Top Banner

of 25

Hak Mendahulu Utang pajak dan Kepailitan.pptx

Oct 09, 2015

Download

Documents

nurarinaadiyati
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

PKM

Penagihan dan sengketa pajakMitsalina Choirun H.(18)Ferry Yuda Mukti (12)Nur Arina Adiyati(23)Tino Sutiawan(33)

Penagihan Seketika dan Sekaligus, Hak Mendahulu Utang pajak dan Kepailitan

2FDIIIPajakPengertian Penagihan Seketika dan SekaligusBerdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2010 sebagaimana telah diuban dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi utang pajak dan semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.Dalam rangka mecapai tujuan untuk agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, diperlukan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Alasan Dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus (1)3Dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya upaya penghindaran dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas pelunasan utang pajak dalam kondisi tertentu, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur mengenai tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur dalam Pasal 20 UU KUP, Pasal 6 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008.

Alasan Dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus (2)Dalam kondisi normal, Penagihan dilaksanakan setelah jatuh tempo pembayaran, didahului dengan penerbitan Surat Teguran, dilanjutkan tindakan penagihan lainnya, namun dalam hal-hal sebagai berikut:Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indosesia;

Alasan Dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus (3)Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahkantangankan perusahan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atauTerjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Alasan Dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus (3 cont.)Isi Surat Perintah Penagihan Seketika dan SekaligusBerdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 ditegaskan bahwa Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;b. besarnya utang pajak;c. perintah untuk membayar;d. dan saat pelunasan pajak.

Dasar Hukum Hak Mendahulu dan KepailitanTahun Pajak 2008 dan seterusnya

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Tahun Pajak 2007 dan sebelumya

Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Dasar Hukum yang digunakan terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pengertian Hak MendahuluPasal 21 ayat (1) Undang-Undang KUP Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak .Berarti kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Pengertian Hak Mendahulu (cont.)Hak mendahulu utang pajak meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului, kecuali terhadap:Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan banrang dimaksud; dan/atauBiaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Pengertian KepailitanPengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Saat Hilangnya Hak MendahuluiSebelum Tahun 2008Pasal 21 ayat (4) UU KUP Nomor 16 Tahun 2000, hak mendahului hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan:Surat Tagihan PajakSurat Ketetapan Pajak Kurang BayarSurat Ketetapan pajak Kurang Bayar TambahanSurat Keputusan PembetulanSurat Keputusan KeberatanPutusan Bandingyang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 tahun tersebut:Surat Paksa diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 2 tahun dihitung sejak pemberitahuan Surat PaksaDiberikan penundaan pembayaran jangka waktu dua tahun ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

Saat Hilangnya Hak Mendahului(Tahun 2008 dan seterusnya) Pasal 21 ayat (4) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, hak mendahului hilang setelah lampau waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan:Surat Tagihan PajakSurat Ketetapan Pajak Kurang BayarSurat Ketetapan pajak Kurang Bayar TambahanSurat Keputusan PembetulanSurat Keputusan KeberatanPutusan Banding, atauPutusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 5 tahun tersebut:Surat Paksa diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak pemberitahuan Surat PaksaDiberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 tahun ditambah dengan sejak batas akhir penundaan diberikan atau sejak tanggal jatuh tempo angsurnya berakhir.

Hak Mendahului dalam Kaitannya dengan Hak Tanggungan dan Fiducia Kedudukan hak mendahulu tidak saja dikenal dalam UU KUP, namun dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang jaminan Fiducia dikenal juga istilah hak mendahulu.Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuab dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.14Hak Mendahului dalam Kaitannya dengan Hak Tanggungan dan Fiducia (cont.) Yang menjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut, sekalipun diutamakan terhadap hak tagihan kreditor lain, namun harus mengalah terhadap piutang-piutang Negara, dengan demikian hak Negara lebih utama dari kreditor pemegang Hak Tanggungan. Objek dari Hak Tanggungan adalah hak atas tanah beserta turutannyayang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang, terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara, dan Hak Pakai atas tanah milik.

15Hak Mendahului dalam Kaitannya dengan Hak Tanggungan dan Fiducia (cont.) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu Benda ata dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik Benda.Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

16Hak Mendahului dalam Kaitannya dengan Hak Tanggungan dan Fiducia (cont.) Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap:Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas Benda-Benda tersebut wajib didaftar.Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m3 atau lebih.Hipotek atas pesawat terbang; danGadaiMaka, bangunan di atas tanah milik orang lain tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.Dapat disimpulkan pula bahwa hak mendahulu utang pajak melebihi hak mendahulu kreditur pemegang Hak Tanggungan maupun Fidusia

17Hak Mendahulu dalam Kaitannya dengan Penagihan Pajak dan KepailitanPasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 :Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sehingga dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberutahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Kurator dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit mengingat Negara mempunyai hak mendahulu dengan kreditur lainnya.

Istilah dalam KepailitanDalam Undang-undang kepailitan dikenal beberapa istilah yg harus dipahami :Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim PengawasKreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilanDebitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan

Istilah dalam Kepailitan5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseroan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim PengawasUtang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen,yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan DebitorPengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umumHakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang

Pencocokan Piutang, Perdamaian dan Pemberesan Harta PailitUndang-Undang Kepailitan Pasal 113 mengatur bahwa paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Pada saat ini, Jurusita pajak harus memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melaksanakan hak mendahulu utang pajak.

Hak Mendahulu dalam Kaitannya dengan PenyitaaanPasal 19 ayat (1) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.Maksudnya, memberi penegasan bahwa terhadap terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh disita lagi oleh Jurusita Pajak.Terhadap barang yang telah disita tersebut, Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, supaya Pengadilan Negeri atau instansi lain menentukan bahwa penyitaan barang dimaksud juga berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa.

Hak mendahulu dalam kaitannya dengan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau InstansiDalam pasal 19 ayat 1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur bahwa Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yg berwenang.Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang,tidak boleh disita lagi oleh Jurusita Pajak.Adapun yg dimaksud dgn instansi lain yg berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang melakukan penyitaan,misalnya : Panitia Urusan Piutang Negara.Terhadap barang yg telah disita tsb,Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenangHal ini bertujuan agar Pengadilan Negeri atau Instansi lain menentukan bahwa penyitaan barang dimaksud juga berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa

Hak mendahulu dalam kaitannya dengan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau InstansiPengadilan Negeri setelah menerima salinan surat paksa,selanjutnya dalam sidang berikutnya menetapkan bahwa barang yang telah disita dimaksud juga sebagai jaminan pelunasan utang pajakDengan demikian,berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pihak lain yang berkepentingan diharapkan dapat mengetahuinya secara resmi.Instansi lain setelah menerima surat paksa,menjadikan barang yang disita sebagai jaminan pelunasan utang pajakPengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang berdasarkan ketentuan Hak mendahulu negara untuk tagihan pajak.Selanjutnya, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sbg dasar pembagian hasil lelang

THANKS

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 2013