pemantauan GCG antara lain: (2) (3)

- Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. (dalam implementasinya Rencana kerja dituangkan dalam RKAP dan disusun oleh Sekretaris Perusahaan);

- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku

Referensi: 1) Surat Perintah No.

Kp 40/01/01.1/MS-17 tanggal 2 Januari 2017.

2) RKAP 2016 3) Laporan Tahunan

2016 4) Laporan Hasil Self

Assessment Penerapan GCG Pada PT JAI Tahun buku 2016

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,456 1,00 0,456

Page 47: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

34 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

(implementasinya dibantu oleh bagian Audit Internal dan Hukum);

- Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga (implementasinya dibantu oleh Manager Hukum dan Asuransi).

- Perusahaan telah memberikan laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang disampaikan kepada RUPS dan Dewan Komisaris melalui Laporan Tahunan dan Laporan Hasil Assessment GCG. (3) (4)

Kelemahan: -

4. Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code). Panduan tambahan tersebut antara lain Board Manual, Code of Conduct, dan berbagai kebijakan Manajemen lainnya. (1) (2) (3) Kebijakan dan panduan tambahan tersebut,

Referensi: 1) Pedoman Tata

Kelola Perusahaan terbit tanggal 26 April 2016

2) Tata Laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual terbit tanggal 26 April 2016

3) SK Bersama Dewan

Hambatan: - Rekomendasi:

0,761 1,00 0,761

Page 48: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

35 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada organ pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan melalui pendistribusian dokumen terkait, Laporan Tahunan, website Perusahaan. (7) (8)

Perusahaan telah memiliki kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam Pedoman Perilaku. Panduan tersebut adalah Kebijakan Penerapan Whistleblowing System, Kebijakan Gratifikasi, kebijakan Kepatuhan LHKPN (4)(5) (6)

Dokumen tersebut telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada organ pendukung Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan melalui pendistribusian dokumen, surat edaran, pertemuan dengan karyawan, Laporan Tahunan, website Perusahaan, (7) (8)

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Telah melakukan penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap CoC untuk periode 2017

Telah dilakukan penandatanganan oleh seluruh karyawan secara berkala terkait pernyataan kepatuhan terhadap CoC tahun 2017

telah dilakukannya survei untuk mengukur tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi

Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/01/11.8/MS-16 tanggal 26 April 2016 tentang Kode Etik Bisnis

4) SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/01/11.8/MS-16 tanggal 26 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan penerapan Whistleblowing System

5) Laporan Tahunan 2016

6) Website Perusahaan

7) Penandatanganan COC tahun 2017

Page 49: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

36 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

dan karyawan terhadap GCG Code dan CoC. Dengan hasil Dewan Komisaris, Direksi Dan karyawan memiliki tingkat pemahaman yang cukup

Perusahaan telah menjadikan Code of Conduct dan peraturan teknis sebagai materi dalam proses induction bagi karyawan baru. (N/A)

Kelemahan: -

3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 0,608 0,608

5. Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala

Kekuatan: Perusahaan telah melakukan assessment

terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan melaksanakan review (dalam bentuk self assessment) secara berkala setiap tahun. Self Assessment GCG dan Assessment GCG mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. 1) (2) (3)

Laporan Tahunan tahun 2016 telah mengungkapkan hasil assessment dan evaluasi pelaksanaan GCG Perusahaan. (3) - Assessment GCG oleh pihak independen

tahun buku 2016 dengan memperoleh skor

Referensi: 1) Laporan Hasil Self

Assessment Penerapan GCG Tahun buku 2016

2) Laporan Hasil Assessment GCG oleh pihak independen Tahun buku 2016

3) Laporan Tahunan 2016

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,304 1,00 0,304

Page 50: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

37 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

73,477 dari skor makslmal 97,370 atau 75,461 % dengan predikat “ Baik” (2)

Kelemahan: -

6. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen

Kekuatan:

Perusahaan telah memasukkan pelaksanaan GCG sebagai Key Performance Indicator (KPI) Coorporate (1)

Bahwa tingkat pencapaian atas Index GCG pada KPI Tahun 2017 telah memadai yaitu mencapai diatas target KPI Corporate sebagaimana tabel sebagai berikut: (1)(2) Tahun KPI Target (%) KPI Realisasi (%)

2016 Melaksanakan Assessment GCG tahun buku 2016

100 % (telah dilaksanakan Assessment GCG tahun buku 2016 dengan hasil capaian 75,461%

2017 80% 86,217%

Kelemahan: -

Referensi: 1) Key Performance

Indicator PT JAI tahun 2016

2) Key Performance Indicator PT JAI tahun 2017

3) Laporan Hasil Assessment GCG tahun 2016

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,304

1,00

0,304

4. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

1,370 0,913

Page 51: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

38 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

7. Perusahaan memiliki Kebijakan tentang Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

Kekuatan:

kebijakan/SOP tentang pengelolaan kepatuhan dan Penyampaian LHKPN masih mengacu pada Induk Perusahaan sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/1/7/3/PI.III-14 tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani Direktur Utama dan SK Direksi PT Jasa Armada Indonesia Nomor HK-56/63/13-7/MS-17 tanggal 26 Desember 2017 mengatur tentang Kewajiban melaporkan Harta Kekayaan bagi Direksi dan Pejabat Struktural di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

(1) (2)

Perusahaan telah menetapkan Jabatan dalam Organisasi Perusahaan yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Perusahaan sebagaimana yang diatur oleh Perusahaan melalui SK Direksi PT Jasa Armada Indonesia Nomor HK-56/63/13-7/MS-17 tanggal 26 Desember 2017 tentang Pejabat Struktural di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang wajib menyampaikan LHKPN adalah yang mempunyai kelas jabatan l (satu) sampai dengan kelas jabatan 7 (tujuh) dan setingkat dengan kelas jabatan dimaksud. (1)

Ketentuan tentang pejabat perusahaan yang

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/1/7/3/PI.III-14 tanggal 1 Juli 2014.

2) SK Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk nomor: HK-56/63/13-7/MS-17 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi DIreksi dan Dewan Komisaris DI lingkungan PT Jasa Armada Indonesia tanggal 26 Desember 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,609 1,00 0,609

Page 52: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

39 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan Perusahaan masih merujuk pada kebijakan Induk perusahaan, sebagaimana diatur pada butir ke lima dan enam SK Direksi PT Jasa Armada Indonesia Nomor HK-56/63/13-7/MS-17 tanggal 26 Desember 2017 tentang pelaksana monitoring penyampaian LHKPN dan penyampaian berkas LHKPN ke KPK adalah Sub Direktorat Layanan SDM dan Umum (sebagai Koordinator pengelola LHKPN adalah Direktur SDM dan Umum, sebagai user adalah Senior Manager Layanan SDM dan Umum). (2)

Kebijakan/peraturan mengenai pengenaan sanksi terhadap penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih merujuk pada ketentuan Induk Perusahaan, sebagaimana diatur dalam pada butir ke empat SK Direksi PT Jasa Armada Indonesia Nomor HK-56/63/13-7/MS-17 tanggal 26 Desember 2017 tentang sanksi bagi yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah penundaan pembayaran bonus atau tantiem sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya yang dibuktikan dengan bukti

Page 53: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

40 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

tanda terima LHKPN. (2) Kelemahan: -

8. Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Kekuatan:

Telah terdapat pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pegawai terkait melalui pendistribusian dokumen dan sosialisasi formal. Pelaksanaan masih dibawah koordinasi Induk Perusahaan yaitu PT Pelindo II (Persero) .(1) Sosialisasi LHKPN diiakukan melalui asistensi pengisian LHKPN yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor: KP.412/22/4/3/PI.II-14 tanggal 22 April 2014 tentang Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN yang didampingi oleh Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,. Disamping itu juga melalui penyampaian nota dinas Pelaporan Wajib LHKPN

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen rekapitulasi Penyampaian LHKPN sehingga belum dapat dianalisa pejabat yang telah melapor LHKPN secara tepat waktu.

Referensi: 1) Nota Dinas Nomor :

UM.330/2/2/3/DIT.SUM-17

Hambatan: - Rekomendasi:

Mendorong seluruh pejabat wajib lapor LHKPN mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu.

0,304 0,50 0,152

Page 54: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

41 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

9. Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara

Kekuatan:

Telah terdapat pemberian teguran/sanksi bagi penyelenggara negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam butir ke empat SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia ll (Persero) nomor HK.56/1/7/3/PI.III-14 tanggai 1 Juli 2014 tentang sanksi bagi yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (1)

Kelemahan:

Belum terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK

Belum diperoleh dokumen rekapitulasi Penyampaian LHKPN sehingga belum dapat dianalisa pejabat yang telah melapor LHKPN secara tepat waktu.

Referensi: 1) Nota Dinas No :

UM.330/2/2/3/DIT.SUM-17

2) Butir ke empat SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia ll (Persero) nomor HK.56/1/7/3/PI.III-14 tanggai 1 Juli 2014 tentang sanksi bagi yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Hambatan: - Rekomendasi:

Terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK

Mendorong kepada sebagian pejabat wajib lapor LHKPN mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK secara tepat waktu.

0,457 0,33 0,152

5. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 1,370 1,370

10. Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.

Kekuatan:

Telah Terdapat kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur Pedoman tersebut yang ditetapkan dengan SK

Referensi: 1) SK Bersama Dewan

Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/01/11.8/MS

Hambatan: -

0,304 1,00 0,304

Page 55: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

42 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/01/11.8/MS-16 tanggal 26 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan penerapan Whistleblowing System (1)

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT JAI mengatur aspek antara lain:

(1)

- Ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi (diatur pada: hal 6-12 )

- Fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi. (diatur pada hal 14)

- Mekanisme pelaporan gratifikasi. (diatur pada hal 15)

- Pemantauan atas pelaksanaan. (diatur pada hal 15)

- Sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi (diatur pada hal 16)

Kelemahan:

Pedoman Pengelolaan Gratifikasi belum memuat Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi.

-16 tanggal 26 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan penerapan Whistleblowing System

Rekomendasi:

Pedoman Pengelolaan Gratifikasi memuat Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi

11. Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan

Kekuatan:

Telah Terdapat pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi

Referensi: 1) SK Bersama Dewan

Komisaris dan Direksi Nomor

Hambatan: -

0,609 1,00 0,609

Page 56: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

43 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi

kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan melalui : - distribusi pedoman (1) - media website, (2) - pengumuman larangan gratifikasi (Banner

dan spanduk) (4)(5)

- laporan tahunan

Telah terdapat kegiatan pendistribusian dari sebagian ketentuan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan, seperti melalui media intra, website, Laporan. (2)

Telah terdapat survei mengukur tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi dengan hasil rata-rata untuk Dewan Komisaris, Direksi Dan karyawan memiliki tingkat pemahaman yang baik.

Telah terdapat kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada stakeholders Perusahaan melalui pemberitahuan resmi dan pengkomunikasian dalam website. (2)(3)

Kelemahan: -

HK.56/01/11.8/MS-16 tanggal 26 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan penerapan Whistleblowing System

2) Website Perusahaan

3) Laporan tahunan 2016

4) Banner larangan gratifikasi

5) Spanduk larangan gratifikasi

6) Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pemahaman terhadap Infrastruktur GCG PT Jasa Armada Indonesia Tahun 2017

Rekomendasi: -

12. Perusahaan mengimplementasikan

Kekuatan :

Telah terdapat kegiatan pengelolaan

Referensi: 1) Laporan Tahunan

Hambatan: -

0,457 1,00 0,457

Page 57: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

44 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

Pengendalian Gratifikasi.

gratifikasi yang sesuai dengan perundang-undangan. Bentuk kegiatannya meliputi : - Penyusunan dan penetapan pedoman

pengendalian gratifikasi, (1) - Sosialisasi yang disampaikan dalam

website, banner maupun pada saat rapat managemen (3)

- Mekanisme pelaporan melalui saluran WBS (1)

Telah terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi

Mengingat kebijakan gratifikasi baru disahkan di tahun 2016 dan dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga belum terdapat peninjauan dan penyempurnaan terhadap perangkat pendukung pengendalian gratifikasi. (N/A)3)

Kelemahan: -

2016 2) SK Bersama Dewan

Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/01/11.8/MS-16 tanggal 26 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan penerapan Whistleblowing System

3) Nota Dinas nomor: UM.33/01/03.1/OKS-18

4) Website Perusahaan

5) Konfirmasi

Rekomendasi:

6. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan (Whistle blowing system)

1,217

1,217

13. Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas sistem pelaporan atas dugaan

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan tentang sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (whistle blowing system)

Referensi: 1) SK Bersama Dewan

Komisaris dan Direksi Nomor

Hambatan: - Rekomendasi:

0,304 1,00 0,304

Page 58: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

45 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

penyimpangan pada Perusahaan (Whistle blowing system).

sebagaimana diatur dalam : - SK Direksi Nomor HK.48/1/9/5/MTI-2015

tentang Kebijakan Pelaporan Dugaan Penyimpangan (Whistleblowing System) 1) Pengelolaan WBS MTI dipusatkan pada perusahaan induk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) seiring dengan dibentuknya IPC Bersih.

- SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/01/11.8/MS-16 tanggal 26 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan penerapan Whistleblowing System PT JAI

Kebijakan Penerapan Whistle Blowing System (WBS) PT JAI telah mencakup materi sebagai berikut:

- Perlindungan pelapor (hal 17); - Unit pengelola sistem pelaporan

pelanggaran (hal 24); - Mekanisme penyampaian pelanggaran (24-

26); - Pelaksanaan investigasi (hal 26) - Pelaporan atas penyelenggaraan sistem

pelaporan pelanggaran (hal 24) Kelemahan:

HK.56/01/11.8/MS-16 tanggal 26 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan penerapan Whistleblowing System

-

Page 59: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

46 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

-

14. Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system).

Kekuatan:

Telah terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan whistle blowing system kepada karyawan melalui : - pendistribusian dokumen tentang whistle

blowing system, (1) (2) - website Perusahaan, (3) - E-Office, (4) - Email WBS, (3)(5)

Telah terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan whistle blowing system kepada stakeholder (pihak eksternal) melalui - website Perusahaan (3) - email dan situs WBS (5)(6)

Kelemahan: -

Referensi: 1) SK Bersama Dewan

Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/01/11.8/MS-16 tanggal 26 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan penerapan Whistleblowing System

2) Keputusan SK Direksi nomor HK.566/28/12/2/PI-II-15 Tanggal 28 Desember 2015 tentang implementasi Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

3) Website Perusahaan

4) Email: ipcbersih@tipoffs.

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,304 1,00 0,304

Page 60: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

47 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

asia 5) Situs:

http://www.tipoffs.asia/ipcbersih

15. Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (whistle blowing system).

Kekuatan:

Telah terdapat sarana/media Perusahaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan whistle blowing system yaitu melalui: (1) (2) (3) Telepon : +62-21 1500969 Faksimili : +62-21 1500979 SMS : +62 81290060606 Email : [email protected] Situs : http://www.tipoffs.asia/ipcbersih Alamat Surat: IPC Bersih, PO BOX 3325 JKP10033

Melakukan penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atas pengaduan yang diterima Perusahaan

Telah diperoleh dokumen terkait pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan whistle blowing system secara berkala.

Telah diperoleh dokumen terkait pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (whistle blowing system) sebagaimana

Referensi: 1) SK Bersama Dewan

Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/01/11.8/MS-16 tanggal 26 April 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan penerapan Whistleblowing System

2) Keputusan SK Direksi nomor HK.566/28/12/2/PI-II-15 Tanggal 28 Desember 2015 tentang implementasi Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II

3) Nota Dinas nomor: UM.33/01/03.1/DKS-18

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,609 1,00 0,609

Page 61: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

48 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN

GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT –PEMENU

HAN SKOR

disampaikan dalam Nota Dinas 3)

Kelemahan: - -

TOTAL SKOR 7,000 93,476 6,543

Page 62: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB II Pemegang Saham dan RUPS Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 63: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

49 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

BAB II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

7. RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi 2,423 2,423

16. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi.

Kekuatan:

Telah terdapat ketentuan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam: - Anggaran Dasar Perusahaan, (1) - Pedoman terkait Alih Tugas/Jabatan bagi

Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), (2)

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012. (3)

Dalam Pedoman terkait Alih Tugas/Jabatan bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) serta Paraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 telah berisi materi antara lain: (2) (3) - Mekanisme penjaringan atau nominasi calon

anggota Direksi; - Penilaian/pengujian atas kepatutan dan

kelayakan (fit and proper test) bagi anggota Direksi.

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 10.

2) Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Alih Tugas/Jabatan bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: KP.428/31/8/1/PI.II-16 tanggal 31 Agustus 2016.

3) Paraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 64: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

50 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Kelemahan: -

Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

17. Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon Anggota Direksi.

Kekuatan:

Telah terdapat Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN (Pemegang Saham) dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjaringan dalam rangka memperoleh calon Direksi. (1) (2) - Berdasarkan keputusan RUPS seluruh bakal

calon yang disetujui oleh Pemegang Saham telah diundang secara tertulis oleh Tim dan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) sesuai ketentuan yang berlaku.

- UKK dilakukan oleh Tim terhadap: (1) Bakal calon anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya untuk diangkat menjadi anggota Direksi dan jabatan yang berbeda atau menjadi Anggota Direksi pada Perusahaan yang lain; (2) Bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat 1 level di bawah Direksi atau pejabat eselon I dan II Instansi Pemerintah;

- UKK dilakukan oleh Lembaga Profesional dan

Referensi: 1) Konfirmasi 2) Dokumen Fit and

Proper Test Direksi - Surat Perintah

No KP.412/13/1/2/PI.II-17 (Assessment talent pool Manajerial di lingkungan IPC)

- Surat No UM.330/13/1/3/PI.II-17 (PPM Manajemen)

- Surat No. 16090756/ASDM/AC (Hasil Assessment)

Hambatan: - Rekomendasi:

0,692 1,00 0,692

Page 65: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

51 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

dievaluasi oleh Tim terhadap bakal calon.

Telah terdapat penetapan hasil akhir UKK dan evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Pemegang Saham. (1) (2)

Telah terdapat penetapan hasil akhir UKK dan evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Pemegang Saham. (1) (2)

Pada saat pelaksanaan UKK: (1) (2) - Telah terdapat Tim yang dibentuk untuk

melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan;

- Pelaksanaan UKK telah menilai semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Calon anggota Direksi telah tercantum dalam penetapan hasil UKK dan evaluasi yang disampaikan oleh Tim. (1) (2)

Kelemahan: -

18. Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengangkatan Anggota dan Komposisi Direksi.

Kekuatan:

Pemegang Saham telah menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi

Pengangkatan Direksi:

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Pemegang Saham telah melakukan penetapan kepada sebagian anggota Direksi secara definitif tidak

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Pasal 10. 2) Surat Keputusan

Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,520 1,00 0,520

Page 66: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

52 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. (1) (2) (3) Tahun 2017 ada pengangkatan dan pemberhentian Direksi - Pengangkatan Direksi telah dilakukan

berdasarkan Keputusan Pemegang Saham. - Penetapan Direksi melalui RUPS telah

didukung dengan Berita Acara RUPS. - Pembidangan tugas Direksi telah

ditetapkan terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi, dan Direktur Teknik.(4)

Komposisi Direksi: Per 31 Desember 2017 komposisi Direksi adalah sebagai berikut: (3)

Direktur Utama Dawam Atmosudiro

Direktur Operasi dan Komersial

Supardi

Plt Direktur Keuangan dan SDM

Herman Susilo

Seluruh Anggota Direksi yang diangkat telah memiliki latar belakang pendidikan /pengetahuan dan/atau pengalaman yang , sesuai dengan jenis usaha Perusahaan; (6) (7)

Seluruh Anggota Direksi telah memiliki pengalaman yang sesuai dengan pembidangan

Alih Tugas/Jabatan bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: SK.03/20/11/1/PBP/PAP/DIT.PAP-17 dan HK.476/20/11/1/MTI-2017.

3) CV Direktur.

Page 67: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

53 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

tugas anggota Direksi.(6) (7)

Kelemahan: -

19. Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi Anggota Direksi.

Kekuatan:

Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yaitu: (1)

- Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan BUMS;

- Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

- Jabatan struktural dan fungsional lainnya; - Pada Instansi/lembaga pemerintah pusat

dan/atau daerah; - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan; - Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan.

Ketentuan mengenai rangkap jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan telah memuat pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap tersebut atau jabatan anggota Direksi yang paling lambat 30 hari sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Pasal 10 ayat 33 tentang Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap.

Hambatan: - Rekomendasi:

0,346 100 0,346

Page 68: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

54 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Kelemahan: -

20. Pemegang Saham/RUPS memberhentikan Anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekuatan:

Penetapan pemberhentian anggota Direksi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham.(1) (2)

Tahapan pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu: - Telah terdapat Rencana pemberhentian

anggota Direksi yang diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis oleh Pemegang Saham. (1) (2)

- Sesuai Anggaran Dasar, keputusan pemberhentian Direksi oleh Pemegang Saham telah memuat alasan-alasan seperti: (a) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; (b) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (c) tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; (d) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara; (e) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi; (f) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; (g) mengundurkan diri;

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Pasal 10. 2) Keputusan Para

Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS PT JAI No: SK.03/20/11/1/PBP/PAP/DIT.PAP-17 dan HK.476/20/11/1/MTI-2017. Tentang Pemberhentian dan Pengangka Direksi PT JAI

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,173 1,00 0,173

Page 69: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

55 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Selain alasan diatas juga alasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS demi tujuan dan kepentingan Perusahaan. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.(3)

Berdasarkan konfirmasi, Pemberhentian dan Pemindahan ybs. Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Top Management di Lingkungan Anak Perusahaan IPC Pemberhentian ini telah sesuai dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Keputusan RUPS Sirkuler telah memuat alasan pemberhentian Direksi di tahun 2017 dengan alasan penyegaran dan memenuhi kebutuhan organisasi. (1) (2)

Kelemahan: -

21. Pemegang Saham/RUPS memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.

Kekuatan :

Sampai dengan laporan ini disusun, tidak ada pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris. Apabila terdapat pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan bahwa pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 10

2) Konfirmasi

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 70: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

56 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

keputusan Dewan Komisaris dengan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut. (1) (2)

Anggaran Dasar telah memuat ketentuan bahwa dalam RUPS, anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk membela diri. (1)

Dalam Anggaran Dasar telah memuat mengenai pemberhentian sementara Anggota Direksi. Apabila dalam RUPS tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum. (1)

Kelemahan: -

8. RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris 1,731 1,428 22 Pemegang Saham/RUPS

menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat ketentuan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN, Anggaran Dasar Perusahaan serta Pedoman Alih Tugas/Jabatan bagi Pekerja dilingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (1) (2) (3)

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: 03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 14.

2) Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Alih Tugas/Jabatan bagi Pekerja di Lingkungan PT

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 71: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

57 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN telah memuat: (3) - Mekanisme penjaringan atau nominasi calon

anggota Dewan Komisaris. - Penilaian/pengujian atas kepatutan dan

kelayakan (fit and proper test) bagi anggota Dewan Komisaris.

Kelemahan: -

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: KP.428/31/8/1/PI.II-16 tanggal 31 Agustus 2016.

3) Paraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

23. Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon Anggota Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Berdasarkan konfirmasi, Pemegang Saham telah mencari usulan Calon Dewan Komisaris (1)

Berdasarkan konfirmasi, Pemegang Saham telah melaksanakan penilaian terhadap Calon Dewan Komisaris sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan (1)

Berdasarkan konfirmasi Pemegang Saham telah mengajukan usulan calon anggota Dewan Komisaris (1)

Berdasarkan konfirmasi penilaian Dewan

Referensi: 1) Konfirmasi

.

Hambatan: - Rekomendasi:

Mendokumentasikan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisaris

0,519 0,75 0,389

Page 72: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

58 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Komisaris telah mencakup semua kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan perundang -undangan di bidang BUMN (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan). (1)

Berdasarkan konfirmasi Telah terdapat penetapan Dewan Komisaris terpilih berdasarkan hasil akhir penilaian. (1)

Kelemahan:

Sampai dengan penilaian ini dilakukan belum diperoleh dokumen fit and proper tes calon Anggota Dewan Komisaris

24. Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengangkatan Dewan Komisaris dan komposisinya.

Kekuatan: Pemegang Saham telah menetapkan Pengangkatan anggota dan Komposisi Dewan Komisaris. (1) (2) (3)

Pengangkatan Dewan Komisaris: - Penetapan anggota Dewan Komisaris

yang definitif oleh RUPS tidak pernah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. Di akhir tahun 2017 telah terjadi pergantian Dewan Komisaris.

- Pengangkatan Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan Keputusan

Referensi: 1) RUPS Sirkuler

nomor SK.03/9/11/1/PBP/PAP/PI.II-17 dan nomor: HK.476//9/11/1/MTI-2017

2) Konfirmasi.

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,347 1,00 0,347

Page 73: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

59 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Pemegang Saham. (1) (2) (3) - Penetapan Dewan Komisaris melalui

RUPS telah didukung dengan Berita Acara RUPS. (1)

Komposisi Dewan Komisaris: - Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah

3 (tiga). (1) (2) (3) Komisaris Utama Ir. Dani Rusli Utama

Komisaris Jimmy Abu Bakar Nikijuluw

Komisaris Ir. A. Sumardi

- Dalam komposisi Dewan Komisaris tidak

terdapat mantan anggota Direksi Perusahaan yang menjabat sehingga tidak berlaku masa cooling off sekurang-kurangnya satu tahun.(1) (2) (3) (6)

RUPS belum menetapkan secara formal anggota Komisaris Independen sebanyak 20% dari anggota Dewan Komisaris eksplisit yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan administrasi.

Kelemahan: -

Page 74: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

60 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

25. Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat Keputusan Pemegang Saham/RUPS mengatur dan menetapkan jabatan Dewan Komisaris yang menimbulkan benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu: (2)

(3) (4) - Anggota Direksi pada BUMD dan BUMS; - Jabatan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Kelemahan:

Pemegang Saham belum menetapkan keputusan yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan

Hambatan: - Rekomendasi:

RUPS/Pemegang Saham menetapkan keputusan yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

0,346 0,50 0,173

26. Pemegang Saham/RUPS menghentikan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekuatan:

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris telah dilakukan melalui keputusan RUPS.(1)

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dapat

Referensi: 1) RUPS Sirkuler

nomor SK.03/9/11/1/PBP/PAP/PI.II-17 dan nomor:

Hambatan: - Rekomendasi:

0,173 1,00 0,173

Page 75: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

61 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan melalui tahapan sebagai berikut: (2) - Rencana pemberhentian anggota Dewan

Komisaris telah diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis oleh Pemegang Saham.

- Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS karena alasan-alasan: (a) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (b) tidak lagi memenuhi peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; (c) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara; (d) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatuhan yang seharusnya dihormati oleh Dewan komisaris (e) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (f) Mengundurkan diri.

- Keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Risalah Keputusan Pemegang Saham (sirkuler) terkait pemberhentian Dewan Komisaris telah

HK.476//9/11/1/MTI-2017

2) Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 14.

-

Page 76: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

62 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

menyebut alasan pemberhentian yaitu dengan alasan restrukturisasi organisasi.

Kelemahan: -

9. RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

1,385 1,385

27 Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) atau Revisi RJPP.

Kekuatan

Telah terdapat pedoman dari Pemegang Saham terkait penyusunan RJPP sebagaimana diatur dalam: - Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Penyusunan RJPP. (1)

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pola Pembinaan Anak Perusahaan dan Kerjasama Operasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2)

- Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-102/MBU/2002 Pasal 2. (3)

Pemegang Saham telah melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP 2016-2020, sehingga belum dapat dianalisis terkait sebagai berikut:

Pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau revisi RJPP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang

Referensi: 1) Surat PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) Nomor: KU.211/29/8/I/PI.II-16 tanggal 29 Maret 2016 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Penyusunan RJPP.

2) SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/7/4/2/PI.II-14, tgl 7 April 2014 ttg Pola Pembinaan Anak Perusahaan dan Kerjasama Operasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pasal 3 tentang RJPP Pasal

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,519 1,00 0,519

Page 77: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

63 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS. - Dewan Komisaris telah menyampaikan

pemaparan/tanggapan atas hal-hal dalam RJPP 2016-2020 yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS. Melalui Surat Dewan Komisaris tanggal 21 April 2017 perihal Arahan atas Usulan RJPP PT JAI 2016-2020

- Direksi telah menyerahkan RJPP kepada pemegang saham untuk RUPS pada tanggal 21 April 2017 (4)

Pemegang Saham telah memberikan pengesahan/persetujuan terhadap rancangan RJPP atau revisi RJPP Tahun 2016-2020.

Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau revisi RJPP belum dilaksanakan tepat waktu. (sesuai ketentuan SK 16: pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP.

Kelemahan: -

3 ayat 1 berbunyi RJPP Perusahaan sekurang-kurangnya memuat

a. Pendahuluan b. Evaluasi pelaksanaan RJPP c. Posisi Perusahaan saat ini d. Asumsi yang digunakan.

3) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-102/MBU/2002 Pasal 2.

4) Surat Penyerahan RJPP kepada Pemegang Saham.

28. Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Kekuatan: Pemegang Saham telah memberikan pengesahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017. (1) (2)

Telah tedapat pedoman penyusunan RKAP

Referensi: 1) Pedoman

penyusunan RKAP merujuk kepada Surat PT. Pelabuhan

Hambatan: - Rekomendasi:

0,520 1,00 0,520

Page 78: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

64 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

sebagaimana diatur dalam: - Petunjuk teknis penyusulan usulan RKAP.(1) - Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) tentang Pola Pembinaan Anak dan Kerjasama Operasi. (2)

Pemegang Saham telah melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP. (3) - Pembahasan/pengkajian/penelaahan

terhadap rancangan RKAP didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS;

- Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS.

Pemegang Saham telah memberikan pengesahan/persetujuan terhadap rancangan RKAP Tahun 2017. (4)

Sesuai Anggaran Dasar Pengesahan/persetujuan RKAP 2017 oleh Pemegang Saham paling lambat 1 bulan setelah tahun berjalan. Pengesahan RKAP oleh Pemegang Saham dilakukan pada Januari 2017, yaitu melebihi periode akhir tahun/setelah tahun berjalan. (Sesuai standar Kementerian BUMN pengesahan RKAP sebelum akhir tahun berjalan) N/A

Indonesia II (Persero) Nomor: KU.201/4/8/I/PI.II-14 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Usulan RKAP Tahun 2015.

2) SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor. HK.56/7/4/2/PI.II-14, tgl 7 April 2014 ttg Pola Pembinaan Anak Perusahaan dan Kerjasama Operasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 tentang RKAP yang berbunyi: a. Rencana Kerja

anak perusahaan.

b. Anggaran pada Anak Perusahaan.

c. Proyeksi keuangan pokok anak

-

Page 79: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

65 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Kelemahan: -

perusahaan. d. Key

Performance Indikator.

3) Risalah Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS (Sirkuler) nomor HK.568/30/1/2/PI.II-17 dan nomor: HK.476/30/1/3/MTI-2017 tentang persetujuan RKAP dan Kontrak manajemen tahun 2017.

29. Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.

Kekuatan:

Pemegang Saham/RUPS telah melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap usulan Direksi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. (1) (2)

(3) a. Pengambilan keputusan RUPS/Pemegang

Saham secara Sirkuler didahului dengan pemaparan oleh Direksi atau permintaan

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan. 2) Risalah RUPS PT

JAI Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 80: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

66 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

penjelasan atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemegang Saham.

b. Pengambilan keputusan RUPS mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi.

Pemegang Saham/RUPS telah memberikan persetujuan/keputusan terhadap usulan Direksi melalui Keputusan RUPS Sirkuler PT JAI antara lain tentang persetujuan RKAP (sesuai Anggaran Dasar) dan Kontrak Manajemen tahun 2017. (3)

Kelemahan: -

3) Risalah Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS (Sirkuler) nomor HK.568/30/1/2/PI.II-17 dan nomor: HK.476/30/1/3/MTI-2017 tentang persetujuan RKAP dan Kontrak manajemen tahun 2017.

10. RUPS memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar

2,077 1,991

30. RUPS memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris.

Kekuatan: RUPS memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris sesuai yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pola Pembinaan Anak dan Kerjasama Operasi. (1) (2)

Penilaian Kinerja Direksi: - Telah terdapat sistem/pedoman penilaian

kinerja Direksi secara kolegial yang memuat

Referensi: 1) SK Direksi PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/7/4/2/PI.II-14, tgl 7 April 2014 ttg Pola Pembinaan Anak Perusahaan dan

Hambatan: - Rekomendasi:

Terdapat sistem/penilaian kinerja Direksi secara individu yang memuat indikator

0,346 0.75 0,260

Page 81: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

67 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.(1) (2)

- Telah terdapat Kontrak Manajemen atau Key Performance Indicators/KPI Direksi yang memuat target kinerja kolegial yang disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham. (2)

(3) - Pemegang Saham telah memberikan

penilaian Kinerja anggota Direksi kolegial berdasarkan laporan kinerja Direksi dan telah mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi. (3) (4) (5) (6) (7)

- Penilaian kinerja telah dituangkan dalam Risalah RUPS Tahunan. (5)

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris: - Telah terdapat sistem/pedoman penilaian

kinerja Dewan Komisaris (majelis) yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. (1) (2)

- Telah terdapat Kontrak Manajemen Dewan Komisaris (majelis) yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. (2)

- Telah terdapat kontrak manajemen Dewan Komisaris (majelis) yang memuat target kinerja Dewan Komisaris yang disahkan/disetujui Pemegang Saham. (2)

- Pemegang Saham telah memberikan penilaian Kinerja anggota Dewan Komisaris

Kerjasama Operasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pasal 4 tentang RKAP yang berbunyi: a. Rencana Kerja

anak perusahaan.

b. Anggaran pada Anak Perusahaan.

c. Proyeksi keuangan pokok anak perusahaan.

d. Key Performance Indicator.

2) Kontrak Manajemen/KPI Korporat Tahun 2016.

3) Risalah RUPS PT JAI Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan

4) Keputusan RUPS Sirkuler tentang Key Performance Indicator

kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

Terdapat Kontrak Manajemen atau Key Performance Indicators/KPI Direksi yang memuat target kinerja individu yang disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham.

Pemegang Saham memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi.

Page 82: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

68 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

(majelis) berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris. Penilaian kinerja dituangkan RUPS persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Nomor Nomor:HK.568/30/6/3/PI.II-16 tanggal 30

Juni 2016 secara kolegial belum individual. (3) - Penilaian Kinerja dituangkan dalam risalah

RUPS Tahunan. (3) (4)

Kelemahan:

Belum terdapat sistem/penilaian kinerja Direksi secara individu yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

Belum terdapat Kontrak Manajemen atau Key Performance Indicators/KPI Direksi yang memuat target kinerja individu yang disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham.

Pemegang Saham belum memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi.

(KPI)/Kesepakatan Kinerja Tahun 2017

31. RUPS menetapkan gaji/honorarium tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Dalam penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas: (1) (3) - Telah terdapat pedoman gaji/honorarium,

tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Risalah

Referensi: 1) Risalah RUPS PT

JAI No. HK.56/30/5/3/PII-14 dan HK .476/2/4/MTI-2014 tentang

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 83: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

69 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

RUPS PT JAI No. HK.56/30/5/3/PII-14 dan HK .476/2/4/MTI-2014 tentang Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT JAI diantaranya memuat tentang: (1) formula perhitungan gaji/honorarium; (2) formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan anak perusahaan yang bersangkutan, tingkat inflasi, faktor-faktor lain yang relevan (tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis), dan kepatuhan (compliance), yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (1)

- Pemegang Saham telah menetapkan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. (2)

Dalam penetapan tantiem/insentif kinerja: - Telah terdapat pedoman penetapan

tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dan sekretaris Dewan Komisaris PT JAI atas kinerja Tahun Buku 2015 sebagaimana diatur dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT JAI diluar RUPS diantaranya memuat tentang: (1) formula perhitungan tantiem/insentif kinerja; (2) formula perhitungan tantiem/insentif kinerja, tersebut mempertimbangkan faktor pencapaian target,

Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT JAI

2) Risalah RUPS Sirekuler PT JAI Tentang Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia atas kinerja tahun buku 2016 nomor: SK.03/10/10/9/PBI/UT/PI.II-17 dan HK.476/10/10/2/MTI-2017 tanggal 10 Oktober 2017.

Page 84: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

70 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lain yang relevan. (2)93)

- Pemegang Saham telah menetapkan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. (2)

Kelemahan: -

32. Pemegang Saham/RUPS menetapkan Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan.

Kekuatan:

Pemegang Saham telah menetapkan pedoman penunjukkan Audit Eksternal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. (1)

Dalam Keputusan Para pemegang Saham PT JAI di Luar RUPS tanggal 18 Oktober 2017, Pemegang Saham telah melakukan pembahasan/ pengkajian/ penelaahan terhadap calon auditor eksternal.

Pemegang saham telah memutuskan penetapan kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT JAI untuk tahun buku 2016 akan ditetapkan kemudian oleh Pemegang Saham. (2) Berdasarkan Surat dari Pemegang Saham, penetapan KAP telah menetapkan KAP dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan. 2) Keputusan Para

pemegang Saham PT JAI di Luar RUPS No. SK.03/18/10/2/PBI/UT/PI.II-17 dan No. HK.476/18/10/5/MTI-2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja untuk Audit tahun buku 2016. .

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 85: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

71 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

ketentuan KAP yang ditunjuk oleh PT JAI sama dengan KAP yang ditunjuk oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (3)

Pemegang Saham telah memberikan persetujuan besaran nilai jasa auditor eksternal.

Kelemahan: -

33. Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat pedoman penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report) dan kewajiban penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pedoman Pola Pembinaan Anak Perusahaan dan Kerjasama Operasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Pedoman Penyusunan. (1)

Telah terdapat telaahan terhadap Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Pemegang Saham. (2)

Telah terdapat pemberian Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah RUPS.(2)

Telah terdapat keputusan RUPS tentang memberikan/tidak memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) terhadap pengurusan yang

Referensi: 1) Keputusan Direksi

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/7/4/2/PI.II-14 tanggal 7 April 2014 tentang Pola Pembinaan Anak Perusahaan dan Kerjasama Operasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

2) Risalah RUPS PT JAI Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Nomor:SK.09/26/9/5/PBI/UT/PI.II-17 dan nomor:

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,520 1,00 0,520

Page 86: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

72 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.(2)

Kelemahan: -

HK.476/26/9/8/MTI-2017 tanggal 26 September 2017

34. Pemegang Saham/RUPS menetapkan penggunaan laba bersih.

Kekuatan:

Telah terdapat pedoman/kebijakan dividen sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (1) (2)

Pemegang Saham telah menetapkan penggunaan laba bersih untuk dividen sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. (3)

Dalam penetapan penggunaan laba bersih tidak melanggar ketentuan perjanjian pinjaman. (3)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan 2) Undang-Undang

Nomor:40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 70 dan 71

3) Risalah RUPS PT JAI Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan. Nomor:SK.09/26/9/5/PBI/UT/PI.II-17 dan nomor: HK.476/26/9/8/MTI-2017 tanggal 26 September 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

35. Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.

Kekuatan:

RUPS telah memberikan pengesahan Laporan Tahunan dan persetujuan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 secara tepat waktu yaitu pada tanggal 26 September 2017. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Referensi: 1) Risalah RUPS PT

JAI Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan. Nomor:SK.09/26/9

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,173 1,00 0,173

Page 87: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

73 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Perusahaan (1) (2)

Kelemahan: -

/5/PBI/UT/PI.II-17 dan nomor: HK.476/26/9/8/MTI-2017 tanggal 26 September 2017

2) Anggaran Dasar Perusahaan

11. RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan 0,519 0,519 36. RUPS mengambil

keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau sehingga menghasilkan keputusan yang sah.

Kekuatan:

RUPS yang diselenggarakan tahun 2017 telah mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah. (1) (2)

Ketua RUPS yang diselenggarakan tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. (1) (2)

Peserta RUPS yang diselenggarakan tahun 2017 telah memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. (1) (3)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Risalah RUPS PT

JAI Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan. Nomor:SK.09/26/9/5/PBI/UT/PI.II-17 dan nomor: HK.476/26/9/8/MTI-2017 tanggal 26 September 2017

2) Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 24.

3) Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 25.

Hambatan: - Rekomendasi -

0,173 1,00 0,173

37. RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.

Kekuatan:

Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

Referensi: 1) Risalah RUPS

PT JAI Tentang Persetujuan

Hambatan: -

0,346 1,00 0,346

Page 88: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

74 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Anggaran Dasar Perusahaan. (3)

Dalam hal Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha Perusahaan, keputusan yang diambil telah memperhatikan kepentingan yang wajar para pemangku kepentingan. (3)(2)

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut selalu disetujui dengan suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. (2) (3)

Kelemahan: -

Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan. Nomor:SK.09/26/9/5/PBI/UT/PI.II-17 dan nomor: HK.476/26/9/8/MTI-2017 tanggal 26 September 2017

2) Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 25.

3) Konfirmasi.

Rekomendasi: -

12. Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya 0,865 0,865 38. Pemegang Saham

memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Pemegang Saham telah memberikan arahan dalam RUPS maupun dalam keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan transaksional. (1) (2)

Telah terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan, yaitu melalui pembahasan dalam RUPS (Sirkuler) tentang persetujuan RKAP

Referensi: 1) Risalah RUPS PT

JAI Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan. Nomor:SK.09/26/9/5/PBI/UT/PI.II-17 dan nomor: HK.476/26/9/8/MT

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

Page 89: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

75 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

dan Kontrak manajemen tahun 2017. Dalam rangka mendorong pengelolaan anak perusahaan secara professional, transparan dan efisien RUPS meminta Direksi dan Dewan Komisaris konsistem mengimplementasikan prinsip GCG dan melaksanakan assessment GCG tahun 2017 oleh assessor independen. (2)

Pemegang Saham telah menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan. Skor assessment GCG bab pemegang saham tahun 2016 sebesar 87,179% meningkat menjadi 95,675 di tahun 2017 (3)

Kelemahan: -

I-2017 tanggal 26 September 2017

2) Risalah Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS (Sirkuler) tentang persetujuan RKAP dan Kontrak manajemen tahun 2017.

3) Hasil assessment GCG tahun buku 2016.

39. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Kekuatan:

Sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pemegang Saham tidak pernah mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak terdapat instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari Pemegang Saham yang bersifat transaksional/operasional yang tidak berdasarkan usulan dari Direksi. (1)

Referensi: 1) Konfirmasi.

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,173 1,00 0,173

Page 90: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab II Pemegang Saham dan RUPS

76 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN

GCG/INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN

KELEMAHAN PENERAPAN GCG) REFERENSI

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT

(%)

TKT -

PEMENU

HAN

SKOR

Kelemahan: -

40. Pemegang Saham merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.

Kekuatan:

Pemegang Saham selalu merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan Dewan Komisaris terkait kinerja perusahaan. (1) (2)

Pemegang Saham telah menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui penerimaan Laporan Bulanan Perusahaan serta mekanisme pembahasan dalam RUPS.

Pemegang Saham telah memberikan respon/tanggapan atas informasi mengenai penurunan kinerja Perusahaan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Bentuk respon/tanggapan berupa pemanggilan untuk penjelasan maupun permintaan informasi/klarifikasi mengenai penurunan kinerja serta dibahas dalam RUPS Sirkuler. (2) (3)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Laporan Bulanan

Perusahaan Tahun 2) Risalah RUPS PT JAI

Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan. Nomor:SK.09/26/9/5/PBI/UT/PI.II-17 dan nomor: HK.476/26/9/8/MTI-2017 tanggal 26 September 2017

3) Risalah Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS (Sirkuler) tentang persetujuan RKAP dan Kontrak manajemen tahun 2017.

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,346 1,00 0,346

TOTAL SKOR 9,000 8,611 95,675

Page 91: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB III Dewan Komisaris Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 92: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

77 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

BAB III. DEWAN KOMISARIS

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

III. DEWAN KOMISARIS 13. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan 1,348 0,899

41.

Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

Kekuatan:

Pada tahun 2017, terdapat pengangkatan Dewan Komisaris baru yaitu Sdr. Dani Rusli dan Adr. A Sumardi, dan Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, yaitu Sdr. Dani Rusli. (1)(2)(3)

Tahun 2017, telah terdapat pengangkatan Dewan Komisaris baru yaitu Komisaris Independen yang dijabat oleh Sdr.A Sumardi dan Komisaris Utama yang dijabat oleh Sdr. Dani Rusli. Dan telah mengikuti program pengenalan.(1)

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen Dewan Komisaris a/n Sdr. A Sumardi menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan.

Belum diperoleh dokumen Dewan Komisaris

Referensi: 1) Surat Dewan Komisaris

kepada Direksi No,DK/20/01/02/JAI-2017 perihal Induction Program Bagian Komisaris Utama PT JAI tanggal 20 Januari 2017

2) Keputusan RUPS Sirkuler No.SK.03/20/11/1 PBP/PAP/DIT.PAP-17 & No.HK.476/20/11/MTI-2017 tentang Penetapan Komisaris tanggal 20 November 2017

3) Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasa Armada Indonesia Nomor:

Hambatan: - Rekomendasi:

Seluruh Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat menyampaikan Surat/memo kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan.

Mendokumentasikan tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program

0,674 0,33 0,225

Page 93: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

78 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

a/n Sdr. A Sumardi mengikuti program pengenalan.

Belum diperoleh dokumen terkait tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan Perusahaan.

HK.568/19/1/3/PI.II-17 dan Nomor: HK.476/19/1/3/MTI-2017 tanggal 19 Januari 2017

pengenalan Perusahaan.

42.

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.

Kekuatan:

Telah terdapat Kebijakan Dewan Komisaris tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris yang dimaksudkan agar Dewan Komisaris dapat memperoleh perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan lain yang terkait dengan tugas Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan pemebrian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-02 Pedoman Program Pengembangan Dewan Komisaris. (1)

Telah terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2017. (2)

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengikuti program pelatihan, yaitu Komisaris Komisaris Professional yang diikuti oleh Bapak Jimmy AB Nikijuluw tanggal 4-5 Oktober 2017 di Hotel The Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta

Referensi: 1) Pedoman Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 2 - 4

2) Rencana Kerja dan

Anggaran Dewan

Komisaris PT JAI Tahun

2017

3) Laporan Tahunan

Tahun 2017 hal.187

4) Laporan Hasil Pelatihan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,674 1,00 0,674

Page 94: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

79 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

dan telah membuat hasil laporan pelatihan professional (3) (4)

Kelemahan: -

14. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

2,127 1,889

43.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris serta dalam Kesepakatan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia. (1)

(2)

Telah terdapat penetapatan tugas Dewan Komisaris tentang pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris berdasarkan adanya pengangkatan Sdr. Dani Rusli Utama ,yaitu : (2)

Nama Tugas

Dani Rusli Utama (Komisaris Utama)

Koordinator pembinaan dan pengawasan PT JAI

Jimmy AB. Nikijuluw (Komisaris)

- Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang operasional dan komersial

Referensi: 1) Pedoman Pengawasan

& Pemberian Nasihat Dewan Komisari bagi P-03 hal.4

2) Berita Acara Kesepakatan Dewan Komisaris PT JAI No. BADK/22/03/01/JAI-2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris

3) Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK.DK/10/11/03/JAI-2017 tentang Pengangkatan Komite Audit PT JAI tanggal 10 November 2017

Hambatan: - Rekomendasi:

Menetapkan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris disetiap ada perubahan susunan komposisi Dewan Komisaris.

0,648 0,94 0,608

Page 95: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

80 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

- Sebagai Komisaris Independen dan melakukan pembinaan bidang SDM dan hubungan masyarakat stakeholder

Raymond Ivan HAS (Komisaris)

- Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang operasional dan komersial

- Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang armada dan teknik

- Melakukan Pembinaan dan Pengawasan GCG Perusahaan dengan dibantu Komite Audit

Eko Hadi Rumekso (Komisaris)

- Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang SDM

- Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang armada dan teknik

- Melakukan Pembinaan dan Pengawasan bidang keuangan dan Komite Audit

Pembagian tugas Dewan Komisaris telah mencakup seluruh bidang tugas Direksi.(2)

Telah terdapat penugasan Anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua Komite Audit, yaitu A Sumardi sebagai Ketua Komite Audit. (3)

Page 96: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

81 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen SK Penetapan pembagian tugas Dewan Komisaris sesuai dengan pengangkatan Dekom yaitu Sdr.A Sumardi dibulan November 2017

44.

Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal yang terdiri dari (1) mekanisme pengambilan keputusan di dalam rapat dan (2) mekanisme pengambilan keputusan di luar rapat, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-04 Pedoman Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris. (1)

Telah terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi. Pengambalian keputusan oleh Dewan Komisaris atas usulan Direksi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usulan diterima dengan ketentuan standar waktu tersebut dapat diatur secara berbeda-beda dalam KPI Dewan Komisaris.(2)

Telah terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada

Referensi: 1) Pedoman Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal.6 – 11

2) Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris poin c. hal.6

3) Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris poin d. hal.7

4)

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,493 1,00 0,493

Page 97: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

82 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Direksi/pihak terkait maksimal 7 (tujuh) hari kelender sejak disahkan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris atas usulan Direksi baik didalam rapat maupun diluar rapat harus dikomunikasikan kepada para pihak terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan ditetapkan.(3)

Kelemahan: -

45.

Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang membuat sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-05 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Komisaris. (1)

Telah terdapat penyususnan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan oleh Dewan Komisaris. (2)

Terkait rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang dihasilkan dari pembahasan Dewan Komisaris: (2)(3) - Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Dewan Komisaris telah memuat rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan

Referensi: 1) Pedoman

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Tahun 2016 hal.11-13

2) Rencana Kerja dan Anggara Perusahaan Dewan Komisaris.

3) Laporan Tugas Pegawasan Dewan Komisaris Tahun 2016

Hambatan: - Rekomendasi:

Mendokumentasikan surat penyampaian Dewan Komisaris kepada Direksi untuk memasukkan RKA Dewan Komisaris sebagai bagian dari RKAP.

Mendokumentasikan surat penyampaian Program Kerja Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk

0,493 0,60 0,296

Page 98: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

83 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

rencana kerja tersebut, serta telah disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 31 Agustus 2016

- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)Tahunan Dewan Komisaris telah memuat indicator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

- Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Dewan Komisaris telah menggunakan perangkat Dewan Komisaris

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen mengenaik Dewan Komisaris menyampaikan RKA Dewan Komisaris kepada Direksi untuk memasukkan RKA Dewan Komisaris sebagai bagian dari RKAP.

Belum diperoleh dokumen mengenai RKA Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.

mendapatkan pengesahan Pemegang saham.

46.

Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai kewenangannya.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan

Referensi: 1) Pedoman Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal 13 - 18

Hambatan: - Rekomendasi:

0,493 1,00 0,493

Page 99: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

84 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

kepada Direksi, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-06 Pedoman Informasi yang Harus Disediakan oleh Direksi Kepada Dewan Komisaris. (1)

Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi. (1)

Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris, telah terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya melalui Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris yang melakukan pemantauan dan memberikan arahan/mengingatkan dalam hal terjadi penyimpangan waktu serta komunikasi informal seperti surat/nota pribadi secara tertulis (hardcopy), email, group chatting, dan lain-lain. (2)

Kelemahan: -

2) Konfirmasi/wawancara

-

15. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. 2,904 2,710

47 Dewan Komisaris Kekuatan: Referensi: Hambatan: 1,296 0,85 1,102

Page 100: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

85 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

. memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.

Telah terdapat kebijakan mengenai persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-07 Pedoman Pemberian Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap

Rancangan RJPP yang Disampaikan oleh Direksi. (1) Pada pedoman tersebut dinyatakan bahwa: a. Dewan Komisaris dapat menerima

rancangan RJPP yang disampaikan Direksi selambat-lambatnya 4 bulan sebelum periode RJPP sebelumnya berakhir. Selain itu Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk menyampaikan rancangan perubahan RJPP sewaktu-waktu apabila dirasa terdapat kondisi yang menyebabkan perlunya perubahan RJPP.

b. RJPP yang disampaikan Direksi harus in-line dan selaras dengan RJPP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku perusahaan induk.

c. Dewan Komisaris dalam melakukan telaah atas rancangan RJPP dapat dibantu oleh organ Dewan Komisaris secara optimal.

d. Dewan Komisaris melakukan pembahasan

1) Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 19 – 20

2) Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Pada BUMN Pasal 20

3) Anggaran Dasar 4) Rencana Kerja dan

Anggaran Dewan Komisaris PT JAI Tahun 2017

5) Risalah Rapat BOD – BOC tentang Pembahasan Draft RJPP tanggal 5 Juli 2016

6) Rencana Kerja Jangka Panjang PT JAI Tahun 2016 – 2020

7) Surat Direksi ke Pemegang Saham penyampaian RJPP tanggal 21 April 2017

- Rekomendasi:

Melengkapi organ Dewan Komisaris dengan Komite Audit

Dewan Komisaris menyampaikan RJPP kepada Pemegang Saham untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS secara tepat waktu.

Page 101: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

86 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

dengan Direksi atas pendapat dan saran serta masukan tertulis Dewan Komisaris dalam penyempurnaan rancangan RJPP.

e. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi atas rancangan RJPP kepada Pemegang Saham untuk proses persetujuan lebih lanjut.

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Kementerian BUMN dan Anggaran Dasar Perusahaan. (2) (3)

Program Kerja Dewan Komisaris telah memuat adanya program/kegiatan yang berkaitan dengan proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi.(4)

Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap rancangan RJPP: (5) (6) - Telah terdapat proses telaah rancangan

RJPP 2016 - 2020, melalui pembahasan RJPP baik internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

- Telah terdapat hasil telaah rancangan RJPP 2016 - 2020 yang dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris telah memastikan hasil telaah rancangan RJPP 2016 - 2020 dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.

- Proses telaah RJPP 2016 - 2020 dilakukan

Page 102: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

87 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

oleh Dewan Komisaris yang dibantu organ Dewan Komisaris (Sekretaris Dewan komisaris, adapun Komite Audit belum terbentuk).

Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS. (5) (6) (7)

Kualitas tanggapan Dewan Komisaris atas rancangan RJPP 2016 – 2020 dipandang telah memadai.

Kelemahan:

Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris hanya melibatkan Sekretaris Dewan Komisaris belum sepenuhnya melibatkan perangkat Dewan Komisaris, mengingat Komite Audit dan atau Komite Lainnya belum terbentuk.

Waktu Penyampaian RJPP kepada Pemegang Saham untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

48.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi, sebagaimana diatur

Referensi: 1) Pedoman

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 21 - 22

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,608 1,00 1,608

Page 103: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

88 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Direksi.

dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-08 Pedoman Pemberian Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap Rancangan RKAP yang Disampaikan oleh Direksi. (1) Pada pedoman tersebut dinyatakan bahwa: a. Dewan Komisaris menerima rancangan

RKAP yang disampaikan Direksi selambat-lambatnya 3 bulan sebelum periode RKAP berakhir. Selain itu, Direksi dapat mengusulkan perubahan RKAP sewaktu-waktu apabila dirasa terdapat kondisi yang menyebabkan perlunya perubahan RKAP.

b. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta kepada Direksi untuk melakukan telaah atas perubahan RKAP apabila dirasa terdapat kondisi yang menyebabkan perlunya perubahan RKAP.

c. RKAP yang disampaikan oleh Direksi harus in-line dan selaras dengan RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku perusahaan induk.

d. Dewan Komisaris dalam melakukan penelahaan rancangan RKAP dibantu organ Dewan Komisaris secara optimal.

e. Dewan Komisaris melakukan pembahasan dengan Direksi atas pendapat dan saran serta masukan tertulis Dewan Komisaris

2) Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Pada BUMN Pasal 21

3) Anggaran Dasar Perusahaan

4) Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT JAI Tahun 2017

5) Risalah Rapat Internal tanggal 25 Juli 2016

6) Risalah Rapat Gabungan BOC – BOD tanggal 25 Juli 2016

7) Risalah Rapat Gabungan BOC – BOD tanggal 26 Agustus 2016

8) Risalah Rapat Internal tanggal 20 Desember 2016

9) Risalah Rapat Gabungan BOC – BOD tanggal 27 Desember 2016

Page 104: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

89 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

dalam penyempurnaan rancangan RKAP. f. Dewan Komisaris memberikan

rekomendasi atas rancangan RKAP kepada RUPS untuk proses persetujuan lebih lanjut.

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Kementerian BUMN dan Anggaran Dasar Perusahaan. (2) (3)

Dewan Komisaris telah menyusun Program Kerja yang berkaitan dengan proses persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan Direksi, melalui rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan untuk pembahasan usulan RKAP Tahun 2017 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2017 dalam rangka Persiapan Pra RUPS dan RUPS. (4)

Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap rancangan RKAP 2017 yang disampaikan Direksi: (5) (6) (7) (8) (9) - Telah terdapat hasil telaah rancangan RKAP

2017 yang dilakukan melalui pembahasan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

- Telah terdapat telaah atas Usulan RKAP 2017 yang disampaikan Direksi yang dibahas dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris telah memastikan hasil

Page 105: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

90 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti Direksi, melalui pembahasan dalam rapat gabungan Dewan Komisaris – Direksi.

- Proses telaah yang di lakukan oleh Dewan Komisaris dibantu organ Dewan Komisaris (Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit).

Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS/Pemilik Modal: (5) (6) (7) (8) (9) - Dewan Komisaris telah memberikan

tanggapan terhadap rancangan RKAP 2017 dan disampaikan kepada RUPS yang ditandai dengan adanya penyampaian berkas Usulan RKAP 2017 kepada Pemegang Saham.

- Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Board Manual / Pedoman Dewan Komisaris.

- terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dengan RJPP

Kualitas tanggapan Dewan Komisaris atas rancangan RKAP 2017 dipandang telah memadai, sebagaimana di bahas dalam rapat gabungan BOD – BOC. (5) (6) (7) (8) (9)

Page 106: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

91 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Kelemahan: -

16. Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kewajiban Perusahaan. 9,593 9,593

49 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan secara tepat waktu dan relevan.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha dan kinerja Perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-09 Pedoman Pemantauan Perubahan Lingkungan Bisnis. (1)

Telah terdapat penyediaan bahan bacaan/ referensi yang memudahkan Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi Perusahaan. (3) (4) (5) (6) (7)

Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini terkait perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan:(8) (9)

Referensi: 1) Pedoman Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 23 -24

2) Risalah rapat BOC Tahun 2017

3) Risalah rapat BOC – BOD Tahun 2017

4) Laporan Manajemen Triwulan I, Laporan Manajemen Triwulan III dan Laporan Manajemen Unaudited

5) Laporan Tahunan tahun Buku 2017

6) Surat Kabar Harian 7) Website Perusahaan 8) Risalah rapat BOC-

BOD Juli 2017 9) Risalah rapat BOC-

BOD Juni 2017 10) Risalah rapat BOC-

BOD Maret 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,100 1,00 1,100

Page 107: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

92 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

(10) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah

terkait IPO, Pendapatan Pandu yang tidak Di JAI lagi, pengadaan kapal, Join Operation dengan PGN LNG dan lain-lain.

- Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah tersebut

- Proses telaah yang dilakukan Dewan Komisaris telah melibatkan perangkat Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dalam kegiatan pembahasan isu terkini yang dihadapi Perusahaan.

Setiap permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja Perusahaan telah dibahas dalam rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.(8) (9) (10)

Kelemahan: -

50.

Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan, pemasok,

Kekuatan:

Telah terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikannya kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan, sebagaimana diatur dalam

Referensi: 1) Pedoman Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 24 – 26

2) Risalah Rapat Internal BOC-BOD Juli 2017

3) Risalah Rapat BOC

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,789 1,00 0,789

Page 108: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

93 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.

Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-10 Pedoman dalam Merespon Saran, Permasalahan, atau Keluhan dari Stakeholders dan menyampaikan Saran Kepada Direksi. (1)

Telah terdapat pembahasan atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholder yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan dibahas secara intensif yang menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi diantaranya terkait pembahasan Surat dari Serikat Pekerja. (2) (3)

Penyampaian saran penyelesaian atas saran, harapan permasalahan dan keluhan stakeholder kepada Direksi telah dilakukan baik melalui forum rapat Dewan Komisaris dan Direksi. (2) (3)

Proses pembahasan atas saran, harapan permasalahan dan keluhan stakeholder, Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris. (2) (3)

Semua permasalahan yang berhubungan dengan stakeholder yang berdampak pada kinerja Perusahaan telah dibahas dalam rapat Dewan Komisaris. (2) (3)

Kelemahan:

Januari 2017

Page 109: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

94 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

-

51.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem Pengendalian Intern Perusahaan.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-11 Pedoman atas Rancangan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaksanaannya. (1)

Dewan Komisaris telah menyusun Program Kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya. (2)

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan pengendalian intern dan pelaksanaannya: (3) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah

atas: (1) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat internal Perusahaan; (2) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas

- Telah terdapat hasil telaah Dewan Komisaris terhadap perkembangan

Referensi: 1) Pedoman Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 26 - 27

2) Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT JAI Tahun 2017

3) Risalah Rapat BOC-BOD agustus 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,100 100 1,100

Page 110: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

95 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Perusahaan. - Dewan Komisaris telah menggunakan

seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris) dalam proses telaah atas pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas pengendalian intern kepada Direksi melalui forum rapat gabungan. Diantara arahan Dewan Komisaris yaitu agar melakukan pengurangan ABK.(3)

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern telah dinilai memadai. (1) (2)

(3) Kelemahan: -

52.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko Perusahaan.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-12 Pedoman atas Manajemen Risiko Perusahaan dan Pelaksanaannya. (1)

Dewan Komisaris telah menyusun Program

Referensi: 1) Pedoman Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 29 - 30

2) Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT JAI Tahun 2017

3) Risalah Rapat Gabungan BOC – BOD tanggal 15 Mei 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,100 1,00 1,100

Page 111: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

96 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Perusahaan. (2)

Terkait pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan: (3)

(4) (5) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah

atau evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan, diantaranya terkait pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan, kajian mengenai tindak lanjut ACP, kajian atas single billing.

- Telah terdapat hasil telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan, yaitu notulen rapat Dewan Komisaris.

- Proses telaah Dewan komisaris telah menggunakan perangkat di Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi terkait pelaksanaan manajemen risiko. (3) (4) (5)

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang manajemen risiko Perusahaan telah memadai. (3) (4) (5)

Kelemahan:

4) Risalah Rapat Gabungan BOC – BOD tanggal 20 Oktober 2017

5) Risalah rapat BOC-BOD Maret 2017

Page 112: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

97 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

-

53.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-13 Pedoman atas Sistem Informasi Perusahaan dan Pelaksanaannya. (1) Pada pedoman tersebut dinyatakan bahwa:

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. (2)

Terkait pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap sistem teknologi informasi P: (3) (4) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah

atau evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan, diantaranya dalam pengelolaan website dan tentang usulan perbaikan system IT ke Pelindo II

- Telah terdapat hasil telaah atas kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi Perusahaan.

- Proses telaah yang dilakukan Dewan

Referensi: 1) Pedoman Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 30 – 31

2) Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT JAI Tahun 2017

3) Risalah rapat Gabungan BOC – BOD Oktober 2017

4) Risalah rapat B)C-BOD Juli 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,100 1,00 1,100

Page 113: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

98 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Komisaris telah melibatkan perangkat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi terkait dengan pengelolaan website dimana Dewan Komisaris meminta website Perusahaan harus dikelola dengan baik, mengingat website adalah halaman depan Perusahaan, apalagi untuk IPO nantinya yang akan menjadi ujung tombak publikasi. (3)

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang sistem teknologi informasi Perusahaan telah memadai. (3)

Kelemahan:

Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris hanya melibatkan Sekretaris Dewan Komisaris belum sepenuhnya melibatkan perangkat Dewan Komisaris, mengingat Komite Audit dan atau Komite Lainnya belum terbentuk.

54.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian

Referensi: 1) Pedoman Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 32 - 35

2) Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT JAI Tahun

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,101 1,00 1,101

Page 114: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

99 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

P-14 Pedoman atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Khususnya Mengenai Manajemen Karir (1)

Terdapat Rencana Kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut. (2)

Terkait pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir yang digunakan Perusahaan: (3) (4) (5) (6)(7) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah

atau evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir yang digunakan Perusahaan, diantaranya terkait evaluasi dan pengembangan organisasi, Jobdesc, status pegawai dan job analisis.

- Telah terdapat hasil telaah atas kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir di Perusahaan.

- Proses telaah yang dilakukan Dewan Komisaris telah melibatkan seluruh perangkat Dewan Komisaris melalui kehadiran dalam memberikan tanggapan dalam rapat

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi diantaranya terkait SDM.(3) (4) (5)

(6)

2017 3) Risalah Rapat

Gabungan BOC – B)D tanggal 15 Mei 2017

4) Risalah Rapat Gabungan BOC – B)D tanggal 27-28 Februari 2017

5) Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 28 Agustus 2017

6) Rapat BOC bulan Oktober 2017

7) Kajian Laporan Manajemen Bulan Oktober dari Komite Audit

Page 115: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

100 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir Perusahaan telah memadai. (3) (4) (5) (6) (7)

Kelemahan: -

55.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia SAK.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK), sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Bagian P-15 Pedoman atas Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan. (1)

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia SAK. (2)

Terkait pembahasan yang dilakukan Dewan Komisaris mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya: (3) (4) (5)

Referensi: 1) Pedoman Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 35 – 36

2) Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT JAI Tahun 2017

3) Risalah Rapat BOC -BOD bulan Mei 2017

4) Risalah Rapat BOC-BOD 28 Agustus 2017

5) Risalah Rapat BOC-BOD Juli 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,101 1,00 1,101

Page 116: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

101 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

- Dewan Komisaris telah melakukan telaah Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan diantaranya terkait dengan hasil audit 2016 bahwa terdapat double Accounting dalam catatan KAP .

- Telah terdapat saran Dewan Komisaris berdasarkan hasil telaah atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Perusahaan.

- Proses telaah yang dilakukan Dewan Komisaris telah melibatkan perangkat Dewan Komisaris dengan adanya kehadiran Komite Audit dalam rapat.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya yaitu Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk lebih diperhatikan dalam catatan pada tahun 2016 supaya tidak muncul lagi pada tahun 2017. (3) (4)(5)

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang sistem teknologi informasi Perusahaan telah memadai. (3) (4) (5)

Kelemahan: -

56.

Dewan Komisaris memberikan arahan

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris

Referensi: 1) Kebijakan Pengawasan

Hambatan: -

1,101 1,00 1,101

Page 117: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

102 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. (1)

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.(2)

Terkait pembahasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya diantaranya: (3)(4)(5) o Dewan Komisaris telah melakukan telaah

terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

o Dewan Komisaris telah memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaanya.

o Dalam proses telaah, Dewan Komisaris telah menggunakan perangkat di Dewan Komisaris yaitu Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. (3)(4)(5)

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya dipandang telah memadai.

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris tanggal 1 April 2017

2) Rencana Kerja & Anggarap Perusahaan Dewan Komisaris Tahun 2017

3) Notulen Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 30 Januari 2017

4) Kajian Komite Audit tanggal 25 Februari 2017 tentang Kajian Rencana Pengadaan Kapal Tunda Baru.

5) Notulen Rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 18 September 2017

Rekomendasi: -

Page 118: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

103 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

(3)(4)(5) Kelemahan: -

57.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu serta pelaksanaannya. (1)

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. (2)

Terkait pembahasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap kebijakan mutu dan pelaksanaannya, diantaranya: - Dewan Komisaris telah melakukan telaah

terhadap mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya. (3)

- Dewan Komisaris telah memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaanya.

- Dalam proses telaah, Dewan Komisaris telah menggunakan perangkat di Dewan Komisaris yaitu Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Referensi: 1) Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris tanggal 1 April 2017

2) Rencana Kerja & Anggarap Perusahaan Dewan Komisaris Tahun 2017

3) Notulen Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 30 Januari 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,101 1,00 1,101

Page 119: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

104 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelaksanaannya. (3)

Tingkat kualitas arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya di pandang telah memadai.

(3) Kelemahan: -

17. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan. 6,479 5,575 58.

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. (1)

Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. (2)

Terkait pembahasan kepatuhan Direksi yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga: (3)(4)(5)(6) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas

kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, peraturan perundang-udangan yang mengatur

Referensi: 1) Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris tanggal 1 April 2017

2) Rencana Kerja & Anggarap Perusahaan Dewan Komisaris Tahun 2017

3) Notulen Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 2 Juni 2017

4) Notulen Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 21 April 2017

5) Kajian Komite audit tentang Kajian mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal

Hambatan: - Rekomendasi:

Dewan Komisaris menelaah kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga yang

1,417 0,85 1,204

Page 120: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

105 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga antara lain regulasi sektoral dan kerjasama dengan pihak ketiga,

- Telah terdapat hasil telaah atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.

- Dalam proses telaah Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan. (3)(4)(5)(6)

Tingkat kualitas evaluasi Dewan Komisaris terhadap kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan dan kesesuaian dengan RKAP dan/atau RJPP telah memadai. (3)(4)(5)(6)

Dalam proses evaluasi, Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite. (3)(4)(5)(6)

Tingkat kualitas pengawasan atas kepatuhan

Perhubungan Laut tentang

6) Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal (Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/40/19/ DJPL-17 tanggal 23 Mei 2017) tanggal 2 Juni 2017

mencakup: (1) laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSA-62) yang diterbitkan Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan, serta laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku; (2) hasil evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan; (3) kinerja kegiatan upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi; (4) kajian hukum (legal opinion) atas rencana

Page 121: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

106 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga telah memadai. (3)(4)(5)(6)

Jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada pemegang Saham/RUPS. (3)(4)(5)(6)

Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran, yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris karena selalu dilakukan monitoring salah satunya melalui rapat gabungan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. (3)(4)(5)(6)

Kelemahan:

Belum terdapat telaahan Dewan Komisaris terhadap kepatuhan Direksi terkait anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga yang mencakup: (1) laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSA-62) yang diterbitkan Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan, serta laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku; (2) hasil evaluasi kajian risiko dan legal (risk and

tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris melaporkan hasil evaluasi/pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan.

Page 122: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

107 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

legal review) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan; (3) kinerja kegiatan upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi; (4) kajian hukum (legal opinion) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris belum melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan.

59.

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris dalam memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP.(1)

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP. (2)

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif Perusahaan) dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.(3)(4)(5)

Seluruh Dewan Komisaris telah menandatangani

Referensi: 1) Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris tanggal 1 April 2017

2) Rencana Kerja & Anggarap Perusahaan Dewan Komisaris Tahun 2017

3) Notulen Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi

4) Laporan Manajemen Triwulanan Tahun 2017

5) Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2017

Hambatan: - Rekomendasi:

Komisaris Utama menandatangani Laporan Manajemen Triwulan I sampai dengan Triwulan III.

1,106 0,88 0,968

Page 123: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

108 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

laporan manajemen Tahunan setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris dan Direksi. (4)(5)

Kelemahan:

Komisaris Utama belum menandatangani Laporan Manajemen Triwulan I sampai dengan Triwulan III.

60.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

Kekuatan:

Telah terdapat mekanisme Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan/ otorisasi/ rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/ persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.(1)

Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/pemilik modal. (2)

Terkait pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS: (3)(4)(5) - Dewan Komisaris telah melakukan telaah

terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui pembahasan internal Dewan Komisaris dan dengan Direksi, yang keduanya dituangkan dalam Risalah rapat internal Dewan Komisaris

Referensi: 1) Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris tanggal 1 April 2017

2) Rencana Kerja & Anggarap Perusahaan Dewan Komisaris Tahun 2017

3) Notulen Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi

4) Surat Dewan Komisaris No. DK/01/02/04/JAI-2017 tentang Rekomendasi Dewan Komisaris atas Penetapan Pejabat Ka. SPI dan Sekretaris Perusahaan tanggal 1 Februari 2017

5) Surat Dewan Komisaris No. DK/01/02/05/JAI-2017 tentang

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,966 1,00 0,966

Page 124: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

109 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

maupun rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.

- Dalam proses telaah, Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite.

Dalam proses otorisasai Dewan Komisaris telah memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris telah didukung dengan analisis risiko yang memadai. (3)(4)(5)

Pemberian otorisasi atau rekomendasi telah kurang dari 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris.

(3)(4)(5) Kelemahan: -

Rekomendasi Dewan Komisaris atas Struktur Organisasi tanggal 1 Februari 2017

61.

Dewan Komisaris (berdasarkan usulan dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS. (1)

Telah terdapat rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal. (2)

Catatan:

Referensi: 1) Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris tanggal 1 April 2017

2) Rencana Kerja & Anggarap Perusahaan Dewan Komisaris Tahun 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,778 1,00 0,778

Page 125: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

110 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

FUK berikut Not Applicable (NA) dikarenakan penetapan auditor eksternal menjadi kewenangan Pemegang Saham.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. Jika penunjukkan kembali, harus berdasarkan evaluasi atas kinerja auditor eksternal berdasarkan kriteria yang jelas.

Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.

Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Kelemahan: -

62.

Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang

Referensi: 1) Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris tanggal 1 April 2017

Hambatan: - Rekomendasi:

Dewan Komisaris

1,106 0,50 0,553

Page 126: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

111 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.

berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris. (1)

Telah terdapat rencana Kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit intenal dan eksternal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris. (2)

Kelemahan:

Dewan Komisaris belum melakukan: - Penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit

ekstemal melalui (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal.

- Penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5)

2) Rencana Kerja & Anggarap Perusahaan Dewan Komisaris Tahun 2017

melakukan: - Penilaian atas

efektivitas pelaksanaan audit ekstemal melalui (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal.

- Penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak

Page 127: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

112 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

manajemen fungsi SPI. - Melakukan: (1) telaah atas pengaduan yang

berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris serta penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris.

- Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal dan eksternal serta pengaduan yang diterima menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris

Dewan Komisaris belum menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal.

lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI.

- Melakukan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris serta penyampaian saran berdasarkan

Page 128: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

113 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris.

- Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal dan eksternal serta pengaduan yang diterima menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal.

63.

Dewan Komisaris melaporkan dengan

Kekuatan:

Telah terdapat ketentuan mengenai (1)

Referensi: 1) Kebijakan Pengawasan

Hambatan: -

1,106 1,00 1,106

Page 129: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

114 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; dan (2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja Perusahaan tersebut yang diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris. (1)

Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan secara tepat waktu dalam bentuk evaluasi setiap bulan karena tidak terdapat penurunan kinerja: (2)(3) - Telah terdapat telaahan Dewan Komisaris

tentang menurunnya kinerja Perusahaan, antara lain terkait dengan Pendapatan Perusahaan dan strategi bisnis Perusahaan.

- Telah terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi terkait menurunnya kinerja perusahaan.

- Proses telaah Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit.

- Dewan Komisaris telah membahas dengan segera apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan melalui Rapat gabungan.

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris tanggal 1 April 2017

2) Notulen Rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

3) Notulen Rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 18 September 2017

4) Konfirmasi

Rekomendasi: -

Page 130: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

115 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Tidak terdapat laporan Dewan Komisaris kepada RUPS tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan yang signifikan dan pemberian saran-saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan penyebab gejala menurunnya kinerja tersebut mengingat sampai Laporan Ini disusun tidak ada permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan, sehingga Dewan Komisaris tidak melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan. (2)(3)(4)

Telah terdapat arahan langkah-langkah Dewan Komisaris yang memadai yang disampaikan kepada Direksi. (2)(3)(4)

Kelemahan: -

18. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

1,504 1,504

64.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/

Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

-

- 0,985 1,00 0,985

Page 131: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

116 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

perusahaan patungan.

Rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.

Kualitas yang memadai atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan.

Catatan: Indikator 64 Not Applicable (NA) dikarenakan PT JAI belum memiliki Anak Perusahaan.

65.

Peranan Dewan Komisaris dalam pemilihan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.

Kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.

Dewan Komisaris perusahaan melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.

Penetapan tertulis terhadap proses

-

- 0,519 1,00 0,519

Page 132: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

117 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.

Catatan: Indikator 65 Not Applicable (NA) dikarenakan PT JAI belum memiliki Anak Perusahaan.

19. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan Anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi

2,438 2,075

66.

Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan seleksi yang ditetapkan.

Kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.

Dewan Komisaris melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.

Usulan Komisaris atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS/Pemilik Modal.

Catatan: Indikator 66 Not Applicable (NA) dikarenakan terkait kebijakan mengenai evaluasi calon Direksi, telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi

-

- 0,502 1,00 0,502

Page 133: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

118 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

merupakan kewenangan dan dilakukan oleh Pemegang Saham yaitu PT Pelindo II (Persero).

67.

Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.(1)

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham. (2)

Telah terdapat penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris yang berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial. (3)

Kelemahan:

Dewan Komisaris belum melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.

Dewan Komisaris belum menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individual dalam dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.

Referensi: 1) Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris tanggal 1 April 2017

2) Rencana Kerja & Anggarap Perusahaan Dewan Komisaris Tahun 2017

3) Kajian Komite Audit tentang Kajian Capaian lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) tanggal 29 Januari 2018

Hambatan: - Rekomendasi:

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.

Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.

0,968 0,63 0,605

Page 134: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

119 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

68.

Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi. (1)

Telah terdapat rencana Dewan Komisaris menelaah pengusulan remunerasi Direksi. (2)

Proses telaah Dewan Komisaris terhadap remunerasi Direksi, meliputi kegiatan sebagai berikut: (3)(4)

- Pengusulan tantiem/insentif kinerja telah mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan Pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.

- Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Dewan Komisaris telah menyampaian usulan tantiem/insentif kinerja Direksi kepada RUPS pada saat RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2016. (3)(4)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris tanggal 1 April 2017

2) Rencana Kerja & Anggarap Perusahaan Dewan Komisaris Tahun 2017

3) Kajian Komite Audit tentang Kajian mengenai Usulan Gaji Direksi dan Komisaris tanggal 6 Desember 2017

4) RUPS dan ditetapkan secara Sirkuler Keputusan Para Pemegang Saham tanpa melalui RUPS No. SK.03/10/10/9/PBI/UT/PI.II-17 dan No. HK.476/10/10/2/MTI-2017 tentang Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2016

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,968 1,00 0,968

20. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya 0,571 0,571 69. Dewan Komisaris Kekuatan: Referensi:

1) Kebijakan Pengawasan

Hambatan: 0,571 1,00 0,571

Page 135: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

120 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.

Telah terdapat ketentuan mengenai (potensi) benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris.(1)

Dewan Komisaris telah menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya serta telah menandatangani Pakta Integritas pada awal pengangkatan dan disampaikan kepada RUPS.(2)

Dewan Komisaris telah melaporkan kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) terkait dengan Daftar Khusus, yang memuat kepemilikan saham Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perusahaan atau Perusahaan lain. Berdasarkan kajian dokumen, tidak terdapat Dewan yang memiliki saham di perusahaan lain.(3)

Kelemahan: -

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris tanggal 1 April 2017

2) Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris tahun 2017

3) Daftar Khusus Dewan Komisaris tahun 2017

- Rekomendasi: -

21. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

1,659 1,406

70.

Dewan Komisaris memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang

Kekuatan :

Telah terdapat Kebijakan bahwa Dewan Komisaris memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.(1)

Referensi : 1) Pedoman Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 64 - 66

Hambatan: -

0,985 1,00 0,985

Page 136: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

121 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Telah terdapat Rencana Kerja Dewan Komisaris untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.(2)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan: (3)(4)(5) - Terdapat telaah terhadap: (1) Laporan Hasil

Assessment/review atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana yang telah dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan 2) Laporan GCG yang dituangkan dalam Laporan Tahunan;

- Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan perangkat Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit. (3) (4) (5)

Dewan Komisaris telah menindaklanjuti area of improvement assessment/review GCG yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris. Dimana skor hasil assessment GCG khususnya Aspek Dewan Komisaris telah mengalami peningkatan dari 87,545% di tahun 2016 menjadi 93,930% di tahun 2017. (6) (7)

Kelemahan: -

2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT JAI Dewan Komisaris Tahun 2017

3) Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi tanggal 30 Januari 2017, 18 September 2017, 20 Oktober 2017

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2017, 18 September 2017, 20 Oktober 2017

5) Kajian Laporan Hasil Asesmen GCG 2016 1 November 2017

6) Laporan Tahunan 2017 hal. 170 – 237

7) Laporan Assessment GCG Tahunan 2017

Rekomendasi : -

71.

Dewan Komisaris melakukan pengukuran

Kekuatan: Referensi : 1) Pedoman Pengawasan

Hambatan: -

0,674 0,63 0,421

Page 137: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

122 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.

Kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris. (1)

Dewan Komisaris telah memiliki/menetapkan indikator pencapaian kinerja beserta target-targetnya, dan disetujui oleh RUPS/Menteri setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.(2)

Penilaian kinerja kolegial Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.(3)

Kelemahan :

Dewan Komisaris belum mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 2017 hanya memuat pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris selama tahun 2017, tidak termasuk evaluasi kinerjanya secara individu.

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris hal. 66 – 68

2) KPI Dewan Komisaris 3) Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris 2017

Rekomendasi :

Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

Melengkapi Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan aspek penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu.

22. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1,349 1,176

72.

Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan

Kekuatan :

Pedoman/tata tertib pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah mengatur: (1) (2)

Referensi: 1) Standar Operasional

Prosedur (SOP) Dewan Komisaris

Hambatan: -

0,346 0,50 0,173

Page 138: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

123 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Komisaris yang memadai.

- Etika Rapat; - Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan

arahan/keputusan RUPS terkait dengan Usulan Direksi

Kelemahan :

Pedoman Tata Tertib rapat mengenai Tata Penyusunan Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya belum diatur secara rinci dalam Pedoman Rapat Dewan komisaris dan Rapat Bersama Direksi

2) Pedoman Rapat Dewan Komisaris

Rekomendasi:

Melengkapi Tata Penyusunan Risalah Rapat seperti dengan: - Pendahuluan (Dasar

Rapat dan Peserta yang

menghadiri rapat)

- Pembukaan

- Evaluasi rapat

sebelumnya

- Pemaparan/Presentasi

- Tanggapan-tanggapan

- Penjelasan/jawabab

- Kesimpulan dan Saran

- Penutup

Melengkapi tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya minimal dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.

73.

Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang

Kekuatan:

Telah terdapat rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat dengan

Referensi : 1) Rencana Kerja dan

Anggara Perusahaan PT JAI Dewan Komisaris

Hambatan : -

0,657 1,00 0,657

Page 139: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

124 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

berlaku.

mengundang Direksi, dengan jumlah dan waktu rapat yang telah disepakati yaitu masing-masing 12 kali. Sesuai Board Manual dan Program Kerja Dewan Komisaris mengatur bahwa rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal sebulan sekali. (1)

(2)

Rencana Rapat Dewan Komisaris tahun 2017: (3)

Jenis Rapat

Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Rapat Kerja Dewan Komisaris (Internal

- Pembahasan Kinerja perusahaan (12 kali)

- Pembahasan Laporan Tahunan (Audited) Tahun 2016 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS (4 kali)

- Pembahasan Usulan RKAP PT JAI Tahun 2018 dan

- KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2018 dalam Rangka Persiapan Pra RUPS dan RUPS (4 kali)

- Pembahasan Program Kerja Komisaris tahun 2018 dan Penyusunan KPI Dewan Komisaris tahun 2018 (4 kali)

- Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan tahun buku 2017 (3 kali)

- Pembahasan issue-issue strategis (IAE)

Rapat Kerja Dewan Komisaris

- Pembahasan Laporan Kinerja perusahaan (12 kali)

Tahun 2017 2) Board Manual 3) Program Kerja Dewan

Komisaris 2017 4) Risalah rapat internal

Dewan Komisaris tahun 2017

5) Risalah Rapat Gabungan tahun 2017

6) Laporan Tahunan hal.189-190

7) Surat Kuasa Dewan Komisaris

Rekomendasi : -

Page 140: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

125 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

dengan Manajemen PT Jasa Armada Indonesia

- Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan tahun 2016 dalam rangka pembahasan dengan Pemegang Saham (4 kali)

- Pembahasan Laporan Tahunan (Audited) Tahun 2016 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS (4 kali)

- Pembahasan Usulan RKAP PT JAI Tahun 2017 dan

- KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2017 dalam Rangka Persiapan Pra RUPS dan RUPS (4 kali)

- Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan tahun buku 2017 (3 kali)

- Pembahasan issue-issue strategis (IAE)

Rapat dengan Pemegang saham

- Pra RUPS dan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan (Audited) Tahun 2016 (3 kali)

- Pra RUPS dan RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2018 (5 kali)

- Pembahasan issue-issue strategis (IAE)

IAE : In Any Event

Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris dan gabungan telah sesuai dengan agenda yang

Page 141: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

126 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

direncanakan: (4) (5) Keterangan Rencana Realisasi

Rapat Internal Dewan Komisaris* 12 x 13 x

Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi*

12 x 14 x

*Berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris

Hal-hal utama yang menjadi pembahasan pada rapat internal sepanjang Tahun 2017 antara lain sebagai berikut: - Pembagian tugas Dewan Komisaris; - Teknis Pelaksanaan kunjungan kerja lapangan; - Pelaksanaan Induction Program; - Evaluasi kinerja manajemen; - Persiapan dan pencapaian penyiapan IPO.

Anggota Dewan Komisaris telah menghadiri rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan bersama Direksi. (4) (5) (6) Selama Tahun 2017 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 13 kali dan rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 14 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal Periode Januari-Desember 2017

Komisaris Jumlah Rapat % Kehadiran

Dani Rusli Utama 13 100%

Urip Nurhayat* 2 50%

Raymond Ivan HAS ** 11 64%

Eko Hadi Rumekso** 11 100%

Jimmy AB Nikijuluw 13 100%

Page 142: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

127 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

A.Sumardi 2 100%

* Diberhentikan sebagai Dewan Komisaris tanggal 2 Maret 2017 ** Diberhentikan sebagai Dewan Komisaris tanggal 9 November 2017

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Gabungan Periode Januari-Desember 2017

Komisaris Jumlah Rapat % Kehadiran

Dani Rusli Utama 14 93%

Urip Nurhayat* 3 33%

Raymond Ivan HAS ** 12 83%

Eko Hadi Rumekso** 12 100%

Jimmy AB Nikijuluw 14 100%

A.Sumardi 2 100%

* Diberhentikan sebagai Dewan Komisaris tanggal 2 Maret 2017 ** Diberhentikan sebagai Dewan Komisaris tanggal 9 November 2017

Telah terdapat surat kuasa yang dibuat oleh Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat Dewan Komisaris serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut yang dituangkan dalam risalah rapat. (7)

74.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

Kekuatan :

Telah terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, sebagaimana salah satunya telah dibahas dalam rapat bulan Juni dan Juli terkait peningkatan pendapatam, serta rapat Februari dan Desember tarkait Tindak lanjut assessment GCG.(1) (2) (3)

Hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya telah

Referensi : 1) Risalah Rapat Dewan

Komisaris-Direksi tahun 2017

2) Risalah Rapat Dewan Komisaris tahun 2017

3) Outstanding Issue PT JAI 2017

4) Konfirmasi

Hambatan : - Rekomendasi : -

0,346 1,00 0,346

Page 143: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

128 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

ditindaklanjuti seluruhnya.(3) (4) Kelemahan : -

23. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. 2,593 2,593 75.

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.

Kekuatan:

Telah terdapat uraian tugas Sekretaris Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama.(1) Disebutkan tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: - Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat

Dewan Komisaris; - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris

sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan; - Mengadministrasikan dokumen Dewan

Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;

- Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;

- Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;

- Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris;

- Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:

Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-

Referensi: 1) Surat Keputusan Dewan

Komisaris PT Jasa Armada Indonesia No. DK.01/08/01/JAI-2015 tanggal 1 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT. Jasa Armada Indonesia

2) Ledger/Rekapitulasi administrasi surat masuk dan keluar serta dokumen lainnya oleh Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2017

3) Undangan rapat Dewan Komisaris

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017

5) Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2017

6) Bahan-bahan rapat 7) Hasil kajian Komite

Dewan Komisaris

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,804 1,00 0,804

Page 144: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

129 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

undangan serta menetapkan prinsip-prinsip GCG;

Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apa bila diminta;

Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;

Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Staf Dewan Komisaris dengan tugas pokok membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan mencakup hal-hal sebagai berikut: - Telah menyelenggarakan kegiatan

administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris. (2) (3)

- Telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya. (2)

(3) (4) (5) - Telah menyediakan data/informasi yang

diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan: (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan,

Page 145: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

130 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris; (b) bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan Direksi dalam mengelola Perusahaan; (c) dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. (6) (7)

- Telah mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite Dewan Komisaris dan tenaga ahli untuk keperluan Dewan Komisaris. (7)

Kelemahan: -

76.

Sekretaris Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan Dokumen.

Kekuatan:

Sekretaris Dewan Komisaris telah mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.(1)

Sekretaris Dewan Komisaris telah mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib termasuk korespondensi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Dewan Komisaris.(2) (3) (4)

Referensi: 1) Kantor Pusat PT. JAI di

Gedung Rukindo lt. 2 2) Ledger Surat Masuk

dan Surat Dewan Komisaris Tahun 2017

3) Risalah Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017

4) Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,337 1,00 0,337

Page 146: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

131 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Kelemahan: -

77.

Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Kekuatan:

Terdapat undangan rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang. (1)

Bahan-bahan rapat disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat. (2)

Pendokumentasian secara memadai atas hasil rapat Dewan Komisaris: (3) (4) (5) (6) - Risalah Rapat Komisaris telah dibuat untuk

setiap Rapat Komisaris. (a) jalannya rapat (dinamika rapat); (b) risalah hasil evaluasi atas pelaksanaan

keputusan rapat sebelumnya; (c) pendapat yang berbeda (dissenting

comments) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris;

(d) keputusan rapat. - Setiap anggota Dewan Komisaris telah

menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut.

- Validasi risalah rapat telah sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan. Risalah rapat

Referensi: 1) Undangan Rapat

Dewan Komisaris Tahun 2017

2) Bahan-bahan rapat Dewan KomisarisTahun 2017

3) Risalah Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017

4) Risalah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Tahun 2017

5) Tanda Terima Risalah Rapat

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,959 1,00 0,959

Page 147: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

132 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Dewan Komisaris maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai dilaksanakan.

- Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris telah disimpan di perusahaan.

- Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris dapat diakses oleh setiap anggota Komisaris.

Kelemahan: -

78.

Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat data/informasi berkaitan dengan monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris antara lain dalam surat-surat keluar Dewan Komisaris dan juga secara parsial tercantum dalam risalah rapat Dewan Komisaris terkait pembahasan aspek tertentu. Adapun hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris secara lengkap dalam setahun tercantum dalam Buku Besar Agenda Dewan Komisaris tahun 2017. (1) (2) (3)

Telah terdapat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan Direksi dalam mengelola Perusahaan yang tercantum pada Laporan Evaluasi Manajemen Triwulanan dan

Referensi: 1) Risalah rapat Internal

Dewan Komisaris tahun 2017

2) Risalah rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi tahun 2017

3) Ledger Surat Keluar Dewan Komisaris tahun 2017

4) Laporan Manajemen Triwulanan Perusahaan Tahun 2017

5) Materi rapat yang dipaparkan oleh Direksi dalam rapat gabungan bersama Dewan Komisaris

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,493 1,00 0,493

Page 148: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

133 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

materi rapat yang dipaparkan oleh Direksi dalam setiap rapat bersama Dewan Komisaris. (4) (5) (6)

Telah terdapat data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, misalnya tanggapan yang diberikan Dewan Komisaris terkait Laporan Kinerja Tahun 2016 dll. (4) (5) (6) (7)

Kelemahan: -

6) Surat Direksi kepada Dewan Komisaris

7) Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun 2016

24. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif. 2,438 2,438 79.

Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.

Kekuatan :

Telah terdapat Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Terkait Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite Audit telah dalam Piagam Komite Audit . (1) (2) (N/A) Terdapat komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris berdasarkan analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya.

Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit telah

Referensi: 1) Surat Keputusan Dewan

Komisaris PT. Jasa Armada Indonesia Nomor: SK.DK/10/11/03/JAI-2017 tentang Pengangkatan Komite Audit

2) Piagam Komite Audit PT JAI

3) Peraturan Menteri BUMN No.PER-12/MBU/2012 tentang

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,643 1,00 0,643

Page 149: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

134 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Setiap Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Komite, salinannya disampaikan kepada Pemegang Saham. (1) (2) Komposisi Komite Audit: Ketua : A. Sumardi Anggota : Sutardi Anggota : Sudrajat Husein

Ketua Komite Audit telah diangkat dari anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Terutama Ketua Komite Audit disyaratkan dari anggota Dewan Komisaris yang Independen atau yang dapat bertindak Independen. Ketua Komite Audit adalah Sdr. A. Sumardi. (3)

Kelemahan: -

Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

80.

Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.

Kekuatan: Komite Audit

Salah seorang anggota Komite Audit telah memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup dibidang tugas komite, yang tercermin pada tabel berikut: (1) (2) No. Nama Kompetensi / Asal

1. A.Sumardi Teknik Sipil / Ketua Komite

Referensi: 1) Profil ringkas anggota

Komite Audit 2) Peraturan Menteri

BUMN No.PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN pasal

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,488 1,00 0,488

Page 150: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

135 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

yang berasal dari Dewan Komisaris

2. Sutardi Akuntasi / Anggota Komite yang berasal dari Independen

3. Sudrajat Husein

Akuntasi / Anggota Komite yang berasal dari Independen

Anggota Komite Audit telah ada yang berasal dari pihak diluar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan saham dan dengan kegiatan usaha Perusahaan. (1) (2)

Jumlah keanggotaan Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2)

Kelemahan: -

2 ayat 3

81.

Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.

Kekuatan:

Terdapat piagam untuk setiap Komite yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. Piagam terakhir disusun adalah pada 8 November 2017. (1)

Muatan Piagam Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris. Muatan Piagam Komite Audit secara singkat antara lain mengatur aspek: (1)

Referensi: 1) Piagam Komite Audit

tanggal 8 November 2017

2) Program Kerja Komite Audit tanggal 24 Januari 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,643 1,00 0,643

Page 151: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

136 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

- Pendahuluan Pentingnya disusun Piagam Komite Audit, Dasar Hukum yang dipakai, Visi dan Misi Komite Audit, Maksud dan Tujuan Penyusunan Piagam Komite Audit.

- Pembentukan dan Keanggotaan Memuat Pembentukan dan Kedudukan, Organisasi dan Keanggotaan Keanggotaan, Persyaratan Keanggotaan, Masa Jabatan Komite Audit.

- Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewenangan Memuat Tugas Komite Audit, Seleksi Penunjukan dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen, Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit, Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Pemantauan terkait Fungsi Manajemen Risiko, Pemantauan terkait Nominasi & Remunearsi, Pemantauan Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance, Pelaksanaan Tugas Khusus, Self Assessment Komite Audit. Selain itu juga memuat terkait Kewajiban, Kewenangan, Serta Mekanisme Kerja Komite Audit.

- Rapat, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Pelaporan Memuat pengaturan mengenai Rapat dan

Page 152: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

137 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Pelaporan dan RKA Komite Audit. - Penutup

Telah terdapat Program Kerja Tahunan Komite Audit yang disetujui/ditetapkan oleh Dewan Komisaris. (2)

Kelemahan: -

82.

Komite Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris.

Kekuatan :

Pertemuan berkala Komite Audit telah dilaksanakan bersamaan dengan rapat Dewan Komisaris. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Piagam Komite Audit Perseroan, rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (1) (2) (3)

Selama tahun 2017, Komite Audit melakukan rapat yang terdiri dari:

Jenis Rapat Jumlah Rapat

Rapat Internal Dewan Komisaris

13x

Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi

14x

Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris telah dibuat untuk setiap rapat,memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Komisaris diserahkan kepada

Referensi: 1) Program Kerja Komite

Audit tanggal 24 Januari 2017

2) Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris tahun 2017

3) Risalah rapat Dewan Komisaris tahun 2017

Hambatan : - Rekomendasi : -

0,332 1,00 0,332

Page 153: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

138 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR

ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan Perusahaan. (pertemuan berkala Komite Audit dilakukan bersamaan dengan rapat Dewan Komisaris baik internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi). (2) (3)

Kelemahan : -

83.

Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Telah terdapat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi yang disampaikan baik dalam rapat bersama Dewan Komisaris maupun melalui laporan khusus kepada Dewan Komisaris, diantaranya terkait kajian mengenai Usulan Pelaksanaan Employee Stock Allocation CESA) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Kajian Struktur Organisasi dll.(1)

Telah terdapat laporan triwulanan dan tahunan komite kepada Dewan Komisaris, yang memuat uraian pelaksanaan tugas komite baik yang bersifat kegiatan rutin melalui rapat rutin bulanan maupun rapat koordinasi dengan unit terkait serta kajian/evaluasi terkait lingkup pelaksanaan tugas termasuk rekomendasinya.(2)

(3)

Referensi: 1) Laporan Hasil Kajian

Komite Audit tahun 2017

2) Laporan Tahunan Komite Audit PT JAI 2017

3) Laporan Komite Audit Triwulanan (TW 1, 2, 3 dan 4)

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,332 1,00 0,332

TOTAL SKOR 35,000 92,646 32,426

Page 154: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab III Dewan Komisaris

139 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 155: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB IV Direksi Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 156: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

139 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

BAB IV. DIREKSI

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

IV. DIREKSI

25. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. 1,089 0,674

84. Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

Kekuatan:

Direksi telah menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru pertama kali diangkat sebagaimana diatur dalam Board Manual Bab II poin 3 Program Pengenalan Direksi dan atau Komisaris Yang Baru Diangkat.(1)

Anggota Direksi yang baru diangkat yaitu Sdr. Herman Susilo sebelumnya telah menjabat sebagai Staf Direktur di Perusahaan pada tahun 2016-2017 sehingga Perusahaan memandang tidak perlu melaksanakan program pengenalan.(2) (N/A)

Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam menghadiri kegiatan program pengenalan. (N/A)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Tata laksana Kerja

Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Jasa Armada Indonesia hal.10-11

2) Laporan Tahunan 2017 hal.47, 199

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,467 1,00 0,467

Page 157: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

140 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

85. Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Direksi sesuai kebutuhan.

Kekuatan:

Telah terdapat rencana pelatihan Direksi untuk tahun 2017.(1) Berdasarkan konfirmasi anggaran pelatihan Direksi digabung dengan anggaran karyawan.

Pelatihan bagi anggota Direksi telah direalisasikan antara lain sebagai berikut.(2)(3)

Nama Judul Pelatihan

Herman Susilo sebagai Direktur SDM dan Keuangan

Pelatihan Tindak Pidana Korporasi

Workshop Improving Directorship Knowledge

Kelemahan:

Belum terdapat kebijakan mengenai pelatihan bagi anggota Direksi.

Rencana pelatihan Direksi tahun 2017 belum memuat anggaran khusus bagi anggota Direksi.

Belum terdapat laporan hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.

Referensi: 1) Rencana Pendidikan

dan Pelatihan 2017 tanggal 2 April 2017

2) Sertifikat Workshop

Improving Directorship Knowledge

3) Laporan Tahunan 2017 hal.199

4) Konfirmasi

Hambatan: - Rekomendasi:

Melengkapi konten Board Manual mengenai pelatihan bagi anggota Direksi.

Melengkapi konten rencana dan pelatihan bagi anggota Direksi dengan anggaran pelatihan Direksi.

Menyusun laporan hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.

0,622 0,33 0,207

26. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. 1,867 1,556

86. Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Kekuatan:

Telah terdapat struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.(1)

Direksi telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota

Referensi: 1) Surat Keputusan

Bersama Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Direksi PT Multi Terminal Indonesia

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,622 1,00 0,622

Page 158: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

141 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Direksi.(1) 1. Dawam Atmosudiro sebagai Direktur

Utama Independen 2. Supardi sebagai Direktur Operasi dan

Komersial 3. Herman Susilo sebagai Plt. Direktur

Keuangan dan SDM

Direksi telah menetapkan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi meliputi tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk setiap jabatan; spesifikasi pekerjaan terkait pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk setiap jabatan.(2)

Telah terdapat permintaan persetujuan Dewan Komisaris terhadap struktur organisasi.(3) Pada tahun 2017 Direksi mengusulkan perubahan struktur organisasi kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rencana IPO Perusahaan. Namun, sampai dengan akhir tahun 2017 belum terdapat persetujuan perubahan struktur organisasi sehingga masih menggunakan struktur organisasi yang disahkan pada tahun 2014.

Nomor:HK.56/28/5/6/PI.II-14 Nomor:HK.476/1/20/MTI-2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen beserta Lampirannya

2) Deskripsi Jabatan Tugas dan tanggung Jawab tanggal 1 Februari 2016 Nomor SOP-SDU-03

3) Surat Direktur Utama Nomor UM.330/06/11.1/MS-17 tanggal 30 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi

Page 159: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

142 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Kelemahan: -

87. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standar operasional baku (SOP) untuk proses inti (core business) Perusahaan.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di Perusahaan.(1)

Telah terdapat SOP bagi setiap proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan diantaranya Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal.(2)

Telah dilakukan sosialisasi SOP untuk proses bisnis Perusahaan kepada karyawan diantaranya pembahasan Sispro.(3)

SOP untuk proses bisnis inti telah dijalankan secara konsisten, namun terdapat lima temuan audit di bidang operasional sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Audit Performansi dan temuan tersebut telah ditindaklanjuti yang dilaporkan kepada Pemegang Saham.(4)

Peninjauan dan penyempurnaan SOP telah dilakukan secara berkala diantaranya Prosedur Perbengkelan.(5)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Prosedur

Pengendalian Informasi Nomor SOP-MR-01 tanggal 1 Oktober 2015

2) Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal No.Dok: SOP-OPS-01 tanggal 1 Oktober 2015

3) Daftar Hadir Sosialisasi SOP tanggal 8 September 2017

4) Laporan Hasil Audit PT Jasa Armada Indonesia Tahun 2017

5) Lampiran Surat Direksi Nomor UM.330/23/12/MS-18 tanggal 30 April 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Audit Performansi SPI

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,778 1,00 0,778

Page 160: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

143 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

pada PT Jasa Armada Indonesia

6) Laporan Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi Audit Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2011 s.d. 2015

7) Prosedur Perbengkelan Nomor SOP-TECH-04 Revisi 00 tanggal 30 November 2017

88. Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perusahaan (Corporate Action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.

Kekuatan:

Direksi telah menetapkan pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan secara formal baik melalui mekanisme rapat Direksi dan pengambilan keputusan di luar rapat (sirkuler dll) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.(1)(2)

Kelemahan:

Belum terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.

Belum terdapat ketentuan standar waktu tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Pasal 12 tentang Rapat Direksi

Hambatan: - Rekomendasi:

Melengkapi konten Board Manual dengan muatan pengaturan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.

Melengkapi konten Board Manual dengan muatan pengaturan ketentuan standar waktu tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan

0,467 0,33 0,156

Page 161: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

144 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

disahkan/ditandatangani.

organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani.

27. Direksi menyusun perencanaan Perusahaan 4,044 3,966 89. Direksi memiliki

Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai sebagaimana tertuang dalam Juknis RJPP Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan peraturan lainnya yang berlaku.(1)(2)(3)

Telah terdapat rancangan RJPP periode 2016-2020 yang disusun sesuai dengan pedoman RJPP yang telah ditetapkan.(4)

Rancangan RJPP periode 2016–2020 telah ditelaah oleh Direksi melalui pembahasan dalam Rapat Direksi serta Rapat Gabungan (Direksi dan Dewan Komisaris) dan ditindaklanjuti dengan revisi terhadap rancangan RJPP.(5)

Direksi telah menyampaikan rancangan RJPP 2016 – 2020 kepada Dewan Komisaris pada 18 September 2017 dan Pemegang Saham pada 17 Oktober 2017.(6)(7)

Referensi: 1) Juknis RJPP 2016-

2020 Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

2) Keputusan Direksi Nomor HK.56/7/4/2/PI.II-14 tentang Pola Pembinaan Anak Perusahaan dan Kerjasama Operasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

3) Tata laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Jasa Armada Indonesia hal.18=19

4) Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,778

1,00 0,778

Page 162: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

145 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Telah dilakukan sosialisasi RJPP kepada karyawan terkait.(8)

Kelemahan: -

(RJPP) Tahun 2016-2020

5) Risalah Rapat Direksi-Dewan Komisaris

6) Surat Dewan Komisaris Nomor DK.18/09/27.02/JAI-2017 tanggal 18 September 2017

7) Surat Direksi Nomor UM.330/44/10.1/MS-17 tanggal 17 Oktober 2017

8) Daftar Hadir Rapat/Pertemuan tanggal 9 Desember 2016 tentang Sosialisasi RJPP Tahun 2016-2020

90. Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memadai sebagaimana tertuang dalam acuan dari Pemegang Saham yaitu Petunjuk Teknis Penyusunan Usulan RKAP Tahun 2016 beserta Lampiran Gambaran Umum Penyusunan RKAP Cabang atau Anak Perusahaan.(1)(2)(3)

Telah terdapat rancangan RKAP Tahun 2017 yang disusun sesuai dengan pedoman RKAP

Referensi: 1) Petunjuk Teknis

Penyusunan Usulan RKAP Tahun 2016 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

2) Lampiran 4 Gambaran Umum Penyusunan RKAP Tahun Buku 2016 Cabang atau Anak Perusahaan

3) Tata laksana Kerja

Hambatan: - Rekomendasi:

Mendokumentasikan dan melaksanakan penyampaian rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris paling lambat 15 September sebelum tahun berjalan.

0,778 0,90 0,700

Page 163: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

146 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

yang telah ditetapkan.(3)

Rancangan RKAP telah ditelaah oleh Direksi melalui pembahasan dalam Rapat Direksi serta Rapat Gabungan (Direksi dan Dewan Komisaris).(4)(5)

Direksi telah menyampaikan rancangan RKAP 2017 kepada Pemegang Saham pada 21 September 2016.

Standar Penyerahan

Tgl Penyerahan

Keterangan

Pemegang Saham

31 Oktober tahun berjalan

21 September

2016

Tepat Waktu

Telah terdapat sosialisasi RKAP 2017 dalam forum Rapat Manajemen kepada karyawan terkait uraian target Direksi 2017.(7)

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen penyampaian rancangan RKAP 2017 kepada Dewan Komisaris sehingga ketepatan waktu tidak dapat dianalisis.

Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Jasa Armada Indonesia hal.19-20

4) Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017

5) Risalah Rapat Direksi 6) Risalah Rapat Direksi-

Dewan Komisaris 7) Risalah Rapat

Manajemen tanggal 13 Februari 2017

91. Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai manajemen karir dan sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di Perusahaan sesuai dengan jabatan dan kompetensi pekerja

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Jasa Armada Indonesia, Tbk Tentang Promosi Kelas Jabatan

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,088 1,00 1,088

Page 164: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

147 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perusahaan.

sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pola Karir Jabatan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II.(1)

Perusahaan telah menempatkan pekerja pada setiap level dalam organisasi Perseroan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan dilakukan secara objektif dan transparan.(2) a. Perusahaan telah menempatkan pekerja

pada setiap level jabatan dalam organisasi Perusahaan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan dilakukan secara objektif dan transparan yaitu melalui proses rekrutmen dan seluruh kotak dalam struktur organisasi telah terisi sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan. Sampai dengan laporan ini disusun terdapat jabatan yang kosong yaitu Direktur Armada dan Teknik, namun menjadi kewenangan Pemegang Saham.

b. Penempatan pekerja pada setiap level jabatan telah sesuai dengan spesifikasi jabatan yang telah ditetapkan. penempatan pekerja disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan kompetensi dari masing-masing fungsi yang ada.

Terkait rencana suksesi untuk setiap level di bawah Direksi dalam organisasi Perusahaan

Pegawai Non Struktural di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia, Tbk tanggal 26 Desember 2017

2) Prosedur Recruitment Pekerja Nomor SOP-SDU-01

Page 165: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

148 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

yaitu: a. Berdasarkan konfirmasi, terdapat Database

(list) orang yang memiliki skill dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk mengisi posisi/jabatan yang ditargetkan. Daftar tersebut menyebutkan siapa saja yang dapat mengambil alih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan berhenti, pensiun, dan meninggal dengan tak terduga berupa management talent pool.

b. pelaksanaan seleksi untuk suksesi/promosi pejabat satu level di bawah Direksi sesuai dengan ketentuan melalui proses assessment yang dilakukan oleh IPC Pusat.(N/A)

Rencana promosi dan mutasi posisi satu level jabatan di bawah Direksi dibahas secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut. (N/A)

Tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan telah diperhatikan, yaitu dengan melalui seleksi karyawan dan pelaksanaan serangkaian assessment terhadap

Page 166: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

149 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

karyawan.(1)(2) Kelemahan: -

92. Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan/efisiensi Perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.

Kekuatan:

Direksi telah memiliki mekanisme untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris melalui pembahasan dalam rapat diantaranya mengenai prospek bisnis dan rencana kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.(1)(2)(3)

Usulan peluang bisnis tersebut telah dibahas oleh Direksi untuk:(1) mengidentifikasi peluang bisnis; (2) mengambil keputusan atas usulan tersebut; (setuju atau tidak setuju), yang dilakukan dalam rapat Direksi bersama pejabat satu level di bawah Direksi dan perwakilan manajemen.(1)(2)(3)

Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris dan/atau RUPS, Direksi telah menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris dalam forum rapat khusus Dewan Komisaris-Direksi.(3)

Referensi: 1) Notulen Rapat

Direksi tanggal 20 Juli 2017

2) Notulen Rapat Direksi-Dewan Komisaris tanggal 26 Juli 2017

3) Konfirmasi

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,778 1,00 0,778

Page 167: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

150 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Peluang bisnis yang disampaikan kepada Dewan Komisaris merupakan peluang bisnis baru dan perlu tindak lanjut.(3)

Realisasi peluang bisnis telah mampu memberikan manfaat bagi Perusahaan sesuai dengan rencana yang disampaikan/ dibuat.(1)(2)(3)

Kelemahan: -

93. Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.

Kekuatan:

Direksi telah memiliki mekanisme untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan diantaranya mengenai persiapan IPO.(1)

Direksi telah melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan dalam rapat Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.(1)(2)(3)

Jika perubahan lingkungan bisnis berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan, Direksi telah menyampaikan isu-

Referensi: 1) Notulen Rapat

Direksi tanggal 14 Juli 2017

2) Notulen Rapat Direksi-Dewan Komisaris tanggal 26 Juli 2017

3) Konfirmasi

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,622 1,00 0,622

Page 168: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

151 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

isu tersebut kepada Dewan Komisaris untuk meminta arahan untuk merespon isu tersebut.(1)(3)

Direksi telah merespon terkait perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan melalui rapat internal Direksi dan rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi. (1)(3)

Kelemahan: -

28. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan. 8,089 7,572

94. Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.

Kekuatan:

Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, telah melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.(1)(2)

Setiap program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 11 2) Tata laksana Kerja

Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Jasa Armada Indonesia hal.12

3) Risalah Rapat Direksi-Dewan Komisaris tanggal 18 September 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,467 1,00 0,467

Page 169: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

152 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut diantaranya mengenai investasi pengadaaan kapal tunda baru. (3)

Pedoman atau mekanisme ketepatan waktu pengambilan keputusan telah dilaksanakan tepat waktu sesuai pedoman/mekanisme tentang pengambilan keputusan, yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan.(1)(2)

Kelemahan: -

95. Direksi memiliki sistem/ pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.

Kekuatan:

Telah terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja yang memuat:(1) a. Prosedur operasional standar atas

pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam perusahaan.

b. Penjelasan mengenai indikator kinerja yang terdiri dari formula, rumus, cara-cara penilaian, informasi sumber data, saat pelaporan, dsb.

Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi telah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi PT Jasa Armada Indonesia, Tbk Tentang Penilaian Performansi Bulanan

2) Peraturan Perusahaan

3) Form Penilaian Performansi Bulanan Individu

4) Intranet.indonesiaport.co.id/P2B

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,311 1,00 0,311

Page 170: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

153 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

(structural) dalam organisasi, sehingga penilaian kinerja individu berdasarkan indikator kinerja yang berasal dari KPI Unit Kerja yang membantu pencapaian KPI Perusahaan.(1)(2)

Sistem pengukuran kinerja telah didukung dengan aplikasi komputer secara khusus.(3)

Kelemahan: -

96. Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.

Kekuatan:

Telah terdapat target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas Direktorat, Unit Kerja dan Cabang serta jabatan (struktural) dalam organisasi. Target kinerja tersebut terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu (1) keuangan, (2) fokus pelanggan, (3) fokus tenaga kerja, (4) produk dan proses, dan (5) kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab yang dijabarkan lebih lanjut dalam indikator kinerja dan di-cascading ke tingkatan di bawahnya.(1)(2)

Telah terdapat kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan, yaitu Kontrak Manajemen Korporat, antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta Form Penilaian Performansi Bulanan

Referensi: 1) Kontrak Manajemen

Korporat Tahun 2017 2) Form Penilaian

Performansi Bulanan Individu

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,155 1,00 0,155

Page 171: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

154 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Individual.(1)(2) Kelemahan: -

97. Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/ unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan.

Kekuatan:

Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi: a. Telah tersedia laporan berkala pengukuran

dan informasi kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berkala dan tepat waktu, yaitu realisasi atas Rencana Kerja Manajemen (RKM) dalam RKAP 2017 termasuk program selain RKM yang dimuat dalam Laporan kinerja bulanan, Laporan Manajemen Triwulan I, Laporan Manajemen Semester I, Laporan Manajemen Triwulan III dan Laporan Manajemen Tahun 2017 (Audited).(1) (2), (3), (4), (5)

b. Telah dilakukan pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berjenjang, antara lain terkait dengan perkembangan kinerja keuangan maupun operasional, investasi, persiapan IPO, utilisasi alat, dan berbagai permasalahan strategis lainnya sebagai

Referensi: 1) Laporan Bulanan 2) Laporan Manajemen

Triwulan I 2017 3) Laporan Manajemen

Semester I 2017 4) Laporan Manajemen

Triwulan III 2017 5) Laporan Manajemen

Tahun 2017 (Unaudited)

6) Realisasi KPI Tahun 2017

7) Notulen Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi

Hambatan: - Rekomendasi:

Memenuhi pencapaian seluruh target KPI Perusahaan.

0,311 1,00 0,311

Page 172: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

155 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

bagian evaluasi kinerja Perusahaan.(2), (3), (4) c. Direksi telah menindaklanjuti hasil

pembahasan bulanan atas kinerja jabatan/ unit di bawah Direksi yang tidak/belum mencapai target yang ditetapkan sampai dengan triwulan IV, antara lain adalah Ebitda margin dan produktivitas pegawai.(3),

(6)

Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi yang memadai terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi, mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP 2017 maupun Rencana jangka Panjang Perusahaan. (5),(6),(7) Sampai dengan triwulan IV, realisasi KPI perusahaan mencapai 89,08% dari target 100%. Adapun yang belum mencapai target adalah Average Collection Period, EBITDA margin, produktivitas pegawai, dan penyerapan investasi.(6)

Kelemahan:

Belum memenuhi pencapaian seluruh target KPI Perusahaan tahun 2017 untuk indikator Average Collection Period, EBITDA margin, produktivitas pegawai, dan penyerapan investasi.

Page 173: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

156 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

98. Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Direksi telah menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja Perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi dalam Kontrak Manajemen 2017, yang merupakan kesepakatan kinerja antara Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.(1), (2) Pencapaian kinerja Perusahaan tercantum dalam Laporan Manajemen Triwulanan, Semesteran dan Tahunan maupun melalui pembahasan dalam rapat.(3), (4), (5), (6), (7)

Direksi telah melaporkan tingkat pencapaian target kinerja Direksi dalam Kontrak Manajemen 2017, yang merupakan sasaran utama RKAP 2017 ke dalam Laporan Manajemen Triwulan, Semester dan Tahunan. Adapun tingkat pencapaian target KPI Korporat dalam Kontrak Manajemen 2017 sampai dengan triwulan IV, adalah sebesar 92,13% dibandingkan dengan target RKAP 2017. (1), (2), (6), (7)

Direksi telah menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja korporat secara umum namun belum masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam KPI sebagai kinerja masing-masing

Referensi: 1) Kontrak Manajemen

2017 2) Key Performance

Indicators (KPI) 2017 3) Laporan Manajemen

Triwulan I 2017 4) Laporan Manajemen

Semester I 2017 5) Laporan Manajemen

Triwulan III 2017 6) Laporan Manajemen

Tahun 2017 (Unaudited)

7) RKAP 2017 8) Laporan Kinerja

Manajemen Bulanan tahun 2017

9) Notulen Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi

Hambatan: - Rekomendasi:

Menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target sebagai kinerja masing-masing Direksi dalam KPI Direktorat.

Menyusun dan menyampaikan tingkat pencapaian target kienrja individu Direksi dalam Laporan Realisasi Target Key Performance Indicators (KPI) Direktorat secara khusus.

0,311 0,50 0,156

Page 174: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

157 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

individu Direksi dalam Rapat Koordinasi dengan agenda Laporan masing-masing Direktur. (1), (2), (3),

(8) Kelemahan:

Direksi belum menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris terkait pencapaian kinerja masing-masing Direktorat (KPI Direktorat) berdasarkan target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.

Belum terdapat tingkat pencapaian target kienrja individu Direksi dalam Laporan Realisasi Target Key Performance Indicators (KPI) Direktorat tahun 2017.

99. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.

Kekuatan:

Salah satu agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 adalah persetujuan penetapan insentif/ tantiem kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan ditetapkan kemudian secara tersendiri.(1), (2),(3),(4)

Prakteknya pemegang saham telah menetapkan insentif kinerja Direksi telah mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai Perusahaan (KPI) dengan target yang ditetapkan

Referensi: 1) Keputusan RUPS

tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2017

2) Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Penetapan Tantiem/Insentif

Hambatan: - Rekomendasi:

Menyampaikan usulan insentif kinerja Direksi kepada RUPS yang sudah disetujui Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan yang berlaku.

0,156 0,88 0,137

Page 175: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

158 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

pemegang saham. Kelemahan:

Belum terdapat usulan insentif kinerja Direksi kepada RUPS yang sudah disetujui Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kinerja bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

3) Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi, Dewan Komisaris Anak Perusahaan

4) Laporan Tahunan 2017, hal. 181

5) Surat Direktur Utama No.UM.330/51/09/MS-17 tanggal 5 Desember 2017 tentang Gaji Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia, Tbk

6) Surat Komisaris tanggal 6 Desember 2017 Perihal Kajian Mengenai Usulan Gaji Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia,

Page 176: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

159 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Tbk 7) Keputusan Para

Pemegang Saham Perusahaan PT Jasa Armada Indonesia Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham No.SK.03/10/10/9/PBI/UT/PI.II-17 dan No.HK.476/10/10/2/MTI-2017 tentang Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Atas Kinerja Tahun Buku 2016

100. Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kekuatan:

Kebijakan TI - Perusahaan telah menyusun Kebijakan TI

dalam Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi yang disahkan pada Desember 2017.(1),(2),(5)

- Perusahaan telah menyusun Information Technology Master Plan (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi. (5)

- Arsitektur sistem informasi saat ini telah didesain sampai dengan level data dan

Referensi: 1) Pedoman GCG Bab

3.3, hal.56 2) Panduan Kebijakan

Tata Kelola Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Perser)

3) RKAP 2017, RKM Sistem Aplikasi Crew Information System

4) Laporan Tahunan 2017, hal.84-86

5) Pedoman Tata Kelola

Hambatan: - Rekomendasi:

Menyampaikan dokumentasi pelaksanaan audit TI.

Menyusun laporan penerapan sistem teknologi informasi

0,778 1,00 0,778

Page 177: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

160 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

sistem keamanan antara lain mencakup infrastruktur hardware, jaringan, dan aplikasi namun belum termasuk Disaster Recovery Center, Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP). (4),(5)

- Arah penggunaan dan penerapan teknologi informasi telah disertai dengan perencanaan TI yang cukup matang dengan mempertimbangkan trend dan perkembangan teknologi mengingat ketentuannya masih mengikuti kebijakan induk perusahaan. (4)

Penerapan TI dilakukan sesuai dengan Program kerja TI tahun 2017 yang dilakukan oleh Divisi Sistem Informasi dan Teknik sebagaimana tercantum dalam RKAP 2017 bagian RKM Efektifitas Produk dan Proses seperti persiapan implementasi MOS.(3)

Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini cukup sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan, terutama dalam rangka mendukung pencapaian strategi dan integrasi proses bisnis perusahaan.

(4)

Telah terdapat pelaksanaan audit TI, namun dokumentasinya belum diperoleh.

Direksi telah melaporkan penerapan sistem

Teknologi Informasi Desember 2017

kepada Dewan Komisaris secara khusus dalam Laporan Pelaksanaan Kinerja TI.

Page 178: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

161 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

teknologi informasi kepada Dewan Komisaris dalam terdapat dalam laporan manajemen triwulanan maupun Laporan Tahunan 2017 antara lain terkait dengan pengembangan TI bidang keuangan, operasional dan SDM. (5)

Kelemahan:

Belum terdapat dokumentasi pelaksanaan audit TI.

Belum terdapat laporan penerapan sistem teknologi informasi secara khusus kepada Dewan Komisaris dalam Laporan Pelaksanaan Kinerja TI.

101. Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.

Kekuatan:

Pelaksanaan Pelayanan - Perusahaan telah menyusun draft Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk kebijakan parsialnya antara lain Prosedur Perencanaan Pengendalian Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal yang disahkan di Desember 2017.(1),(13) Berdasarkan notulen rapat tangal 2 Juni 2017 terdapat pembahasan terkait dengan tindak lanjut SE Dirjen Perhubungan Laut untuk menyusun program antara dan SPM penundaan

Referensi: 1) Prosedur

Perencanaan Pengendalian Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal No.Dok: SOP-OPS-01 tanggal 1 Oktober 2015

2) Notulen rapat Direksi tangal 2 Juni 2017

3) Prosedur Penilaian Kepuasan Pelanggan SOP-MR-

Hambatan: - Rekomendasi: Pelaksanaan Pelayanan

Menyampaikan SOP layanan dan SPM secara terbuka dalam website Perusahaan.

0,778 0,92 0,713

Page 179: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

162 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

sementara waktu yang akan diserahkan kepada PT Pelindo II (Persero).

- Perusahaan telah memiliki SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain terkait dengan Prosedur Perencanaan Pengendalian Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal, dan penilaian kepuasan pelanggan.(1)

- SOP layanan dan SPM telah diinformasikan kepada semua unit kerja melalui distribusi SOP secara berjenjang namun belum secara terbuka disampaikan dalam website Perusahaan.(2) Adapun penyampaiannya kepada pelanggan dalam bentuk sosialisasi tarif jasa kepelabuhanan terminal khusus FSRU Jawa Barat. (4)

- Tingkat kualitas layanan telah memadai terkait kemudahan layanan dan fairness, antara lain tercermin dari hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2017 mencapai indeks skor 4,26 skala Likert dari target RKAP sebesar 4,15.(5)

Peningkatan Mutu (Sistem Pengendalian Mutu Produk) - Perusahaan telah memiliki kebijakan mutu

kepada pelanggan dalam kebijakan sistem

04 4) Materi Sosialisasi

Tarif Jasa Kepelabuhanan Terminal Khusus FSRU Jawa Barat (ppt)

5) Realisasi KPI 2017 6) Laporan Tahunan

2017, ha.16-17, 7) Manual Sistem

Manajemen QHSSE 8) Serifikat ISO

9001:2015 9) Sertifikat ISO

14001:2015 10) Sertifikat OHSAS

18001:2007 11) Sertifikat

Manajemen Keselamatan Sementara

12) Laporan Hasil Audit Surveilance 2017 oleh Loyd’s Register LRQA

13) Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tidak termasuk lampiran isi tanggal 26 Desember 2017

Page 180: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

163 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

manajemen mutu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 dan Sistem Manajemen Keselamatan (DOC) ISM CODE.(6), (7),(8),(9),(10)

- Perusahaan telah memiliki sertifikasi atas sistem manajemen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan OHSAS 18001:2007.

(7),(8),(9),(10) - Sistem pengendalian mutu telah cukup

diterapkan secara konsisten, yaitu dengan adanya penanganan keluhan pelanggan maupun pelaksanaan audit mutu oleh internal maupun eksternal. (3),(12)

- Indikator SPM telah tercapai yang ditunjukkan dengan realisasi pencapaian KPI 2017 pada aspek fokus pelanggan, yaitu tercapainya target untuk tingkat kepuasan pelanggan dengan indeks 4,26 dan tindak lanjut keluhan pelanggan yang tertulis sebesar 99,22. (5) Perusahaan telah melakukan audit mutu untuk tahun 2017, yaitu audit sertifikasi sistem manajemen keselamatan ISM Code dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan sertifikasi dari Lloyd’s Register Quality Assurance untuk ISO 9001:2015. (11),(12)

- Sistem mutu telah dievaluasi dan diaudit

Page 181: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

164 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

secara berkala, yang ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikasi di bidang sistem manajemen mutu dan sistem manajemen K3. (6),(11), (12)

Perusahaan telah memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi mengacu pada Service Level Agreement maupun Service Level Guarantee dengan pelanggan.

Kelemahan:

Belum menyampaikan SOP layanan dan SPM secara terbuka dalam website Perusahaan.

102. Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel serta memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.(1)

Pedoman/kebijakan pengadaan telah dipublikasikan dalam website Perusahaan http://www.ipcmarineservice.co.id/ pada menu procurement. (2)

Perusahaan telah merencanakan pengadaan

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi Nomor: 56/01/20/MS-16 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

2) Konfirmasi 3) RKAP 2017, RKM

2017 dan Anggaran Investasi

4) Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit 2017

5) Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan 2017

Hambatan: - Rekomendasi:

Menyampaikan dokumentasi proses pengadaan secara lengkap, yang meliputi TOR/KAK pekerjaan, informasi HPS, berita acara evaluasi, dan penetapan pelaksana

0,933 0,81 0,758

Page 182: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

165 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan Perusahaan, antara lain terkait dengan investasi pengadaan 4 pengadaan kapal tunda sebagaimana tercantum dalam RKAP 2017.(3)

Pengadaan barang dan jasa di Perusahaan telah dilakukan secara terbuka bagi penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan dan melalui persaingan yang sehat sesuai dengan metode pemilihan penyedia barang dan jasa yang digunakan, namun dokumentasi seperti TOR/KAK pekerjaan, informasi HPS, berita acara evaluasi, dan penetapan pemenang belum diperoleh.(2)

Perusahaan telah memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan Perusahaan dijalankan dengan benar, yang ditunjukkan adanya pelaksanaan audit di bidang pengadaan dan temuan audit tersebut di tahun lalu.(4), (5)

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumentasi proses pengadaan secara lengkap, yang meliputi TOR/KAK pekerjaan, informasi HPS, berita acara evaluasi, dan penetapan pelaksana pekerjaan.

Belum diperoleh dokumentasi terkait dengan harga perkiraan sendiri (HPS) yang

pekerjaan.

Menyampaikan HPS secara terbuka sebagai bagian dari implementasi prinsip transparansi.

Menyelesaikan temuan audit dalam proses pengadaan barang dan jasa antara lain terkait dengan prosedur pembelian langsung yang belum dapat dilakukan oleh seluruh unit dan fungsi, melengkapi proses pendaftaran vendor dengan persyaratan aspek mutu, safety dan environment.

Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan antara lain dengan implementasi e-procurement.

Page 183: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

166 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jenis pengadaan yang dilakukan, namun tidak semua HPS disampaikan secara terbuka. Berdasarkan kuesioner GCG tahun 2016, terdapat HPS yang tidak disampaikan secara terbuka untuk menghindari disparitas harga, misalnya dalam pengadaan minyak pelumas.

Masih terdapat temuan audit dalam proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Formulir Rekapitulasi NC dan PTPP 1 Oktober 2015 yaitu terkait dengan prosedur pembelian langsung yang belum dapat dilakukan oleh seluruh unit dan fungsi, melengkapi proses pendaftaran vendor dengan persyaratan aspek mutu, safety dan environment namun tidak terkait dengan adanya sanggahan dari pemasok. Untuk laporan audit tahun 2017 belum diperoleh.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya memperhatikan tingkat transparansi mengingat belum terdapatnformasi pelelangan di website Perusahaan maupun implementasi e-procurement.

Page 184: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

167 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

103. Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perusahaan.

Kekuatan: Pendidikan dan Pelatihan

Direksi telah memiliki kebijakan dan program terkait dengan pendidikan dan pelatihan yang disahkan akhir Desember 2017 untuk memberikan peningkatan knowledge, skill dan ability yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan.(1),(17)

Perusahaan telah melaksanakan kebijakan/ program pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam RKAP 2017 bagian Program RKM aspek Fokus Tenaga Kerja yaitu rencana pelatihan sesuai dengan kebutuhan.(2)

Telah terdapat evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan dalam bentuk form evaluasi pelatihan mencakup aspek peserta pelatihan dan materi program yang disampaikan.(2),(3)

Program Pengembangan SDM

Perusahaan telah memiliki program pengembangan SDM yang dilaksanakan untuk setiap pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.(1),(4)

Referensi: 1) Manual Integrated

Management System No.SOP-SDU-Q2 tentang Prosedur kompetensi Pelatihan dan Kesadaran Pekerja, Revisi 00

2) RKAP 2017, RKM Fokus Tenaga Kerja

3) Form Evaluasi Pelatihan

4) Laporan Tahunan 2017, hal. 78

5) Realisasi KPI Perusahaan 2017

6) Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

7) Kebijakan Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Perindungan Lingkungan, September 2015

8) HSSE Plan sesuai implementasi ISM Code 10 Desember 2014

9) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan

Hambatan: - Rekomendasi: Program K3

Menyampaikan dokumentasi rencana dan pelaksanaan program K3 untuk tahun 2017.

3,267 0,97 3,165

Page 185: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

168 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Program pengembangan SDM telah dilaksanakan sesuai pedoman/sistem yang ditetapkan.(2),(4)

Pelaksanaan program pengembangan sampai dengan tahun 2017 telah mencapai target yang ditunjukkan dengan KPI peningkatan kompetensi pegawai mencapai sebesar 93,85% dari target sebesar 85% pada aspek Fokus Tenaga Kerja.(4),(5)

Program K3

Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang perlindungan keselamatan kerja yang ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan maupun PKB, termasuk fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarganya.(6), (7)

Perusahaan telah melaksanakan program K3 antara lain dengan melakukan induksi, pelatihan dan kampanye, komunikasi dan sosialisasi K3L, kegiatan pengendalian operasional, tanggap darurat dan tersedianya APD, namun dokumentasi rencana dan pelaksanaan K3 untuk tahun 2017 belum diperoleh.(8)

No.PK.401/1727/DOC/DK-16 – Sertifikat Manajemen Keselamatan Perusahaan berlaku sd 27 September 2010

10)Keputusan Direksi tentang Penilaian Performansi Bulanan

11)Form Penilaian Performansi Kerja Pekerja (Performansi Control Panel)

12)Rekap Penilaian P2B 2017

13) Laporan Tahunan 2017, hal.95

14) Keputusan Direksi No. HK/03/03/14/MS-17 tentang Pembrian Insentif Bagi Direksi, Manajerial dan Pekerja PT Jasa Armada Indonesia Tbk

15)Surat No.UM.330/02/02/MS-19 tanggal 9 Januari 2018 Perihal Sosialisasi Insentif

16) Memo Perihal Teguran Surat

Page 186: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

169 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Perusahaan telah melakukan evaluasi implementasi K3 melalui audit sertifikasi sistem manajemen keselamatan ISM Code dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (9)

Kebijakan Sistem Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) bagi Karyawan

Perusahaan telah memiliki kebijakan kinerja individu dan kompetensi karyawan mengacu pada Kebijakan Penilaian Performansi Bulanan (P2B).(10)

Telah terdapat indikator kinerja individu dan target yang merupakan cascading pimpinan unit terkecil atau atasan langsung yang menjadi sasaran performansi pekerja bulanan mencakup hasil kerja, proses kerja dan ide/inisiatif.(11)

Sistem penilaian kinerja bagi karyawan telah dilaksanakan secara konsisten, yaitu setiap bulan.(10),(11)

Hasil penilaian kinerja telah digunakan untuk menentukan pemberian insentif performansi, bonus atau remunerasi lainnya yang diatur dalam keputusan tersendiri.(12)

Penerapan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu sesuai kompetensi

Perusahaan telah memberikan kesempatan

Peringatan kepada karyawan kru kapal dan teknik

17)Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan tanggal 26 Desember 2017

18)Kebijakan Promosi Kelas Jabatan Pegawai Non Struktural tanggal 26 Desember 2017

Page 187: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

170 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

yang memadai untuk menduduki posisi tertentu mengacu pada Kebijakan Promosi Kelas Jabatan Pegawai Non Struktural yang disahkan pada akhir Desember 2017.

Penerapan Remunerasi dan Kesejahteraan

Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai skema remunerasi bagi pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan diantaranya ketentuan mengenai gaji merit, insentif performansi, BPJS, dan berbagai tunjangan.(13)

Kebijakan remunerasi telah ditinjau dan disempurnakan secara berkala, yaitu melengkapi berbagai kebijakan pengelolaan SDM mulai dari ketentuan gaji merit system, insentif performansi dan berbagai tunjangan.(13)

Kebijakan remunerasi telah disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.(13)

Tingkat keadilan dan tingkat kompetitif skema remunerasi telah cukup memadai yang ditunjukkan dengan indeks kepuasan pegawai yang telah mencapai target, yaitu 3,69 dibandingkan target sebesar 3,5. (5)

Penerapan Reward and Punishment

Page 188: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

171 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Perusahaan telah memiliki kebijakan/ program reward and punishment, antara lain melalui pemberian insentif performansi, bonus dan lainnya.(14)

Telah terdapat program reward untuk prestasi, baik untuk unit maupun individu karyawan. (14)

Kebijakan reward and punishment telah disosialisasikan untuk dipahami oleh seluruh karyawan.(15)

Penerapan reward and punishment kepada karyawan telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan konsisten. (16)

Keterbukaan Informasi mengenai perencanaan perusahaan ke Depan yang berpengaruh kepada pekerja.

Perusahaan telah memiliki kebijakan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan.(6)

Telah terdapat media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan kebijakan Perusahaan serta dapat diakses oleh seluruh karyawan antara lain melalui buletin, papan pengumuman, maupun pertemuan secara langsung. (6), (11)

Perusahaan telah melaksanakan kebijakan

Page 189: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

172 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

keterbukaan informasi secara konsisten, baik mengacu pada PKB yang telah disepakati.(6)

Kelemahan: Program K3

Belum diperoleh dokumentasi rencana dan pelaksanaan program K3 untuk tahun 2017.

104

Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak Perusahaan (subsidiary governance) dan/atau Perusahaan patungan.

Sampai dengan laporan ini disusun, Perusahaan tidak memiliki Anak Perusahaan, sehingga tidak terdapat kebijakan kebijakan pengaturan untuk anak Perusahaan (subsidiary governance) dan/atau Perusahaan patungan. (Not Applicable (N/A))

Referensi:

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,622 100 0,622

29 . Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan 3,266 3,033

105. Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).

Kekuatan:

Direksi telah menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengacu pada Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku induk Perusahaan maupun kebijakan internal yang ditetapkan.(1)

Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan telah diterapkan secara

Referensi: 1) Kebijakan Akuntansi

Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

2) Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Intern tahun 2017

3) Surat Penyampaian Buku Laporan Manajemen Triwulan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,622 1,00 0,622

Page 190: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

173 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

konsisten, yang ditunjukkan dengan adanya opini wajar yang diberikan oleh auditor eksternal yaitu tidak terdapat penyesuaian dan temuan auditor terkait dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi berdasarkan Laporan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan dan pengendalian internal. (2)

Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan secara tepat waktu.(3) Hal tersebut ditunjukkan dengan telah dipenuhinya target waktu penyampaian laporan keuangan triwulanan dan tahunan kepada pemegang saham, paling lambat 1 bulan setelah triwulan tersebut berakhir dan laporan manajemen tahunan paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun buku tersebut; dan penyampaian Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun berakhir. 6),(7),(8),(9)

I, II, III dan Tahunan 2017 kepada Komisaris Utama

4) Laporan Keuangan Tahunan 2017 Audited, Opini KAP atas Audit Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2017

5) Kebijakan Akuntansi PT Jasa Armada Indonesia Tbk

6) Laporan Manajemen Unaudited Tahun 2017 dan Triwulan I, II, III tahun 2017

7) SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/01/II.8/MS-16 tanggal 26 April 2016 tentang Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT JAI halaman 20-22

8) Surat Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan 2017 kepada Dewan Komisaris

9) Laporan Tahunan Tahun 2017

Page 191: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

174 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Tabel Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Pemegang Saham

Tahun 2017

Laporan Manajemen

Standar Waktu

Tgl. Penyampaian

Status Ketepatan Waktu

Laporan Manajemen Triwulan I

1 bulan setelah berakhirnya triwulan I

7 April 2017

Tepat Waktu

Laporan Manajemen Semester I

1 bulan setelah berakhirnya triwulan II

10 Juli 2017

Tepat Waktu

Laporan Manajemen Triwulan III

1 bulan setelah berakhirya triwulan III

6 Oktober 2017

Tepat Waktu

Laporan Manajemen Tahunan Unaudited 2017

2 Bulan setelah berakhirnya tahun buku

10 Januari 2018

Tepat Waktu

Laporan Tahunan 2017 (Annual Report)*

5 Bulan setelah tahun buku berakhir

15 Mei 2018

Tepat Waktu

Catatan: ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan.

Page 192: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

175 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Telah terdapat hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan tahun buku 2017 yang menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan disajikan secara Wajar Dalam Semua Hal Yang Material, posisi keuangan PT Jasa Armada Indonesia tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.(8)

Kelemahan:

-

106. Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kekuatan: Perusahaan telah memiliki kebijakan

manajemen risiko mengacu pada kebijakan manajemen risiko yang disahkan pada akhir Desember 2017.(1),(5)

Selain itu, pengelolaan risiko juga dilakukan berdasarkan Manual Sistem Manajemen QHSE yang menggambarkan proses bisnis Perusahaan.(2)

Direksi telah memiliki fungsi yang bertugas

Referensi: 1. Surat Keputusan

Direksi Nomor. HK.56/14/8/1/PI-II-14 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Hambatan: - Rekomendasi:

Melakukan sosialisasi kebijakan manajemen risiko yang dimiliki oleh internal Perusahaan.

1,244 0,88 1,089

Page 193: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

176 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

melaksanakan program manajemen risiko yaitu dikoordinasikan oleh Direktur Utama dengan pelaksana manajemen risiko adalah Advisor QHSSE/DPA.(2), (3) Adapun Direksi telah memiliki peran dan tanggung jawab atas implementasi manajemen risiko dengan:(2)

- Bertanggung jawab atas kebijakan dalam pembinaan kegiatan di bidang operasi, manajemen risiko, sistem informasi, teknik dan fasilitas;

- Menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan mengawasi tata kelola manajemen risiko serta membangun lingkungan kerja yang sadar risiko dan pengendalian kegiatan terkait pengelolaan jaminan mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Perusahaan telah memiliki rencana kerja untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko secara umum yang dimuat dalam RKAP 2017 bagian Rencana Kerja Manajemen (RKM) terkait pencapaian aspek a) Keuangan dan Pasar serta b) Efektivitas produk dan proses.(4), (5)

Direksi telah melaksanakan program manajemen risiko (antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses

dan Anak Perusahaan 2. Manual Sistem

Manajemen QHSSE Manual-JAI-01 tanggal 1 Okt 2015

3. Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia tanggal 28 Mei 2014

4. RKAP 2017, hal.5-6 RKM

5. Kebijakan Manajemen Risiko tanggal Desember 2017

6. Rapat Tinjauan Manajemen tanggl 6 Januari 2017

7. Laporan Manajemen 2017

Page 194: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

177 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

bisnis, proyek maupun usulan tindakan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS) mengingat identifikasi risiko hanya dilakukan dalam bentuk Analisa SWOT 2015 dan identifikasi risiko yang berpotensi dihadapi Perusahaan, termasuk tingkat risikonya maupun pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.(6) Selain itu, agar Analisa SWOT dapat dibuat dengan judul dan format laporan profil risiko seperti standar pada umumnya.

Direksi telah melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko yaitu dengan pembahasan monitoring risiko dalam Rapat Tinjauan Manajemen. (6)

Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (risk awareness) cukup memadai, yang ditunjukkan dengan menyusun dan melengkapi kebijakan dan prosedur manajemen risiko, mempertimbangkan pembentukan organisasi manajemen risiko, serta menjadikan aspek kajian risiko dalam setiap pengambilan keputusan. (6)

Direksi telah melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, meliputi: (6),(7) - Direksi menyampaikan kepada Dewan

Page 195: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

178 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Komisaris dan Pemegang Saham tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko yang disampaikan dalam Laporan Profil Risiko serta dalam rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

- Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.

- Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.

Kelemahan:

Belum melakukan sosialisasi kebijakan manajemen risiko yang dimiliki oleh internal Perusahaan.

107. Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Kekuatan:

Kebijakan sistem pengendalian internal Perusahaan mengacu pada kebijakan sistem pengendalian internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) maupun kebijakan yang ditetapkan sendiri.

Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) telah memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan untuk tahun buku

Referensi: 1) Kebijakan Sistem

Pengendalian Internal Perusahaan No.HK.56/6/19/PI.II-13 tanggal 10 Desember 2013

2) Laporan Keuangan Tahun 2017 bagian Surat Pernyataan Direksi Atas

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,778 1,00 0,778

Page 196: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

179 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

2017.(2) Dalam sertifikasi tersebut ditegaskan terkait tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ada pada Direksi; penyusunan dan penyajian laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar, yaitu tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi material; dan Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan.

Telah terdapat cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangan, yang ditunjukkan dengan: (3) - Telah terdapat Manager Keuangan yang

memastikan pengelolaan keuangan dan fungsi internal control berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(4)

- Telah terdapat laporan audit internal dalam rangka memastikan penerapan pengendalian internal dalam proses penyusunan pelaporan keuangan.(2), (3)

Perusahaan telah melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern, namun

Tanggung Jawab 3) Struktur Organisasi

PT Jasa Armada Indonesia tanggal 28 Mei 2014

4) Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal tahun 2017

5) Laporan Hasil Audit Internal (SPI) 2017

6) Laporan Hasil Audit Performansi Tahun 2017 oleh SPI IPC

7) Kebijakan sistem pengendalian internal tanggal 26 Desember 2017

Page 197: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

180 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

demikian:

a. Telah terdapat evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal tahun 2017.(4),(5),(6)

b. Telah terdapat evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional pada setiap unit kerja perusahaan sebagaimana dilaporkan dalam audit internal maupun eksternal dan Laporan Keuangan.(7), (2)

Perusahaan telah menerbitkan Internal Control Report yang mencakup: a. Suatu pernyataan bahwa manajemen

bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai dalam surat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan ada pada Direksi.(3), (6)

b. Penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku Perusahaan yang biasanya tercantum dalam Laporan

Page 198: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

181 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal tahun 2017.(5), (6),

(7) Kelemahan: -

108. Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan internal audit dan auditor eksternal (KAP dan BPK).

Kekuatan:

Telah terdapat pelaksanaan tindak lanjut hasil audit yang dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris, secara berkala paling sedikit tiga bulan. (1)

Telah terdapat progress (tingkat penyelesaian) tindak lanjut dari rekomendasi audit internal pada tahun yang bersangkutan maupun audit eksternal.(1)

Direksi telah berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi/temuan auditor internal maupun eksternal. (1)

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen terkait dengan monitoring tindak lanjut auditor internal maupun eksternal (KAP) sehingga dapat diketahui saldo temuan audit maupun yang masih dalam proses tindak lanjut.

Referensi: 1) Laporan tindak lanjut

audit triwulanan

Hambatan: - Rekomendasi:

Menyampaikan dokumentasi monitoring tindak lanjut hasil auditor internal maupun eksternal (KAP) sehingga dapat diketahui saldo temuan audit maupun yang masih dalam proses tindak lanjut.

0,622 0,88 0,544

Page 199: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

182 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

30 . Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar 0,778 0,661

109 Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Kekuatan:

Telah terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga yaitu, dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Asuransi yang dipimpin oleh pejabat setingkat di bawah Direksi (Manager) dan bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan SDM.(1),(2)

Fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Departemen Hukum dan Asuransi hanya mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku serta mewakili Perusahaan dalam menangani masalah hukum di lembaga peradilan.(1) Belum diperoleh kajian kepatuhan oleh Departemen Hukum dan Asuransi yang ada hanya daftar peraturan perundangan dan persyaratan terkait K3L dengan update terakhir tahun 2016.(3)

Referensi: 1) Surat Keputusan

Bersama Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Multi Terminal Indonesia Nomor.HK.56/28/5/6/PI-2014 dan No.HK.476/1/20/MTI-2014 tentang Organisasi PT Jasa Armada Indonesia tanggal 28 Mei 2014

2) Uraian jabatan Manager Hukum dan Asuransi

3) Daftar Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain K3L

Hambatan: - Rekomendasi:

Melengkapi dan menjalankan fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh oleh Departemen Hukum dan Asuransi dalam mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang akan berlaku bagi Perusahaan.

0,156 0,75 0,117

Page 200: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

183 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Kelemahan:

Fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Departemen Hukum dan Asuransi belum mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang akan berlaku bagi Perusahaan sehingga uraian jabatan perlu dilengkapi dengan hal tersebut.

110. Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Kekuatan:

Telah terdapat kajian hukum (legal opinion) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Legal Advisor. Pada tahun 2017 telah dilakukan kajian hukum dalam rangka penawaran umum perdana PT JAI Tbk.(1)

Telah terdapat kegiatan evaluasi kajian legal (legal review) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan. (1) (2)

Tidak terdapat kasus litigasi dan non litigasi sehingga tidak terdapat kegiatan/ upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi yang dilakukan oleh Perusahaan. (2)

Terkait tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga: a. Berdasarkan laporan hasil audit kepatuhan

Referensi 1) Dokumen Pendapat

Hukum (Legal Opinion) tanggal 7 Desember 2017 Tentang Penawaran Umum Perdana PT Jasa Armada Indonesia (PT JAI) Tbk

2) Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

3) Nota Kesepahaman antara PT PGN LNG Indonesia dan PT JAI tentang Rencana Kerja Sama Optimalisasi Kapal

Hambatan: - Rekomendasi:

Melakukan evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan

0,622 0.88 0.544

Page 201: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

184 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

tahun buku 2017 oleh auditor eksternal memperoleh opini bahwa Perusahaan telah mematuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan. (3)

b. Unit-unit operasi Perusahaan tidak ada yang memperoleh kinerja merah, merah minus, atau hitam dari Kementerian Lingkungan Hidup. (6)

c. Tidak terdapat teguran atau sanksi dari otoritas terkait selama tahun 2017.

d. Seluruh nota kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan Perusahaan dan pihak ketiga telah menggunakan 2 bahasa yaitu Bahasa Indonesia sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara dan bahasa inggris. (4)(5)

e. Tidak terdapat sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan. (6)

f. Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan oleh media publik dalam permasalahan tertentu di tahun 2017. Perusahaan juga memonitoring pemberitaan di media massa melalui acara media gathering. (6)

Pendukung dan Jasa Pemanduan.

4) Konfirmasi

Page 202: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

185 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen evaluasi kajian risiko atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan

31 Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan stakeholders. 6,689 6,144

111. Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki kebijakan berupa prosedur mengenai pemenuhan hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam SOP Manual PT JAI.(1)(2)(3)

Telah terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah melalui media berupa saluran yang dapat diakses oleh pelanggan melalui beberapa saluran yaitu melalui: (4) email: [email protected] telepon: +62 021 4306789 contact dalam website: www.ipcmarineservice.co.id

Telah terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi produk/ layanan

Referensi: 1) SOP Manual-JAI 01

tentang Manual Sistem Manajemen Terpadu

2) Prosedur Perencanaan Pengendalian Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal No.Dok: SOP-OPS-01 tanggal 1 Oktober 2015

3) FM-SOP-MR-04-02 Analisis Survei Kepuasan Pelanggan Point 7 Awareness dan tingkat kepatuhan personil terkait kesehatan, keselamatan dan lingkungan pada saat melakukan pekerjaan

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,244 1,00 1,244

Page 203: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

186 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

melalui pelaksanaan media gathering. (5)

Penanganan dan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif. - Keluhan pelanggan dapat disampaikan

melalui pengisian form dan melalui pelaksanaan survei kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan.

- Terdapat kegiatan penyebarluasan/ penerusan data keluhan pelanggan kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan. Keluhan pelanggan yang diterima diteruskan kepada pihak yang berwenang (user) untuk menindaklanjuti.

- Pihak-pihak terkait dalam Perusahaan mendefinisikan masalah keluhan pelanggan secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan.

Penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti/ditangani. Sepanjang tahun 2017 terdapat 8 keluhan yang masuk dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Hal ini ditunjukan melalui pencapaian aspek KPI Fokus Pelanggan pada target tindaklanjut keluhan pelanggan yang tertulis mencapai 99,22% dari target 95%.

4) Kontak Pelanggan PT JAI

5) Undangan Media Gathering tanggal 1 November 2017

6) Form Keluhan Pelanggan

7) Rencana Penanganan Keluhan Pelanggan dan Realisasinya : Rekap Koreksi Nota Periode Januari - Desember 2017

8) Laporan Manajemen Unaudited 2017

9) Notulen Rapat tanggal 6 Januari 2017 Agenda Pembahasan Tindak lanjut hasil survei kepuasan pelanggan

10) Prosedur Penilaian Kepuasan Pelanggan Nomor SOP-MR-04 tanggal 1 September 2015

11) Laporan Survei Pelanggan Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2017 : Analysis Loyalitas Pelanggan PT Jasa Armada Indonesia, Tbk

Page 204: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

187 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Perusahaan telah melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala setiap tahunnya sesuai dengan Prosedur Penilaian Kepuasan Pelanggan. (7)(8)

Perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil survei pelanggan yaitu melalui pembahasan rapat manajemen terkait tindaklanjut survei kepuasan pelanggan tahun 2017. (6)

Hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2017 sebesar 4,26 dikategorikan sangat puas. Hasil ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 4,13.

Indeks Kepuasan Pelanggan

CSI 2016

CSI 2017

Nakhoda 4,32 4,38

Shipping Agent 3,93 4,15

Skor Capaian 4,13 4,26

Kelemahan: -

112. Pelakasanaan hubungan dengan pemasok.

Kekuatan:

Aspek Fairness - Seleksi untuk menjadi pemasok Perusahaan

telah dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas. (1)

Referensi: 1) Surat Keputusan

Direksi No. HK.56/01/20/MS-16 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,933 1,00 0,933

Page 205: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

188 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

- Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat. Dalam praktiknya, segala ketentuan terkait pengadaan telah diumumkan terbuka kepada calon peserta, dan pengumuman lelang melalui website. (2)

(4) - Perusahaan telah memberikan perlakuan

yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun, yaitu berdasarkan pada proses yang tercantum dalam persyaratan dokumen pengadaan yang harus dipenuhi oleh pemasok tanpa terkecuali.(1)(2)(3)

Perusahaan telah melakukan assessment pemasok berdasarkan QCDS (Quality, Cost, Delivery, Service) yang dilaksanakan dua kali dalam setahun yang dilaksanakan di unit pengadaan. (3)(4)

Berdasarkan konfirmasi, tidak terdapat klaim/denda atas keterlambatan pembayaran

PT Jasa Armada Indonesia

2) VEF (Vendor Evaluation Form)

3) Konfirmasi

Page 206: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

189 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dan perjanjian/kontrak.

Pengukuran Kepuasaan Pemasok: - Perusahaan telah melakukan survei

kepuasan pemasok untuk tahun buku 2017 - Berdasarkan hasil survey kepuasan yang

telah dilakukan kepada 2 vendor yaitu CV Mandiri Teknik dan PT Karya Tehnik Sentosa, menunjukan bahwa pelayanan kepada vendor berada pada level baik/ memuaskan.

Kelemahan: -

113. Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.

Kekuatan: Not Applicable (N/A) Sampai dengan laporan ini disusun, Perusahaan tidak memiliki hutang/kredit jangka panjang, sehingga Not Applicable (N/A) terkait pelaksanaan hubungan dengan kreditur.

Kelemahan -

Referensi: -

Hambatan: - Rekomendasi:

Sejalan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /Seojk.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bahwa Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak

0,778 1,00 0,778

Page 207: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

190 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

kreditur, maka Perusahaan perlu menyusun kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban Perusahaan kepada kreditur, mencakup kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur serta manajemen/ pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang.

114. Pelaksanaan kewajiban kepada Negara

Kekuatan:

Selama tahun 2017 tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan). (1)

Selama 2017 tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak (PPh karyawan, PPh Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB).(2)

Secara berkala, Perusahaan telah melaporkan kegiatan pelayanan jasa pemanduan di Terminal khusus PT Nusantara Regas Perairan Wilayah kerja kantor kesyahbandaran dan Otoritas

Referensi: 1) Bukti Surat Laporan

SPT Tahunan dan Bulanan dari KPP

2) Rekapitulasi Laporan Pajak Tahun 2017 PT Jasa Armada Indonesia Tbk

3) Surat Penyampaian Dokumen kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.330/47/ 19/MS-17 tanggal 7 November 2017

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,467 0,67 0,311

Page 208: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

191 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Pelabuhan kelas V kepulauan seribu periode September-Oktober 2017 kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kelemahan: -

115. Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perusahaan.

Kekuatan:

Partisipasi Karyawan

a. Perusahaan telah memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan salah satunya melalui tersedianya keterlibatan karyawan dalam proses penyusunan SOP. Segala kebijakan yang berhubungan dengan pegawai telah tertuang dalam peraturan perusahaan. (1)(4)

b. Perusahaan telah menyediakan sarana partisipasi melalui sarana diskusi antara manajemen dengan perwakilan karyawan. (1)(2) belum terdapat sarana diskusi, hanya berupa rapat manajemen dan pertemuan dengan serikat pekerja.

c. Setiap penetapan kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan karyawan telah dikomunikasikan kepada karyawan dan dalam perumusannya telah melibatkan wakil karyawan. (1) (2) (3)

Referensi: 1) Dokumen SOP-MR-

01 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Perusahaan

2) Sosialisasi SOP : Pembahasan SISPRO dan Pengembangan SKK Migas di Tanjung Jabung

3) Sosialisasi SOP Marine Operating System

4) Peraturan Perusahaan

5) SK Direksi terkait Insentif

6) Pembahasan Penyusunan SK dengan Tim Serikat Pekerja

Hambatan: - Rekomendasi: -

1,089 1,00 1,089

Page 209: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

192 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Terkait Pengukuran Kepuasan Karyawan - Kebijakan mengenai metode penilaian untuk

mengukur kepuasan karyawan telah tertuang dalam KPI Perusahaan pada aspek Fokus Tenaga Kerja serta RKM Divisi SDM.

- Pengukuran kepuasan karyawan telah dilakukan secara berkala berdasarkan 7 faktor yaitu faktor Kebijakan & Kondisi Tempat Kerja, Supervisi & Pengawasan, Gaji/Imbalan & Benefit, Prestasi (achievement) & Pengakuan (recognition), Komunikasi dan Kerjasama, Pengembangan Pekerja (advancement), dan Pekerjaan (work). (7)

- Indeks kepuasan pekerja secara Korporat adalah sebesar 3,69 (Kategori baik) mengalami kenaikan sebesar 0,41 point lebih tinggi dari pencapain tahun 2015 yaitu 3,28.

- Perusahaan telah melakukan tindakan atau program kerja untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan karyawan, salah satunya dibahas dijadikan indikator target dalam KPI untuk tahun berikutnya sekaligus melalui penerbitan SK baru yang menjadi salah satu aspek rekomendasi. Sebagai contoh Perusahaan telah menyusun kebijakan

Page 210: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

193 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

terkait insentif pegawai yang dituangkan melalui SK Direksi.

Kelemahan: -

116. Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.

Kekuatan:

Secara umum stakeholders dapat menyampaikan pengaduan melalui sistem Whistleblowing System, sedangkan pelanggan dapat menyampaikan keluhan pelanggan melalui form keluhan pelanggan.

Mekanisme penanganan keluhan stakeholders telah dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Setiap pengaduan dan keluhan pelanggan didokumentasikan untuk kemudian dilakukan penyelesaian atas keluhan tersebut sesuai dengan prosedur. (3)

Perusahaan telah melakukan penyelesaian atas keluhan pelanggan.

Keluhan Jumlah Tindaklanjut

Pelanggan 8 Telah ditindaklanjuti

Kelemahan: -

Referensi: 1) Form Keluhan

Pelanggan 2) Whistle Blowing

System 3) Konfirmasi

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,311 1,00 0,311

Page 211: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

194 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

117. Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.

Kekuatan:

Perusahaan telah mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian sebagian besar target-target yang disepakati dalam Key Performance Indicator tahun 2017. Skor capaian KPI tahun 2017 yaitu sebesar 89,08% dari target 100%.(1)

Tabel Realisasi KPI Tahun 2017

No Perspektif Bobot Skor

1 Keuangan dan Pangsa Pasar

Average Collection Period 8 2,92

EBITDA Margin 9 6,43

Pertumbuhan Pendapatan Usaha

9 9,00

2 Fokus Pelanggan

Indeks Kepuasan Pelanggan 10 10,27

Tindaklanjut Keluhan Pelanggan yang tertulis

10 10,44

3 Efektivitas Produk dan Proses

Availability Kapal Tunda 8 8,99

Tingkat Keselamatan 8 8,00

Availability Motor Pandu 6 6,25

4 Fokus Tenaga Kerja

Peningkatan Kompetensi Pegawai

5 5,52

Produktivitas Pegawai 6 5,27

Indeks Kepuasan Pegawai 5 5,27

5 Kepemimpinan, Tata Kelola

Referensi: 1) Laporan Manajemen

Unaudited Tahun 2017 2) Laporan Manajemen

Audited Tahun 2016

Hambatan: - Rekomendasi:

Meningkatkan nilai pemegang saham secara konsisten dan berkelanjutan dengan memenuhi pencapaian target-target yang telah disepakati.

Meningkatkan kinerja Perusahaan agar dapat memenuhi harapan pemegang saham melalui pencapaian target dalam KPI yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

0,311 1,00 0,311

Page 212: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

195 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

dan Tanggung Jawab

Assessment GCG 5 4,71

Penyerapan Investasi 5 0

% Tindaklanjut Temuan KAP 6 6,00

Total 100 89.08

Kelemahan:

Perusahaan telah mampu meningkatkan kinerja Perusahaan dibandingkan tahun sebelumnya melalui pencapaian beberapa target dalam KPI.

118. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi Perusahaan.

Kekuatan:

Kebijakan CSR a. Perusahaan telah memiliki kebijakan

terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, sebagai penjabaran Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (1)

b. Telah terdapat unit/bagian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

c. Perusahaan tidak memiliki kewajiban tentang pembinaan usaha kecil. (N/A)

d. Menetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan penglolaan CSR.

Referensi: 1) Draft SK Direksi

tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / CSR di PT JAI Tbk

2) HSSE Plan sesuai implementasi ISM Code

3) Prosedur Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat

4) Program Kerja HSSE 2017

Hambatan: - Rekomendasi:

Menyusun rencana kerja CSR untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan pada periode tahun berikutnya.

Terkait ukuran-ukuran

1,556 0,75 1,167

Page 213: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

196 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Antisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan dari produk, pelayanan dan proses operasional dari Perusahaan. a. Perusahaan telah memiliki SOP yang

memuat kewajiban perusahaan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. (2)(3)

b. Telah terdapat program penanganan keadaan darurat yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan, yaitu melalui program simulasi kebakaran dan tanggap darurat yang melibatkan seluruh karyawan Perusahaan. (4)

c. Telah terdapat infrastruktur, baik sebagai early warning system maupun pelaksanaan program keadaan darurat, diantaranya melalui penyediaan APAR, Hydrant di tempat kerja.(4)(5)(6)

Not Applicable (N/A) Pada tahun 2017, Perusahaan tidak berkewajiban melaksanakan program

5) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan

6) Konfirmasi

atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan CSR.

- Menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan

- Melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan CSR dengan targetnya.

Page 214: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

197 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

kemitraan dengan usaha kecil.

Terkait Program Bina Lingkungan dan Program CSR lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku. - Anggaran tanggung jawab sosial

perusahaan telah dianggarkan dalam RKAP sebagai dana Bantuan Sosial.

- Perusahaan telah menyusun laporan implementasi pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial.

Kelemahan:

Terkait Program Bina Lingkungan dan Program CSR lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku. - Perusahaan belum memiliki rencana kerja

untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan

- Belum terdapat rencana kerja CSR yang akan dilakukan pada periode tahun berikutnya sehingga tidak dapat dianalisis kesesuaian antara target dan realisasi implementasi CSR.

Terkait ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan CSR. - Perusahaan belum menetapkan indikator

keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab

Page 215: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

198 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

sosial perusahaan - Perusahaan belum melakukan evaluasi atas

pencapaian indikator keberhasilan CSR dengan targetnya.

32. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan Anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. 1,089 1,089

119. Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan penjabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.

Kekuatan:

Direksi telah menetapkan mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan penjabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam: (1)(2)(3) - Anggaran Dasar Perusahaan - Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan

Penerpan Whistleblowing System (WBS) - Pedoman Pelaksanaan GCG

Telah dilakukan sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan Penjabat Struktural Perusahaan, yaitu melalui penandatanganan Pakta Integritas serta sosialisasi kebijakan GCG.

Telah dilakukan penandatanganan surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dalam Pernyataan Pakta Integritas antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan

Referensi: 1) Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 13 2) Pedoman Gratifikasi

dan Penerapan Whistleblowing System

3) Pedoman GCG 4) Pakta Integritas

Anggota Direksi 5) Konfirmasi

Hambatan: - Rekomendasi:

Seluruh anggota Direksi menandatangani surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perusahaan yang dilakukan pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

0,467 1,00 0,467

Page 216: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

199 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Perusahaan yang ditandatangani seluruh Direksi pada bulan Agustus tahun 2017.

Kelemahan: -

120. Direksi menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.

Kekuatan:

Seluruh Direksi telah menyampaikan laporan kepemilikan saham di Perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus yang memuat daftar kepemilikan saham pribadi dan keluarga anggota Direksi. (1)

Direksi telah menandatangani pakta integritas agar dalam pengambilan keputusan tidak terdapat potensi benturan kepentingan. (2)

Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan, dibuktikan dengan: (3) a. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan

dengan Transaksi kesempatan Perusahaan (corporate opportunity).

b. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi dengan Perusahaan yang bersangkutan, baik yang di laksanakan oleh Direksi pribadi atau secara tidak langsung

Referensi: 1) Daftar Khusus

Kepemilikan Saham Direksi Tahun 2017

2) Pakta Integritas Anggota Direksi

3) Konfirmasi

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,622 1,00 0,622

Page 217: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

200 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

oleh Direksi melalui anggota keluarganya atau keluarga dekatnya (self dealing).

c. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest).

d. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang dibantu oleh orang dalam (insider information).

Direksi telah menunjukan kesungguhan dalam setiap pengambilan keputusan bebas dari kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya. (1) (2) (3)

Kelemahan: -

33. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.

1,089 0,933

121. Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Direksi telah menyampaikan Laporan Manajemen triwulanan & tahunan, Laporan Keuangan triwulanan & tahunan serta Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris.(1)(2)(3)(4)(5)

Terkait ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen kepada Dewan Komisaris. Sesuai dengan ketentuan Board Manual, penyampaian kepada Dewan Komisaris untuk

Referensi: 1) Laporan Manajemen

Unaudited Tahun 2017 dan Triwulan I, II, III tahun 2017

2) SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/01/II.8/MS-16 tanggal 26 April 2016 : Tata Laksana Kerja

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,622 1,00 0,622

Page 218: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

201 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

laporan manajemen triwulanan paling lambat 21 hari setelah triwulan tersebut berakhir dan laporan manajemen tahunan paling lambat 5 hari sebelum bulan Februari berakhir; dan penyampaian Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun berakhir. (1)(2)(3)(4)

Tabel Waktu Penyampaian Laporan Manajemen

Triwulanan dan Tahunan Kepada Dewan Komisaris Tahun 2017

Laporan

Manajemen Standar Waktu Tgl.

Penyampaian Status

Ketepatan Waktu

Laporan Manajemen Triwulan I

21 hari setelah berakhirnya triwulan I

7 April 2017 Tepat Waktu

Laporan Manajemen Semester I

21 hari setelah berakhirnya triwulan I

10 Juli 2017 Tepat Waktu

Laporan Manajemen Triwulan III

21 hari setelah berakhirnya triwulan I

6 Oktober 2017

Tepat Waktu

Laporan Manajemen Tahunan 2017 Unaudited

2 Bulan setelah berakhirnya tahun buku

10 Januari 2017

Tepat Waktu

Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT JAI halaman 20-22

3) Surat Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan 2017 kepada Dewan Komisaris

4) Laporan Tahunan Tahun 2017

5) Surat Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan dan Semester

6) Surat Penyampaian Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Page 219: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

202 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Laporan Tahunan 2017

(Annual Report)

5 Bulan setelah tahun buku berakhir

20 Januari 2017

Tepat waktu

Direksi telah menyampaikan Laporan Manajemen triwulanan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi; serta Laporan manajemen tahunan dan laporan tahunan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. (1)(2)(3)

Sesuai dengan ketentuan Board Manual, penyampaian kepada Pemegang Saham untuk laporan manajemen triwulanan paling lambat 1 bulan setelah triwulan tersebut berakhir dan laporan manajemen tahunan paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun buku tersebut; dan penyampaian Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun berakhir. (1)(2)(3)(4)

Page 220: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

203 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Tabel Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Pemegang Saham Tahun 2017

Laporan

Manajemen Standar Waktu Tgl.

Penyampaian Status

Ketepatan Waktu

Laporan Manajemen Triwulan I

1 bulan setelah berakhirnya triwulan I

7 April 2017

Tepat Waktu

Laporan Manajemen Semester I

1 bulan setelah berakhirnya triwulan II

10 Juli 2017 Tepat Waktu

Laporan Manajemen Triwulan III

1 bulan setelah berakhirya triwulan III

6 Oktober 2017

Tepat Waktu

Laporan Manajemen Tahunan Unaudited 2017

2 Bulan setelah berakhirnya tahun buku

10 Januari 2018

Tepat Waktu

Laporan Tahunan 2017 (Annual Report)*

5 Bulan setelah tahun buku berakhir

15 Mei 2018

Tepat Waktu

Catatan: ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan.

Muatan (content) Laporan Kinerja tahunan telah lengkap (untuk muatan laporan tahunan parameter tersendiri) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (1) (2) (4)

Page 221: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

204 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Kelemahan: -

122. Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan Anggota Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Perusahaan telah memberikan informasi (Laporan Manajemen Triwulanan, Laporan Manajemen Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) kepada PT Pelindo II (Persero) sebagai Pemegang Saham Mayoritas. (1) (2)

Perusahaan telah memberikan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. (1) (3) (4) (5)

Telah dilakukan prinsip perlakuan yang sama dalam pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. (1)(2)(4)(5)

Kelemahan:

Perusahaan belum memberikan informasi (Laporan Manajemen Triwulanan, Laporan Manajemen Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) kepada PT MTI sebagai Pemegang Saham Minoritas.

Referensi: 1) Laporan

Manajemen dan Keuangan Triwulan I, II, III dan Laporan Manajemen Tahunan Unaudited 2017

2) Laporan Tahunan 2017

3) Anggaran Dasar Perusahaan

4) Surat Pengantar Laporan Manajemen Triwulan I, II, III dan Laporan Manajemen tahun 2016 kepada Pemegang Saham dengan Tembusan kepada Dewan Komisaris

5) Konfirmasi

Hambatan: - Rekomendasi:

Memberikan dan memberikan informasi terkait Laporan Manajemen Triwulanan, Laporan Manajemen Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) kepada PT MTI sebagai Pemegang Saham Minoritas.

Memberikan perlakuan yang sama dalam pemberian informasi kepad Pemegang Saham Minoritas yaitu perlakuan yang sama dalam hal

0,467 0,67 0,311

Page 222: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

205 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Perusahaan belum memberikan perlakuan yang sama dalam pemberian informasi oleh Direksi Pemegang Saham Minoritas yaitu perlakuan yang sama dalam hal penyampaian informasi terkait operasional dan keuangan Perusahaan melalui penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan serta Laporan Keuangan Perusahaan.

penyampaian informasi terkait operasional dan keuangan Perusahaan melalui penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan serta Laporan Keuangan Perusahaan.

34. Direksi menyelengggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1,556 1,283

123. Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Direksi telah memiliki pedoman pelaksanaan rapat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Tata Tertib Rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang mengatur antara lain aspek sebagai berikut: (1) a) Risalah Rapat b) Panggilan Rapat c) Etika Rapat d) Jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan

rapat e) Pimpinan Rapat f) Mekanisme Kehadiran g) Prosedur pengambilan keputusan rapat h) Pengambilan Keputusan Secara Sirkuler

Referensi: 1) Anggaran Dasar 2) Tata Tertib Rapat

Direksi dan Dewan Komisaris

Hambatan: -

Rekomendasi:

Pedoman pelaksanaan rapat Direksi mengatur pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dangan usulan Direksi.

0,156 0,50 0.078

Page 223: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

206 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Kelemahan:

Pedoman pelaksanaan rapat Direksi belum mengatur pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dangan usulan Direksi.

124 Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.

Kekuatan:

Pada dasarnya rencana Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan Rapat Direksi yang dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Board Manual.(1)(2)

Jumlah rapat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam sebulan.

(1)(2)

Di tahun 2017 jumlah rapat Direksi sesuai kebutuhan yaitu 12 kali dan rapat bersama Dewan Komisari 14 Kali. (1)

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen terkait rencana rapat Direksi serta dimuat dan ditetapkan dalam RKAP.

Referensi: 1) Board Manual 2) Anggaran Dasar 3) Risalah Rapat Direksi

tahun 2017

Hambatan: - Rekomendasi:

Mendokumentasikan Rencana Rapat serta dimuat dan ditetapkan dalam RKAP.

0,467 0,67 0,311

125. Anggota Direksi menghadiri setiap rapat

Kekuatan:

Tingkat kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat

Referensi : 1) Rekapitulasi Rapat

Hambatan: -

0,311 1,00 0,311

Page 224: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

207 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

Internal Direksi adalah sebagai berikut: (1) Tabel Rekapitulasi Kehadiran

Direksi dalam Rapat

Direksi Tahun 2017 Jabatan Kehadiran %

Dawam Atmosudiro 12 100

Sudarsono* 5 83

Supardi 12 100

Herman Susilo** 6 100 * Diberhentikan sebagai Direktur sejak tanggal 17

Juli 2017 ** Diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 26 Juli

2017

Berkaitan dengan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi yang dilakukan sebanyak 12 kali dengan capaian tingkat kehadiran masing-masing Direksi paling sedikit mencapai 83%. (1)

Tingkat kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan Komisaris adalah sebagaimana berikut. (2)

Direksi Tahun 2017 2) Risalah Rapat bersama

Dewan Komisaris Tahun 2017

Rekomendasi:

Mendokumentasikan alasan ketidakhadiran Direksi yang berhalangan hadir dalam setiap rapat Direksi maupun dalam rapat Dewan Komisaris (surat kuasa).

Page 225: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

208 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Tabel Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan Komisaris tahun 2017

Jabatan Kehadiran %

Dawam Atmosudiro 13 93

Sudarsono* 7 100

Supardi 13 93

Herman Susilo** 7 100 * Diberhentikan sebagai Direktur sejak tanggal 17

Juli 2017 ** Diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 26 Juli

2017

Berkaitan dengan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat bersama Dewan Komisaris yang dilakukan sebanyak 14 kali dan telah mencapai paling sedikit 93% untuk kehadiran anggota Direksi. (2)

Kelemahan:

Alasan ketidakhadiran Direksi yang berhalangan hadir dalam setiap rapat Direksi maupun dalam rapat Dewan Komisaris belum terdokumentasi.

Page 226: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

209 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

126. Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

Kekuatan:

Di dalam rapat Direksi telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dalam rapat Direksi.(1)

Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang sedang dalam proses telah dilakukan pembahasan untuk tidak lanjutnya.(1)

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen terkait bahwa dalam setiap rapat Direksi terdapat evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

Referensi : 1) Risalah Rapat Direksi

2017.

Hambatan: - Rekomendasi:

Mendokumentasikan terkait evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dalam setiap rapat Direksi.

0,311 0,88 0,272

127 Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

Kekuatan:

Direksi telah menindaklanjuti arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.(1)(2)(3)(4)

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi telah sesuai dengan arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris. (1)(2)(3)(4)

Kelemahan: -

Referensi : 1) Risalah Rapat

bersama Dewan Komisaris tahun 2017.

2) Laporan Tahunan 2016

3) Laporan Manajemen Tahun 2017

4) Laporan Hasil Audit Auditor Independen

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,311 1,00 0,311

35. Direksi wajib menyelenggarakan Pengawasan Intern yang berkualitas dan efektif 1,711 1,457

128. Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan

Kekuatan:

Terdapat Piagam Pengawasan Intern yang telah ditetapkan Direktur Utama dan Komisaris

Referensi : 1) Piagam Pengawasan

Intern

Hambatan: -

0,156 1,00 0,156

Page 227: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

210 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

oleh Direksi.

Utama.(1)

Muatan Piagam Satuan Pengawasan Internal antara lain telah :

a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang RI nomor 19 tahun 2003 dan SK Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011.

b. Mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-Internal Audit Perusahaan dan/atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau International Professional Practices Freamwork of Internal Auditing.

c. Paling sedikit menjelaskan: posisi fungsi pengawasan intern dalam organisasi; kewenangan fungsi pengawasan intern untuk mendapatkan akses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi, tempat/lokasi bangunan, aset, pegawai, catatan dan dokumentasi lainnya serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern; dan menjelaskan ruang lingkup fungsi pengawasan intern.

Piagam Internal Audit dimutakhirkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan Perusahaan serta kebutuhan organisasi sebagaimana diatur didalamnya. Piagam Audit

Rekomendasi: -

Page 228: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

211 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

saat ini disahkan tahun 2017. (1) Kelemahan: –

129. Internal Audit/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Kekuatan:

Piagam Pengawasan Intern menjelaskan Posisi Satuan Pengawasan Internal dalam struktur organisasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Ka. SPI telah diangkat oleh Direktur Utama. (1)

Piagam Pengawasan Intern menjelaskan Pimpinan fungsi Internal Audit telah mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit. (1)

Jumlah personil yang ditugaskan di Internal Audit berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang Kepala SPI, 1 orang Senior Auditor dan 1 orang Junior Auditor.

Kualitas auditor SPI yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya.(3) a. Pimpinan fungsi Audit Internal telah

mengikuti sertifikasi profesi QIA (Qualified Internal Auditor) tingkat dasar.

Referensi : 1) Piagam Pengawasan

Intern 2017 2) Surat Keputusan

Direksi Nomor : KP.428/1/2/MS-2017 tanggal 31 Januari 2017

3) Laporan Tahunan 2017

4) Draf Pedoman Audit

Hambatan: - Rekomendasi:

Jumlah personil yang ditugaskan di Internal Audit sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Internal Audit. a. SPI/fungsi Audit

Internal memiliki rencana kebutuhan tenaga auditor/SDM.

b. Jumlah tenaga auditor mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis bebankerja

0,466 0,65 0,303

Page 229: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

212 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

b. Staf auditor internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dan sebagian auditor telah mendapatkan program sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Internal Audit QIA (Qualified Internal Auditor) tingkat dasar dan lanjut serta Auditor Safety Maritime (ISM Code).

c. Terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf Auditor Internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor SPI dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi.

Pedoman Audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi Internal Audit saat ini masih dalam bentuk darft. a. Kepala Internal Audit /Fungsi Internal Audit

melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi Internal Audit yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern.

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen bahwa jumlah

yang dilakukan oleh SPI dan/atau bagian SDM.

Kualitas auditor SPI yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya. a. Pimpinan fungsi

Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi QIA (Qualified Internal Auditor).

b. Staf auditor internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dan sebagian auditor telah mendapatkan program sertifikasi profesi yang tepat

Page 230: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

213 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

personil yang ditugaskan di Internal Audit sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Internal Audit. a. SPI/fungsi Audit Internal memiliki rencana

kebutuhan tenaga auditor/SDM. b. Jumlah tenaga auditor mencukupi kebutuhan

perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau bagian SDM.

Kualitas auditor SPI yang ditugaskan belum sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya. a. Pimpinan fungsi Audit Internal memiliki

keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi QIA (Qualified Internal Auditor).

b. Staf auditor internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dan sebagian auditor telah mendapatkan program sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Internal Audit.

SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas. a. Kebijakan dan prosedur sebagai pedoman

bagi pelaksanaan kegiatan Fungsi

dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Internal Audit.

c. Terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf Auditor Internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor SPI dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi.

SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas. a. Mengesahkan

Page 231: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

214 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Pengawasan Intern. Bentuk dan isi prosedur disesuaikan dengan struktur organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan belum disahkan.

b. SPI/Fungsi Internal Audit belum melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. Review (assessment) berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap Charter Audit Internal, standar dan kode etik, efisiensi serta efektivitas dari Internal Audit memenuhi kebutuhan dari berbagai stakeholders-nya, assessment yang dilakukan oleh assessor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Kebijakan dan prosedur yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Fungsi Pengawasan Intern. Bentuk dan isi prosedur disesuaikan dengan struktur organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

b. SPI/Fungsi Internal Audit melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. Review (assessment) berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap Charter Audit Internal, standar dan kode etik,

Page 232: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

215 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

efisiensi serta efektivitas dari Internal Audit memenuhi kebutuhan dari berbagai stakeholders-nya, assessment yang dilakukan oleh assessor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

130. Internal Audit melaksanakan fungsi Pengawasan Intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan.

Kekuatan :

Terkait SPI merencanakan Program Kerja Tahunan pengawasan intern dan melaksanakan pengawasan sesuai yang sudah ditetapkan, antara lain: a. SPI menyusunan Program Kerja Pengawasan

Tahunan /PKPT (Rencana Audit Tahunan) dengan pendekatan risiko (risk based auditing).(1)

b. Rencana Penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan /PKPT) disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.(1)(2)

c. Rencana penugasan (PKPT) disetujui oleh

Referensi : 1) Program Kerja

Pengawasan Tahunan /PKPT 2017

2) Draft Pedoman Audit 3) Laporan Internal

Audit II 2017 4) Laporan Hasil Audit

Performansi 2017 5) Laporan Tindak

Lanjut Hasil Audit 6) Surat Nomor

UM.330/23/12/MS-18 tanggal 30 April 2018

7) Konfirmasi

Hambatan: - Rekomendasi: Mendokumentasikan

terkait bahwa SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal. c. Penanggung jawab

Fungsi Audit Internal mengesahkan pedoman untuk memantau tindak lanjut rekomendasi

1,089 0,92 0,998

Page 233: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

216 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Direktur Utama dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Cq Komite Audit.(1)

d. Pelaksanaan audit berdasarkan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan dan telah sesuai dengan yang direncanakan Induk Perusahaan. (1)(3)(4)(5)

e. Tingkat pencapaian (kinerja) target-target dalam PKPT (Jumlah Audit dan Pelaporan Audit) telah sesuai dengan yang ditetapkan Induk Perusahaan. (1)(3)(4)(5)

SPI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit baik dalam bentuk hardcopy maupun pemaparan langsung dalam rapat.(3)(4)(5)

a. Penanggung jawab Internal Audit telah melaporkan hasil kerjanya (penugasan pengawasan intern) kepada Direktur Utama.

b. Laporan hasil penugasan pengawasan intern disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit. Jika Internal Audit melakukan assessment atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan intern harus disampaikan juga kepada Dewan Komisaris.

Fungsi Internal Audit memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata

hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

d. Mendokumentasikan bahwa Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris cq Komite Audit.

Page 234: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

217 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Kelola (governance), manajemen risiko, dan pengendalian intern. (3)(4) a. SPI telah memberikan rekomendasi

(masukan atas prosedur) dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi yang meningkatkan proses Tata Kelola (governance).

b. SPI memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada Perusahaan.

SPI memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis Perusahaan, yang mencakup : a. SPI mengevaluasi sejauh mana sasaran dan

tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi.

b. SPI memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang di peroleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen.

SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal.(5)(6) a. Fungsi Audit Internal secara efisien dan

efektif telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan

Page 235: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

218 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

ekstern dan mendokumentasikan hasil pemantauan.

Tingkat penerapan rekomendasi yang disampaikan oleh SPI telah dapat diterapkan/dijalankan dan rekomendasi Internal Audit memperbaiki kegiatan operasional unit. (5)

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumentasi terkait bahwa SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal. a. Penanggung jawab Fungsi Audit Internal

mengesahkan pedoman untuk memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

b. Mendokumentasikan bahwa Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris cq Komite Audit.

36. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. 1,711 1,450 131. Sekretaris Perusahaan di

lengkapi dengan faktor-faktor pendukung

Kekuatan:

Sekretaris Perusahaan telah memiliki kualifikasi memadai yang dibuktikan dengan:

Referensi : 1) CV Indra Sigit

Satyaputra 2) Struktur Organisasi

Hambatan: -

0,466 0,83 0,388

Page 236: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

219 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

a. Sekretaris Perusahaan telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Perusahaan dengan terpenuhinya persyaratan menjadi Sekretaris Perusahaan. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Sdr. Indra Sigit Satyaputra dengan latar belakang pendidikan S1-Akuntansi, S2- Adm. Des Entreprises. (1)

b. Sekretaris Perusahaan telah memiliki pengalaman profesional dan kompetensi yang dimiliki yaitu pasar modal, manajemen keuangan dan komunikasi Perusahaan baik yang didapatkan melalui pendidikan formal, pelatihan maupun pengalaman kerja. (1)

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya, saat ini berada di bawah tangung jawab Manager Hukum dan Asuransi.

Uraian tugas Sekretaris Perusahaan telah mencakup hal-hal subtantive, sebagai berikut: a. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi

peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;

b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara

Perusahaan 3) Surat Keputusan

Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: HK.56/01/11.8/MS-16 tanggal 26 April 2016

Rekomendasi:

Sekretaris Perusahaan mengikuti pengembangan kompetensi terkait Hukum.

Mendokumentasikan bahwa posisi Sekretaris Perusahaan dibawah Direktur Utama dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dalam pengangkatannya.

Page 237: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

220 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

c. Sebagai penghubung (liaison officer); d. Menatausahakan serta menyimpan

dokumen (termasuk kebijakan) Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Kelemahan:

Sekretaris Perusahaan belum memiliki pengalaman profesional dan kompetensi terkait Hukum.

Belum diperoleh dokumentasi bahwa posisi Sekretaris Perusahaan dibawah Direktur Utama dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dalam pengangkatannya.

132. Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya.

Kekuatan:

Sekretaris Perusahaan telah memberikan informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders dibuktikan dengan: a. Sekretaris Perusahaan telah bertindak

sebagai pendukung dalam penyusunan Laporan triwulanan dan tahunan yang akurat dan dapat diandalkan. (1)(3)

Referensi : 1) Laporan

Manajemen Triwulan I, II, III dan Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2017

2) Board Manual 3) Surat Penyampaian

Hambatan: - Rekomendasi:

Mendokumentasikan bahwa Laporan Triwulanan dan

1,089 0,85 0,926

Page 238: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

221 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

b. Laporan Triwulanan dan Tahunan telah disampaikan kepada Dewan dan/atau kepada pemegang saham. (1)(2)(3)

Mengingat Board Manual Perusahaan telah mengatur ketentuan penyampaian Laporan Triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 21 hari setelah berakhirnya periode triwulan tersebut maka tidak ada kewajiban standar waktu/hari sesuai SK-16/S.MBU/2012. Namun Anggaran Dasar tidak mengatur jangka waktu penyampaian Laporan Manajemen Tahunan maka standar waktu didasarkan pada SK-16/S.MBU/2012 yaitu 5 hari kerja sebelum bulan februari berakhir. .(2) Berikut tabel penyampaian Laporan Triwulanan:

Tanggal Pelaporan

kepada Dewan Komisaris

Laporan Ketepatan Waktu

10 Juli 2017 Triwulan II Tepat Waktu

6 Oktober 2017 Triwulan III Tepat Waktu

Catatan: Ketentuan yang diataur dalam SK-16/S.MBU/2012 terkait dengan ketepatan

Laporan Manajemen Triwulanan I, II, III dan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

4) Website: www.ipcmarineservice.co.id

5) Press Release 6) Laporan Tahunan

2017 7) Risalah Rapat

Direksi 8) Risalah Rapat

Direksi bersama Dewan Komisaris

9) Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun buku 2016

10) Risalah RUPS Persetujuan RKAP dan Kontrak Manajemen tahun 2017

11) Undangan Rapat Pra RUPS

12) Surat Udangan Rapat Direksi

13) Daftar Pemegang Saham

Tahunan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tepat waktu.

Mendokumentasikan bahwa Sekretaris Perusahaan menyusun tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPSLB.

Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah Rapat Direksi. a. Risalah Rapat

Direksi seluruhnya memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.

b. Risalah Rapat memuat keputusan rapat sebelumnya.

Mendokumentasikan bahwa program pengenalan (induction

Page 239: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

222 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

waktu penyampaian laporan triwulan Not Applicable

c. Sekretaris Perusahaan telah memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website Perusahaan on line secara berkala.(4)(5)

d. Sekretaris Perusahaan telah mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "Proses Release" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi. (5)

e. Sekretaris Perusahaan telah melakukan pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai dan atau performance dari Perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan Perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada stakeholders lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.(1)(4)(5)

f. Penyampaian laporan dan informasi relevan lainnya seperti Annual Report, website, laporan triwulanan, serta penyediaan informasi bagi stakeholders telah dilakukan secara tepat waktu. (1)(2)(4)(5)(6)

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung, dimana :

14) Dokumen Daftar Khusus

15) Surat Undangan dan Daftar Hadir Induction Program bagi Komisaris Utama

16) Laporan Auditor Independen

17) Dokumen Laporan Kajian Hukum

18) Konfirmasi

program) meliputi penjelasan terkait Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Perusahaan;

Mendokumentasikan bahwa Sekretaris Perusahaan memberikan Laporan yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.

Page 240: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

223 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

a. Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan stakeholders.(7)(8)(9)(10)

b. Sekretaris Perusahaan telah menyusun jadwal Pra-RUPS/RUPSLB dan Rapat Direksi.(11)(12)

Sekretaris Perusahaan menjalankan pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi, dimana: a. Sekretaris Perusahaan telah membuat,

memelihara, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham yang dimuat dalam akta pendirian. (13)

b. Sekretaris Perusahaan telah membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus.(14)

c. Sekretaris Perusahaan telah membuat, memelihara, dan menyimpan, Risalah RUPS baik RUPS tahunan, RUPS Luar Biasa maupun RUPS sirkuler: (9)(10)

- Risalah RUPS telah memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS dan keputusan RUPS.

- Risalah RUPS telah ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit satu orang

Page 241: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

224 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

d. Sekretaris Perusahaan telah membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah Rapat Direksi. (7) - Risalah Rapat Direksi telah dibuat untuk

setiap Rapat Direksi. - Risalah Rapat Direksi telah

mencantumkan jalannya rapat/dinamika rapat.

- Risalah Rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat (jika ada).

- Direksi telah menerima salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah Anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

- Telah terdapat validasi risalah rapat sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan. Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan ke seluruh Direksi maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai di laksanakan.

- Risalah asli dari setiap Rapat Direksi telah disimpan di Perusahaan.

- Risalah asli dari setiap Rapat Direksi dapat

Page 242: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

225 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

diakses oleh setiap Anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi.

Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan program pengenalan bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. a. Telah terdapat kebijakan tentang program

pengenalan Perusahaan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diatur dalam Board Manual.(2)

b. Program pengenalan Perusahaan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dilukan secara tentative setiap tahun apabila terdapat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris baru, sehingga rencana program tersebut tidak secara tertulis hanya mengacu pada Pedoman yang ada. Pada tahun 2017 terdapat program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru, yaitu tanggal 5 Desember 2017. (15)

c. Program pengenalan meliputi: (1) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG; (2) gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi,

Page 243: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

226 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal (4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan yang dimuat dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Pedoman Dewan Direksi. (15)

Terkait pelaporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan kepada Direktur Utama: a. Berdasarkan konfirmasi Sekretaris

Perusahaan memberikan Laporan hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru jika terdapat peraturan perundang-undangan baru. (16)(17)

b. Sekretaris Perusahaan dibantu oleh pihak independen telah membuat laporan hasil telaah tingkat kepatuhan Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.(16)

Kelemahan: ● Belum diperoleh dokumentasi bahwa bahwa

Laporan Triwulanan dan Tahunan telah

Page 244: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

227 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

disampaikan kepada Dewan Komisaris tepat waktu.

● Belum diperoleh dokumentasi bahwa Sekretaris Perusahaan menyusun tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPSLB.

● Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah Rapat Direksi. a. Risalah Rapat Direksi belum seluruhnya

memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.

b. Risalah Rapat belum memuat keputusan rapat sebelumnya.

● Belum diperoleh dokumen bahwa program pengenalan (induction program) meliputi penjelasan terkait Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Perusahaan;

● Belum diperoleh dokumen bahwa Sekretaris Perusahaan memberikan Laporan yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.

133. Direksi mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.

Kekuatan:

Terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan melalui P2B.(1)

Referensi : 1) P2B 2017

Hambatan: - Rekomendasi: ● Mendokumentasikan

0,156 0,88 0,137

Page 245: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

228 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Kelemahan: ● Mengingat belum diperoleh dokumen yang

menunjukan realisasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan maka capaiannya belum dapat dianalisis.

capaian realisasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusah

37. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan. 2,022 1,594

134. Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Kekuatan:

Prosedur Pemanggilan a. Pemanggilan RUPS telah dilakukan

memenuhi jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan (31 Mei 2017) dan tanggal RUPS (15 Juni 2017).(1)

b. Pemanggilan telah dilakukan dengan surat tercatat. (1)

c. Dalam surat undangan RUPS telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat.(1)

Ketepatan waktu Pelaksanaan RUPS: a. Mengacu pada Anggaran Dasar

Perusahaan, RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk Pengesahan RKAP dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran. RUPS pengesahan RKAP tahun 2017 adalah

Referensi : 1) Undangan RUPS

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun buku 2016 Nomor: UM.330/26/01.3/MS-17 tanggal 31 Mei 2017

2) Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun buku 2016 tanggal 15 Mei 2017

3) Risalah RUPS RKAP tanggal 30 Januari 2017

Hambatan: - Rekomendasi:

Pemanggilan RUPS mencantumkan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

RUPS/Keputusan Pemegang Saham mengesahkan /menyetujui RJPP dalam waktu selambat-lambatnya dalam

1,089 0,75 0,817

Page 246: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

229 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

tanggal 30 Januari 2017.(3) b. RUPS pengesahan Laporan Tahunan telah

sesuai ketentuan atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau yaitu melalui RUPS tanggal 15 Juni 2017. (1)(2)

Kelemahan:

Pemanggilan RUPS belum mencantumkan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk Pengesahan RJPP belum dilaksanakan (31 Oktober 2017) selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP (27 April 2017).

waktu 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berjalan.

135. Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan

Kekuatan: Direksi telah menyediakan akses serta penjelasan lengkap informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS meliputi:

Telah terdapat metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan

Referensi : 1) Risalah RUPS No:

HK.56/30/5/3/PII-14 dan HK.476/2/4/MTI-2014 tentang Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris

Hambatan: - Rekomendasi:

Mendokumentasikan terkait panggilan untuk RUPS mencakup informasi mengenai setiap mata acara

0,933 0,83 0,778

Page 247: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

230 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

lain yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan. (1)

Telah terdapat informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroan, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). (2)(3)

Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perseroan telah dimuat Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.(4)(5)(6)

Telah terdapat penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.

Telah terdapat Penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan Perseroan dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

Kelemahan:

Belum diperoleh dokumen terkait panggilan

2) Draft RJPP tahun 2016-2020

3) RKAP Tahun 2017 4) Risalah RUPS

Tahunan Tahun Buku 2016

5) Laporan Hasil Audit KAP terhadap Laporan Keuangan

6) Laporan Tahunan 2017

7) Laporan Manajemen tahunan 2017 dan Triwulan I, II & III tahun 2017

8) Nomor UM.330/51/09/MS-17 tanggal 5 Desember 2017 tentang Gaji Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia

9) Kajian mengenai Usulan Gaji Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia, Tbk. Komite Audit 6 Desember 2017

dalam agenda RUPS termasuk usul yang direncanakan Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul itu harus disediakan di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan.

Page 248: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV Direksi

231 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

untuk RUPS mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS termasuk usul yang direncanakan Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul itu harus disediakana di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan.

Total Skor 35,00 89,755 31,414

Page 249: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB V Pengungkapan Informasi dan Transparansi Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 250: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

232 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

BAB V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

38. Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan kepada stakeholders 0,435 0,435 136. Perusahaan

menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi Perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi Perusahaan yang penting.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki kebijakan pengendalian informasi Perusahaan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi. (1)(2)(3)(4)(5)

Dalam SK DIreksi tersebut telah mengatur hal-hal sebagai berikut: (1)(2)(3)(4)(5) a. Informasi yang dikategorikan informasi

publik dan informasi rahasia Perusahaan, b. Prosedur pengungkapan informasi

perusahaan kepada stakeholders. c. Pihak-pihak yang dapat memberikan

dan/atau menyampaikan informasi publik.

Kelemahan: -

Referensi: 1) Kebijakan Teknoplogi

Informasi PT. Jasa Armada Indonesia No. Dok: SOP-HRD-03

2) Pedoman Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi PT. Pelabuhan II (Persero) Tahun 2009 sesuai dengan SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/6/11/PI.II-09 Tanggal 23 November 2009

3) SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: 540/5/I/I/PI.II16 tentang Pedoman Pengembangan Perangkat Lunak tanggal 5 Januari 2017

4) SK Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/6/II/PI.II-09 Tanggal 23 November 2009 tentang Panduan

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,290 1,00 0,290

Page 251: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

233 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi PT. Pelabuhan Indonesia II

5) SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/8/6/1/PI-II-17 tanggal 8 Juni 2917 tentang Kebijakan Informasi, Data dan Dokumen Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

6) Draft pedoman pengelolaan website dan media sosial dilingkungan PT Jasa Armada Indonesia, Tbk

137. Tingkat kepatuhan Perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan.

Kekuatan:

Tingkat kepatuhan Perusahaan telah memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan dibuktikan dengan sepanjang tahun 2017 tidak adanya keluhan terkait pemenuhan kebutuhan informasi. (1)(2)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Konfirmasi 2) Dokument perjanjian

kerahasiaan pada saat pelaksanaan assessment

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,145 1,00 0,145

Page 252: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

234 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

39. Perusahaan menyediakan bagi stakeholders akses atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan tepat waktu dan berkala.

2,320 2,267

138. Terdapat media untuk penyediaan informasi publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki website yang dikelola oleh Perusahaan. (1)

Perusahaan telah memiliki kebijakan pemutakhiran website dalam bentuk Pedoman & Prosedur Pengeloalaan Situs Web. Namun, masih dalam bentuk draft. (2)

Pengelolaan website telah dilaksanakan namun belum mengacu pada kebijakan yang ditetapkan. (2)

Kelemahan: -

Referensi: 1) http://www.ipcmarineser

vice.co.id/ 2) Kebijakan pemutakhiran

website dalam bentuk Pedoman & Prosedur Pengeloalaan Situs Web.

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,322 1,00 0,322

139. Website Perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting Perusahaan.

Kekuatan:

Website Perusahaan telah mempublikasikan antara lain: (1) - Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(GCG Code),(2) - Board Manual, (2) - Pedoman Perilaku (Kode Etik/Code of

Conduct). (2) - Program Pengendalian Gratifikasi

Perusahaan (Pelaporan Pelanggaran dan Kebijakan Anti Korupsi). (2)

Referensi: 1) http://www.ipcmarineser

vice.co.id/ 2) https://ipcmarine.co.id/p

ortfolio/#annual-report/

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,572 1,00 0,572

Page 253: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

235 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

Website Perusahaan telah mempublikasikan informasi penting Perusahaan selain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan diantaranya: (1) - Beranda - Tentang Kami berisi tentang Profil

Perusahaan - Tata Kelola Perusahaan berisi tentang Kode

Etik Bisnis, Tatalaksana Kerja Direksi dan Komisaris, GCG, IPC Bersih, Pedoman Gratifikasi

- Perspective berisi tentang rekam jejak usaha Perusahaan

- Layanan berisi tentang Layanan yang diberikan kepada pelanggan

- Portfolio - Board of Director berisi tentang uraian

Direksi Perusahaaan - Pengadaan berisi tentang kegiatan

pengadaan Perusahaan - Kontak memfasilitasi komunikasi

dengan Pelanggan

Laporan Tahunan tahun 2017 telah disajikan di website Perusahaan sendiri yaitu pada alamat situs Perusahaan dan dapat diunduh melalui sub Investor Relations => Annual Report. Pada website Perusahaan juga disajikan Laporan Tahunan pada tahun-tahun sebelumnya. (1) (2)

Page 254: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

236 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

Kelemahan: -

140. Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting Perusahaan

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki media komunikasi lain selain website untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting Perusahaan seperti: - Company Profile, Standing Banner dan

lainnya(1)(2)(3) - Media Komunikasi Eksternal melalui media

sosial yaitu Twitter, Prospektus JAI, Instagram dan Facebook. (4)(5)(6)(7)

Perusahaan telah mengadakan pertemuan/gathering dengan stakeholders yaitu beberapa diantaranya adalah: (8) - Media Gathering PT Jasa Armada Indonesia

tanggal 07 November 2017 di Jakarta. Kelemahan:

Perusahaan belum memiliki media komunikasi lain selain website untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting Perusahaan seperti: majalah internal dan bulletin.

Referensi: 1) Company Profile 2) Standing Banner WBS dan

Gratifikasi 3) Id Twitter @ims_JAI 4) Perpektus JAI 5) Facebook

www.facebook.com/pg/ipcjai

6) Instagram Ipcmarineservice

7) Leaflet JAI 8) Undangan Coffee Morning

Tanggal 20 Januari 2017

Hambatan: - Rekomendasi:

Terdapat media komunikasi seperti majalah internal dan buletin

0,427 0,88 0,374

Page 255: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

237 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

141. Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan www.bumn.go.id dimutakhirkan secara berkala

Kekuatan:

Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan pada alamat http://www.ipcmarineservice.co.id/ telah dimutakhirkan secara berkala. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui history website update dan materi pemutakhiran website yang disusun oleh Corporate Secretary. (1)(2)

Kelemahan: -

Referensi: 1) http://www.ipcmarineser

vice.co.id/ dimutakhirkan pada tanggal Januari 2017

2) Materi Pemuktahiran Website

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,427 1,00 0,427

142. Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting Perusahaan yang disediakan dalam website Perusahaan

Kekuatan:

Informasi yang dimuat dalam website Perusahaan telah mudah diakses dan diunduh (download). Tingkat kemudahan akses dan unduh telah diuji oleh asesor. (1)

Perusahaan tidak menerima permintaan/ permohonan akses informasi publik yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan. Perusahaan telah memiliki layanan permintaan/ permohonan untuk memperoleh informasi publik yang dipenuhi oleh Perusahaan melalui website pada kanal situs kontak kami. (1)

Kelemahan: -

Referensi: 1) http://www.ipcmarineser

vice.co.id/

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,572 1,00 0,572

Page 256: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

238 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

40. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3,341 3,169

143. Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan

Kekuatan: Perusahaan telah menyusun Laporan Tahunan secara rutin setiap tahun. Dalam penilaian ini digunakan Laporan Tahunan 2017.

Penyajian laporan tahunan telah memenuhi ketentuan umum antara lain: (1) - Laporan Tahunan tahun 2017 telah disajikan

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan.

- Laporan Tahunan tahun 2017 telah dicetak pada kertas yang berwarna terang sehingga mudah dibaca dan jelas.

- Laporan tahunan mencantumkan identitas Perusahaan dengan jelas. Nama Perusahaan dan tahun Laporan Tahunan dengan jelas dan mudah terbaca ditampilkan pada: - Sampul muka, - Samping, - Sampul belakang, dan - Setiap halaman.

Laporan Tahunan tahun 2017 sudah disajikan dalam website Perusahaan dan dapat diunduh.(2)

Kelemahan: -

Referensi: 1) Laporan Tahunan PT Jasa

Armada Indonesia Tahun 2017

2) http://www.ipcmarineservice.co.id/tentang_kami/annual_report.html

Hambatan: - Rekomendasi:

- .

0,291 1,00 0,291

Page 257: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

239 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

144. Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting

Kekuatan: Laporan Tahunan tahun 2017 telah memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting antara lain memuat:

Informasi keuangan meliputi: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan relevan selama 3 (lima) tahun buku terakhir (tahun 2015-2017). Data keuangan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. (1)

Informasi harga Saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah Saham yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga Saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan Saham, dividen Saham, dan Saham bonus dalam bentuk grafik dan tabel. (N/A karena PT Jasa Armada Indonesia baru listed di Bursa Saham tanggal 22 Desember 2017)

Informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, mencakup informasi mengenai (1) jumlah obligasi/obligasi konversi yang beredar, (2) tingkat bunga; (3) Tanggal jatuh tempo; (4)

Referensi: Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia (Persero) Tahun 2017 1) Bagian Ikhtisar Keuangan

Hal 10-15

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,073 1,00 0,073

Page 258: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

240 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

Peringkat obligasi. (N/A Karena PT Jasa Armada Indonesia tidak menerbitkan Obligasi)

Kelemahan: -

145. Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi

Kekuatan:

Laporan Tahunan tahun 2017, telah memuat Laporan Dewan Komisaris antara lain memuat: - Penilaian kinerja Direksi mengenai

pengelolaan Perusahaan. - Pandangan atas prospek usaha yang

disusun oleh Direksi - Perubahan komposisi Dewan Komisaris. - Komite-komite yang berada di bawah

pengawasan Dewan Komisaris .

Laporan Tahunan tahun 2017, telah memuat Laporan Direksi antara lain memuat: (2) - Kinerja Perusahaan yang mencakup antara

lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi Perusahaaan.

- Memuat Laporan Direksi tentang Analisis Prospek usaha.

- Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan.

Referensi: Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tahun 2017 1) Bagian Laporan Dewan

Komisaris hal 23-28 2) Bagian Laporan Direksi

hal 34-43 3) Bagian Pernyataan

Dewan Komisaris dan Direksi entang Persetujuan Laporan Tahunan hal 48

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,291 1,00 0,291

Page 259: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

241 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

- Perubahan komposisi Direksi.

Laporan Tahunan tahun 2017, telah memuat tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan ketentuan: (3) - Tanda tangan dituangkan pada lembaran

tersendiri. - Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan

Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

- Ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya.

- Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. (Not Applicable (NA) karena seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah menyatakan pertanggungjawabannya atas kebenaran isi Laporan Tahunan tahun 2017).

Laporan Tahunan tahun 2017 telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang

Page 260: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

242 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham.

Kelemahan: -

146. Laporan Tahunan memuat profil Perusahaan secara lengkap

Kekuatan: Laporan Tahunan tahun 2017, telah memuat bagian Profil Perusahaan yang memuat:

Nama dan alamat Perusahaan mencakup informasi tentang nama dan alamat, kode pos, nomor telepon dan/atau nomor faksimili, email, dan website. (1)

Riwayat singkat Perusahaan mencakup tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama Perusahaan. (2)

Bidang usaha meliputi jenis produk dan jasa yang dihasilkan. (3)

Struktur organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan.(4)

Visi dan Misi Perusahaan. (5)

Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris (umur, pendidikan, dan pengalaman kerja). (6)

Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Direksi (umur, pendidikan, dan

Referensi: Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tahun 2017 1) Bagian Identitas

Perseroan hal 52-53 2) Bagian Riwayat Singkat

hal 56-57 3) Bagian Bidang Usaha hal

60-63 4) Bagian Struktur

Organisasi hal 72 5) Bagian Visi, Misi, Budaya

dan Motto Perusahaan hal 58-59

6) Bagian profil Dewan Komisaris hal 31-33

7) Bagian Profil Direksi hal 45-47

8) Bagian Profile SDM hal 93-97 dan 224

9) Bagian Struktur dan Komposisi Pemegang Saham hal 64-65

Hambatan: - Rekomendasi: Laporan Tahunan pada bagian Profil Perusahaan memuat informasi terkait:

Penjelasan tentang visi dan misi Perusahaan

0,145 0,97 0,140

Page 261: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

243 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

pengalaman kerja). (7)

Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi memuat antara lain: (8) - Jumlah karyawan berdasarkan level Jabatan, - Jumlah karyawan berdasarkan tingkat

pendidikan, - Pelatihan karyawan yang telah dan akan

dilaksanakan. - Persamaan kesempatan kepada seluruh

karyawan

Komposisi Pemegang Saham: (9) - Nama Pemegang Saham yang memiliki 5%

atau lebih Saham. - Direktur dan Komisaris yang memiliki Saham

(Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan yang bersangkutan dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya).

- Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan Saham masing-masing kurang dari 5%.

Daftar Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan asosiasi yang berisi: (10)

10) Bagian Daftar Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Perusahaan Patungan hal 72

11) Bagian Kronologis Pencatatan Saham hal 67-68

12) Bagian Kronologis Pencatatan Efek Lainnya hal 69

13) Bagian Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan hal 79

14) Bagian Akuntan Perseroan hal 218-219

15) Bagian Penghargaan dan Sertifikasi 2017 hal 16

16) Bagian Wilayah Operasional hal 77

Page 262: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

244 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

- Nama Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi,

- Persentase (%) Kepemilikan Saham, - Keterangan tentang bidang usaha anak

perusahaan atau perusahaan asosiasi, - Keterangan status operasi perusahaan anak

atau perusahaan asosiasi.

Kronologis pencatatan Saham: (11) - Kronologis pencatatan Saham, - Jenis tindakan Perusahaan (corporate

action) yang menyebabkan perubahan jumlah Saham,

- Perubahan jumlah Saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku,

- Nama bursa dimana Saham Perusahaan dicatatkan.

Kronologis pencatatan Efek lainnya: (12) - Kronologis pencatatan efek lainnya, - Jenis tindakan Perusahaan (corporate

action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya,

- Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku,

- Nama bursa dimana efek lainnya Perusahaan dicatatkan

- Peringkat Efek

Page 263: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

245 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

Nama dan alamat lembaga dan/ atau profesi penunjang pasar modal memuat antara lain: (13) - Nama dan alamat BAE, - Nama dan alamat perusahaan pemeringkat

efek, - Nama dan alamat perusahaan pemeringkat

efek.

Akuntan Perseroan memuat antara lain: (14) - Waktu periode audit akuntan publik

mengaudit laporan keuangan Perusahaan - Besarnya fee audit, - Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa

financial audit.

Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perseoran baik yang berskala nasional maupun internasional memuat antara lain: (15) - Masa berlaku. - Nama penghargaan/sertifikasi (berskala

nasional dan internasional). - Tahun perolehan.

Badan pemberi penghargaan/sertifikasi

Nama dan alamat anak perusahaan dan/atau kantor cabang. (16)

Kelemahan: Laporan Tahunan tahun 2017, pada bagian Profil Perusahaan belum memuat informasi terkait:

Penjelasan tentang Visi dan Misi Perusahaan

Page 264: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

246 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

147. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.

Kekuatan: Laporan Tahunan tahun 2017, telah memuat informasi Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan yang memuat:

Tinjauan kinerja per segmen usaha, antara lain: (1) - Produksi - Penjualan /pendapatan usaha, - Profitabilitas per Segmen Bisnis, - Peningkatan/penurunan kapasitas produksi

untuk masing-masing segmen usaha.

Uraian atas kinerja keuangan perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: (2) - Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Jumlah

Aset, - Liabilitas Jangka Pendek, Liabilitas Jangka

Panjang, dan Jumlah Liabilitas, - Pendapatan Usaha, - Beban Usaha, - Laba Bersih.

Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar Liabilitas dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang: (3)

Referensi: Laporan Tahunan PT Jaa Armada Indonesia Tahun 2017 1) Bagian Operasi per

Segmen hal 104-128 2) Bagian Tinjauan

Keuangan hal 129-133 3) Bagian Analisis

Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang serta Rasio Keuangan Lainnya hal 134-135

4) Bagian Struktur Modal hal 142

5) Bagian Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal hal 146

6) Bagian Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan hal 154

7) Bagian Prospek Usaha hal163

8) Bagian Aspek Pemasaran hal 86-89

9) Bagian Kebijakan Dividen hal 145

10) Bagian Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum hal 153

11) Bagian Mengenai Investasi, Ekspansi,

Hambatan: - Rekomendasi: Laporan Tahunan pada bagian informasi Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan memuat:

Informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

1,234 0,94 1 ,161

Page 265: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

247 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

- Kemampuan Membayar Hutang, - Tingkat Kolektibilitas Piutang, - Tingkat Likuiditas Perusahaan (liquidity).

Bahasan tentang Struktur Modal (capital structure), mengenai: (4) - Struktur Modal, - Kebijakan manajemen atas Struktur Modal

(Capital Structure Policies), - Tingkat likuiditas Perusahaan.

Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal tentang: (5) - Tujuan dari ikatan tersebut, - Mata uang yang menjadi denominasi, - Sumber dana yang diharapkan untuk

memenuhi ikatan, - Langkah yang direncanakan Perusahaan

untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha Perusahaan. (2)

Laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dan penjualan atau pendapatan bersih, disertai dengan bahasan tentang penyebab dari perubahan tersebut. (2)

Bahasan tentang dampak perubahan harga

Divestasi, Akuisisi, Restruktursiasi Utang dan/atau Modal hal 150

12) Bagian Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Berelasi hal 147

13) Bagian Perubahan Peraturan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan hal 156

14) Bagian Kebijakan Akuntansi hal 154

Page 266: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

248 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

terhadap penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan serta laba operasi Perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak Perusahaan memulai usahanya, jika baru mulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun. (2)

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan. (6)

Uraian tentang prospek usaha Perusahaan.(7)

Uraian tentang aspek pemasaran atas Produk dan Jasa Perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar. (8)

Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terkahir yang memuat uraian tentang: (9) - Besarnya dividen untuk masing-masing

tahun, - Besarnya payout ratio.

Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, memuat uraian mengenai: (1) Total Perolehan Dana, (2) Rencana Penggunaan Dana; (3) Rincian penggunaan Dana; (4) Saldo; (5) Perubahan Penggunaan Dana. (10)

Informasi material, antara lain mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi Hutang/Modal. (11)

Transaksi yang mengandung benturan

Page 267: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

249 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak Afiliasi. (12)

Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan. (13)

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan. (14)

Kelemahan: Laporan Tahunan tahun 2017, pada bagian informasi Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan belum memuat:

Informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

148. Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kekuatan: Laporan Tahunan tahun 2017 telah mengungkapkan informasi praktik Tata Kelola Perusahaan yang memuat:

Uraian Dewan Komisaris telah memuat antara lain: (1) - Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, - Pengungkapan prosedur penetapan dan

besarnya remunerasi Anggota Dewan Komisaris,

Referensi: Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tahun 2017 1) Bagian Dewan Komisaris

hal 183-192 dan 204 2) Bagian Direksi hal 193-

204 3) Bagian Komite Audit hal

205-210 4) Bagian Pelaksana Fungsi

Komite Nominasi dan

Hambatan: - Rekomendasi: Laporan Tahunan, pada bagian praktik Tata Kelola Perusahaan memuat informasi terkait:

Uraian mengenai aktivitas berkaitan

0,944 0,90 0,850

Page 268: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

250 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

- Frekuensi pertemuan, - Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam

pertemuan.

Uraian Direksi telah memuat antara lain: (2) - Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab

masing-masing anggota Direksi, - Pengungkapan prosedur penetapan dan

besarnya remunerasi anggota Direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangkutan,

- Frekuensi Pertemuan, - Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam

pertemuan, - Program pelatihan dalam rangka

meningkatkan kompetensi Direksi.

Komite Audit telah memuat antara lain: (3) - Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat

anggota Komite Audit, - Uraian tugas dan tanggung jawab, - Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran

Komite Audit, - Laporan singkat pelaksanaan kegiatan

Komite Audit, - Independensi anggota Komite Audit.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, telah dijalankan Dewan Komisaris. (4)

Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan

Remunerasi hal 210 5) Bagian Sekretaris

Perusahaan hal 212-213 6) Bagian Sistem

Pengendalian Internal hal 228

7) Bagian Internal Audit hal 214-217

8) Bagian Manajemen Risiko 220-223

9) Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagian Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pelanggan hal 238

10) Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Sosial dan Kemasyarakatan hal 238

11) Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup hal 238

12) Bagian Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris hal 228-229

13) Bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan hal

dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan Produk dan Konsumen/Nasabah memuat antara lain informasi tentang: - Biaya yang telah

dikeluarkan.

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan yang telah dilakukan, memuat antara lain informasi tentang: - Mitra Usaha Binaan - Program

Pengembangan Pendidikan

- Program Perbaikan Kesehatan

Page 269: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

251 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

telah memuat antara lain: (5) - Nama dan riwayat jabatan singkat

Sekretaris Perusahaan, - Uraian pelaksanaan tugas Sekretaris

Perusahaan.

Uraian mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Intern (Internal Audit and Control). (6)

Uraian tentang Unit Audit Internal (di Pengembang Pelabuhan Indonesia disebut Satuan Pengawasan Intern) telah memuat antara lain: (7) - Informasi tentang keberadaan Satuan

Pengawasan Intern, - Penjelasan tentang Piagam Satuan

Pengawasan Intern; - Penjelasan mengenai tugas dan tanggung

jawab Satuan Pengawasan Intern, - Uraian pelaksanaan kegiatan Satuan

Pengawasan Intern, - Nama dan riwayat hidup singkat Kepala

Satuan Pengawasan Intern.

Uraian mengenai manajemen risiko Perusahaan telah memuat antara lain: (8) - Penjelasan mengenai risiko-risiko yang

dihadapi Perusahaan (risiko operasional, risiko bisnis, risiko pasar, risiko hukum, dan risiko reputasi),

229-230 14) Bagian Kode Etik

Perusahaan hal 230-235

- Program pengembangan seni budaya.

- Biaya yang telah dikeluarkan.

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama aktivitas lingkungan, memuat antara lain informasi tentang: - Biaya yang telah

dikeluarkan.

Page 270: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

252 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

- Upaya untuk mengelola risiko tersebut.

Uraian mengenai aktivitas berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan Produk dan Konsumen/Nasabah telah memuat antara lain informasi tentang: (9) - Pembentukan Pusat Pengaduan

Konsumen/Nasabah, - Program peningkatan layanan kepada

Konsumen/Nasabah,

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama aktivitas lingkungan, telah memuat antara lain informasi tentang: (10) - Aktivitas pelestarian lingkungan, - Aktivitas pengelolaan lingkungan, - Sertifikasi Lingkungan,

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan telah memuat antara lain: (11) - Pokok perkara/gugatan; - Kasus posisi; - Status penyelesaian perkara/gugatan; - Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan

Perusahaan.

Akses informasi dan data Perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data Perusahaan kepada publik, misalnya

Page 271: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

253 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

melalui website Perusahaan, e-mail, media sosial, press release, dsb. (12)

Etika Perusahaan telah memuat antara lain: (13) - Keberadaan Pedoman Perilaku; - Isi Pedoman Perilaku; - Penyebaran Pedoman Perilaku kepada

karyawan dan upaya penegakannya; - Pernyataan mengenai budaya Perusahaan

(corporate culture) yang dimiliki Perusahaan.

Fungsi Komite Manajemen Risiko memuat informasi antara lain: - Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat

anggota Komite Pemantau Risiko; - Independensi Anggota Komite Pemantau

Risiko; - Uraian tugas dan tanggung jawab; - Uraian Pelaksanaan kegiatan Komite

Pemantau Risiko; - Frekuensi pertemuan dan tingkat

kehadiran Komite pemantau Risiko Kelemahan: Laporan Tahunan tahun 2017, pada bagian praktik Tata Kelola Perusahaan belum memuat informasi terkait:

Uraian mengenai aktivitas berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama

Page 272: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

254 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan Produk dan Konsumen/Nasabah memuat antara lain informasi tentang: - Biaya yang telah dikeluarkan.

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan yang telah dilakukan, memuat antara lain informasi tentang: - Mitra Usaha Binaan - Program Pengembangan Pendidikan - Program Perbaikan Kesehatan - Program pengembangan seni budaya. - Biaya yang telah dikeluarkan.

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama aktivitas lingkungan, memuat antara lain informasi tentang: - Biaya yang telah dikeluarkan.

149. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.

Kekuatan: Laporan Tahunan tahun 2017 telah mengungkapkan informasi Laporan Keuangan yang memuat:

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai

Referensi: 1) Surat Pernyataan Direksi

tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir Pada

Hambatan: - Rekomendasi: -

0,363 1,00 0,363

Page 273: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

255 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

dengan Peraturan Bapepam. (1)

Opini akuntan atas Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (2)

Deskiripsi Auditor Independen di Opini telah memuat antara lain: (2) - Nama dan tanda tangan, - Tanggal Laporan Audit, - Nomor Izin Kantor Akuntan Publik (KAP).

Laporan Keuangan yang lengkap, yaitu: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir. (3)

Penyajian Laporan Keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang ditertibkan Bapepam LK dan/atau institusi yang berwenang. (3)

Kelemahan: -

Tanggal Tersebut sebagai Lampiran Laporan Tahunan Tahun 2017

2) Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Purwantono. Sungkoro & Surja Laporan No. RPC-6078/PSS/2018 Izin Akuntan Publik No.AP.0240 tanggal 29 Maret 2018 dalam Laporan Tahunan tahun 2017

3) Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Armada Indonesia dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dalam Laporan Tahunan Tahun 2017

41. Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainya. 2,904

0,726

150. Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).

Kekuatan:

Perusahaan telah mengikuti Annual Report Award (ARA).

Referensi: -

Hambatan: -

1,452 0,50 0,726

Page 274: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab V Pengungkapan Informasi dan Transparansi

256 Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TINGKATPEMENU-

HAN SKOR

Kelemahan:

Perusahaan belum meraih juara Annual Report Award (ARA). .

Rekomendasi:

Memperbaiki muatan dan kualitas Annual Report sehingga dapat meraih juara.

151. Penghargaan atau award lainnya.

Kekuatan: -

Kelemahan:

Perusahaan belum bepartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR (Sustainability Reporting Award) dan sejenisnya.

Perusahaan belum memperoleh penghargaan lain dibidang publikasi dan keterbukaan informasi.

Referensi: -

Hambatan: - Rekomendasi:

Perusahaan bepartisipasi dalam CSR (Sustainability Reporting Award) dan sejenisnya.

Perusahaan memperbaiki kualitas informasi dan media publikasi serta mengikuti kompetisi yang relevan, sehingga mendapatkan penghargaan dibidang publikasi dan keterbukaan informasi.

1,452 0,00 0,00

TOTAL SKOR 9,000 73,301 6,597

Page 275: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB VI Aspek Lainnya Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 276: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab VI Aspek Lainnya

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 257

BAB VI. ASPEK LAINNYA

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

VI. ASPEK LAINNYA

42. Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi Perusahaan lainnya di Indonesia; 5,000 0,625 152. Perusahaan memiliki

bidang/area yang menjadi best practices di industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi Perusahaan lain). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi.

Kekuatan:

Selama tahun 2017, Perusahaan telah menerima penghargaan yaitu The Best Subsidiary For Customer Loyalty dari PT Pelindo.(1)(2)

Kelemahan:

Masih terdapat bidang/area yang belum optimal dan layak menjadi benchmark Tahun 2017. Bidang/area tersebut terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi.

Referensi: 1) Sertfikat The Best

Subsidiary For Customer Loyalty dari PT Pelindo II

2) Konfirmasi

Hambatan: - Rekomendasi:

Peningkatan kinerja di setiap bidang sehingga layak untuk menjadi Perusahaan terbaik dan menjadi benchmark bagi Perusahaan lain.

5,000 0,13 0,625

43. Praktik Tata Kelola menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

(5,000) 0,000

153. Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kekuatan:

Tidak terdapat perkara penting yang berindikasi tindak pidana korupsi yang dihadapi anggota

Referensi: -

Hambatan: - Rekomendasi:

(5,000) 0,00 0,000

Page 277: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab VI Aspek Lainnya

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 258

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR ASSESSMENT

ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

REFERENSI IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI

PENILAIAN

BOBOT (%)

TKT -PEMENU

HAN SKOR

Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Tidak terdapat pembekuan produk utama perusahaan atau mengalami kondisi yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama Perusahaan.

Tidak terdapat pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang menyebabkan kematian, menimbulkan kerusakan yang sangat serius pada lingkungan sekitar dan masyarakat, dan kerugian finansial yang sangat besar.

Tidak terdapat adanya permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, baik yang dilakukan oleh BUMN tersebut maupun oleh kreditur atau oleh instansi yang berwenang.

Tidak terdapat penyimpangan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan lainnya.

Kelemahan: -

-

TOTAL SKOR 5,000 12,500 0,625

Page 278: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran Assessment GCG PT Jasa Armada Indonesia Tbk Parameter Kementerian BUMN Tahun 2017

Page 279: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran I

SKOR % CAPAIAN

I Komitmen terhadap Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik secara

Berkelanjutan

7.00 6.543 93.476 Sangat Baik

II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik

Modal

9.00 8.611 95.675 Sangat Baik

III Dewan Komisaris 35.00 32.426 92.646 Sangat Baik

IV Direksi 35.00 31.414 89.755 Sangat Baik

V Pengungkapan Informasi dan

Transparansi

9.00 6.597 73.301 Cukup Baik

VI Aspek Lainnya 5.00 0.625 12.500 -

SKOR KESELURUHAN 100.00 86.217 86.217 Sangat Baik

Sangat Baik

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR PARAMETER BOBOT CAPAIAN TAHUN 2017 KLASIFIKASI

KUALITAS

PENERAPAN GCG

RINGKASAN HASIL PENILAIANASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

TAHUN 2017

KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG

Mengetahui:

Direktur Utama Komisaris Utama

(Dawam Atmosudiro) (Dani Rusli Utama)

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 280: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran II

Skor Capaian

(%)

(2) (3) (4) (4)/(3)

1 Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (GCG Code ) dan Pedoman Perilaku (Code of

Conduct ).

2 1.218 1.218 100.000

2 Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara

konsisten.

2 1.217 1.217 100.000

3 Perusahaan melakukan pengukuran terhadap

penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2 0.608 0.608 100.000

4 Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan

administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN).

3 1.370 0.913 66.667

5 Perusahaan melaksanakan program pengendalian

gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3 1.370 1.370 100.000

6 Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem

pelaporan atas dugaan penyimpangan pada

Perusahaan yang bersangkutan.

3 1.217 1.217 100.000

15 7.000 6.543 93.476

7 RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian

Direksi.

6 2.423 2.423 100.000

8 RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian

Dewan Komisaris.

5 1.731 1.428 82.510

9 RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk

menjaga kepentingan dalam jangka panjang dan jangka

pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan/atau Anggaran Dasar.

3 1.385 1.385 100.000

10 RUPS memberikan persetujuan Laporan Tahunan

termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas

pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan

perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

6 2.077 1.991 95.835

11 RUPS mengambil keputusan melalui proses yang

terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

2 0.519 0.519 100.000

INDIKATOR Jumlah

Parameter

Bobot Capaian Tahun 2017

(1)

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA

PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATORASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

TAHUN 2017

Jumlah Skor Aspek I

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 281: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran II

12 Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawabnya.

3 0.865 0.865 100.000

25 9.000 8.611 95.675

13 Dewan Komisaris melaksanakan program

pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

2 1.348 0.899 66.667

14 Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas,

wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta

menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk

mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

4 2.127 1.889 88.825

15 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas

rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh

Direksi.

2 2.904 2.710 93.306

16 Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi

atas implementasi rencana dan kewajiban Perusahaan.

9 9.593 9.593 100.000

17 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap

Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan

Perusahaan.

6 6.479 5.575 86.050

18 Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak

perusahaan/perusahaan patungan.

2 1.504 1.504 100.000

19 Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan Anggota

Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial)

dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai

ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan

kinerja Direksi.

3 2.438 2.075 85.111

20 Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap

potensi benturan kepentingan yang menyangkut

dirinya.

1 0.571 0.571 100.000

21 Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa

praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah

diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2 1.659 1.406 84.765

22 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan

Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan

Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

3 1.349 1.176 87.176

23 Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris

untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan

Komisaris.

4 2.593 2.593 100.000

24 Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris

yang efektif.

5 2.438 2.438 100.000

43 35.000 32.426 92.646

IV. DIREKSI

Jumlah Skor Aspek II

III. DEWAN KOMISARIS

Jumlah Skor Aspek III

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 282: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran II

25 Direksi melaksanakan program pelatihan/

pembelajaran secara berkelanjutan.

2 1.089 0.674 61.922

26 Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang

dan tanggung jawab secara jelas.

3 1.867 1.556 83.324

27 Direksi menyusun perencanaan Perusahaan. 5 4.044 3.966 98.076

28 Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja

Perusahaan.

11 8.089 7.572 93.610

29 Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan

keuangan terhadap implementasi rencana dan

kebijakan Perusahaan.

4 3.266 3.033 92.858

30 Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan Anggaran Dasar.

2 0.778 0.661 84.994

31 Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi

Perusahaan dan stakeholders.

8 6.689 6.144 91.857

32 Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan

kepentingan Anggota Direksi dan manajemen di bawah

Direksi.

2 1.089 1.089 100.000

33 Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan

keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan

Pemegang Saham tepat waktu.

2 1.089 0.933 85.706

34 Direksi menyelengggarakan rapat Direksi dan

menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

5 1.556 1.283 82.484

35 Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern

yang berkualitas oleh Direksi.

3 1.711 1.457 85.164

36 Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris

Perusahaan yang berkualitas dan efektif.

3 1.711 1.450 84.774

37 Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS

lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan.

2 2.022 1.594 78.845

52 35.000 31.414 89.755

38 Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan

kepada stakeholders.

2 0.435 0.435 100.000

39 Perusahaan menyediakan bagi stakeholders akses atas

informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan

tepat waktu dan berkala.

5 2.320 2.267 97.699

40 Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

7 3.341 3.169 94.866

41 Perusahaan memperoleh penghargaan atau award

dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

2 2.904 0.726 25.000

Jumlah Skor Aspek IV

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 283: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran II

16 9.000 6.597 73.301

95.000 85.592 90.096

42 Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau

benchmark bagi Perusahaan lainnya di Indonesia.

1 5.000 0.625 12.50

43 Praktik Tata Kelola menyimpang dari prinsip-prinsip

Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governace ) pada Badan Usaha Milik Negara,

Pedoman Umum Good Corporate Governance

Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan

lainnya.

1 5.000 0.00 0.00

2 5.000 0.625 12.500

153 100.000 86.217 86.217 JUMLAH SKOR KESELURUHAN ( I + II + III + IV + V + VI )

Jumlah Skor Aspek V

Jumlah Skor ( I + II + III + IV + V)

VI. ASPEK LAINNYA

Jumlah Skor Aspek VI

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 284: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

Bobot

Tingkat

Pemenuh

an

Skor

(2) (3) (4)

1.1.218 1.218

10.609 1.00 0.609

Terdapat Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG

Code ).1.00

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

ditandatangani oleh organ BUMN atau dikukuhkan RUPS.1.00

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) paling

sedikit mengacu kepada Pedoman Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance ) bagi

Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Sektoral (jika ada)

dan/atau peraturan sektoral.

1.00

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code )

ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. (N/A) 1.00

20.609 1.00 0.609

Terdapat Pedoman Perilaku (Code of Conduct ). 1.00

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ditandatangani oleh

Direksi dan Dewan Komisaris.1.00

Muatan Pedoman Perilaku. 1.00

Pedoman Perilaku ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

(N/A)1.00

2. 1.217 1.217

3

0.456 1.00 0.456

Terdapat seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat

Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan

pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.1.00

(3)

(4)

Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

dan Pedoman Perilaku secara konsisten.

Direksi menunjuk seorang Direksi sebagai penanggung jawab dalam

penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

(1)

(2)

Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER ALAT UJIASSESSMENT GCG PARAMETER KEMENTERIAN BUMN

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

TAHUN 2017

Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan

dimutakhirkan secara berkala.

(1)

Kesimpulan/Penilaian

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

SECARA BERKELANJUTAN

Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG

Code ) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct).

Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(GCG Code ) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 285: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

Tugas anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai

penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik.

1.00

Terdapat laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS dan

Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun.

1.00

4

0.761 1.00 0.761

Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat

memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang

terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(GCG Code ). Kebijakan dan panduan tambahan tersebut

dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris

dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di

bawah Direksi.

1.00

Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat

memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang

terdapat dalam Pedoman Perilaku. Kebijakan dan panduan

tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada organ

pendukung Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan.

1.00

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman

Perilaku.

1.00

Karyawan menandatangani secara berkala Pernyataan

kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.1.00

Tingkat pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan

Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan

perusahaan.

1.00

Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman

pelaksanaannya termasuk menjadi materi dalam proses

induction (pengenalan) bagi karyawan baru.(N/A)

1.00

3. 0.608 0.608

50.304 1.00 0.304

Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.1.00

Hasil assessment /penilaian dan evaluasi dilaporkan dalam

Laporan Tahunan.1.00

6

0.304 1.00 0.304

(3)

(2)

(2)

(3)

Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code ) dan

Pedoman Perilaku. (1)

(4)

(5)

(6)

Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik.

Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala.

(1)

(2)

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu

Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam kontrak

manajemen.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 286: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

Terdapat KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen. 1.00

Tingkat pencapaian yang memadai atas KPI mengenai

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut.1.00

4. 1.370 0.913

7

0.609 1.00 0.609

Terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap

kepatuhan dan penyampaian LHKPN.1.00

Terdapat keputusan Direksi tentang Jabatan dalam organisasi

BUMN yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara yang

wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.1.00

Terdapat keputusan Direksi tentang pejabat Perusahaan yang

ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan

dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan Perusahaan.1.00

Terdapat kebijakan/peraturan mengenai pemberian sanksi

terhadap Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan

LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.1.00

8

0.304 0.50 0.152

Terdapat pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang

LHKPN kepada pegawai terkait.1.00

Penyelenggara Negara mampu menyusun LHKPN secara tepat

waktu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -

90.457 0.33 0.152

Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara di perusahaan dalam

menyampaikan LHKPN.-

Terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan

pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK. -

Terdapat pemberian teguran/sanksi bagi penyelenggara negara

yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan

perundang-undangan. 1.00

5.1.370 1.370

100.304 1.00 0.304

(3)

Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai

ketentuan yang berlaku.

Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian

Gratifikasi.

(1)

Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan

pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.

(2)

Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta

kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

(1)

(2)

(3)

(4)

Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP

tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

(1)

(2)

(1)

(2)

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 287: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

Terdapat kebijakan/ketentuan tentang pengendalian

gratifikasi.1.00

Kebijakan/ketentuan tentang pengendalian gratifikasi yang

meliputi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, ketentuan-

ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola

gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan atas

pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan

gratifikasi.

1.00

11

0.609 1.00 0.609

Terdapat pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang

Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan

karyawan perusahaan.

1.00

Terdapat kegiatan pendistribusian ketentuan dan perangkat

Pengendalian di lingkungan perusahaan.1.00

Tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan

yang memadai terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi. 1.00

Terdapat kegiatan diseminasi tentang pengendalian gratifikasi

kepada stakeholders perusahaan.1.00

12 0.457 1.00 0.457

Terdapat kegiatan pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku.1.00

Terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di

lingkungan perusahaan.1.00

Terdapat peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap

perangkat pendukung. (N/A)1.00

6.1.217 1.217

130.304 1.00 0.304

Terdapat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada Perusahaan (whistle blowing system ). 1.00

Materi pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran

(whistle blowing system ).1.00

14

0.304 1.00 0.304

Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan whistle blowing system

kepada karyawan Perusahaan1.00

Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan whistle blowing system

kepada stakeholder Perusahaan.1.00

(1)

(2)

Perusahaan melaksankan kegiatan untuk memberikan pemahaman

atas kebijakan sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle

blowing system ).

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan memiliki kebijakan tentang sistem pelaporan atas

dugaan penyimpangan pada Perusahaan (whistle blowing system ).

(2)

(3)

(4)

Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.

(1)

(2)

Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman

terhadap kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi.

(1)

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 288: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

15

0.609 1.00 0.609

Terdapat sarana/media Perusahaan yang memadai untuk

mendukung pelaksanaan kebijakan whistle blowing system. 1.00

Terdapat penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan

atas pengaduan yang diterima Perusahaan.1.00

Terdapat pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang

pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan

(whistle blowing system ).

1.00

Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan kebijakan whistle blowing system secara berkala. 1.00

7.000 93.476 6.543Jumlah Skor

Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada Perusahaan (w histle blowing system ).

(1)

(2)

(3)

(4)

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 289: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

Bobot Tingkat

PemenuhanSkor

(2) (3) (4)

7. 2.423 2.423

160.346 1.00 0.346

(1) 1.00

(2) 1.00

170.692 1.00 0.692

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

(4) 1.00

(5) 1.00

180.520 1.00 0.520

(1) 1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

190.346 1.00 0.346

(1)

1.00

(2)

1.00

200.173 1.00 0.173

Aspek Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemilik Modal

Kesimpulan/Penilaian

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

Pemegang Saham/RUPS menetapkan ketentuan mengenai jenis-

jenis jabatan rangkap Anggota Direksi yang menimbulkan

benturan kepentingan.

Ketentuan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan

kepentingan tersebut termasuk jenis-jenis perangkapan jabatan

dan pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan

rangkap tersebut atau jabatan Anggota Direksi, yang paling

lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan tersebut.

Pemegang Saham/RUPS memberhentikan Anggota Direksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota Direksi tercantum dalam penetapan hasil UKK dan

Evaluasi yang disampaikan oleh Tim.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengangkatan Anggota dan

Komposisi Direksi.

Pengangkatan Direksi.

Pembidangan tugas Direksi ditetapkan dalam Surat Keputusan

tentang penunjukan Direksi dan/atau Berita Acara

RUPS/Pelantikan Direksi.

Komposisi Direksi.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengaturan mengenai rangkap

jabatan bagi Anggota Direksi.

Materi pedoman pengangkatan dan pemberhentian.

Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon

Anggota Direksi.

Terdapat Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri

Negara BUMN dan berisikan nama-nama yang diperoleh

melalui proses penjaringan dalam rangka memperoleh calon

Direksi.

Seluruh Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN

diundang secara tertulis oleh Tim dan mengikuti Uji Kelayakan

dan Kepatuhan (UKK) sesuai ketentuan yang berlaku.

Terdapat penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim dan

disampaikan kepada Menteri Negara BUMN.

Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan.

(1)

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan dan

pemberhentian Direksi.

Terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 290: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(1)

1.00

(2) 1.00

(3) 1.00

21

0.346 1.00 0.346

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

(4)

1.00

8.1.731 1.428

220.346 1.00 0.346

(1) 1.00

(2)

1.00

230.519 0.75 0.389

(1) 0.75

(2) 0.75

(3)

0.75

(4) 0.75

Penilaian mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris

yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di

bidang BUMN (penilaian terhadap persyaratan integritas,

dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen dan

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

Perusahaan). Proses penilaian calon Dewan Komisaris didukung

dengan Berita Acara Penilaian.

Penetapan Dewan Komisaris terpilih berdasarkan hasil akhir

penilaian.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan dan

pemberhentian Dewan Komisaris.

Terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan

Komisaris.

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya

mengatur mengenai: (a) penjaringan atau nominasi calon

Anggota Dewan Komisaris; (b) penilaian bagi calon Anggota

Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon

Anggota Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS mencari usulan calon Anggota Dewan

Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap

Calon Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS memberikan respon terhadap lowongan

jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan

Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS memberikan respon/tanggapan atas

pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris;

diantaranya dapat berupa pemanggilan untuk penjelasan

mengenai pemberhentian sementara Anggota Direksi tersebut.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan

RUPS.

Dalam RUPS tersebut, Anggota Direksi yang bersangkutan

diberi kesempatan untuk membela diri.

RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian

sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan

pemberhentian sementara, Anggota Direksi yang bersangkutan

diberhentikan untuk seterusnya. Dalam hal jangka waktu 30

(tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak diselenggarakan, atau

RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian

sementara tersebut menjadi batal.

RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.

Penetapan pemberhentian Anggota Direksi dilakukan dengan

keputusan Menteri, Penetapan pemberhentian Anggota Direksi

Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik,

keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh

Pemegang Saham di luar RUPS.

Tahapan pemberhentian Anggota Direksi.

Keputusan RUPS/Pemegang Saham memuat alasan

pemberhentian.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 291: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

240.347 1.00 0.347

(1) 1.00

(2) 1.00

250.346 0.50 0.173

(1)

-

(2)

1.00

260.173 1.00 0.173

(1)

1.00

(2)

1.00

9.

1.385 1.385

270.519 1.00 0.519

(1) 1.00

(2) 1.00

(3) 1.00

(4) 1.00

280.520 1.00 0.520

(1) 1.00

(2) 1.00

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman penyusunan

RKAP.

Pemegang Saham/RUPS melakukan pembahasan/

pengkajian/penalaahan terhadap rancangan RKAP.

Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Jangka

Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman penyusunan

RJPP.

Pemegang Saham/RUPS melakukan pembahasan/ pengkajian

terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.

Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan/ persetujuan

terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.

Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP

dilaksanakan tepat waktu.

Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP).

Terdapat keputusan RUPS Perusahaan (untuk perum)/

Anggaran Dasar (AD) /Peraturan lainnya yang mengatur dan

menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang

boleh dipegang oleh seorang Anggota Dewan Komisaris.

Terdapat keputusan RUPS menetapkan jabatan-jabatan yang

menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham/RUPS menghentikan Dewan Komisaris sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dilakukan

dengan keputusan Menteri; Penetapan pemberhentian

Anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan

RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan

keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS.Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu

berdasarkan keputusan RUPS dan/atau keputusan Menteri

dengan menyebutkan alasannya, dengan melalui tahapan: (1)

Rencana pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau

tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.; (2)

Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan: (a) tidak

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (b) tidak

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan/atau ketentuan Anggaran Dasar, (c) terlibat dalam

tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara, diambil

setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga

kepentingan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan

Dewan Komisaris dan komposisinya.

Pengangkatan Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengaturan mengenai rangkap

jabatan bagi Dewan Komisaris.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 292: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(3) 1.00

(4) 1.00

29

0.346 1.00 0.346

(1)

1.00

(2) 1.00

(3)

1.00

10.

2.077 1.991

300.346 0.75 0.260

(1) 0.50

(2) 1.00

310.346 1.00 0.346

(1) 1.00

(2) 1.00

320.346 1.00 0.346

(1) 1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

33

0.520 1.00 0.520

(1)

1.00

Pemegang Saham/RUPS memutuskan penunjukan Auditor

Eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan,

penetapan besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor

eksternal tersebut (Risalah RUPS jika dilakukan RUPS fisik, Surat

Keputusan jika dilakukan RUPS bukan fisik).

Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan

termasuk pengesahan laporan keuangan Perusahaan, penetapan

besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut

(Risalah RUPS jika dilakukan RUPS fisik, Surat Keputusan jika

dilakukan RUPS bukan fisik).

Terdapat pedoman penyusunan laporan tahunan (annual

report ) dan laporan tentang tugas pengawasan Dewan

Komisaris yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS.

RUPS menetapkan gaji/honorarium tunjangan, fasilitas dan

tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas.

Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan auditor eksternal yang

mengaudit Laporang Keuangan Perusahaan.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman penunjukan

audit eksternal.

RUPS/ Pemegang Saham melakukan pembahasan/ pengkajian/

penelaahan terhadap calon-calon Auditor Eksternal yang

diajukan oleh Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan/keputusan

terhadap usulan Direksi.

Persetujuan/keputusan oleh Pemegang Saham/RUPS

dilaksanakan tepat waktu, paling lambat 30 hari untuk

KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan aset setelah

dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap sesuai

dengan yang diperlukan oleh RUPS/Pemegang Saham dalam

mengambil keputusan.

RUPS memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan

laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai

peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja

Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Direksi.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan/ persetujuan

terhadap rancangan RKAP.

RUPS memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP

tepat waktu.

Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan/keputusan atas

usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan

RUPS.

Pemegang Saham/RUPS melakukan pembahasan/

pengkajian/penelaahan terhadap usulan Direksi yang perlu

mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemegang Saham.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 293: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(2)

1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

34 0.346 1.00 0.346

(1) 1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

350.173 1.00 0.173

(1)

1.00

11.0.519 0.519

36

0.173 1.00 0.173

(1)

1.00

(2)

1.00

37 0.346 1.00 0.346

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

12.0.865 0.865

Dalam hal Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-

undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-

hal yang berkaitan dengan usaha Perusahaan, keputusan yang

diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para

pemangku kepentingan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil

keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau

diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara

RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut harus

disetujui dengan suara bulat.

Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta

dapat dipertanggungjawabkan.

RUPS mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan di bidang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas

dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan

keputusan yang sah.

Ketua RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di

bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar

Perusahaan.

Peserta rapat memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau

Anggaran Dasar Perusahaan.

RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.

Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan

usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pemegang Saham/RUPS menetapkan penggunaan laba bersih.

Terdapat pedoman/kebijakan dividen.

Penetapan penggunaan laba bersih untuk dividen

mempertimbangkan pengembangan usaha/investasi

Perusahaan.

Penetapan penggunaan laba bersih untuk dividen tidak

melanggar ketentuan perjanjian pinjaman atau ketentuan

penerbitan obligasi.

Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap

Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.

RUPS/Keputusan Pemegang Saham untuk pengesahan laporan

tahunan dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yang

paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku

yang lampau.

Terdapat telaahan terhadap laporan tahunan (termasuk

laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan

Komisaris yang dilakukan oleh Pemegang Saham/RUPS.

Terdapat pemberian persetujuan Laporan Tahunan termasuk

pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan

Komisaris, yang dituangkan dalam risalah RUPS.

Terdapat keputusan RUPS tentang memberikan/tidak

memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap

pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan

yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 294: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

380.346 1.00 0.346

(1)

1.00

(2) 1.00

(3)

1.00

390.173 1.00 0.173

(1)

1.00

40

0.346 1.00 0.346

(1)

1.00

(2)

1.00

9.000 95.675 8.611Jumlah Skor

Pemegang Saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti

area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada

Perusahaan yang bersangkutan.

Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional

Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Tidak terdapat instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari

Pemegang Saham yang bersifat transaksional/operasional yang

tidak berdasarkan usulan dari Direksi. Apabila ada

instruksi/surat/keputusan Pemegang Saham terkait dengan

operasional Perusahaan tanpa ada usulan Direksi, maka hal

tersebut merupakan intervensi Pemegang Saham.

Pemegang Saham merespon terhadap informasi yang diterima dari

Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan

kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.

RUPS/Pemegang Saham menetapkan sistem penerimaan

laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi

dan/atau Dewan Komisaris.

Pemagang Saham memberikan respon/tanggapan atas

informasi mengenai penurunan kinerja dan/atau kerugian

Perusahaan yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan

Komisaris dan/atau Direksi.

Pemegang Saham memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Terdapat arahan Pemegang Saham dalam RUPS maupun dalam

keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan

transaksional.

Terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 295: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

Bobot

Tingkat

Pemenuh

an

Skor

(2) (3) (4)

13.1.348 0.899

41 0.674 0.33 0.225

(1)

0.50

(2) 0.50

(3) -

42

0.674 1.00 0.674

(1) 1.00

(2) 1.00

(3) 1.00

14.

2.127 1.889

43 0.648 0.94 0.608

(1)

1.00

(2) 1.00

(3) 0.75

(4) 1.00

44 0.493 1.00 0.493

Aspek Dewan Komisaris

Kesimpulan/Penilaian

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan

Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan

tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang

dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian

tugas diantara Anggota Dewan Komisaris.

Terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan

Komisaris untuk melakukan pembagian tugas diantara Anggota

Dewan Komisaris.

Terdapat penetapan Dewan Komisaris tentang pembagian

tugas diantara Anggota Dewan Komisaris.

Pembagian tugas mencakup seluruh bidang tugas Direksi.

Terdapat penugasan Anggota Dewan Komisaris sebagai

ketua/wakil/Anggota Komite Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti

program pengenalan Perusahaan.

Tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Dewan Komisaris dalam

mengikuti program pengenalan Perusahaan.

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka

meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai

kebutuhan.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pelatihan bagi

Dewan Komisaris.

Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan

bagi Anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran.

(1)

III. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran

secara berkelanjutan.

Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program

pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk

diadakan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris

yang baru diangkat.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 296: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(1)

1.00

(2) 1.00

(3)

1.00

45

0.493 0.60 0.296

(1) 1.00

(2) 1.00

(3)

1.00

(4)

-

(5)

-

46 0.493 1.00 0.493

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

15.2.904 2.710

47 1.296 0.85 1.102

Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk

informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun

insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme

penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.

Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi

kepada Dewan Komisaris, terdapat upaya komunikasi dengan

Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan tugasnya.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan

RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP

yang disampaikan oleh Direksi.

Terdapat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Dewan Komisaris.

Terdapat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan

Komisaris yang dihasilkan dari pembahasan Dewan Komisaris.

Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan

Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian

dari RKAP.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris

disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham untuk

mendapatkan pengesahan.

Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai

kewenangannya.

Terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris tentang

informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan Kebijakan

tersebut disampaikan kepada Direksi.

Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan

keputusan Dewan Komisaris secara formal, terdiri dari (1)

pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris; (2)

pengambilan keputusan di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-

lain).

Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan

keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi.

Terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk

mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada

Direksi, maksimal 7 hari sejak disahkan/ ditandatangani.

Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang

membuat sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara

tertulis kepada RUPS.

Terdapat kebijakan mengenai penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang memadai.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 297: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(1)

1.00

(2) 1.00

(3) 0.75

(4)

0.50

(5) 1.00

48 1.608 1.00 1.608

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

(4)

1.00

(5) 1.00

16.9.593 9.593

49

1.100 1.00 1.100

(1)

1.00

Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RKAP

yang disampaikan oleh Direksi.

Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap

rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan

pertimbangan keputusan RUPS.

Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris

terhadap rancangan RKAP.

Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas

implementasi rencana dan kewajiban Perusahaan.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting

mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan

berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan secara tepat

waktu dan relevan.

Terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris

mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya

yang diperkirakan berdampak pada usaha Perusahaan dan

kinerja Perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan

Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RJPP

yang disampaikan oleh Direksi.

Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap

rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan

pertimbangan keputusan RUPS.

Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris

terhadap rancangan RJPP.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rancangan RKAP

yang disampaikan oleh Direksi.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan

pemberian persetujuan/tanggapan/ pendapat Dewan

Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh

Direksi.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan

dengan proses persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan

Direksi.

Terdapat kebijakan mengenai mekanisme pemberian

persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap

rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan

dengan proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 298: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(2)

1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

(5)

1.00

50

0.789 1.00 0.789

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

(4)

1.00

(5)

1.00

51 1.100 1.00 1.100

Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari

stakeholder dibahas secara intensif oleh Dewan Komisaris dan

pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran

penyelesaian kepada Direksi.

Penyampaian saran penyelesaian atas saran, harapan,

permasalahan dan keluhan kepada Direksi.

Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan

stakeholder yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite

Dewan Komisaris).

Tidak terdapat permasalahan hubungan dengan stakholder

yang berdampak pada kinerja Perusahaan, yang tidak dibahas

dalam rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem

pengendalian intern Perusahaan.

Terdapat penyediaan bahan bacaan/referensi yang

memudahkan Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan

tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang

dihadapi Perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi

tentang permasalahan yang dihadapi Perusahaan.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan internal mengenai

isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan

permasalahan yang dihadapi Perusahaan.

Jika isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya

yang mempengaruhi usaha Perusahaan, terdapat respon

Dewan Komisaris melakukan telaah kesesuaian visi dan misi

Perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis tersebut.

Tidak terdapat permasalahan/tantangan (ancaman dan

peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap

kinerja Perusahaan, yang tidak direspon oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran,

harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan,

pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung

kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.

Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk

merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan

dari stakeholder dan menyampaikannya kepada Direksi

tentang saran penyelesaian yang diperlukan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 299: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

(5)

1.00

52 1.100 1.00 1.100

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

(5) 1.00

53 1.100 1.00 1.100

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi

informasi Perusahaan dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi

informasi.

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan

manajemen risiko Perusahaan.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko

Perusahaan.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan tentang peningkatan

kualitas kebijakan dan pelaksanaan menajemen risiko

Perusahaan.

Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang

manajemen risiko Perusahaan.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi

informasi yang digunakan Perusahaan.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi

informasi Perusahaan dan pelaksanaannya.

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem

pengendalian intern dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian

intern dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan tentang peningkatan

efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi.

Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang

peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko

Perusahaan.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko

Perusahaan dan pelaksanaannya.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem

pengendalian intern dan pelaksanaannya.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 300: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(4)

1.00

(5) 1.00

54 1.101 1.00 1.101

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

(4) 1.00

(5) 1.00

55

1.101 1.00 1.101

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

(5)

1.00

56 1.101 1.00 1.101

Terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan pengawasan

terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta

penerapannya.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi

tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan beserta penerapannya.

Kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris atas kebijakan

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta

penerapannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan

dan pelaksanaannya.

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia

dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap kebijakan suksesi manajemen dan

pelaksanaannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi tentang

kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya. (NA)

Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang

kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi

dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia SAK.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi

tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.

Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang

sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan

pelaksanaan pengembangan karir.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan

sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di

Perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi

di Perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 301: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

(4) 1.00

(5) 1.00

57 1.101 1.00 1.101

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

(4)

1.00

(5) 1.00

17. 6.479 5.575

58

1.417 0.85 1.204

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

0.50

Terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian

nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan Perusahaan dalam

menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan Anggaran Dasar serta kepatuhan Perusahaan terhadap

seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan

dengan pihak ketiga.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas

kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan

dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Dewan Komisaris membahas kepatuhan Direksi terhadap

peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak

ketiga.

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai tugas

pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu

dan pelayanan beserta pelaksanaannya.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijkan

mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi

tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta

pelaksanaannya.

Kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai

kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.

Dewan Komisaris pelaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas

implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi

dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan

perjanjian dengan pihak ketiga.

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan

pelaksanaannya.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan

pengadaan dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi

tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

Kualitas yang memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai

kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan

pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan

pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang

dan jasa beserta pelaksanannya.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 302: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(4)1.00

(5)

0.00

(6)

1.00

(7)

1.00

(8)

1.00

(9)

1.00

(10) 1.00

59 1.106 0.88 0.968

(1)

1.00

(2) 1.00

(3)

1.00

(4)

0.50

60

0.966 1.00 0.966

(1)

1.00

Terdapat Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan RKAP.

Terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup

kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif Perusahaan)

dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.

Komisaris Utama menandatangani Laporan Manajemen

Triwulan I sampai dengan Triwulan III, serta seluruh Anggota

Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen

Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris dan

Direksi.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau

tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai

pemberian persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan

Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan

rekomendasi/ persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan

yang berlaku dan/ atau Anggaran Dasar.

Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite

Dewan Komisaris).

Kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta

perjanjian dengan pihak ketiga.

Jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris

melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan

melaporkan kepada Pemegang Saham/RUPS.

Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran, yang

tidak dibahas oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi

dalam menjalankan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris memantau kepatuhan

Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan terhadap

RKAP dan/atau RJPP.

Terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan

hasil telaahan.

Dewan Komisaris melaporkan hasil evaluasi/pembahasan

tersebut kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan.

Tingkat kualitas yang memadai atas evaluasi Dewan Komisaris

atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan dan

kesesuaian dengan RKAP dan/atau RJPP.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 303: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(2)

1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

61 0.778 1.00 0.778

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

(5) 1.00

62

1.106 0.50 0.553

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 0.00

Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS alasan

pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa

yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.(N/A)

Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal

sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.(N/A)

Dewan Komisaris memastika audit eksternal dan audit internal

dilaksanakan secara efektif serta melaksnakan telaah atas

pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh

Dewan Komisaris.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan

terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit

internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang

berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan

Komisaris.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan

efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit intenal, serta

pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan

BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan kegiatan.

Terdapat pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan

Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup

kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

Pemberian otoriasasi atau rekomendasi paling lambat 14 hari

sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh

Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris (berdasarkan usulan dari Komite Audit)

mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS.

Terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris mengenai

proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau

penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian

usulan calon auditor eksternal kepada RUPS.

Terdapat rencana kerja penunjukan calon auditor dan

anggaran biaya audit eksternal dalam RKAT Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melalui komite audit melakukan proses

penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan

pengadaan barang dan jasa masing-masing Perusahaan, dan

apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam

proses penunjukannya. Jika penunjukan kembali, harus

berdasarkan evaluasi atas kinerja auditor eksternal

berdasarkan kriteria yang jelas.(N/A)

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas

transaksi atau tindakan dalam lingkung kewenangan Dewan

Komisaris atau RUPS.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 304: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(4)0.00

63

1.106 1.00 1.106

(1)

1.00

(2)1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

18. 1.504 1.504

64 0.985 1.00 0.985

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

(4) 1.00

65

0.519 1.00 0.519

Peranan Dewan Komisaris dalam pemilihan calon Anggota Direksi

dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.(N/A)

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.(N/A)

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan

pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.(N/A)

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak

perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaan kebijakan

tersebut.(N/A)

Terdapat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan

pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan

patungan.(N/A)

Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan

pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan

patungan dan pelaksanaannya.(N/A)

Kualitas yang memadai atas hasil evaluasi terhadap kebijakan

dan pengelolaan anak perusahaan.(N/A)

Penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan

efektivitas audit internal dan audit eksternal.

Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila

terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-saran

yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki

permasalahan yang dihadapi.

Terdapat kebijakan dan prosedur: (1) pelaporan kepada RUPS

jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; dan

(2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk

memperbaiki permasalahan yang berdampak pada

menurunnya kinerja Perusahaan tersebut; (3) mekanisme

untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja

Perusahaan.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan tentang gejala

menurunnya kinerja Perusahaan secara tepat waktu.

Terdapat laporan Dewan Komisaris kepada RUPS tentang

gejala menurunnya kinerja Perusahaan yang signifikan dan

pemberian saran-saran perbaikan yang telah disampaikan

kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan penyebab

gejala menurunnya kinerja tersebut.

Kualitas yang memadai atas arahan langkah-langkah perbaikan

Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 305: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

19.

2.438 2.075

66 0.502 1.00 0.502

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

67 0.968 0.63 0.605

(1) 1.00

(2) 1.00

(3) 0.50

(4)

0.00

68 0.968 1.00 0.968

(1) 1.00

Terdapat penilaian Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi

secara kolegial dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.

Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan

yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan

remunerasi Direksi.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi

calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang

Saham.

Dewan Komisaris melakukan telaah dan/atau

penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang

diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang

Saham.

Adanya usulan Dewan Komisaris atas calon-calon Anggota

Direksi yang baru kepada RUPS.

Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian

tersebut kepada Pemegang Saham.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian

kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pemantauan

kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.

Terdapat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris

dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan.(N/A)

Dewan Komisaris Perusahaan melakukan penilaian terhadap

proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan, serta memberikan

penetapan tertulis (Setuju/Tidak setuju) terhadap proses

pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan.(N/A)

Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan

Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan

paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal

diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan.(N/A)

Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan Anggota Direksi, menilai

kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif

kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja

Direksi.

Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi kepada

Pemegang Saham sesuai kebijakan seleksi yang ditetapkan.(N/A)

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 306: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(2) 1.00

(3) 1.00

(4)

1.00

20. 0.571 0.571

69 0.571 1.00 0.571

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

21.

1.659 1.406

70

0.985 1.00 0.985

(1) 1.00

(2) 1.00

(3) 1.00

(4) 1.00

71 0.674 0.63 0.421

(1) 1.00

Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap

kinerja Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran

dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata

Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan

berkelanjutan.

Dewan Komisaris memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan

yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Terdapat kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk memantau

penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dewan Komisaris melaksanakan pemantauan penerapan

prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dewan Komisaris menindaklanjuti area of improvement

assessment/review GCG yang menjadi kewenangannya.

Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi (gaji,

tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi

kepada RUPS.(N/A)

Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan

kepentingan yang menyangkut dirinya.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan benturan kepentingan dan

melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi)

benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak memiliki

benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal

yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap

dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS.

Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan

(Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus

mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada

Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.

Terdapat rencana Dewan Komisaris menelaah pengusulan

remunerasi Direksi.

Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap remunersi

Direksi. (N/A)

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 307: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(2)

1.00

(3)

-

(4) 0.50

22.

1.349 1.176

72 0.346 0.50 0.173

(1) 0.50

73 0.657 1.00 0.657

(1)

1.00

(2) 1.00

(3) 1.00

(4)

1.00

74 0.346 1.00 0.346

(1) 1.00

(2) 1.00

23. 2.593 2.593

75 0.804 1.00 0.804

(1) 1.00

(2) 1.00

Adanya uraian tugas bagi Sekretaris Komisaris yang ditetapkan

oleh Komisaris Utama/Ketua Dewan Komisaris.

Tugas pokok dan fungsi adalah membantu Dewan Komisaris

dalam bidang kegiatan kesekretariatan.

Terdapat surat kuasa yang dibuat oleh Anggota Dewan

Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat Dewan

Komisaris serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat

tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

keputusan hasil rapat sebelumnya.

Terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil

rapat sebelumnya.

Hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya telah ditindaklanjuti

seluruhnya.

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk

mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.

Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan

Komisaris yang memadai.

Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan

yang berlaku.

Dewan Komisaris memiliki rencana penyelenggaraan rapat

internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang

dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu

penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.

Jumlah rapat dan agenda yang dibahas sesuai dengan yang

direncanakan.

Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat-rapat Dewan

Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki/menetapkan indikator pencapaian

kinerja beserta target-targetnya, dan disetujui oleh

RUPS/Menteri setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan

Komisaris yang bersangkutan.

Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi

pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris

dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang

efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 308: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

76 0.337 1.00 0.337

(1)

1.00

(2)

1.00

77

0.959 1.00 0.959

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

78

0.493 1.00 0.493

(1)

1.00

(2) 1.00

(3)

1.00

24. 2.438 2.438

79

0.643 1.00 0.643

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

Terdapat data/informasi berkaitan dengan dukungan

administrasi dan monitoring yang berkaitan dengan hal-hal

yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari

Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan

Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan

Dewan Komisaris.

Terdapat komite audit yang bekerja secara kolektif dan

berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan

tugasnya.

Terdapat komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris

berdasarkan analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung

Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya.

Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan

oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Terdapat undangan Rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan

kepada seluruh Anggita Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain

yang diundang.

Bahan-bahan rapat disediakan dan disampaikan kepada

peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan

rapat.

Pendokumentasian secara memadai atas hasil Rapat Dewan

Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang

diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite di lingkungan

Dewan Komisaris.

Terdapat data/informasi berkaitan dengan monitoring tindak

lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan

Komisaris.

Terdapat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai

laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan.

Sekretaris Dewan Komisaris melakukan administrasi dan

penyimpanan Dokumen.

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fasilitas penyimpanan

dokumen Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan.

Sekretaris Dewan Komisaris mengadministrasikan surat keluar

dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya

dengan tertib.

Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan

Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan

Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 309: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(4) 1.00

80

0.488 1.00 0.488

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

81 0.643 1.00 0.643

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

82

0.332 1.00 0.332

(1)

1.00

(2)

1.00

83 0.332 1.00 0.332

(1) 1.00

(2)

1.00

35.000 92.646 32.426

Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan

yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

Terdapat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap

pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi.

Terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada

Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi

kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil

kegiatan dan rekomendasinya.

Jumlah Skor

Terdapat piagam untuk setiap Komite yang ditetapkan oleh

Dewan Komisaris, yang ditinjau dan dimutakhirkan secara

berkala.

Muatan Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang

berlaku; Muatan Piagam Komite lainnya sesuai kebutuhan

Dewan Komisaris.

Terdapat program kerja tahunan yang disetujui/ditetapkan

oleh Dewan Komisaris.

Komite Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan rutin sesuai

dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang

ditugaskan Dewan Komisaris.

Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas sesuai

dengan program kerja tahunan serta jumlah kegiatan lain yang

ditugaskan sesuai yang ditugaskan Dewan Komisaris.

Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris harus dibuat untuk

setiap rapat,memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi

atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap

Rapat Komite Dewan Komisaris diserahkan kepada Sekretaris

Dewan Komisaris untuk disimpan Perusahaan.

Ketua Komite Dewan Komisaris adalah Anggota Dewan

Komisaris.

Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi komite

dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.

Salah seorang Anggota Komite memiliki pengetahuan dan

pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing

komite.

Anggota Komite harus berasal dari pihak diluar Perusahaan

dan Tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan

kepemilikan dan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari

luar Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/charter dan program

kerja tahunan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 310: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

Bobot

Tingkat

Pemenu

han

Skor

(2) (3) (4)

25. 1.089 0.674

84 0.467 1.00 0.467

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

85 0.622 0.33 0.207

(1) -

(2) 0.50

(3) 0.50

26.1.867 1.556

860.622 1.00 0.622

(1) 1.00

(2) 1.00

(3)

1.00

(4) 1.00

87

0.778 1.00 0.778

(1) 1.00

Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standar

operasional baku (SOP) untuk proses inti (core business )

Perusahaan.Terdapat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di

Perusahaan.

Terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan

tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi.

Terdapat Penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta

uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di stuktur organisasi.

Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas struktur

organisasi.

Anggota Direksi yang baru diangkat mengikuti program

pengenalan Perusahaan yang diselenggarakan oleh

Perusahaan.

Tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Direksi dalam mengikuti

rangkaian program pengenalan Perusahaan.

Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka

meningkatkan kompetensi Anggota Direksi sesuai kebutuhan.

Terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi Anggota Direksi

sesuai kebutuhan.

Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan

bagi Anggota Direksi.

Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran.

(1)

IV. DIREKSI

Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara

berkelanjutan.

Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang

diselenggarakan oleh Perusahaan.

Direksi menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk

diadakan program pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru

diangkat.

Aspek Direksi

Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung

jawab secara jelas.

Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan Perusahaan.

Terdapat struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan

pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

Kesimpulan/Penilaian

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 311: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(2) 1.00

(3) 1.00

(4) 1.00

(5) 1.00

88

0.467 0.33 0.156

(1)

1.00

(2) -

(3)

-

27. 4.044 3.966

890.778 1.00 0.778

(1) 1.00

(2) 1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

(5) 1.00

900.778 0.90 0.700

(1)

1.00

(2)

1.00

Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang

memadai.

Terdapat Rancangan RKAP yang sesuai dengan pedoman

penyusunan RKAP yang ditetapkan dan rancangan RKAP

tersebut merupakan penjabaran tahunan RJPP.

Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai.

Terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman

penyusunan RJPP yang ditetapkan.

Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan (RJPP) yang

disusun oleh Tim Penyusun RJPP dan

menindaklanjuti/membahas hasil telaahan

(tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RJPP.

Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/Menteri

dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal

waktu ditentukan.

Direksi mensosialisasikan dalam RJPP kepada seluruh karyawan

Perusahaan.

Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas

tindakan Perusahaan (corporate action ) sesuai ketentuan

perundang-undangan dan tepat waktu.

Terdapat Pengaturan mengenai mekanisme pengambilan

keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) Pengambilan

keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan

diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).

Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan

keputusan Direksi.

Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk

mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah

Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7

hari sejak disahkan/ditandatangani.

Direksi menyusun perencanaan Perusahaan.

Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh

RUPS.

Terdapat SOP untuk seluruh proses bisnis inti Perusahaan

sebagai paduan melaksanakan kegiatan Perusahaan.

Terdapat sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan

kepada karyawan yang terkait.

SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan dilaksanakan konsisten

dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur.

Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara

berkala.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 312: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(3)

1.00

(4)

0.50

(5) 1.00

91

1.088 1.00 1.088

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

(4)

1.00

(5) 1.00

92

0.778 1.00 0.778

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan

peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/Anggota

Direksi/Dewan Komisaris.

Atas usulan peluang bisnis tersebut, Direksi membahas secara

intensif untuk: (1) mengidentifikasi peluang bisnis;

(2) mengambil keputusan atas usulan tersebut; (setuju atau

tidak setuju).

Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam

kewenangan Dewan Komiasaris dan/atau RUPS, Direksi

menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan

peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas

dengan Dewan Komisaris.

Terdapat kebijakan/pedoman perusahaan mengenai

manajemen karir Perusahaan, dan sistem dan prosedur

promosi, demosi dan mutasi di Perusahaan.

Perusahaan menempatkan karyawan pada setiap level dalam

dalam organisasi Perusahaan sesuai dengan spesifikasi jabatan

dan dilakukan secara objektif dan transparan.

Perusahaan memilki rencana suksesi untuk setiap level dalam

organisasi Perusahaan. (N/A)

Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah

Direksi dibahas secara intens dalam Rapat Direksi dan

disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan

pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi

tersebut. (N/A)

Tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam

penempatan karyawan pada setiap level jabatan.

Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang

berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan,

penghematan/efisiensi Perusahaan, pendayagunaan aset, dan

manfaat lainnya.

Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RKAP yang

disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan

menindaklanjuti/membahas hasil telaahan

(tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RKAP

tersebut.

Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/Menteri

dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal

waktu ditentukan.

Direksi mensosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan

Perusahaan.

Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan

sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi

untuk seluruh jabatan dalam Perusahaan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 313: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(4)

1.00

(5)

1.00

93

0.622 1.00 0.622

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

28. 8.089 7.572

94

0.467 1.00 0.467

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

95

0.311 1.00 0.311

(1) 1.00

Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan

persetujuan Dewan Komisaris, telah melalui mekanisme yang

sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau sesuai dengan

wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang

dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui analisis yang

memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian

kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan

tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah

terjadinya risiko tersebut.

Proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi

dilaksanakan tepat waktu, sesuai pedoman/mekanisme

tentang pengambilan keputusan.

Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja

untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan

secara obyektif dan transparan.

Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja.

Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera

membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan

bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha

Perusahaan dan kinerja Perusahaan.

Terdapat pembahasan internal Direksi mengenai isu-isu terkini

mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang

berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja

Perusahaan.

Jika perubahan lingkungan bisnis berdampak besar pada usaha

Perusahaan dan kinerja Perusahaan, Direksi menyampaikan isu-

isu tersebut kepada Dewan Komisaris untuk meminta arahan

untuk merespon isu tersebut.

Tidak terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan

yang berdampak signifikan pada usaha Perusahaan dan kinerja

Perusahaan, yang tidak direspon oleh Direksi.

Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan.

Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan

mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang

memadai dan tepat waktu.

Peluang bisnis Perusahaan yang dibahas dan disampaikan

kepada Dewan Komisaris merupakan peluang yang belum

terlambat untuk ditindaklanjuti.

Realisasi peluang bisnis mampu memberikan manfaat bagi

Perusahaan sesuai dengan rencana yang disampaikan/dibuat.

Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan

lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan

relevan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 314: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(2)

1.00

(3) 1.00

96

0.155 1.00 0.155

(1)

1.00

(2) 1.00

97

0.311 1.00 0.311

(1) 1.00

(2) 1.00

980.311 0.50 0.156

(1)

1.00

(2) 1.00

(3)

-

(4) -

990.156 0.88 0.137

(1)

0.75

(2) 1.00

1000.778 1.00 0.778

(1) 1.00

(2)

1.00

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan

insentif kinerja untuk Direksi.

Terdapat usulan kepada RUPS yang sudah disetujui Dewan

Komisaris tentang insentif kinerja Direksi, sesuai ketentuan

yang berlaku.

Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan

kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI).

Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai

dengan kebijkan yang telah ditetapkan.

Perusahaan memiliki kebijakan teknologi informasi.

Penerapan TI di Perusahaan sesuai dengan Master Plan dan

disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup

sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan

tingkat layanan yang diberikan TI.

Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap

perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi.

Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja Dewan

Komisaris/ Dewan Pengawas.

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan

Komisaris mengenai pencapaian kinerja Perusahaan

berdasarkan target-target kolegial Direksi.

Tingkat pencapaian target kinerja Direksi (kontrak manajemen-

kolektif).

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan

Komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing

Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak

Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.

Tingkat pencapaian target kinerja Anggota Direksi (individu).

Sistem pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi komputer.

Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan

diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di

dalam organisasi (struktural) di organisasi.

Terdapat target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur

organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas

unit dan jabatan (struktural) di dalam organisasi.

Terdapat kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur

organisasi.

Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja

untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan.

Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap

perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi.

Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi

sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan

(struktural) dalam organisasi.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 315: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(3) 1.00

(4) 1.00

(5) 1.00

1010.778 0.92 0.713

(1) 0.75

(2) 1.00

(3) 1.00

102

0.933 0.81 0.758

(1)

1.00

(2)1.00

(3)

1.00

(4)

0.75

(5)

0.75

(6) 1.00

(7)

0.50

(8) 0.50

103

3.267 0.97 3.165

(1) 1.00

(2) 1.00

(3) 0.75

Program pengembangan SDM.

Program K3.

Perusahaan memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang

dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang

dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS terbuka dan

tidak bersifat rahasia.

Perusahaan memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan

kebijakan Perusahaan telah dijalankan dengan benar.

Tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor

eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang

merugikan Perusahaan dan tidak terdapat sanggahan

pemilihan penyedia barang/jasa Perusahaan.

Tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan

remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang

efektif mendukung pencapaian Perusahaan.

Pendidikan dan pelatihan.

Perusahaan memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu

tidak terpenuhi.

Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang

menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas

barang dan jasa tersebut.

Perusahaan memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa

Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif,

kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel; dan memuat

hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

Pedoman/kebijakan pengadaan dipublikasikan/dapat diakses

pemasok/calon pemasok.

Perusahaan merencanakan pengadaan barang dan jasa secara

optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan Perusahaan.

Pengadaan barang dan jasa Perusahaan terbuka bagi penyedia

barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui

persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang

setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan

ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Terdapat audit atas TI.

Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini dengan kebutuhan

Perusahaan.

Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi

kepada Dewan Komisaris.

Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan

pelayanan.

Pelaksanaan Pelayanan.

Peningkatan Mutu (Sistem Pengendalian Mutu Produk).

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 316: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(4) 1.00

(5) 1.00

(6) 1.00

(7) 1.00

(8) 1.00

104

0.622 1.00 0.622

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

29.3.266 3.033

105

0.622 1.00 0.622

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

(4) 1.00

Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan

terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.

Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku

umum di Indonesia (SAK).

Direksi menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

diterapkan secara konsisten, tidak ada penyesuaian dan

temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan

serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan

akuntansi.

Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia

dan diterbitkan tepat waktu.(N/A)

Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan

keuangan.

Keterbukaan informasi mengenai perencanaan Perusahaan ke

depan yang dapat berakibat/berpengaruh pada pekerja.

Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak Perusahaan

(subsidiary governance ) dan/atau Perusahaan patungan. (N/A)

Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak

perusahaan (subsidiary governance ) dan perusahaan patungan

antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris dan

Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta

intensif bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan, melalui proses penjaringan,

proses penilaian, dan proses penetapan.

Penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak

perusahaan/perusahaan patungan mendukung kinerja

Perusahaan.

Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan dan perusahaan patungan berdasarkan formulanya

yang ditetapkan.

Perusahaan memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja

(performance appraisal ) bagi karyawan.

Perusahaan memberikan kesempatan yang memadai untuk

menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi.

Perusahaan menerapkan penerapan remunerasi dan

kesejahteraan.

Perusahaan menerapkan reward and punishment atas

penerapan Pedoman Perilaku dan disiplin.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 317: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

1061.244 0.88 1.089

(1)

1.00

(2) 1.00

(3) -

(4) 1.00

(5)

1.00

(6) 1.00

(7) 1.00

(8) 1.00

107

0.778 1.00 0.778

(1)

1.00

(2) 1.00

(3)

1.00

(4) 1.00

(5) 1.00

1080.622 0.88 0.544

(1) 0.50

(2) 1.00

Cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada

tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan

pelaporan atas laporan keuangannya yan akan

dikonsolidasikan.

Perusahaan melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas

pengendalian intern.

Perusahaan menerbitkan internal control report.

Direksi menindaklanjuti hasil penerimaan SPI dan auditor eksternal

(KAP dan BPK).

Terdapat monitoring tindak lanjut hasil pemerikasaan SPI dan

auditor eksternal (KAP dan BPK).

Pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan Direksi kepada Dewan

Komisaris secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan.

Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program

manajemen risiko.

Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (risk

awareness ).

Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada

Dewan Komisaris.

Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern

untuk melindungi mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Direksi menetapkan rancangan sistem pengendalian intern

yang mengatur kerangka (framework) pengendalian intern

antara lain dengan pendekatan unsur lingkungan

pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian,

sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan,

pelaksanaan dan pelapornya.

Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) memberi

sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan.

Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang

telah ditetapkan.

Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang

memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko,

pelaporan risiko dan penanganannya.

Direksi memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program

manajemen risiko.

Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh

karyawan Perusahaan.

Terdapat rencana kerja Perusahaan untuk menerapkan

kebijakan manajemen risiko.

Direksi melaksanakan program manajemen risiko (program

manajemen risiko antara lain mencakup identifikasi dan

penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan

tindakan Perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan

Dewan Komisaris dan/atau RUPS).

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 318: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(3)

1.00

(4)

1.00

30.0.778 0.661

109

0.156 0.75 0.117

(1)

1.00

(2)

0.50

1100.622 0.88 0.544

(1)

1.00

(2)

0.50

(3) 1.00

(4) 1.00

31.6.689 6.144

111 1.244 1.00 1.244

(1)

1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.

Terdapat kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan,

kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan

konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik

secara mudah dan mekanisme penanganan keluhan pelanggan.

Terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi

produk/ layanan kepada pelanggan.

Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Terdapat kajian hukum (legal opinion ) atas rencana tindakan

dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian

hukum atau ketentuan yang berlaku.

Terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (risk and

legal review ) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan

rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Terdapat kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan

non litigasi.

Tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan

stakeholders.

Progress (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari

rekomendasi SPI pada tahun yang bersangkutan dan auditor

eksternal.

Tingkat komitmen yang tinggi dan Direksi dalam

menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal

auditor.

Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan

kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan

Perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan

menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian

dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak

ketiga.

Fungsi kepatuhan mengikuti perkembangan peraturan

perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi Perusahaan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 319: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(4) 1.00

(5) 1.00

(6)

1.00

(7) 1.00

(8) 1.00

112 0.933 1.00 0.933

(1) 1.00

(2)

1.00

(3) 1.00

(4) 1.00

113 0.778 1.00 0.778

(1) 1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

114 0.467 0.67 0.311

(1) 0.50

(2)

0.75

(3)

0.75

115 1.089 1.00 1.089

(1) 1.00

(2) 1.00

1160.311 1.00 0.311

(1) 1.00

Partisipasi karyawan.

Pengukuran kepuasan karyawan.

Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti

keluhan-keluhan stakeholders.

Terdapat mekanisme penanganan keluhan stakeholders

(pemasok, karyawan, dan lain-lain).

Kreditur Perusahaan dibayar tepat waktu/sesuai perjanjian.

Tidak terdapat keterlambatan/penundaan pembayaran

pinjaman kepada bank dan kreditur. (N/A)

Pelaksanaan kewajiban kepada Negara.

Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen

kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan).

Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak

(PPh karyawan, PPh Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB).

Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen

kewajiban pada lembaga regulator (bila ada; misalnya

Bapepam, BI, dsb).

Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perusahaan.

Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok

sesuai dengan persyaratan dan perjanjian/kontrak.

Pengukuran kepuasan pemasok.

Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan

kewajiban Perusahaan kepada kreditur.

Tidak terjadi mismatch dalam penggunaan dan penyediaan

dana dari pendapatan operasional yang digunakan untuk

melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang jangka

panjang. (N/A)

Perusahaan memberikan informasi yang akurat pada kreditur

sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu.

(N/A)

Perusahaan melaksanakan survei secara sistematis dan

dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan

pelanggan/konsumen dan hasil indeks survei kepuasan:

dilaksanakan secara berkala.

Rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti/ditangani.

Hasil survei menunjukan tingkat kepuasan yang baik.

Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.

Aspek fairness.

Secara berkala Perusahaan melakukan assessment pemasok

berdasarkan pencapaian QCDS (quality, cost, delivery, service ).

Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan

efektif.

Progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan

telah ditindaklanjuti/ditangani.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 320: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(2) 1.00

(3) 1.00

1170.311 1.00 0.311

(1) 1.00

(2) 1.00

1181.556 0.75 1.167

(1) 1.00

(2)

1.00

(3)

0.75

(4) 1.00

(5) -

32.1.089 1.089

119

0.467 1.00 0.467

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

1200.622 1.00 0.622

(1)

1.00

Sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah

pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan penjabat

struktural Perusahaan.

Adanya surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan

kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain,

atau golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal

pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.

Direksi menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan

kepentingan.

Penyampaian laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan

lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk

dicatat dalam daftar khusus.

Perusahaan mendukung dan memperkuat pengembangan

masyarakat melalui program bina lingkungan dan program

lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan melaksanakan program kemitraan dengan usaha

kecil. (N/A)

Perusahaan memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja

kunci yang berkaitan dengan CSR.

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan

Anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.

Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan

penjabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan

pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.

Terdapat mekanisme untuk mencegah pengambilan

keuntungan pribadi Direksi dan penjabat struktural Perusahaan

yang disebabkan benturan kepentingan.

Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten

dan berkelanjutan.

Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham

melalui pencapaian target-target yang telah disepakati.

Perusahaan mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan (sesuai

KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya).

Perusahaan melaksankan tanggung jawab sosial Perusahaan untuk

mendukung keberlanjutan operasi Perusahaan.

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab

sosial dan lingkungan Perusahaan.

Perusahaan mengantisipasi dampak negatif terhadap

masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan, dan

proses operasional dari Perusahaan.

Mekanisme keluhan stakeholders dilaksanakan secara

konsisten dan efektif.

Terdapat penyelesaian atas keluhan stakeholders secara

tuntas.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 321: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(2)

1.00

(3) 1.00

(4) 1.00

33.

1.089 0.933

1210.622 1.00 0.622

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

(5)

1.00

122

0.467 0.67 0.311

(1)

0.50

(2)

1.00

Penyampaian Laporan Manajemen dilakukan tepat waktu

(Laporan Manajemen triwulanan 1 bulan setelah triwulanan

yang bersangkutan dan Laporan Manajemen tahunan 2 bulan

setelah berakhirnya tahun buku) kepada Pemegang Saham;

dan penyampaian Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham

paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun berakhir.

Muatan (content) Laporan Manajemen triwulanan dan

Laporan Manajemen tahunan lengkap (untuk muatan laporan

tahunan parameter tersendiri) minimal sudah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam

memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan Anggota

Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan informasi (Laporan Manajemen

triwulanan, tengan tahunan, dan tahunan) dengan muatan dan

waktu yang sama kepada Pemegang Saham minoritas.

Perusahaan memberikan informasi yang relevan kepada

Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Tingkat kesungguhan Direksi dalam pengambilan keputusan

bebas kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya.

Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi

dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang

Saham tepat waktu.

Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada

Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Direksi menyampaikan Laporan Manajemen triwulanan dan

tahunan serta Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris

sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

Penyampaian Laporan Manajemen (triwulanan dan tahunan)

dan Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris tepat waktu,

yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang

Saham.

Direksi menyampaikan Laporan Manajemen triwulanan yang

telah di tandatangani seluruh Anggota Direksi serta Laporan

Manajemen tahunan dan Laporan Tahunan yang

ditandatangani seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan

Komisaris, dan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham.

Direksi menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan

dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan

persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari

Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.

Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang

mengandung benturan kepentingan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 322: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(3)

0.50

34. 1.556 1.283

123 0.156 0.50 0.078

(1) 0.50

124 0.467 0.67 0.311

(1) 0.25

(2) 1.00

(3) 0.75

125 0.311 1.00 0.311

(1) 1.00

(2) 1.00

126 0.311 0.88 0.272

(1) 0.75

(2) 1.00

127 0.311 1.00 0.311

(1) 1.00

(2) 1.00

35 1.711 1.457

128 0.156 1.00 0.156

(1) 1.00

(2) 1.00

Terdapat Piagam Pengawasan (Internal Audit Charter ) yang

disepakati dan ditetapkan oleh Direksi, setelah

mempertimbangkan saran-saran Dewan Komisaris.

Muatan Piagam Pengawasan Intern.

Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang

belum selesai dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya.

Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan

Komisaris.

Terdapat tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan

Komisaris.

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan

arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas

oleh Direksi.

Perusahaan memiliki Piagam Pengawan Intern yang ditetapkan oleh

Direksi.

Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang

ditetapkan dalam RKAT.

Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat

Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus

menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

Tingkat kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi.

Tingkat kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan

Komisaris.

Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil

rapat sebelumnya.

Di dalam setiap rapat, Direksi dilakukan evaluasi (pemantauan

progress ) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat

sebelumnya.

Direksi menyelengggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan

Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal

mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat evaluasi tindak

lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas

arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

Pedoman/tata tertib Rapat Direksi.

Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling

sedikit sekali dalam setiap bulan.

Terdapat rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas.

Jumlah rapat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan,

paling sedikit sekali dalam sebulan.

Tingkat pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam

pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan

para Pemegang Saham.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 323: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(3) 1.00

129 0.466 0.65 0.303

(1) 0.75

(2) 1.00

(3) 0.50

(4) 0.50

(5) 0.50

130 1.089 0.92 0.998

(1) 1.00

(2) 1.00

(3) 1.00

(4) 1.00

(5) 0.50

(6) 1.00

36. 1.711 1.450

131 0.466 0.83 0.388

(1) 1.00

(2) 0.50

(3) 1.00

132 1.089 0.85 0.926

(1) 0.75

Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yang memadai.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan

kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris Perusahaan paling sedikit mencakup

hal-hal subtantive.

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya.

Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang materil dan

relevan kepada stakeholders.

SPI memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan

proses Tata Kelola (governance ), manajemen risiko, dan

pengendalian intern.

SPI memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi

bisnis Perusahaan.

SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

internal dan eksternal.

Tingkat penerapan rekomendasi yang disampaikan oleh SPI

dapat diterapkan/dijalankan; dan rekomendasi SPI

memperbaiki kegiatan operasional diunitnya.

Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris Perusahaan yang

berkualitas dan efektif.

Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung

keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Jumlah personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan

kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.

Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPI sesuai

dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.

SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di

dalam organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan

peningkatan kualitas.

SPI melaksanakan fungsi pengawasan intern untuk memberikan nilai

tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan.

SPI merencanakan program kerja tahunan pengawasan intern

dan melaksanakan pengawasan sesuai yang sudah ditetapkan.

SPI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama

dengan tembusan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.

Piagam audit ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor

pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Posisi SPI/Fungsi Audit Internal di dalam struktur organisasi

berada langsung di bawah Direktur Utama, diangkat oleh

Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan

Komisaris.

Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung

melapor hasil kerjanya kepala Dewan Komisaris cq Komite

Audit.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 324: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(2) 1.00

(3) 0.75

(4) 1.00

(5) 0.75

133 0.156 0.88 0.137

(1) 1.00

(2) 0.75

37. 2.022 1.594

134 1.089 0.75 0.817

(1) 0.75

(2) 0.75

135 0.933 0.83 0.778

(1) -

(2) 1.00

(3) 1.00

(4) 1.00

Sekretaris Perusahaan menjalankan pelaksanaan dan

pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi.

Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan program pengenalan

bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang

baru diangkat.

Sekretaris Perusahaan melaporkan pelaksanaan tugasnya

kepada Direktur Utama.

Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perusahaan.

Terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris

Perusahaan.

Capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris

Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas sebagai pejabat

penghubung.

Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas

dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris

dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas,

dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh Anggota Dewan

Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam

RUPS mengenai Laporan Tahunan.

Informasi mengenai rincian Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan hal-hal lai yang direncanakan untuk dilaksanakan

oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP)

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut

Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan.

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai

peraturan Perundang-undangan.

Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan.

Prosedur pemanggilan.

Ketepatan waktu pelaksanaan RUPS.

Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap informasi

akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat

melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan.

Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai

setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang di

rencanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan

ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat

dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau

usul harus disediakan di kantor Persero sebelum RUPS

diselenggarakan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 325: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(5) 1.00

(6) 1.00

35.000 89.755 31.414

Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda

RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS

berlangsung.

Penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan

Persero dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang

berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan

dengan kepentingan Persero.

Jumlah Skor

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 326: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

Bobot

Tingkat

Pemenuh

an

Skor

(2) (3) (4)

38. 0.435 0.435

136

0.290 1.00 0.290

(1) 1.00

(2)

1.00

1370.145 1.00 0.145

39.2.320 2.267

138

0.322 1.00 0.322

(1) 1.00

(2) 1.00

(3) 1.00

1390.572 1.00 0.572

(1)

1.00

(2) 1.00

1400.427 0.88 0.374

(1) 0.75

(2) 1.00

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

Kesimpulan/Penilaian

(1)

Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan kepada stakeholders.

Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian

informasi Perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi

Perusahaan yang penting.

Terdapat kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhirkan

website.

Pengelolaan website sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

secara konsisten.

Website Perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi

penting Perusahaan.

Terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain Pedoman

Pnerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code ),

Board Manual , Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian

Gratifikasi Perusahaan.

Terdapat informasi penting (selain Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan) yang dipublikasikan.

Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan

kebijakan informasi penting Perusahaan.

Terdapat kebijakan tentang pengendalian informasi

Perusahaan.

Kebijakan mengatur diantaranya informasi yang dikategorikan

informasi publik dan informasi rahasia Perusahaan, pihak-pihak

yang dapat menyampaikan dan atau menyampaikan informasi

publik, dan prosedur pengungkapan informasi Perusahaan

kepada stakeholders .

Tingkat kepatuhan Perusahaan yang memadai terhadap kebijakan

pengendalian informasi Perusahaan.

Perusahaan menyediakan bagi stakeholders akses atas informasi

Perusahaan yang relevan, memadai, dan tepat waktu dan berkala.

Terdapat media untuk peyediaan Informasi Publik agar dapat di

peroleh dengan cepat dan tepak waktu, biaya ringan, dan cara

sederhana.

Terdapat website yang dikelola Perusahaan.

Terdapat majalah internal, bulletin, dan sebagainya.

Terdapat pertemuan/gathering dengan stakeholders dan

bentuk lainnya.

Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 327: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

1410.427 1.00 0.427

1420.572 1.00 0.572

(1) 1.00

(2)

1.00

40.3.341 3.169

1430.291 1.00 0.291

(1) 1.00

(2)

1.00

1440.073 1.00 0.073

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

1450.291 1.00 0.291

(1) 1.00

(2) 1.00

(3) 1.00

Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan

dan Lapporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian

Laporan Tahunan.

Ketentuan umum.

Laporan Tahunan disajikan dalam website Perusahaan

dan dapat diunduh. Yang dimaksud dengan website

Perusahaan adalah website yang dimiliki sendiri atau oleh

induk, bukan website pihak lain (contoh: tercantum di website

Kementerian Negara Perusahaan atau website BEI).

Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan

Penting.

Perusahaan menyajikan informasi keuangan (laporan posisi

keuangan, laporan laba rugi kompherensif, rasio-rasio

keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri

Perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima)

tahun buku.

Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan

www.bumn.go.id dimutakhirkan secara berkala.

Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi

penting Perusahaan yang disediakan dalam website Perusahaan.

Informasi yang dimuat dalam website Perusahaan mudah

diakses dan diunduh (download ).

Tidak terdapat permintaan/permohonan untuk memperoleh

Informasi Publik yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan yang

bersangkutan.

Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga Saham

tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham yang

di perdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulanan

dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga saham

sebelum perubahan permodalan terakhir wajib di sesuaikan

dalam hal terjadi antara lain kerena pemecahan saham, dividen

saham, dan saham bonus dalam bentuk grafik dan tabel (NA

jika listed company hanya menerbitkan obligasi atau non listed

company ).

Laporan Tahunan wajib memuat informasi jumlah obligasi atau

obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar,

tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun

buku terakhir: (1) jumlah obligasi/obligasi konversi yang

beredar, (2) tingkat bunga; (3) Tanggal jatuh tempo; (4)

Peringkat obligasi (NA jika tidak menerbitkan obligasi/non

listed company ).

Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas dan Laporan Direksi.

Laporan Dewan Komisaris .

Laporan Direksi.

Tanda tangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 328: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

146 0.145 0.97 0.140

(1)

1.00

(2) 1.00

(3) 1.00

(4) 1.00

(5)

0.50

(6) 1.00

(7) 1.00

(8)

1.00

(9) 1.00

(10) 1.00

(11) 1.00

(12) 1.00

(13) 1.00

(14) 1.00

(15) 1.00

(16) 1.00

1471.234 0.94 1.161

(1)

1.00

(2)

1.00

Laporan Tahunan memuat profil Perusahaan secara lengkap.

Nama dan alamat Perusahaan antara lain mencakup

informasi tentang nama dan alamat, kode pos, no. telp dan

atau no. fax, email , dan website .

Riwayat singkat Perusahaan mencakup tanggal/tahun

pendirian, nama, dan perubahan nama Perusahaan jika ada.

Bidang usaha meliputi jenis produk dan atau jasa yang

dihasilkan.

Struktur organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama, dan

jabatan.

Visi dan Misi Perusahaan yang mencakup: (a) Penjelasan

tentang Visi Perusahaan; (b) Penjelasan tentang Misi

Perusahaan.

Kronologis pencatatan Efek lainnya.

Nama dan alamat lembaga dan atau prefesi penunjang

pasar modal.

Akuntan Perseroan.

Penghargaan dan sertifikasi yang diterima Perusahaan

baik yang berskala nasional maupun internasional.

Nama dan alamat anak Perusahaan dan atau kantor cabang

atau kantor perwakilan (jika ada).

Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan

Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.

Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat Anggota Dewan

Komisaris (umur, pendidikan, dan pengalaman kerja).

Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat Anggota Direksi

(umur, pendidikan, dan pengalaman kerja).

Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi

pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan, dan

pelatihan karyawan).

Komposisi Pemegang Saham.

Daftar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi.

Kronologis pencatatan saham.

Tinjauan operasi per segmen usaha, memuat uraian

mengenai: (1) produksi; (2) penjualan/pendapatan usaha; (3)

profitabilitas; (4) peningkatan/penurunan kapasitas produksi

untuk masing-masing segmen usaha

Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan yakni analisis kinerja

keuangan yang mencakup perbandingan antara knerja

keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya

(dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: (1)

aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva; (2)

kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah

kewajiban; (3) penjualan/pendapatan usaha; (4) beban usaha;

(5) laba/rugi bersih.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 329: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(3)

1.00

(4)

1.00

(5)

1.00

(6)

-

(7)

1.00

(8)

1.00

(9)

1.00

(10)

1.00

(11)

1.00

(12) 1.00

Uraian tentang komponen-komponen subtansial dari

pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil

usaha Perusahaan.

Jika Laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau

penurunan yang material dan penjualan atau pendapatan

bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh

mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan

jumlah barang atau jasa yang di jual, dan atau adanya produk

atau jasa baru.

Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan

atau pendapatan bersih Perusahaan serta laba operasi

Perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan

memulai usahanya, jika baru mulai usahanya kurang dari 2

(dua) tahun.

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal

laporan akuntan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan

risiko usaha di masa mendatang.

Uraian tentang prospek usaha Perusahaan sehubungan dengan

industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta

dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data

yang layak di percaya.

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa

Perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.

Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar

hutang dan tingkat kolektibitas piutang Perusahaan antara lain

memuat penjelasan tentang: (1) kemampuan membayar

hutang; (2) tingkat kolektibilitas piutang.

Bahasan tentang struktur modal (capital structure ), kebijakan

manajemen atas struktur modal (capital structur policies ), dan

tingkat likuiditas Perusahaan (liquidity ) antara lain penjelasan

atas; (1) struktur modal (capital structure ); (2) kebijakan

manajemen atas struktur modal (capital strcture policies); (3)

tingkat likuiditas Perusahaan (liquidity).

Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang

modal memuat antara lain penjelasan tentang : (1) tujuan dari

ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk

memenuhi ikatan-ikatan tersebut; (3) mata uang yang menjadi

mendominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan

Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing

yang terkait. (N/A)

Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah

dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa

dan jarang terjadi.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 330: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(13)

1.00

(14)

1.00

(15)

1.00

(16)

1.00

(17) 1.00

1480.944 0.90 0.850

(1)

1.00

(2)

1.00

(3)

1.00

Uraian Dewan Komisaris memuat antara lain: (1) uraian

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; (2) pengungkapan

prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan

Komisaris; (3) frekuensi pertemuan; (4) tingkat kehadiran

Dewan Komisaris dalam pertemuan.

Uraian Direksi memuat antara lain: (1) ruang lingkup pekerjaan

dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; (2)

pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi

Anggota Direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau

tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang

bersangkutan dan Anak Perusahaan/Perusahaan patungan

Perusahaan yang bersangkutan; (3) frekuensi Pertemuan; (4)

tingkat kehadiran Anggota Direksi dalam pertemuan; (5)

program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi

Direksi.

Komite Audit mencakup antara lain: (1) nama, jabatan, dan

riwayat hidup singkat anggota komite audit; (2) uraian tugas

dan tanggung jawab; (3) frekuensi pertemuan dan tingkat

kehadiran Komite Audit; (4) laporan singkat pelaksanaan

kegiatan Komite Audit; (5) independensi Anggota Komite

Audit.

Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta

jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun

yang diumumkan atau di bayar selama 2 (dua) tahun buku

terakhir, memuat uraian mengenai: (1) besarnya dividen untuk

masing-masing tahun; (2) besarnya payout ratio.

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, memuat

uraian mengenai: (1) total perolehan dana, (2) rencana

penggunaan dana; (3) rincian penggunaan dana; (4) saldo; (5)

Perubahan penggunaan dana (jika ada)

Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi,

divestasi, akuisisi restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang

mengandung benturan kepentingan dan staf transaksi dengan

pihak afiliasi.

Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan

yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan

dampaknya terhadap laporan keuangan.

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan

dampaknya terhadap laporan keuangan.

Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola

Perusahaan yang Baik.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 331: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(4)

1.00

(5)

1.00

(6)

1.00

(7) 1.00

(8)

1.00

(9)

1.00

(10)

0.75

Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup antara lain: (1)

nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat Anggota Komite

Nominasi dan Remunerasi; (2) independensi Anggota Komite

Nominasi dan Remunerasi; (3) uraian tugas dan tanggung

jawab; (4) uraian pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan

Remunerasi; (5) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran

Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Manajemen Risiko mencakup antara lain: (1) nama,

jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite

pamantauan risiko; (2) independensi anggota komite

pemantauan risiko; (3) uraian tugas dan tanggung jawab;

(4) uraian Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantauan Risiko; (5)

frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite

Pemantauan Risiko.

Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup

antara lain: (1) nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris

Perusahaan; (2) uraian pelaksanaan tugas Sekretaris

Perusahaan.

Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

intern (internal audit and control) .

Uraian tentang Unit Audit Internal mencaku antara lain:

(1) informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal;

(2) penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) penjelasan

mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal;

(4) uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) nama

dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal.

Uraian mengenai manajemen risiko Perusahaan mencakup

antara lain: (1) penjalasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi

Perusahaan (misalnya risiko yang di sebabkan oleh fluktuasi

kurs atau suku bunga persaingan usaha, pasokan bahan baku,

ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan

kebijakan pemerintah; (2) upaya untuk mengelola risiko

tersebut.

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan

berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama

mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan

konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1)

pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) program

peningkatan layanan kepada Konsumen; (3) biaya yang telah

dikeluarkan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 332: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(11)

-

(12)

0.75

(13)

1.00

(14)

1.00

(15)

1.00

1490.363 1.00 0.363

(1) 1.00

(2) 1.00

(3)

1.00

(4)

1.00

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan

berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama

aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang

(1) aktivitas pelestarian lingkungan;

(2) aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas

pengelolaan lingkungan; (4) biaya yang telah dikeluarkan.

Deskiripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) nama

dan tanda tangan; (2) tanggal Laporan Audit; (3) no. izin KAP

(jika ada).

Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan

atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2

(dua) tahun terakhir atau sejak usaha dimulai bagi Perusahaan

yang memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun buku.

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, Direksi

dan Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dan

klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap

Perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau

badan arbitrrase yang melibatkan Perusahaan, mencakup

antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (3)

status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya

terhadap kondisi keuangan Perusahaan.

Akses informasi dan data Perusahaan, yaitu uraian mengenai

tersedianya akses informasi dan data Perusahaan kepada

publik, misalnya melalu website, media massa, mailing list ,

buletin dan sebagainya.

Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) keberadaan

Pedoman Perilaku; (2) isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran

Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya;

(4) pernyataan mengenai budaya Perusahaan (corporate

culture ) yang dimiliki Perusahaan.

Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan

Keuangan.

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas

laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam.

Opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar tanpa

pengecualian ( WTP).

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan

berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama

mengenai "community development program " yang telah

dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) mitra

usaha bina Perusahaan; (2) program pengembangan

pendidikan; (3) program perbaikan kesehatan; (4) program

pengembangan seni budaya; (5) biaya yang

dikeluarkan.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 333: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

(5)

1.00

41.2.904 0.726

150 1.452 0.50 0.726

(1) 1.00

(2) -

151 1.452 - 0.000

(1) -

(2) -

9.000 73.301 6.597

Perusahaan menang dalam Annual Report Award (ARA).

Penghargaan atau award lainnya.

Perusahaan bepartisipasi dan memperoleh penghargaan

dalam CSR (Sustainability Reporting Award) dan sejenisnya.

Penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan

informasi.

Jumlah Skor

Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman

Penyajian Laporan Keuangan yang di tertibkan Bapepam & LK

dan/atau institusi yang berwenang.

Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG

dan bidang-bidang lainnya.

Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).

Keikutsertaan dalam ARA.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 334: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampiran III

Bobot

Tingkat

Pemenuh

an

Skor

(2) (3) (4)

42. 5.000 0.625

152 5.000 0.13 0.625

(1) Terdapat bidang/area di Perusahaan, antara lain produk, proses

fungsi pendukung kinerja organisasi atau strategi menjadi best

practices atau tujuan benchmark bagi perusahaan lain.

0.25

(2) Pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN

atau di industrinya.

0.00

43. 5.000 0.000

153 5.000 0.00 0.000

(1) Perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi yang

dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

0.00

(2) Pembekuan produk utama perusahaan atau mengalami kondisi

yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama

perusahaan.

0.00

(3) Pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang menyebabkan

kematian, menimbulkan kerusakan yang sangat serius pada

lingkungan sekitar dan masyarakat, dan kerugian finansial yang

sangat besar.

0.00

(4) Adanya permohonan pailit atau permohonan penundaan

kewajiban pembayaran utang. Baik yang dilakukan oleh BUMN

tersebut maupun oleh kreditur atau oleh instansi yang

berwenang.

0.00

(5) Penyimpangan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan lainnya. 0.00

5.000 12.500 0.625

Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik.

Jumlah Skor

Aspek Lainnya

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER

Kesimpulan/Penilaian

(1)

VI. ASPEK LAINNYA

Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi

Perusahaan lainnya di Indonesia.

Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi best practices di

industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi Perusahaan lain

(baik bagi BUMN maupun Perusahaan swasta). Bidang/area tersebut

dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja

organisasi, dan strategi.

Praktik Tata Kelola menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governace ) pada Badan Usaha

Milik Negara, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia,

dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017

Page 335: Hasil Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian BUMN ... · Final Report Assessment GCG Parameter Kementerian BUMN PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2017 1 RINGKASAN EKSEKUTIF