Harmonisasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS

Disampaikan oleh:Menteri Hukum dan HAM RI

dalamPertemuan Nasional Harm Reduction II Makassar

16 Juni 2008

1. Salah satu tujuan dari Milenium Development Goals (MDGs) adalah setiap negara dunia memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lain.

2. Pengembangan dan renspon terhadap HIV bukan

3. Pendekatan berbasiskan HAM membantu re-orientasi rancangan, implementasi dan evaluasi program-program agar lebih efektif dan menguntungkan semua anggota masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

A. Kebijakan Internasional Penanggulangan HIV-AIDS Berbasis HAM

4. Komitmen UNGASS 2001 sebagai landasan dilaksanakannya upaya global dalam merespon krisis AIDS, dimana tahun 2005 semua program AIDS harus dapat diakses oleh semua orang di dunia, terutama kelompok rentan.

5. Tujuan Komitmen UNGASS 2001 diperbaharui pada tahun 2006 dan pada Paragraf 9 ditetapkan komitmen:

-undangan, peraturan atau hambatan-hambatan lain yang menghalangi akses intervensi pencegahan HIV yang efektif, komoditi dan layanan seperti kondom,pengurangan dampak buruk dan langkah-

A. Kebijakan Internasional Penanggulangan HIV-AIDS Berbasis HAM

6. Kebijakan HAM internasional berisikan berbagai prinsip dan standard yang dapat memberikan perlindungan bagi orang-orang yang rentan terhadap, atau hidup dengan HIV.

7. Kebijakan internasional ini kebanyakan telah diratifikasi oleh Indonesia. Karenanya kewajiban Negara untuk menghargai dan menegakkan penghargaan terhadap HAM bagi setiap orang, termasuk ODHA.

A. Kebijakan Internasional Penanggulangan HIV-AIDS Berbasis HAM

8. Kunci dari pendekatan HAM dalam program HIV adalah kesetaraan jender dan prinsip keterlibatan yang Lebih Besar dari ODHA.

9. Sehingga ODHA dapat mencapai akses universal terhadap upaya pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan.

A. Kebijakan Internasional Penanggulangan HIV-AIDS Berbasis HAM

1. Komitmen SENTANI 2004 sebagai refleksi tujuan UNGASS 2001 yang menetapkan upaya bersama dalam memerangi AIDS pada 6 propinsi dengan prevalensi HIV tertinggi.

2. Permenko Kesra No.2/2007 ttg Pengurangan Dampak Buruk terhadap Pengunaan Napza Suntik.

B. Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dengan Pendekatan Pengurangan Dampak Buruk

C. Pentingnya Harmonisasi KebijakanDalam Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia

1. Instansi Teknis Sat instansi teknis dalam mengambil kebijakan terkadang berbenturan dengan instansi yang lain

2. Dasar Hukum Penafsiran produk hukum yang lebih luas dari peraturan / hukum yang di atasnya (yang menjadi dasar)

3. Biro Hukum Belum optimalnya peran biro hukum/unit yang menangani pembentukan PUU / Produk Hukum, yang berperan justru Instansi Teknis

Kesenjangan : Peraturan Perundangan-

undangan Pencegahan HIV-AIDS dengan Akses

Layanan Kesehatan bagi ODHA

Stigmatisasi dan Diskriminasi thd ODHA

Pentingnya : Kebijakan dan Mekanisme

Pelaksanaan Layanan Kesehatan yang berpijak pada HAM dan menjamin

ODHA tidak terdiskriminasi dan terstigmatisasi

ODHA memperoleh akses layanan kesehatan yang sama dengan anggota

masyarakat lainnya

D. Mekanisme Harmonisasi KebijakanDalam Rangka Implementasi ProgramPengurangan Dampak Buruk

Pengurangan Permintaan NarkobaTujuan : Abstinensia Total

secara biologis dan psikologisMetode : Detoksifikasi &

Rehabilitasi

Pengurangan Pasokan NarkobaTujuan : Terputusnya jaringan

peredaran gelap narkobaMetode : Penegakan Hukum

Pengurangan Dampak BurukPenggunaan Narkoba

Metode : 12 program

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang P3:

yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-

Pengharmonisasian Produk Hukum dikoordinasikan oleh Depkumham cq. Ditjen PP atas permintaan resmi dari menteri atau pimpinan LPND pemrakarsa penyusunan Produk Hukum

D. Mekanisme Harmonisasi KebijakanDalam Rangka Implementasi Program Pengurangan Dampak Buruk

Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentangRencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia

Tahun 2004 - 2009

Salah Satu Pilar Penerapan Norma dan Standar Instrumen Hak Asasi Manusia, yang

Salah Satu Tujuan/Sasaran Program Kegiatan Ditujukan Bagi Perlindungan Hak Kelompok Rentan Terhadap Pelanggaran HAM

Produk Hukum bagi dukungan layanan legal, anti-diskriminasi, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, dan meningkatkan

status/derajat kelompok marjinal

D. Mekanisme Harmonisasi KebijakanDalam Rangka Implementasi Program Pengurangan Dampak Buruk

I. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM

Panitia Nasional (Pokja)Panitia Pelaksanaan Daerah Tk. Propinsi hingga Kabupaten/kota

II. Persiapan Ratifikasi Instrumen HAM Internasional

Pengesahan perangkat HAM Internasional dilakukan secara selektif dengan pertimbangan kepentingan nasional

D. Mekanisme Harmonisasi KebijakanDalam Rangka Implementasi ProgramPengurangan Dampak Buruk

III. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Pengkajian ilmiah untuk revisi per UU dan pembuatan peraturan baru agar sesuai dengan standar atau norma HAM yang diterima di Indonesia

IV. Diseminasi dan Pendidikan HAM Pengkajian ilmiah untuk revisi per UU dan pembuatan peraturan baru agar sesuai dengan standar atau norma HAM yang diterima di Indonesia

E. Implementasi RANHAM

V. Persiapan Norma dan Standar HAM Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan, penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

VI. Pemantauan dan Evaluasi Mekanisme yang tepat demi pelaksanaan program yang sesuai dengan rencana dan kewajiban pelaporan penerapan norma dan standar HAM

E. Implementasi RANHAM