HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB TAHUN 2011 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh : Ahmad Sodik 208083000017 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015
117
Embed
HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29654/1/AHMAD... · HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
HAMBATAN PALESTINA DALAM UPAYA MEMPEROLEH
STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI PBB
TAHUN 2011
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh :
Ahmad Sodik
208083000017
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2015
i
ii
iii
iv
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Hambatan Palestina dalam Upaya Memperoleh Status
Keanggotaan Penuh di PBB Tahun 2011” dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor
penghambat pengajuan Palestina menjadi anggota penuh di PBB tahun 2011.
Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Penulis melihat fakta bahwa deklarasi
negara Palestina telah dinyatakan pada tahun 1988 di Aljazair, namun hal ini tidak
merubah status keanggotaan Palestina di PBB yang semula sebagai entitas pengamat
sejak 1974 dibawah kepemimpinan Yasser Arafat menjadi anggota penuh PBB. Pada
September 2011 melalui Otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas, Palestina
mengajukan permohonan keanggotaan ke PBB. Namun keputusan Dewan Keamanan
menolak pengajuan Palestina tersebut dan akhirnya merekomendasikan untuk
mengajukan keanggotaan sebagai negara pengamat.
Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Palestina menjadi
anggota Penuh PBB tahun 2011. Dengan menggunakan kerangka teori diplomasi dan
organisasi internasional, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi
penghambat tersebut karena Palestina belum memenuhi persyaratan menjadi anggota
PBB berdasarkan Piagam yang ada. Selain itu ada tiga faktor penting lainnya. Faktor-
faktor tersebut antara lain: Pertama, lemahnya dukungan dari hamas, kedua adalah
ancaman veto dari Amerika Serikat selaku anggota tetap DK yang memiliki hak veto
dan ketiga, kurangnya dukungan dari negara-negara Timur Tengah terhadap
persoalan Palestina.
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT atas nikmat, rahmat dan ridhonya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Hambatan Palestina Dalam Upaya Memperoleh Status
Keanggotaan Penuh di PBB Tahun 2011” sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hubungan internasional.
Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan
bimbingan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang turut
membantu dan mensupport penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, ucapan
terima kasih penulis sampaikan kepada:
1. Untuk keluarga tercinta penulis, Ibu Sulikah yang senantiasa sabar
membesarkan dan merawat penulis dengan penuh kegigihan dan kasih sayang.
Bapak Sumadi (almarhum) yang memberikan pelajaran hidup paling berharga
bagi penulis serta Kakak dan Adik tercinta serta seluruh keluarga besar.
Madhon, Fandi, Yana, Fanani, Amin, Isty, dan seluruh teman-teman HI C
yang berjuang bersama sejak dari FEIS sampai berganti menjadi FISIP. Serta
rekan satu bimbingan Anam yang turut menularkan semangatnya.
vii
Tanpa bantuan, bimbingan dan support dari berbagai pihak tidak mungkin
skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis menyadari masih banyak
terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang
membangun sangat diharapkan untuk perbaikan kedepan. Alhamdulillah skripsi ini
dapat terselesaikan, hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan kepada
seluruh pihak yang senantiasa membantu penulis, semoga Allah SWT membalas
semua kebaikan Bapak/Ibu dan teman-teman sekalian. Aamiin.
Pamulang, 23 April 2015
Ahmad Sodik
viii
DAFTAR ISI
ABSTRAK…………………………………………………………………….. iv
KATA PENGANTAR………………………………………………………… v
DAFTAR ISI………………………………………………………………….. viii
DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM……………………………………… x
DAFTAR SINGKATAN……………………………………………………… xi
DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………….. xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang………………………………………………… 1
B. Pertanyaan Penelitian…………………………………………. 6
C. Tujuan Penelitian……………………………………………… 6
D. Tinjauan Pustaka……………………………………………… 7
E. Kerangka Pemikiran………………………………………….. 9
F. Metode Penelitian…………………………………………….. 15
G. Sistematika Penulisan………………………………………… 16
BAB II TINJAUAN UMUM DAN PERSOALAN PALESTINA
A. Sejarah Singkat Deklarasi Palestina…………………………… 18
B. Status Keanggotaan Palestina di PBB Tahun 1988- 2011……. 23
C. Kelompok Berpengaruh di Palestina…………………...……… 25
1. Kelompok Fatah……………………………………...….… 26
2. Kelompok Hamas………………………………...……....... 28
D. Isu Strategis Palestina
1. Isu Politik…………………………………………….…..... 31
2. Isu Kemanusiaan………………………………….…......… 36
ix
a. Persoalan Pengungsi (Refugess) …………………...…. 36
b. Kejahatan Perang (War Crime) ………………….…..... 39
BAB III PENGAJUAN KEANGGOTAAN PALESTINA DI PBB
A. Prosedur Keanggotaan PBB………………………..........….…. 42
B. Hak dan Kewajiban Anggota PBB………………....…….…..... 45
C. Perjuangan Palestina Untuk Memperoleh Status Keanggotaan di PBB
1. Masa Kepemimpinan Yasser Arafat (1988-2004) ….....…... 47
2. Masa Kepemimpinan Mahmoud Abbas (2005-2011)………. 51
D. Dukungan Dari Negara-Negara Anggota PBB…….……........... 55
BAB IV HAMBATAN PALESTINA MENJADI ANGGOTA PENUH DI PBB
TAHUN 2011
A. Pertimbangan DK PBB Terkait Keanggotaan Palestina……...... 60
B. Hambatan Palestina Menjadi Anggota Penuh di PBB….....…… 67
1. Lemahnya Dukungan Hamas………………………..…..…. 69
2. Ancaman Veto Amerika Serikat………………..………….. 74
3. Kurangnya Dukungan Timur Tengah…….……..….….…... 81
BAB V KESIMPULAN……………………………………………….…… 86
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... xiii
LAMPIRAN-LAMPIRAN
x
DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM
Gambar. III.1…………………………………………………..…………...…. 53
Diagram. IV. 1…………………………………………..……………...……… 72
xi
DAFTAR SINGKATAN
AIPAC : American Israel Public Affairs comitte
AS : Amerika Serikat
DK : Dewan Keamanan
FATAH : Harakat Al-Tahrir Al-Watani Al-Filastini
GNB : Gerakan Non Blok
HAM : Hak Asasi Manusia
HAMAS : Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyyah
MU : Majelis Umum
IM : Ikhwanul Muslimin
KTT : Konferensi Tingkat Tinggi
OKI : Organisasi Konferensi Islam
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLO : Palestine Liberation Organization
PM : Perdana Menteri
PNC : Palestine National Council
UNRWA : United Nations Relief and Work Agency
UNSCOP : United Nations Special Committee On Palestine
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Resolusi Majelis Umum PBB: 3237 (XXIX).
Observer status for the Palestine Liberation Organization……….. xix
Lampiran 2 Resolusi Majelis Umum PBB: 43/177.
Question of Palestine………………………………….…......…… xxi
Lampiran 3 Security Council: S/2011/705.
Report of the Committee on the Admission of New Members
concerning the application of Palestine for admission to membership
in the United Nations…………………………………………….. xxiii
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Konflik Palestina-Israel yang berlangsung sejak 1948, telah menyita banyak
perhatian dunia internasional, khususnya negara-negara kawasan Timur Tengah.
Sejarah panjang tentang kedatangan bangsa Yahudi (Israel) ke tanah Palestina
menjadi salah satu sebab terjadinya konflik berkepanjangan yang tidak kunjung usai
hingga saat ini.1
Resolusi Majelis Umum PBB No.181 yang membagi tanah Palestina menjadi
dua bagian yaitu Arab dan Yahudi (Israel) justru semakin memperparah konflik yang
terjadi. Resolusi ini menjadi jalan bagi Israel untuk mendirikan sebuah negara, Israel
mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ketika Israel memproklamasikan
kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948,2 negara yang baru dideklarasikan itu
segera mendapat dukungan dari PBB, selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat yang
memberikan pengakuan secara de facto pada tanggal 15 Mei sehari setelah
dideklarasikan negara Israel dan diikuti Uni Soviet yang mengakui secara de jure.3
1Tahun 1878, Koloni Agrikutural pertama Zionis masuk ke Palestina hingga pada akhirnya sampai
dengan konflik panjang terkait persoalan perebutan wilayah. (Ilan Pappe.h.455). 2Adian Husaini, Israel Sang Teroris yang Pragmatis, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2002), 15. 3Charles D Smith. Palestine and The Arab-Israel Conflict. (United States of America: Bedford/St.
Martin’s. 2001),167.
2
Satu tahun kemudian paska deklarasinya, Israel menjadi anggota penuh PBB pada 11
Mei 1949.4
Berbeda dengan Israel, Palestina masih harus memperjuangkan
kemerdekaannya dan memperoleh pengakuan dari dunia internasional sebagai negara
yang berdaulat.5 Paska Resolusi 181 dan 242 rakyat Palestina masih belum dapat
merealisasikan pembentukan sebuah Negara Palestina yang merdeka.
Berbagai upaya-upaya perundingan telah dilakukan untuk menjebatani pihak
Israel dan Palestina, seperti perjanjian Camp David yang menghasilkan kesepakatan
penentuan tempat Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayah otonom penuh rakyat
Palestina. Akan tetapi hal ini tidak diikuti dengan jaminan pendirian sebuah Negara
palestina yang berdaulat.
Konflik Palestina-Israel yang berlarut-larut akhirnya berkembang menjadi
konflik kekerasan yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban.6 Hal ini sejalan
dengan yang dikemukakan Kriesberg bahwasannya konflik akan muncul ketika dua
atau lebih orang atau kelompok memiliki kepentingan yang bertentangan satu dengan
yang lain.7 Dalam persoalan ini kemudian menjadi tidak seimbang karena Israel
4Smith, Palestine and The Arab-Israel Conflict, 167. 5Muhsin Muhammad Shaleh. Palestina: Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi.Cet.1 (Jakarta:
Gema Insani Press. 2001), 13. 6Operasi “Cast Lead” desember 2008- Januari 2009 oleh Israel, menewaskan lebih dari 1.400
orang Palestina yang mencakup ratusan warga sipil dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur
pesisir tersebut, diklaim bertujuan mengakhiri penembakan roket dari Gaza
http://indonesia.faithfreedom.org. Diunduh Selasa 26 Februari 2013). Tiga-belas warga Israel, sepuluh
dari mereka prajurit, tewas selama perang itu. Pada tahun 2011, serangan pasukan Israel menewaskan
105 warga Palestina. Tersedia: http://internasional.kompas.com. Diunduh 26 Februari 2013). 7Kriesberg, Louis. Mediation and The Transformation of Conflict The Israel-Palestinian Conclict.
Juornal of Peace Research. 38:3 (May 2001,h: 374).
memiliki posisi tawar dan power yang lebih kuat baik dari segi pertahanan militer
maupun statusnya dalam keanggotaan di PBB.
Usaha bangsa Palestina untuk mewujudkan pendirian Negara palestina yang
berdaulat, mulai mendapat dukungan dunia internasional sejak KTT Liga Arab tahun
1974 menunjuk Palestine Liberation Organization (PLO)8 sebagai wakil sah tunggal
rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk mendirikan
negara merdeka. Pada 22 November 1974, PLO mendapat status pengamat di PBB
namun hanya sebagai Entitas Non-Negara.9 Status ini memberikan hak PLO untuk
berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Pada 15 November
1988, PLO melalui Dewan Nasional Palestina (Palestine National Council / PNC)
memproklamirkan kemerdekaan Palestina di Aljir ibu kota Aljazair dengan presiden
pertama Yasser Arafat.10 Namun status politiknya masih dalam perdebatan meskipun
sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab,
Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina.
8Palestine Liberation Organization (PLO) dibentuk pada 28 Mei 1964, atas keputusan dari Liga
Arab sebagai organisasi perwakilan rakyat Palestina yang memperjuangkan Palestina dari kekuasaan
Israel. Keputusan ini diambil saat berlangsungnya Cairo Summit, dalam keputusan ini ditunjuk Ahmad
al-Shuqayri sebagai pemimpin PLO (Charles D Smith. h.272). 9United Nations: General Assembly. 3237 (XXIX). Observer status for the Palestine Liberation
Organization. A/RES/3237 (XXIX), 22 November 1974. Tersedia di http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/512BAA69B5A32794852560DE0054B9B2. Diunduh 23
Desember 2012. 10Arafat merupakan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan pemimpin partai politik
Fatah, yang didirikannya pada tahun 1959. Dalam perjalanan politiknya, Arafat terlibat dalam
serangkaian negosiasi dengan pemerintah Israel untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung
selama beberapa dekade antara Israel dan PLO. Negosiasi tersebut antara lain meliputi Konferensi
Madrid 1991, Kesepakatan Oslo 1993 dan Pertemuan puncak Camp David pada 2000.Beberapa rival
politiknya, termasuk beberapa anggota PLO berhaluan kiri, sering mengkritik keras dirinya dengan
tuduhan korupsi atau terlalu tunduk dalam konsesinya kepada pemerintah Israel.
Hingga Presiden Yaser Arafat wafat pada 11 November 2004, perdamaian
Israel-Palestina maupun realisasi pendirian Negara Palestina yang berdaulat masih
belum terwujud. Paska meninggalnya Arafat, pada Januari 2005 Mahmoud Abbas
yang juga dari kalangan Fatah11 terpilih menjadi Presiden Palestina menggantikan
Arafat. Abbas, menentang perjuangan bersenjata dan berkomitmen untuk
mewujudkan negara Palestina merdeka melalui perundingan.12
Piagam PBB menyebutkan bahwa seluruh negara di dunia yang cinta damai
dapat menjadi anggota organisasi tersebut.13
Meskipun demikian penerimaan anggota
baru harus memperoleh persetujuan dari minimal sembilan anggota Dewan
Keamanan PBB dan tidak ditolak oleh satu dari lima negara pemegang hak veto di
PBB.14
Hal inilah yang diperjuangkan pemerintah Palestina.
Status keanggotaan penuh PBB yang didapatkan Sudan Selatan pada 14 Juli
2011, yaitu kurang dari satu pekan deklarasi kemerdekaannya pada 9 Juli 2011,15
memotivasi Palestina untuk meningkatkan statusnya dari entitas pengamat non
anggota menjadi anggota penuh PBB yang ke-194. Namun, upaya untuk memperoleh
11Fatah, juga dieja Arab Fath (Conquest atau Pembukaan), singkatan dari Harakat al terbalik-
Tahrir al-Watani al-Filastini (Gerakan Pembebasan Nasional Palestina), organisasi politik dan militer
dari Arab Palestina, yang didirikan di akhir tahun 1950 oleh Yasir Arafat dan Khalil al-Wazir (Abu
Jihad) dengan tujuan merebut Palestina dari kontrol Israel dengan melancarkan perang gerilya
intensitas rendah. Diunduh 12 Juli 2013. http://global.britannica.com/EBchecked/topic/202423/Fatah. 12Palestina Serahkan Permohonan Keanggotaan. BBC, 11 September 2011.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110923_unpalestine.shtml. Diakses, 22 Oktober 2011. 13Hal ini tertuang dalam pasal 4 Bab II tentang keanggotaan. Tersedia di
https://unic.un.org/aroundworld/unics/.../jakarta_charter_bahasa.pdf. Diakses 22 Oktober 2012. 14Piagam PBB. 15Gusti NC Aryani. Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota PBB ke-197. Antaranews, 23
September 2011. http://www.antaranews.com/berita/276734/palestina-dan-mimpi-menjadi-anggota-ke-
status tersebut tidaklah mudah. Selaku Negara pemegang hak veto di PBB, Amerika
mengancam menggunakan vetonya untuk menolak upaya Palestina meningkatkan
status keanggotaannya di PBB.16
Pada 23 September 2011, Palestina melalui Presiden Mahmud Abbas
mengajukan permohonan untuk memperoleh status keanggotaan penuh di PBB.
Langkah Presiden Abbas ini dinilai sebagai reaksi dari rencana perundingan
perdamaian dengan Israel yang masih belum dapat tercapai.17 Untuk itu Palestina
merasa perlu meningkatkan posisi tawarnya dalam dunia internasional sebagai salah
satu upaya mewujudkan perdamaian melalui jalan diplomasi, meskipun hal ini tidak
mudah. Karena Palestina masih harus berhadapan dengan anggota penuh PBB
terutama anggota Dewan Keamanan pemegang hak veto yang bersekutu dengan
Israel khususnya Amerika Serikat.18 Meskipun demikian, hal ini tidak menyurutkan
niat otoritas pemerintah Palestina untuk berjuang guna meningkatkan statusnya
menjadi anggota penuh di PBB.
16Ibid. 17M. Hamdan Basyar, Penolakan Israel dan Amerika Serikat Terhadap Permintaan Pengakuan
Negara Palestina di PBB . Tersedia di http://www.politik.lipi.go.id. Diunduh 22 Oktober 2012. 18
AS dan Israel memiliki kerjasama sejak 1959 yang terbentuk dalan American Israel Public
Affairs Committee (AIPAC). Tujuan utama AIPAC adalah menjalin kerjasama antara AS dan Israel.
AIPAC merupakan pendukung gerakan Zeonisme. Israel merupkan salah satu sekutu AS di Timur
Tengah. Oleh karena itu menjdai kepentingan AS untuk melindungi Israel dari berbagai ancaman. Terhitung sampai 2005, bantuan AS kepada Israel hampir 154 miliar dolar yang sebagian besar
diantaranya dalam wujud hibah. Selain bantuan ekonomi dan militer, AS juga memberikan bantuan
diplomasi kepada Israel antara tahun 1972-2006 dengan memberikan hak vetonya terhadap 42 resolusi DK PBB terkait Israel. Mearsheimer dan Walt. Dahsyatnya Lobi Israel. (Jakarta: Gramedia Pustaka
kedudukannya yang strategis. Wilayah ini menghubungkan tiga benua, yaitu Eropa,
Asia dan Afrika, serta Laut Tengah dengan Laut Merah. Dan menjadi penghubung
negara-negara Arab di kawasan Benua Asia dengan negara-negara di Benua Afrika.41
Semenjak abad 19 wilayah Palestina dihuni oleh polulasi yang multikultural
terdiri dari sekitar 86% Muslim, 10% Nasrani dan 4% Yahudi yang tinggal dengan
damai. Pada sekitar akhir tahun 1800-an sebuah kelompok di Eropa yang dikenal
sebagai Zionis menjajah Palestina. Zionis mewakili sebuah minoritas ekstrim Yahudi
yang bertekad mewujudkan tanah air mereka.42
Tahun 1878, Koloni Agrikutural pertama Zionis masuk ke Palestina yang
selanjutnya disusul dengan adanya migrasi bangsa Yahudi ke tanah Palestina hingga
pada akhirnya menjadi konflik berpanjangan terkait persoalan perebutan wilayah.43
Paska berakhirnya Perang Dunia I (tahun 1914-1918) wilayah Palestina44 oleh PBB
saat itu masih Liga Bangsa-Bangsa dipercayakan kepada Inggris yang dikenal dengan
Mandat Inggris (1920-1948).
Adanya Mandat Ingris membuka peluang besar bagi Zionis untuk
mewujudkan ambisinya mendirikan negara yang merdeka di tanah Palestina. pada
tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour melalui persetujuan
sidang kabinet mengeluarkan surat resmi berisi janji kepada bangsa Israel, surat ini
41Ibid, 105. 42
Riza Sihbudi. Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negaranegara.
(Bandung: Mizan, 2007), 459. 43Ilan Pappe. Pembersihan Etnis Palestina. (Jakarta: PT. Gramedia. 2009), 455. 44Sejak tahun 1517-1917, Palestina dikuasai oleh Turki Usmani yang beraliansi dengan Jerman
pada 1914 yang kalah pada Perang dunia I melawan Inggris.
20
dikenal dengan Deklarasi Balfour yang isinya mendukung pendirian negara Yahudi di
tanah Palestina.45
Setelah berakhirnya Mandat Inggris atas Palestina, Berdasarkan rekomendasi
United Nations Special Committee On Palestine (UNSCOP)46 kemudian PBB
mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tahun 1947. Resolusi tersebut
membagi Palestina menjadi tiga bagian. Pertama, daerah untuk Negara-Bangsa Israel
seluas 57% dari keseluruhan negeri Palestina yang sebagian besar adalah kawasan
subur. Kedua, daerah untuk negara-bangsa Arab-Palestina seluas 42% meliputi
daerah tandus. Ketiga, kota Yerussalem sebagai zona internasional.47 Di atas fondasi
tiga landasan tersebut, Israel mengokohkan diri untuk mendirikan negara Yahudi
yang berdaulat di Palestina. Pada 14 Mei 1948 Negara Israel48 resmi berdiri dan
diakui PBB, kemudian diikuti Amerika yang memberikan pengakuan secara de facto
serta Uni Soviet yang mengakui secara de jure.49 Berbeda dengan Israel yang
45Lihat., Deklarasi Balfour 1917. 46
Komite Khusus PBB yang menangani masalah Palestina, Terdiri dari sebelas anggota (Australia,
Swedia, Kanada, India, Cekoslovakia, Iran, Belanda, Guatelama, Peru, Uruguai, dan Yugoslavia ).
Komite ini menyelesaikan laporannya pada 31 Agustus 1947 dan menyerahkan laporan tersebut ke
Majelis Umum PBB (Fawzy Al-Ghadiry. 2010. h, 75-76). 47Roger Garaudy. Mitos dan Politik Israel. (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), 113. 48Di tahun yang sama saat terbentuknya Negara Israel, Negara-negara Arab yang terdiri dari Irak,
Syria, Mesir, Libanon dan Jordania melakukan penyerangan ke Palestina. Ada dua perang besar yang
berlangsung, yang pertama pada pertengahan Mei hingga 11 juni 1948 ketika Arab melakukan Invasi
ke wilayah Yahudi namun berhasil di berhentikan Israel dan PBB mengusahakan gencatan senjata
yang disepakati kedua belah pihak. Yang kedua berlangsung pada 6 hingga 19 Juli dimana pasukan
Israel dapat mengalahkan pasukan Arab dari segala sisi. Kemudian Israel berhasil memperluas
wilayahnya melebihi dari yang telah diatur dalam UN Partition Plan. Perang ini berakhir pada 1949
setelah penandatanganan gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB (Oren Barak.2005). Meskipun
demikian Gencatan senjata ini bukanlah meupakan akhir peperangan karena setelah perang tersebut
masih berlanjut perang-perang selanjutnya. 49Smith, Palestine and The Arab-Israel, 167.
21
merdeka pasca resolusi pembagian wilayah oleh PBB, Palestina belum dapat
mewujudkan berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Pada tahun 1958 para pemimpin negara Arab melakukan pertemuan di Kairo
dipimpin oleh presiden Mesir Gamal Abdul Nasser membentuk Palestine Liberation
Organization (PLO). Pada Juli 1964 di tempat yang sama, para penguasa Arab
melakukan pertemuan (Liga Arab) yang menghasilkan kesepakatan untuk
mengorganisir rakyat Palestina serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk
membentuk pemerintahan di tanah mereka dan menentukan nasib mereka sendiri.50
Kemudian pada 28 Mei di tahun yang sama sebanyak 350 tokoh Palestina menghadiri
pertemuan di Palestina Timur dibawah Pimpinan Ahmad Shuqeiri untuk membentuk
organisasi politik bangsa Palestina. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Raja Husein
selaku Sekertaris Jenderal Liga Arab serta wakil-wakil dari negara yang tergabung
dalam Liga Arab yaitu; Tunisi, Aljazair, Sudan, Suriah, Irak, Mesir, Kuwait,
Lebanon, Maroko dan Yaman.Pada pertemuan tersebut mereka menyatukan sejumlah
Fraksi di Palestina dalam PLO. Pada tahun 1969 Yasser Arafat selaku pimpinan dari
Fraksi Fatah terpilih menjadi Ketua Komite Eksekutif PLO.51
Tahun 17 September 1978 terjadi perundingan rahasia yang dikenal dengan
perjanjian Camp David, antara Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter yang
memimpin perundingan tersebut, Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri
50Muhsin Muhammad Shaleh. Palestina: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi. (Jakarta: Gema
Insani, 2002), 122. 51Ramadhana Anindyajati. Status Hukum Alien Occupation Berdasarkan Hukum Humaniter
Internasional. Studi Kasus: Pendudukan Israel Atas Wilayah Palestina Sejak Deklarasi Berdirinya
Negara Israel. (Jakarta: UI. 2012), 53.
22
Israel Menachem Begin. Camp David merupakan nama dari tempat peristirahatan
milik para presiden AS, Camp David, di Frederick County, Maryland.52 Perundingan
ini seperti hanya sebatas pembagian kekuasaan saja anatara ketiga negara tersebut,
karena dalam hal ini Palestina tidak dilibatkan dalam perundingan menyangkut
persoalan diwilayahnya.
Berdasarkan perjanjian Camp David inilah akhirnya pada Maret 1979, Mesir
dan Israel menandatangani pakta perdamaian. Kemudian Israel mengembalikan
Semenanjung Sinai yang direbut dalam Perang Enam Hari 1967 kepada Mesir. Selain
itu, perjanjian damai ini juga membahas pembentukan pemerintahan otonomi di Tepi
Barat dan Jalur Gaza. Namun, upaya pembicaraan masa depan Palestina ini gagal.
Sebab, Palestina tidak menerima proposal otonomi terbatas untuk Tepi Barat dan
Jalur Gaza seperti yang diajukan Israel.
Sementara itu, Israel juga menolak melakukan negosiasi dengan PLO, meski
PLO sudah diakui PBB sebagai entitas perwakilan bangsa Palestina. Kebuntuan ini
berujung dengan berbagai kekerasan, misalnya Perang Lebanon 1982 dan
pembantaian di kamp pengungsi Sabra dan Shatila pada 16-18 September 1982. Pada
1987, pecahlah apa yang disebut dengan Intifada Pertama. Intifada ini adalah
perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di Jalur Gaza, Tepi Barat,
52“Ervan Hardoko. Dari Camp David hingga Oslo”. Kompas, 30 November 2012.
dan Jerusalem Timur. Intifada ini berlangsung hingga 1993, saat perjanjian Oslo
ditandatangani.53
Beberapa tahun setelah deklarasi kemerdekaan Israel secara sepihak, Palestina
melalui Dewan Nasional Palestina (PNC) memprokalasikan kemerdekaan Palestina di
Ajiria ibu kota Aljazair pada 15 November 1988.54 Meskipun negara Palestina telah
diproklamirkan namun tidak serta merta menjadikan Palestina menjadi negara yang
merdeka dan berdaulat. Meskipun sebagian besar negara di dunia seperti OKI, Liga
Arab, Gerakan Non-Blok dan ASEAN telah mengakui keberadaannya. Setelah
deklarasi kemerdekaan Palestina, Majelis Umum PBB secara resmi mengakui
proklamasi Palestina dan tidak lagi menggunakan sebutan Organisasi Pembebasan
Palestina (PLO). Meskipun demikian Palestina tidak serta merta diberikan status
keanggotaan penuh di PBB.
B. Status Keanggotaan Palestina di PBB Tahun 1988-2011
Palestina mendapatkan status pengamat di PBB sebagai Entitas non-anggota
(non member observer entity) yang diwakili oleh PLO sejak 22 November 1974
sebelum deklarasi kemerdekaan Palestina melalui Resolusi Majelis Umum No. 3237.
Pada KTT Liga Arab tahun 1974 menunjuk PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah
rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak untuk mendirikan negara yang
53Ibid. 54Pada tanggal 16 Nopember 1988 Indonesia secara resmi menyambut baik dan mendukung
keputusan PNC yang telah memproklamirkan pembentukan Negara Palestina merdeka tanggal 15
Nopember 1988 di Alger, Aljazair. Keputusan Pemerintah RI untuk mengakui Negara Palestina
merdeka sejalan dengan dukungan Indonesia yang konsisten selama ini kepada perjuangan rakyat
Palestina untuk memperoleh keadilan dalam memulihkan hak-haknya yang sah maupun dalam
menentukan nasib sendiri termasuk mendirikan negara merdeka di tanah Palestina.(kemlu.go.id).
24
merdeka. Dalam hal ini PLO sebagai observer memiliki hak untuk berbicara di
Majelis Umum PBB namun tidak memiliki hak suara. Selain itu PLO tidak
berparisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina.55
Keberadaan PLO di PBB hanya diakui sebagai entitas atau Organisasi Pembebasan
Palestina.
Pada Desember 1988 sebulan paska deklarasi negara Palestina dengan
Jerusalem sebagai ibukotanya, berdasarkan ketentuan hukum internasional, termasuk
Resolusi Majelis Umum 181 (II) resolusi partisi 1947, Majelis Umum PBB
mengeluarkan resolusi Nomor 43/177 yang memutuskan untuk menunjuk nama
Palestina sebagai pengganti PLO dalam sistem PBB secara keseluruhan.56 Semenjak
keluarnya resolusi tersebut nama PLO di PBB yang merepresentasikan Palestina tidak
lagi digunakan dalam PBB.
Paska deklarasi negara Palestina pada 1988 banyak negara yang telah
mengakui kemerdekaan Palestina termasuk Indonesia yang memberikan pengakuan
sehari setelah deklarasi Palestina namun hal ini tidak serta merta PBB memberikan
Palestina peningkatan status keanggotaan dari sebuah entitas menjadi negara anggota
di PBB.
Sejak tahun 1998, Palestina diberi hak untuk berpartisipasi pada sesi Debat
Umum (General Debate) Sidang Majelis Umum PBB dan menjadi co-sponsor suatu
55Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement
1949–1993, (Oxford: Oxford University Press. 1999), 624. Dikutip dari Ramadhana (2012), h.57. 56Machnun Husein. Prospek Perdamaian di Timur Tengah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),
5.
25
resolusi. Hak ini membuat Palestina memiliki status unik yang berada di antara
observer dan anggota.57 Melalui Sidang Umum menerima sebuah Resolusi No.
52/250 yang memberikan kepada Palestina hak-hak dan privilege tambahan, termasuk
hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum yang diadakan pada permulaan setiap
sesi Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak untuk ikut mensponsori resolusi dan
hak untuk mengajukan keberatan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pembicaraan
dalam rapat (points of order) khususnya menyangkut masalah-masalah Palestina dan
Timur Tengah. Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 menolak (Israel, AS,
Kepulauan Marshall, Mikronesia) dan 10 abstain.58
Semenjak tahun 1974 Palestina dibawah kepemimpinan Yasser Arafat sampai
dengan tahun 2011 pada masa kepemimpinan Mahmoed Abbas yang menggantikan
Yasser Arafat sejak tahun 2005. Palestina masih belum diakui keanggotaannya di
PBB sebagai Negara termasuk belum memiliki status keanggotaan penuh di PBB.
C. Kelompok Berpengaruh di Palestina
Paska pembentukan PLO59 yang terdiri dari kelompok yang berhaluan
Nasionalis, Sosialis, dan Liberalis pada tahun 1964, hubungan luar negeri Palestina
diwakili atau direpresentasikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh PLO sebagai
57Shohib Masykur. Diplomasi Multilateral: Dunia Mengakui Kemerdekaan Palestina. Volume II.
2013. h.13. Tersedia di kemlu.go.id. 58Anindyajati, Status Hukum, 75. 59Faksi-faksi yang tergabung di PLO adalah: Fatah, The Popular Front for the Liberation of
Palestine (PFLP), The Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), The Arab Liberation
Front (ALF) dan Al Sa’iqa (Lihat, Zaenur Rofid. h. 3).
26
perwakilan bangsa Palestina yang diakui oleh dunia internasional sejak tahun 1967.60
Meskipun demikian Palestina memiliki kelompok-kelompok berpengaruh lainnya
yang tidak tergabung sebagai anggota PLO. Keanggotaan PLO didominasi oleh fraksi
Fatah, sedangkan ada fraksi lain yang juga diluar Fatah yang tidak masuk dalam
keanggotaan PLO namun ikut berjuang dalam proses perjuangan kemerdekaan
Bangsa Palestina meskipun dengan cara yang berbeda. Adapun kelompok atau Fraksi
besar di Palestina adalah sebagai berikut:
1. Kelompok Fatah
Fatah dipandang sebagai kolompok atau faksi yang moderat dan
cenderung kompromis yang berhaluan nasionalis-sekuler. Kelompok fatah
mengedepankan jalur perundingan dalam penyelesaian konflik antara Palestina
dengan Israel. Sikap politik Fatah yang dipandang moderat menjadikan kelompok
ini sebagai kelompok yang diperhitungkan dalam dunia internasional khususnya
untuk bernegosiasi.
Fatah, dalam bahasa arab Fath (Pembukaan), singkatan dari Harakat Al-
Tahrir Al-Watani Al-Filastini (Gerakan Pembebasan Nasional Palestina),
organisasi politik dan militer dari Arab Palestina, yang didirikan pada akhir tahun
1950 oleh Yasir Arafat dan Khalil al-Wazir (Abu jihad) dengan tujuan merebut
Palestina dari kontrol Israel dengan melancarkan perang gerilya intensitas rendah.
Fatah mendapat dukungan Suriah yang berbasis di Damaskus. Pada bulan
60Zaenur Rofid. Solusi Konflik Palestina-Israel (Study Kasus Strategi Zero Sum HAMAS Tahun
2006-2007. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 3.
27
Desember 1964 Fatah melakukan operasi militer pertama dengan meledakkan
instalasi pompa air Israel. Pada 1968 pusat Fatah kemudian berpindah ke
Yordania.61
Pada mulanya rekrutmen Fatah terpusat pada unsur-unsur Ikhwanul
Muslimin (IM) hingga tahun 1963, kemudian Fatah mulai terbuka bagi aliran lain
dan sektor luas masyarakat. Fatah yang bergantung kepada sokongan negara-
negara Arab semakin hari semakin jauh dari ideologi IM. Menurut Fatah,
pendekatan IM sudah lapuk dan memerlukan refomasi untuk memastikan
perjuangan kemerdekaan Palestina. Akhirnya, pada tahun 1960, IM mulai
menyatakan pendirian mereka terhadap Fatah. Mereka mengisyaratkan
penentangan mereka terhadap perjuangan Fatah. Tindakan IM ini merupakan
perpecahan untuk yang pertama kalinya diantara para pejuang Palestina.62
Puncaknya adalah ketika pimpinan IM di Gaza mengeluarkan perintah kepada
pengikutnya untuk memilih Fatah atau IM. Kemudian dari sinilah gerakan Fatah
mengidentifikasi diri dengan identitas nasional yang sekuler hingga sekarang.
Dengan al-Ashifah / Petir sebagai divisi militernya.63
Pada tahun 1967 Israel berhasil menduduki wilayah Tepi Barat. Praktis,
seluruh wilayah Palestina dikuasai penjajahan Israel. Melihat itu gerakan
61Fatah. Tersedia di http://global.britannica.com/EBchecked/topic/202423/Fatah. Diakses jum’at
12 Juli 2013. 62
Asal Usul Hamas. Tersedia di http://palestinkini.info/?s=asal+usul+hamas. Diakses 26
Ikhwanul Muslimin membuat kesepakatan dengan Fatah untuk mendirikan sayap
militer. Mereka berlatih di Yordania yang disebut dengan Camp As-Syuyukh.64
Pada akhir 1960-an, Fatah bergabung dengan PLO, kemudian pada tahun
1969 pemimpin Fatah Yaser Arafat diangkat menjadi pemimpin PLO. Ditahun
yang sama PLO mendapat pengakuan sebagai perwakilan resmi bangsa Palestina
dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sejak saat itu, Fatah menjadi kekuatan
politik yang dominan di Palestina. Pada 22 November 1974, keberadaan PLO
mulai diakui oleh The United Nations General Assembly (Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai perwakilan resmi Palestina.65
2. Kelompok Hamas
Pergerakan Harakah Al-Muqaawamah Al-Islaamiyyah (Hamas) lahir
karena situasi dalam negeri yang semakin memanas akibat penjajahan warga
Yahudi terhadap bangsa Palestina. Darisinilah mulai muncul para pejuang atau
militan yang siap mati memperjuangkan tanah air Palestina dari penjajahan Israel.
Gerakan ini berupaya penuh untuk mewujudkan Negara Palestina yang merdeka.
Kemunculan Hamas tidak telepas dari peran Ikhwanul Muslimin66 yang
merupakan gerakan politik islam yang pertamakali menaruh perhatian khusus
terhadap masalah Palestina. Kemudian gerakan ini berkembang diseluruh penjuru
64Ita Mutiara Dewi, Ajat Sudrajat, dan Miftahuddin. Gerakan Rakyat Palestina: Dari Deklarasi
Negara Israel Sampai Terbentuknya Negara Negara Palestina. (Yogyakarta: UNY, 2008), 15-16. 65Ibid, 12-14. 66Ikhwanul muslimin merupakan gerakan sebuah jamaah yang religious dan filantropis, yang
bertujuan menyebarkan moral islam dan amal baik. Gerakan ini didirikan oleh Hasan Al-Banna di
Ismailiyah, Mesir, pada 1928 Bawono Kumoro. HAMAS: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zeonisme
Israel.(Bandung: Mizan, 2009), 71.
29
Palestina dan berada dibawah kendali Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Kairo,
Mesir. Disamping itu, ikhwanul muslimin dikenal sangat dekat dengan salah satu
tokoh pergerakan Palestina saat itu yaitu, Izzudin Al-Qassam. Kedekatan ini
menjadikan Ikhwanul Muslimin dan kelompok Jihad Al-Qasasam bahu-membahu
dalam menghadapi Zionis Israel.67
Hamas lahir sebagai salah satu gerakan perlawanan terhadap penjajahan
Israel di Palestina. Hamas mulai dikenal oleh rakyat Palestina karena reaksi
kerasnya terhadap tentara Israel melalui gerakan perlawanan oleh para pemuda
Palestina terhadap tentara Israel atau yang lebih dikenal dengan Intifada I (1987-
1993).
Intifada telah terbukti memberikan sumbangan terbesar dalam perjalanan
sejarah perjuangan bangsa Palestina, khususnya dalam membuka mata dunia
internasional terhadap penjajahan Israel di Palestina yang berlangsung puluhan
tahun. Hal ini diperkuat dengan semakin berkembangnya gelombang
demokratisasi dan advokasi terhadap HAM yang bertepatan dengan gerakan
intifadah. Hingga pada akhirnya bangsa Palestina yang semula kurang mendapat
perhatian, maka paska meletusnya intifadah dunia internasional mulai menaruh
simpati terhadap perjuangan kaum muda di jalur Gaza dan Tepi Barat.68
Kemudian untuk mengorganisir gerakan intifadah khususnya dikalangan
pemuda, maka dideklarasikanlah Hamas (Harakat Al-Muqawamah Al-
dan pembagian sumber air. Kesepakatan penting dalam konferensi Annapolis
kedua pihak sepakat untuk menciptakan mekanisme monitoring implementasi
peta jalan, yang isinya pendirian Negara Palestina merdeka yang
berdampingan dengan damai bersama Israel. Konferensi ini juga menyepakati
pengguliran proses negosiasi langsung antara Israel dan Palestina setiap dua
minggu sekali dengan Amerika Serikat bertindak sebagai penengah.79
Dari beberapa perundingan diatas, AS menjadi negara yang cukup
memiliki pengaruh terhadap perundingan damai yang berlangsung antara Israel
dan Palestina. Termasuk perundingan damai antara Presiden AS Barack Obama,
PM Israel Benyamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada
2010 yang akhirnya menemui kebuntuan karena Israel menolak memperpanjang
78
“The Israeli Camp David II Proposals for Final Settlement”. Mideastweb, July 200.
http://www.mideastweb.org/campdavid2.htm. Diakses 25 Februari 2015. 79Menlu RI: “Konfernsi Annapolis Berikan Terobosan Baru Bagi Realisasi Perdamaian di Timur
Tengah”. Tabloit Diplomasi, Januari 2008. http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/54-
moratorium penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Dalam
hal ini AS memang menolak pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi barat dan
menganggap hal tersebut ilegal karena menyalahi perundingan.
Kebuntuan terhadap upaya perundingan dengan Israel mengakibatkan
Abbas memilih jalur lain untuk meningkatkan status keanggotaannya di PBB
menjadi negara anggota penuh. Dalam menanggapi upaya Abbas tersebut, justru
sebaliknya AS mengancam akan menjatuhkan Veto-nya untuk menggagalkan
keanggotaan penuh palestina di PBB, bahkan sampai dengan saat ini AS masih
belum mengakui Palesina sebagai Negara.
2. Isu Kemanusiaan
Konflik berkepanjangan yang terjadi tidak jarang mengakibatkan banyak
kerugian di kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Palestina merupakan pihak
yang paling terkena dampak dari pertikaian tersebut. Mulai dari kerugian meteri
sampai dengan persoalan kemanusiaan yang muncul akibat konflik bersenjata
yang terjadi.
a. Persoalan Pengungsi (Refugees)
Paska deklarasi berdirinya negara Israel di Palestina, tentara Israel
semakin gencar mengukuhkan eksistensinya dan berupaya menguasai wilayah
palestina dengan mengusir bahkan membunuh penduduk setempat sebagian
besar penduduk Palestina akhirnya menjadi pengungsi atau sering di sebut
37
dengan “Pengungsi Palestina”.80 Pengusiran etnis Palestina ini dilakukan
dalam tiga tahap. Tahap pertama pada awal Desember 1947 sampai 1948,
Israel melakukan serangkaian serangan ke desa-desa di wilayah Palestina serta
mengusir penduduk setempat untuk kemudian menguasai wilayah tersebut.
Beberapa desa dan pemukiman-pemukiman penduduk berhasil dikuasai.81
Dalam peristiwa ini kurang lebih 325.000 tewas dan sekitar 780.000
mengungsi.
Tahap kedua, yang terjadi enam bulan paska operasi pertama sebanyak
432.780 warga Palestina diusir dari kawasan yang termasuk jatah pembagian
wilayah Israel dalam UN Partition Plan. Termasuk sejumlah 347.220 warga
palestina yang tinggal di wilayah sekitar perbatasan tidak luput dari
pengusiran Israel.
Pada tahap ketiga sampai dengan tahun 1954, dari sekitar 900.000
warga palestina yang tinggal di kawasan yang termasuk tanah pembagian
untuk Israel sebanyak 800.000 warga telah diusir dan mengungsi, hanya
sekitar 100.000 warga yang masih tetap tinggal dan menjadi kaum minoritas,
total sebanyak 80 persen warga Paletina tinggal di penampungan.82
Menurut
data yang dilansir PBB terdapat lebih dari 3,6 juta warga Palestina yang
terusir tersebar di wilayah Tepi Barat, Gaza, Yordania, Suriah dan Lebanon
80Pengungsi Palestina didefinisikan sebagai “orang-orang yang pada mulanya tempat tinggalnya
adalah Palestina selama periode 1 Juni 1946 sampai dengan 15 Mei 1948 kemudian kehilangan rumah
dan mata pencaharian akibat konflik 1948.” 81Pappe, Pembersihan Etnis, 62-63. 82Dina Y Sulaiman. Ahmadinejad On Palestine: Perjuangan Nalar dan Jiwa Seorang Presiden
untuk Palestina. Cet.1. (Depok: Pustaka Iman, 2008), 81-83.
38
serta negara-negara arab lainnya. Sebagian besar para pengungsi tinggal di
kamp-kamp pengungsian yang kumuh.83 Resolusi PBB 194 memberikan hak
penuh bagi pengungsi Palestina untuk pulang ke Tanah Air mereka. Namun,
Israel hingga kini tidak pernah menunaikan kewajiban mereka terkait resolusi
tersebut.
Menurut United Nations Relief and Works Agency (UNRWA)84 pada
2005, jumlah pengungsi Palestina yang tercatat adalah 4,3 juta orang. Namun,
catatan tersebut lebih kecil daripada jumlah sesungguhnya, yang diyakini
mencapai lebih daripada 7 juta orang. Kamp pengungsi Palestina terbagi
menjadi dua kamp resmi dan kamp tidak resmi. UNRWA mengakui 59 kamp
dari 66 kamp yang tersebar di Lebanon, Jordan, Syria, Tepi Barat, dan Jalur
Gaza. Agar sebuah kamp diakui UNRWA, disyaratkan adanya kesepakatan
antara negara tempat dimana kamp berada dengan UNRWA.
Lebih dari 460 ribu pengungsi Palestina di Syria hidup di sembilan
kamp resmi dan tiga kamp tidak resmi. Pemerintah Syria bertanggung jawab
menyediakan fasilitas-fasilitas publik di dalam kamp-kamp tersebut,
83Albert Hourani. Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim. (Bandung: Mizan, 2004), 697. 84Badan Bantuan PBB dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) didirikan Setelah
1948 konflik Arab-Israel, melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 302 (IV) dari 8
Desember 1949 untuk melaksanakan bantuan langsung dan bekerja program untuk pengungsi
Palestina. Badan ini mulai beroperasi pada 1 Mei 1950. Dengan tidak adanya solusi untuk masalah
pengungsi Palestina, Majelis Umum telah berulang kali memperbaharui mandat UNRWA, terakhir
memperpanjang sampai dengan 30 Juni 2017. UNRWA didanai hampir seluruhnya oleh sumbangan
sukarela dari negara-negara anggota PBB. UNRWA juga menerima beberapa dana dari Anggaran
Reguler PBB, yang digunakan sebagian besar untuk biaya staf internasional. Layanan Badan
mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan pelayanan sosial, infrastruktur kamp dan
perbaikan, keuangan mikro dan bantuan darurat, termasuk dalam masa konflik bersenjata
(http://www.unrwa.org).
39
sementara UNRWA bertanggung jawab menyediakan berbagai layanan, mulai
dari kesehatan, pemukiman, hingga air bersih.85
b. Kejahatan Perang (War Crime)
Korban akibat konflik bersenjata yang terjadi mengakibatkan banyak
korban baik dari kombatan sampai dengan warga sipil. Agresi Israel ke
Palestina yang dikenal dengan Operasi “Cast Lead” pada 27 Desember 2008
- 20 Januari 2009, melalui pemboman lewat udara maupun darat yang
dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza.86 Serangan ini
sebenarnya ditujukan untuk melumpuhkan pejuang Hamas serta
menghentikan suplai senjata Hamas yang dikirim melalui terowongan-
terowongan bawah tanah. Hamas dicap sebagai organisasi teroris, oleh Israel,
Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun oleh pendukungnya, organisasi itu
dianggap sebagai kekuatan perjuangan yang sah untuk membela Palestina dari
pendudukan Israel.
Akibat dari serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut sekitar
1434 penduduk Palestina tewas menjadi korban. Korban penduduk sipil
berjumlah 960, 239 polisi dan 235 pejuang Hamas. Penduduk sipil yang tewas
terdiri dari 288 anak-anak, 121 wanita, dan 409 penduduk sipil selain wanita
dan anak-anak. Menurut data dari Departemen Kesehatan Palestina, korban
85Pengungsi Palestina. Voiceofpalestine, 1 Januari 2011.
Palestina, kepada Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa, sebuah aplikasi untuk penerimaan Palestina berdasarkan
perbatasan 4 Juni 1967, dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibukotanya,
sebagai anggota penuh Perserikatan bangsa. Saya menyerukan kepada
Bapak Sekretaris Jenderal untuk mempercepat permintaan kami kepada
Dewan Keamanan, dan saya memanggil anggota terhormat dari Dewan
Keamanan untuk memilih dalam mendukung keanggotaan penuh kami.
Saya juga menyerukan kepada Amerika yang tidak mengakui Negara
Palestina. Dukungan dari negara-negara dunia untuk upaya kami adalah
kemenangan bagi kebenaran, kebebasan, keadilan, hukum dan legitimasi
internasional, serta merupakan dukungan yang luar biasa untuk opsi
perdamaian dan meningkatkan peluang keberhasilan negosiasi. Dukungan
Anda untuk pembentukan Negara Palestina dan untuk masuk ke PBB
sebagai anggota penuh adalah kontribusi terbesar untuk perdamaian di Tanah Suci.
Dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum tersebut Abbas dengan tegas
menyampaikan maksud dan tujuannya agar PBB dapat mempertimbangkan
peningkatan status keanggotaan Palestina menjadi anggota penuh dan di akui
sebagai negara merdeka berdasarkan garis perbatasan 1967 dan menjadikan Al-
Quds sebagai Ibu kota negara Palestina. Abbas menegaskan bahwa rakyat
Palestina berhak untuk merdeka serta berhak memiliki kesempatan yang sama
dengan negara-negara merdeka lainnya.
D. Dukungan Dari Negara-Negara Anggota PBB
Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan atas dasar komitmen untuk
mewujudkan perdamaian dunia paska Perang Dunia. Negara yang tergabung
didalamnya umumnya memiliki pandangan yang sama terkait perdamaian.
Bahkan bagi negara anggota yang melanggar akan di kenakan sangsi oleh PBB.
Sesuai aturan yang ditetapkan dalam piagam PBB.
56
Abbas yang juga berkomitmen untuk menyelesaikan Persoalan Palestina
dengan Perundingan damai berupaya meningkatkan status keanggotaannya di
PBB sebagai member state setelah sebelumnya upaya damai dengan Israel gagal
mendapatkan kesepakatan. Dalam upaya Abbas di PBB tersebut tidak jarang
menuai kritik dari beberapa pihak baik dari Israel dan sekutunya bahkan dari
kalangan internal Palestina. meskipun demikian banyak negara anggota PBB yang
mendukung dan menyambut baik maksud Abbas tersebut.
Indonesia termasuk negara yang mendukung langkah Abbas tersebut,
Pada Pertemuan koordinasi tingkat menteri Komite Palestina GNB pada 22
September 2011 yang diselenggarakan di sela sela sesi ke-66 Sidang Majelis
Umum PBB. Pengajuan Palestina sebagai anggota PBB merupakan salah satu isu
menonjol dalam sidang PBB kali ini. Dalam waktu yang tersisa sebelum DK PBB
mengambil keputusan, Menlu Marty juga mengajak negara-negara GNB terus
merapatkan diri dan bekerjasama guna mendukung keputusan bangsa Palestina,
sebelumnya pada 9 September Menlu Palestina bertemu dengan Marty
Natalegawa. Dalam pertemuan tersebut Menlu Palestina menyampaikan informasi
mengenai langkah-langkah yang akan diambil Palestina dalam mengajukan diri
sebagai anggota PBB. Marty Natalegawa juga mengingatkan kembali mengenai
dukungan GNB yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB di Bali,
Mei lalu. Marty mengatakan“Kita telah menyepakati rencana aksi untuk
57
mendukung masalah Palestina dan pengajuan Palestina sebagai anggota tetap
PBB pada sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB.”114
Kantor Berita India, Press Trust of India (PTI), menyebutkan bahwa
Perdana Menteri India Manmohan Singh telah menulis surat kepada Abbas dan
meyakinkan dukungan penuh India terhadap upaya Palestina itu. India saat ini
merupakan ketua bergilir Dewan Keamanan PBB. Sementara tokoh kontroversial,
Presiden Venezuela Hugo Chavez telah mengirim surat kepada Sekjen PBB Ban
Ki-moon untuk menyampaikan dukungan penuh bagi permintaan Palestina.
Dalam suratnya yang disiarkan ke media lokal pada 17 September lalu Chavez
mengatakan bahwa Negara Palestina memiliki hak “untuk menjadi sebuah negara,
bebas berdaulat dan independen”.115
Sembilan dari 27 anggota Uni Eropa juga mengakui Palestina sebagai
negara dengan perbatasan 1967. Negara-negara lainnya tampak semakin
mendukung gagasan Palestina tersebut, antara lain karena rasa frustrasi atas
pemerintahan Netanyahu dalam perundingan damai Israel-Palestina yang mereka
lihat amat sulit untuk diajak berunding berkaitan dengan isu pemukiman. Inggris,
Prancis, dan Jerman kemungkinan mendukung resolusi Majelis Umum jika
mencakup peta jalan yang jelas untuk kembali ke meja perundingan.116
114Bukan Tujuan Akhir Palestina Sebagai Anggota PBB. Tersedia di
http://www.kemlu.go.id/havana/Pages/News.aspx?IDP=5167&l=id. Diakses 22 November 2014. 115Palestina dan Mimpi Menjadi Anggota ke 194 PBB. Antaranews, 23 September 2011.
perjuangan yang semula mengedepankan perjuangan militer kemudian beralih
menempuh jalur diplomasi yang lebih elegan paska ditunjuknya PLO sebagai
perwakilan rakyat Palestina sampai sekarang masih terus mengupayakan
penyelesaian dengan bernegosiasi dalam perundingan-perundingan perdamaian
terkait persoalan Palestina.
Pertanyaan-pertanyaan muncul apakah Palestina memang negara yang cinta
damai, karena Hamas menolak untuk meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan,
serta memiliki tujuan untuk menghancurkan Israel. Pandangan DK menyatakan
bahwa untuk melaksanakan kewajiban yang terkandung dalam Piagam PBB dituntut
lebih dari komitmen lisan oleh pemohon untuk melaksanakan kewajiban Piagam,
pemohon harus menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian damai sengketa dan
untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan
hubungan internasional.134 Dalam hal ini, DK berpandangan bahwa Hamas tidak
menerima kewajiban tersebut sebagai syarat keanggotaan PBB.
Berkenaan dengan persyaratan bahwa pemohon menerima kewajiban yang
terkandung dalam Piagam dan mampu dan mau melaksanakan kewajiban tersebut,
pandangan DK menyatakan bahwa Palestina memenuhi kriteria ini.135 Akan tetapi
pada akhirnya DK tidak dapat meloloskan permohonan Palestina untuk dapat
134UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-16. 135
UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-18.
67
dilanjutkan ke Majelis Umum. Sebagaimana dikutip dari pernyataan DK sebagai
berikut:136
“The view was expressed that the Committee should recommend to the
Council that Palestine be admitted to membership in the United Nations. A
different view was expressed that the membership application could not be
supported at this time and an abstention was envisaged in the event of a vote.
Yet another view expressed was that there were serious questions about the
application, that the applicant did not meet the requirements for membership
and that a favourable recommendation to the General Assembly would not be
supported”. Pandangan itu diungkapkan bahwa Komite harus
merekomendasikan kepada Dewan bahwa Palestina harus diakui
keanggotaannya di PBB. Sebuah pandangan yang berbeda diungkapkan
bahwa permohonan keanggotaan tidak dapat didukung saat ini dan abstain
juga dipertimbangkan dalam hal suara. Namun pandangan lain menyatakan
bahwa ada pertanyaan serius tentang aplikasi, bahwa pemohon tidak
memenuhi persyaratan untuk keanggotaan dan rekomendasi kepada Majelis
Umum tidak dapat didukung. (Terjemah oleh penulis).
Keputusan DK menyatakan bahwa Palestina belum memenuhi persyaratan
dalam Piagam PBB dan memutuskan untuk tidak menerima Palestina menjadi
anggota penuh. Sebagai jalan tengah dari pengajuan Palestina untuk menjadi negara
anggota PBB, dalam hal ini DK merekomendasikan Palestina untuk mengajukan
permohonan sebagai non member state observer.137
B. Hambatan Palestina Menjadi Anggota Penuh di PBB
Negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional, merupakan
aktor yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional dan tidak
136
UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-8. 137 UNISPAL, Report of the Committee on the Admission, 11 November 2011 Poin ke-20.
68
lagi sebagai pelaksanaan kepentingan negara masing-masing.138 Dalam hal ini apa
yang telah menjadi keputusan PBB terkait permohonan status keanggotaan Palestina
merupakan keputusan mutlak dan teleh melewati mekanisme organisasi tersebut.
Dalam hal ini Palestina tidak dapat mengganggu gugat terhadap keputusan yang
dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB.
Setelah melewati mekanisme PBB terkait penerimaan anggota baru (new
member state) terhadap proposal permohonan yang diajukan Palestina melalui
Mahmoud Abbas pada 23 September 2011. Permohonan keanggotaan penuh
Palestina di PBB akhirnya gagal masuk ke tahap pembahasan di Majelis Umum
setelah voting yang diadakan Dewan Keamanan pada 9 November 2011.
Berdasarkan voting tersebut Palestina gagal memperoleh dukungan minimal sembilan
suara. Negara anggota Dewan Keamanan yang mendukung adalah: Rusia, Cina,
Brasil, India, Lebanon, Afrika Selatan, Nigeria, dan Gabon. Negara-negara tersebut
dari awal memang sudah berkomitmen mendukung upaya yang diajukan oleh
Palestina. Namun hal ini terganjal karena AS, Jerman, Bosnia, Portugal dan
Kolombia menolak, sedangkan Inggris dan Perancis memutuskan untuk abstain.139
Dalam penelitian ini, penulis melihat hambatan Palestina menjadi anggota penuh di
PBB sebagai member state tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor, baik internal
maupun eksternal yang diantaranya adalah sebagai berikut:
138Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, 29. 139UN vote on Palestinian state put off amid lack of support. Theguardian, 11 November
Meskipun pada akhirnya rekonsiliasi antara keduanya, pemimpin Hamas
menerima konsensus yang meluas tentang pembentukan negara Palestina
berdasarkan perbatasan sebelum 1967 namun secara resmi Hamas tetap menolak
pengakuan atas Negara Israel. Setelah pidato Abbas pada tanggal 16 September,
Hamas mengatakan permohonan ke PBB itu sebagai risiko yang besar bagi
Palestina.144 Warga Palestina di Jalur Gaza yang mayoritas, di bawah kekuasaan
Hamas menentang upaya otoritas Palestina di PBB tersebut dan tidak yakin
pengakuan PBB akan membantu masalah Palestina. Warga Gaza Salah Abu
Ajram mengatakan, PBB hanya mendukung warga Yahudi dan tidak akan pernah
mendukung warga Arab. Ia memperkirakan PBB akan menolak pengajuan
palestina menjadi anggota penuh atau apabila menyetujuinya, Amerika akan
memvetonya.145
Pertentangan antara Fatah dan Hamas sebagai faksi besar di Palestina
membuat koalisi politik internal dalam perjuangan kemerdekaan Palestina
menjadi berjalan secara lamban. Hal tersebut yang kemudian menjadi celah bagi
Israel dan AS untuk menggagalkan terwujudnya Palestina yang berdaulat karena
kelemahan Pemerintah Otoritas Palestina dalam menangkal aksi-aksi kekerasan
terhadap kepentingan Israel. Aksi-aksi kekerasan di Palestina juga dibalas oleh
tindakan serupa oleh Israel karena mereka beranggapan itu sebagai upaya
144BBC, Tanya Jawab Seputar Palestina, Arsip 20 September 2011. 145Muncul Reaksi Beragam atas Pidato Presiden Palestina di PB. Voaindonesia, 24 September
Inc. 2003), 159-161. 150Ibid, 162. 151Menurut Amerika, persoalan Palestina diselesaikan dengan menggeneralisir menjadi
persoalan Timur Tengah. Amerika kemudian mulai bicara soal perdamaian dan pendirian Negara
Palestina. Dengan semua itu, Amerika ingin Negara Palestina itu terpisah antara Israel dan Negara
76
Charta152 (1216), The English Petition of Rights (1628), The English Bill of
Rights, The Two Treaties of Government (1690) dan Deklarasi Kemerdekaan AS
(1776) yang menekankan pada “life, liberty, prosperity” dalam semua aspek
kehidupan manusia.153Hal tersebut menjadi landasan yang dinilai dapat
memecahkan persoalan Timur Tengah dengan tujuan mengimplementasikan
demokrasi dan penegakan HAM di kawasan tersebut.154
Dalam kapasitasnya sebagai anggota PBB, Amerika memiliki posisi kuat
sebagai salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki
hak Veto. Hak istimewa yang hanya dimiliki oleh lima anggota DK tersebut bisa
dikategorikan sebagai soft power yang dimiliki AS di PBB. Kekuatan inilah yang
digunakan AS untuk mengancam otoritas Palestina Mahmoud Abbas agar
mengurungkan niatnya untuk menjadi anggota penuh PBB. Hal ini ditegaskan
oleh Presiden AS Barack Obama.155
Dalam pidatonya pada pembukaan Majelis Umum PBB, 21 September
2011 di New York, Presiden AS Barack Obama menghimbau Israel dan Palestina
untuk kembali berunding dan menolak secara tegas rencana otoritas Palestina.
Arab lainnya agar Israel tidak meluas ke wilayah Negara-negara Arab lainnya. (Athiyah Jabarin.
Amerika dan Persoalan Palestina. Diunduh 5 Feb 2015 di: www.infopalestina.com ). 152Dalam buku Miriam Budiarjo. 2008. Magna Charta dimaknai sebagai tonggak sejarah
demokrasi barat yang ditandatangani pada tahun 1215 antara raja John dari Inggris dan sejumlah
bangsawan terkait hak politik dan sipil. h. 213. 153
Sidik Jatmika. AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda
Amerika Serikat, (Yogyakarta: Bigraf, 2001), 15-16. 154 Athiyah Jabarin. Amerika dan Persoalan Palestina. 155 Ikhwanul Kiram Mashuri. “Dunia Dikuasai Lima Negara”. Republika, 14 November 2013.
berteman dan bermitra dengan Israel. Obama juga memperingatkan Palestina
bahwa mereka tidak akan mendapatkan kemerdekaan dengan menolak adanya
rezim Israel yang juga berhak untuk hidup, mengklaim bahwa upaya untuk
mendelegitimasi Israel akan selalu gagal.167 AS menyuarakan dukungan mereka
untuk menggunakan hak veto pada voting di DK untuk memblokir suara
kemerdekaan Palestina untuk menjadi negara anggota PBB.168
Dalam voting yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DK PBB pada
September 2011 memang AS tidak sampai menggunakan hak veto-nya karena
presentase suara untuk Palestina di DK yang masih kurang. Namun penolakan AS
tetap dilakukan dalam pelaksanaan voting yang pada akhirnya DK memutuskan
untuk tidak menerima Palestina sebagai anggota penuh di PBB.169
3. Kurangnya Dukungan Negara Timur Tengah
Dalam Bab. II dijelaskan bahwa KTT Liga Arab menunjuk PLO sebagai
wakil sah palestina untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. hal ini akan
menjadi mustahil terwujud tanpa peran serta dari negara-negara Timur Tengah
khususnya yang tergabung dalam Liga Arab. Namun Palestina dan Israel hingga
saat ini belum mencapai penyelesaian konflik karena lemahnya dukungan negara-
negara Timur Tengah terhadap penyelesaian konflik kedua negara tersebut.
Masalah Palestina yang pada mulanya merupakan persoalan bersama negara-
167Al Furqan. Berpidato untuk Dunia Islam, Obama Tetap Dukung Israel. Eramuslim, Jumat,
20 Mei 2011. http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/berpidato-untuk-dunia-islam-obama-
tetap-dukung-israel.htm#.VVIKn6Np5H0. Diakses 10 Februari 2015. 168The American Veto. Tersedia di
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/israel_un.html#veto. Diakses 9 Februari 2015. 169Theguardian. UN Vote on Palestine state. 11 November 2011.
persatuan demi membela Palestina dari penjajahan Israel. Mereka memang
sepakat untuk membela perjuangan Palestina melawan Israel namun tidak pernah
bersatu padu dalam hal pelaksanaanya. Hal ini terlihat dalam perang Arab-Israel
tahun 1948174, 1956, 1967, 1973 maupun 1982 (ketika Israel menyerbu Libanon
untuk mengusir PLO) hingga agresi Israel tahun 2002, hanya empat dari dua
puluh negara Arab yang sering terlibat yaitu Mesir, Suriah, Libanon dan
Palestina.175 Di samping itu pecahnya perjuangan rakayat Palestina dari tataran
akar rumput yang dikenal dengan Intifadah salah satunya merupakan wujud
kekecewaan dari rakyat Palestina terhadap bangsa Arab yang dinilai tidak
berjuang secara bersama-sama dengan rakyat Palestina melawan Israel.176
Dalam beberapa dekade kondisi politik di kawasan Timur Tengah yang
tidak stabil juga turut mempengaruhi perpecahan di kawasan tersebut. Konflik
yang terjadi di Timur Tengah saat ini disebut-sebut tak bisa dilepaskan dari
terjadinya fenomena Arab Spring di dunia Arab. Sebuah fenomena bergulirnya
demokratisasi untuk menuntut perubahan di kawasan tersebut yang ironisnya
berujung pada konflik.177 Sebagian implikasi langsung Arab Spring adalah
174Bangsa Palestina sudah merasakan redupnya dukungan negara-negara Arab dari segi
persenjataan dan perlengkapan perang lainnya yang sangat terbatas (Shaleh.2002, h.69). 175Mustafa Abdul Rahman. Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al Aqsa.
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002). 176
Aguk Irawan. Rahasia Dendam Israel: Jejak Berdarah Israel di Palestina dan Dunia Arab.
(Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009), 100. 177Arab Spring merupakan sebuah fenomena merebaknya revolusi demokrasi di dunia Arab.
Peristiwa ini diawali oleh Tunisia pada sekitar pertengahan tahun 2010, kemudian merambah ke
negara-negara lain, seperti Mesir, Suriah, dan Yaman hingga saat ini. Kebanyakan negara-negara di
Arab memang tidak menerapkan nilai demokrasi secara terbuka, untuk itulah kebebasankebebasan
rakyat dalam demokrasi seringkali lebih menarik daripada pemerintahan model kerajaan yang tertutup.
84
renggangnya hubungan Hamas dengan Suriah, Iran, Hezbolah. Bahkan perhatian
terhadap isu Palestina mengalami kemunduran di kalangan dunia Arab.
Disamping itu pengungsi Palestina di negara-negara tersebut turut terkena imbas
buruk.178
Melihat kurangnya dukungan dari negara-negara arab. Aliansi lembaga
internasional179 yang peduli terhadap perjuangan Palestina mendesak Liga Arab
untuk merealisasikan keputusannya di Doha dua tahun lalu untuk merekonstruksi
wilayah Jalur Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan, dan berupaya membuka
blokade ekonomi. Permintaan itu disampaikan dalam rekomendasi Konferensi
Aliansi Internasional untuk Penyelamatan Palestina yang berlangsung di Istanbul,
Turki, 15-16 Januari 2011. Konferensi yang dihadiri oleh 350 utusan dari 80
organisasi yang berasal dari 20 negara itu juga meminta Organisasi Konferensi
Ekspresi kebebasan rakyat inilah yang menjadi daya tarik utama pada sistem demokrasi. Selain adanya
daya tarik tersebut, demokratisasi dunia Arab juga didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah
praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang sangat kerap terjadi dalam model pemerintahan
monarki autoritarianisme. Arab Spring secara implisit menjadi hal yang dapat dikaitkan dengan
globalisasi ala negara-negara Barat, yang dimotori oleh Amerika Serikat. Tersedia di
Raffat Murrah. 27 Tahun, Kini Hamas di Tengah Gelapnya Arab Spring. Diunduh 16 Des
2014 di www.infopalestina.com. 179Rekomendasi lainnya yang dikeluarkan dalam pertemuan itu adalah mendesak agar dunia
internasional, khususnya lembaga penegakan Hak Asasi Manusia melakukan upaya-upaya untuk membebaskan rakyat dan pemimpin Palestina yang mendekam dalam tahanan Israel, mengadili
penjahat perang Israel, serta melakukan upaya-upaya untuk menghentikan program Yahudiisasi tanah
Palestina melalui pengusiran dan penggusuran warga Palestina, serta perluasan pembangunan
pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Konferensi itu juga mendesak diwujudkannya persatuan
bangsa Palestina. Faksi-faksi yang ada di Palestina diminta untuk segera melakukan rekonsiliasi untuk
memperkokoh soliditas bangsa Palestina dalam menghadapi Israel. Dalam konferensi itu sendiri dipilih
orang-orang yang duduk dalam kepengurusan Aliansi. Di antaranya Ketua Muhammad Al Katatni
(Mesir), Wakil I Dr Ahmad Agroqoja (Turki), Wakil II Prof Ahmad Abdul Karim (Syria), Wakil III
Nasharuddin Isa (Malaysia), dan Sekretaris Muhammad Ghulam (Mauritania). Tersedia di