Harry kusmantoro e1 a008287_

PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO

SKRIPSI

HARRY KUSMANTORO

E1A008287

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2013



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Oleh :

HARRY KUSMANTORO

E1A008287

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2013

i

LEMBAR PENGESAHAN ISI DAN FORMAT

PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO

Oleh : HARRY KUSMANTORO

E1A008287

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan disahkan Pada Tanggal : 15 Februari 2013

Pembimbing I/Penguji I

Sri Hartini, S.H., M.H. NIP. 19630926 199002 2 001

Pembimbing II/Penguji II

Sutikno, S.H. NIP. 19840704 198003 1 001

Penguji III

H. Supriyanto, S.H., M.H. NIP. 19630926 199002 2 001

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. NIP. 19640923 198901 1 001

ii

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :



Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber data serta

informasi-informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat

diperiksa kebenarannya.

Bila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi termasuk

pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Februari 2013

HARRY KUSMANTORO NIM E1A008287

iii

ABSTRAK

PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO

Oleh :

HARRY KUSMANTORO

E1A008287

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan otonomi daerah diperlukan sumber keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah dalam memperoleh sumber Pendapatan Daerah yang perlu dikembangkan adalah Retribusi. Diantara macam-macam retribusi daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar. Dalam hal pemungutan retribusi pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki wewenang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian preskriptif. Lokasi penelitian di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Data yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo meliputi melaksanakan kewenangan dalam penyelenggaraan retribusi pasar dan Dinas penggali Pendapatan Asli Daerah, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghimpun atau memungut retribusi pasar. Selain itu penelitian ini juga memperlihatkan hambatan normatif, yang terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Retribusi Pasar mengenai kedaluwarsa dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo dan hambatan-hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar.

Kata kunci : Peranan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemungutan, Retribusi Pasar.

iv

ABSTRACT

State of the Unitary Republic of Indonesia is embracing the principle of decentralization in running the government. This is realized by providing the opportunity and freedom to the region to implement regional autonomy, as provided in Article 18 paragraph (1) and (2) of the Constitution of 1945. With regard to the financial resources necessary autonomy area, the Local Government Revenue in acquiring resource to be developed was Retribution. Among the various levies are one of them is retribution market. In terms of the collection of market fees of Industry and Trade has the authority to implement the collection of market fees. This study aims to determine how the role of the Department of Industry and Trade in the collection of user charges in the District of Wonosobo market. To achieve these objectives, this research using normative juridical approach and prescriptive research specifications. Location of research in the Department of Industry and Trade office Wonosobo district. Source of data used are primary data and secondary data, compiled systematically, logically and rationally. The collected data is then processed, presented, and analyzed qualitatively normative. The results provide the conclusion that the role of the Department of Industry and Trade in the collection can be seen from the market levy duties and functions. The role of the Department of Industry and Trade in collecting levies Wonosobo market include exercise authority in the administration of levies excavator market and Revenue Agency, the Department of Industry and Trade to collect or levy imposed by the market. In addition, this study also showed normative constraints, contained in Article 24 of the Regulation on Fees Wonosobo District Market on the date in the collection of user charges in the District of Wonosobo and market barriers of Industry and Trade in the collection of market fees. Keywords: Roles, Department of Industry and Trade, Voting, Lévy Market.

v

PRAKATA

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN

WONOSOBO” .

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh

dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya

literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan

diterima dengan ketulusan hati.

Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari

berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam

kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan

yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman.

2. Ibu Sri Hartini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen

Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh

kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Sutikno, S.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penguji

II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak H. Supriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada seminar skripsi

dan pendadaran yang telah memberikan koreksi dan saran mengenai

perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Neni selaku pengampu angkatan 2008 serta Bapak Teguh dan semua staf

bagian pendidikan yang telah memberikan bantuan dalam hal administratif

birokrasi selama kuliah maupun dalam penyusunan skripsi ini.

vi

6. Seluruh dosen pengajar, dan staf administrasi, dan seluruh civitas akademika

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah membekali dan

memberikan kesempatan penulis menimba ilmu.

7. Bapak Drs. Eko Yuwono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Wonosobo yang telah bermurah hati memberikan ijin penelitian,

informasi dan data yang penulis butuhkan.

8. Ibu Dra. Ismiyati selaku Kepala Seksi Retribusi Pasar Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo atas kesediaannya menerima dan

memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian serta memberikan data

yang meneliti butuhkan dalam proses penelitian skripsi ini.

9. Ibu Eni selaku Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo atas kesediaannya menerima dan memberikan kesempatan penulis

melakukan penelitian serta memberikan data yang penulis butuhkan dalam

proses penelitian skripsi ini.

10. Kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Wonosobo, atas

kesediaannya menerima dan memberikan kesempatan penulis melakukan

penelitian serta memberikan data yang penulis butuhkan dalam proses

penulisan skripsi ini.

11. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Djasman dan Ibunda Sri Kustiyah yang

telah melahirkan, mendidik, menyayangi, membesarkan, mendoakan, dan

memberikan semangat selalu kepada penulis. Mbaku Niken Rahayunigtyas

dan adekku Tri Laksono Adi Prabowo yang telah mengisi hari-hariku dengan

penuh semangat, canda tawa dan kebahagiaan.

12. Keluarga besar Mbah Sadan Martomihardjo di Klampok dan Keluarga Besar

Mbah Dolah Umar di Wadaslintang. Terima kasih atas doa dan dukunganya

dan bantuan yang diberikan selama ini kepada saya.

13. Untuk Group Band SCANDAL (Mami Sasazaki, Haruna Ono, Tomomi

Ogawa dan Rina Suzuki) lagu-lagu kalian memberikan semangat dan

motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

vii

14. Untuk Idol Group AKB48 & JKT48, Akicha,Harukan dan oshi ane VE

terimakasih banyak, karena berkat lagu kalian memberikan keajaiban dari

yang tidak mungkin menjadi mungkin.

15. Sahabat-sahabatku dikampus Hukum, Gayhul Pindho Aldoko, Sujarwo, Ardi

Mulyo Sayekti, Bakhtiar Deffa, Dani Setiawan, Bayu Yudha, Prasetyo, Rizki

Adhitya, Fahmi Virgiandani, Bento, Yudha Pratikno dan yang tidak bisa

disebutkan satu per satu terimakasih atas persahabatan, kekeluargaan,

kebersamaan, motivasi dan dukungan selama ini.

16. Keluarga Besar KKN Posdaya Desa Lumpang Purbalingga periode Januari-

Februari 2012, terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama ini.

17. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman angkatan

2008 (Kita jaga persaudaraan kita, salam 2008), serta semua pihak yang turut

membantu dan tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis,

mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis juga memohon maaf kepada

semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tindakan selama

berinteraksi dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,

semoga skripsi ini dapat bermanfaat. dan menambah pengetahuan.

Purwokerto, 15 Februari 2013

HARRY KUSMANTORO E1A008287

viii

PERSEMBAHAN Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT karena atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Pertolonganya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai rencana. Selama pengerjaan skripsi ini ataupun dalam proses kehidupan, saya mendapat banyak pengalaman dan pembelajaran. Ada banyak orang-orang yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran, dan bantuanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, Skripsi ini saya persembahkan pada :

� Bapak dan Ibu ku tercinta, yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan kepada saya, serta memberikan doa yang tiada hentinya kepada saya dan yang telah membesarkan, mendidik, membimbing saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih atas ketulusan kasih sayang yang kalian berikan. Bapak dan Ibu saya yang setiap hari selalu mengingatkan saya untuk sholat 5 waktu dan memberikan arahan untuk tidak gampang menyerah dalam setiap masalah yang akan saya dihadapi di dunia ini.

� Kakak dan Adeku, mbak Niken Rahayuningtyas dan Tri Laksono Adi Prabowo, makasih ya mba niken yang selama ini banyak memberikan bantuan dan memperhatikan saya, dan selamat menempuh hidup baru ya, hehehe brsama mas Oman, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Adi (basketane si rajin mben pinter maine, ojo JKT48 ae nang kamar wkkkkkk)

ありがとう、お父さん、お母さんと姉妹姉妹。あなたは不運な子私

の父と母のために、私は誰よりもあなたを愛しているこの世界で一

番好きな人であり、どうもありがとうございまし .

� Teman-teman FH Unsoed 2008, Gayhul Pindho Aldoko ( Awal dan akhir mlaku bareng ng Kampus hehe kro numpak angkot (Gadis Angkot Semarang) subuh-subuh haha, mtur nuwun bngt ndo koe ws ngrewangi n mbantu aq slama ng pwt, kpn2 tak ajak dolan ng wnsobo ok ok) , Sujarwo ( saran kro motivasimu mantep bngt wok nggo mbantu aq nggarap skripsine terima kasih banyak wok), Ardi MS (ayo bandmintonan maning di hehe kro dolan Purworejo yo ha2 maksih yo di atas smngt kro dukungane), Dani Setiawan (kapan Juventus juara champions aj ampuh ng Italy tok haha ,hmmm Siki ws due parabola ora tau metu omah wkkk,

ix

Matur nuwun bgt jon ya koe sering ngnter2 aq mangan trutama ng belkam (awas ana banci ha2) matur suwun), Bayu Yudha (Site) ( Kapan tek Ngeband, ayolah perlihatkan skill gitarmu haha aja omong pikirku wae hahaha, thankyou tehnik gitare ha2), Bakhtiar deffa ( ayo ng jepara dab, yo ngotak ngatik komputer ben njeblok haha makasih lagu kro drama jepange yo arigatou dab), Prasetyo ( Ayo yok kpn nonton SCANDAL ng Jakarta he2, trima kasih atas lagu kro film2me mantap yok, Mami Sasazaki tambah cantik yok hahaha ayo ng depok n terima kasih banyak), Rizki adhitya ( Terima kasih banyak sol telah menjadi panitia sukses seminar dan pendadaran saya hehe terima kasih banyak yo wkkk, skarang ms risol jadi fans Mayu Watanabe & AKB48 haha), Fahmi Virgiandani ( ayo mas fahmi buat saling sapa lagi di kosan hahaha mantap lho mas fahmi, maksih yo dah sering jemput dan antar saya), Bento ( mas Bento jangan sampai lupa jalan ke kampus ya masa jalan ke kampus aja lupa hehe, kpn2 aq diajak ke GBK ya buat nntn timnas, mkasih ben udah sring ngantar sya juga), Andika Heru Barata (Ayo dik nang semarang maning ng Sam po Kong, betah aq weruh gadis cina haha, maksih bngt yo dik)

� My Friend in law faculty 2008, Deny Yusup p, Yogas, Fajar

Kebumen , Alfi Calon Juragan, Sigit Purworerjo, Agung Boby, Angga Pbg, Nana Nurundana, Yudha Pratikno (Kuncen), Agung Bobby, Endi Setyo,Bang Faizin, Wahyu Adyatama, Agung Trileksana, Rizal Bustami, Anggoro,Aji Futsal, Joko, Nanda, Uun, Sri Hartini, Bernadheta, Wina, Benny Haryo, Yan Budi, Mila, Rey AKB48, Bedebahtiar tegal, dan teman-teman yang tidak sempat disebutkan. Terimaksih atas pertemanan, kebersamaan dan motivasinya.

� SCANDAL BAND (Mami Sasazaki, Haruna Ono, Tomomi Ogawa, Rina Suzuki) & AKB48, JKT 48 ( Aki Takajo, Haruka Nagakawa dan Oshi saya Jessica Verandha (VE). Lagu-lagu kalian luar biasa sekali dapat memberikan semangat tiada hentinya dalam melewati sulitnya kehidupan ini HONTONI ARIGATOU...................

x

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………… i SURAT PERNYATAAN …………………………………………... ii ABSTRAK .......................................................................................... iii ABSTRACT………………………………………………………… iv PRAKATA ......................................................................................... v HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................ viii DAFTAR ISI ……………………………………………………….. x BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah........................................................... 1

B. Perumusan Masalah.................................................................. 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.............................................. 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Administrasi Negara…..…........................................... 9

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara…………………. 9

2. Kedudukan Hukum Administrasi Negara............................ 12

3. Peranan................................................................................. 14

B. Pemerintahan Daerah................................................................. 15

1. Pengertian Pemerintahan Daerah......................................... 15

2. Pengertian Otonomi Daerah................................................. 19

3. Perangkat Daerah................................................................. 21

C. Pengertian Hukum Pajak............................................................ 23

1. Pengertian Pajak................................................................... 23

2. Asas-asas pemungutan Pajak............................................... 25

3. Teori-teori pembenaran pemungutan Pajak......................... 26

xi

D. Retribusi………………………………………………………. 28

1. Retribusi…………………………………………………… 28

2. Perbedaan Retribusi dan Pajak……………………………. 29

3. Jenis Retribusi……………………………………………... 30

4. Pengertian Retribusi Pasar………………………………… 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan...................................................................... 39

B. Spesifikasi Penelitian................................................................... 40

C. Lokasi Penelitian.......................................................................... 40

D. Sumber Data................................................................................. 40

E. Metode Pengumpulan Data.......................................................... 42

F. Metode Penyajian Data................................................................ 43

G. Analisis Data................................................................................ 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian............................................................................. 44

1. Data Sekunder......................................................................... 44

2. Data Primer............................................................................. 75

B. Pembahasan.................................................................................. 83

1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam

pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo…….. 83

2. Hambatan normatif apakah yang timbul dalam pemungutan

retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo…………………... 96

xii

BAB V PENUTUP A. Simpulan................................................................................... 103

B. Saran......................................................................................... 104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata, materiil, spiritual, melalui

taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan

tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu

sesuai dengan asas keadilan sosial. Masalah keuangan merupakan hal vital dan

mendasar yang digunakan sebagai fasilitator pembangunan di daerah berusaha

menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan di

daerah.

Pernyataan bahwa negara kita berbentuk susunan kesatuan di dalam

Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang

menyebutkan, bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk

Republik. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan

persatuan Indonesia. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki

persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.1

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas

desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan

memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan

1 Joeniarto. Pemerintahan Lokal Asas Negara Kesatuan Dengan Otonomi Yang Seluas-Luasnya dan Perkembangan Serta Pokok Pemerintah Lokal. Gadjah Mada. Yogyakarta. 1975, hal. 7.

2

otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa :

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi,

potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan

pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan

kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Kewenangan yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh

bidang pemerintahan kecuali dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan,

fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut

meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan

nasional secara makro, dana perimbangan keuangan sistem administrasi dan

lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya

manusia, pendayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis,

konservasi, dan standarisasi nasional.

3

Dengan pemberian otonomi kepada daerah maka memungkinkan kepada

daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam

rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi

daerah yang optimal maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut

diusahakan oleh daerah sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang harus

mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah

yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan

kemakmuran rakyat juga akan tercipta.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada Pemerintahan Daerah, termasuk

sumber keuanganya, maka dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah ialah sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan d. PAD lainya yang sah.

2. Dana perimbangan. 3. Pendapatan daerah lainya yang sah.

Secara teoritis, pelaksanaan desentralisasi akan mendorong pemerintah

daerah untuk lebih memberdayakan masyarakatnya, menumbuhkan prakarsa dan

kreatifitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

daerahnya. Di samping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan

keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan

aspirasi masyarakatnya. Upaya membangkitkan prakarsa dan mewujudkan

aspirasi masyarakat secara efektif antara lain akan sangat tergantung kepada

4

ketersediaan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satunya. Pendapatan Asli Daerah

merupakan sumber penerimaan yang paling berpengaruh untuk daerah.

Pendapatan Asli Daerah ini dapat dijadikan penerimaan unggulan dalam

memompa dan mengalirkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah

otonom. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan

pembangunan sangat penting karena sebagian dari Anggaran Pembangunan dan

Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu,

penggalian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan

didukung oleh kinerja pengelolaan yang baik dan sumber daya manusia yang

berkualitas akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pemerintah daerah.2

Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu daerah otonom yang berada di

wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terus mengolah dan menggali potensi-potensi

keuangan daerah agar dapat menerima Pendapatan Asli Daerah, yang salah

satunya melalui Retribusi Daerah. Pengertian Retribusi Menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pasal 1

angka 64 adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi.

Berkaitan dengan otonomi daerah diperlukan sumber keuangan daerah,

maka Pemerintah Daerah dalam memperoleh sumber Pendapatan Daerah yang

perlu dikembangkan adalah Retribusi. Diantara macam-macam retribusi daerah

tersebut salah satunya adalah retribusi pasar, karena retribusi pasar dirasakan

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Karena

2 Ayi Karyana. Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 1, September 2005, hal. 12.

5

jumlah pasar yang cukup banyak, dan di dalam pasar tersebut terjadi transaksi

setiap harinya dan bagi yang melakukan transaksi atau kegiatan jual beli pasar

dipungut biaya karena menggunakan pasar tersebut sebagai tempat transaksi.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan pemungutan

retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar, sesuai

dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman

Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah

Kabupaten Wonosobo, maka dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.

Di dalam salah satu misinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan pada wajib retribusi dan

pemantapan kegiatan pengelolaan pasar. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo terdapat Bidang Pengelolaan Pasar yang

terdiri dari Seksi Pemeliharaan Pasar, Seksi Retribusi Pasar, serta Seksi Ketertiban

dan Kebersihan Pasar. Seksi Retribusi Pasar tersebut mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang retribusi pasar.

Dalam hal ini maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo memiliki wewenang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar.

Salah satu tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo

adalah memberikan pengarahan pelaksanaan retribusi dan melaksanakan

pemungutan retribusi pasar dalam rangka memberikan kontribusi dalam

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.

6

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo memiliki

wewenang dalam pemungutan retribusi pasar, oleh karena itu Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo memiliki peranan dalam pemungutan

retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Berkaitan dengan peranan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam pemungutan retribusi

pasar, maka dalam peranan tersebut terdiri dari tugas, fungsi, dan wewenang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan peranan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam pemungutan

retribusi pasar yang terdiri dari tugas, fungsi dan wewenang tentunya menemui

berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

dalam pemungutan retribusi pasar. Oleh karena itu agar tugas, fungsi dan

wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo berjalan

dengan baik dalam pemungutan retribusi pasar, maka harus dijalankan secara

teratur dan terencana agar memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang maksimal

dari pemungutan retribusi pasar tersebut, melalui pengorganisasian yang

merupakan unsur primer administrasi dalam mengendalikan kerja sama secara

sinergis sejumlah manusia agar berjalan efisien dan efektif dalam mencapai target

dalam pemungutan retribusi pasar.

Karena retribusi merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah, maka harus

digali sumber-sumber daerah khususnya retribusi pasar. Penggalian ini harus

dapat dilakukan dengan cara yang professional agar memenuhi kepentingan warga

masyarakat baik individu maupun badan yang berada di Kabupaten Wonosobo.

7

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian mengenai “Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam

pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka

penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam

pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo?

2. Hambatan normatif apakah yang timbul dalam pemungutan Retribusi

Pasar di Kabupaten Wonosobo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

dalam pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan normatif dalam pemungutan

Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian secara teoritis

Memberikan informasi dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi

pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan

Retribusi Daerah pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan

pemungutan retribusi pasar.

8

2. Kegunaan Penelitian secara praktis

Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipakai dalam hal

pemungutan retribusi pasar dan diharapkan dapat memberikan masukan

kepada pihak-pihak yang terlibat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Secara teoritis, Hukum Administrasi Negara merupakan fenomena

kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaan setua dengan konsepsi negara

hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakan kekuasaan negara dan

pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.3

Kata administrasi berasal dari bahasa latin “administrare” yang berarti to

manage. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai;

(1) usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara

penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2) usaha dan kegiatan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3) kegiatan yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; (4) Kegiatan kantor dan tata

usaha.4

Pengertian Hukum Administrasi Negara yang diberikan oleh para sarjana

antara lain:

Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi negara

mempunyai tiga arti, yaitu; (1) sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan,

atau sebagai institusi politik (kenegaraan); (2) administrasi negara sebagai

“fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan

3 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2006, hal. 22.

4 Ibid. hal. 25.

10

“pemerintah operasional” dan; (3) administrasi negara sebagai proses teknis

penyelenggaraan Undang-undang .5 Hukum Administrasi negara adalah salah satu

bidang ilmu pengetahuan hukum, dan oleh karena itu hukum sukar dirumuskan

dalam suatu definisi yang tepat, maka demikianlah dengan Hukum Administrasi

Negara sukar diadakan suatu perumusan yang sesuai dan tepat.6

Utrecht menyebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum

yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain

diatur oleh Hukum Tata Negara (hukum negara dalam arti sempit), Hukum Privat,

dan sebagainya.7 Menurut Prof. Wiarda dalam Utrecht, Hukum Administrasi

Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi

negara, tetapi belum secara konkrit ditentukan tugas hukum administrasi negara

atau tugas ilmu hukum administrasi negara.8

Pengertian Hukum Administrasi Negara tersebut tampak bahwa bidang

Hukum Administrasi Negara itu sangat luas sehingga tidak dapat ditentukan

secara tegas ruang lingkupnya.9 Dari pemaparan beberapa pendapat sarjana,

dapatlah disebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang

berkenaan dengan pemerintahan dalam arti sempit yaitu hukum yang cakupanya

secara garis besar mengatur hal-hal antara lain :

a. Perbuatan pemerintah pusat (pusat dan daerah) dalam bidang publik;

5 Prajudi, Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994,

hal. 43.

6 C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1984, hal. 454.

7 Ridwan HR. op. cit. hal. 35.

8 E.Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas. Surabaya. 1986. hal. 53.

9 Ridwan HR. op. cit. hal. 43.

11

b. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut), diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum;

c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintah itu;

d. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.10

Hukum Administrasi dalam arti sempit, yakni hukum Tata Pengurusan

Rumah Tangga Negara, Intern dan Ekstern. Rumah Tangga Negara adalah

keseluruhan dari pada hal-hal dan urusan-urusan yang menjadi tugas, kewajiban

dan fungsi Negara sebagai suatu badan organisasi, sebagai suatu badan usaha.

Rumah Tangga Intern adalah yang menyangkut urusan intern intansi-intansi

Administrasi Negara : urusan personel dan kesejahteraan pegawai negeri, urusan

keuangan operasional sehari-hari, urusan materiil, alat perlengkapan dan gedung-

gedung serta perumahan, urusan komunikasi dan tranportasi intern dan

sebagainya. Rumah Tangga Ekstern adalah hal-hal dan urusan-urusan yang

tadinya diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, namun karena berbagai sebab

atau perhitungan dioper oleh Negara melalui pembentukan dinas-dinas dan

lembaga-lembaga.11

Aparatur yang menyelenggarakan tugas kegiatan-kegiatan kenegaraan di

bawah pimpinan pemerintahan. Istilah Administrasi Negara dalam arti luas, yang

terdiri atas:

1. Administrasi (Pemerintah) Pusat; 2. Administrasi (Pemerintah) Wilayah; 3. Administrasi (Pemerintah) Daerah;

10 Ibid. hal. 44.

11 Prajudi, Atmosudirjo. op. cit. hal. 44.

12

4. Administrasi Badan-badan Usaha-usaha Negara; 5. Administrasi (Pemerintah) Desa.12

Hukum Administrasi Negara adalah Hukum mengenai pemerintah di

dalam kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai Administrator Negara. Pemerintah

adalah keseluruhan dari pada Jabatan-jabatan (Pejabat-pejabat) di dalam suatu

Negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik negara serta pemerintahan.

Pemerintah dari pada suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok, yakni;

1. Mengembangkan dan menegakan Persatuan Nasional dan Teritorial, 2. Mengembangkan kebudayaan Nasional yang seserasi-seserasinya semua

kebudayaan suku, regional, daerah, dan sebagainya agar terdapat kehidupan Bangsa dan Masyarakat yang rukun, sejahtera, dan makmur.

3. Pemerintahan Pemerintahan adalah tugas dan kegiatan-kegiatan menegak dan mempergunakan wibawa dan kekuasaan Negara, terdiri dari kegiatan-kegiatan: a. Pengaturan perundang-undangan, b. Pembinaan masyarakat negara, c. Kepolisian, dan d. Peradilan

4. Administrasi Negara Administrasi Negara adalah tugas dan kegiatan-kegiatan : a. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi)

serta keputusan-keputusan Pemerintah secara nyata (implementasi). b. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalnya) sesuai

dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

5. Bisnis (niaga) Bisnis bukan dagang. Bisnis adalah kegiatan-kegiatan yang teratur (organized) dan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat sambil mencipta dan memperoleh pendapatan (income, revenue).13

2. Kedudukan Hukum Administrasi Negara

Dalam ilmu hukum terdapat pembagian hukum ke dalam dua macam yaitu

Hukum Privat dan Hukum Publik. Penggolongan ke dalam Hukum Privat dan

12 Ibid. hal. 79.

13 Ibid. hal. 12.

13

Hukum Publik itu tidak lepas dari isi dan sifat hubungan yang diatur, hubungan

mana bersumber dari kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi.

Adakalanya kepentingan itu bersifat perorangan (Individu/Privat) tetapi ada pula

yang bersifat umum (Publik). Hubungan hukum itu memerlukan pembatasan yang

jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari dan

terhadap siapa orang itu berhubungan.

Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan di antara

Negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak

dengan warga negara pada umumnya di lain pihak atau setiap hukum yang

mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya, begitu pula

hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang satu dengan alat-alat

perlengkapan negara yang lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Hukum

Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara atau

perlengkapannya dengan perseorangan (warga negara) yang satu dengan

warganya atau hukum yang mengatur kepentingan umum, seperti Hukum Pidana,

Hukum Tata Negara dan lain sebagainya.14 Sedangkan Hukum Privat adalah

hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain atau

mengatur kepentingan individu, seperti Hukum Perdata, Hukum Dagang dan lain

sebagainya.15

Dengan demikian Hukum Administrasi Negara itu merupakan bagian dari

Hukum Publik Karena berisi pengaturan yang berkaitan dengan masalah-masalah

14 R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafik. Jakarta, 1992, hal. 195. 15 Ibid, hal. 200.

14

kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan

nasional (bangsa), masyarakat dan negara.

3. Peranan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari

kedudukan (status).16 Apabila seseorang telah melakukan hak dan kewajiban

sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan setiap

orang mempunyai keanekaragaman yang berasal dari pola-pola pergaulan

hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa

yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang

diberikan masyarakat kepadanya, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Menurut Astrid Susanto, peranan dibagi dalam tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan merupakan rangkaian yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.17

Faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh:

a. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi, yang sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok-kelompok masyarakat dalam situasi yang sama.

b. Apabila norma itu jelas, maka dapat dikatakan adanya kemungkinan besar untuk menjalankan.

c. Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya, maka dia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma itu.

16 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. UI Press. Jakarta. 1990, hal. 220.

17 Astrid Soesanto. Dasar-Dasar Sosiologi dan Pengantar Sosial. Bina Cipta. Jakarta. 1983, hal. 23.

15

Peranan juga merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau suatu

kelompok (organisasi) tertentu yang menjadi bagian atau memegang unsur

pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa sebagai akibat

dari kedudukan dalam struktur.18

B. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang

dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :



Hal lain yang dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 18 Undang-Undang

Dasar 1945 dan penjelasanya, adalah bahwa Negara Republik Indonesia adalah

Negara Kesatuan dengan sistem desentralistik, desentralisasi merupakan suatu

sendi susunan organisasi negara yang diterima dan disepakati oleh para

pembentuk Negara Republik Indonesia. Penentu pilihan sebagai negara kesatuan

dengan sistem desentralistik inilah yang membawa konsekuensi adanya urusan-

18 Oksy Hariatmadi. “ Skripsi Peranan Dinas Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi di Kabupaten Temanggung. Purwokerto. Fakultas Hukum UNSOED. 2012, hal 45.

16

urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintah yang

lebih kecil.19

Setiap Negara, betapapun kecilnya harus membagi wilayahnya dalam

bagian yang lebih kecil untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan secara

efisien. Bagian wilayah tersebut biasanya disebut Daerah atau Wilayah. Dengan

demikian, Daerah/Wilayah dibentuk oleh Negara, dan bukan sebaliknya.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dibagi pula dalam daerah yang lebih

kecil menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan agar

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah menjadi efektif dan efisien.

Pengertian mengenai Pemerintahan Daerah terkandung dalam Pasal 1

angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagai berikut,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan dan

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Prinsip

19 Muhammad Fauzan. Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Stain Press. Purwokerto. 2010, hal 2.

17

otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah

diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar

yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi

urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945, asas Pemerintahan

Daerah adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

a. Asas desentralisasi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas desentralisasi ini sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni

penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan

objek hak tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan

hak pemerintah tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan objek hak

berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan

pemerintahan. Pemberian hak ini, senantiasa harus dipertanggungjawabkan

kepada si pemilik hak dalam hal ini Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan

DPRD sebagai kekuatan reprensentasif rakyat di daerah.20

20 Siswanto Sunarno. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2006, hal. 7.

18

b. Asas dekonsentrasi

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan

bahwa :

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada intansi vertikal di

wilayah tertentu.

Asas dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang pemerintahan yang

sebenarnya kewenangan itu ada di tangan pemerintah pusat, yakni menyangkut

penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatanya, diberikan

kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah sesuai arahan kebijaksanaan

umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaan tetap dilaksanaan

oleh pemerintah pusat.21

c. Asas tugas pembantuan

Pengertian asas tugas pembantuan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa:

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dari

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Asas tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan dari instansi atas

kepada instansi bawahan yang ada di daerah sesuai arah kebijakan umum yang

ditetapkan oleh instansi yang memberikan penugasan, dan wajib

mempertanggungjawabkan tugasnya itu kepada instansi yang memberikan

21 Ibid. hal. 8.

19

penugasan. Dalam asas tugas pembantuan ini, telah tersirat dan tersurat bahwa

tugas pembantuan kepada desa merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.22

2. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah diatur pada Pasal 1 angka 5 yang menegaskan sebagai

berikut:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 6 selanjutnya menegaskan tentang pengertian daerah otonom

sebagai berikut :

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

didefinisikan sebagai berikut:

Pengertian “ otonom” secara bahasa adalah berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah”. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri.

22 Ibid. hal. 9.

20

HAW. Widjaja mengemukakan pendapatnya tentang pengertian otonomi

daerah sebagai berikut :

Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.23

Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri,

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.24 Berdasarkan rumusan

tersebut dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur (elemen ) batas wilayah Sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Di sisi lain, batas wilayah ini sangat penting apabila ada sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antar daerah. Dengan perkataan lain, dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainya.

2. Unsur (elemen) pemerintahan Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legimitasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintah yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Elemen pemerintahan daerah adalah meliputi pemerintah daerah dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Unsur masyarakat

23 HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003, hal. 76.

24 Siswanto Sunarno. op. cit. hal. 6.

21

Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik gemeinschaft maupun gesselsschaft jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi budaya masyarakat antara lain gotong royong, permusyawaratan, cara menyatakan pendapatan dan pikiran yang menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan pemerintahan.25

3. Perangkat Daerah

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD,

dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sedangkan perangkat daerah

kabupaten/kota, terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,

lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sekretariat daerah yang

dipimpin oleh seseorang sekretaris daerah, mempunyai tugas dan kewajiban

membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas

daerah dan lembaga teknis daerah.26

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang diangkat dan

diberhentikan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Sekretariat DPRD

mempunyai tugas, yakni

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretarian DPRD; 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; 3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 4. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

25 Ibid. hal. 7.

26

Ibid. hal. 75.

22

Secara teknis operasional sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala

daerah melalui sekretaris daerah.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Adapun

lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk

badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.

Kecamatan merupakan unsur bagian dari pemerintahan kabupaten/kota

yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang

bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Di samping

itu, kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi;

a. Menggoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum; c. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan penegakan peraturan

perundang-undangan; d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah.

Kelurahan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari

bupati/walikota. Selain itu kelurahan mempunyai tugas, yakni

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 2. Pemberdayaan masyarakat; 3. Pelayanan masyarakat; 4. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

23

C. Pengertian Hukum Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Adrian Sutedi yang dimaksud dengan pajak

adalah:

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.27

Pajak merupakan penerimaan negara, sebagaimana dikemukakan oleh

Santoso Brotodiharjo sebagai berikut :

Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkanya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).28

Pajak menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun unsur-unsur pajak sebagai berikut :

a. Iuran dari rakyat kepada negara. Artinya bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuasaan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

27 Adrian Sutedi. Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah. Ghalia Indonesia. Jakarta 2008, hal. 8.

28 Santoso Brotodiharjo. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama. Bandung. 1998, hal. 1.

24

c. Tanpa jasa atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.29

Definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat

pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut.

a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.

d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada para pembayar pajak.

e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun dengan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.30

Sistem pemungutan pajak berkaitan dengan kewenangan dan tanggung

jawab untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Berkenaan dengan sistem

pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem yakni sebagai berikut

a. Self Assesment Self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini, kegiatan pemungutan pajak diletakan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk: 1. Menghitung sendiri pajak yang terutang; 2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

29 Mardiasmo. Perpajakan.Andi Ofset. Yogyakarta. 2002, hal. 1.

30 Marihot P, Siahaan. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005, hal. 8.

25

3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;dan 4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Syarat-syarat sistem self assessment dapat berhasil dengan baik, apabila terdapat: 1. Adanya kepastian hukum; 2. Sederhana perhitunganya; 3. Mudah melaksanakanya; 4. Lebih adil dan merata; 5. Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

b. Official Assesment Official assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana aparatur pajak yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak, atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan, baik kualitas maupun kuantitasnya, telah memenuhi kebutuhan.

c. Withholding System Withholding system adalah penghitungan, pemotongan, pembayaran serta pelaporan pajak yang dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (semi self assesment).31

Wewenang pemungutan pajak tidak hanya berada pada pemerintah pusat,

tetapi ada sebagian pajak yang diserahkan kepada pemerintah daerah, yaitu

sebagai pajak daerah. Sumitro juga merumuskan tentang pengertian pajak daerah

yaitu sebagai berikut:

Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-

daerah swatantra seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya.32

2. Asas- asas pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan Pajak yang dikenal dengan The Four Cannons atau

The Four Maxims dengan uraian sebagai berikut :

31 Adrian Sutedi. op. cit. hal. 33.

32 Rohmat Soemitro. Pajak dan Pembangunan. PT. Eresco. Bandung. 1974, hal. 29.

26

a. Equality Pembebanan Pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan

kemampuanya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama.

b. Certainty Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal

kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayaranya.

c. Convinience of Payment Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak,

yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan yang dikenakan pajak.

d. Economic of Collections Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin,

jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.33

3. Teori-teori pembenaran pemungutan Pajak

Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (justification) untuk

menjawab berbagai perdebatan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir

masalah pemungut pajak mengenai apakah negara dibenarkan memungut pajak

dari rakyat. Bahwa hukum pajak harus mengabdi kepada keadilan. Keadilan inilah

yang kita namakan asas menurut falsafah hukum (recht filosofi) yaitu “The Four

Maxim”. Untuk memberi dasar menyatakan keadilanya, di bawah ini diterangkan

teori-teori pajak dari zaman ke zaman.

a. Teori Asuransi Adalah termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentinganya: keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut. Diperlukan

33 Erly Suandy. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta. 2005, hal 28.

27

pembayaran premi, dan di dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya, yang pada waktu-waktu yang tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat, karena : (1) dalam hal timbul kerugian, tidak adanya suatu penggantian dari negara, (2) antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Karena pincangnya persamaan tadi, yang menimbulkan ketidakpuasan, karena ajaran bahwa pajak adalah bukan retribusi (yang untuk itu orang-orangnya yang membayar berhak mendapatkan kontraprestasi yang langsung), maka makin lama makin berkuranglah jumlah penganut teori ini, sehingga dapat dikatakan tamatlah riwayat kini. Pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan.

b. Teori Kepentingan Teori ini dalam ajaranya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibanya, dibebankan kepada mereka itu. Terhadap teori ini pun banyak memajukan sanggahanya, sebab dalam ajaranya pun pajak dikacaukan pula dengan retribusi (untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin, diharuskan pembayaran pajak yang lebih besar pula). Padahal mungkin sekali mungkin si miskin nya dalam perlindungan yang termasuk dalam lapangan jaminan sosial, sehingga sebagai konsekuensi sebetulnya ia harus membayar pajak lebih banyak, dan ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan. Lagipula untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, semenjak dahulu kala belumlah ada alat-alat pengukurnya, sehingga sukar sekali akan dapat ditentukan dengan tegas. Demikian maka juga makin berkuranglah jumlah sarjana yang mempertahankan teori yang tidak sesuai dengan kenyataan ini.

c. Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan, bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya ini dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekedar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga

28

pengeluaran atau pembelanjaan. Hingga kini teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana terkemuka dalam lapangan hukum pajak. Asas ini sangat terkenal, tetapi mengenai seluk beluknya sering sekalilah timbul salah paham, bahkan diantara para sarjana hukum lainya.34

D. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Pengertian retribusi menurut Rohmat Soemitro, yang dimaksud dengan

retribusi adalah:

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menerima balas jasa dari negara. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Dengan kata lain, retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.35

Retribusi menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

pribadi atau badan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka terlihat ciri-ciri retribusi adalah

sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh negara 2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis 3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

34 Santoso Brotodiharjo. op. cit. hal. 31.

35

Rohmat Soemitro. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Rineka Cipta. Jakarta. 1979, hal. 17.

29

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.36

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di

Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan.

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah. 3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa)

secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.37

2. Perbedaan Retribusi dan Pajak

Dari penjelasan mengenai pengertian Pajak dan Retribusi maka dapat

ditarik kesimpulan mengenai perbedaan antara Pajak dan Retribusi adalah sebagai

berikut:

a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada retribusi balas jasa negara/pemerintahan berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

c. Sifat pemungutanya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

d. Sifat pelaksanaanya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaan dapat dipaksakan, yaitu setiap

36 Josef Riwu Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT. Raja

Grafindo Persada. Jakarta.2002, hal 153.

37

Marihot P, Siahaan. op. cit. hal. 7.

30

orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakekatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik sanksi pidana maupun denda.

e. Lembaga atau badan pemungut. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah.38

3. Jenis Retribusi

Objek Retribusi diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

(1) Objek Retribusi adalah :

a. Jasa Umum;

b. Jasa Usaha; dan

c. Perizinan tertentu.

Pengertian Objek Retribusi Jasa Umum diatur dalam Pasal 109 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah

pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil;

38 Ibid. hal. 11.

31

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sedangkan pengertian Objek Jasa Usaha diatur dalam pasal 126 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pelayanan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retrbusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan Air; dan k. Retribusi Penjualan Usaha Daerah.

Pengertian Objek Perizinan tertentu diatur dalam Pasal 140 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:

32

Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang


Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, menyatakan jenis retribusi lain yang ditetapkan dalam Pasal

110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. Retribusi Jasa Umum 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan

Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perzinan Tertentu; 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi; 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan

yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;

4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi; 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai

penyelenggaraanya; 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut

dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. b. Retribusi Jasa Usaha

1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bukan Retribusi Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan

33

2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi; 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi

kepentingan umum; dan 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai retribusi perizinan.

4. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis

Retribusi Jasa Umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal

116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah adalah yang dimaksud Retribusi Pasar adalah :

(1) Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pelayanan pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Dalam melaksanakan retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentratralisasi.

3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

34

4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 5. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta

merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 6. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut

dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.39 Selain mempunyai kriteria yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga

mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan

yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.

Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar. Prinsip dan

sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah yang

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat, dan aspek keadilan.

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang dikelola oleh

Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Seperti yang tercantum dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar. Di

dalam Peraturan Daerah tersebut retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi

Jasa Umum, oleh karena itu retribusi pasar termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.

Pengertian Pasar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

sebagai berikut:

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual dimana dalam pasar

tersebut terjadi transaksi antar pembeli dan penjual. Pasar adalah tempat orang

berjual beli.

39 Ibid. hal .438.

35

Retribusi pasar dirasakan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam

Pendapatan Asli Daerah. Karena jumlah pasar yang cukup banyak, dan di dalam

pasar tersebut terjadi transaksi setiap harinya dan bagi yang melakukan transaksi

atau kegiatan jual beli pasar dipungut biaya karena menggunakan pasar tersebut

sebagai tempat transaksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun

2009 tentang Retribusi Pasar, pengertian pasar yang terdapat pada Pasal 1 angka

12 yang dimaksud pasar adalah:

Pasar adalah pasar daerah yang ada di daerah termasuk di dalamnya

bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam

lingkungan pasar sebagai tempat jual beli secara teratur, langsung

memperdagangkan barang atau jasa.

Selanjutnya pengertian dari Retribusi Pasar. Dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal

1 angka 7 dijelaskan bahwa:

Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi penyediaan fasilitas pasar

yang berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK serta Fasilitas Perpasaran.


2009 tentang Retribusi Pasar maka pemungutan retribusi pasar di Kabupaten

Wonosobo meliputi penyediaan fasilitas pasar yang terdiri dari Kios, Los,

Pelataran, MCK dan Fasilitas Perpasaran.

36

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor 10 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kios adalah:

Kios adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup

sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan

barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok

dan atau kayu yang dilengkapi dengan pintu.

Pengertian Los diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pasal 1 angka 18 adalah:

Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka

sehingga hanya dapat memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri

dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah

dilihat dan dimengerti oleh semua orang yang berkepentingan.

Pengertian Pelataran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1 angka 19

dijelaskan bahwa:

Pelataran terbuka adalah bagian bangunan pasar yang bersifat terbuka

tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang, jasa dan

bongkar muat.

Selanjutnya Pengertian Fasilitas Perpasaran diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1

angka 9 adalah:

Fasilitas Perpasaran adalah tempat jual beli umum di luar pasar yang

merupakan tempat usaha berupa banguan tetap maupun tidak tetap dan bukan

37

milik Pemerintah Daerah yang mendapat pengaruh langsung karena adanya

sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah daerah.

Wajib Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 10

Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pada Pasal 1 angka 10 adalah:

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan

Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi Daerah.

Obyek dan subyek retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3

menentukan obyek retribusi sebagai berikut:

(1). Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Fasilitas Pasar oleh Pemerintah Daerah berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK (mandi cuci kakus).

(2). Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009

tentang subyek retribusi adalah:

Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan

fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Kata Metode dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara yang

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercipta hasil

yang baik seperti yang dikehendaki, sedangkan kata Penelitian didefinisikan

sebagai pencarian, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, suatu objek yang

dilakukan berdasarkan teori serta cara-cara yang sistematis untuk memperoleh

jawaban atas suatu masalah yang bersifat keilmuan, atau untuk menguji hipotesis

dalam pengembangan prinsip-prinsip umum. Jadi metode penelitian dapat

diartikan sebagai cara-cara yang digunakan untuk melakukan penelitian agar

mendapat hasil penelitian yang memuaskan dan sesuai tujuan yang dikehendaki.

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal.

Cara penemuan tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang

sistematis.40 Jadi dengan kata lain metode adalah cara kerja yang bersistem untuk

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian pada umumya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan,

atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperluas

dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan

jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenaranya.41 Dengan

demikian, setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada

40 Soerjoeno Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan

Singkat). CV Rajawali. Jakarta. 1986, hal 1.

41 Ronny Hanitijo Soemitro . Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990,

hal. 15.

39

keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu

hipotesis.42

Suatu Penelitian perlu didukung oleh metode yang baik dan benar, agar

diperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya.

Dengan kata lain metode harus ada dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian

hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang

berupa cara berpikir dan berbuat untuk persiapan penelitian, sistematika, dan

pemikiran tertentu yang mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan

cara menganalisanya.

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu

pendekatan yang menggunakan konsep legalistis positifis yang memandang

hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga

atau pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai

sistem normatif yang bersifat otonom, tertulis dan terlepas dari kehidupan

masyarakat.43

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis

normatif, maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-

undangan (statue approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

42 Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo

Persada. Jakarta. 2004, hal. 19.

43 Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986, hal. 13.

40

Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas

analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.44

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi

penelitian Preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menetapkan standar prosedur,

ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum, sehingga

apa yang senyatanya berhadapan dengan apa yang seharusnya agar dapat memberi

rumusan tertentu.45

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perpustakaan

Pusat Universitas Jenderal Soedirman, Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas

Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Intansi yang terkait dengan obyek

penelitian yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini ada dua macam, yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

44 Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia

Publishing. Malang. 2006, hal. 95.

45 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Normatif. Kencana. Jakarta. 2005, hal 22.

41

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri

dari:

1) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945

2) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini,

yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

c) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009

tentang Retribusi Pasar

d) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang

pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan

Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, antara lain:

1) Pustaka di bidang hukum.

2) Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet,

3) Hasil penelitian yang ada hubunganya dengan permasalahan yang

diteliti.

42

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa:

1) Kamus hukum

2) Ensiklopedia

2. Data Primer

Data primer berupa keterangan-keterangan dari pihak atau staf yang bidang

kerjanya berkaitan dengan masalah yang diteliti di lingkungan kantor Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan-

bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan

dokumen yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti yang

dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perpustakaan Pusat Universitas

Jenderal Soedirman, yang selanjutnya dikaji secara keseluruhan.

2. Data Primer

Data yang diperoleh dari cara interview atau wawancara dengan pihak terkait

dengan masalah yang diteliti pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Wonosobo.

43

F. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penyusunan penelitian ini akan disajikan

dalam bentuk uraian secara sistematis, logis dan rasional. Dalam arti keseluruhan

data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainya disesuaikan

dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan suatu kesatuan

yang utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin

hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

G. Analisis Data

Seluruh data yang telah terkumpul secara lengkap dari hasil penelitian

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan

yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu

menghubungkan paparan hasil penelitian yang tersistematis tersebut dengan yang

didapat dari teori hukum, postulat hukum, serta hukum positif, untuk dapat

menjelaskan permasalahan secara ilmiah dan bukan dalam bentuk angka-angka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Hasil Penelitian

1. Data Sekunder

1.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Setiap Negara, betapapun kecilnya harus membagi wilayahnya dalam

bagian yang lebih kecil untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan secara

efisien. Bagian wilayah tersebut biasanya disebut Daerah atau Wilayah. Dengan

demikian, Daerah/Wilayah dibentuk oleh Negara, dan bukan sebaliknya.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dibagi pula dalam daerah yang lebih

kecil menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan agar

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah menjadi efektif dan efisien.

Pengertian mengenai Pemerintahan Daerah terkandung dalam Pasal 1

angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagai berikut,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

45

Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan dan

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Prinsip

otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah

diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar

yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi

urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945, asas Pemerintahan

Daerah adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

a. Asas desentralisasi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Asas dekonsentrasi

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan

bahwa :

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada intansi vertikal di

wilayah tertentu.

46

c. Asas tugas pembantuan

Pengertian asas tugas pembantuan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa:

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dari

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah diatur pada Pasal 1 angka 5 yang menegaskan sebagai

berikut:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 6 selanjutnya menegaskan tentang pengertian daerah otonom

sebagai berikut :

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Sejalan dengan pemberian urusan kepada Pemerintahan Daerah termasuk

sumber keuanganya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah salah satunya

melalui retribusi. Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah,

selain Pajak Daerah. Pengertian Retribusi menurut Pasal 1 angka 64 Undang-

47

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

adalah:




pribadi atau badan.

Diantara macam-macam retribusi daerah, retribusi pasar dirasakan

memberi kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Karena di

dalam pasar tersebut terjadi transaksi setiap harinya dan yang melakukan kegiatan

jual beli pasar dipungut biaya karena menggunakan pasar tersebut sebagai tempat

transaksi.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis

Retribusi Jasa Umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal

116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah adalah yang dimaksud Retribusi Pasar adalah :



Retribusi Pasar termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yaitu

retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

48

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan.

1.3 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009

Tentang Retribusi Pasar

a. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi Pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang dikelola oleh

Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Seperti yang tercantum dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar. Di

dalam Peraturan Daerah tersebut retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi

Jasa Umum, oleh karena itu retribusi pasar termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.


2009 tentang Retribusi Pasar, pengertian pasar yang terdapat pada Pasal 1 angka

12 yang dimaksud pasar adalah:

Pasar adalah pasar daerah yang ada di daerah termasuk di dalamnya

bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam

lingkungan pasar sebagai tempat jual beli secara teratur, langsung

memperdagangkan barang atau jasa.

Selanjutnya pengertian dari Retribusi Pasar. Dalam Peraturan Daerah






49


2009 tentang Retribusi Pasar maka pemungutan retribusi pasar di Kabupaten

Wonosobo meliputi penyediaan fasilitas pasar yang terdiri dari Kios, Los,

Pelataran, MCK dan Fasilitas Perpasaran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor 10 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kios adalah:

Kios adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup

sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan

barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok

dan atau kayu yang dilengkapi dengan pintu.

Pengertian Los diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pasal 1 angka 18 adalah:

Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka

sehingga hanya dapat memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri

dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah

dilihat dan dimengerti oleh semua orang yang berkepentingan.

Pengertian Pelataran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1 angka 19

dijelaskan bahwa:

Pelataran terbuka adalah bagian bangunan pasar yang bersifat terbuka

tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang, jasa dan

bongkar muat.

50

Selanjutnya Pengertian Fasilitas Perpasaran diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1

angka 9 adalah:

Fasilitas Perpasaran adalah tempat jual beli umum di luar pasar yang

merupakan tempat usaha berupa banguan tetap maupun tidak tetap dan bukan

milik Pemerintah Daerah yang mendapat pengaruh langsung karena adanya

sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah daerah.

Wajib Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 10

Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pada Pasal 1 angka 10 adalah:

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan

Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi Daerah.

b. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi


tentang nama retribusi adalah :

Dengan nama retribusi pasar dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan

penyediaan fasilitas pasar bagi setiap orang pribadi atau badan yang menjual

barang dan jasa.

Obyek dan subyek retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3

menentukan obyek retribusi sebagai berikut:

(1). Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Fasilitas Pasar oleh Pemerintah Daerah berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK (mandi cuci kakus).

51

(2). Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.


tentang subyek retribusi adalah:

Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan

fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Tarif , masa dan tata cara penetapan retribusi pasar

Prinsip dan sasaran dalam besarnya tarif retribusi didasarkan pada

kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Besarnya tarif retribusi pasar diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar adalah sebagai berikut :

1. Tarif Retribusi Pasar

KELAS PASAR

LOKASI/ JENIS

KIOS LOS PELATARAN/ PKL

KET.

RET/M2/ HARI

RET/M2/ HARI

RET/M2/ HARI

I 1 2 3

120,00 90,00 80,00

90,00 70,00 80,00

300,00 Masa Penarikan Retribusi Selama 1(satu) bulan untuk 30 (tiga puluh) hari

II 1 2 3

100,00 90,00 80,00

90,00 70,00 80,00

300,00

III 1 2 3

80,00 70,00 60,00

70,00 60,00 50,00

200,00

52

2. Untuk Hewan dan Unggas setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut :

NO JENIS RETRIBUSI

1 2 3 4

Ternak Besar Ternak Kecil Pengguna Bongkar Muat (Bardog) Unggas dan sejenisnya

3.000,00/ekor 1.000,00/ekor 500,00/ekor 300,00/ekor

3. Untuk pengguna Fasilitas :

NO FASILITAS JENIS TARIF (Rp) KET. 1 MCK - Buang air kecil

- Buang air besar - Mandi

500,00 1.000,00 1.000,00

Setiap kali Pemakaian

2 Bongkar muat barang

- Kendaraan roda 2 atau lebih

- Kendaraan roda 4

- Kendaraan roda 6 atau lebih

1.000,00 2.500,00 4.000,00

Setiap kali bongkar muat

4. Untuk fasilitas perpasaran, sebagai berikut :

a. Fasilitas Perpasaran Kelas I sebesar Rp. 30,-/m2/hari;

b. Fasilitas Perpasaran Kelas II sebesar Rp. 20,-/m2/hari;dan

c. Fasilitas Perpasaran Kelas III sebesar Rp. 10,-/m2/hari.

5. Tarif Retribusi, izin, daftar ulang, pemindahan, perpanjangan pengguna

tempat dasaran sebagai berikut :

NO JENIS KIOS LOS 1 Izin penggunaan

tempat dasaran baru 500 x tarif retribusi harian x luas

250 x tarif retribusi harian x luas

2 Daftar ulang penggunaan tempat dasaran

Rp 10.000/tahun Rp. 5.000/tahun

3 Balik nama penggunaan tempat dasaran

200 x tarif retribusi harian


53

4 Balik nama pengguna tampat dasaran dalam keluarga



5 Perpanjang tempat dasaran



6. Pengguna dasaran yang menambah fasilitas berupa membongkar,

mengubah bangunan dipungut retribusi sebesar Rp. 10.000,-/ satu macam

fasilitas.

Menurut Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10

Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar yang dimaksud dengan masa retribusi dan

saat retribusi terutang adalah sebagai berikut :

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan secara

harian dan atau bulanan.

(2) Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkanya SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Selanjutnya tata cara penetapan retribusi diatur dalam Pasal 14 Peraturan

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar adalah sebagai

berikut :

(1) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Bupati.

54

d. Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi pasar


tentang Retribusi Pasar, tata cara pemungutan retribusi pasar adalah sebagai

berikut :

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan. (3) Pemungutan retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas. (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mampu membayar retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mengizinkan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud dengan

tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan

retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga tetapi bukan berarti

pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam proses

pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan

tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian

tugas pemungutan jenis retribusi dengan lebih efisien. Kegiatan pemungutan

retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah perhitungan

besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan

retribusi.

55

Selanjutnya tata cara pembayaran retribusi pasar diatur dalam Pasal 17 dan

Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi

Pasar. Pasal 17 tentang tata cara pembayaran adalah sebagai berikut :

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan atau SKRD tambahan atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam setelah hari pasaran atau ditentukan izin oleh Bupati.

(3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakanlah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (perseratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.

(4) Dalam hal pembayaran retribusi menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka izin penggunaan tempat dasaran dicabut oleh pemerintah daerah.

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %

(perseratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD. STRD adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau

denda.

Sedangkan pada Pasal 18 mengenai tata cara pembayaran retribusi adalah

sebagai berikut :

(1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun tempat

lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran

retribusi ditetapkan oleh Bupati.

56


tentang Retribusi Pasar, tentang tata cara penagihan retribusi pasar adalah sebagai

berikut :

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang

Retribusi Pasar, mengatur mengenai kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3(tahun) terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran ; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung; (3) Dalam hal diterbitkanya surat teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

57

Pada Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang

Retribusi Pasar, mengenai pelaksanaan dan pengawasan retribusi pasar adalah

sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Organisasi

Pemerintah Daerah yang menangani bidang perdagangan.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Perindustrian dan

Perdagangan adalah Dinas yang berhak mengelola dan melakukan pemungutan

retribusi pasar. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut pelaksanaan pemungutan

retribusi pasar dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani

bidang perdagangan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008

tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat

Daerah Kabupaten Wonosobo. Peraturan Bupati tersebut mengatur Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo adalah untuk

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan

dan pengelolaan pasar serta pengelolaan administrasi, ketatausahaan dan

pengawasan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dalam hal mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di

Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Kepala Seksi Retribusi Pasar yang

merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kepala Seksi

Retribusi Pasar mempunyai tugas antara lain :

58

a. Menetapkan prosedur pemberian izin los, kios dan menetapkan bukti

pungut pendapatan pasar;

b. Membuat pedoman penetapan retribusi, penagihan dan melaksanakan

pendataan penetapan tarif pendapatan pasar;

c. Melaksanakan penagihan dan pengaministrasian serta pembukuan dengan

cara melakukan pendataan pedagang pasar;

d. Memberikan pengarahan pelaksanaan pemungutan retribusi, pendataan,

penetapan dan pemberian izin pemakaian los, kios kepada masing-masing

UPTD pasar yang ditugaskan untuk memungut retribusi pasar;

e. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar

yang dilaksanakan masing-masing UPTD Pasar agar sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo

terdiri dari 8 UPTD yakni , UPTD Pasar Induk Wonosobo, Pasar Kejajar, Pasar

Selomerto, Pasar Kertek, Pasar Garung, Pasar Sapuran, Pasar Leksono dan Pasar

Kaliwiro. UPTD yang merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar mempunyai tugas antara lain :

a. Melaksanakan penataan pasar, penertiban pedagang, pemantauan

kebersihan pasar, perawatan bangunan pasar dan fasilitas umum;

b. Menghimpun permohonan izin dan dispensasi pemanfaaatan kios/los,

peralatan dan bangunan pasar guna memudahkan para pemohon izin;

59

c. Mengadakan pendataan penagihan, penyetoran, dan pelaporan untuk

mengetahui potensi pasar dan jumlah barang berharga, keuangan serta

wajib retribusi.

Standar Operasional Prosedur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Wonosobo meliputi :

1. Pelayanan Penerbitan Surat izin Pemakaian Kios/Los

a. Pesyaratan pemohon membawa foto copy KTP 1 lembar dan pas foto

4x6 sebanyak 2 lembar;

b. Pemohon mengajukan ke UPTD masing-masing pasar. Dari masing-

masing UPTD diproses masuk ke Dinas Perindustrian dan

Perdagangan;

c. Waktu pelayanan selama 1 minggu;

d. Biaya Kios yaitu 500 x Tarif x Luas;

e. Biaya Los yaitu 250 x tarif retribusi x luas;

f. Produk izin pemakaian Kios/Los dan pemberian Abonemen.

2. Pelayanan balik nama Kios dan Los

a. Persyaratan pemohon membawa foto copy KTP 1 lembar, pas foto 4x6

2 lembar, surat pelimpahan dari penjual dan pembeli, menyerahkan

izin lama dan lunas administrasi bulan berjalan;

b. Pemohon mengajukan ke UPTD masing-masing pasar, dari masing-

masing UPTD diproses masuk ke Dinas Perindustrian dan

Perdagangan;


60

d. Biaya Kios 1000 x Tarif x Luas;

e. Biaya Los 500 x Tarif x Luas;

f. Produk balik nama pemakaian Kios/Los.

3. Pelayanan Registrasi (Daftar Ulang)

a. Persyaratan penyerahan surat izin Kios/Los;

b. Pemohon mengajukan izin Kios/Los ke UPTD masing-masing pasar

untuk ditanda tangani oleh Kepala UPTD Pasar;

c. Waktu pelayanan selama 1 hari;

d. Biaya daftar ulang penggunaan Kios Rp 10.000/th dan leges;

e. Biaya daftar ulang penggunaan Los Rp 5.000/th dan leges;

f. Produk daftar ulang izin Kios/Los.

4. Pelayanan perpanjangan izin Kios/Los

a. Persyaratan pemohon menyerahkan izin lama yang telah habis masa

berlakunya. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar dan lunas

administrasi bulan berjalan;

b. Pemohon mengajukan ke UPTD masing-masing pasar. UPTD

mengajukan surat permohonan ke Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dengan melampirkan surat izin Kios/Los yang telah habis

masa berlakunya;


d. Biaya Kios Tarif x 100 x luas;

e. Biaya Los Tarif x 50 x luas;

f. Surat izin perpanjangan Kios/Los tiap 5 tahun sekali.

61

Mekanisme Kerja Pemungutan Retribusi Pasar Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

1. Wajib retribusi membayar kepada petugas pemungut retribusi pasar;

2. Petugas pemungut retribusi pasar menyetorkan pendapatan retribusi pasar

kepada bendahara dimasing- masing UPTD pasar;

3. Bendahara UPTD pasar menyetorkan hasil pemungutan retribusi pasar

kepada bendahara penerima khusus di Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Wonosobo selama 1 x 24 jam;

4. Bendahara penerima khusus menyetor retribusi pasar ke Kas Daerah (BPD

Jateng cabang Wonosobo).

1.4 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008, Kedudukan,

Susunan Organisasi, Visi dan Misi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo

1.4.1 Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo merupakan

unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo di bidang perindustrian

dan perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan

Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan

Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo

62

1.4.2 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur dalam

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas

Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten

Wonosobo.

Bagan 1. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KEPALA

SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

PERENCPROG EVALUASI &

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PERINDUSTRIAN

SEKSI INDUSTRI AGRO, KIMIA, & HASIL HUTAN

SEKSI INDUSTRI LOGAM, MESIN &

TEKSTIL

SEKSI INDUSTRI ANEKA

BIDANG PERDAGANGA

N

SEKSI INFORMASI

PASAR & PROMOSI

SEKSI DISTRIBUSI &

PERLIND KONSUMEN

SEKSI BINA USAHA

PERDAGANGAN

BIDANG PENGELOLAAN

PASAR

SEKSI PEMELIHARAAN

PASAR

SEKSI RETRIBUSI

PASAR

SEKSI KETERTIBAN & KEBERSIHAN

PASAR

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

63

1. UPTD Pasar induk Wonosobo 5. UPTD Pasar Garung 2. UPTD Pasar Leksono 6. UPTD Pasar Sapuran 3. UPTD Pasar Selomerto 7. UPTD Pasar Kaliwiro 4. UPTD Pasar Kertek 8. UPTD Pasar Kejajar

Susunan Organisasi Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo

terdiri dari :

1) Kepala Dinas;

2) Sekretariat, terdiri dari :

a) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;

b) Sub Bagian Keuangan;

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Perindustrian, terdiri dari :

a) Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan;

b) Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil;

c) Seksi Industri Aneka.

4) Bidang Perdagangan, terdiri dari :

a) Seksi Informasi Pasar dan Promosi;

b) Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen;

c) Seksi Bina Usaha Perdagangan.

5) Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

a) Seksi Pemeliharaan Pasar;

b) Seksi Retribusi Pasar;

UPTD

64

c) Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar.

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri 8 UPTD yaitu, UPTD

Pasar Induk Wonosobo, Pasar Kejajar, Pasar Selomerto, Pasar Kertek,

Pasar Garung, Pasar Sapuran, Pasar Leksono dan Pasar Kaliwiro;

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.3 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam

bidang perindustrian dan perdagangan, visi dan misi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Wonosobo mengacu sebagai pelaksana visi dan misi

Kabupaten Wonosobo khususnya dalam bidang ekonomi. Visi Kabupaten

Wonosobo adalah “Wonosobo yang semakin maju dan sejahtera”. Dalam

upaya mewujudkan visi tersebut dituangkan dalam beberapa pokok yang menjadi

misi Kabupaten Wonosobo, yaitu :

1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipasif dan demokratis menuju

masyarakat.

2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah,

dengan tujuan dan sasaran.

3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat, dengan tujuan dan

sasaran.

4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan

daerah, dengan tujuan dan sasaran.

65

5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua

bidang, dengan tujuan dan sasaran.

Visi dan Misi merupakan upaya pelaksanaan untuk mencapai tujuan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi dan misi daerah dalam bidang yang

menjadi pokok dan fungsinya. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo,

maka disusunlah visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo. Visi menggambarkan tujuan ideal yang ingin dicapai. Misi

menunjukan cara-cara yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan

ideal (visi). Visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo sebagai berikut :

VISI

1. Terwujudnya industri, perdagangan dan pengelolaan pasar yang maju,

mandiri, tangguh, berdaya saing, serta berperan sebagai tulang punggung

ekonomi daerah.

2. Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pendapatan Pasar menuju kemandirian

daerah.

MISI

1. Pemanfaatan dan penguatan industri, perdagangan dan pengelolaan pasar

yang berdaya saing tinggi melalui berbagai upaya penciptaan iklim usaha

yang kondusif.

2. Mewujudkan Industri, perdagangan, dan pengelolaan pasar sebagai

penggerak utama pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan

66

wawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek otonomi daerah,

persaingan sehat dan perlindungan konsumen.

3. Mengembangkan Industri, perdagangan dan pengelolaan pasar yang sehat,

berdaya saing tinggi dengan mengutamakan pengembangan ekonomi

kerakyatan.

4. Pemberdayaan Kelembagaan Industri, perdagangan dan pengelolaan pasar

dalam bidang produksi, distribusi dan jasa khususnya yang menyangkut

produk unggulan Kabupaten Wonosobo secara Profesional.

5. Peningkatan Pelayanan pada wajib retribusi dan pemantapan kegiatan

pengelolaan pasar.

1.4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Wonosobo

Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo

diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang

pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah

Kabupaten Wonosobo. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Wonosobo adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar serta pengelolaan

administrasi, ketatausahaan dan pengawasan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis

Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perindustrian, perdagangan dan pengelolaan

pasar;

67

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan dan

pengelolaan pasar;

4. Pemberian perizinan tertentu;

5. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga dinas;

6. Pelaksanaan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional;

7. Pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.4.5 Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mendasarkan pada

kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh Bupati. Tugas pokok masing-

masing diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang


Kabupaten Wonosobo. Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut :

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengelola kewenangan di bidang

perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar serta pengelolaan

administrasi, ketatausahaan dan pengawasan pelaksanaan Unit Pelaksana

Teknis Daerah.

68

2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, keuangan,

umum dan kepegawaian.

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Program

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.

4) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan.

5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang umum dan

kepegawaian.

6) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang industri, agro, kimia, hasil hutan,

industri logam, mesin dan tekstil serta industri aneka.

7) Kepala Seksi Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri agro,

kimia, dan hasil hutan.

8) Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri logam,

mesin dan tekstil.

9) Kepala Seksi Industri Aneka mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang industri aneka.

69

10) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang informasi pasar dan promosi,

distribusi dan perlindungan konsumen serta bina usaha perdagangan.

11) Kepala Seksi Informasi Pasar dan Promosi mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang informasi pasar dan

promosi.

12) Kepala Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang distribusi dan

perlindungan konsumen.

13) Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang bina usaha

perdagangan.

14) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintah daerah di bidang pemeliharaan pasar, retribusi pasar

serta ketertiban dan kebersihan pasar.

15) Kepala Seksi Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan pasar.

16) Kepala Seksi Retribusi Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang retribusi pasar.

17) Kepala Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketertiban dan

kebersihan pasar.

70

18) Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas teknis dinas, pemberian bimbingan,

pembinaan, pengamanan, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas

teknis bidang pengelolaan pasar, dan pengelolaan administrasi serta

ketatausahaan. Terdiri dari 8 (delapan) UPTD Pasar yang kedudukanya

sejajar dengan Kepala Seksi.

19) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Dinas, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo mempunyai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 94 orang dari jumlah tersebut 50 orang

adalah petugas pemungut retribusi di 8 UPTD Pasar. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan

Golongan L P Jumlah I II III IV

9 38 30 6

- 6 5 -

9 44 35 6

Jumlah 83 11 94 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo

Dari data tabel nomor 1 jumlah Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

paling banyak adalah Golongan II sebanyak 44 orang. Golongan III sebanyak 35

orang, Golongan I sebanyak 9 orang dan Golongan IV sebanyak 6 orang.

71

Tabel 2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan

Pendidikan L P Jumlah SD 7 - 7 SLTP 12 - 12 SLTA 44 10 54 Sarjana Muda - 1 1 Sarjana 17 1 18 Pasca Sarjana 2 - 2 Jumlah 82 12 94

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo

Dari data tabel nomor 2 jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan

paling banyak berpendidikan SLTA sebanyak 54 orang, Sarjana sebanyak 18

orang, SLTP sebanyak 12 orang, SD sebanyak 7 orang, Pasca Sarjana sebanyak 2

orang dan berpendidikan Sarjana Muda sebanyak 1 orang.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo bertanggungjawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahanya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

pelaksanaan tugas. Setiap pimpinan satuan organisasi harus menaati

petunjuk/perintah dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima

oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahanya wajib diolah dan dipergunakan

sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahanya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing

kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi

yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan

tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi

72

dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahanya masing-

masing wajib mengadakan rapat berkala.

Para Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas

Perindustrian Dan Perdagangan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas

berdasarkan laporan tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala kepada Dinas.

1.5 Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten

Wonosobo

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam

pelaksaanaan otonomi daerah, karena penerimaan yang besar dari retribusi daerah

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Pasar merupakan

salah satu jenis retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10

Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar oleh karena itu Pemerintah Kabupaten

Wonosobo telah berupaya melakukan usaha-usaha dalam pemungutan retribusi

pasar di Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh data mengenai target

dan relisasi retribusi pasar Kabupaten Wonosobo selama 6 tahun yaitu dari tahun

2007 sampai dengan 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel target dan

realisasi retribusi pasar dari tahun 2007-2012.

Berikut perkembangan target dan realisasi retribusi pasar tahun anggaran

2007 sampai dengan 2012 :

73

Tabel 1

Tabel Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Pasar

Tahun Anggaran 2007-2012

NO TAHUN TARGET (RP)

REALISASI (RP)

%

1 2007

1.593.275.000 1.668.329.000 105

2 2008 1.104.114.000 1.173.924.000 106

3 2009

1.117.499.000 1.301.276.354 116

4 2010

1.393.865.500 1.409.116.986 101

5 2011 1.578.000.000 1.557.189.918 99

6 2012 1.499.100.000 1.637.498.543 109


Berdasarkan tabel nomor 1 diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar dari

tahun 2007 sampai tahun 2012 telah memenuhi target yang telah ditentukan,

kecuali pada tahun 2011, dimana target penerimaan retribusi pasar sebesar

Rp.1.578.000.000,00 hanya dapat terealisasi sebesar Rp.157.189.918,00 yang

apabila dipersentasekan sebesar 99%. Pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan

2012 penerimaan retribusi pasar telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Peningkatan realisasi retribusi pasar terbesar terjadi pada tahun 2009, dimana

target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 1.117.499.000,00 dapat terealisasi

sebesar Rp. 1.301.276.354,00 yang apabila dipersentasikan sebesar 116%.

74

Tabel 2

Tabel Nama Pasar Se Kabupaten Wonosobo

NO KECAMATAN NAMA PASAR DAERAH

1 Wonosobo 1. Induk Wonosobo 2. Wonosobo/Hewan Wonolelo 3. Ikan Sumberan

2 Kertek 1. Kertek 2. Sayur Wringinanom

3 Sapuran 1. Sapuran 2. Randusari

4 Kaliwiro 1. Kaliwiro 2. Wadaslintang 3. Hewan Panggotan

5 Garung 1. Garung 2. Sayur Siwuran

6 Kejajar 1. Kejajar 7 Selomerto 1. Selomerto 8 Leksono 1. Leksono


Berdasarkan tabel nomor 2 jumlah pasar Kabupaten Wonosobo terdiri dari

8 pasar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). UPTD Pasar

Wonosobo terdiri dari 3 pasar yakni Pasar Induk Wonosobo, Pasar Hewan

Wonolelo dan Pasar Ikan Sumberan. UPTD Pasar Kertek terdiri dari 2 pasar yakni

Pasar Kertek dan Pasar Sayur Wringinanom. UPTD Pasar Sapuran mempunyai 2

pasar yaitu Pasar Sapuran dan Randusari. UPTD Pasar Kaliwiro terdiri dari 3

pasar yaitu Pasar Kaliwiro, Wadaslintang dan Pasar Hewan Panggotan.UPTD

Pasar Garung terdiri dari Pasar Garung dan Pasar Sayur Siwuran. Sedangkan

UPTD Pasar Kejajar, Selomerto dan Leksono terdiri masing-masing satu pasar.

75

Tabel 3

Tabel Jadwal Hari Pasaran Pasar Daerah Se Kabupaten Wonosobo

NO PASAR HARI PASARAN 1 KERTEK KLIWON PAHING 2 SAPURAN WAGE PAHING 3 GARUNG PAHING KLIWON 4 KEJAJAR LEGI PON 5 SELOMERTO LEGI PON 6 LEKSONO PAHING WAGE 7 KALIWIRO PAHING WAGE 8 WONOSOBO LEGI


2. Data Primer

2.1 Kondisi Umum Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis

Kabupaten Wonosobo terletak antara 70 11’ sampai 70 36’ Lintang Selatan dan 1090

43’ sampai 1100 04’ Bujur Timur. Jarak ibukota Kabupaten Wonosobo ke ibukota

Provinsi Jawa Tengah adalah 120 km dan 520 km dari ibukota Negara (Jakarta)

berada pada rentang 250 dpl-2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl-

1000 dpl sebesar 50% (persen) dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi

sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi spasial berada di tengah-

tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan.

Jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu-Pringsurat memberi akses dari dan

menuju dua alur strategis nasional.

Secara administratif Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi 15 kecamatan

yang terdiri dari 265 desa/kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang

76

- Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang

- Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo

- Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen

Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 hektare, dengan

kondisi biogeofisik sebagai berikut :

- Kemiringan 30-80 seluas 54,4 hektare

- Kemiringan 30-150 seluas 24.769,1 hektare

- Kemiringan 150-400 seluas 42.173,6 hektare

- Kemiringan >400 seluas 31.829,9 hektare

Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98,468 hektare atau 984,68

km2, atau 3.03% (persen) dari luas jawa tengah, dengan komposisi tata guna lahan

atas tanah sawah mencakup 18.909,72 ha (18,99%), tanah kering seluas

55.140,80 ha (55,99%), hutan negara 18.909,72 ha (19,18%), perkebunan

negara/swasta seluas 2.764,51 ha (2,80%) dan lainya seluas 2.968,07 ha (3,01%).

Secara administratif terbagi dalam 15 Kecamatan, 256 Desa, dan 29 Kelurahan.

Adapun ke 15 Kecamatan tersebut yaitu (1) Kecamatan Wonosobo (2) Kecamatan

Kalikajar (3) Kecamatan Sapuran (4) Kecamatan Kepil (5) Kecamatan Kertek (6)

Kecamatan Kaliwiro (7) Kecamatan Wadaslintang (8) Kecamatan Leksono (9)

Kecamatan Kalibawang (10) Kecamatan Selomerto (11) Kecamatan Garung (12)

Kecamatan Kejajar (13) Kecamatan Watumalang (14) Kecamatan Mojotengah

(15) Kecamatan Sukoharjo.

Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian

lokasi antara 250 m hingga 2.250 m diatas permukaan laut yang terletak di

77

bebatuan prakwaker. Kabupaten ini beriklim tropis yang memiliki dua musim

yaitu musim kemarau dan musim penghujan, suhu udara rata-rata pada siang hari

24-300 C dan pada malam harinya turun menjadi 200C, namun pada bulan Juli

sampai Agustus turun menjadi 12-150C pada siang malam hari dan 15-200 pada

siang hari. Dengan kondisi yang subur dan memiliki curah hujan rata-rata 3.400

mm dalam 196 hari pertahunnya, wilayah tersebut sangat mendukung untuk

pengembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo.

Sektor pertanian menjadi sektor utama dalam potensi perekonomian

Wonosobo, dalam 4 tahun terakhir ini sektor tersebut telah menyumbang rata-rata

pertahun 48,96% dari PDRB. Hal tersebut disebabkan, karena sebagian

masyarakat Wonosobo bergerak dalam bidang pertanian. Di urutan kedua

diduduki oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata 11,12%, di

sektor ini membuat lapangan usaha pada tiap tahunya semakin meningkat lantaran

masyarakat Wonosobo telah mulai menggeluti bidang tersebut. Di posisi terakhir,

lapangan usaha penyumbang terkecil adalah dari sektor pertambangan dan

penggalian, rata-rata dalam 4 tahun terakhir sebesar 0,72% saja, kondisi ini

disebabkan karena sektor tersebut belum tergarap secara maksimal.

Untuk sektor pertanian, Wonosobo memiliki komoditas antara lain padi,

teh, tembakau, kopi dan berbagai jenis sayuran dan tanaman hortikultura. Wilayah

yang memilki suhu udara antara 14,3-26,50C diketahui sangat cocok untuk

pengembangan budaya jamur, carica, papaya, asparagus, dan beberapa jenis kayu

sebagai komoditi ekspor non migas. Selain itu juga ada beberapa tanaman khas

Wonosobo seperti purwaceng, gondorukem dan kayu putih.

78

Produk pertanian mengalami peningkatan khususnya pada komoditas

buah-buahan, palawija, padi. Produk unggulan pertanian Wonosobo yang

dihasilkan petani tradisional antara lain kentang, kubis/kol dan sayuran lain seperti

sawi, daun bawang, bawang putih, serta buah-buahan seperti salak, nanas, duku

dan carica.

Selain kaya akan potensi pertanian, Kabupaten Wonosobo juga

mempunyai komoditi unggulan di sektor pariwisata, orang yang pernah mengenal

atau berkunjung ke Wonosobo akan teringat kepada batik Talunombo, mie

ongklok dan dataran tinggi Dieng dengan carica dan kacang Diengnya, selain hal

tersebut masih ada yang lebih menarik lagi yaitu sebuah perkebunan teh yang

dikenal sebagai kawasan Agrowisata Tambi. Kawasan Agrowisata Tambi

merupakan pilihan yang menarik bagi pecinta alam pegunungan terutama yang

ingin melepaskan diri dari hiruk pikuknya suasa perkotaan sekaligus merasakan

sejuknya udara pegunungan sehingga tidak berlebihan jiwa kegiatan outbound

sangat tepat dilakukan di kawasan ini. Kawasan Agrowisata Tambi merupakan

areal perkebunan teh seluas 829,14 ha yang dikelola oleh PT Tambi yang bergerak

dibidang perkebunan dan produksi teh. Semula perkebunan ini milik perusahan

Belanda yang bernama Bagelen Thee & Kina Maatschapij dan dikelola oleh NV

John Peet yang berkantor di Batavia (Jakarta). Setelah tahun 1945 atau Indonesia

merdeka, perusahaan ini diambil-alih oleh pemerintah Republik Indonesia.

Namun pasca Konferensi Meja Bundar (tahun 1949) perkebunan ini dikembalikan

lagi kepada pemilik semula. Pada tahun 1954 perkebunan ini dijual kepada NV

eks PPN Sindoro Sumbing. Tahun 1957 NV eks PPN Sindoro Sumbing

79

bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendirikan perusahaan

baru yang diberi nama NV Tambi.

2.2 Hambatan-hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam

Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ismiyati selaku Kepala Seksi

Retribusi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo,

dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo

menemui berbagai hambatan dan upaya apa yang ditempuh Dinas

Perindustriandan Perdagangan dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi

pasar. Hambatan -hambatan tersebut terdiri dari hambatan internal dan hambatan

eksternal, yaitu :

1. Hambatan Internal

Hambatan yang bersifat internal merupakan hambatan yang bersumber

dari dalam institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri. Hambatan-

hambatan internal disini meliputi :

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkemampuan manajerial di

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Dimana

kualitas-kualitas pegawai yang ada belum memadai dalam mendukung

pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan

dari latar belakang pendidikan atau tingkat pegawai yang masih rendah

sehingga dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang dapat menyebabkan

kurang maksimalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

80

b. Kurangnya disiplin pengelolaan pasar. Perencanaan dan target sudah

dilaksanakan tetapi masih jauh dari potensi yang ada serta pengawasan

terhadap petugas pemungut retribusi belum optimal karena terbatasnya

personel di bidang pengelolaan pasar, sehingga pengelolaan pasar yang

seharusnya dapat dijalankan sesuai dengan rencana agak tersendat.

c. Kualitas SDM pemungut retribusi yang kurang memadahi dan pengalaman

petugas pemungut retribusi pasar. Dalam pemungutan retribusi pasar yang

terdiri dari 8 UPTD Pasar, dari total 94 jumlah pegawai Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo 50 diantaranya

merupakan petugas pemungut retribusi pasar yang tersebar di dalam 8

UPTD Pasar. Petugas pemungut retribusi pasar tersebut ada beberapa

yang masa kerjanya masih belum lama atau sedikit sehingga dibutuhkan

koordinasi dengan petugas yang sudah berpengalaman.

d. Kompetensi aturan yang masih rendah, pemberian sanksi baik sanksi

administratif maupun sanksi pidana kepada wajib retribusi kurang tegas,

sehingga wajib retribusi tidak takut apabila tidak memenuhi kewajibanya

membayar secara tepat.

e. Kebersihan dan keamanan pasar yang belum optimal. Hal ini dapat

mempengaruhi minat pedagang tetap berdagang di pasar atau tidak karena

menyangkut keamanan dan kebersihan.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang besumber dari luar

institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, dengan kata

81

lain hambatan eksternal muncul dari masyarakat atau pedagang sebagai wajib

retribusi pasar, yakni kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pasar.

Kesadaran pedagang atau masyarakat dalam membayar retribusi pasar sangat

berpengaruh dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten

Wonosobo. Rendahnya pemahaman pedagang terhadap retribusi pasar akan

berdampak pada pengelolaan, penataan dan pembaharuan pasar. Karena apabila

pedagang terlambat atau menunggak dalam kewajibanya sebagai wajib retribusi

untuk membayar tidak tepat pada pada waktunya, akan menghambat dalam

rencana pengelolaan dan penataan pasar yang lebih baik lagi. Begitupun

sebaliknya apabila pedagang membayar retribusi pasar tepat pada waktunya maka

akan mendukung dalam pemungutan retribusi pasar juga untuk memajukan pasar

tersebut dan dalam rangka mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk

kepentingan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

2.3 Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo

Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Retribusi Pasar

Berbagai upaya ditempuh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Wonosobo selaku Dinas yang berwenang melakukan pemungutan

retribusi pasar untuk mengoptimalkan jumlah retribusi pasar maka upaya yang

dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, yaitu

sebagai berikut :

a. Meningkatkan koordinasi dengan semua petugas pemungut untuk

mempercepat pencapaian target;

b. Meningkatkan kualitas SDM pemungut retribusi melalui pimpinan SKPD;

82

c. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja untuk

menyelesaikan tugas;

d. Mengupayakan untuk menambah petugas pemungut retribusi di setiap

UPTD;

e. Membuat pedoman dan prosedur kerja yang jelas;

f. Peningkatan sosialisasi atau/penyuluhan-penyuluhan terhadap wajib

retribusi pasar, baik melalui tatap muka maupun melalui media massa dan

media lainya;

g. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas dalam pelaksanaan

pemungutan retribusi di setiap UPTD dan pada wajib retribusi pasar.

Pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi pasar di setiap UPTD

pasar agar tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan terhadap wajib

retribusi pasar ditujukan terhadap wajib retribusi yang kurang dan tidak

melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi atau menunggak.

83

B. Pembahasan

1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemungutan

Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat

Indonesia yang adil dan makmur, merata, materiil, spiritual, melalui taraf hidup

masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan tersebut

diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu sesuai

dengan asas keadilan sosial. Masalah keuangan merupakan hal vital dan mendasar

yang digunakan sebagai fasilitator pembangunan di daerah berusaha menghimpun

dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan di daerah.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas

desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan

memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan

otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa :



Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi,

potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan

pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

84

Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan

kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Kewenangan yang dimaksud mengandung hak dan kewajiban yaitu

melakukan tindakan hukum tertentu berupa tindakan-tindakan yang dimaksudkan

untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya

akibat hukum. Hak berisi tentang kebebasan tidak melakukan tindakan tertentu

sedangkan kewajiban memuat mengenai keharusan untuk melakukan atau tidak

melakukan tindakan tertentu.46

Menurut Ateng Syarifudin istilah otonomi mempunyai makna kebebasan

atas kemandirian (Zelfstanddigheid) tetapi bukan kemerdekaan (Onafhankheid)

kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah perwujudan pemberian

kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga otonomi sebagai hak

untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif sendiri, kemauan

sendiri dan hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.47

Dengan pemberian otonomi kepada daerah maka memungkinkan kepada

daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam

rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi

daerah yang optimal maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut

diusahakan oleh daerah sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

46 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. UII Press.Yogyakarta. 2002, hal .73.

47

Ateng Syarifudin. Pasang Surut Otonomi Daerah. BMA Cipta. Bandung. 1985, hal.2.

85

harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah

tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta. Pelaksanaan pembangunan

daerah oleh pemerintah daerah juga harus melihat akan sumberdaya yang ada di

daerahnya guna membiayai pembangunan rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada Pemerintahan Daerah, termasuk

sumber keuanganya, maka dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah ialah sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan d. PAD lainya yang sah.

2. Dana perimbangan. 3. Pendapatan daerah lainya yang sah.

Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dalam hal Pendapatan

Asli Daerah (PAD) memilki kewenangan penuh terhadap potensi daerah yang

dapat meningkatkan PAD, termasuk di dalamnya membuat peraturan-peraturan

daerah yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan bagi daerah. Sedangkan

dalam pengelolaan PAD harus ada pemisahan aset daerah secara jelas antara

provinsi, kabupaten, dan kota agar terhindar dari konflik dalam melakukan

pemungutan pajak dan retribusi daerah antara provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu komponen yang menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yaitu retribusi daerah yang merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat

dalam menyelenggarakan otonomi daerah, serta merupakan sumber pendapatan

daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan

86

pembangunan daerah. Pengertian Retribusi menurut Pasal 1 angka 64 Undang-


adalah:




pribadi atau badan.

Pengertian retribusi menurut Rohmat Soemitro, yang dimaksud dengan

retribusi adalah:

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menerima balas jasa dari negara. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Dengan kata lain, retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.48

Retribusi daerah merupakan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang pemungutanya dilaksanakan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah dan

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi retribusi, beberapa ciri yang melekat pada retribusi

daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

48 Rohmat Soemitro. loc. cit.

87

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang

dan peraturan.

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa)

secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang

dilakukannya.

4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu

jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pemungutan retribusi merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagai

konsekuensi dari adanya otonomi daerah. pemerintah daerah diberi kewenangan

yang luas oleh pemerintah pusat untuk menggali segala potensi yang ada di

daerahnya termasuk melakukan pemungutan retribusi.

Objek dan jenis retribusi diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor


(1) Objek Retribusi adalah :

a. Jasa Umum;

b. Jasa Usaha; dan

c. Perizinan tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang


88

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor


Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retrbusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan Air; dan k. Retribusi Penjualan Usaha Daerah.

Sedangkan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam Pasal 141

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yaitu :

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol; c. Retribusi Izin Gangguan;

89

d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Salah satu retribusi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

di Kabupaten Wonosobo adalah retribusi pasar. Retribusi pasar tersebut

merupakan golongan retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pengertian retribusi pasar yang

termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-


adalah yang dimaksud Retribusi Pasar adalah :



Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan pemungutan

retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar.

Selanjutnya pengertian dari Retribusi Pasar berdasarkan Peraturan Daerah






90

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang


Kabupaten Wonosobo. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan hasil penelitian data 1.3, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar

diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo

yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang


Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Wonosobo memiliki wewenang dalam melaksanakan pemungutan

retribusi pasar.

Dinas Daerah dalam era otonomi daerah diatur dalam Pasal 124 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 2. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan

oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;

3. Kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Keberadaan Dinas Daerah sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi

daerah karena Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah.

Dinas Daerah sebagai perangkat organisasi pemerintah daerah mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah;

2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah

kepadanya.

91

Diserahkanya kewenangan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar

kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo diharapkan

sektor retribusi pasar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Wonosobo. Dengan kata lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan

mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Daerah

Kabupaten Wonosobo guna membiayai pembangunan daerah.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari

kedudukan (status).49 Apabila seseorang telah melakukan hak dan kewajiban

sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan setiap

orang mempunyai keanekaragaman yang berasal dari pola-pola pergaulan

hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa

yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang

diberikan masyarakat kepadanya, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Menurut Astrid Susanto, peranan dibagi dalam tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan merupakan rangkaian yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.50

Peranan juga merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau suatu

kelompok (organisasi) tertentu yang menjadi bagian atau memegang unsur

49 Soerjono Soekanto. loc. cit.

50 Astrid Soesanto. loc.cit.

92

pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa sebagai akibat

dari kedudukan dalam struktur.

Dalam hal ini peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo dalam pemungutan retribusi pasar dapat dilihat dari tugas pokoknya,

yakni sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun

2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan

Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Wonosobo adalah untuk melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar

serta pengelolaan administrasi, ketatausahaan dan pengawasan pelaksanaan Unit

Pelaksana Teknis Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perindustrian, perdagangan dan pengelolaan

pasar;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan dan

pengelolaan pasar;

4. Pemberian perizinan tertentu;

5. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga dinas;

6. Pelaksanaan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional;

7. Pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

93

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi

pasar dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, disamping tugasnya selaku Dinas Penggali Pendapatan Asli Daerah

khususnya dari sektor retribusi pasar juga ditugaskan sebagai Dinas Teknis.

Selaku Dinas Teknis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan

kewenangan dalam penyelenggaraan retribusi pasar. Sedangkan sebagai Dinas

penggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dinas penghasil, Dinas Perindustrian

dan Perdagangan menghimpun atau memungut retribusi pasar.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian,

perdagangan dan pengelolaan pasar. Pemungutan retribusi pasar termasuk dalam

bidang pengelolaan pasar. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten

Wonosobo dilaksanakan oleh Kepala Seksi Retribusi Pasar yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang retribusi pasar,

yang merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17

Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Kepala Seksi Retribusi

Pasar menetapkan prosedur pemberian izin los, kios dan menetapkan bukti pungut

pendapatan pasar dan membuat pedoman penetapan retribusi, penagihan dan

melaksanakan pendataan penetapan tarif pendapatan pasar. Kemudian

94

memberikan pengarahan pelaksanaan pemungutan retribusi, pendataan, penetapan

dan pemberian izin pemakaian los, kios kepada masing-masing UPTD pasar yang

ditugaskan untuk memungut retribusi pasar. Dalam melaksanakan pemungutan

retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo terdiri dari 8 UPTD yang bertugas

menghimpun permohonan izin dan dispensasi pemanfaaatan kios/los dan

pendataan penagihan, penyetoran, dan pelaporan untuk mengetahui potensi pasar

dan jumlah barang berharga, keuangan serta wajib retribusi, yang kemudian

dilaporkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam pelayanan retribusi pasar menggunakan Standar Operasional

Prosedur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Retribusi Pasar, yang meliputi pelayanan penerbitan surat izin pemakaian kios/los,

pelayanan balik nama kios dan los, pelayanan registrasi (daftar ulang) dan

pelayanan perpanjangan izin kios/los. Yang dilaksanakan di UPTD pasar masing-

masing, kemudian akan diproses masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Wonosobo.

Mekanisme Kerja Pemungutan Retribusi Pasar Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

1. Wajib retribusi membayar kepada petugas pemungut retribusi pasar;

2. Petugas pemungut retribusi pasar menyetorkan pendapatan retribusi pasar

kepada bendahara dimasing- masing UPTD pasar;

95

3. Bendahara UPTD pasar menyetorkan hasil pemungutan retribusi pasar

kepada bendahara penerima khusus di Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Wonosobo selama 1 x 24 jam;

4. Bendahara penerima khusus menyetor retribusi pasar ke Kas Daerah (BPD

Jateng cabang Wonosobo).

Retribusi pasar merupakan salah satu sektor penting dalam meningkatkan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo, pendapatan dari sektor retribusi pasar dari tahun 2007 sampai dengan

tahun 2012 dalam realisasinya ada yang memenuhi target bahkan melebihi

jumlah target yang telah ditetapkan, tetapi juga ada yang belum memenuhi target

dalam realisasinya. Berdasarkan hasil penelitian data 1.5 pada tabel nomor 1

tentang rekapitulasi target dan realisasi retribusi pasar Kabupaten Wonosobo

tahun anggaran 2007-2012, pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2012

penerimaan retribusi pasar telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Peningkatan realisasi retribusi pasar terbesar terjadi pada tahun 2009, dimana

target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 1.117.499.000,00 dapat terealisasi

sebesar Rp. 1.301.276.354,00 yang apabila dipersentasikan sebesar 116%.

Berdasarkan hasil penelitian data 1.5 pada tabel nomor 1 diketahui bahwa

penerimaan retribusi pasar dari tahun 2007 sampai tahun 2012 telah memenuhi

target yang telah ditentukan, kecuali pada tahun 2011, dimana target penerimaan

retribusi pasar sebesar Rp.1.578.000.000,00 hanya dapat terealisasi sebesar

Rp.157.189.918,00 yang apabila dipersentasekan sebesar 99%. Dilihat dari hasil

96

penelitian data 1.5 pada tabel nomor 1 target dan realisasi retribusi pasar

Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2007-2012, untuk presentase antara target

dan realisasi perolehan retribusi pasar tidak terlalu stabil mengalami kenaikan dan

penurunan.

2. Hambatan Normatif Dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten

Wonosobo

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan kewenanganya

memungut retribusi pasar tidak selalu memenuhi target retribusi pasar yang telah

ditentukan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima dari sektor

ini. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo

menemui berbagai hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut salah

satunya adalah hambatan normatif, yaitu hambatan yang berkaitan dengan

peraturan perundang-undangan. Hambatan normatif dalam melaksanakan

pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo terdapat pada Pasal 24

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar,

mengenai kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3(tahun) terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran ; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung; (3) Dalam hal diterbitkanya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

97

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Dengan melihat ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten

Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar mengenai kedaluwarsa dalam

melakukan penagihan retribusi, ketentuan dari pasal tersebut dapat menjadi

hambatan dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Penagihan

retribusi menjadi kedaluwarsa apabila melampaui waktu selama tiga tahun

terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak

pidana di bidang retribusi dan hanya dapat ditangguhkan apabila diterbitkanya

surat teguran dan pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung. Dengan ketentuan dari pasal tersebut menyebabkan dapat

menghambatnya upaya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten

Wonosobo dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10

Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar, penagihan retribusi dapat tertangguh jika

diterbitkan surat teguran dan ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi,

baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan utang retribusi dari wajib

retribusi baik langsung maupun tidak langsung tergantung dari kesadaran pada

diri wajib retribusi, karena apabila wajib retribusi dengan kesadaranya

menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada

pemerintah daerah serta wajib retribusi dapat diketahui dari pengajuan

98

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan

oleh wajib retribusi, maka kedaluwarsa penagihan retribusi dapat ditangguhkan.

Begitupun sebaliknya berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar, apabila

wajib retribusi tidak diterbitkan surat teguran dan tidak ada pengakuan utang

retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung maka dapat

terjadi penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu

selama tiga tahun terhitung saat terutangnya retribusi. Analisis terhadap ketentuan

Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Retribusi Pasar, selain kesadaran dari wajib retribusi dalam mengoptimalkan

pemungutan retribusi pasar, ketegasan bagi pemerintah daerah dalam membuat

Peraturan Daerah mengenai retribusi pasar sangat diperlukan, agar tidak

memberikan celah bagi para wajib retribusi untuk tidak membayar retribusi tepat

pada waktunya atau menunggak dalam kewajibanya sebagai wajib retribusi.

Kesadaran pedagang atau masyarakat dalam membayar retribusi pasar

sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar di

Kabupaten Wonosobo. Rendahnya pemahaman pedagang terhadap retribusi pasar

akan berdampak pada pengelolaan, penataan dan pembaharuan pasar. Karena

apabila pedagang terlambat atau menunggak dalam kewajibanya sebagai wajib

retribusi untuk membayar tidak tepat pada pada waktunya, akan menghambat

dalam rencana pengelolaan dan penataan pasar yang lebih baik lagi. Begitupun

sebaliknya apabila pedagang membayar retribusi pasar tepat pada waktunya maka

akan mendukung dalam pemungutan retribusi pasar juga untuk memajukan pasar

99

tersebut dan dalam rangka mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk

kepentingan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan hambatan normatif dalam pemungutan retribusi pasar di

Kabupaten Wonosobo, maka timbul hambatan-hambatan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar. Berdasarkan hasil penelitian data

2.2 tentang adanya hambatan-hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

dalam pemungutan retribusi pasar. Hambatan-hambatan tersebut terdiri dari

hambatan internal dan hambatan eksternal, yaitu :

1. Hambatan Internal

Hambatan yang bersifat internal merupakan hambatan yang bersumber

dari dalam institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri. Hambatan-

hambatan internal disini meliputi :

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkemampuan manajerial di

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Dimana

kualitas-kualitas pegawai yang ada belum memadai dalam mendukung

pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan

dari latar belakang pendidikan atau tingkat pegawai yang masih rendah

sehingga dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang dapat menyebabkan

kurang maksimalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil

penelitian data 1.4.5 pada tabel nomor 2 jumlah Pegawai Negeri Sipil

menurut Pendidikan paling banyak berpendidikan SLTA sebanyak 54

orang, Sarjana sebanyak 18 orang, SLTP sebanyak 12 orang, SD sebanyak

100

7 orang, Pasca Sarjana sebanyak 2 orang dan berpendidikan Sarjana Muda

sebanyak 1 orang.

b. Kurangnya disiplin pengelolaan pasar. Perencanaan dan target sudah

dilaksanakan tetapi masih jauh dari potensi yang ada serta pengawasan

terhadap petugas pemungut retribusi belum optimal karena terbatasnya

personel di bidang pengelolaan pasar, sehingga pengelolaan pasar yang

seharusnya dapat dijalankan sesuai dengan rencana agak tersendat.

c. Kualitas SDM pemungut retribusi yang kurang memadahi dan pengalaman

petugas pemungut retribusi pasar. Dalam pemungutan retribusi pasar yang

terdiri dari 8 UPTD Pasar, dari total 94 jumlah pegawai Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo 50 diantaranya

merupakan petugas pemungut retribusi pasar yang tersebar di dalam 8

UPTD Pasar. Petugas pemungut retribusi pasar tersebut ada beberapa yang

masa kerjanya masih belum lama atau sedikit sehingga dibutuhkan

koordinasi dengan petugas yang sudah berpengalaman.

d. Kompetensi aturan yang masih rendah, pemberian sanksi baik sanksi

administratif maupun sanksi pidana kepada wajib retribusi kurang tegas,

sehingga wajib retribusi tidak takut apabila tidak memenuhi kewajibanya

membayar secara tepat.

e. Kebersihan dan keamanan pasar yang belum optimal. Hal ini dapat

mempengaruhi minat pedagang tetap berdagang di pasar atau tidak karena

menyangkut keamanan dan kebersihan.

101

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang besumber dari luar

institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo, dengan kata

lain hambatan eksternal muncul dari masyarakat atau pedagang sebagai wajib

retribusi pasar, yakni kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pasar.

Kesadaran pedagang atau masyarakat dalam membayar retribusi pasar sangat

berpengaruh dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten

Wonosobo.

Peningkatan retribusi pasar akan berdampak juga pada peningkatan

Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen

yang sangat penting dalam proses pembangunan dan perkembangan daerah karena

berkaitan erat dengan pembiayaanya. Dengan adanya otonomi daerah maka setiap

daerah dituntut untuk membiayai segala urusan rumah tangganya sendiri, yang

sangat memerlukan biaya besar. Oleh karena itu setiap daerah harus mampu untuk

meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun.

Untuk dapat meningkatkan retribusi pasar guna memperoleh pendapatan

daerah yang maksimal maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Wonosobo melakukan upaya-upaya dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi

pasar. Dilihat dari hasil penelitian data 2.3 tentang upaya yang dilakukan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam

mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan semua petugas pemungut untuk

mempercepat pencapaian target;

102

2. Meningkatkan kualitas SDM pemungut retribusi melalui pimpinan SKPD;

3. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja untuk

menyelesaikan tugas;

4. Mengupayakan untuk menambah petugas pemungut retribusi di setiap

UPTD;

5. Membuat pedoman dan prosedur kerja yang jelas;

6. Peningkatan sosialisasi atau/penyuluhan-penyuluhan terhadap wajib

retribusi pasar, baik melalui tatap muka maupun melalui media massa dan

media lainya;

7. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas dalam pelaksanaan

pemungutan retribusi di setiap UPTD dan pada wajib retribusi pasar.

Pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi pasar di setiap UPTD

pasar agar tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan terhadap wajib

retribusi pasar ditujukan terhadap wajib retribusi yang kurang dan tidak

melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi atau menunggak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten

Wonosobo, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo

dalam pemungutan retribusi pasar dapat dilihat dari tugas pokok dan

fungsinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian

Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Peranan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar, yaitu :

a. Melaksanakan kewenangan dalam penyelenggaraan retribusi pasar. Di

antaranya pelayanan penerbitan surat izin pemakaian los/kios,

pelayanan balik nama kios dan los, pelayanan registrasi (daftar ulang)

dan pelayanan perpanjangan izin kios dan los.

b. Dinas Penggali Pendapatan Asli Daerah, yaitu Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Wonosobo menghimpun atau memungut

retribusi pasar.

2. Hambatan normatif yang timbul dalam pemungutan retribusi pasar di

Kabupaten Wonosobo, terdapat pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar

104

mengenai kedaluwarsa, karena apabila wajib retribusi termasuk dalam

ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor

10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar maka hak penagihan retribusi pada

wajib retribusi menjadi kedaluwarsa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar

terdapat berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi :

a. Hambatan internal, yaitu hambatan yang bersumber dari dalam

institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.

b. Hambatan eksternal, merupakan hambatan yang bersumber dari luar

institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.

B. Saran

Pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah mengenai retribusi

pasar dalam penerapanya agar lebih ditegaskan lagi, sehingga tidak memberikan

celah bagi para wajib retribusi untuk tidak membayar retribusi tepat pada

waktunya, sehingga penagihan wajib retribusi tidak menjadi kedaluwarsa seperti

yang tertuang pada Pasal 24 mengenai kedaluwarsa di dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar.

Guna meningkatkan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo,

hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo

menambah jumlah personel petugas pemungut retribusi pasar yang tersebar di

dalam 8 UPTD Pasar. Sehingga pemungutan retribusi pasar di Kabupaten

Wonosobo dapat berjalan secara efektif untuk memperoleh Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dari retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Atmosudirjo, Prajudi, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Brotodiharjo, Santoso, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Refika Aditama, Bandung.

Fauzan, Muhammad, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Stain Press, Purwokerto.

HR, Ridwan, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta. __________, 2006, Hukum Administrasi Negara, Grafindo Persada, Jakarta. Ibrahim, Johnny, 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia

Publishing, Malang. Joeniarto, 1975, Pemerintahan Lokal Asas Negara Kesatuan Dengan Otonomi

Yang Seluas-Luasnya dan Perkembangan Serta Pokok Pemerintah Lokal, Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kaho, Josef Riwu, 2002, Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Andi Ofset, Yogyakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta. Siahaan, Marihot P, 2005, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji,1985.Penelitian Hukum Normatif Suatu

tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta. , 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, UI Press, Jakarta. Soemitro, Rohmat, 1974, Pajak dan Pembangunan, PT Eresco, Bandung. Soemitro, Ronny Hanitio, 1986.Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta. Soeroso, R, 1992, Pengantar Ilmu Hukum.Sinar Grafika, Jakarta. Soesanto, Astrid, 1983, Dasar-dasar Sosiologi dan Pengantar Sosial, Bina Cipta,

Jakarta. Suandy, Erly, 2005, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta. Subandi, dan Kusnaeni, 2008, Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi,

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Sunarto, Siswanto, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar

Grafika, Jakarta. Sutedi, Adrian, 2008, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia,

Jakarta. Syarifudin, Ateng, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah, BMA Cipta, Bandung. Utrecht, E, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka

Tinta Mas, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman Tugas Pokok Dan Fungsi Serta UraianTugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Sumber Lain :

Hariatmadi, Oksy, 2012, “Skripsi Peranan Dinas Pendidikan dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi di Kabupaten Temanggung, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto.

Karyana, Ayi, Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Industri

Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 1, September 2005, hal.12.

Harry kusmantoro e1 a008287_

Documents