Top Banner

of 63

HAM & RULE OF LAW

Jul 15, 2015

Download

Documents

cschroepfer
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

HAM & RULE OF LAW

-

CHRISTIANTO

| 315100144

KEVIN MARTIANTO | 315100176 KEVIN YAMAPUTRA | 315100062

KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA (HAM)

HAK ASASI MANUSIA (HAM)hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal

DEFINISI HAM1.

2.

3.

4.

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup secara layak HAM adalah hak yang dimiliki manusia sejak kelahirannya. HAM adalah hak dasar sejak lahir merupakan anugerah dari Allah SWT HAM adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa.

CIRI-CIRI HAMHAM

tidak diberikan atau diwariskan; HAM untuk semua orang tanpa diskriminasi; HAM tidak boleh dilanggar, tidak boleh dibatasi.

SIFAT HAMIndividual Universal Supralegal Kodrati Kesamaan

derajat Pelaksanaan HAM tidak boleh melanggar HAM orang lain.

MACAM HAK ASASI(JOHN LOCKE)

hak

hidup (the right to life); hak kemerdekaan (right to liberty); hak milik (right to property).

4 MACAM HAK ASASI(F.D. ROOSEVELT)bebas

untuk berbicara (freedom of speech); bebas dalam memeluk agama (freedom of religion); bebas dari rasa takut (freedom of fear); dan bebas terhadap suatu keinginan/kehendak (freedom of from want).

HAK YANG TERDAPAT DALAM THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

1. yang menyangkut hak-hak politik dan yuridis, 2. yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, 3. yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan budaya

PELANGGARAN HAM

KEJAHATAN GENOSIDAy

y y

y y

membunuh anggota kelompok; Yang dimaksud dengan anggota kelompok adalah seorang atau lebih anggota kelompok. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN PEMBUNUHAN PEMUSNAHAN PERBUDAKAN PENGUSIRAN

/ PEMINDAHAN PENDUDUK PERAMPASAN KEMERDEKAAN / PERAMPASAN KEBEBASAN FISIK PENYIKSAAN PEMERKOSAAN PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA KEJAHATAN APARTHEID

RULE OF LAW

LATAR BELAKANG Doktrin

hukum yang muncul pada abad ke 19, seiring degan negara konstitusi dan demokrasi Konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian Rule by the law bukan rule by the man

UNSUR-UNSUR RULE OF LAW(A.V. DICEY)Supremasi

aturan-aturan hukum. Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan

SYARAT-SYARAT DASAR PEMERINTAHAN DEMOKRASI(RULE OF LAW) Adanya

perlindungan konstitusional. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Pemilihan umum yang bebas. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. Pendidikan kewarganegaraan.

PENGERTIAN RULE OF LAW(FRIEDMAN)

kekuasaan

umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya negara. Secara hakiki/materiil (ideological sense), lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law).

PENGERTIAN RULE OF LAW(FRIEDMAN) Terkait

erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

PRINSIP-PRINSIP RULE OF LAW DI INDONESIAa. bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan; b. kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;

PRINSIP-PRINSIP RULE OF LAW DI INDONESIAc. untuk memajukan kesejahteraan umum,dan keadilan social; d. disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia;

PRINSIP-PRINSIP RULE OF LAW DI INDONESIAe. kemanusiaan yang adil dan beradab; f. serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

PRINSIP RULE OF LAW PADA UUD 1945a. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3), b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1),

PRINSIP RULE OF LAW PADA UUD 1945c.

Segala warga Negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1),

PRINSIP RULE OF LAW PADA UUD 1945d.

Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hokum (pasal 28 D ayat 1),

PRINSIP RULE OF LAW PADA UUD 1945e.

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).

STRATEGI PELAKSANAAN (PENGEMBANGAN) RULE OF LAWa. Keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. b. Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada keadilan.

CIRI-CIRI NEGARA HUKUM Ada

pengakuan dan perlindungan hak asasi Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.

CONTOH KASUS PENEGAKAN RULE OF LAW Kasus

korupsi KPU dan KPUD; Kasus illegal logging; Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA); Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ; Kasus perdagangan wanita dan anak.

SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DEKLARASI PERTAMA

HAM DI YUNANI

HAM DI INGGRIS

DOKUMEN YANG BERHASIL DISAHKAN :Magna

Charta Petition of Rights Hobeas Corpus Act Bill of Rights

HAM DI AMERIKA SERIKAT

HAM DI PERANCIS

HAM OLEH PBB

HAM DI INDONESIA

PASAL 28 A-J UUD 1945

HAK YANG TERCANTUM DALAM BAB X UUD 1945 PASAL 28 A-J

Pasal 28 A

Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 BHak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28 CHak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar nya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

HAK YANG TERCANTUM DALAM BAB X UUD 1945 PASAL 28 A-JPasal 28 D Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum Hak utnuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28 E Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya , memilih pekerjaannya, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

HAK YANG TERCANTUM DALAM BAB X UUD 1945 PASAL 28 A-J Pasal 28 F Hak untuk berkomunikasi dan memeperoleh informasi Pasal 28 G Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Hak untuk bebeas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

HAK YANG TERCANTUM DALAM BAB X UUD 1945 PASAL 28 A-J Pasal 28 H Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan . Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan Hak atas jaminan sosial Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun

HAK YANG TERCANTUM DALAM BAB X UUD 1945 PASAL 28 A-J

Pasal 28 I Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

HAK YANG TERCANTUM DALAM BAB X UUD 1945 PASAL 28 A-J Pasal 28 J Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan madsud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasnorang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketetiban umum.

UU NO.39 THN 1999

LATAR BELAKANGTerungkapnya

tindak pelanggaran HAM yang banyak terjadi di masa lalu Penegakan HAM yang masih belum maksimal

DASAR PEMBUATAN Proses

legislasi UU no 39 tahun 1999 tentang HAM dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:y y y y y

Historis Filosofis Sosiologis Politik Yuridis

HISTORISLahir dari sikap positif pemerintah RI atas resolusi Komisi Tinggi HAM PBB

FILOSOFIS secara

ontologis setiap individu adalah orang yang bebas, ia memili hak-hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lain dalam konteks sosial Secara efistimologis, jaminan persamaan atas setiap hak-hak dasar kemanusiaan berikut kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya, mesti dibatasi oleh hukum tujuan dibuatnya hukum HAM adalah sebagai hukum materil yang mengatur proses penegakan HAM di masyarakat.

SOSIOLOGISada yang berpendapat bahwa secara substantif UU HAM mengadopsi Statuta Roma yang pijakan historis, filosofis dan sosiologisnya berbeda. Lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dianggap sebagian pihak secara skeptis yakni sekedar untuk menaikan pamor Indonesia di dunia internasional bahwa negara ini sangat menjunjung tinggi HAM. pemerintah (dalam hal ini aparat penegak hukum) belum sepenuhnya komitmen untuk menegakan dan melindungi hak-hak warga negaranya para ahli dan praktisi hukum berpendapat bahwa pemenuhan dan jaminan HAM hanya dapat dilaksanakan apabila dilegislasikan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

POLITIKPembentukan UU HAM. UU No 39 tahun 1999

YURIDIS Pasal

5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74). Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).

PROSES PEMBUATAN

1. PENYUSUNAN DRAFT AWAL Pemerintah,

DPR, organisasi sosial dan kemasyarakatan (LSM) serta elemenelemen terkait, mengangkat wacanawacana penegakan HAM melalui sebuah ketentuan HAM. Pemerintah, DPR, organisasi sosial dan kemasyarakatan (LSM) serta elemenelemen terkait, masing-masing menyusun sebuah Draft Awal UU HAM

2. PENYEMPURNAAN DRAFT RUU HAMBeberapa saran, masukan dan rekomendasi, hasil dari pertemuan-pertemuan ilmiah itulah kemudian menjadi masukan berharga bagi penyempurnaan Naskah Draft RUU HAM. y Pembentukan Tim Independen yang berfungsi membahas, mengkaji dan mene-laah seluruh point yang terdapat dalam Draft RUU HAM. y Draft RUU HAM itu selanjutnya diperbaiki dan disempurnakan menurut ukuran kepatutan hukum dan tata aturan penyusunan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.y

3. PENGAJUAN DRAFT RUU HAMPresiden membentuk suatu Tim Ahli yang terdiri dari staf ahli kepresidenan, Departemen Hukum dan HAM, pakar ilmu hukum dan praktisi hukum, serta komponen masyarakat yang dianggap layak diikutsertakan dalam proses pemba-hasan Draft RUU HAM. y Pembahasan Draft RUU HAM pada tingkat Tim Ahli pemerintahan, yang selan-jutnya pemerintah melakukan Rapat Koordinasi dengan DPR untuk menindak-lanjuti pembentukan UU HAM pada tingkat yang lebih teknis dan rinci. y Setelah diperoleh kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kemudian Presiden mengajukan Draft RUU HAM itu kepada DPR untuk dikaji lebih dalam sehingga dapat ditetapkan sebagai Undang-Undang.y

4. PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN UU HAMKepatutan menurut prinsip dan azas hukum, di mana UU HAM harus dilandasi norma-norma filosofis, sosiologis, politik, dan yuridis, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, sehingga dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum; y Keterwakilan, maksudnya adalah mempertimbangkan masukan/rekomendasi dari semua komponen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; y Tujuan pembentukan UU HAM tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan tuntutan dan dukungan dari masyarakat, tetapi juga harus mampu menjamin kepastian hukum bagi penegakan hukum dan HAM.y

KESIMPULAN

HAK YANG DIMILIKI SESEORANG SEBAGAI WARGA NEGARA DAN MANUSIA Hak-hak

bidang sipil : y Hak untuk menentukan nasib sendiri y Hak untuk hidup y Hak untuk tidak dihukum mati y Hak untuk tidak disiksa y Hak untuk tidak ditahan sewenangwenang y Hak atas peradilan yang adil

HAK YANG DIMILIKI SESEORANG SEBAGAI WARGA NEGARA DAN MANUSIAHak-hak

bidang politik, antara lain

:y

Hak untuk menyampaikan pendapat

y Hak

untuk berkumpul dan berserikat y Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum y Hak untuk memilih dan dipilih

HAK YANG DIMILIKI SESEORANG SEBAGAI WARGA NEGARA DAN MANUSIA Hak-hak

bidang sosial dan ekonomi, antara lain :y y y y y y y y

Hak untuk bekerja Hak untuk mendapat upah yang sama Hak untuk tidak dipaksa bekerja Hak untuk cuti Hak atas makanan Hak atas perumahan Hak atas kesehatan Hak atas pendidikan

HAK YANG DIMILIKI SESEORANG SEBAGAI WARGA NEGARA DAN MANUSIAHak-hak

bidang budaya, antara lain

y Hak

untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan y Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan y Hak untuk memeproleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta)

HAK YANG DIMILIKI SESEORANG SEBAGAI WARGA NEGARA DAN MANUSIAHak-hak

bidang pembangunan, antara lain :y Hak

untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat y Hak untuk memperoleh perumahan yang layak y Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai