Hak menyatakan pendapat

Mengenal lebih dekat

Oleh: Handrini Ardiyanti

*)sekedar share.. Mohon maaf jika ada beberapa kekurang6epatan

Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: a. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar

biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;

b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR.

Usul tersebut menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit ¾ dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit ¾ dari jumlah anggota DPR yang hadir.

DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat.

Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan pendapat, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR.

Panitia khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia khusus.

Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia khusus

Dalam hal DPR menolak usul hak menyatakan pendapat, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Hak menyatakan pendapat tidak selalu berarti impeachment (tuduhan atau dakwaan terhadap Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya yang berujung pada diturunkannya Presiden dari jabatannya).

Jadi hak menyatakan pendapat tidak harus selalu bermuara kepada impeachment tergantung apa pendapat yang dinyatakan, tidak otomatis selalu presiden, melanggar hukum dibawa ke MK, dilihat apa ada pelanggaran hukum disitu, jadi oleh karenanya, penggunaan hak menyatakan pendapat melainkan tergantung isi dari pendapat .

Selain itu proses impeachment di Indonesia pasca pasca perubahan konstitusi melewati tiga tahap, yaitu impeachment di Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Proses impeachment di Indonesia jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan proses impeachment seperti di negara-negara Amerika Serikat (dari DPR langsung ke Senat), Korea Selatan, dan Thailand di mana MK setempat bisa langsung menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada presiden/wakil presiden.

rapat paripurna menyetujui usul hak menyatakan pendapat. rapat paripurna membentuk panitia khusus. panitia khusus melakukan pembahasan dengan Presiden (dapat diwakilkan oleh

Menteri atau pejabat terkait) dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum dengan berbagai pihak termasuk pengusul.

keputusan panitia khusus dibawa ke rapat paripurna (catatan: Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota).

Jika disetujui oleh lebih dari separuh anggota yang hadir dalam rapat paripurna terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan membenarkan pendapat DPR maka DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

(Pada 171 s.d. 176 Tata Tertib DPR)

UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 77 angka (1) huruf (c) tentang hak DPR.

UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 77 angka (4) tentang hak menyatakan pendapat DPR.

UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 182 angka (1) Apabila rapat paripurna DPR terhadap hak angket memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. angka(2) yang menjelaskan jika hak menyatakan pendapat ditolak oleh Rapat Paripurna maka tidak dapat diajukan kembali; angka (3) yang menjelaskan tentang keputusan terhadap hak menyatakan pendapat harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Pasal 161 huruf c Tata Tertib DPR yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak menyatakan pendapat.

Pasal 171 s.d. Pasal 176 Tata Tertib DPR tentang mekanisme hak menyatakan pendapat hingga sampai usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 184 UU No.27 Tahun 2009 diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review.

Argumentasi pemohon: rumusan dalam pasal tersebut melebihi dari apa yang telah ditentukan dalam konstitusi dan sangat sulit untuk dipenuhi. Akibatnya potensi DPR untuk menggelar sidang hak menyatakan pendapat akan sangat kecil, bahkan mustahil.

Terhadap Pasal 184, UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap No. 23-26/PUU-VIII/2010 PUU 23-26 tahun 2010 dengan mengabulkan permohonan pemohon karena berdasarkan pertimbanganvhukum bahwasanya pasal 184 ayat 4 telah berakibat pada hilangnya hak konstitusional pemohon dan terutama pemohon sebagai Anggota Dewan pasal tersebut mangakibatkan tidak berjalanya secara baik proses check and balances antara lembaga eksekutif dan legislative dalam kerangka Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum.

Pasal 184 UU No.27 Tahun 2009 diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review.

Argumentasi pemohon: rumusan dalam pasal tersebut melebihi dari apa yang telah ditentukan dalam konstitusi dan sangat sulit untuk dipenuhi. Akibatnya potensi DPR untuk menggelar sidang hak menyatakan pendapat akan sangat kecil, bahkan mustahil.

Terhadap Pasal 184, UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap No. 23-26/PUU-VIII/2010 PUU 23-26 tahun 2010 dengan mengabulkan permohonan pemohon karena berdasarkan pertimbanganvhukum bahwasanya pasal 184 ayat 4 telah berakibat pada hilangnya hak konstitusional pemohon dan terutama pemohon sebagai Anggota Dewan pasal tersebut mangakibatkan tidak berjalanya secara baik proses check and balances antara lembaga eksekutif dan legislative dalam kerangka Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya No23-26/PUU-VIII2010, bahwa, pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 bertentangan dengan pasal 7B ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan usul pemberhentian presiden dan/atau Wakil Presiden ke MK harus memperoleh 2/3 dukungan dari jumlah anggota DPR yang hadir. MK beralasan, pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 memunculkan penambahan syarat kuorum dari 2/3 menjadi 3/4 , maupun syarat persetujuan keputusan DPR. Aturan tersebut tentu akan lebih mempersulit pelaksanaan hak menyatakan pendapat. Akibatnya ketentuan pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan mengikat.

dengan tidak berlakunya ketentuan pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 berdasarkan putusan MK ini, ketentuan persyaratan pengambilan keputusan mengenai ‘usul’ penggunaan hak menyatakan pendapat berlaku ketentuan pasal pasal 7B ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan usul pemberhentian presiden dan/atau Wakil Presiden ke MK harus memperoleh 2/3 dukungan dari jumlah anggota DPR yang hadir.

Hak menyatakan pendapat terkait dengan kebijakan kenaikan BBM oleh pemerintah oleh 20 anggota DPR yang dipelopori oleh Alvin Lie. Alasan pengajuan, presiden dianggap melanggar UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 dengan alasan pemerintah telah menjual harga premium lebih mahal, dari yang seharusnya disubsidi oleh negara sejak akhir Desember hingga Maret 2009. Berdasarkan catatan pengusul, pada APBN 2009 telah dialokasikan subsidi untuk BBM tertentu khususunya untuk premium sebesar Rp 14,4 triliun. Tapi kenyatannya sejak akhir 2008 pemerintah tidak lagi beri subsidi premium, bahkan pemerintah peroleh laba. Labanya pada Desember 2008 Rp 1,24 triliun dan Januari 2009 Rp 2,06 triliun.

Hasil dari hak menyatakan pendapat tersebut: Rapat Paripurna DPR (23/6/2009) memutuskan menolak hak menyatakan pendapat tersebut dengan komposisi 2 fraksi (F PDI Perjuangan dan F Bintang Pelopor Demokrasi) menyetujui hak menyatakan pendapat tersebut disahkan, 1 fraksi (Fraksi Golkar )Abstain dan 8 fraksi (F PPP, F PD, F PDS, F PBR, F PKS, PKB, F PAN) menolak hak menyatakan pendapat tersebut untuk disahkan.

Catatan: ada hal yang menarik untuk dicermati dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat pada waktu itu yaitu penarikan kembali atas hak menyatakan pendapat oleh beberapa pengagas yang dilakukan begitu saja, padahal berdasarkan pasal 188 ayat 2 Tata Tertib DPR bila terdapat atas usul hak menyatakan pendapat, maka perubahan atau penarikan harus ditandatangani oleh semua pengusul untuk disampaikan kembali kepada pimpinan DPR.