Top Banner
HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB TAHUN 2011 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh : Ahmad Sodik 208083000017 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015
117

HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

Feb 16, 2018

Download

Documents

dinhnga
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH

STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

TAHUN 2011

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

Ahmad Sodik

208083000017

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2015

Page 2: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

i

Page 3: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

ii

Page 4: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

iii

Page 5: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

iv

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Hambatan Palestina dalam Upaya Memperoleh Status

Keanggotaan Penuh di PBB Tahun 2011” dengan menggunakan metode penelitian

kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor

penghambat pengajuan Palestina menjadi anggota penuh di PBB tahun 2011.

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Penulis melihat fakta bahwa deklarasi

negara Palestina telah dinyatakan pada tahun 1988 di Aljazair, namun hal ini tidak

merubah status keanggotaan Palestina di PBB yang semula sebagai entitas pengamat

sejak 1974 dibawah kepemimpinan Yasser Arafat menjadi anggota penuh PBB. Pada

September 2011 melalui Otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas, Palestina

mengajukan permohonan keanggotaan ke PBB. Namun keputusan Dewan Keamanan

menolak pengajuan Palestina tersebut dan akhirnya merekomendasikan untuk

mengajukan keanggotaan sebagai negara pengamat.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Palestina menjadi

anggota Penuh PBB tahun 2011. Dengan menggunakan kerangka teori diplomasi dan

organisasi internasional, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi

penghambat tersebut karena Palestina belum memenuhi persyaratan menjadi anggota

PBB berdasarkan Piagam yang ada. Selain itu ada tiga faktor penting lainnya. Faktor-

faktor tersebut antara lain: Pertama, lemahnya dukungan dari hamas, kedua adalah

ancaman veto dari Amerika Serikat selaku anggota tetap DK yang memiliki hak veto

dan ketiga, kurangnya dukungan dari negara-negara Timur Tengah terhadap

persoalan Palestina.

Page 6: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT atas nikmat, rahmat dan ridhonya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Hambatan Palestina Dalam Upaya Memperoleh Status

Keanggotaan Penuh di PBB Tahun 2011” sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana hubungan internasional.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan

bimbingan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang turut

membantu dan mensupport penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, ucapan

terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Untuk keluarga tercinta penulis, Ibu Sulikah yang senantiasa sabar

membesarkan dan merawat penulis dengan penuh kegigihan dan kasih sayang.

Bapak Sumadi (almarhum) yang memberikan pelajaran hidup paling berharga

bagi penulis serta Kakak dan Adik tercinta serta seluruh keluarga besar.

2. Bapak Adian Firnas, M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar

memberikan arahan dan masukan yang berharga dalam proses pengerjaan

skripsi ini dari awal sampai dengan selesai.

3. Ibu Debbie Affianty, M.Si selaku Kepala Jurusan Hubungan Internasional,

Seluruh dosen FISIP/HI Bapak Agus Nilmada Azmi, M.Si, Ibu Eva

Musshofa, MHSPS, Bapak Febri Dirgantara Hasibuan, M.M, Bapak Kiky

Page 7: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

vi

Rizky, M.Si, Bapak Armein Daulay, M.Si, Ibu Rahmi Fitriyani, M.Si, dan

seluruh dosen FISIP/HI yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang

penuh semangat dan tak lelah mendidik dan mengajar semoga ilmunya

semakin berkah dan bermanfaat.

4. Seluruh teman-teman relawan dan pengurus Korps Sukarela Palang Merah

Indonesia (KSR PMI) Unit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Angkatan ACS

2008, CJS 2009, GCN 2010, LDS 2011, PSR 2012, AF 2013, dan Anggota

Muda Angkatan 2014) khususnya CJS 2009 (Nia, Irwan, Udoh, Agni, Hilal,

Rini, Ratna, Dian, Maulida, Atiyah, Badrul, Kahfi, Ade, Indri, Rahmi,

Mentari, Pusti, Anggi, Yolanda, Deni, Fatma, dll), serta seluruh jajaran

pengurus dan relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Markas Kota Jakarta

Selatan yang senantiasa tak kenal lelah dalam melaksanakan misi

kemanusiaan.

5. Manager Program Semesta Hijau Dompet Dhuafa, Bapak Syamsul

Ardiansyah, dan seluruh staff Semesta Hijau Dompet Dhuafa 2012-2014

(Mbak Galuh, Heni, Fitri, Mbak Wido) semoga selalu kompak dan terjaga

silaturahminya serta makin sukses ditempat kerja yang baru.

6. Seluruh teman-teman HI 2008 C, Iqbal, Zaqi, Charis, Bobby, Debilla, Muklis,

Aji, Selly, Pusi, Rena, Michel, Yuli, Raisa, Joko, Wulan, Ayu, Tika, Aidil,

Madhon, Fandi, Yana, Fanani, Amin, Isty, dan seluruh teman-teman HI C

yang berjuang bersama sejak dari FEIS sampai berganti menjadi FISIP. Serta

rekan satu bimbingan Anam yang turut menularkan semangatnya.

Page 8: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

vii

Tanpa bantuan, bimbingan dan support dari berbagai pihak tidak mungkin

skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis menyadari masih banyak

terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang

membangun sangat diharapkan untuk perbaikan kedepan. Alhamdulillah skripsi ini

dapat terselesaikan, hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan kepada

seluruh pihak yang senantiasa membantu penulis, semoga Allah SWT membalas

semua kebaikan Bapak/Ibu dan teman-teman sekalian. Aamiin.

Pamulang, 23 April 2015

Ahmad Sodik

Page 9: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

viii

DAFTAR ISI

ABSTRAK…………………………………………………………………….. iv

KATA PENGANTAR………………………………………………………… v

DAFTAR ISI………………………………………………………………….. viii

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM……………………………………… x

DAFTAR SINGKATAN……………………………………………………… xi

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………….. xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang………………………………………………… 1

B. Pertanyaan Penelitian…………………………………………. 6

C. Tujuan Penelitian……………………………………………… 6

D. Tinjauan Pustaka……………………………………………… 7

E. Kerangka Pemikiran………………………………………….. 9

F. Metode Penelitian…………………………………………….. 15

G. Sistematika Penulisan………………………………………… 16

BAB II TINJAUAN UMUM DAN PERSOALAN PALESTINA

A. Sejarah Singkat Deklarasi Palestina…………………………… 18

B. Status Keanggotaan Palestina di PBB Tahun 1988- 2011……. 23

C. Kelompok Berpengaruh di Palestina…………………...……… 25

1. Kelompok Fatah……………………………………...….… 26

2. Kelompok Hamas………………………………...……....... 28

D. Isu Strategis Palestina

1. Isu Politik…………………………………………….…..... 31

2. Isu Kemanusiaan………………………………….…......… 36

Page 10: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

ix

a. Persoalan Pengungsi (Refugess) …………………...…. 36

b. Kejahatan Perang (War Crime) ………………….…..... 39

BAB III PENGAJUAN KEANGGOTAAN PALESTINA DI PBB

A. Prosedur Keanggotaan PBB………………………..........….…. 42

B. Hak dan Kewajiban Anggota PBB………………....…….…..... 45

C. Perjuangan Palestina Untuk Memperoleh Status Keanggotaan di PBB

1. Masa Kepemimpinan Yasser Arafat (1988-2004) ….....…... 47

2. Masa Kepemimpinan Mahmoud Abbas (2005-2011)………. 51

D. Dukungan Dari Negara-Negara Anggota PBB…….……........... 55

BAB IV HAMBATAN PALESTINA MENJADI ANGGOTA PENUH DI PBB

TAHUN 2011

A. Pertimbangan DK PBB Terkait Keanggotaan Palestina……...... 60

B. Hambatan Palestina Menjadi Anggota Penuh di PBB….....…… 67

1. Lemahnya Dukungan Hamas………………………..…..…. 69

2. Ancaman Veto Amerika Serikat………………..………….. 74

3. Kurangnya Dukungan Timur Tengah…….……..….….…... 81

BAB V KESIMPULAN……………………………………………….…… 86

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... xiii

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 11: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

x

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

Gambar. III.1…………………………………………………..…………...…. 53

Diagram. IV. 1…………………………………………..……………...……… 72

Page 12: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xi

DAFTAR SINGKATAN

AIPAC : American Israel Public Affairs comitte

AS : Amerika Serikat

DK : Dewan Keamanan

FATAH : Harakat Al-Tahrir Al-Watani Al-Filastini

GNB : Gerakan Non Blok

HAM : Hak Asasi Manusia

HAMAS : Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyyah

MU : Majelis Umum

IM : Ikhwanul Muslimin

KTT : Konferensi Tingkat Tinggi

OKI : Organisasi Konferensi Islam

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PLO : Palestine Liberation Organization

PM : Perdana Menteri

PNC : Palestine National Council

UNRWA : United Nations Relief and Work Agency

UNSCOP : United Nations Special Committee On Palestine

Page 13: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Resolusi Majelis Umum PBB: 3237 (XXIX).

Observer status for the Palestine Liberation Organization……….. xix

Lampiran 2 Resolusi Majelis Umum PBB: 43/177.

Question of Palestine………………………………….…......…… xxi

Lampiran 3 Security Council: S/2011/705.

Report of the Committee on the Admission of New Members

concerning the application of Palestine for admission to membership

in the United Nations…………………………………………….. xxiii

Page 14: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik Palestina-Israel yang berlangsung sejak 1948, telah menyita banyak

perhatian dunia internasional, khususnya negara-negara kawasan Timur Tengah.

Sejarah panjang tentang kedatangan bangsa Yahudi (Israel) ke tanah Palestina

menjadi salah satu sebab terjadinya konflik berkepanjangan yang tidak kunjung usai

hingga saat ini.1

Resolusi Majelis Umum PBB No.181 yang membagi tanah Palestina menjadi

dua bagian yaitu Arab dan Yahudi (Israel) justru semakin memperparah konflik yang

terjadi. Resolusi ini menjadi jalan bagi Israel untuk mendirikan sebuah negara, Israel

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ketika Israel memproklamasikan

kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948,2 negara yang baru dideklarasikan itu

segera mendapat dukungan dari PBB, selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat yang

memberikan pengakuan secara de facto pada tanggal 15 Mei sehari setelah

dideklarasikan negara Israel dan diikuti Uni Soviet yang mengakui secara de jure.3

1Tahun 1878, Koloni Agrikutural pertama Zionis masuk ke Palestina hingga pada akhirnya sampai

dengan konflik panjang terkait persoalan perebutan wilayah. (Ilan Pappe.h.455). 2Adian Husaini, Israel Sang Teroris yang Pragmatis, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2002), 15. 3Charles D Smith. Palestine and The Arab-Israel Conflict. (United States of America: Bedford/St.

Martin’s. 2001),167.

Page 15: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

2

Satu tahun kemudian paska deklarasinya, Israel menjadi anggota penuh PBB pada 11

Mei 1949.4

Berbeda dengan Israel, Palestina masih harus memperjuangkan

kemerdekaannya dan memperoleh pengakuan dari dunia internasional sebagai negara

yang berdaulat.5 Paska Resolusi 181 dan 242 rakyat Palestina masih belum dapat

merealisasikan pembentukan sebuah Negara Palestina yang merdeka.

Berbagai upaya-upaya perundingan telah dilakukan untuk menjebatani pihak

Israel dan Palestina, seperti perjanjian Camp David yang menghasilkan kesepakatan

penentuan tempat Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayah otonom penuh rakyat

Palestina. Akan tetapi hal ini tidak diikuti dengan jaminan pendirian sebuah Negara

palestina yang berdaulat.

Konflik Palestina-Israel yang berlarut-larut akhirnya berkembang menjadi

konflik kekerasan yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban.6 Hal ini sejalan

dengan yang dikemukakan Kriesberg bahwasannya konflik akan muncul ketika dua

atau lebih orang atau kelompok memiliki kepentingan yang bertentangan satu dengan

yang lain.7 Dalam persoalan ini kemudian menjadi tidak seimbang karena Israel

4Smith, Palestine and The Arab-Israel Conflict, 167. 5Muhsin Muhammad Shaleh. Palestina: Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi.Cet.1 (Jakarta:

Gema Insani Press. 2001), 13. 6Operasi “Cast Lead” desember 2008- Januari 2009 oleh Israel, menewaskan lebih dari 1.400

orang Palestina yang mencakup ratusan warga sipil dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur

pesisir tersebut, diklaim bertujuan mengakhiri penembakan roket dari Gaza

http://indonesia.faithfreedom.org. Diunduh Selasa 26 Februari 2013). Tiga-belas warga Israel, sepuluh

dari mereka prajurit, tewas selama perang itu. Pada tahun 2011, serangan pasukan Israel menewaskan

105 warga Palestina. Tersedia: http://internasional.kompas.com. Diunduh 26 Februari 2013). 7Kriesberg, Louis. Mediation and The Transformation of Conflict The Israel-Palestinian Conclict.

Juornal of Peace Research. 38:3 (May 2001,h: 374).

Page 16: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

3

memiliki posisi tawar dan power yang lebih kuat baik dari segi pertahanan militer

maupun statusnya dalam keanggotaan di PBB.

Usaha bangsa Palestina untuk mewujudkan pendirian Negara palestina yang

berdaulat, mulai mendapat dukungan dunia internasional sejak KTT Liga Arab tahun

1974 menunjuk Palestine Liberation Organization (PLO)8 sebagai wakil sah tunggal

rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk mendirikan

negara merdeka. Pada 22 November 1974, PLO mendapat status pengamat di PBB

namun hanya sebagai Entitas Non-Negara.9 Status ini memberikan hak PLO untuk

berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Pada 15 November

1988, PLO melalui Dewan Nasional Palestina (Palestine National Council / PNC)

memproklamirkan kemerdekaan Palestina di Aljir ibu kota Aljazair dengan presiden

pertama Yasser Arafat.10 Namun status politiknya masih dalam perdebatan meskipun

sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab,

Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina.

8Palestine Liberation Organization (PLO) dibentuk pada 28 Mei 1964, atas keputusan dari Liga

Arab sebagai organisasi perwakilan rakyat Palestina yang memperjuangkan Palestina dari kekuasaan

Israel. Keputusan ini diambil saat berlangsungnya Cairo Summit, dalam keputusan ini ditunjuk Ahmad

al-Shuqayri sebagai pemimpin PLO (Charles D Smith. h.272). 9United Nations: General Assembly. 3237 (XXIX). Observer status for the Palestine Liberation

Organization. A/RES/3237 (XXIX), 22 November 1974. Tersedia di http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/512BAA69B5A32794852560DE0054B9B2. Diunduh 23

Desember 2012. 10Arafat merupakan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan pemimpin partai politik

Fatah, yang didirikannya pada tahun 1959. Dalam perjalanan politiknya, Arafat terlibat dalam

serangkaian negosiasi dengan pemerintah Israel untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung

selama beberapa dekade antara Israel dan PLO. Negosiasi tersebut antara lain meliputi Konferensi

Madrid 1991, Kesepakatan Oslo 1993 dan Pertemuan puncak Camp David pada 2000.Beberapa rival

politiknya, termasuk beberapa anggota PLO berhaluan kiri, sering mengkritik keras dirinya dengan

tuduhan korupsi atau terlalu tunduk dalam konsesinya kepada pemerintah Israel.

http://www.wartanews.com Diunduh 6/3/2011.

Page 17: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

4

Hingga Presiden Yaser Arafat wafat pada 11 November 2004, perdamaian

Israel-Palestina maupun realisasi pendirian Negara Palestina yang berdaulat masih

belum terwujud. Paska meninggalnya Arafat, pada Januari 2005 Mahmoud Abbas

yang juga dari kalangan Fatah11 terpilih menjadi Presiden Palestina menggantikan

Arafat. Abbas, menentang perjuangan bersenjata dan berkomitmen untuk

mewujudkan negara Palestina merdeka melalui perundingan.12

Piagam PBB menyebutkan bahwa seluruh negara di dunia yang cinta damai

dapat menjadi anggota organisasi tersebut.13

Meskipun demikian penerimaan anggota

baru harus memperoleh persetujuan dari minimal sembilan anggota Dewan

Keamanan PBB dan tidak ditolak oleh satu dari lima negara pemegang hak veto di

PBB.14

Hal inilah yang diperjuangkan pemerintah Palestina.

Status keanggotaan penuh PBB yang didapatkan Sudan Selatan pada 14 Juli

2011, yaitu kurang dari satu pekan deklarasi kemerdekaannya pada 9 Juli 2011,15

memotivasi Palestina untuk meningkatkan statusnya dari entitas pengamat non

anggota menjadi anggota penuh PBB yang ke-194. Namun, upaya untuk memperoleh

11Fatah, juga dieja Arab Fath (Conquest atau Pembukaan), singkatan dari Harakat al terbalik-

Tahrir al-Watani al-Filastini (Gerakan Pembebasan Nasional Palestina), organisasi politik dan militer

dari Arab Palestina, yang didirikan di akhir tahun 1950 oleh Yasir Arafat dan Khalil al-Wazir (Abu

Jihad) dengan tujuan merebut Palestina dari kontrol Israel dengan melancarkan perang gerilya

intensitas rendah. Diunduh 12 Juli 2013. http://global.britannica.com/EBchecked/topic/202423/Fatah. 12Palestina Serahkan Permohonan Keanggotaan. BBC, 11 September 2011.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110923_unpalestine.shtml. Diakses, 22 Oktober 2011. 13Hal ini tertuang dalam pasal 4 Bab II tentang keanggotaan. Tersedia di

https://unic.un.org/aroundworld/unics/.../jakarta_charter_bahasa.pdf. Diakses 22 Oktober 2012. 14Piagam PBB. 15Gusti NC Aryani. Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota PBB ke-197. Antaranews, 23

September 2011. http://www.antaranews.com/berita/276734/palestina-dan-mimpi-menjadi-anggota-ke-

194-pbb. Diakses 22 Oktober 2011.

Page 18: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

5

status tersebut tidaklah mudah. Selaku Negara pemegang hak veto di PBB, Amerika

mengancam menggunakan vetonya untuk menolak upaya Palestina meningkatkan

status keanggotaannya di PBB.16

Pada 23 September 2011, Palestina melalui Presiden Mahmud Abbas

mengajukan permohonan untuk memperoleh status keanggotaan penuh di PBB.

Langkah Presiden Abbas ini dinilai sebagai reaksi dari rencana perundingan

perdamaian dengan Israel yang masih belum dapat tercapai.17 Untuk itu Palestina

merasa perlu meningkatkan posisi tawarnya dalam dunia internasional sebagai salah

satu upaya mewujudkan perdamaian melalui jalan diplomasi, meskipun hal ini tidak

mudah. Karena Palestina masih harus berhadapan dengan anggota penuh PBB

terutama anggota Dewan Keamanan pemegang hak veto yang bersekutu dengan

Israel khususnya Amerika Serikat.18 Meskipun demikian, hal ini tidak menyurutkan

niat otoritas pemerintah Palestina untuk berjuang guna meningkatkan statusnya

menjadi anggota penuh di PBB.

16Ibid. 17M. Hamdan Basyar, Penolakan Israel dan Amerika Serikat Terhadap Permintaan Pengakuan

Negara Palestina di PBB . Tersedia di http://www.politik.lipi.go.id. Diunduh 22 Oktober 2012. 18

AS dan Israel memiliki kerjasama sejak 1959 yang terbentuk dalan American Israel Public

Affairs Committee (AIPAC). Tujuan utama AIPAC adalah menjalin kerjasama antara AS dan Israel.

AIPAC merupakan pendukung gerakan Zeonisme. Israel merupkan salah satu sekutu AS di Timur

Tengah. Oleh karena itu menjdai kepentingan AS untuk melindungi Israel dari berbagai ancaman. Terhitung sampai 2005, bantuan AS kepada Israel hampir 154 miliar dolar yang sebagian besar

diantaranya dalam wujud hibah. Selain bantuan ekonomi dan militer, AS juga memberikan bantuan

diplomasi kepada Israel antara tahun 1972-2006 dengan memberikan hak vetonya terhadap 42 resolusi DK PBB terkait Israel. Mearsheimer dan Walt. Dahsyatnya Lobi Israel. (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama. 2010), 62.

Page 19: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

6

Berdasarkan aturan PBB, penetapan status keanggotaan penuh bagi sebuah

negara membutuhkan rekomendasi Dewan Keamanan,19 sebelum mendapat

persetujuan dua pertiga dari 193 negara anggota PBB. Sebagai organisasi

internasional, PBB sudah seharusnya memberikan peluang bagi negara yang ingin

bergabung di dalamnya sesuai ketentuan yang tercantum dalam piagam PBB.

Persoalan pengajuan keanggotaan penuh PBB oleh Palestina ini perlu diteliti lebih

lanjut karena meskipun setiap negara atau bangsa memiliki hak yang sama untuk

merdeka dan berdaulat, namun dalam hal ini Palestina banyak menghadapi hambatan

dalam proses untuk mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Penelitian ini

akan membahas seperti apa hambatan yang dihadapi Palestina dalam upaya

memperoleh status keanggotaan di PBB pada tahun 2011.

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada hambatan yang dihadapi Palestina dalam

upaya memperoleh status keanggotaan penuh di PBB tahun 2011. Adapun pertanyaan

yang muncul dari penelitian ini adalah:

“Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerimaan status

keanggotaan penuh Palestina di PBB tahun 2011?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengajuan

keanggotaan penuh Palestina di PBB.

19Piagam PBB Bab II Keanggotaan , Pasal 4.

Page 20: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

7

2. Memberikan gambaran tantangan yang dihadapi Palestina dalam mengajukan

proposal keanggotaan penuh di PBB.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terkait persoalan Palestina memang sudah banyak

dilakukan. Khususnya persoalan terkait konflik antara Palestina dengan Israel.

Konflik berkepanjangan yang belum juga menemukan kata sepakat dan perdamaian

antar kedua belah pihak ini sudah seringkali menjadi perhatian masyarakat

internasional. Bantuan dan dukungan yang berupa support maupun materi dari

masyarakat internasional banyak mengalir untuk warga Palestina.

Ilan Pappe dalam bukunya20 Pembersihan Etnis Palestina mengungkapkan

bahwa, tahun 1947 paska resolusi 181 Palestina justru cenderung memboikot cara

kerja PBB. Keputusan ini terjadi akibat kekhawatiran akan adanya propaganda Israel

dalam keputusan PBB. Keputusan yang tercantum dalam resolusi 181 tentang

pembagian wilayah Arab-Israel, Palestina sebagai penduduk pribumi tidak

mendapatkan jaminan kedaulatan di tanah air mereka sendiri. Ironisnya Israel sebagai

pendatang justru mendapatkan kompensasi berupa wilayah di sebagian pemukiman

penduduk arab Palestina. Keputusan pemisahan ini menjadi peluang bagi Israel yang

pada akhirnya paska pemisahan tersebut Israel kemudian mendeklarasikan

kemerdekaan negaranya. Dampak lain terhadap resolusi 181 adalah warga Palestina

yang tinggal di wilayah yang menjadi jatah Israel diusir dari tempat mereka bahkan

tidak jarang terjadi pembantaian.

20Ilan Pappe. Pembersihan Etnis Palestina. (Jakarta: PT. Gramedia. 2009).

Page 21: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

8

Oren Barak dalam artikelnya21 yang berjudul The Failure of the Israeli-

Palestinian Peace Process, mengatakan bahwasanya Palestina cukup aktif dalam

perundingan damai. Perundingan dianggap sebagai satu-satunya upaya yang tepat

untuk menyelesaikan konflik. Namun Barak menggambarkan bahwa perundingan

yang ada justru mengalami kegagalan khusunya dalam hal ini Perjanjian Oslo. Dalam

hal ini tindak kekerasan dibenarkan sebagai solusi radikal terhadap persoalan konflik

yang terjadi. Barak menilai, kegagalan dari proses Oslo harus menjadikan Palestina

melakukan perjuangan yang bebas tanpa harus dibatasi oleh warisan masa lalu.

Louis Kriesberg dalam artikelnya22 Mediation and the Transformation of the

Israeli–Palestinian Conflict mengungkapkan bahwa selama tahun 1990 konflik

Israel-Palestina mengalami transformasi yang mendalam dan kadang-kadang

mengalami gangguan yang cukup parah serta adanya sebuah kemunduran dari proses

perdamaian. Konstribusi dari berbagai mediator dalam konflik ini cukup beragam

dengan harapan agar dapat memberikan konstribusi yang tepat dan efektif. Dalam hal

ini peran serta dari berbagai pihak sangat diperlukan, baik dari pihak musuh maupun

mediator yang memiliki peran masing-masing. Dalam penyelesaian konflik, tidak ada

metode mediasi tunggal yang bisa memadai kombinasi pendekatan yang diperlukan,

kadang-kadang secara simultan dan kadang-kadang secara berurutan. Ini akan

membantu memastikan bahwa perdamaian tidak dilakukan hanya dari atas kebawah,

21Oren Barak. The Failure of the Israeli-Palestinian Peace Proces, 1993-2000. Journal of Peace

Research, 42:6. (Nov 2005). 22Louis Kriesberg. Mediation and The Transformation of Conflict The Israel-Palestinian Conclict.

Juornal of Peace Research. 38:3 (May 2001,h: 374).

Page 22: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

9

tetapi juga dari bawah keatas. Pendekatan ini penting bagi rakyat Palestina yang tidak

memiliki kekuatan konvensional dan sering terisolasi. Proses negosiasi telah menjadi

sarana untuk berjuang yang sah bagi mereka dan merupakan hak.

Eko Septianto Vernanda dalam skripsinya23 Proposal Palestina untuk

Mendapatkan Status Keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan

bahwa proposal pengajuan keanggotaan Palestina ke-PBB merupakan upaya untuk

mendapatkan pengakuan sebagai Negara. Meskipun gagal memperoleh status sebagai

negara anggota (Member State) pada 2011. Palestina akhirnya mendapatkan status

sebagai negara pengamat non anggota (Non Member State) setelah pengajuan

Mahmoud Abbas yang kedua pada tahun 2012. PBB akhirnya mengakui Palestina

sebagai negara dengan diterimanya Palestina sebagai negara pengamat yang semula

hanya entitas pengamat (Non Member Entity) di PBB.

Berbeda dari penelitian sebelumnya,fokus penulis dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui hambatan pengajuan palestina menjadi anggota penuh PBB pada

tahun 2011. Dalam penelitian ini penulis menganggap bahwa faktor-faktor yang

menjadi penghambat diplomasi Palestina dalam upaya memperoleh status

keanggotaan penuh di PBB perlu diteliti lebih lanjut.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Palestina

dalam upaya mendapatkan status keanggotaan penuh PBB di tahun 2011. Penulis

23Eko Septianto Vernanda. Proposal Palestina Untuk Menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2013).

Page 23: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

10

berpandangan bahwa Palestina sebagai negara berdasarkan Konvensi Montevideo

1933 pasal 1 tentang negara. Sejak deklarasi negara Palestina pada 15 November

1988 telah banyak negara yang memberikan pengakuan terhadap Palestina seperti

OKI, GNB, ASEAN termasuk Indonesia. Paska deklarasi negara Palestina, PBB

memberikan pengakuan secara de facto terhadap palestina melalui resolusi MU No.

43/177 pada 15 Desember 1988 yang menunjuk nama Palestina untuk menggantikan

PLO.24

Diplomasi Palestina untuk menjadi anggota PBB adalah upaya untuk

mendapatkan pengakuan secara de jure oleh PBB terhadap negara Palestina.

Untuk menganalisa persoalan ini digunakan teori dan konsep berikut ini: 1)

Organisasi Internasional 2) Diplomasi.

1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai Pengaturan bentuk

kerjasama yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan atau

persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat

timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-

kegiatan staf secara berkala.25

Dalam hal ini, organisasi internasional dapat mencakup beberapa unsur

penting yaitu:26

a. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara.

24United Nations: General Assembly. 43/177. Question of Palestine. A/RES/43/177, 15 December

1988. 25T. May Rudy. Hukum Internasional 2. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2006), 93. 26Ibid., 94.

Page 24: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

11

b. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.

c. Baik antar pemerintah maupun non pemerintah.

d. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

Organisasi Internasional memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk

kerjasama antar negara-negara, kerjasama tersebut dapat menghasilkan

keuntungan bagi sebagian besar atau bahkan semua negara.27

PBB sebagai

organisasi internasional terbesar didunia dibentuk berdasarkan kerjasama antar

negara yang memiliki seperangkat peraturan demi mencapai tujuan yang

disepakati bersama. Terbentuknya PBB pada dasarnya adalah untuk

mempertahankan peraturan-peraturan oleh anggotanya agar tertib dalam rangka

mencapai tujuan bersama. Selain itu PBB merupakan wadah bagi hubungan antar

bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam

konteks hubungan internasional 28

Organisasi Internasional juga memiliki dua arti yang berbeda akan tetapi

saling berhubungan satu sama lain. Pertama, organisasi internasional sama halnya

dengan lembaga internasional. Sama seperti PBB yang dapat disebut organisasi

internasional atau sebagai lembaga internasional dan bisa juga diartikan sebagai

kelompok lembaga. Kedua, organisasi internasional mengacu pada proses politik

27 A. LeRoy Bennett. International Organizations: Principles and Issues. (New Jersey: Prentice

Hall Inc, 1997), 2. 28 Ibid, 3-4.

Page 25: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

12

internasional yang utama, dalam hal ini negara-negara anggota menempuh

tindakan-tindakan yang sifatnya kolektif.29

Dalam dinamika global, organisasi internasional menjadi sangat penting

guna menjalin kerjasama antar negara dan sebagai sarana menggalang dukungan

internasional dalam suatu komunitas global. Upaya peningkatan status Palestina

di PBB bukan hanya sekedar langkah simbolis untuk mendapatkan pengakuan

kedaulatan. Namun, peningkatan status ini berarti juga meningkatnya peran

Palestina di kancah internasional. Selain itu Palestina juga dapat bergabung

dengan badan-badan PBB. Akan tetapi pengajuan keanggotaan Palestina di PBB

banyak mendapat hambatan sehingga Palestina gagal memperoleh status

keanggotaan penuh di PBB.

2. Diplomasi

Diplomasi merupakan instrumen negara, dengan perwakilan formal

maupun non formal, dan juga aktor-aktor lain yang mengartikulasikan,

mengkoordinasikan dan mewujudkan kepentingan yang lebih luas melalui

korespondensi, pembicaraan rahasia, pertukaran pandangan, lobi-lobi, kunjungan-

kunjungan serta aktifitas lainnya. Menurut Sumaryo Suryokusumo, diplomasi

dipandang sebagai bagian yang vital dalam kehidupan negara dan merupakan

sarana utama untuk bisa menangani persoalan internasional agar dapat terwujud

29

Walter S Jones. Logika Hubungan Internasional. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993),

367.

Page 26: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

13

idealisme perdamaian dunia.30 Upaya pemerintah berdiplomasi bertujuan untuk

mendapatkan dukungan demi terwujudnya national interest. Diplomasi

merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu negara

untuk mempengaruhi sikap dan kebijakan negara lainnya 31

Menurut G. R. Berridge, kegiatan diplomasi dapat dilakukan secara

bilateral maupun multilateral. Bilateral diplomasi berbasis state to state dimana

masing-masing negara menekankan pada efektifitas komunikasi diplomatik

melalui representasi perwakilan formal kedua pihak.32

Diplomasi multilateral lebih melibatkan banyak pihak, termasuk beberapa

negara dan organisasi internasional. Pemerintah melaksanakan diplomasi

multilateral di mana kesepakatan internasional dibutuhkan dalam isu-isu tertentu.

Konsep ini menekankan akan pentingnya perhatian khalayak atas

keberlangsungan kekuasaan pemerintah. Maka jika pemerintah bertanggungjawab

secara demokratis di ranah domestik, secara tidak langsung akan berimplikasi

pada tanggungjawabnya pada dunia internasional. Otoritas sebuah negara di

pandang lebih efektif ketika dapat membawa perhatian pemerintahan

internasional.33 Dalam hal ini, otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas

sebagai representasi Palestina dalam bernegosiasi memaikan peranan penting di

kancah internasional.

30Sumaryo Suryokusumo. Praktik Diplomasi. (STIH Iblam. 2004), 1. 31Ibid. 32G.R. Berridge. Diplomacy: Theory and Practice. (Palgrave Macmillan 2001), 105. 33Ibid, 146-151.

Page 27: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

14

Perkembangan dalam tatanan internasional (international order) antara

lain tentang penambahan jumlah dan tipe aktor internasional dengan perluasan

agenda diplomasi. Bukan hanya jumlah negara yang bertambah, tetapi tipe-tipe

aktor baru juga ikut terlibat dalam hubungan internasional. Kemunculan aktor

baru seperti organisasi-organisasi regional menggunakan label diplomasi asosiatif

(associative diplomacy), sedangkan aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah

termasuk diplomasi katalitik (catalytic diplomacy). Hubungan luar negeri antara

pemerintah dengan agen-agen non-pemerintah yang tidak resmi (unofficial),

perorangan (private or citizen diplomacy) atau aktor-aktor non negara termasuk

dalam kategori diplomasi jalur kedua atau multi jalur (track two or multi-track

diplomacy).34

Konsep Multi-Track Diplomacy merupakan sebuah ekspansi dari

paradigma Track One (Government) dan Track Two (Non- Government) yang

telah membentuk kajian bidang ini dalam beberapa dekade terakhir. Dalam

perkembangan sejarahnya, konsep mengenai kedua jalur ini berawal dari sebuah

kesadaran bahwa tidak selamanya sebuah interaksi formal dan antar pemerintah,

diantara perwakilan yang ditugaskan oleh negara berdaulat masing-masing

merupakan metode yang efektif dalam mencapai kerjasama internasional yang

mutualistik ataupun menyelesaikan sebuah konflik atau perbedaan. Bahkan

34

John Baylis dan Smith. S (ed). 2001. The Globalization of Word Politics, an Introduction to

International Relations. Second Edition. Oxford University. 317-322.

Page 28: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

15

Warga Negara biasa dari berbagai macam latar belakang dan keahlian bisa

menghadirkan sesuatu yang dapat membuat suatu perubahan.35

Upaya otoritas Palestina presiden Mahmoud Abbas merupakan langkah

Diplomasi dalam upaya mendapat status keanggotaan di PBB dan mendapat

pengakuan secara de jure oleh PBB, namun upaya diplomasi tersebut mendapat

hambatan baik dari internal Palestina maupun ancaman AS selaku anggota tetap

Dewan Keamanan PBB yang menggunakan wewenangnya untuk mengancam

Palestina, serta kurangnya dukungan dari negara-negara kawasan Timur-Tengah

untuk menggalang dukungan dalam mewujudkan upaya Palestina tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu

jenis penelitian yang mengutamakan studi kasus sebagai data yang akan diteliti,

seperti kajian pustaka yang diambil dari buku-buku maupun jurnal ilmiah agar dapat

menunjang fakta yang ada sehingga dapat dianalisa menggunakan teori.

Metode kualitatif juga didefinisikan sebagai metode yang berpangkal dari

peristiwa-peristiwa sosial, yang pada hakekatnya tidak bersifat eksak.36 Selain itu

penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.37

Dengan metode

35

Ibid. 36Arief Subyantoro dan FX. Suwarto, Metode dan Teknik Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Andi,

2007), 78. 37Mohammad Nazir, Metode Penelitian. (Bogor: Ghalia Utama. 2005), 54.

Page 29: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

16

tersebut penelitian ini akan memaparkan permasalahan yang ada, kemudian di analisa

secara sistematis menggunakan kerangka teori agar dapat menjawab pertanyaan

penelitian.

Sumber data berasal dari dua sumber yaitu: Pertama, data primer yang di

peroleh dari dokumen-dokumen penting terkait persoalan Palestina. Kedua, data

skunder yang di peroleh dari buku, jurnal, koran, artikel, internet dan media massa

lainnya terkait persoalan yang diteliti.38 Dan untuk teknik analisis data, penulis

terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data yang di dapat kemudian diverifikasi dan

diklasifikasi sesuai kebutuhan selanjutnya di analisis kemudian di generalisasi dan

diambil kesimpulan.39

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan Penelitian

D. Tinjauan Pustaka

E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM DAN PERSOALAN PALESTINA

A. Sejarah Singkat Deklarasi Palestina

B. Status Keanggotaan Palestina di PBB Tahun 1988- 2011

38Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002),

112-114. 39Ibid, 347-375.

Page 30: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

17

C. Kelompok Berpengaruh di Palestina

1. Kelompok Fatah

2. Kelompok Hamas

D. Isu Strategis Palestina

1. Isu Politik

2. Isu Kemanusiaan

a. Persoalan Pengungsi (Refugees)

b. Kejahatan Perang (War Crime)

BAB III PENGAJUAN KEANGGOTAAN PALESTINA DI PBB

A. Prosedur Keanggotaan PBB

B. Hak dan Kewajiban Anggota PBB

C. Perjuangan Palestina Untuk Memperoleh Status Keanggotaan di

PBB

1. Masa Kepemimpinan Yasser Arafat (1988-2004)

2. Masa Kepemimpinan Mahmoud Abbas (2005-2011)

D. Dukungan Dari Negara-Negara Anggota PBB

BAB IV HAMBATAN PALESTINA MENJADI ANGGOTA PENUH DI

PBB TAHUN 2011

A. Pertimbangan DK PBB Terkait Keanggotaan Palestina

B. Hambatan Palestina Menjadi Anggota Penuh di PBB

1. Lemahnya Dukungan Hamas

2. Ancaman Veto Amerika Serikat

3. Kurangnya Dukungan Timur Tengah

BAB V KESIMPULAN

Page 31: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

18

BAB II

TINJAUAN UMUM DAN PERSOALAN PALESTINA

Bab ini membahas tinjauan umum dan persoalan Palestina yang mencakup

sejarah deklarasi negara Palestina setelah resolusi pembagian oleh PBB No.181,

status keanggotaan Palestina di PBB sejak deklarasi negara Palestina pada 1988

sampai dengan 2011. Kemudian pembahasan tentang dua kelompok besar di

Palestina serta isu strategis Palestina sebagai akibat dari konflik Palestina-Israel.

A. Sejarah Singkat Deklarasi Palestina

Lokasi geografis Palestina terletak di bagian barat benua Asia yang

membentang antara garis lintang meridian 15-34 dan 40-35 ke arah timur, garis

lintang meridian 30-29 dan 15-33 ke arah utara. Palestina membentuk bagian

tenggara dari kesatuan geografis yang besar di belahan timur dunia Arab yang disebut

dengan negeri Syam. Selain Palestina, negeri Syam terdiri dari Lebanon, Suriah dan

Yordania. Pada awalnya negara-negara ini punya perbatasan yang kolektif di luar

perbatasannya dengan Mesir. Perbatasan Palestina dimulai dari Lebanon di Ras El-

Nakoura di wilayah Laut Tengah (Laut Mediterania) dan dengan garis lurus

mengarah ke timur sampai ke daerah di dekat kota kecil Lebanon yaitu kota Bent

Jubayel.40

Kawasan Palestina tidak tergolong kawasan yang subur dengan hasil alam

yang melimpah. Meskipun demikian kawasan ini menjadi penting karena

40Hermawati. Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 38.

Page 32: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

19

kedudukannya yang strategis. Wilayah ini menghubungkan tiga benua, yaitu Eropa,

Asia dan Afrika, serta Laut Tengah dengan Laut Merah. Dan menjadi penghubung

negara-negara Arab di kawasan Benua Asia dengan negara-negara di Benua Afrika.41

Semenjak abad 19 wilayah Palestina dihuni oleh polulasi yang multikultural

terdiri dari sekitar 86% Muslim, 10% Nasrani dan 4% Yahudi yang tinggal dengan

damai. Pada sekitar akhir tahun 1800-an sebuah kelompok di Eropa yang dikenal

sebagai Zionis menjajah Palestina. Zionis mewakili sebuah minoritas ekstrim Yahudi

yang bertekad mewujudkan tanah air mereka.42

Tahun 1878, Koloni Agrikutural pertama Zionis masuk ke Palestina yang

selanjutnya disusul dengan adanya migrasi bangsa Yahudi ke tanah Palestina hingga

pada akhirnya menjadi konflik berpanjangan terkait persoalan perebutan wilayah.43

Paska berakhirnya Perang Dunia I (tahun 1914-1918) wilayah Palestina44 oleh PBB

saat itu masih Liga Bangsa-Bangsa dipercayakan kepada Inggris yang dikenal dengan

Mandat Inggris (1920-1948).

Adanya Mandat Ingris membuka peluang besar bagi Zionis untuk

mewujudkan ambisinya mendirikan negara yang merdeka di tanah Palestina. pada

tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour melalui persetujuan

sidang kabinet mengeluarkan surat resmi berisi janji kepada bangsa Israel, surat ini

41Ibid, 105. 42

Riza Sihbudi. Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negaranegara.

(Bandung: Mizan, 2007), 459. 43Ilan Pappe. Pembersihan Etnis Palestina. (Jakarta: PT. Gramedia. 2009), 455. 44Sejak tahun 1517-1917, Palestina dikuasai oleh Turki Usmani yang beraliansi dengan Jerman

pada 1914 yang kalah pada Perang dunia I melawan Inggris.

Page 33: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

20

dikenal dengan Deklarasi Balfour yang isinya mendukung pendirian negara Yahudi di

tanah Palestina.45

Setelah berakhirnya Mandat Inggris atas Palestina, Berdasarkan rekomendasi

United Nations Special Committee On Palestine (UNSCOP)46 kemudian PBB

mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tahun 1947. Resolusi tersebut

membagi Palestina menjadi tiga bagian. Pertama, daerah untuk Negara-Bangsa Israel

seluas 57% dari keseluruhan negeri Palestina yang sebagian besar adalah kawasan

subur. Kedua, daerah untuk negara-bangsa Arab-Palestina seluas 42% meliputi

daerah tandus. Ketiga, kota Yerussalem sebagai zona internasional.47 Di atas fondasi

tiga landasan tersebut, Israel mengokohkan diri untuk mendirikan negara Yahudi

yang berdaulat di Palestina. Pada 14 Mei 1948 Negara Israel48 resmi berdiri dan

diakui PBB, kemudian diikuti Amerika yang memberikan pengakuan secara de facto

serta Uni Soviet yang mengakui secara de jure.49 Berbeda dengan Israel yang

45Lihat., Deklarasi Balfour 1917. 46

Komite Khusus PBB yang menangani masalah Palestina, Terdiri dari sebelas anggota (Australia,

Swedia, Kanada, India, Cekoslovakia, Iran, Belanda, Guatelama, Peru, Uruguai, dan Yugoslavia ).

Komite ini menyelesaikan laporannya pada 31 Agustus 1947 dan menyerahkan laporan tersebut ke

Majelis Umum PBB (Fawzy Al-Ghadiry. 2010. h, 75-76). 47Roger Garaudy. Mitos dan Politik Israel. (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), 113. 48Di tahun yang sama saat terbentuknya Negara Israel, Negara-negara Arab yang terdiri dari Irak,

Syria, Mesir, Libanon dan Jordania melakukan penyerangan ke Palestina. Ada dua perang besar yang

berlangsung, yang pertama pada pertengahan Mei hingga 11 juni 1948 ketika Arab melakukan Invasi

ke wilayah Yahudi namun berhasil di berhentikan Israel dan PBB mengusahakan gencatan senjata

yang disepakati kedua belah pihak. Yang kedua berlangsung pada 6 hingga 19 Juli dimana pasukan

Israel dapat mengalahkan pasukan Arab dari segala sisi. Kemudian Israel berhasil memperluas

wilayahnya melebihi dari yang telah diatur dalam UN Partition Plan. Perang ini berakhir pada 1949

setelah penandatanganan gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB (Oren Barak.2005). Meskipun

demikian Gencatan senjata ini bukanlah meupakan akhir peperangan karena setelah perang tersebut

masih berlanjut perang-perang selanjutnya. 49Smith, Palestine and The Arab-Israel, 167.

Page 34: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

21

merdeka pasca resolusi pembagian wilayah oleh PBB, Palestina belum dapat

mewujudkan berdirinya negara Palestina yang merdeka.

Pada tahun 1958 para pemimpin negara Arab melakukan pertemuan di Kairo

dipimpin oleh presiden Mesir Gamal Abdul Nasser membentuk Palestine Liberation

Organization (PLO). Pada Juli 1964 di tempat yang sama, para penguasa Arab

melakukan pertemuan (Liga Arab) yang menghasilkan kesepakatan untuk

mengorganisir rakyat Palestina serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk

membentuk pemerintahan di tanah mereka dan menentukan nasib mereka sendiri.50

Kemudian pada 28 Mei di tahun yang sama sebanyak 350 tokoh Palestina menghadiri

pertemuan di Palestina Timur dibawah Pimpinan Ahmad Shuqeiri untuk membentuk

organisasi politik bangsa Palestina. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Raja Husein

selaku Sekertaris Jenderal Liga Arab serta wakil-wakil dari negara yang tergabung

dalam Liga Arab yaitu; Tunisi, Aljazair, Sudan, Suriah, Irak, Mesir, Kuwait,

Lebanon, Maroko dan Yaman.Pada pertemuan tersebut mereka menyatukan sejumlah

Fraksi di Palestina dalam PLO. Pada tahun 1969 Yasser Arafat selaku pimpinan dari

Fraksi Fatah terpilih menjadi Ketua Komite Eksekutif PLO.51

Tahun 17 September 1978 terjadi perundingan rahasia yang dikenal dengan

perjanjian Camp David, antara Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter yang

memimpin perundingan tersebut, Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri

50Muhsin Muhammad Shaleh. Palestina: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi. (Jakarta: Gema

Insani, 2002), 122. 51Ramadhana Anindyajati. Status Hukum Alien Occupation Berdasarkan Hukum Humaniter

Internasional. Studi Kasus: Pendudukan Israel Atas Wilayah Palestina Sejak Deklarasi Berdirinya

Negara Israel. (Jakarta: UI. 2012), 53.

Page 35: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

22

Israel Menachem Begin. Camp David merupakan nama dari tempat peristirahatan

milik para presiden AS, Camp David, di Frederick County, Maryland.52 Perundingan

ini seperti hanya sebatas pembagian kekuasaan saja anatara ketiga negara tersebut,

karena dalam hal ini Palestina tidak dilibatkan dalam perundingan menyangkut

persoalan diwilayahnya.

Berdasarkan perjanjian Camp David inilah akhirnya pada Maret 1979, Mesir

dan Israel menandatangani pakta perdamaian. Kemudian Israel mengembalikan

Semenanjung Sinai yang direbut dalam Perang Enam Hari 1967 kepada Mesir. Selain

itu, perjanjian damai ini juga membahas pembentukan pemerintahan otonomi di Tepi

Barat dan Jalur Gaza. Namun, upaya pembicaraan masa depan Palestina ini gagal.

Sebab, Palestina tidak menerima proposal otonomi terbatas untuk Tepi Barat dan

Jalur Gaza seperti yang diajukan Israel.

Sementara itu, Israel juga menolak melakukan negosiasi dengan PLO, meski

PLO sudah diakui PBB sebagai entitas perwakilan bangsa Palestina. Kebuntuan ini

berujung dengan berbagai kekerasan, misalnya Perang Lebanon 1982 dan

pembantaian di kamp pengungsi Sabra dan Shatila pada 16-18 September 1982. Pada

1987, pecahlah apa yang disebut dengan Intifada Pertama. Intifada ini adalah

perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di Jalur Gaza, Tepi Barat,

52“Ervan Hardoko. Dari Camp David hingga Oslo”. Kompas, 30 November 2012.

http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/0645155/Dari.Camp.David.hingga.Perjanjian.Oslo.

Diakses 12 Januari 2013.

Page 36: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

23

dan Jerusalem Timur. Intifada ini berlangsung hingga 1993, saat perjanjian Oslo

ditandatangani.53

Beberapa tahun setelah deklarasi kemerdekaan Israel secara sepihak, Palestina

melalui Dewan Nasional Palestina (PNC) memprokalasikan kemerdekaan Palestina di

Ajiria ibu kota Aljazair pada 15 November 1988.54 Meskipun negara Palestina telah

diproklamirkan namun tidak serta merta menjadikan Palestina menjadi negara yang

merdeka dan berdaulat. Meskipun sebagian besar negara di dunia seperti OKI, Liga

Arab, Gerakan Non-Blok dan ASEAN telah mengakui keberadaannya. Setelah

deklarasi kemerdekaan Palestina, Majelis Umum PBB secara resmi mengakui

proklamasi Palestina dan tidak lagi menggunakan sebutan Organisasi Pembebasan

Palestina (PLO). Meskipun demikian Palestina tidak serta merta diberikan status

keanggotaan penuh di PBB.

B. Status Keanggotaan Palestina di PBB Tahun 1988-2011

Palestina mendapatkan status pengamat di PBB sebagai Entitas non-anggota

(non member observer entity) yang diwakili oleh PLO sejak 22 November 1974

sebelum deklarasi kemerdekaan Palestina melalui Resolusi Majelis Umum No. 3237.

Pada KTT Liga Arab tahun 1974 menunjuk PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah

rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak untuk mendirikan negara yang

53Ibid. 54Pada tanggal 16 Nopember 1988 Indonesia secara resmi menyambut baik dan mendukung

keputusan PNC yang telah memproklamirkan pembentukan Negara Palestina merdeka tanggal 15

Nopember 1988 di Alger, Aljazair. Keputusan Pemerintah RI untuk mengakui Negara Palestina

merdeka sejalan dengan dukungan Indonesia yang konsisten selama ini kepada perjuangan rakyat

Palestina untuk memperoleh keadilan dalam memulihkan hak-haknya yang sah maupun dalam

menentukan nasib sendiri termasuk mendirikan negara merdeka di tanah Palestina.(kemlu.go.id).

Page 37: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

24

merdeka. Dalam hal ini PLO sebagai observer memiliki hak untuk berbicara di

Majelis Umum PBB namun tidak memiliki hak suara. Selain itu PLO tidak

berparisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina.55

Keberadaan PLO di PBB hanya diakui sebagai entitas atau Organisasi Pembebasan

Palestina.

Pada Desember 1988 sebulan paska deklarasi negara Palestina dengan

Jerusalem sebagai ibukotanya, berdasarkan ketentuan hukum internasional, termasuk

Resolusi Majelis Umum 181 (II) resolusi partisi 1947, Majelis Umum PBB

mengeluarkan resolusi Nomor 43/177 yang memutuskan untuk menunjuk nama

Palestina sebagai pengganti PLO dalam sistem PBB secara keseluruhan.56 Semenjak

keluarnya resolusi tersebut nama PLO di PBB yang merepresentasikan Palestina tidak

lagi digunakan dalam PBB.

Paska deklarasi negara Palestina pada 1988 banyak negara yang telah

mengakui kemerdekaan Palestina termasuk Indonesia yang memberikan pengakuan

sehari setelah deklarasi Palestina namun hal ini tidak serta merta PBB memberikan

Palestina peningkatan status keanggotaan dari sebuah entitas menjadi negara anggota

di PBB.

Sejak tahun 1998, Palestina diberi hak untuk berpartisipasi pada sesi Debat

Umum (General Debate) Sidang Majelis Umum PBB dan menjadi co-sponsor suatu

55Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement

1949–1993, (Oxford: Oxford University Press. 1999), 624. Dikutip dari Ramadhana (2012), h.57. 56Machnun Husein. Prospek Perdamaian di Timur Tengah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),

5.

Page 38: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

25

resolusi. Hak ini membuat Palestina memiliki status unik yang berada di antara

observer dan anggota.57 Melalui Sidang Umum menerima sebuah Resolusi No.

52/250 yang memberikan kepada Palestina hak-hak dan privilege tambahan, termasuk

hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum yang diadakan pada permulaan setiap

sesi Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak untuk ikut mensponsori resolusi dan

hak untuk mengajukan keberatan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pembicaraan

dalam rapat (points of order) khususnya menyangkut masalah-masalah Palestina dan

Timur Tengah. Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 menolak (Israel, AS,

Kepulauan Marshall, Mikronesia) dan 10 abstain.58

Semenjak tahun 1974 Palestina dibawah kepemimpinan Yasser Arafat sampai

dengan tahun 2011 pada masa kepemimpinan Mahmoed Abbas yang menggantikan

Yasser Arafat sejak tahun 2005. Palestina masih belum diakui keanggotaannya di

PBB sebagai Negara termasuk belum memiliki status keanggotaan penuh di PBB.

C. Kelompok Berpengaruh di Palestina

Paska pembentukan PLO59 yang terdiri dari kelompok yang berhaluan

Nasionalis, Sosialis, dan Liberalis pada tahun 1964, hubungan luar negeri Palestina

diwakili atau direpresentasikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh PLO sebagai

57Shohib Masykur. Diplomasi Multilateral: Dunia Mengakui Kemerdekaan Palestina. Volume II.

2013. h.13. Tersedia di kemlu.go.id. 58Anindyajati, Status Hukum, 75. 59Faksi-faksi yang tergabung di PLO adalah: Fatah, The Popular Front for the Liberation of

Palestine (PFLP), The Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), The Arab Liberation

Front (ALF) dan Al Sa’iqa (Lihat, Zaenur Rofid. h. 3).

Page 39: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

26

perwakilan bangsa Palestina yang diakui oleh dunia internasional sejak tahun 1967.60

Meskipun demikian Palestina memiliki kelompok-kelompok berpengaruh lainnya

yang tidak tergabung sebagai anggota PLO. Keanggotaan PLO didominasi oleh fraksi

Fatah, sedangkan ada fraksi lain yang juga diluar Fatah yang tidak masuk dalam

keanggotaan PLO namun ikut berjuang dalam proses perjuangan kemerdekaan

Bangsa Palestina meskipun dengan cara yang berbeda. Adapun kelompok atau Fraksi

besar di Palestina adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Fatah

Fatah dipandang sebagai kolompok atau faksi yang moderat dan

cenderung kompromis yang berhaluan nasionalis-sekuler. Kelompok fatah

mengedepankan jalur perundingan dalam penyelesaian konflik antara Palestina

dengan Israel. Sikap politik Fatah yang dipandang moderat menjadikan kelompok

ini sebagai kelompok yang diperhitungkan dalam dunia internasional khususnya

untuk bernegosiasi.

Fatah, dalam bahasa arab Fath (Pembukaan), singkatan dari Harakat Al-

Tahrir Al-Watani Al-Filastini (Gerakan Pembebasan Nasional Palestina),

organisasi politik dan militer dari Arab Palestina, yang didirikan pada akhir tahun

1950 oleh Yasir Arafat dan Khalil al-Wazir (Abu jihad) dengan tujuan merebut

Palestina dari kontrol Israel dengan melancarkan perang gerilya intensitas rendah.

Fatah mendapat dukungan Suriah yang berbasis di Damaskus. Pada bulan

60Zaenur Rofid. Solusi Konflik Palestina-Israel (Study Kasus Strategi Zero Sum HAMAS Tahun

2006-2007. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 3.

Page 40: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

27

Desember 1964 Fatah melakukan operasi militer pertama dengan meledakkan

instalasi pompa air Israel. Pada 1968 pusat Fatah kemudian berpindah ke

Yordania.61

Pada mulanya rekrutmen Fatah terpusat pada unsur-unsur Ikhwanul

Muslimin (IM) hingga tahun 1963, kemudian Fatah mulai terbuka bagi aliran lain

dan sektor luas masyarakat. Fatah yang bergantung kepada sokongan negara-

negara Arab semakin hari semakin jauh dari ideologi IM. Menurut Fatah,

pendekatan IM sudah lapuk dan memerlukan refomasi untuk memastikan

perjuangan kemerdekaan Palestina. Akhirnya, pada tahun 1960, IM mulai

menyatakan pendirian mereka terhadap Fatah. Mereka mengisyaratkan

penentangan mereka terhadap perjuangan Fatah. Tindakan IM ini merupakan

perpecahan untuk yang pertama kalinya diantara para pejuang Palestina.62

Puncaknya adalah ketika pimpinan IM di Gaza mengeluarkan perintah kepada

pengikutnya untuk memilih Fatah atau IM. Kemudian dari sinilah gerakan Fatah

mengidentifikasi diri dengan identitas nasional yang sekuler hingga sekarang.

Dengan al-Ashifah / Petir sebagai divisi militernya.63

Pada tahun 1967 Israel berhasil menduduki wilayah Tepi Barat. Praktis,

seluruh wilayah Palestina dikuasai penjajahan Israel. Melihat itu gerakan

61Fatah. Tersedia di http://global.britannica.com/EBchecked/topic/202423/Fatah. Diakses jum’at

12 Juli 2013. 62

Asal Usul Hamas. Tersedia di http://palestinkini.info/?s=asal+usul+hamas. Diakses 26

Oktober 2014. 63Shaleh, Palestina, 84.

Page 41: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

28

Ikhwanul Muslimin membuat kesepakatan dengan Fatah untuk mendirikan sayap

militer. Mereka berlatih di Yordania yang disebut dengan Camp As-Syuyukh.64

Pada akhir 1960-an, Fatah bergabung dengan PLO, kemudian pada tahun

1969 pemimpin Fatah Yaser Arafat diangkat menjadi pemimpin PLO. Ditahun

yang sama PLO mendapat pengakuan sebagai perwakilan resmi bangsa Palestina

dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sejak saat itu, Fatah menjadi kekuatan

politik yang dominan di Palestina. Pada 22 November 1974, keberadaan PLO

mulai diakui oleh The United Nations General Assembly (Majelis Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai perwakilan resmi Palestina.65

2. Kelompok Hamas

Pergerakan Harakah Al-Muqaawamah Al-Islaamiyyah (Hamas) lahir

karena situasi dalam negeri yang semakin memanas akibat penjajahan warga

Yahudi terhadap bangsa Palestina. Darisinilah mulai muncul para pejuang atau

militan yang siap mati memperjuangkan tanah air Palestina dari penjajahan Israel.

Gerakan ini berupaya penuh untuk mewujudkan Negara Palestina yang merdeka.

Kemunculan Hamas tidak telepas dari peran Ikhwanul Muslimin66 yang

merupakan gerakan politik islam yang pertamakali menaruh perhatian khusus

terhadap masalah Palestina. Kemudian gerakan ini berkembang diseluruh penjuru

64Ita Mutiara Dewi, Ajat Sudrajat, dan Miftahuddin. Gerakan Rakyat Palestina: Dari Deklarasi

Negara Israel Sampai Terbentuknya Negara Negara Palestina. (Yogyakarta: UNY, 2008), 15-16. 65Ibid, 12-14. 66Ikhwanul muslimin merupakan gerakan sebuah jamaah yang religious dan filantropis, yang

bertujuan menyebarkan moral islam dan amal baik. Gerakan ini didirikan oleh Hasan Al-Banna di

Ismailiyah, Mesir, pada 1928 Bawono Kumoro. HAMAS: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zeonisme

Israel.(Bandung: Mizan, 2009), 71.

Page 42: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

29

Palestina dan berada dibawah kendali Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Kairo,

Mesir. Disamping itu, ikhwanul muslimin dikenal sangat dekat dengan salah satu

tokoh pergerakan Palestina saat itu yaitu, Izzudin Al-Qassam. Kedekatan ini

menjadikan Ikhwanul Muslimin dan kelompok Jihad Al-Qasasam bahu-membahu

dalam menghadapi Zionis Israel.67

Hamas lahir sebagai salah satu gerakan perlawanan terhadap penjajahan

Israel di Palestina. Hamas mulai dikenal oleh rakyat Palestina karena reaksi

kerasnya terhadap tentara Israel melalui gerakan perlawanan oleh para pemuda

Palestina terhadap tentara Israel atau yang lebih dikenal dengan Intifada I (1987-

1993).

Intifada telah terbukti memberikan sumbangan terbesar dalam perjalanan

sejarah perjuangan bangsa Palestina, khususnya dalam membuka mata dunia

internasional terhadap penjajahan Israel di Palestina yang berlangsung puluhan

tahun. Hal ini diperkuat dengan semakin berkembangnya gelombang

demokratisasi dan advokasi terhadap HAM yang bertepatan dengan gerakan

intifadah. Hingga pada akhirnya bangsa Palestina yang semula kurang mendapat

perhatian, maka paska meletusnya intifadah dunia internasional mulai menaruh

simpati terhadap perjuangan kaum muda di jalur Gaza dan Tepi Barat.68

Kemudian untuk mengorganisir gerakan intifadah khususnya dikalangan

pemuda, maka dideklarasikanlah Hamas (Harakat Al-Muqawamah Al-

67Ibid. 68Ibid, 78.

Page 43: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

30

Islamiyyah/Gerakan Perlawanan Islam/Islamic Resistance Movement) oleh69

Syaikh Ahmad Yassin. Hamas dengan tegas menolak bergabung dengan PLO.

Hamas lebih memilih berjuang dengan cara gerilya dibawah tanah dibandingkan

harus bernegosiasi dengan Zionis Israel. Sayap militer Hamas diberi nama

Brigade Izzudin Al-Qassam (Izz al-Din al-Qassam) yang diambil dari nama

Izzudin Al-Qassam yang tewas terbunuh oleh tentara Inggris tahun 1936.70

Bentuk dan struktur organisasi HAMAS, dijelaskan dalam Piagam

HAMAS pasal tiga sampai pasal delapan, sebagai berikut:71

a. Pemikiran Hamas berlandaskan manhaj / sistem Islam (pasal 1).

b. Keanggotaan HAMAS terbuka untuk seluruh kaum Muslimin yang

menyerahkan wala’ (loyalitas) nya pada Allah SWT, kemudian beribadah

serta mengetahui kewajibannya terhadap diri, keluarga dan negerinya serta

mengibarkan panji jihad di jalan Allah SWT (pasal 3 dan 4).

c. Waktu gerakan adalah kelanjutan dari dakwah risalah Islamiyyah, yang

tidak terikat waktu (pasal 5).

d. Tempat gerakan adalah meliputi segenap kaum Muslimin yang telah

menjadikan Islam sebagai manhaj-nya (pasal 5).

e. Gerakan Hamas bercirikan Islam dalam aktivitasnya dan berbeda dari

gerakan lainnya. Hamas menyerahkan wala’-nya kepada Allah, Islam

69Pendiri dan pemilik yayasan Al-Majma’ Al-Islami yang mengurusi pembangunan masjid,

perpustakaan umum, zakat, dll. Bertempat di Jalur Gaza. Sekaligus pemimpin sayap militer Mujahid

Palestina (Mujahidun Filisthiniyyun) di Jalur Gaza. 70Kumoro, Hamas, 79. 71Piagam HAMAS (Diambil dari buku: Tiar Anwar Bachtiar. HAMAS: Kenapa Dibenci Israel.

Jakarta: Mizan, 2008)

Page 44: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

31

sebagai manhaj kehidupannya dan menegakkan panji Allah di bumi

Palestina (pasal 6).

f. Gerakan Hamas bersifat universal (pasal 7).

g. Semboyan Hamas: Allah tujuannya, Rasulullah SAW qudwahnya, Al-

Quran undang-undangnya, jihad jalannya dan mati di jalan Allah puncak

cita-citanya (pasal 8).

Hamas berusaha keras membendung merasuknya nasionalisme yang bersifat

sekuler di kalangan bangsa Palestina. Perjuangannya selama ini bertujuan

menghancurkan negara Israel. Bagi Hamas, tanah Palestina merupakan tanah wakaf

Islam yang diperuntukkan bagi umat Islam hingga akhir zaman. Untuk merebutnya,

Hamas menempuh jihad dengan perlawanan militer, bukan diplomasi seperti yang

dilakukan PLO yang merugikan Palestina dan memperkuat posisi Israel.72

3. Isu Strategis Palestina

1. Isu Politik

Persoalan palestina menjadi begitu rumit karena banyak pihak yang

memiliki kepentingan ikut andil di dalamnya. Hal ini justru semakin

menguntungkan pihak Israel yang posisinya semakin kuat. Terbukti dengan

perkembangan Israel di palestina yang semakin lama semakin pesat, akan tetapi

justru sebaliknya dengan Palestina. Amerika Serikat menjadi negara ketiga yang

ikut andil dalam beberapa perundingan perdamaian antara Palestina-Israel.

72Dewi, Sudrajat, Miftahuddin, Gerakan Rakyat Palestina, 18.

Page 45: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

32

Berikut ini beberapa perundingan yang dimediasi atau melibatkan Amerika

sebagai pihak ketiga dalam perundingan, antara lain:

a. Perjanjian Oslo I

Perundingan Oslo I berlangsung selama kurang lebih delapan kali

dengan 14 kali pertemuan diawali sejak 20-22 januari tahun 1993. Dari

perundingan ini dihasilkan suatu kerangka kesepakatan berisi 17 pasal

ditambah dengan 4 pasal tambahan, dan dikenal dengan deklarasi prisip atau

DOP (Declaration of principles on interim self govermant arrangement).73

Salah satu hasil perundingan tersebut adalah dibentuknya pemerintahan

sementara Palestina di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

b. Perjanjian Oslo II

Perundingan Oslo II berlangsung di Taba pada tanggal 28 september

1995 diantara pembahasannya adalah memperluas wilayah otonomi Palestina,

Israel menunjukan komitmennya untuk mantaati hasil kesepakatan Oslo I

dengan kesediaannya untuk mundur dari tujuh kota di tepi barat, yakni :

Jenon. Tulkarem, Qalqiliyah, Nablus, Bethlehem, Ramallah, dan Hebron.

Enam kota yang disebut pertama telah diserahkan kepada pihak Palestina pada

bulan november dan desember 1995, kecuali Hebron.74

Untuk wilayah

terakhir ini, pemerintah Israel hanya bersedia menyerahkan 80% wilayah

73Hamdan Basyar. “Penolakan Israel dan Amerika Serikat Terhadap Permintaan Pengakuan

Negara Palestina”. Tersedia di: http://www.politik.lipi.go.id. Diunduh 22 Oktober 2012. 74What Was the 1995 Oslo Interim Agreement?.

http://israelipalestinian.procon.org/view.answers.php?questionID=439 . Diakses 26 November 2014.

Page 46: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

33

pendudukannya paska 1967. Sedangkan di seperlima wilayah tersebut

pasukan Israel akan tetap bertahan dengan dalih untuk melindungi warganya

yang telah bermukim disana.

c. Perundingan Hebron

Di bawah kepemimpinan Netanyahu tercapai persetujuan Hebron pada

15 Januari 1997, Israel bersedia menyelesaikan penerikan pasukan selama 10

hari sejak penandatanganan persetujuan. Disamping itu, juga tercapai

kesepakatan yang mengharuskan Israel untuk melakukan tiga tahap penarikan

pasukannya dari wilayah-wilayah pedesaan Tepi Barat antara bulan maret

hingga agustus 1998.75

Protokol Hebron merupakan puncak dari upaya

intensif yang dipimpin oleh AS, sebagai kelanjutan dari perjanjian Oslo, dan

pada umumnya proses perdamaian bagi Timur Tengah, terancam sejak

pembunuhan PM Yitzhak Rabin.

d. Perjanjian Wye River I

Perundingan Wye River I merupakan usaha presiden Clinton untuk

menundukan kembali kedua belah pihak ke depan meja perundingan sejak

desember 1997. Berkat usaha intensif AS untuk mengatasi jalan buntu, Israel

dan Palestina berhasil memulai kembali proses perundingan yang sempat

terhenti selama berbulan-bulan. Dari pertemuan-pertemuan selama 9 hari di

Wye Plentation Maryland. Kemudian tercapai kesepakatan yang

75

Protocol Concerning the Redeployment in Hebron..

http://israelipalestinian.procon.org/view.answers.php?questionID=436. Diakses 7 Desember 2014.

Page 47: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

34

menghasilkan memorandum Wye River I tanggal 23 oktober 1998.76

Ketentuan- ketentuan dari memorandum Wye River I sebenarnya merupakan

kelanjutan dari ketentuan Oslo II dan protokol Hebron yang belum tuntas di

implementasikan oleh Israel.

e. Perjanjian Wye River II

Kesepakatan Wye River I yang tidak diimplementasikan oleh

pemerintah Netanyahu diupayakan untuk direalisasikan oleh penggantinya

Ehud Barak. Dalam pertemuan Palestina-Israel yang berlangsung di Sharm El

Sheikh, Mesir, berhasil ditandatangani sebuah memorandum yang lebih

dikenal sebagai memorandum Wye River II pada tanggal 5 september 1999.77

Disamping memuat ketentuan seperti yang sudah disebutkan daalam Wye

River I, dalam kesepakatan yang terakhir ini merupakan revisi dari sebagian

ketentuan Wye River I, seperti penundaan deklarasi negara Palestina merdeka

sampai september 2000.

f. Camp David II

Perundingan Palestina-Israel yang berlangsung di Camp David,

Maryland-AS, selama 15 hari sejak 11 juli hingga 25 juli 2000. P.M Ehud

Barak, Presiden Bill Clinton dan Otoritas Palestina Yasser Arafat. Dalam

perundingan membahas beberapa alternatif pemecahan tentang isu-isu paling

76Haris Priyatna. Kebiadaban Zionisme Israel: Kesaksian Orang-orang Yahudi. (Bandung: PT.

Mizan Pustaka, 2008), 30. 77Adian Husaini dan Nuim Hidayat. Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan

Jawabannya. (Depok: Gema Insani, 2002), 180.

Page 48: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

35

rumit dalam konflik Palestina-Israel, seperti status kota Jerussalem Timur,

masalah pengungsi Palestina, masalah pemukiman Yahudi, pembagian jatah

air, dan masalah perbatasan Palestina-Israel.78

g. Konferensi Annapolis 2007

Agenda konferensi Annapolis mencakup enam masalah pokok yaitu

Negara kedaulatan Palestina, status final kota Jerussalem sebagai ibukota

Palestina, perbatasan, pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, keamanan,

dan pembagian sumber air. Kesepakatan penting dalam konferensi Annapolis

kedua pihak sepakat untuk menciptakan mekanisme monitoring implementasi

peta jalan, yang isinya pendirian Negara Palestina merdeka yang

berdampingan dengan damai bersama Israel. Konferensi ini juga menyepakati

pengguliran proses negosiasi langsung antara Israel dan Palestina setiap dua

minggu sekali dengan Amerika Serikat bertindak sebagai penengah.79

Dari beberapa perundingan diatas, AS menjadi negara yang cukup

memiliki pengaruh terhadap perundingan damai yang berlangsung antara Israel

dan Palestina. Termasuk perundingan damai antara Presiden AS Barack Obama,

PM Israel Benyamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada

2010 yang akhirnya menemui kebuntuan karena Israel menolak memperpanjang

78

“The Israeli Camp David II Proposals for Final Settlement”. Mideastweb, July 200.

http://www.mideastweb.org/campdavid2.htm. Diakses 25 Februari 2015. 79Menlu RI: “Konfernsi Annapolis Berikan Terobosan Baru Bagi Realisasi Perdamaian di Timur

Tengah”. Tabloit Diplomasi, Januari 2008. http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/54-

januari-2008/522--menlu-ri-konferensi-annapolis-berikan-terobosan-baru-bagi-realisasi-perdamaian-

di-timur-tengah.html. Diakses, 3 Februari 2015.

Page 49: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

36

moratorium penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Dalam

hal ini AS memang menolak pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi barat dan

menganggap hal tersebut ilegal karena menyalahi perundingan.

Kebuntuan terhadap upaya perundingan dengan Israel mengakibatkan

Abbas memilih jalur lain untuk meningkatkan status keanggotaannya di PBB

menjadi negara anggota penuh. Dalam menanggapi upaya Abbas tersebut, justru

sebaliknya AS mengancam akan menjatuhkan Veto-nya untuk menggagalkan

keanggotaan penuh palestina di PBB, bahkan sampai dengan saat ini AS masih

belum mengakui Palesina sebagai Negara.

2. Isu Kemanusiaan

Konflik berkepanjangan yang terjadi tidak jarang mengakibatkan banyak

kerugian di kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Palestina merupakan pihak

yang paling terkena dampak dari pertikaian tersebut. Mulai dari kerugian meteri

sampai dengan persoalan kemanusiaan yang muncul akibat konflik bersenjata

yang terjadi.

a. Persoalan Pengungsi (Refugees)

Paska deklarasi berdirinya negara Israel di Palestina, tentara Israel

semakin gencar mengukuhkan eksistensinya dan berupaya menguasai wilayah

palestina dengan mengusir bahkan membunuh penduduk setempat sebagian

besar penduduk Palestina akhirnya menjadi pengungsi atau sering di sebut

Page 50: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

37

dengan “Pengungsi Palestina”.80 Pengusiran etnis Palestina ini dilakukan

dalam tiga tahap. Tahap pertama pada awal Desember 1947 sampai 1948,

Israel melakukan serangkaian serangan ke desa-desa di wilayah Palestina serta

mengusir penduduk setempat untuk kemudian menguasai wilayah tersebut.

Beberapa desa dan pemukiman-pemukiman penduduk berhasil dikuasai.81

Dalam peristiwa ini kurang lebih 325.000 tewas dan sekitar 780.000

mengungsi.

Tahap kedua, yang terjadi enam bulan paska operasi pertama sebanyak

432.780 warga Palestina diusir dari kawasan yang termasuk jatah pembagian

wilayah Israel dalam UN Partition Plan. Termasuk sejumlah 347.220 warga

palestina yang tinggal di wilayah sekitar perbatasan tidak luput dari

pengusiran Israel.

Pada tahap ketiga sampai dengan tahun 1954, dari sekitar 900.000

warga palestina yang tinggal di kawasan yang termasuk tanah pembagian

untuk Israel sebanyak 800.000 warga telah diusir dan mengungsi, hanya

sekitar 100.000 warga yang masih tetap tinggal dan menjadi kaum minoritas,

total sebanyak 80 persen warga Paletina tinggal di penampungan.82

Menurut

data yang dilansir PBB terdapat lebih dari 3,6 juta warga Palestina yang

terusir tersebar di wilayah Tepi Barat, Gaza, Yordania, Suriah dan Lebanon

80Pengungsi Palestina didefinisikan sebagai “orang-orang yang pada mulanya tempat tinggalnya

adalah Palestina selama periode 1 Juni 1946 sampai dengan 15 Mei 1948 kemudian kehilangan rumah

dan mata pencaharian akibat konflik 1948.” 81Pappe, Pembersihan Etnis, 62-63. 82Dina Y Sulaiman. Ahmadinejad On Palestine: Perjuangan Nalar dan Jiwa Seorang Presiden

untuk Palestina. Cet.1. (Depok: Pustaka Iman, 2008), 81-83.

Page 51: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

38

serta negara-negara arab lainnya. Sebagian besar para pengungsi tinggal di

kamp-kamp pengungsian yang kumuh.83 Resolusi PBB 194 memberikan hak

penuh bagi pengungsi Palestina untuk pulang ke Tanah Air mereka. Namun,

Israel hingga kini tidak pernah menunaikan kewajiban mereka terkait resolusi

tersebut.

Menurut United Nations Relief and Works Agency (UNRWA)84 pada

2005, jumlah pengungsi Palestina yang tercatat adalah 4,3 juta orang. Namun,

catatan tersebut lebih kecil daripada jumlah sesungguhnya, yang diyakini

mencapai lebih daripada 7 juta orang. Kamp pengungsi Palestina terbagi

menjadi dua kamp resmi dan kamp tidak resmi. UNRWA mengakui 59 kamp

dari 66 kamp yang tersebar di Lebanon, Jordan, Syria, Tepi Barat, dan Jalur

Gaza. Agar sebuah kamp diakui UNRWA, disyaratkan adanya kesepakatan

antara negara tempat dimana kamp berada dengan UNRWA.

Lebih dari 460 ribu pengungsi Palestina di Syria hidup di sembilan

kamp resmi dan tiga kamp tidak resmi. Pemerintah Syria bertanggung jawab

menyediakan fasilitas-fasilitas publik di dalam kamp-kamp tersebut,

83Albert Hourani. Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim. (Bandung: Mizan, 2004), 697. 84Badan Bantuan PBB dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) didirikan Setelah

1948 konflik Arab-Israel, melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 302 (IV) dari 8

Desember 1949 untuk melaksanakan bantuan langsung dan bekerja program untuk pengungsi

Palestina. Badan ini mulai beroperasi pada 1 Mei 1950. Dengan tidak adanya solusi untuk masalah

pengungsi Palestina, Majelis Umum telah berulang kali memperbaharui mandat UNRWA, terakhir

memperpanjang sampai dengan 30 Juni 2017. UNRWA didanai hampir seluruhnya oleh sumbangan

sukarela dari negara-negara anggota PBB. UNRWA juga menerima beberapa dana dari Anggaran

Reguler PBB, yang digunakan sebagian besar untuk biaya staf internasional. Layanan Badan

mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan pelayanan sosial, infrastruktur kamp dan

perbaikan, keuangan mikro dan bantuan darurat, termasuk dalam masa konflik bersenjata

(http://www.unrwa.org).

Page 52: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

39

sementara UNRWA bertanggung jawab menyediakan berbagai layanan, mulai

dari kesehatan, pemukiman, hingga air bersih.85

b. Kejahatan Perang (War Crime)

Korban akibat konflik bersenjata yang terjadi mengakibatkan banyak

korban baik dari kombatan sampai dengan warga sipil. Agresi Israel ke

Palestina yang dikenal dengan Operasi “Cast Lead” pada 27 Desember 2008

- 20 Januari 2009, melalui pemboman lewat udara maupun darat yang

dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza.86 Serangan ini

sebenarnya ditujukan untuk melumpuhkan pejuang Hamas serta

menghentikan suplai senjata Hamas yang dikirim melalui terowongan-

terowongan bawah tanah. Hamas dicap sebagai organisasi teroris, oleh Israel,

Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun oleh pendukungnya, organisasi itu

dianggap sebagai kekuatan perjuangan yang sah untuk membela Palestina dari

pendudukan Israel.

Akibat dari serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut sekitar

1434 penduduk Palestina tewas menjadi korban. Korban penduduk sipil

berjumlah 960, 239 polisi dan 235 pejuang Hamas. Penduduk sipil yang tewas

terdiri dari 288 anak-anak, 121 wanita, dan 409 penduduk sipil selain wanita

dan anak-anak. Menurut data dari Departemen Kesehatan Palestina, korban

85Pengungsi Palestina. Voiceofpalestine, 1 Januari 2011.

http://voiceofpalestine.net/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=1. Diakses 29

Desember 2014. 86Operation Cast Lead. Tersedia di: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/operation-

cast-lead.htm. Diakses 31 Desember 2014.

Page 53: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

40

luka-luka mencapai 5303 yang terdiri dari 1606 anak-anak dan 828 Wanita.87

Sebagian besar penduduk sipil menjadi korban atas serangan yang membabi

buta. Kerusakan rumah diderita oleh 6000 kepala keluarga yang mengalami

rusak ringan dan 10.000 kepala keluarga mengalami rusak parah. Kerugian

diperkirakan mencapai 2,2 milyar dollar AS. Di samping itu penduduk juga

mengalami kesulitan untuk mengungsi dan menerima bantuan kemanusiaan

karena adanya blokade di perbatasan Palestina dan Mesir. Serangan Israel

juga telah menghancurkan rumah-rumah, masjid dan kantor lembaga bantuan

PBB dan infra-struktur lain.88

Hasil laporan Pencari Fakta Misi PBB di Jalur Gaza, menegaskan

bahwa terdapat bukti yang signifikan dalam temuannya dilapangan yang

menunjukkan kejahatan perang sistematis oleh Israel di Jalur Gaza. Tim

pencari fakta PBB menyimpulkan bahwa tindakan Israel dalam operasi Cast

Lead pada 27 Desember 2008 - 20 Januari 2009 didasarkan pada kebijakan

yang sengaja dibuat oleh Israel untuk menyerang Palestina yang kekuatan

militernya tidak sebanding dengan Israel. Sasaran utama operasi tersebut

adalah infrastruktur pendukung yang ada di Jalur Gaza termasuk penduduk

sipil. Dengan demikian, tim pencari fakta merekomendasikan bahwa

kejahatan perang yang dilakukan Israel selama Operasi Cast Lead harus

87Data Korban Invasi Gaza. Tersedia di http://www.dakwatuna.com/2009/03/17/2100/data-

korban-invasi-gaza. Diakses1 Januari 2015. 88Akibat Agresi Israel, Gaza Alami Kerugian 2,2 Milyar Dolar AS. Tersedia di

http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/akibat-agresi-israel-gaza-alami-kerugian-2-2-milyar-

dollar-as.htm. Diakses 28 Desember 2014.

Page 54: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

41

diselidiki lebih lanjut. Apabila penyelidikan terbukti, Dewan Keamanan harus

membawa kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki

yurisdiksi untuk mengadili kehajatan perang.89

89

Raji Sourani. Operation Cast Lead five years on: 'We are still demanding justice'. Tersedia di

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/01/operation-cast-lead-five-years-are-still-demanding-

justice-2014188116566380.html. Diakses 26 November 2014.

Page 55: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

42

BAB III

PENGAJUAN KEANGGOTAAN PALESTINA DI PBB

Bab ini menjelaskan prosedur penerimaan anggota baru di PBB berdasarkan

piagam PBB termasuk hak dan kewajiban anggota PBB. Selanjutnya membahas

perjuangan Palestina menjadi anggota PBB dari masa kepemimpinan Yasser Arafat

sampai dengan Mahmoud Abbas pada 2011 untuk menjadi anggota PBB serta

dukungan dari negara anggota PBB terhadap pengajuan Palestina menjadi anggota

PBB pada tahun 2011.

A. Prosedur Keanggotaan PBB

Masalah keanggotaan dalam suatu organisasi internasional merupakan hal

yang sangat penting dan bahkan dianggap sebagai masalah konstitusional yang

pokok. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tertuang dalam pasal 4, Bab

II Keanggotaan, menyebutkan bahwa keanggotaan PBB terbuka bagi semua negara

yang cinta damai dan bersedia menjalankan kewajiban-kewajiban yang tercantum

dalam piagam PBB. Akan tetapi penerimaan keanggotan PBB harus dilakukan

berdasarkan keputusan Majelis Umum berdasarkan anjuran dari Dewan Keamanan.90

Berdasarkan Piagam PBB keanggotaan PBB dapat dibedakan menjadi dua macam

yaitu: Pertama, anggota asli (original member), terdiri dari negara-negara yang ikut

bagian dalam Konferensi San Fransisco tahun 1945 atau yang telah terlebih dahulu

ikut serta dalam penandatanganan pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada

90Piagam PBB, Bab II Keanggotaan, Pasal 4.

Page 56: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

43

tanggal 1 Januari 1942 (Pasal 3). Kedua, anggota (members), yaitu negara-negara

anggota PBB yang masuk kemudian berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam

pasal 4, 5 dan 6 Piagam PBB.

Prinsip keanggotaan PBB pada umumnya merupakan prinsip universalitas

yang berarti semua negara berhak dan memiliki kesempatan untuk bergabung di

dalamnya. Meskipun demikian setiap negara yang ingin bergabung harus memenuhi

syarat keanggotaan PBB, hal ini tercantum dalam piagam PBB Bab II Pasal 4 ayat 1

dan 2 serta pasal 18 ayat 2, antara lain harus memenuhi lima unsur penting yaitu:

1. Setiap negara yang ingin bergabung dalam PBB harus betul-betul negara

yang cinta damai.

2. Setiap anggota baru diwajibkan untuk mematuhi dan menerima kewaiban-

kewajiban yang tercantum dalam piagam PBB.

3. Setiap anggota baru harus mampu dan bersedia melaksanakan

kewajibannya sebagai anggota.

4. Keputusan penerimaan anggota baru harus berdasarkan rekomendasi dari

Dewan Keamanan PBB yang kemudian mendapat persetujuan dari

sembilan negara anggota termasuk lima anggota tetap.

5. Keputusan terakhir mengenai penerimaan anggota baru akan diambil oleh

Majelis dengan dua pertiga suara mayoritas, berdasarkan voting.91

Setelah persyaratan diatas terpenuhi maka, pengajuan keanggotaan

disampaikan kepada Sekertaris Jenderal PBB dengan suatu instrumen resmi yang

91Sumaryo Suryokusumo. Organisasi Internasional. (Jakarta: UI Press, 1987), 59-62.

Page 57: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

44

memuat pernyataan terkait kesanggupan untuk menjalankan kewajiban yang

tercantum dalam piagam PBB. Sesuai Provisional of Procedure atau prosedur

keanggotaan yang terdapat dalam Dewan Keamanan, surat permohonan yang telah

disetujui Dewan Keamanan tersebut dimasukkan dalam agenda persidangan Dewan

Keamanan. Kemudian Presiden Dewan Keamanan menyampaikan kepada Committe

on the admission of New Members yang anggotanya terdiri dari seluruh negara

anggota Dewan Keamanan.

Dewan keamanan untuk selanjutnya mengadakan pemungutan suara terhadap

rancangan resolusi yang menyatakan bahwa DK telah memeriksa permintaan tersebut

dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Majelis agar permohonan dapat

disetujui. Setelah menerima rekomendasi positif dari dewan keamanan tentang calon

anggota, majelis umum akan mengambil keputusan berdasarkan pasal 18 ayat 2

Piagam PBB sebagai berikut:92

“Keputusan-keputusan Majelis Umum tentang hal-hal penting akan

diambil dengan suara terbanyak berjumlah dua pertiga dari anggota yang

hadir dan ikut memberikan suara. Dalam soal-soal ini termasuk: anjuran-

anjuran mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,

pemilihan anggota-anggota Dewan Keamanan, Pemilihan anggota Dewan

Ekonomi dan Sosial, pemilihan anggota Dewan Perwalian sesuai dengan ayat

1 (c) Pasal 86, penerimaan anggota-anggota baru Perserikatan Bangsa-

Bangsa, penundaan hak-hak dan hak istimewa keanggotaan, pemecatan

anggota-anggota, hal-hal yang bertalian dengan penyelenggaraan sistem

perwalian, dan hal-hal anggaran belannya. (Hak Suara. Pasal 18, ayat 2).”

Terkait prosedur pengambilan keputusan dalam majelis umum dilakukan

dalam sidang rutin tahunan maupun siding-sidang khusus yang dinilai mendesak oleh

92

Lihat Piagam PBB.

Page 58: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

45

Sekertaris Jenderal atau atas permintaan dari Dewan keamanan maupun dari

permintaan oleh sebagian besar negara-negara anggota PBB. Hal ini diatur dalam

pasal 10 Piagam PBB.

B. Hak dan Kewajiban Anggota PBB

Dalam kancah politik internasional sekarang ini dengan intensitas interaksi

yang begitu tinggi dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingan

bersama, organisasi internasional memiliki peran penting bagi para anggotanya.

Organisasi internasional menjadi sarana untuk mencapai tujuan karena didalamnya

memiliki azas, fungsi dan tujuan yang jelas.93

Partisipasi negara di dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional adalah

ikutsertanya negara tersebut sebagai anggota dalam perdebatan dan pembicaraan,

tetapi tidak selalu ikut memberikan suaranya dalam pemungutan suara. Suatu negara

anggota PBB misalnya, dapat pula tidak diperkenankan untuk bersuara didalam

persidangan majelis umum PBB karena telah menunggak pembayaran kontribusinya

bagi badan tersebut selama dua tahun atau lebih.94

Sebaliknya dalam Piagam PBB pada Bab. V pasal 32 dijelaskan bahwa

partisipasi negara bukan anggota PBB juga dimungkinkan jika negara itu menjadi

salah satu pihak yang berselisih dan perselisihan itu dibicarakan oleh Dewan

Keamanan. Namun partisipasi itu hanya terbatas pada kesempatan mengemukakan

dan menjelaskan persoalannya, tanpa ikut serta dalam pemungutan suara.

93Aiyub Mohsin. Diktat: Organisasi dan Administrasi Internasional. 2009, h.4-5. 94

Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. Tersedia di

https://treaties.un.org/doc/.../ctc/uncharter.pdf. Diakses 22 Oktober 2012.

Page 59: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

46

Setiap negara yang tergabung dalam keanggotaan PBB wajib untuk mentaati

dan menjalankan tugas serta kewajibannya sesuai aturan yang tercantum dalam

Piagam PBB yang ditaati bersama seluruh negara anggota. Dalam piagam PBB

dijelaskan bahwa setiap anggota memiliki hak suara terhadap setiap pengambilan

keputusan di PBB sesuai kedudukan masing-masing.95

Dalam persoalan persengketaan yang terjadi antar negara, apabila di anggap

perlu guna penyelesaian persoalan tersebut, negara anggota dapat meminta perhatian

Dewan Keamanan maupun Majelis Umum dalam penyelesaian sengketa tersebut

sesuai yang tercantum pada Bab. VI, pasal 35, ayat 1 piagam PBB. Disamping itu

setiap anggota PBB di wajibkan untuk turut serta membantu memelihara dan menjaga

perdamaian serta ikut berpartisipasi dengan memberi bantuan berupa personil

maupun akses-akses lain apabila diperlukan.96

Untuk lebih memfokuskan wewenang dalam bidang-bidang tertentu, PBB

memiliki badan-badan atau lembaga khusus (Specialized Agencies) seperti:

UNESCO, UNRWA, , UNHCR, UNDP, IMF, WHO, WTO, FAO, ILO, IMF, World

Bank, dll. Badan-badan ini memberikan akses bagi negara anggotanya sesuai fokus

bidang masing-masing. Lembaga khusus PBB tersebut memiliki fungsi melayani

masyarakat seluruh dunia tanpa memperhatikan perbatasan nasional, Sebagian besar

anggota yang tergabung dalam badan tersebut adalah negara yang menjadi anggota

95Lihat Piagam PBB. 96Lihat Hak Suara, Piagam PBB.

Page 60: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

47

PBB. Dengan demikin negara yang sudah tergabung dalam PBB dapan mengajukan

permohonan untuk menjadi anggota organisasi dibawah naungan PBB tersebut.97

C. Perjuangan Palestina Untuk Menjadi Anggota PBB

1. Masa Kepemimpinan Yasser Arafat (1988-2004)

Paska KTT Liga Arab yang menunjuk PLO yang terdiri dari gabungan

beberapa fraksi di Palestina sebagai wakil sah dan tunggal rakyat Palestina. PLO

memiliki peranan sebagai aktor dalam berdiplomasi untuk mewujudkan

kemerdekaan Palestina.

Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3237 pada 22

September 1974, PLO mendapatkan status Pengamat di Majelis Umum PBB

sebagai representasi Palestina.98

Dalam resolusi tersebut, PLO diundang untuk turut berpartisipasi dalam

Majelis Umum dalam kapasitasnya sebagai pengamat, dapat mengikuti konferensi

internasional yang diselenggarakan di bawah naungan Majelis Umum, PLO juga

berhak untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam semua konferensi

internasional yang diselenggarakan di bawah naungan badan PBB lainnya, serta

meminta Sekretaris Jenderal untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk

pelaksanaan resolusi tersebut.

Dalam sidang Majelis Umum Arafat menegaskan dalam pidatonya:99 Jika

imigrasi Yahudi ke Palestina memiliki tujuan yang memungkinkan mereka untuk

97Aiyub, Diktat, 46-51. 98Fawzy Al-Ghadiry. Sejarah Palestina: Asal Muasal Konflik Palestina-Israel. (Yogyakarta:

Bookmarks, 2010), 122.

Page 61: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

48

hidup berdampingan dengan kita, menikmati hak yang sama dan dengan asumsi

kewajiban yang sama, kita akan membuka pintu bagi mereka, sejauh kapasitas

tanah air kita untuk penyerapan diizinkan. Itulah yang terjadi dengan ribuan

Armenia dan Circassians yang masih tinggal di antara kita dalam kesetaraan

sebagai saudara dan warga negara. Tapi itu tujuan imigrasi merebut tanah air kita,

membubarkan orang-orang kami, dan mengubah kita menjadi warga negara kelas

dua. Oleh karena itu, sejak awal evolusi kita tidak termotivasi oleh faktor ras atau

agama. Tujuannya bukan orang Yahudi tapi Zionis dan agresinya secara terang-

terangan. Dalam hal ini kami berjuang agar orang-orang Yahudi, Kristen dan

Muslim dapat hidup dalam kesetaraan, menikmati hak yang sama dan dengan

asumsi kewajiban yang sama, bebas dari diskriminasi ras atau agama.

Dalam pidatonya Arafat mendesak rakyat dan pemerintah dunia untuk

bersikap tegas terhadap upaya Zionis untuk mendorong dunia Yahudi untuk

beremigrasi dan merebut tanah Palestina. Arafat tegas menentang diskriminasi

terhadap manusia sebagai agama, ras, atau warna kulit. Arafat juga mengapresiasi

dukungan dari Gerakan Non Blok, negara-negara sosialis, negara-negara Islam,

negara-negara Afrika dan negara-negara Eropa yang ramah, serta semua teman-

teman kami yang lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Serta menegaskan hak

rakyat Palestina untuk dapat menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.100

99Disarikan dari United Nations: Address by Yasser Arafat Before the General Assembly

(November 13, 1974). Tersedia di https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/arafat_un.html.

Diakses, 3 Desember 2013. 100 Ibid.

Page 62: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

49

Pada November 1988, Dewan Nasional Palestina PLO mendeklarasikan

negara Palestina merdeka dengan Kota Al-Quds sebagai ibu kota negara. Arafat

membacakan deklarasi kemerdekaan dan kemudian secara terbuka menolak

segala bentuk kekerasan dan bertemu AS untuk memulai dialog baru. Pada tahun

1988 mulai ada perubahan kebijakan dari perlawanan bersenjata beralih ke jalur

diplomasi. Dalam pidato di pertemuan khusus PBB yang diadakan di Jenewa,

Swiss, Arafat menyatakan bahwa PLO menolak terorisme dan mendukung hak

semua pihak yang berkepentingan dalam konflik Timur Tengah untuk hidup

dalam damai dan aman, termasuk negara Palestina, Israel dan tetangga lainnya.101

Berikut ini kutipan dari penggalan pidato Arafat kepada Majelis Umum

PBB pada 13 Desember 1988:102

“Dalam kapasitas saya sebagai ketua Komite Eksekutif PLO, saat ini

dengan asumsi fungsi pemerintahan sementara Negara Palestina, karena

itu saya menyajikan inisiatif perdamaian Palestina berikut:

Pertama: Bahwa upaya serius dilakukan untuk mengadakan, di bawah

pengawasan Sekjen PBB, panitia persiapan konferensi internasional untuk

perdamaian di Timur Tengah untuk membuka jalan bagi

diselenggarakannya konferensi internasional, yang pemerintah dukungan

secara universal kecuali pemerintah Israel.

Kedua: Bahwa tindakan dilakukan untuk menempatkan tanah Palestina

yang diduduki di bawah pengawasan PBB sementara, dan bahwa pasukan

internasional akan ditempatkan di sana untuk melindungi rakyat kita dan,

pada saat yang sama, untuk mengawasi penarikan pasukan Israel dari

negara kita .

101Rana Setiawan. Yasser Arafat Simbol Persatuan Palestina. Tersedia di:

http://mirajnews.com/id/artikel/tokoh/yasser-arafat-simbol-persatuan-palestina/. Diakses 31 Januari

2015. 102Disarikan dari: Yasser Arafat: Speech to the U.N. General Assembly Renouncing Terror

(December 13, 1988). Tersedia di:

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Terrorism/plotstate2.html. Diakses, 3 Desember 2013.

Page 63: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

50

Ketiga: PLO akan mencari penyelesaian komprehensif antara pihak-pihak

terkait dalam konflik Arab-Israel, termasuk Negara Palestina, Israel dan

tetangga lainnya, dalam rangka konferensi internasional untuk perdamaian

di Timur Tengah atas dasar Resolusi 242 dan 338 dan sehingga dapat

menjamin kesetaraan dan keseimbangan kepentingan, terutama hak-hak

rakyat kita dalam kebebasan, kemerdekaan nasional, dan menghormati

hak untuk hidup dalam damai dan keamanan bagi semua.” (Terjemah oleh

penulis).

Dalam pidato tersebut Arafat menyerukan perdamaian kepada para

pemimpin Israel di bawah sponsor dari PBB. Meninggalkan cara-cara perang

yang sudah berlangsung selama kurang lebih 40 tahun dan meminta Israel

menarik pasukannya untuk kemudian mengakhiri konflik melalui konferensi

internasional.

Arafat tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam penyelesaian

persoalan Palestina, akan tetapi lebih mengupayakan jalur diplomasi damai.

Selama kepemimpinannya, Arafat telah banyak melakukan perundingan-

perundingan damai untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. dan untuk

pertama kalinya pada tahun 1993 Arafat berjabat tangan dengan Perdana Menteri

Israel Yitzhak Rabin dalam Perundingan Oslo yang dimediasi oleh Amerika.103

Beberapa perundingan yang terjadi pada masa kepemimpinan Arafat

diantaranya: Oslo I (1993), Oslo II (1995), Memorandum Wye River (1998-

1999), Camp David II (2000).104 Meskipun dari perundingan-perundingan tersebut

masih belum dapat mewujudkan cita-cita Palestina yang merdeka dan berdaulat,

103____Yasser Arafat (1929-2004). Tersedia di (passia.org). Diunduh 3 Februari 2015. 104Priyatna, Kebiadaban Zionisme, 29-32.

Page 64: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

51

setidaknya Arafat telah memberikan perubahan positif terhadap garis perjuangan

Palestina dengan jalur diplomasi.

Selama beberapa dekade, Yasser Arafat adalah simbol perjuangan rakyat

Palestina untuk memperoleh kemerdekaan. Ia meninggal tanggal 11 Nopember

2004 dengan penyebab yang tetap misteri sampai sekarang. Sepuluh tahun setelah

kematiannya, ia tetap menjadi pahlawan nasional bagi rakyat Palestina.105

2. Masa Kepemimpinan Mahmoud Abbas (2005-2011)

Paska meninggalnya Yasser Arafat tahun 2004, kepemimpinan PLO

digantikan oleh Mahmoud Abbas yang terpilih secara aklamasi menggantikan

Arafat pada pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya di Palestina

pada tanggal 9 Januari 2005. Abbas yang juga dari fraksi Fatah sebelumnya

menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jendral PLO.106

Abbas memiliki peranan penting untuk melanjutkan diplomasi untuk

memperjuangkan kemerdekaan Palestina. bahkan sejak menjabat sebagai Perdana

Menteri, Abbas telah aktif mengikuti beberapa perundingan damai. Pada 2013

Abbas melakukan pertemuan untuk peluncuran sebuah “peta jalan damai” bagi

pembentukan negara Palestina pada 2005 dalam pertemuan puncak di Jordania

dengan Presiden AS George W Bush, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon.

Selanjutnya pada 27 November 2007, Abbas dan Perdana Menteri Israel, Ehud

Olmert, secara resmi memulai kembali perundingan di Annapolis, Maryland, AS.

105Jimmy Carter. Palestine Peace Not Apartheit. (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2004), 79. 106Sihbudi, Menyandera Timur Tengah, 352-353.

Page 65: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

52

Pada 2 September 2010 Abbas menghadiri pertemuan dengan presiden AS Barack

Obama di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.107

Dalam perjanjian tersebut akhirnya Palestina menarik diri dari

pembicaraan pada pekan berikutnya setelah Israel menolak menghentikan

pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Israel juga menyatakan bahwa

moratorium pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat sudah

kadaluwarsa.108 Akhirnya perundingan tersebut gagal mengupayakan solusi dua

negara untuk berdamai. Kegiatan pemukiman Israel, lanjut Abbas, merupakan

alasan utama kegagalan proses perdamaian. Abbas menegaskan kebijakan

pemukiman akan merusak peluang solusi dua negara. Kebijakan ini akan merusak

peluang mencapai solusi dua negara yang telah menjadi konsensus

internasional.109

Mendapatkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara dengan

perbatasan 1967 jelas menjadi sebuah perlambang penting. Resolusi Dewan

Keamanan 242, setelah perang Enam Hari 1967, menuntut penarikan mundur

pasukan bersenjata Israel. Dunia internasional secara luas menerima bahwa

perbatasan pra-1967 harus menjadi basis dari perundingan damai. Akan tetapi

107“Kronologi Pembicaraan Perdamaian Israel-Palestina Sejak 1993”. Kompas, 29 Juli 2013

http://internasional.kompas.com/read/2013/07/29/1315541/Kronologi.Pembicaraan.Perdamaian.Israel-

Palestina.sejak.1993. Diakses 1 Janari 2015. 108“Obama Tuntut Kemajuan di Timteng”. BBC, 10 September 2010.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/lg/dunia/2010/09/100902_mideasttalks.shtml. Diakses 3 Januari 2015 109 “Palestina Serahkan Permohonan Keanggotaan”. BBC, 11 September 2011.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110923_unpalestine.shtml. Diakses 4 Januari 2015.

Page 66: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

53

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak perbatasan tersebut sebagai

dasar untuk perundingan.110

Gambar. III. 1

Peta Perbatasan Tahun 1967

Territories occupied by Israel since June, 1967

Sumber: The Question Of Palestine and The United Nations.

Presiden Barack Obama menyerukan perundingan tentang perbatasan

dengan dasar pada garis 1967 namun Netanyahu mengatakan hal itu tidak realistis

dan tidak bisa dipertahankan. Dia merujuk pada fakta-fakta baru di lapangan yang

terjadi sejak tahun 1967, antara lain hampir setengah juta warga Israel yang

110Deni Armandhanu. “PM Israel Tolak Kembali ke Peta 1967”. Viva, 24 Mei 2011.

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/222299-pm-israel-tolak-kembali-ke-peta-1967. Diakses 23 Juli

2013.

Page 67: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

54

tinggal di 200 lebih kawasan pemukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.

Pertukaran wilayah sempat dibahas dalam perundingan sebelumnya untuk

mengatasai masalah itu. Palestina berpendapat menjadi anggota penuh PBB akan

memperkuat posisi mereka dalam perundingan damai dengan Israel, khususnya

dalam berbagai masalah penting: status Jerusalem, masa depan pemukim Yahudi,

garis perbatasan, kepulangan pengungsi Palestina, air, maupun keamanan.111

Akibat kegagalan perundingan damai dengan Israel tersebut, Abbas

memilih meningkatkan statusnya di PBB sebagai Negara Anggota. Pada 23

September 2011, Abbas menyerahkan proposal permohonan keanggotan kepada

Sekertaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Abbas juga meminta agar PBB mengakui

negara Palestina meskipun Israel masih menduduki wilayah tersebut.112 Berikut

ini kutipan Pidato Abbas pada pertemuan di Majelis Umum PBB:113

Kami sangat menghargai posisi semua Negara yang telah mendukung

perjuangan dan hak-hak kami, mengakui Negara Palestina setelah

Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1988, serta negara-negara yang baru-

baru ini mengakui Negara Palestina dan mereka yang telah mengupgrade

tingkat representasi Palestina di ibukota mereka. . . . Waktunya telah tiba

bagi rakyat saya berani dan bangga setelah beberapa dekade pemindahan

dan pendudukan kolonial dan penderitaan tanpa henti, untuk hidup seperti

orang lain di bumi, gratis di tanah air yang berdaulat dan independen.

Saya ingin menginformasikan bahwa, sebelum memberikan

pernyataan ini, saya mengajukan, dalam kapasitas saya sebagai Presiden

Negara Palestina dan Ketua Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan

111“Tanya Jawab Seputar Palestina”. BBC, 20 September 2011.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110920_qapalestina.shtml. Diakses, 3

Desember 2013. 112Ibid. 113Teks Lengkap Pidato Abbas di PBB. Tersedia di http://voiceofpalestine.net/berita/727-tek-

lengkap-pidato-abbas-di-pbb.html. Diakses, 5 Desember 2013.

Page 68: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

55

Palestina, kepada Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-

Bangsa, sebuah aplikasi untuk penerimaan Palestina berdasarkan

perbatasan 4 Juni 1967, dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibukotanya,

sebagai anggota penuh Perserikatan bangsa. Saya menyerukan kepada

Bapak Sekretaris Jenderal untuk mempercepat permintaan kami kepada

Dewan Keamanan, dan saya memanggil anggota terhormat dari Dewan

Keamanan untuk memilih dalam mendukung keanggotaan penuh kami.

Saya juga menyerukan kepada Amerika yang tidak mengakui Negara

Palestina. Dukungan dari negara-negara dunia untuk upaya kami adalah

kemenangan bagi kebenaran, kebebasan, keadilan, hukum dan legitimasi

internasional, serta merupakan dukungan yang luar biasa untuk opsi

perdamaian dan meningkatkan peluang keberhasilan negosiasi. Dukungan

Anda untuk pembentukan Negara Palestina dan untuk masuk ke PBB

sebagai anggota penuh adalah kontribusi terbesar untuk perdamaian di Tanah Suci.

Dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum tersebut Abbas dengan tegas

menyampaikan maksud dan tujuannya agar PBB dapat mempertimbangkan

peningkatan status keanggotaan Palestina menjadi anggota penuh dan di akui

sebagai negara merdeka berdasarkan garis perbatasan 1967 dan menjadikan Al-

Quds sebagai Ibu kota negara Palestina. Abbas menegaskan bahwa rakyat

Palestina berhak untuk merdeka serta berhak memiliki kesempatan yang sama

dengan negara-negara merdeka lainnya.

D. Dukungan Dari Negara-Negara Anggota PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan atas dasar komitmen untuk

mewujudkan perdamaian dunia paska Perang Dunia. Negara yang tergabung

didalamnya umumnya memiliki pandangan yang sama terkait perdamaian.

Bahkan bagi negara anggota yang melanggar akan di kenakan sangsi oleh PBB.

Sesuai aturan yang ditetapkan dalam piagam PBB.

Page 69: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

56

Abbas yang juga berkomitmen untuk menyelesaikan Persoalan Palestina

dengan Perundingan damai berupaya meningkatkan status keanggotaannya di

PBB sebagai member state setelah sebelumnya upaya damai dengan Israel gagal

mendapatkan kesepakatan. Dalam upaya Abbas di PBB tersebut tidak jarang

menuai kritik dari beberapa pihak baik dari Israel dan sekutunya bahkan dari

kalangan internal Palestina. meskipun demikian banyak negara anggota PBB yang

mendukung dan menyambut baik maksud Abbas tersebut.

Indonesia termasuk negara yang mendukung langkah Abbas tersebut,

Pada Pertemuan koordinasi tingkat menteri Komite Palestina GNB pada 22

September 2011 yang diselenggarakan di sela sela sesi ke-66 Sidang Majelis

Umum PBB. Pengajuan Palestina sebagai anggota PBB merupakan salah satu isu

menonjol dalam sidang PBB kali ini. Dalam waktu yang tersisa sebelum DK PBB

mengambil keputusan, Menlu Marty juga mengajak negara-negara GNB terus

merapatkan diri dan bekerjasama guna mendukung keputusan bangsa Palestina,

sebelumnya pada 9 September Menlu Palestina bertemu dengan Marty

Natalegawa. Dalam pertemuan tersebut Menlu Palestina menyampaikan informasi

mengenai langkah-langkah yang akan diambil Palestina dalam mengajukan diri

sebagai anggota PBB. Marty Natalegawa juga mengingatkan kembali mengenai

dukungan GNB yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB di Bali,

Mei lalu. Marty mengatakan“Kita telah menyepakati rencana aksi untuk

Page 70: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

57

mendukung masalah Palestina dan pengajuan Palestina sebagai anggota tetap

PBB pada sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB.”114

Kantor Berita India, Press Trust of India (PTI), menyebutkan bahwa

Perdana Menteri India Manmohan Singh telah menulis surat kepada Abbas dan

meyakinkan dukungan penuh India terhadap upaya Palestina itu. India saat ini

merupakan ketua bergilir Dewan Keamanan PBB. Sementara tokoh kontroversial,

Presiden Venezuela Hugo Chavez telah mengirim surat kepada Sekjen PBB Ban

Ki-moon untuk menyampaikan dukungan penuh bagi permintaan Palestina.

Dalam suratnya yang disiarkan ke media lokal pada 17 September lalu Chavez

mengatakan bahwa Negara Palestina memiliki hak “untuk menjadi sebuah negara,

bebas berdaulat dan independen”.115

Sembilan dari 27 anggota Uni Eropa juga mengakui Palestina sebagai

negara dengan perbatasan 1967. Negara-negara lainnya tampak semakin

mendukung gagasan Palestina tersebut, antara lain karena rasa frustrasi atas

pemerintahan Netanyahu dalam perundingan damai Israel-Palestina yang mereka

lihat amat sulit untuk diajak berunding berkaitan dengan isu pemukiman. Inggris,

Prancis, dan Jerman kemungkinan mendukung resolusi Majelis Umum jika

mencakup peta jalan yang jelas untuk kembali ke meja perundingan.116

114Bukan Tujuan Akhir Palestina Sebagai Anggota PBB. Tersedia di

http://www.kemlu.go.id/havana/Pages/News.aspx?IDP=5167&l=id. Diakses 22 November 2014. 115Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota ke 194 PBB. Antaranews, 23 September 2011.

http://www.antaranews.com/berita/276734/palestina-dan-mimpi-menjadi-anggota-ke-194-pbb. Diakses

25 November 2014. 116

BBC, Tanya Jawab Seputar Palestina, Arsip 20 September 2011.

Page 71: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

58

Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma salah satu anggota penting Dewan

Keamanan PBB, pada 22 september menyampaikan dukungannya terhadap

upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Amerika Serikat telah

berjanji untuk memveto setiap upaya Palestina. Akan tetapi Zuma mengatakan

kepada Majelis Umum PBB, bahwa keanggotaan Palestina akan menjadi langkah

yang menentukan untuk mencapai perdamaian yang abadi. Afrika Selatan

sepenuhnya mendukung posisi ini. Dia menghimbau upaya Palestina itu mendapat

tanggapan baik oleh para anggota PBB. Lebanon dan Brazil, keduanya anggota

dari 15 negara Dewan Keamanan, sebelumnya pada Rabu mengumumkan bahwa

mereka akan mendukung upaya Palestina.117

Sementara itu hingga 22 September 2011 atau sehari sebelum Abbas

menyampaikan permintaannya secara resmi ke Dewan Keamanan PBB, sikap

sementara 15 anggota Dewan Keamanan berdasarkan pernyataan publik mereka

terbilang beragam. Negara yang mendukung permintaan Palestina di Dewan

Keamanan PBB adalah Brazil, China, Lebanon, Rusia, dan Afrika Selatan.

Sementara itu Amerika Serikat bersikap menetang permintaan Palestina dan

Kolumbia memilih abstain. Sedangkan Bosnia dan Herzigovia, Inggris, Prancis,

Gabon, Jerman, Nigeria dan Portugal belum menentukan sikap. Sekjen PBB Ban

117“Afrika Selatan Dukung Palestina di PBB”. Republika, 22 September 2011.

http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/11/09/22/lrwcuw-afrika-selatan-

dukung-palestina-di-pbb. Diakses 27 November 2014.

Page 72: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

59

Ki-moon juga mendesak Netanyahu118 untuk bertindak dengan menahan diri dan

bersikap bijak terhadap upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

118“Menurut AFP, Israel telah marah, menolak upaya Palestina, dan mengancam pembalasan

diplomatik yang tidak ditentukan”. Tersedia di http://www.antaranews.com/berita/276734/palestina-

dan-mimpi-menjadi-anggota-ke-194-pbb. Diakses 25 November 2014.

Page 73: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

60

BAB IV

HAMBATAN PALESTINA MENJADI ANGGOTAAN PENUH DI PBB

TAHUN 2011

Bab ini membahas hambatan Palestina menjadi anggota penuh di PBB pada

tahun 2011 sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian. Mekanisme penerimaan

anggota baru harus mendapat persetujuan DK PBB sebelum dilakukan voting oleh

Majelis Umum PBB. Berdasarkan pertimbangan DK PBB terkait Pengajuan palestina

menjadi anggota, DK memutuskan untuk tidak menerima Palestina menjadi anggota.

Dari keputusan tersebut penulis mencoba menganalisa faktor-faktor yang menjadi

penghambat dalam proses pengajuan Palestina menjadi anggota PBB termasuk faktor

dari dukungan negara kawasan Timur Tengah.

A. Pertimbangan DK PBB Terkait Pengajuan Keanggotaan Palestina

PBB sebagai salah satu organisasi internasional memiliki mekanisme

tersendiri dalam penerimaan anggota berdasarkan kesepakatan bersama negara-

negara anggota yang di sahkan dalam Piagam PBB. Organisasi internasional sebagai

penyedia saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya

merintis akses komunikasi bersama dengan negara non anggota maupun Organisasi

Internasional lainnya.119

119T. May Rudy. Administrasi dan Organisasi Internasional. (Bandung: Refika Aditama.,

2005), 3.

Page 74: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

61

Dalam piagam PBB juga dijelaskan bahwa keanggotaan PBB adalah negara-

negara yang ikut serta dalam Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional di San

Fransisco atau yang terlebih dahulu telah menandatangani serta meratifikasi Piagam

PBB pada 1 Januari 1942. Negara-negara tersebut antara lain: Republik Tiongkok,

Prancis, Uni Soviet Republik Sosialis, Kerajaan Inggris Raya, Irlandia Utara dan

Amerika Serikat, serta negara lain yang ikut menandatangani.120 Negara-negara

tersebut termasuk dalam kategori original member PBB. Negara-negara yang

selanjutnya ingin bergabung harus melalui mekanisme yang diatur dalam piagam

PBB pasal 4, ayat 2.

Paska deklarasi Negara Palestina pada 15 November 1988, meskipun telah

diakui oleh negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok dan Asean.

Akan tetapi PBB sampai dengan tahun 2011 masih memposisikan Palestina sebagai

sebuah entitas non negara dengan di berikannya status keanggotaan sebagai non

member observer entity sejak 1978 melalui resolusi Majelis Umum Nomor 3237.121

Keberadaan negara Palestina selama beberapa dekade masih dalam

perdebatan, meskipun secara de facto maupun de jure telah diakui oleh banyak negara

anggota PBB. Padahal, sangat perlu untuk mengetahui kejelasan mengenai status

negara Palestina. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai negara yang

merupakan subjek hukum internasional, dapat memperhatikan unsur-unsur konstitutif

120Piagam PBB Bab II, Pasal 3 dan Bab XIX, Pasal 110. 121United Nations: General Assembly. 3237 (XXIX).

Page 75: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

62

yang diperlukan bagi pembentukan suatu negara.122

Hal ini sejalan dengan Pasal 1

Konvensi Montevideo 1933.123

“The state as a person of international law should possess the following

qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c)

government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.”

Negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki kualifikasi

sebagai berikut: (a) populasi permanen (b) wilayah (c) pemerintah dan (d)

kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. (Terjemah

oleh penulis).

Ketentuan tentang sebuah negara menurut konverensi Montevideo tersebut

menjelaskan unsur penting bagi berdirinya sebuah negara. Terkait persoalan Negara

Palestina. Pertama: Dari segi penduduk jumlah penduduk Palestina berdasarkan hasil

sensus Biro Pusat Statistik (BPS) Palestina yang dirilis pada 28 Desember 2011,

jumlah populasi penduduk Palestina pada akhir 2011 mencapai 11,2 juta jiwa.

Sebagian besar berada di luar Tepi Barat dan Jalur Gaza. BPS Palestina menyebutkan

hanya sekitar 1,6 juta jiwa penduduk Palestina di Jalur Gaza. Sebanyak 2,6 juta

berada di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur. Sedangkan di wilayah yang sampai

saat ini diduduki Israel, populasi penduduk Palestina mencapai 1,37 juta jiwa.

Penduduk Palestina yang masih berstatus sebagai pengungsi di luar negeri, sebanyak

4,99 juta jiwa menetap di negara-negara Arab. Sisanya, 636 ribu jiwa berada di

berbagai belahan dunia.124

122 Rudy, Hukum Internasional 1, 21-22. 123“Montevideo Convention on the Rights and Duties of States”. 26 Desember 1933, Pasal 1.

Tersedia di http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897.

Diakses 22 Oktober 2012. 124

“Populasi Penduduk palestina Tahun 2011 Capai 11 Juta Jiwa”. Republika, 28 Desember

2011. http://republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/11/12/28/lwx200-populasi-penduduk-

palestina-tahun-ini-capai-11-juta-jiwa. Diakses 28 Desember 2014.

Page 76: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

63

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa penduduk Palestina merupakan

permanent population sebagaimana yang dimaksud oleh Konvensi tersebut. Pada

unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman secara tetap, penduduk yang tidak

mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berpindah-pindah (nomaden) tidak

dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara.

Penduduk Palestina yang saat ini lebih banyak mendiami wilayah Tepi Barat dan

Jalur Gaza secara tetap, merupakan suatu permanent population.125

Kedua: Dari segi wilayah, saat ini wilayah Palestina terdiri dari Tepi Barat

dan Jalur Gaza. Jalur Gaza terdiri dari tiga kota, yaitu Gaza City, Khan Yunis, dan

Rafah. Sedangkan Tepi Barat terdiri dari delapan kota, yaitu; Hebron, Bethlehem,

Jericho, Ramallah, Jenin, Tulkarem, Kalkiliyah, dan Nablus. Adapun Israel

menguasai 59% wilayah Tepi Barat.126Sebagaimana telah disebutkan, hukum

internasional tidak menentukan syarat berapa minimal luas suatu wilayah untuk dapat

dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara. Demikian pula wilayah suatu negara

tidak selalu harus merupakan satu kesatuan dan dapat terdiri dari bagian-bagian yang

berada di kawasan yang berbeda.127 Wilayah Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan

Jalur Gaza yang dipisahkan oleh wilayah Israel, tetap merupakan satu kesatuan

125Anindyajati, Status Hukum, 51. 126Irman Abdurrahmandan Labib Muhsin. Gelegar Gaza: Denyut Perlawanan Palestina,

(Jakarta: Zahra Publishing Huose, 2009), 215. 127Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika

Global. (Bandung: PT. Alumni. 2011), 20-21.

Page 77: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

64

wilayah Negara Palestina. Defined territory yang merupakan unsur pokok bagi

pembentukan negara Palestina, dapat dikategorikan telah terpenuhi.128

Ketiga: Dari unsur pemerintah, paska di tunjuknya PLO sebagai wakil sah

rakyat Palestina pada 1974 sampai dengan 1988 saat deklarasi negara Palestina.

Sebagian besar negara anggota PBB memposisikan PLO sebagai entitas atau gerakan

pembebasan yang mewakili rakyat Palestina, bukan sebagai representasi pemerintah

negara Palestina. Selain itu pemerintahan dibawah Mahmoud Abbas mempunyai

pemerintahan tandingan, yakni pemerintah pimpinan Perdana Menteri Ismail Haniya

sejak 2006. Pandangan DK PBB menyatakan bahwa otoritas Palestina belum

memiliki kontrol yang efektif terhadap seluruh wilayah Palestina.129

Keempat: Unsur keempat bagi pembentukan negara adalah capacity to enter

into relations with other states. Berdirinya Negara Palestina didorong oleh keinginan

untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis.

Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari

negara lain dan merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer

sejak deklarasi negara Palestina pada 1988.130

Negara Palestina sampai dengan saat ini telah mendapatkan pengakuan

bilateral dari 135 negara-negara didunia dan sebagian besar adalah negara anggota

128Anindyajati, Status Hukum, 53. 129 Security Council. Report of the Committee on the Admission of New Members concerning

the application of Palestine for admission to membership in the United Nations. 11 November 2011.

Poin ke-12. UNISPAL, 11 November 2011. Tersedia di

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/097ACC6FFFF29D5785257949005D2A63. Diakses 23

Desember 2012. 130Anindyajati, Status Hukum, 56-57.

Page 78: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

65

PBB. Banyak negara yang telah memperpanjang pengakuan negara Palestina setelah

deklarasi kemerdekaan oleh Dewan Nasional Palestina pada 15 November 1988 di

Aljazair. Negara lain mengakui negara Palestina setelah upaya diplomatik bilateral

dan multilateral yang luas.131 Meskipun demikian masih terdapat negara yang tidak

mengakui negara Palestina namun tetap mengakui PLO sebagai wakil rakyat

Palestina. Selain itu, komite eksekutif PLO diberdayakan oleh Dewan Nasional

Palestina (PNC) untuk melakukan fungsi pemerintah negara Palestina. Dalam hal ini

Palestina dapat dikategorikan memiliki capacity to enter into relations with other

states.132

Berdasarkan pertimbangan keputusan Dewan Keamanan terkait permohonan

keanggotaan Palestina, secara umum palestina sudah memenuhi kriteria sebagai

negara. Piagam PBB yang mensyaratkan bahwa negara tersebut harus cinta damai

dan mampu melaksanakan kewajiban yang terkandung dalam Piagam PBB.133 DK

menyatakan bahwa Palestina memenuhi kriteria negara cinta damai, hal ini

ditujunjukkan dalam komitmennya dalam pencapaian perdamaian yang adil, abadi

dan komprehensif terhadap resolusi konflik Israel-Palestina. Terlihat dari komitmen

Palestina untuk terus melanjutkan upaya negosiasi dengan Israel.

Keanggotaan PBB menurut pasal 4 piagam PBB adalah negara yang cinta

damai. Dalam hal ini, Palestina sudah menunjukkan komitmennya dalam upaya

131Diplomatic Relation. Tersedia di http://palestineun.org/about-palestine/diplomatic-

relations/. Diakses, 2 Februari 2015. 132 Anindyajati, Status Hukum, 60. 133

Security Council, Report of the Committee, 11 November 2011.

Page 79: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

66

perjuangan yang semula mengedepankan perjuangan militer kemudian beralih

menempuh jalur diplomasi yang lebih elegan paska ditunjuknya PLO sebagai

perwakilan rakyat Palestina sampai sekarang masih terus mengupayakan

penyelesaian dengan bernegosiasi dalam perundingan-perundingan perdamaian

terkait persoalan Palestina.

Pertanyaan-pertanyaan muncul apakah Palestina memang negara yang cinta

damai, karena Hamas menolak untuk meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan,

serta memiliki tujuan untuk menghancurkan Israel. Pandangan DK menyatakan

bahwa untuk melaksanakan kewajiban yang terkandung dalam Piagam PBB dituntut

lebih dari komitmen lisan oleh pemohon untuk melaksanakan kewajiban Piagam,

pemohon harus menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian damai sengketa dan

untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan

hubungan internasional.134 Dalam hal ini, DK berpandangan bahwa Hamas tidak

menerima kewajiban tersebut sebagai syarat keanggotaan PBB.

Berkenaan dengan persyaratan bahwa pemohon menerima kewajiban yang

terkandung dalam Piagam dan mampu dan mau melaksanakan kewajiban tersebut,

pandangan DK menyatakan bahwa Palestina memenuhi kriteria ini.135 Akan tetapi

pada akhirnya DK tidak dapat meloloskan permohonan Palestina untuk dapat

134UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-16. 135

UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-18.

Page 80: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

67

dilanjutkan ke Majelis Umum. Sebagaimana dikutip dari pernyataan DK sebagai

berikut:136

“The view was expressed that the Committee should recommend to the

Council that Palestine be admitted to membership in the United Nations. A

different view was expressed that the membership application could not be

supported at this time and an abstention was envisaged in the event of a vote.

Yet another view expressed was that there were serious questions about the

application, that the applicant did not meet the requirements for membership

and that a favourable recommendation to the General Assembly would not be

supported”. Pandangan itu diungkapkan bahwa Komite harus

merekomendasikan kepada Dewan bahwa Palestina harus diakui

keanggotaannya di PBB. Sebuah pandangan yang berbeda diungkapkan

bahwa permohonan keanggotaan tidak dapat didukung saat ini dan abstain

juga dipertimbangkan dalam hal suara. Namun pandangan lain menyatakan

bahwa ada pertanyaan serius tentang aplikasi, bahwa pemohon tidak

memenuhi persyaratan untuk keanggotaan dan rekomendasi kepada Majelis

Umum tidak dapat didukung. (Terjemah oleh penulis).

Keputusan DK menyatakan bahwa Palestina belum memenuhi persyaratan

dalam Piagam PBB dan memutuskan untuk tidak menerima Palestina menjadi

anggota penuh. Sebagai jalan tengah dari pengajuan Palestina untuk menjadi negara

anggota PBB, dalam hal ini DK merekomendasikan Palestina untuk mengajukan

permohonan sebagai non member state observer.137

B. Hambatan Palestina Menjadi Anggota Penuh di PBB

Negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional, merupakan

aktor yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional dan tidak

136

UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-8. 137 UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-20.

Page 81: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

68

lagi sebagai pelaksanaan kepentingan negara masing-masing.138 Dalam hal ini apa

yang telah menjadi keputusan PBB terkait permohonan status keanggotaan Palestina

merupakan keputusan mutlak dan teleh melewati mekanisme organisasi tersebut.

Dalam hal ini Palestina tidak dapat mengganggu gugat terhadap keputusan yang

dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Setelah melewati mekanisme PBB terkait penerimaan anggota baru (new

member state) terhadap proposal permohonan yang diajukan Palestina melalui

Mahmoud Abbas pada 23 September 2011. Permohonan keanggotaan penuh

Palestina di PBB akhirnya gagal masuk ke tahap pembahasan di Majelis Umum

setelah voting yang diadakan Dewan Keamanan pada 9 November 2011.

Berdasarkan voting tersebut Palestina gagal memperoleh dukungan minimal sembilan

suara. Negara anggota Dewan Keamanan yang mendukung adalah: Rusia, Cina,

Brasil, India, Lebanon, Afrika Selatan, Nigeria, dan Gabon. Negara-negara tersebut

dari awal memang sudah berkomitmen mendukung upaya yang diajukan oleh

Palestina. Namun hal ini terganjal karena AS, Jerman, Bosnia, Portugal dan

Kolombia menolak, sedangkan Inggris dan Perancis memutuskan untuk abstain.139

Dalam penelitian ini, penulis melihat hambatan Palestina menjadi anggota penuh di

PBB sebagai member state tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor, baik internal

maupun eksternal yang diantaranya adalah sebagai berikut:

138Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, 29. 139UN vote on Palestinian state put off amid lack of support. Theguardian, 11 November

2011. http://www.theguardian.com/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-statehood-

vote. Diakses 1 Desember 2014.

Page 82: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

69

1. Lemahnya Dukungan Hamas

Masalah Palestina yang berlarut-larut selama beberapa dekade yang

bahkan tak kunjung menemui jalan damai, bukan hanya menimbulkan hubungan

yang tidak harmonis dengan Israel atau negara lain yang menjadi sekutunya.

Persoalan ini juga menimbulkan konflik internal antara kelompok berpengaruh di

Palestina yaitu Hamas dan Fatah. Dalam Bab II penulis telah menjelaskan, Secara

historis keduanya memiliki keterkaitan yaitu sama-sama muncul dari gerakan

Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir yang menjadikan isu Palestina sebagai

Persoalan dunia Islam. Fatah yang lebih dulu mengawali perjuangan Palestina

pada 1950 dengan menempuh jalur perlawanan bersenjata. Akan tetapi kemudian

Fatah mulai meninggalkan ideologi IM dan mulai beralih menjadi ideologi

sekuler.

Saat Fatah lebih memilih untuk menempuh jalur negosiasi dengan Israel

dibandingkan untuk melakukan Perlawanan. Hamas muncul sebagai gerakan

perlawanan keras terhadap Israel yang berawal dari perlawanan oleh para Pemuda

yang hanya dengan menggunakan batu atau yang lebih di kenal dengan Intifada I.

Dua kelompok besar tersebut sebenarnya sama-sama ingin mewujudkan Palestina

yang merdeka, Fatah melaui PLO menjadi representasi sah Palestina sedangkan

Hamas dengan ideologi perjuangannya dianggap sebagai kelompok teroris oleh

Israel dan AS. Perbedaan mendasar terkait ideologi dan garis perjuangan tersebut

sampai sekarang masih mewarnai dinamika internal Palestina.

Page 83: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

70

Hamas yang berlandaskan ideologi islam sangat menentang tindakan

zionisme Israel. Perdana Menteri Palestina Isamil Haneya yang berasal dari

kalangan Hamas menyatakan bahwa upaya Palestina untuk berupaya menjadi

anggota PBB saat ini adalah mengakui penjajahan Israel atas 78% tanah Palestina.

Haneya menjelaskan, upaya ini merupakan kebijakan politik sepihak dan tidak

menunjukkan keinginan rakyat Palestina. Dan upaya ini pasti menemui titik

buntu, karena untuk mendapatkan 9 suara di DK PBB adalah bukan hal yang

mudah. Sementara upaya yang sedang dilakukan memiliki sangat banyak

kekurangan, sehingga kerugiannya lebih besar dari pada manfaat yang mungkin

dicapai. Haneya menegaskan, bahwa tidak mungkin negara didirikan dengan

berbagai keputusan, tapi negara dan hak itu diambil dengan kekuatan. Dan kita

sedang menghadapi proyek Zionis yang bersumber dari akidah Talmud, sehingga

merampas kembali hak adalah jalan satu-satunya.140

Bagi Hamas wilayah Palestina adalah hak mutlak rakyat Palestina,

sedangkan Abbas mengajukan keanggotaan penuh Palestina ke PBB dan

mengakui kedaulatan negara Palestina berdasarkan garis batas 1967. Hal ini di

tentang oleh hamas karena Palestina hanya akan mendapat kompensasi wilayah

yang luasnya sekitar 22% dari wilayah Palestina sebelum kependudukan Israel.141

140Upaya Palestina Jadi Anggota PBB. Tersedia di: http://voiceofpalestine.net/berita/744-

haniya-upaya-jadi-anggota-pbb-artinya-mengakui-penjajahan-israel-atas-78-tanah-palestina.html.

Diakses 3 Desember 2014. 141 Ibid.

Page 84: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

71

Menanggapi upaya Abbas tersebut pusat informasi Palestina

menyelenggarakan voting yang hasilnya, mayoritas rakyat Palestina menolak 78%

wilayah Palestina menjadi wilayah Israel hanya demi mendrikan negara Palestina

yang diakui dunia. Voting ini diikuti oleh kurang lebih 6122 orang partisipan

sejak 24 Septeber 2011 hingga 1 Oktober 2011. Sejumlah 93,27% (5.710

partisipan) menolak upaya Abbas ke PBB agar Palestina diakui menjadi sebuah

negara dengan melepas 78% dari tanahnya yang masih terjajah. 2,87% (176

partisipan) memilih pilihan kedua, yaitu setuju melepaskan sebagian besar tanah

Palestina agar diakui menjadi negara. Sebanyak 3,85% (236 partisipan) memilih

untuk absen.142

142Voting Tolak Langkah Abbas. 24 Septeber 2011-1 Oktober 2011. Tersedia di

http://voiceofpalestine.net. Diakses, 3 Desember 2014.

Page 85: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

72

Diagram. IV. 1

Voting Terhadap Langkah Mahmoud Abbas (24 September2011-1 Oktober 2011)

Sumber: Data dimodifikasi dari http://voiceofpalestine.net.

Secara umum pengajuan pengajuan Abbas ke PBB tidak di dukung oleh

mayoritas faksi Hamas. Namun keputusan tersebut mendapat dukungan penuh

dari kelompok faksi Fatah. Sebaliknya Hamas bertekad akan terus berjuang untuk

menyelamatkan Palestina, dan terus melakukan konsolidasi dengan rakyat, agar

tidak mudah dipecah-belah oleh Israel pendekatan yang dilakukan Hamas yang

didukung instrumen pemerintahan dan militer, maka pendekatannya secara

militer. Kalau Fatah mengakui eksistensi wilayah Israel, dan sebaliknya Hamas

menyatakan Israel tidak berhak sama sekali berada di wilayah Palestina.143

143

Achmad Munif. Palestina-Israel Ingin Damai. 2012. Diunduh 1 Januari 2015 di nu.org.

2.87% (176)

93.27 % (5.710)

3.85% (236)

Voting Rakyat Palestina

Jumlah Partisipan = 6122 orang

Menyetujui

Menolak

Abstain

Page 86: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

73

Meskipun pada akhirnya rekonsiliasi antara keduanya, pemimpin Hamas

menerima konsensus yang meluas tentang pembentukan negara Palestina

berdasarkan perbatasan sebelum 1967 namun secara resmi Hamas tetap menolak

pengakuan atas Negara Israel. Setelah pidato Abbas pada tanggal 16 September,

Hamas mengatakan permohonan ke PBB itu sebagai risiko yang besar bagi

Palestina.144 Warga Palestina di Jalur Gaza yang mayoritas, di bawah kekuasaan

Hamas menentang upaya otoritas Palestina di PBB tersebut dan tidak yakin

pengakuan PBB akan membantu masalah Palestina. Warga Gaza Salah Abu

Ajram mengatakan, PBB hanya mendukung warga Yahudi dan tidak akan pernah

mendukung warga Arab. Ia memperkirakan PBB akan menolak pengajuan

palestina menjadi anggota penuh atau apabila menyetujuinya, Amerika akan

memvetonya.145

Pertentangan antara Fatah dan Hamas sebagai faksi besar di Palestina

membuat koalisi politik internal dalam perjuangan kemerdekaan Palestina

menjadi berjalan secara lamban. Hal tersebut yang kemudian menjadi celah bagi

Israel dan AS untuk menggagalkan terwujudnya Palestina yang berdaulat karena

kelemahan Pemerintah Otoritas Palestina dalam menangkal aksi-aksi kekerasan

terhadap kepentingan Israel. Aksi-aksi kekerasan di Palestina juga dibalas oleh

tindakan serupa oleh Israel karena mereka beranggapan itu sebagai upaya

144BBC, Tanya Jawab Seputar Palestina, Arsip 20 September 2011. 145Muncul Reaksi Beragam atas Pidato Presiden Palestina di PB. Voaindonesia, 24 September

2011. http://www.voaindonesia.com/content/reaksi-beragam-muncul-atas-pidato-presiden-palestina-di-

pbb-130505183/98578.html. Diakses 3 Januari 2015.

Page 87: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

74

memerangi terorisme terkait dengan keamanan nasional yang mengancam sebuah

negara.146

2. Ancaman Veto Amerika Serikat

Aplikasi permohonan keanggotaan yang diajukan Otoritas Palestina

Presiden Mahmoud Abbas harus kandas dalam Voting yang di lakukan oleh

Dewan Keamanan. Meskipun delapan dari lima belas anggota Dewan Keamana

mendukung permohonan keanggotaan Palestina di PBB,147 Hal ini terbentur oleh

mekanisme di PBB yang kurang menguntungkan bagi Palestina karena meskipun

misalkan mayoritas anggota Dewan Keamanan Menyetujui, hal ini masih akan

terganjal oleh Veto dari lima anggota tetap DK PBB salah satunya AS sebagai

anggota tetap DK PBB sejak awal wacana Pengajuan keanggotaan Palestina ke

PBB paska kegagalan perundingan perundingan damai dengan Israel pada 2

September 2010. Sudah menyatakan akan menggunakan Veto-nya untuk

menggagalkan upaya tersebut.148

Amerika memiliki peranan terhadap konflik Palestina-Israel, seperti yang

telah dijelaskan dalam Bab. II bahwa AS menjadi negara di luar kawasan Timur

Tengah yang ikut andil dalam perundingan-perundingan dan menjadi mediator

kedua negara tersebut. Namun demikian netralitas AS dipertanyakan karena dari

perundingan-perundingan tersebut AS cenderung memperkuat posisi Israel.

146 Mustafa Abdul Rahman. Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al

Aqsa, (Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002), 106. 147

Theguardian. UN Vote on Palestine state. 11 November 2011. 148 Aryani, Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota PBB.

Page 88: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

75

Secara historis Timur Tengah telah menarik perhatian AS sejak akhir

tahun 1920-an dimana kawasan ini adalah penghasil minyak dan menjadi sumber

kompetisi ekonomi antara AS dengan Inggris dan Perancis. Pada tahun 1930-

1970-an perusahaan Inggris adalah eksportir minyak terbesar yang banyak

didirikan di Timur Tengah. Namun AS sejak pemerintahan Woodrow Wilson

mampu menggeser dominasi Inggris dengan kebijakan “Open Door Policy”.

Kebijakan “open door” ini direfleksikan dengan kebebasan kompetisi yang

menekankan pada praktik-praktik perdagangan bebas. Namun sejak berakhirnya

Perang Dunia II, AS memperluas pengaruhnya di Timur Tengah demi mencapai

kepentingan akan sumberdaya minyak bahkan dengan kebijakan yang cenderung

unilateral sekalipun.149

Timur Tengah pada umumnya merupakan wilayah strategis bagi AS.

kebijakan luar negeri AS harus selaras dengan kepentingan korporasi-korporasi

besar yang tersebar di seluruh dunia. Oleh sebab itu, demi menjamin

keberlangsungan dominasi AS pada politik internasional maka anggaran

keamanan AS-Pentagon juga ditingkatkan. Bahkan selama Perang Dingin

anggaran Pentagon diperbesar dengan memotong alokasi anggaran sosial AS. 150

Disisi lain sistem demokrasi AS151 yang disandarkan pada semangat Magna

149

Noam Chomsky. Middle East Illusions. (United States: Rowman & Littlefield Publishers,

Inc. 2003), 159-161. 150Ibid, 162. 151Menurut Amerika, persoalan Palestina diselesaikan dengan menggeneralisir menjadi

persoalan Timur Tengah. Amerika kemudian mulai bicara soal perdamaian dan pendirian Negara

Palestina. Dengan semua itu, Amerika ingin Negara Palestina itu terpisah antara Israel dan Negara

Page 89: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

76

Charta152 (1216), The English Petition of Rights (1628), The English Bill of

Rights, The Two Treaties of Government (1690) dan Deklarasi Kemerdekaan AS

(1776) yang menekankan pada “life, liberty, prosperity” dalam semua aspek

kehidupan manusia.153Hal tersebut menjadi landasan yang dinilai dapat

memecahkan persoalan Timur Tengah dengan tujuan mengimplementasikan

demokrasi dan penegakan HAM di kawasan tersebut.154

Dalam kapasitasnya sebagai anggota PBB, Amerika memiliki posisi kuat

sebagai salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki

hak Veto. Hak istimewa yang hanya dimiliki oleh lima anggota DK tersebut bisa

dikategorikan sebagai soft power yang dimiliki AS di PBB. Kekuatan inilah yang

digunakan AS untuk mengancam otoritas Palestina Mahmoud Abbas agar

mengurungkan niatnya untuk menjadi anggota penuh PBB. Hal ini ditegaskan

oleh Presiden AS Barack Obama.155

Dalam pidatonya pada pembukaan Majelis Umum PBB, 21 September

2011 di New York, Presiden AS Barack Obama menghimbau Israel dan Palestina

untuk kembali berunding dan menolak secara tegas rencana otoritas Palestina.

Arab lainnya agar Israel tidak meluas ke wilayah Negara-negara Arab lainnya. (Athiyah Jabarin.

Amerika dan Persoalan Palestina. Diunduh 5 Feb 2015 di: www.infopalestina.com ). 152Dalam buku Miriam Budiarjo. 2008. Magna Charta dimaknai sebagai tonggak sejarah

demokrasi barat yang ditandatangani pada tahun 1215 antara raja John dari Inggris dan sejumlah

bangsawan terkait hak politik dan sipil. h. 213. 153

Sidik Jatmika. AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda

Amerika Serikat, (Yogyakarta: Bigraf, 2001), 15-16. 154 Athiyah Jabarin. Amerika dan Persoalan Palestina. 155 Ikhwanul Kiram Mashuri. “Dunia Dikuasai Lima Negara”. Republika, 14 November 2013.

http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/11/03/mvon2s-dunia-dikuasai-lima-negara..

Diakses 11 Oktober 2014.

Page 90: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

77

Obama menolak tegas rencana Palestina untuk mendapatkan pengakuan PBB

sebagai negara berdaulat. Obama menggunakan kesempatan untuk menekankan

bahwa Palestina punya hak memiliki negara sendiri. Namun ini hanya dapat

tercapai melalui perundingan dengan Israel. Kedua pihak harus menemukan

kesepakatan dalam isu yang hingga saat ini merupakan inti sengketa, yaitu

perbatasan, keamanan, pengungsi dan Yerusalem. Obama menyampaikan bahwa

tidak ada jalan pintas menuju akhir konflik yang berlangsung puluhan tahun ini.

Perdamaian tidak akan tercapai melalui pernyataan dan resolusi di PBB.156

Obama mengatakan bahwa pihak AS akan sangat kuat menolak usaha agar

PBB mengakui negara Palestina, AS menilai tindakan Palestina adalah tindakan

yang kontraproduktif. Amerika akan menggunakan hak vetonya untuk

menghentikan mosi bagi negara Palestina sepenuhnya jika mosi tersebut

mencapai Dewan Keamanan pada pembukaan Majelis Umum PBB. Dia

menyebut usul tersebut merupakan gangguan yang tidak akan menyelesaikan

masalah yang hanya bisa dihadapi melalui negosiasi.157

Amerika dalam proses perdamaian Palestina-Israel cenderung mendukung

Israel. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama antara kedua belah pihak salah

satunya yang tergabung dalam American Israel Public Affairs Comitte

156

Obama Serukan Agar Israel dan Palestina Kembali ke Meja Perundingan. DW, 21

November 2011. http://www.dw.de/obama-serukan-agar-israel-dan-palestina-kembali-ke-meja-

perundingan/a-15407734. Diakses 3 Februari 2015. 157Obama: Upaya agar PBB Akui. Voaindonesia, 13 September 2011.

Page 91: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

78

(AIPAC).158 Organisasi tersebut menjadi kelompok yang termasuk dalam lobi

terhadap kebijakan AS. Dalam hal ini kebijakan AS di PBB menjadi tidak

terlepas dari kepentingan bersama kedua negara tersebut.

Ancaman AS menggunakan veto-nya terhadap pengajuan Palestina di

PBB jelas menunjukan ketidak berpihakan AS terhadap Palestina dan justru

mendukung Israel.159 AS sebagai negara yang memiliki posisi strategis di DK

PBB sebagai organisasi internasional terbesar didunia menggunakan

kewenangannya untuk menekan Palestina agar membatalkan pengajuannya ke

PBB dan kembali berunding dengan Israel.

Israel dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu

memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan AS untuk menolak

keanggotaan Palestina di PBB. Netanyahu, menolak mengakui dan kembali ke

Peta Perbatasan 1967 seperti yang diminta oleh Presiden AS, Barack Obama.

Netanyahu mengatakan bahwa dia mempunyai cara sendiri untuk mewujudkan

158

Sebuah lembaga yang didirikan seorang jurnalis Yahudi yang lahir di Kanada bernama

Isaiah L. Kenen tahun 1959 ketika pemerintahan Eishenhower berkuasa. Awalnya 1951 bernama The

American Zionist Council. 1954 diubah menjadi The American Zionist Committee for Public Affairs

karena ada perbedaan konsep zionis yahudi AS terhadap konsep zionis hingga 1950-an. Pada 1959

kemudian diubah oleh kenen dan diterima oleh semua organisasi yahudi di AS. Dibiayai oleh

kelompok pengusaha Yahudi. Pada awalnya untuk lobi kepentingan minyak pasca perang enam hari

1967 merubah orientasinya menjadi kelompok lobi yang mendukung eksistensi Israel di timur tengah.

(Michael G. Bard. Will Israel Survive?. (New York: Palgrave Machmillan, 2007), 207. 159Ahmad Yani. “Menanti Strategi Mahmoud Abbas”. Tersedia di:

http://www.aspacpalestine.com/id/item/1873-menanti-strategi-mahmoud-abbas-mengajukan-israel-ke-

icc. Diakses 1 Februari 2015.

Page 92: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

79

perdamaian antara Israel dan Palestina.160 Hal ini disampaikannya dihadapan

anggota parlemen AS pro-Israel yang tergabung dalam AIPAC, pada 23 Mei

2011. Pada pidatonya tersebut, Netanyahu mengatakan mempunyai cara dan

pandangan berbeda yang akan disampaikannya dalam usaha mewujudkan

perdamaian antara Palestina dan Israel. Netanyahu, tegas mengatakan bahwa

Israel tidak akan kembali ke Peta Perbatasan 1967 yang mengatur wilayah

sebelum perang dengan Palestina. Pada peta tersebut, wilayah-wilayah yang telah

dicaplok Israel merupakan wilayah Palestina, diantaranya adalah Tepi Barat dan

Jalur Gaza.161

Masalah peta perbatasan 1967 kembali mencuat saat Obama dalam

pidatonya mengatakan bahwa perundingan damai Israel-Palestina baru akan

rampung jika peta tersebut kembali diberlakukan. Pernyataan Obama ini ditampik

dengan keras oleh Netanyahu dan pejabat tinggi Israel yang mengatakan Obama

tidak mengerti kepentingan keamanan Israel di wilayah tersebut. Meskipun

menentang pernyataan Obama, Netanyahu tetap menyatakan bahwa persahabatan

antara kedua negara tetap akan terjalin. Netanyahu mengatakan bahwa hubungan

kedua negara telah terjalin erat sejak pemerintahan Presiden Harry Truman pada

tahun 50an.162

160

Denny Armandhanu. PM Israel Tolak Kembali ke Peta 1967. Viva News, 24 Mei 2011.

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/222299-pm-israel-tolak-kembali-ke-peta-1967. Diakses 4

Februari 2015. 161Ibid. 162Ibid.

Page 93: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

80

Netanyahu menolak berdialog dengan Palestina selama masih ada

kesepakatan antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan Hamas. Ia

menyebutkan bahwa hambatan utama perdamaian adalah penolakan Palestina

untuk mengakui negara Israel.163 Selain itu Netanyahu menekankan penegasan

kembali komitmen Amerika kepada Israel tahun 2004, ketika mantan Presiden

George W. Bush mengatakan Israel seharusnya tidak dipaksa untuk menarik diri

ke perbatasan sebelum tahun 1967. Bush juga mengatakan persetujuan apapun

harus mencerminkan pusat-pusat populasi penting Israel yang ada dengan

merujuk pada permukiman Yahudi terbesar di Tepi Barat yang dibangun setelah

perang tahun 1967.164 Netanyahu menolak pernyataan Obama yang mengatakan

perbatasan tahun 1967 tidak dapat dipertahankan oleh Israel. Dia mengatakan

penarikan Israel dari beberapa daerah yang direbut dalam perang akan

mengharuskan Israel meninggalkan permukiman Yahudi di Tepi Barat.165

Sedangkan sekitar 500.000 warga Israel telah tinggal di pemukiman tersebut.166

Meskipun demikian, Presiden AS Barack Obama tetap berjanji untuk

melindungi rezim Israel dan memerangi terorisme. Obama meyakinkan sekutu

regionalnya dalam pidatonya bahwa AS akan tetap pada komitmen untuk

163Carissa Paramita. Netanyahu Tegaskan Sikapnya atas Konflik Timur Tengah. DW, 24 Mei

2011. http://www.dw.de/netanyahu-tegaskan-sikapnya-atas-konflik-timur-tengah/a-15105042. Diakses

5 Februari 2015. 164Netanyahu Kecam Dukungan Obama terhadap Tapal Batas Tahun 1967. Voa Indonesia, 20

Mei 2011. http://m.voaindonesia.com/a/netanyahu-kecam-dukungan-obama-terhadap-tapal-batas-

tahun-1967-122307034/93464.html. Diakses 7 Februari 2015. 165 Ibid. 166Netanyahu menolak usulan Obama. BBC, 21 Mei 2011.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/05/110521_netanyahuobama.shtml. Diakses 7 Februari

2015.

Page 94: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

81

berteman dan bermitra dengan Israel. Obama juga memperingatkan Palestina

bahwa mereka tidak akan mendapatkan kemerdekaan dengan menolak adanya

rezim Israel yang juga berhak untuk hidup, mengklaim bahwa upaya untuk

mendelegitimasi Israel akan selalu gagal.167 AS menyuarakan dukungan mereka

untuk menggunakan hak veto pada voting di DK untuk memblokir suara

kemerdekaan Palestina untuk menjadi negara anggota PBB.168

Dalam voting yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DK PBB pada

September 2011 memang AS tidak sampai menggunakan hak veto-nya karena

presentase suara untuk Palestina di DK yang masih kurang. Namun penolakan AS

tetap dilakukan dalam pelaksanaan voting yang pada akhirnya DK memutuskan

untuk tidak menerima Palestina sebagai anggota penuh di PBB.169

3. Kurangnya Dukungan Negara Timur Tengah

Dalam Bab. II dijelaskan bahwa KTT Liga Arab menunjuk PLO sebagai

wakil sah palestina untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. hal ini akan

menjadi mustahil terwujud tanpa peran serta dari negara-negara Timur Tengah

khususnya yang tergabung dalam Liga Arab. Namun Palestina dan Israel hingga

saat ini belum mencapai penyelesaian konflik karena lemahnya dukungan negara-

negara Timur Tengah terhadap penyelesaian konflik kedua negara tersebut.

Masalah Palestina yang pada mulanya merupakan persoalan bersama negara-

167Al Furqan. Berpidato untuk Dunia Islam, Obama Tetap Dukung Israel. Eramuslim, Jumat,

20 Mei 2011. http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/berpidato-untuk-dunia-islam-obama-

tetap-dukung-israel.htm#.VVIKn6Np5H0. Diakses 10 Februari 2015. 168The American Veto. Tersedia di

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/israel_un.html#veto. Diakses 9 Februari 2015. 169Theguardian. UN Vote on Palestine state. 11 November 2011.

Page 95: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

82

negara Timur-Tengah ditandai dengan adanya perang Arab-Israel pada 1967 dan

beberapa perang lainnya yang dimenangkan oleh Israel.170

Kekalahan Arab pada perang 1967 mendorong Arab menyerukan

normalisasi hubungan dengan Israel dalam tubuh PLO. Upaya normalisasi ini

merupakan sikap mengalah dalam perjuangan melawan Israel yang

mengakibatkan kemunduran dalam perlawanan terhadap Israel serta menurunnya

perhatian dunia Arab terhadap Palestina, bahkan di sebagian besar negara Arab

mulai berkembang semangat regionalisasi dan fanatisme golongan.171 Paska 1973

saat penunjukan PLO oleh Liga Arab dalam KTT di Rabath saat meletusnya

perang Irak-Iran, Palestina mulai dimarginalkan pada tingkat regional maupun

internasional. Negara-negara Arab menggantungkan harapan untuk

merealisasikan ambisi masing-masing.172 Selain itu dukungan terhadap Palestina

oleh negara-negara Arab mulai terpecah pada masa kepemimpinan Arafat yang

mendukung Irak pada perang teluk pada 1990. Sebagai konsekuensinya Arab

Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait menolak memberikan bantuan terhadap

rencana-rencana pelaksanaan otonomi Palestina.173

Konflik Palestina-Israel tidak bisa dipandang hanya sebagai konflik dua

negara saja hal ini merupakan tanggung jawab bersama di kawasan regional

Timur Tengah. Akan tetapi negara-negara Arab tidak mampu menggalang

170____. Prospek Perdamaian Timur Tengah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 2. 171

Irawan, Rahasia Dendam Israel, 106. 172Ibid, 106-107. 173Prospek Perdamaian, xxi.

Page 96: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

83

persatuan demi membela Palestina dari penjajahan Israel. Mereka memang

sepakat untuk membela perjuangan Palestina melawan Israel namun tidak pernah

bersatu padu dalam hal pelaksanaanya. Hal ini terlihat dalam perang Arab-Israel

tahun 1948174, 1956, 1967, 1973 maupun 1982 (ketika Israel menyerbu Libanon

untuk mengusir PLO) hingga agresi Israel tahun 2002, hanya empat dari dua

puluh negara Arab yang sering terlibat yaitu Mesir, Suriah, Libanon dan

Palestina.175 Di samping itu pecahnya perjuangan rakayat Palestina dari tataran

akar rumput yang dikenal dengan Intifadah salah satunya merupakan wujud

kekecewaan dari rakyat Palestina terhadap bangsa Arab yang dinilai tidak

berjuang secara bersama-sama dengan rakyat Palestina melawan Israel.176

Dalam beberapa dekade kondisi politik di kawasan Timur Tengah yang

tidak stabil juga turut mempengaruhi perpecahan di kawasan tersebut. Konflik

yang terjadi di Timur Tengah saat ini disebut-sebut tak bisa dilepaskan dari

terjadinya fenomena Arab Spring di dunia Arab. Sebuah fenomena bergulirnya

demokratisasi untuk menuntut perubahan di kawasan tersebut yang ironisnya

berujung pada konflik.177 Sebagian implikasi langsung Arab Spring adalah

174Bangsa Palestina sudah merasakan redupnya dukungan negara-negara Arab dari segi

persenjataan dan perlengkapan perang lainnya yang sangat terbatas (Shaleh.2002, h.69). 175Mustafa Abdul Rahman. Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al Aqsa.

(Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002). 176

Aguk Irawan. Rahasia Dendam Israel: Jejak Berdarah Israel di Palestina dan Dunia Arab.

(Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009), 100. 177Arab Spring merupakan sebuah fenomena merebaknya revolusi demokrasi di dunia Arab.

Peristiwa ini diawali oleh Tunisia pada sekitar pertengahan tahun 2010, kemudian merambah ke

negara-negara lain, seperti Mesir, Suriah, dan Yaman hingga saat ini. Kebanyakan negara-negara di

Arab memang tidak menerapkan nilai demokrasi secara terbuka, untuk itulah kebebasankebebasan

rakyat dalam demokrasi seringkali lebih menarik daripada pemerintahan model kerajaan yang tertutup.

Page 97: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

84

renggangnya hubungan Hamas dengan Suriah, Iran, Hezbolah. Bahkan perhatian

terhadap isu Palestina mengalami kemunduran di kalangan dunia Arab.

Disamping itu pengungsi Palestina di negara-negara tersebut turut terkena imbas

buruk.178

Melihat kurangnya dukungan dari negara-negara arab. Aliansi lembaga

internasional179 yang peduli terhadap perjuangan Palestina mendesak Liga Arab

untuk merealisasikan keputusannya di Doha dua tahun lalu untuk merekonstruksi

wilayah Jalur Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan, dan berupaya membuka

blokade ekonomi. Permintaan itu disampaikan dalam rekomendasi Konferensi

Aliansi Internasional untuk Penyelamatan Palestina yang berlangsung di Istanbul,

Turki, 15-16 Januari 2011. Konferensi yang dihadiri oleh 350 utusan dari 80

organisasi yang berasal dari 20 negara itu juga meminta Organisasi Konferensi

Ekspresi kebebasan rakyat inilah yang menjadi daya tarik utama pada sistem demokrasi. Selain adanya

daya tarik tersebut, demokratisasi dunia Arab juga didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah

praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang sangat kerap terjadi dalam model pemerintahan

monarki autoritarianisme. Arab Spring secara implisit menjadi hal yang dapat dikaitkan dengan

globalisasi ala negara-negara Barat, yang dimotori oleh Amerika Serikat. Tersedia di

http://www.koran-sindo.com/read/983860/149/timur-tengah-tak-lepas-dirundung-konflik-1427856397.

Diakses 27 Februari 2015. 178

Raffat Murrah. 27 Tahun, Kini Hamas di Tengah Gelapnya Arab Spring. Diunduh 16 Des

2014 di www.infopalestina.com. 179Rekomendasi lainnya yang dikeluarkan dalam pertemuan itu adalah mendesak agar dunia

internasional, khususnya lembaga penegakan Hak Asasi Manusia melakukan upaya-upaya untuk membebaskan rakyat dan pemimpin Palestina yang mendekam dalam tahanan Israel, mengadili

penjahat perang Israel, serta melakukan upaya-upaya untuk menghentikan program Yahudiisasi tanah

Palestina melalui pengusiran dan penggusuran warga Palestina, serta perluasan pembangunan

pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Konferensi itu juga mendesak diwujudkannya persatuan

bangsa Palestina. Faksi-faksi yang ada di Palestina diminta untuk segera melakukan rekonsiliasi untuk

memperkokoh soliditas bangsa Palestina dalam menghadapi Israel. Dalam konferensi itu sendiri dipilih

orang-orang yang duduk dalam kepengurusan Aliansi. Di antaranya Ketua Muhammad Al Katatni

(Mesir), Wakil I Dr Ahmad Agroqoja (Turki), Wakil II Prof Ahmad Abdul Karim (Syria), Wakil III

Nasharuddin Isa (Malaysia), dan Sekretaris Muhammad Ghulam (Mauritania). Tersedia di

http://beritasore.com/2011/01/18/aliansi-internasional-minta-liga-arab-perhatikan-palestina/.

Page 98: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

85

Islam (OKI) dan negara-negara Islam untuk mengambil langkah cepat guna

menghentikan proses Yahudisasi situs-situs suci umat Islam dan Kristen di

Palestina, terutama Masjidil Aqsha.180

Perdamaian di Timur Tengah merupakan tanggungjawab bersama regional

kawasan tersebut. Dalam pengajuan Palestina menjadi anggota penuh PBB pada

dasarnya merupakan hak setiap negara untuk dapat bergabung didalamnya.

Sebagai salah satu negara yang termasuk di kawasan Timur Tengah sudah

menjadi kewajiban bersama untuk menciptakan perdamaian kawasan tersebut.

Dukungan dari mayoritas negara kawasan tersebut akan sangat membantu

keberhasilan proses perjuangan Palestina. Begitu juga sebaliknya, kurangnya

dukungan atau support dari negara di kawasan tersebut menjadikan proses

perjuangan Palestina menjadi berat untuk dapat terwujud.

180Liga Arab diminta Perhatikan Palestina. Tersedia di http://www.theglobal-

review.com/content_detail.php?lang=id&id=3720&type=1#.VSCr5KNp5H0. Diakses 28 Februari

2015.

Page 99: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

86

BAB V

KESIMPULAN

Paska resolusi PBB No.181 tentang pembagian tanah Palestina menjadi dua

bagian Arab & Israel pada 1974. Palestina masih harus berjuang untuk menjadi

negara yang merdeka dan berdaulat. Israel memanfaatkan momen pembagian wilayah

tersebut untuk segera mendeklarasikan Negara Israel yang kemudian diakui PBB dan

AS. Sementara Palestina belum dapat mewujudkan sebuah negara merdeka,

selanjutnya dalam keanggotaan PBB. Palestina hanya diakui sebagai entitas pengamat

permanen di PBB sampai dengan deklarasi Negara Palestina pada 1988 keanggotaan

di PBB masih sebagai entitas pengamat meskipun sudah banyak negara di dunia yang

mengakui Negara Palestina. Pada kepemimpinan Yasser Arafat yang berakhir pada

2004 kemudian digantikan Mahmoud Abbas pada 2005 keanggotaan Palestina di

PBB masih sebagai entitas pengamat permanen yang diwakili oleh PLO. Pada

September 2011 Palestina melalui Presiden Mahmoud Abbas sebagai otoritas

Palestina mengajukan permohonan ke PBB untuk menjadi anggota Penuh. Hal ini

dilatarbelakangi oleh kebuntuan perundingan dengan Israel yang dimediasi AS.

Akhirnya Palestina mengambil langkah Diplomasi ke PBB untuk meningkatkan

statusnya sebagai negara anggota di dalam organisasi internasional tersebut.

Konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan perlu mendapatkan perhatian

oleh dunia internasional. Dalam hal ini PBB sebagai Organisasi Internasional yang

beranggotakan negara-negara merdeka memiliki peranan penting dalam persoalan

Page 100: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

87

Palestina dengan dikeluarkannya keputusan-keputusan PBB dalam bentuk resolusi

sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Palestina.

Selain itu PBB sebagai organisasi internasional merupakan wadah untuk dapat

mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kesepakatan bersama. Upaya Palestina

untuk mewujudkan negara merdeka yang diakui PBB dengan diajukannya proposal

permohonan menjadi anggota penuh dari yang semula hanya sebagai entitas, faktanya

hal tersebut tidaklah mudah karena harus melewati mekanisme di Dewan Keamanan

terlebih dahulu. Negara berdaulat sebagai prasyarat pengajuan keanggoaan baru di

PBB menurut Konvensi Montevideo Palestina secara umum sudah dapat

dikategorikan sebagai negara karena telah memiliki: Penduduk permanen,

Pemerintahan, Wilayah dan Pengakuan. Meskipun demikian pada akhirnya hasil

voting di DK akhirnya ternyata menolak keanggotaan penuh palestina di PBB karena

Palestina di pandang belum memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan kewajiban

sebagai anggota PBB.

Hambatan Palestina menjadi anggota penuh PBB tidak terlepas dari beberapa

faktor baik dari internal palestina maupun dari luar. Adapun faktor tersebut antara

lain, Pertama: Pengajuan palestina di PBB tidak disetujui oleh mayoritas rakyat

palestina, khususnya dari kalangan faksi Hamas yang menolak permohonan yang

diajukan karena otoritas Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 karena hal ini

akan berdampak pada hilangnya 78% wilayah Palestina. Hamas pada dasarnya

menyetujui pembentukan negara Palestina namun tidak dengan mengakui kedaulatan

Israel di tanah Palestina. Kedua: Ancaman Veto AS, sebagai negara anggota tetap

Page 101: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

88

DK PBB yang memiliki hak veto, AS lebih cenderung mendukung Israel di banding

Palestina. AS menganggap negara Palestina hanya akan terwujud melalui mekanisme

Perundingan dengan Israel. Bukan melalui pengakuan di PBB. Sistem lobi dalam

pemerintahan AS menjadikan peluang bagi Israel untuk mempengaruhi kebijakan AS

terhadap Palestina. Selain itu meskipun banyak negara anggota PBB yang

mendukung, namun Amerika sebagai anggota tetap DK yang memiliki hak veto

dengan tegas menyatakan akan menggunakan veto-nya untuk menggagalkan

permohonan Palestina dan berjanji untuk melindungi rezim Israel. AS membuktikan

ancamannya untuk menggagalkan upaya tersebut meskipun tidak sampai

menggunakan hak veto-nya karena tidak sampai dua pertiga anggota DK yang

mendukung. Ketiga: Lemahnya dukungan dari negara-negara kawasan Timur Tengah

membuat proses perdamaian palestina berjalan lambat. Sebagai wujud solidaritas

regional terhadap perdamaian di Palestina kurang mendapat dukungan penuh dari

negara-negara di kawasan tersebut. Selain itu kawasan Timur Tengah yang kondisi

politiknya tidak stabil sejak Arab Spring menjadikan negara kawasan tersebut

terpecah dalam mendukung Palestina mencapai perdamaian.

Page 102: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xiii

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Ghadiry, Fawzy. SEJARAH PALESTINA Asal Muasal Konflik Palestina-Israel.

Yogyakarta: Bookmarks. 2010.

_____. Amerika Serikat, (Yogyakarta: Bigraf. 2001).

Bachtiar, Tiar Anwar. HAMAS: Kenapa Dibenci Israel?. Jakarta: Mizan 2008.

Bard, Michael G.. Will Israel Survive? . New York: Palgrave Machmillan. 2007.

Baylis, John dan Smith. S. The Globalization of Word Politics, an Introduction to

International Relations. Second Edition. Oxford University. 2001.

Bannett, A. LeRoy. International Organizations: Principles and Issues. New Jersey:

Prentice Hall Inc, 1997.

Berridge, G.R. Diplomacy: Theory and Practice. Palgrave Macmillan. 2001.

Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

2008.

Carter, Jimmy. Palestine Peace Not Apartheit. Jakarta: PT. Dian Rakyat.2004.

Chomsky, Noam. Middle East Illusions, United States: Rowman & Littlefield

Publishers, Inc. 2003.

Dewi, Ita Mutiara, Ajat Sudrajat, dan Miftahuddin. GERAKAN RAKYAT

PALESTINA: Dari Deklarasi Negara Israel Sampai Terbentuknya Negara

Negara Palestina. Yogyakarta: UNY, 2008.

Garaudy, Roger. Mitos dan Politik Israel. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.

Hermawati. Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

2005.

Hourani, Albert. Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim. Bandung: Mizan. 2004.

Husaini, Adian. Israel Sang Teroris yang Pragmatis, Jakarta: Pustaka Progressif,

2002.

Husaini, Adian dan Nuim Hidayat. Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan

dan Jawabannya. Depok: Gema Insani.2002.

Husein, Machnun. Prospek Perdamaian di Timur Tengah. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 1995.

Irawan, Aguk. RAHASIA DENDAM ISRAEL: Jejak Berdarah Israel di Palestina dan

Dunia Arab. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.2009.

Jatmika, Sidik. AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda

Jones, Walter S. Logika Hubungan Internasional. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama. 1993.

Kumoro, Bawono. HAMAS: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zeonisme

Israel.Bandung: Mizan, 2009.

Mauna, Boer. HUKUM INTERNASIONAL: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam

Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni. 2011.

Mearsheimer dan Walt. Dahsyatnya Lobi Israel. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

2010.

Page 103: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xiv

Mohsin, Aiyub. DIKTAT: Organisasi dan Administrasi Internasional. 2009

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya. 2002.

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Utama. 2005.

Pappe, Ilan. Pembersihan Etnis Palestina. Jakarta: PT. Gramedia. 2009.

Priyatna, Haris. Kebiadaban Zionisme Israel: Kesaksian Orang-orang Yahudi.

Bandung: PT. Mizan Pustaka.2008.

_____. Prospek Perdamaian Timur Tengah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.

Rahman, Mustafa Abdul. Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al

Aqsa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002.

Rudy. T. May. Hukum Internasional 1. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.

Rudy. T. May. Hukum Internasional 2. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.

Saleh, Muhsin Muhammad. PALESTINA: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi.

Jakarta: Gema Insani, 2002.

Smith, Charles D. Palestine and The Arab-Israel Conflict. United States of America:

Bedford/St. Martin’s. 2001.

Sihbudi, Riza. Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas

Negara-negara Muslim. Bandung: Mizan. 2007.

Subyantoro, Arief dan FX. Suwarto. Metode dan Teknik Penelitian Sosial.

Yogyakarta: Andi, 2007.

Sulaiman, Dina Y. Ahmadinejad On Palestine: Perjuangan Nalar dan Jiwa Seorang

Presiden untuk Palestina. Cet.1. (Depok: Pustaka Iman. 2008.

Suryokusumo, Sumaryo. Organisasi Internasional. Jakarta;UI Press. 1987.

Suryokusumo, Sumaryo. Praktik Diplomasi. STIH Iblam. 2004.

_____. The Question Of Palestine and The United Nations. New York: United

Nations. 2008.

Jurnal & Artikel:

Achmad Munif. Palestina-Israel Ingin Damai. 1012. Diunduh 1 Januari 2015 di

nu.org.

Athiyah Jabarin. Amerika dan Persoalan Palestina. Diunduh 6 Februari 2015 di

www.infopalestina.com.

Barak, Oren. The Failure of the Israeli-Palestinian Peace Proces, 1993-2000. Journal

of Peace Research, 42:6. (Nov 2005). Diunduh di http://www.jstor.org

Basyar, Hamdan. Penolakan Israel dan Amerika Serikat Terhadap Permintaan

Pengakuan Negara Palestina. Tersedia di: http://www.politik.lipi.go.id.

Diunduh 22 Oktober 2012.

Kriesberg, Louis. Mediation and The Transformation of Conflict The Israel-

Palestinian Conclict. Juornal of Peace Research. 38:3 (May 2001,h: 374).

Diunduh di http://www.jstor.org.

Menlu RI: Konfernsi Annapolis Berikan Terobosan Baru Bagi Realisasi Perdamaian

di Timur Tengah. Diunduh 3 Februari 2015 di

http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/54-januari-2008/522--menlu-

Page 104: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xv

ri-konferensi-annapolis-berikan-terobosan-baru-bagi-realisasi-perdamaian-di-

timur-tengah.html.

Murrah, Raffat. 27 Tahun, Kini Hamas di Tengah Gelapnya Arab Spring. Diunduh 16

Desember 2014 di www.infopalestina.com.

Protocol Concerning the Redeployment in Hebron. Diakses 27 November 2014 di

http://israelipalestinian.procon.org/view.answers.php?questionID=436.

Shohib Masykur. DIPLOMASI MULTILATERAL: Dunia Mengakui Kemerdekaan

Palestina. Volume II. 2013. h.13. Tersedia di kemlu.go.id

What Was the 1995 Oslo Interim Agreement?. Diakses 7 Desember 2014 di

http://israelipalestinian.procon.org/view.answers.php?questionID=439.

Tesis & Skripsi:

Anindyajati, Ramadhana. Status Hukum Alien Occupation Berdasarkan Hukum

Humaniter Internasional (Studi Kasus: Pendudukan Israel Atas Wilayah

Palestina Sejak Deklarasi Berdirinya Negara Israel). Jakarta: Universitas

Indonesia. 2012.

Rofid, Zaenur. SOLUSI KONFLIK PALESTINA-ISRAEL (Study Kasus Strategi Zero

Sum HAMAS Tahun 2006-2007). Salemba: Universitas Indonesia, 2008.

Saputra, Alfredo. Proses Penyelesaian Sengketa Bersenjata Israel-Palestina (Periode

dari tahun 1993 sampai sekarang). Padang: Universitas Andalas. 2013.

Vernanda, Eko Septianto. Proposal Palestina Untuk Menjadi Anggota Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2013.

Dokumen Elektronik:

Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice.

Internet. Tersedia di https://treaties.un.org/doc/.../ctc/uncharter.pdf. Diakses

22 Oktober 2012.

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. 26 Desember 1933, Pasal

1. Internet. Tersedia di http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-

convention-rights-duties-states/p15897. Diunduh 22 Oktober 2012.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional. Internet.

Tersedia di

https://unic.un.org/aroundworld/unics/.../jakarta_charter_bahasa.pdf. Diunduh

22 Oktober 2012.

Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the

application of Palestine for admission to membership in the United Nations.

Internet. Tersedia di

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/097ACC6FFFF29D5785257949005D

2A63. Diunduh 23 Desember 2012.

United Nations: General Assembly. 3237 (XXIX). Observer status for the Palestine

Liberation Organization. A/RES/3237 (XXIX), 22 November 1974. Internet.

Tersedia di

Page 105: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xvi

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/512BAA69B5A32794852560DE0054

B9B2. Diunduh 23 Desember 2012.

United Nations: General Assembly. 43/177. Question of Palestine. A/RES/43/177, 15

December 1988. Internet. Tersedia di

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/146E6838D505833F852560D600471

E25. Diunduh 23 Desember 2012.

Internet:

Afrika Selatan Dukung Palestina di PBB. Tersedia di

http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-

israel/11/09/22/lrwcuw-afrika-selatan-dukung-palestina-di-pbb. Diakses 27

November 2014.

Akibat Agresi Israel, Gaza Alami Kerugian 2,2 Milyar Dolar AS. Tersedia di:

http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/akibat-agresi-israel-gaza-

alami-kerugian-2-2-milyar-dollar-as.htm. Diakses 28 Desember 2014.

Aliansi Internasional Minta Liga Arab Perhatikan Palestina. Tersedia di

http://beritasore.com/2011/01/18/aliansi-internasional-minta-liga-arab-

perhatikan-palestina/. Diakses 28 Februari 2015.

Armandhanu, Deni. “PM Israel Tolak Kembali ke Peta 1967”. Viva, 24 Mei 2011.

Tersedia di http://dunia.news.viva.co.id/news/read/222299-pm-israel-tolak-

kembali-ke-peta-1967. Diakses 23 Juli 2013.

Aryani, Gusti NC. Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota ke 194 PBB. Tersedia di

http://www.antaranews.com/berita/276734/palestina-dan-mimpi-menjadi-

anggota-ke-194-pbb. Diakses 25 November 2014.

Asal Usul Hamas. Tersedia di http://palestinkini.info/?s=asal+usul+hamas. Diakses

26 Oktober 2014

Basyar, Mohammad Hamdan. Penolakan Israel dan Amerika Serikat Terhadap

Permintaan Pengakuan Negara Palestina di PBB. Tersedia di

http://www.politik.lipi.go.id. Diunduh 22 Oktober 2012.

Bukan Tujuan Akhir Palestina Sebagai Anggota PBB. Tersedia di

http://www.kemlu.go.id/havana/Pages/News.aspx?IDP=5167&l=id. Diakses

22 November 2014.

Data Korban Invasi Gaza. Tersedia di

http://www.dakwatuna.com/2009/03/17/2100/data-korban-invasi-gaza.

Diakses1 Januari 2015.

Diplomatic Relation. Tersedia di http://palestineun.org/about-palestine/diplomatic-

relations/. Diakses 2 Februari 2015.

Fatah. Tersedia di http://global.britannica.com/EBchecked/topic/202423/Fatah.

Diakses 12 Juli 2013.

Hardoko, Ervan. Dari Camp David hingga Oslo. Tersedia di

http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/0645155/Dari.Camp.David.

hingga.Perjanjian.Oslo. Diakses 12 Januari 2013.

Page 106: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xvii

Israel-Palestina dan Sekitaran Timur Tengah. Tersedia di

http://indonesia.faithfreedom.org/forum/israel-palestina-dan-sekitar-timur-

tengah-t47042/page40.html. Diunduh Selasa 26 Februari 2013..

Kronologi Pembicaraan Perdamaian Israel-Palestina Sejak 1993. Tersedia di

http://internasional.kompas.com/read/2013/07/29/1315541/Kronologi.Pembic

araan.Perdamaian.Israel-Palestina.sejak.1993. Diakses 1 Janari 2015.

Liga Arab diminta Perhatikan Palestina. Tersedia di http://www.theglobal-

review.com/content_detail.php?lang=id&id=3720&type=1#.VSCr5KNp5H0.

Diakses 28 Februari 2015.

Mashuri, Ikhwanul Kiram. “Dunia Dikuasai Lima Negara”. Republika, 14 November

2013. Tersedia di

http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/11/03/mvon2s-dunia-

dikuasai-lima-negara. Diakses 11 Oktober 2014.

Muncul Reaksi Beragam atas Pidato Presiden Palestina di PB. Tersedia di

http://www.voaindonesia.com/content/reaksi-beragam-muncul-atas-pidato-

presiden-palestina-di-pbb-130505183/98578.html. Diunduh 3 Januari 2015.

Netanyahu Kecam Dukungan Obama terhadap Tapal Batas Tahun 1967. Tersedia di

http://m.voaindonesia.com/a/netanyahu-kecam-dukungan-obama-terhadap-

tapal-batas-tahun-1967-122307034/93464.html. Diakses 7 Februari 2015.

Netanyahu menolak usulan Obama. Tersedia di

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/05/110521_netanyahuobama.sht

ml. Diakses 7 Februari 2015.

Obama Serukan Agar Israel dan Palestina Kembali ke Meja Perundingan. Tersedia di

http://www.dw.de/obama-serukan-agar-israel-dan-palestina-kembali-ke-meja-

perundingan/a-15407734. Diakses 3 Februari 2015.

Obama Tuntut Kemajuan di Timteng. Tersedia di

http://www.bbc.co.uk/indonesia/lg/dunia/2010/09/100902_mideasttalks.shtml.

Diakses 3 Januari 2015.

Obama: Upaya agar PBB Akui Palestina Tindakan Kontraproduktif. Diakses di

http://www.voaindonesia.com/content/obama-upaya-agar-pbb-akui-negara-

palestina-kontraproduktif-129712603/98132.html. Pada 15 Januari 2015.

Okezone. 2012. PLO Masuk Meja Perundingan di OSLO. Tersedia di

http://news.okezone.com/read/2012/11/29/412/725037/plo-masuk-meja-

perundingan-di-oslo.

Operation Cast Lead. Tersedia di

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/operation-cast-lead.htm.

Diakses 31 Desember 2014.

Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota PBB ke-197. Tersedia di

http://www.antaranews.com/berita/276734/palestina-dan-mimpi-menjadi-

anggota-ke-194-pbb. Diakses 22 Oktober 2011..

Palestina Serahkan Permohonan Keanggotaan. Tersedia di

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110923_unpalestine.shtml.

Diakses 4 Januari 2015.

Page 107: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xviii

Paramita, Carissa. Netanyahu Tegaskan Sikapnya atas Konflik Timur Tengah.

Tersedia di http://www.dw.de/netanyahu-tegaskan-sikapnya-atas-konflik-

timur-tengah/a-15105042. Diakses 5 Februari 2015.

Pengungsi Palestina. Tersedia di

http://voiceofpalestine.net/index.php?option=com_content&task=view&id=25

9&Itemid=1. Diakses 29 Desember 2014.

Setiawan, Rana. Yasser Arafat Simbol Persatuan Palestina. Tersedia di

http://mirajnews.com/id/artikel/tokoh/yasser-arafat-simbol-persatuan-

palestina/. Diakses 31 Januari 2015.

Sourani, Raji. Operation Cast Lead five years on: 'We are still demanding justice'.

Tersedia di http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/01/operation-

cast-lead-five-years-are-still-demanding-justice-2014188116566380.html.

Diakses 26 November 2014.

Tanya Jawab Seputar Palestina. Tersedia di

http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110920_qapalestin

a.shtml. Diakses, 3 Desember 2013.

UN vote on Palestinian state put off amid lack of support. Tersedia di

http://www.theguardian.com/world/2011/nov/11/united-nations-delays-

palestinian-statehood-vote. Diakses 1 Desember 2014.

United Nations: Address by Yasser Arafat Before the General Assembly (November

13, 1974). Tersedia di

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/arafat_un.html. Diakses 3

Desember 2013.

Upaya Palestina Jadi Anggota PBB. Tersedia di

http://voiceofpalestine.net/berita/744-haniya-upaya-jadi-anggota-pbb-artinya-

mengakui-penjajahan-israel-atas-78-tanah-palestina.html. Diakses 3

Desember 2014.

Yani, Ahmad. “Menanti Strategi Mahmoud Abbas”. Tersedia di

http://www.aspacpalestine.com/id/item/1873-menanti-strategi-mahmoud-

abbas-mengajukan-israel-ke-icc. Diakses 1 Februari 2015.

Yaser Arafat, Bapak Bangsa Palestina. Tersedia di http://www.wartanews.com/timur-

tengah/e65b7f8d-7ff5-4cc9-8628 fa9e7119a2ef/yasser-arafat-bapak-bangsa-

palestina. Diunduh 6 Maret 2013.

Yasser Arafat (1929-2004). Tersedia di passia.org. Diunduh 3 Februari 2015.

Yasser Arafat: Speech to the U.N. General Assembly Renouncing Terror (December

13, 1988). Tersedia di

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Terrorism/plotstate2.html.

Diakses 3 Desember 2013.

Page 108: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xix

Lampiran 1

UNITED

NATIONS

A

General

Assembly

A/RES/3237 (XXIX)

22 November 1974

3237 (XXIX). Observer status for the Palestine Liberation

Organization

The General Assembly,

Having considered the question of Palestine, Taking into consideration the universality of the United

Nations prescribed in the Charter,

Recalling its resolution 3102 (XXVIII) of 12 December 1973, Taking into account Economic and Social Council resolutions

1835 (LVI) of 14 May 1974 and 1840 (LVI) of 15 May 1974,

Noting that the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and

Development of International Humanitarian Law Applicable in

Armed Conflicts, the World Population Conference and the World

Food Conference have in effect invited the Palestine

Liberation Organization to participate in their respective

deliberations,

Noting also that the Third United Nations Conference on the

Law of the Sea has invited the Palestine Liberation

Organization to participate in its deliberations as an

observer,

1. Invites the Palestine Liberation Organization to

participate in the sessions and the work of the General

Assembly in the capacity of observer;

2. Invites the Palestine Liberation Organization to

participate in the sessions and the work of all

international conferences convened under the auspices of

the General Assembly in the capacity of observer;

Page 109: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xx

3. Considers that the Palestine Liberation Organization is

entitled to participate as an observer in the sessions

and the work of all international conferences convened

under the auspices of other organs of the United Nations;

4. Requests the Secretary-General to take the necessary

steps for the implementation of the present resolution.

Page 110: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xxi

Lampiran 2

UNITED

NATIONS

A

General

Assembly

A/RES/43/177

15 December 1988

43/177. Question of Palestine

The General Assembly,

Having considered the item entitled "Question of Palestine",

Recalling its resolution 181 (II) of 29 November 1947, in

which, inter alia, it called for the establishment of an Arab

State and a Jewish State in Palestine,

Mindful of the special responsibility of the United Nations to

achieve a just solution to the question of Palestine,

Aware of the proclamation of the State of Palestine by the

Palestine National Council in line with General Assembly

resolution 181 (II) and in exercise of the inalienable rights

of the Palestinian people,

Affirming the urgent need to achieve a just and comprehensive

settlement in the Middle East which, inter alia, provides for

peaceful coexistence for all States in the region,

Recalling its resolution 3237 (XXIX) of 22 November 1974 on

the observer status for the Palestine Liberation Organization

and subsequent relevant resolutions,

1. Acknowledges the proclamation of the State of Palestine by the Palestine National Council on 15 November 1988;

2. Affirms the need to enable the Palestinian people to

exercise their sovereignty over their territory occupied

since 1967;

3. Decides that, effective as of 15 December 1988, the

designation "Palestine" should be used in place of the

Page 111: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xxii

designation "Palestine Liberation Organization" in the

United Nations system, without prejudice to the observer

status and functions of the Palestine Liberation

Organization within the United Nations system, in

conformity with relevant United Nations resolutions and

practice;

4. Requests the Secretary-General to take the necessary

action to implement the present resolution.

RECORDED VOTE ON RESOLUTION 43/177: 104-2-36

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina,

Bahrain, Bangladesh, Benin, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei

Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burma, Burundi,

Byelorussia, Cape Verde, Chad, China, Colombia, Comoros, Cuba,

Cyprus, Czechoslovakia, Democratic Kampuchea, Democratic

Yemen, Djibouti, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Ethiopia,

Gabon, Gambia, German Democratic Republic, Ghana, Guinea,

Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hungary, India, Indonesia, Iran,

Iraq, Jordan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic,

Lebanon, Libya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta,

Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique,

Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New

Guinea, Peru, Philippines, Poland, Qatar, Romania, Rwanda,

Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome

and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone,

Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland,

Syria, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, USSR,

United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Vanuatu,

Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe.

Against: Israel, United States.

Abstentions: Antigua and Barbuda, Australia, Austria, Bahamas,

Barbados, Belgium, Bhutan, Canada, Central African Republic,

Costa Rica, Côte d'Ivoire, Denmark, Finland, France, Federal

Republic of Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan,

Lesotho, Liberia, Luxembourg, Malawi, Nepal, Netherlands, New

Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago,

United Kingdom, Uruguay, Venezuela, Zaire.

Absent: Belize, Cameroon, Chile, Congo, Dominica, Dominican

Republic, El Salvador, Fiji, Grenada, Guatemala, Honduras,

Jamaica, Paraguay, Saint Kitts and Nevis, Solomon Islands.

IRAN ANNOUNCED THAT IT WAS NOT PARTICIPATING IN THE VOTE.

Page 112: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xxiii

Lampiran 3

United Nations S/2011/705

Security Council Distr.: General

11 November 2011

Original: English

Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the

application of Palestine for admission to membership in the United Nations

1. At its 6624th meeting, on 28 September 2011, the Security Council had before

it the application of Palestine for admission to membership in the United

Nations (S/2011/592). In accordance with rule 59 of the provisional rules of

procedure and in the absence of a proposal to the contrary, the President of the

Council (Lebanon) referred the application to the Committee on the

Admission of New Members for examination and report.

2. At its 109th and 110th meetings, held on 30 September and 3 November

2011, respectively, the Committee considered the application.

3. Following the 109th meeting of the Committee, the Presidency of the Security

Council for the month of October (Nigeria) convened five informal meetings

of the Committee, four of which were held at the expert level, to carefully

consider whether Palestine met the specific criteria for admission to

membership contained in Article 4 of the Charter of the United Nations.

Experts considered whether Palestine met the criteria for statehood, was a

peace-loving State, and was willing and able to carry out the obligations

contained in the Charter.

4. In the course of the meetings of the Committee, differing views were

expressed. The view was expressed that the applicant fulfils all the criteria set

Page 113: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xxiv

out in the Charter. Questions were raised as to whether the applicant meets all

of the Charter membership requirements. The view was also expressed that

deliberations should take into account the broader political context of the

matter at hand.

5. It was stated that the criteria set out in Article 4 of the Charter were the only

factors that could be taken into consideration in the Committee’s

deliberations. In support of this position, reference was made to the Advisory

Opinion of 28 May 1948 of the International Court of Justice, on the

Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations

(Article 4 of the Charter).

6. It was also asserted that the Committee’s work, whatever its outcome, should

be mindful of the broader political context. The view was expressed that a

two-State solution via a negotiated settlement remained the only option for a

long-term sustainable peace and that final status issues had to be resolved

through negotiations. Support was expressed for a two-State solution based on

pre-1967 borders, resulting from political negotiations, leading to an

independent State of Palestine with East Jerusalem as its capital. It was

stressed that Palestine’s right to self-determination and recognition is not

contrary to Israel’s right to exist.

7. It was stated that the Committee’s work should not harm the prospects of the

resumption of peace talks, particularly in the light of the Quartet statement on

23 September 2011 that had set out a clear timetable for the resumption of

negotiations. Similarly, it was stated that the prospect of negotiations should

not delay the Security Council’s consideration of Palestine’s application. It

was stated that Palestine’s application was neither detrimental to the political

process nor an alternative to negotiations. It was also stated that the

Palestinian application would not bring the parties closer to peace. It was

further stated that the question of the recognition of Palestinian statehood

could not and should not be subject to the outcome of negotiations between

Page 114: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xxv

the Palestinians and Israelis, and that, otherwise, Palestinian statehood would

be made dependent on the approval of Israel, which would grant the

occupying Power a right of veto over the right to self-determination of the

Palestinian people, which has been recognized by the General Assembly as an

inalienable right since 1974. Concerns were raised in relation to Israel’s

continued settlement activities. The view was expressed that those activities

were considered illegal under international law and were an obstacle to a

comprehensive peace.

8. In relation to the application of Palestine (S/2011/592), attention was drawn to

the letter received by the Secretary-General from the President of Palestine on

23 September 2011, which contained a declaration-made in a formal

instrument-stating that the State of Palestine was a peace-loving nation; that it

accepted the obligations contained in the Charter of the United Nations; and

that it solemnly undertook to fulfil them.

9. On the criterion of statehood, reference was made to the 1933 Montevideo

Convention on the Rights and Duties of States, which declares that a State as

a person of international law should possess a permanent population, a

defined territory, a government and the capacity to enter into relations with

other States.

10. With regard to the requirements of a permanent population and a defined

territory, the view was expressed that Palestine fulfilled these criteria. It was

stressed that the lack of precisely settled borders was not an obstacle to

statehood.

11. Questions were raised, however, regarding Palestine’s control over its

territory, in view of the fact that Hamas was the de facto authority in the Gaza

Strip. It was affirmed that the Israeli occupation was a factor preventing the

Palestinian government from exercising full control over its territory.

However, the view was expressed that occupation by a foreign Power did not

Page 115: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xxvi

imply that the sovereignty of an occupied territory was to be transferred to the

occupying Power.

12. With regard to the requirement of a government, the view was expressed that

Palestine fulfilled this criterion. However, it was stated that Hamas was in

control of 40 per cent of the population of Palestine; therefore the Palestinian

Authority could not be considered to have effective government control over

the claimed territory. It was stressed that the Palestine Liberation

Organization, and not Hamas, was the legitimate representative of the

Palestinian people.

13. Reference was made to reports of the World Bank, the International Monetary

Fund and the Ad Hoc Liaison Committee for the Coordination of the

International Assistance to Palestinians, which had concluded that Palestine’s

governmental functions were now sufficient for the functioning of a State.

14. With regard to the requirement that a State have the capacity to enter into

relations with other States, the view was expressed that Palestine fulfilled this

criterion. It was recalled that Palestine had been accepted into membership in

the Non-Aligned Movement, the Organization of Islamic Cooperation, the

Economic and Social Commission for Western Asia, the Group of 77 and the

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. In addition,

over 130 States had recognized Palestine as an independent sovereign State.

Questions were raised, however, regarding the authority of the Palestinian

Authority to engage in relations with other States, since under the Oslo

Accords the Palestinian Authority could not engage in foreign relations.

15. With regard to the requirement that an applicant be “peace-loving”, the view

was expressed that Palestine fulfilled this criterion in view of its commitment

to the achievement of a just, lasting and comprehensive resolution of the

Israeli- Palestinian conflict. It was further stated that Palestine’s fulfilment of

this criterion was also evident in its commitment to resuming negotiations on

all final status issues on the basis of the internationally endorsed terms of

Page 116: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xxvii

reference, relevant United Nations resolutions, the Madrid principles, the

Arab Peace Initiative and the Quartet road map.

16. Questions were raised as to whether Palestine was indeed a peace-loving

State, since Hamas refused to renounce terrorism and violence, and had the

stated aim of destroying Israel. Reference was made, on the other hand, to the

Advisory Opinion of the International Court of Justice on Namibia, of 1971,

which stated that the only acts that could be attributable to a State were those

of the State’s recognized authority.

17. With regard to the requirement that an applicant accept the obligations

contained in the Charter and be able and willing to carry out those obligations,

the view was expressed that Palestine fulfilled these criteria, as was evident,

inter alia, from the solemn declaration to this effect contained in its

application. It was recalled that in 1948, when considering the application of

Israel for membership, it had been argued that Israel’s solemn pledge to carry

out its obligations under the Charter was sufficient to meet this criterion.

18. The view was also expressed that the Charter required more than a verbal

commitment by an applicant to carry out its Charter obligations; an applicant

had to show a commitment to the peaceful settlement of disputes and to

refrain from the threat or the use of force in the conduct of its international

relations. In this connection, it was stressed that Hamas had not accepted these

obligations.

19. The view was expressed that the Committee should recommend to the

Council that Palestine be admitted to membership in the United Nations. A

different view was expressed that the membership application could not be

supported at this time and an abstention was envisaged in the event of a vote.

Yet another view expressed was that there were serious questions about the

application, that the applicant did not meet the requirements for membership

and that a favourable recommendation to the General Assembly would not be

supported.

Page 117: HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB

xxviii

20. Further, it was suggested that, as an intermediate step, the General Assembly

should adopt a resolution by which Palestine would be made an Observer

State.

21. In summing up the debate at the 110th meeting of the Committee, the Chair

stated that the Committee was unable to make a unanimous recommendation

to the Security Council.

22. The Committee on the Admission of New Members concluded its

consideration of the application of Palestine for admission to membership in

the United Nations.

23. At its 111th meeting, the Committee approved the present report on its

consideration of the application of Palestine for admission to membership in

the United Nations.